REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Konflik di kawasan Timur Tengah membuat harga plastik semakin melejit. Kondisi itu pun membuat pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan plastik sebagai salah satu komponen dagangannya menjerit.

Hal tersebut seperti yang dialami pedagang es di Pasar Pagi Kota Cirebon. Naiknya harga plastik membuat keuntungan mereka menjadi terkikis. Pasalnya, kenaikan harga plastik tidak diiringi dengan naiknya harga jual dagangan mereka.

“Pembeli pada protes, tidak mau harga (minuman) es naik,” ujar pedagang es bernama Aeni, Sabtu (4/4/2026).

Ia mengatakan, sejak harga gelas plastik atau cup mengalami kenaikan, ia sempat menaikkan harga jual minuman esnya menjadi Rp 6.000 per cup, atau naik Rp 1.000. Namun, karena diprotes pembeli, ia terpaksa kembali pada harga lama, yakni Rp 5.000 per cup. “Ya mau bagaimana lagi. Apalagi dagangan juga sepi,” tuturnya.

Aeni mengungkapkan, harga jual dagangan yang tidak ikut naik akhirnya membuat keuntungannya terkikis. Pasalnya, modal yang harus dikeluarkannya semakin besar.

Sementara itu, seorang pembeli es, Husen, mengaku kaget harga es yang biasa dibelinya tiba-tiba mengalami kenaikan. Ia pun keberatan dan menolak harga yang lebih mahal. “Ya kan kita sebagai pembeli tahunya harga es Rp 5.000 per cup. Kalau harganya naik, ya keberatan,” ungkapnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Ribuan masyarakat dari berbagai daerah memadati Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada hari pertama Idul Fitri 1447 Hijriah untuk mengikuti tradisi riyayan bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sabtu (21/3).

Sejak pagi hari, masyarakat dari berbagai kalangan dan usia tampak antusias mengantre untuk bersilaturahmi, bersalaman, serta menyampaikan ucapan Idul Fitri secara langsung kepada Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan terasa tanpa sekat, mencerminkan kedekatan antara pemimpin dan masyarakat.

Gubernur Khofifah yang didampingi putranya Jalaluddin Mannagalli turut menyapa masyarakat yang hadir. Turut hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak bersama Ketua TP PKK Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak dan keluarga.

"Alhamdulillah, kita telah sampai ke Idul Fitri. Hari kemenangan, hari kembali ke fitrah. Dan karena ini seperti lembaran baru, saya ingin maaf-maafan langsung dengan masyarakat agar ke depannya bisa lebih legowo sebelum kembali menjalankan tugas. Sekaligus ini ajang mendekatkan warga dengan pemimpinnya," kata Gubernur Khofifah.

Menurutnya, tradisi riyayan memiliki makna penting tidak hanya sebagai ajang silaturahim, tetapi juga sebagai ruang membangun kedekatan emosional antara pemerintah dan masyarakat.

Tak hanya bersilaturahim, masyarakat yang hadir juga disuguhi beragam hidangan gratis yang disediakan para pedagang kaki lima di sekitar Grahadi. Berbagai menu seperti soto ayam, soto daging, nasi goreng, hingga bakso disajikan untuk dinikmati bersama.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pelibatan pedagang kaki lima dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memberdayakan ekonomi masyarakat, sekaligus menghadirkan kebahagiaan lebaran yang lebih merata.

"Yang datang ke sini adalah masyarakat dari berbagai ragam latar belakang. Dan ini usaha kami memberseiringi lebaran mereka. Harapannya mereka bisa tetap menikmati setelah membawa bekal dari sini," jelasnya.

Menurut Khofifah, riyayan semacam ini
penting terutama di tengah geopolitik yang terjadi di tingkat global. Sehingga, dibutuhkan solidaritas dan soliditas antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

"Tentu kita berharap bahwa peperangan bisa dihentikan, karena dampaknya bukan hanya di BBM tapi juga efek domino lainnya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah hal-hal kecil kekeluargaan untuk meredam dampaknya,” jelasnya.

Melalui kegiatan ini, Gubernur Khofifah berharap semangat kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong dapat terus terjaga di tengah masyarakat Jawa Timur.

“Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kebersamaan ini membawa keberkahan bagi kita semua,” pungkasnya.

Kebahagiaan yang dibagi bersama warga di momen lebaran juga diwujudkan Gubernur Khofifah dengan memberikan paket sembako pada setiap masyarakat yang datang. Paket sembako yang diberikan berisikan 2 kilo beras, biskuit gabin, serta 3 mie instan.

Animo masyarakat sangat tinggi menyambut riyayan yang digelar Pemprov Jatim. Salah satu pengunjung, Siti Aminah, datang tanpa mengenakan alas kaki dengan tetap menunjukkan semangat.

"Saya dari Surabaya, dan saya ke sini setiap tahun. Alhamdulillah, acara ini sangat membantu sekali. Saya sangat berterimakasih kepada Gubernur Khofifah," ujarnya.

Apresiasi yang sama dikemukakan pengemudi ojek online, Ahmad Fajar, yang datang bersama dua anaknya. Ia mengaku baru pertama kali mengikuti acara riyayan bersama Gubernur Khofifah, sehingga dirinya bersemangat datang bersama keluarga.

"Kami ojol selalu diperhatikan, jadi dapat info ini dari teman-teman yang juga datang. Senang sekali, Alhamdulillah bertemu Bu Gubernur. Saya dapat sembako untuk kebutuhan rumah tangga. Anak-anak saya juga diberi THR. Mudah-mudahan Bu Gubernur sehat selalu," harap Fajar.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan kebijakan penghentian sementara atau moratorium pembangunan ritel modern tidak diputuskan oleh kementerianya, melainkan oleh pemerintah daerah (pemda).

Namun, dia mengaku sudah mendengar curhatan para kepala daerah yang akan melakukan moratorium terhadap pemberian izin pembangunan baru ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. Salah satu alasannya karena diduga melanggar aturan berjualan tak boleh kurang 500 meter dari pasar tradisional.

"Itu memoratorium itu haknya pemerintah daerah, bukan Kementerian Koperasi, bukan ranah kami. Tapi kami mendengar banyak kepala daerah yang saya temui yang mereka akan melakukan moratorium," ujar Ferry di kantornya, Kamis (26/2).

Menurutnya, keputusan itu cukup bijak karena ada juga wilayah yang selama ini tidak memperbolehkan ritel modern masuk ke provinsinya tapi tetap berjalan. Apalagi, ini untuk memaksimalkan potensi pedagang atau koperasi di daerah.

"Saya dengar beberapa waktu kami kunjungan ke daerah-daerah. Kemarin ke Kabupaten Kubu Raya, Gubernur Kalimantan Barat itu sudah jelas-jelas menyampaikan kepada saya tentang kemungkinan mereka melaksanakan moratorium tentang itu. Di Sumatera Barat itu jelas kok nggak kiamat juga. Di Aceh juga gitu nggak ada masalah juga kok begitu," jelasnya.

Ia pun mempertimbangkan untuk me-review kembali aturan Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Koordinasi dengan kementerian akan segera dilakukan untuk membuat aturan yang berkeadilan bagi semua pihak.

"Tapi kalau dari masukan teman-teman APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima), ada peraturan Presiden 112, ada paket kebijakan ini, menurut saya ini akan kita kaji. Saya akan juga membicarakan dengan Kementerian Perdagangan atau pihak-pihak yang terkait pemerintah," tegas Ferry.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun mengatakan penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 dan Paket Kebijakan Ekonomi Tahun 2015 membuat banyak pedagang kaki lima berguguran.

Ali menyebutkan pada 2007 anggotanya mencapai 6,1 juta. Namun, angka tersebut merosot per akhir 2025 menjadi 3,9 juta imbas kehadiran ritel modern di dekat wilayah mereka.

"Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi, sejak 2007 ada Perpres 112/2007 sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis," lapor Ali ke Ferry.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menerima masukan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) untuk menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KopDes Merah Putih) sebagai hub perdagangan. Hal itu agar harga bisa lebih murah dan seragam.

Menurut Ferry, APKLI meminta pemerintah untuk memperkuat ekonomi di tingkat lokal dengan mengintegrasikan keberadaan pedagang kaki lima terhadap ekosistem Kopdes Merah Putih.

"Koperasi Desa adalah solusi yang dapat mengembalikan perputaran ekonomi di desa, agar keuntungan dari kegiatan ekonomi tetap dirasakan oleh masyarakat desa itu sendiri," ujar Ferry ditemui di kantornya, Kamis (26/2).

Dengan hadirnya Kopdes Merah Putih, Ferry berharap dapat menyediakan barang dengan harga lebih terjangkau bagi pedagang kaki lima dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

"Jadi nanti jualannya lebih murah. Sekarang kita akan promosikan produk-produk UMKM lokal untuk dijual di gerai-gerai milik Koperasi Desa Merah Putih," jelasnya.

Dalam kegiatan menyerap produk UMKM, Kopdes Merah Putih akan berkerjasama dengan BUMDes, warung dan pasar tradisional masing-masing wilayah.

"Kalau Koperasi Desa ini salah satu kegiatannya Retail Modern, ya nanti keuntungannya akan kembali kepada masyarakat desa," katanya.

Oleh sebab itu, Ferry bakal melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk merevisi aturan terkait ritel modern yang ada di Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

"Tapi kalau dari masukan teman-teman APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima), ada peraturan Presiden 112, ada paket kebijakan ini, menurut saya ini akan kita kaji. Saya akan juga membicarakan dengan Kementerian Pedagangan atau pihak-pihak yang terkait pemerintah," tegas Ferry.

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mengadu ke Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dan meminta pemerintah merevisi peraturan terkait penataan pedagang. Hal ini menyusul kondisi pedagang kaki lima yang kalah bersaing dengan peritel modern seperti Alfamart dan Indomaret.

Revisi yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Ferry mengungkapkan bahwa dirinya banyak menerima pengaduan bahwa ritel modern melanggar aturan yang ditetapkan dalam Perpres 112. Salah satunya, aturan terkait keberadaannya yang tidak boleh kurang dari 500 meter dari pasar tradisional.

"Dari situ saja, kami mengimbau itu dicek apakah memenuhi aturan atau nggak. Kalau ternyata keberadaannya ternyata ada yang kurang dari 500 meter atau bahkan berdempetan dengan pasar tradisional, apa sikap kita? Di sini lah sebenarnya arena itu harus dibuat secara fair," ujar Ferry dalam konferensi pers usai menerima APKLI di kantornya, Kamis (26/2).

Menkop menyatakan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk permasalahan tersebut. Ini mengingat, pelanggaran aturan yang dilanggar peritel modern berpotensi menyebabkan penurunan jumlah pedagang kaki lima.

"Tadi disampaikan oleh Pak Ali data tentang penurunan jumlah warung kelontong. Artinya, dari hipotesa kesimpulan sementara, kelahiran atau keberadaan retail modern itu punya efek konsekuensi terhadap penurunan omset atau tutupnya warung-warung kelontong," jelasnya.

Ketua APKLI Ali Mahsun mengatakan sejak munculnya ritel modern melalui Perpres 112 Tahun 2007, anggotanya yang berjumlah 6,1 juta turun 1 juta menjadi hanya 5,1 juta di akhir 2015.

Kemudian, saat Paket Kebijakan Pemerintah yang dirilis pada September 2015 berisi kemudahan dan pelonggaran izin pembangunan ritel modern diperbolehkan masuk hingga ke pelosok Tanah Air, jumlah pedagang kaki lima makin berkurang.

Dari 5,1 juta per akhir 2015 menjadi hanya 3,9 juta per akhir 2025. Hal ini karena keberadaan ritel modern yang sangat dekat dengan lokasi mereka sehingga kalah saing dan harus gulung tikar.

"Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi, sejak 2007 ada Perpres 112/2007 sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis," lapor Ali ke Ferry.

Oleh sebab itu, APKLI mendesak Kemenkop terutama untuk merevisi aturan tersebut. Jika tidak, maka akan makin banyak pedagang kaki lima yang harus tutup.

"Hari ini kami menyampaikan ke Pak Menteri mohon ditinjau kembali Peraturan Presiden 112 dan Paket Kebijakan September 2015. Kita tidak bermusuhan dengan Retail Modern, tapi kita ingin ekonomi rakyat berputar, kedaulatan ekonomi rakyat kembali kita rengkuh dan ekonomi desa berputar untuk desa," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mempersilakan anak buahnya untuk melakukan penertiban terhadap di kawasan Pasar Tanah Abang , Jakarta. Penertiban itu menyasar Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan juru parkir (jukir) liar.

Namun, Rano meminta penertiban itu dilakukan secara humanis dengan tetap memberikan ruang bagi pedagang. Sebab, momentum bulan Ramadan ini jadi kesempatan para pedagang untuk meraup keuntungan.

"Saya juga bilang sama Satpol PP kita tertibkan boleh, tapi kasih ruanglah karena kita tahu misalnya Pasar Tanah Abang sekian tahun sepi kosong, pedagang mengeluh," kata Rano saat ditemui di Jakarta Barat, Rabu (18/2/2026).

Rano menyadari ketika bulan Ramadan, banyak pedagang dadakan yang berjualan di pinggir jalan menggunakan mobil maupun gerobak. Hal itu membuat terganggu kelancaran arus lalu lintas hingga menimbulkan kesemrawutan di kawasan tersebut.

"Ini sekarang lagi momen-momen, nah memang begitu waduh yang namanya jualan pakai mobil pakai gerobak, akhirnya jalan nggak enak," ujar dia.

Dia tetap mengimbau pedagang agar tidak berjualan di titik krusial yang menimbulkan kesemrawutan. Jika imbauan tersebut diabaikan, pihaknya akan dilakukan penindakan.

"Ya kita imbau aja, yuk kita atur yuk gimana caranya. Kalau seminggu dua minggu nggak bisa, terpaksa harus kita tindak, kan gitu," ujarnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kudus menyalurkan bantuan sarana usaha dan modal sebesar Rp570 juta bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di sejumlah wilayah di Kudus.

Bantuan yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jateng ini diserahkan secara simbolis di Lapangan Tenis Indoor Angga Sasana Krida, Rabu (31/12/2025). Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari dalam Program Keberlanjutan Penuntasan Kemiskinan (PKPK).

Penyaluran bantuan mencakup pengadaan 80 unit tenda baru senilai Rp4 juta per unit yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas serta estetika lapak para pedagang. Selain sarana fisik, bantuan tersebut juga meliputi pemberian tambahan modal usaha yang menyasar 500 PKL untuk memperkuat perputaran arus kas dan mendukung keberlanjutan operasional bisnis mereka.

Bupati Kudus Sam'ani Intakoris menyampaikan apresiasi kepada Bank Jateng yang sudah memberikan bantuan untuk pengembangan pelaku UMKM di Kudus, khususnya di kalangan PKL. Menurut Sam’ani, mereka adalah penggerak utama ekonomi lokal di tingkat kecamatan.

Pemkab berharap bantuan sarana dan prasarana yang diterima oleh para pedagang kecil tersebut dapat meningkatkan kualitas dagangan yang dijajakan.

"Kami ingin para pelaku usaha tidak hanya berjualan, tetapi juga mampu memasarkan produknya dengan baik, kemasannya menarik, higienis, dan sesuai standar. Jaga kualitas makanan, gunakan perlengkapan seperti masker dan celemek, serta ikut serta mengelola sampah dengan baik," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (8/1/2026).

Pemimpin Bank Jateng Cabang Kudus Risdiyanto mengatakan bahwa penyaluran dana CSR ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung penuh program pemerintah daerah untuk menyejahterakan masyarakat. Ia berharap bantuan ini dapat menjadi stimulus bagi para pelaku usaha kecil untuk naik kelas.

"Bank Jateng berkomitmen untuk terus hadir sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Kudus. Melalui bantuan ini, kami ingin memastikan para pelaku UMKM dan PKL memiliki sarana yang memadai dan permodalan yang sehat agar usaha mereka dapat terus tumbuh secara berkelanjutan," ujar Risdiyanto.

Plh. Kepala Dinas Perdagangan Kudus, Djati Solechah, menambahkan bahwa sinergi ini merupakan wujud nyata kepedulian terhadap ekonomi akar rumput. Dengan dukungan ini, diharapkan para PKL di Kudus dapat semakin bersemangat dalam mengembangkan usahanya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

JAKARTA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mencatat timbulan sampah sisa perayaan Malam Tahun Baru 2026 di Jakarta mencapai 415 meter kubik atau setara 91,41 ton. Angka ini menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 132 ton.

Penanganan sampah dilakukan di sejumlah titik utama perayaan, antara lain kawasan Bundaran HI, Jalan Sudirman–MH Thamrin dan sekitarnya, Sarinah, Dukuh Atas, Semanggi, kawasan SCBD dan Bursa Efek Indonesia, Monas dan seluruh Jalan Medan Merdeka, Patung Pemuda Membangun, Lapangan Banteng, serta kawasan Istiqlal dan sekitarnya.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan proses pembersihan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi sejak malam hingga dini hari. Meski jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) meningkat dan hujan ringan sempat turun sehingga pembersihan harus banyak dilakukan secara manual menggunakan sapu dan pengki. Basahan hujan membuat sampah menempel di jalan dan membuat berat sampah bertambah karena mengandung air.

“Ribuan petugas kebersihan kami kerahkan dengan dukungan armada pengangkut sampah agar Jakarta kembali bersih sebelum aktivitas warga dimulai. Mejelang Subuh tuntas semua, Jakarta kembali kinclong,” ujar Asep dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/1/2026).

Ia menambahkan, penurunan timbulan sampah tidak terlepas dari kebijakan pelarangan kembang api, kondisi cuaca, serta konsep perayaan tahun baru yang lebih sederhana dan bermakna. DLH juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petugas kebersihan yang tetap bekerja menjaga wajah kota.

Tak lupa, Asep mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif menjaga kebersihan dengan mengurangi sampah serta membuang sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan. “Kesadaran warga ini sangat membantu dan menjadi kunci terciptanya perayaan yang tertib, nyaman, dan bersih,” katanya.

Perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta sendiri digelar dengan pendekatan reflektif melalui doa bersama sebagai wujud empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Menurut Asep, semangat kepedulian dan kebersamaan tersebut sejalan dengan upaya menjaga kebersihan, ketertiban, dan nilai kemanusiaan di ruang-ruang publik Jakarta.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Raya, bank digital bagian dari BRI Group, memberikan bantuan fasilitas pendukung usaha bagi para pedagang kaki lima (PKL) di Cluster Sidodadi, Kota Semarang. Bank Raya juga melakukan pendampingan keuangan usaha melalui literasi keuangan digital.

PKL di Cluster Sidodadi menjadi kelompok kedelapan yang mendapatkan bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Raya. Sebelumnya, program ini telah bergulir di beberapa daerah yaitu Cluster Alun-Alun Kota Batu Malang, Cluster Kuliner Keprabon di Surakarta, Cluster Pujasera Hayamwuruk di Semarang, Cluster Pasar Kranggan Yogyakarta, Cluster Paguyuban Gerakan Emak-Emak Pedagang Keprabon Surakarta. Cluster Unggulan Jatiraras Cibinong Bogor.

Ajeng Putri Hapsari, Corporate Secretary Bank Raya, mengatakan bahwa Cluster Unggulan merupakan salah satu flagship program TJSL untuk memberdayakan pelaku usaha lokal agar dapat naik kelas dengan memanfaatkan bank digital, sehingga mereka dapat melayani pelanggan dengan lebih baik dan mengatur operasional usahanya dengan lebih efektif.

Melalui Community Branch, Bank Raya melakukan pendampingan usaha dan menyelenggarakan program literasi keuangan secara rutin guna mendorong percepatan adopsi keuangan digital di masyarakat.

“Tidak hanya melalui cluster unggulan dan komunitas, tapi kami juga rutin melakukan literasi keuangan melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat lebih luas,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (14/12/2025).

Community Branch Bank Raya rutin melakukan pendampingan dengan mengedukasi mengenai pemanfaatan Saku Bisnis, QRIS Bisnis, dan juga Fitur Kasir untuk menunjang operasional usaha.

Saku Bisnis melengkapi fitur di Aplikasi Raya, yang diperuntukkan bagi pengelolaan keuangan usaha para pelaku usaha. Berbagai keunggulan Saku Bisnis diantaranya mass transfer memungkinkan nasabah untuk melakukan transfer sekaligus ke sepuluh rekening tujuan secara real-time, dan memudahkan transaksi payroll atau pembayaran kepada supplier. Selain itu, nasabah juga dapat melakukan pemisahan dana untuk usaha dengan membuat hingga lima saku bisnis berbeda serta melakukan pengecekan mutasi rekening untuk pemantauan operasional keuangan bisnis.

Disamping itu, Saku Bisnis juga dilengkapi dengan fitur QRIS Bisnis bagi merchant yang terintegrasi dengan aplikasi Bank Raya, pelaku usaha juga akan mendapatkan notifikasi saat bertransaksi serta mutasi dapat dilakukan secara real time, dan dapat dilakukan pencairan dana ke dalam 4 batch dalam satu hari.

Pada September 2025, QRIS Bisnis ini telah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di 23 kota di seluruh Indonesia dengan total merchant sebanyak lebih dari 11.000 merchant. Saku Bisnis juga dilengkapi Fitur Kasir untuk memudahkan pelaku usaha ataupun karyawan yang memiliki akses untuk memantau transaksi bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA – Pakar ekonomi mengungkap rencana penerapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di DKI Jakarta bakal menekan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pedagang kaki lima.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikurahman mengatakan larangan penjualan rokok memiliki konsekuensi ekonomi nyata bagi UMKM. Sebab, produk tembakau tersebut menjadi kontributor pendapatan di warung kecil.

"Pembatasan ruang merokok dan larangan penjualan (rokok) di area tertentu bisa menurunkan omzet, karena selama rokok ini menjadi penarik traffic pembeli," ujar Rizal dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (10/12/2025).

Menurut dia, Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) membawa dampak langsung bagi UMKM seperti warung, kios, dan pedagang kelontong.

Apalagi, dia melihat pola konsumsi di toko maupun warung dinilai unik, pembeli datang untuk membeli rokok, lalu membeli kebutuhan lain. Jika akses ini diputus mendadak, dampaknya akan sistemik.

"Jika diterapkan, pelaku usaha di zona larangan akan kehilangan sebagian pendapatannya," tuturnya.

Rizal menyarankan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta menyiapkan peta zona resmi, melakukan sosialisasi terbuka, dan akses permodalan. Dia juga mengingatkan bahaya aturan multitafsir yang berpotensi memunculkan pungutan liar.

“Banyak warung berada dalam radius larangan. Tanpa pemetaan akurat, aturan ini bisa memicu konflik horizontal dan resistensi antar pelaku usaha," terangnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun Atmo menyebut sejumlah pasal dalam Raperda KTR berpotensi memukul mata pencaharian jutaan rakyat kecil.

“Perluasan kawasan tanpa rokok ke kuliner rakyat dan pasar rakyat itu tidak ada rasionalitas dan objektivitas. Kalau itu terjadi di Warung Tegal (warteg), warung kopi, Soto Lamongan, los-los, tenda dan sebagainya dilarang merokok, omzetnya langsung anjlok," ujarnya.

Ali juga menagih janji anggota DPRD DKI Jakarta untuk menganulir rencana penerapan pasal-pasal kontroversial yang melarang penjualan rokok.

Dia meminta agar perluasan KTR tidak mencakup warung kuliner dan pasar rakyat, karena hal ini akan langsung memukul sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian informal.

Lebih lanjut, penerapan zonasi pelarangan penjualan rokok dalam radius 200 meter berikut larangan pemajangan produk di tempat penjualan akani mendorong peredaran rokok ilegal, yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Kebijakan ini dinilai kontraproduktif terhadap tujuan nasional untuk menekan peredaran rokok ilegal. Pasalnya, ketika akses terhadap rokok legal dipersempit, konsumen cenderung mencari alternatif di pasar gelap.

"Dampaknya bukan hanya menggerus penerimaan negara dari cukai, tetapi juga memperumit pengawasan dan penegakan hukum," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kalimantan Timur (Kaltim) melonjak hingga 173% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltim Budi Widihartanto menyatakan nilai transaksi QRIS menembus angka Rp5,92 triliun pada periode April sampai dengan Juni 2025.

"Lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I/2025 yang tercatat Rp3,96 triliun," ujar Budi Widihartanto dalam keterangan resmi, Rabu (22/10/2025).

Dia menambahkan, volume transaksi tercatat lebih mengesankan, yaitu tumbuh 248% (yoy) dengan total 52,69 juta transaksi, naik signifikan dari 29,96 juta transaksi pada kuartal I/2025.

Adapun jumlah merchant QRIS di Kaltim mengalami ekspansi pesat, bertambah 36% (yoy) menjadi 715.038 merchant pada kuartal II/2025.

Tak pelak, angka ini merepresentasikan peningkatan adopsi teknologi pembayaran digital di kalangan pelaku usaha, mulai dari pedagang kaki lima hingga pusat perbelanjaan modern.

Budi menyebutkan, pertumbuhan ini melampaui capaian kuartal sebelumnya yang tercatat 33% (yoy).

Di sisi lain, jumlah pengguna QRIS mencapai 816.111 pada kuartal II/2025, atau naik 9,62% (yoy) dari 805.618 pengguna pada kuartal sebelumnya.

Adapun, dia menuturkan laju pertumbuhan pengguna menunjukkan sedikit perlambatan dibandingkan kuartal I/2025 yang tercatat 10,99% (yoy).

"Pertumbuhan jumlah pengguna dan merchant QRIS yang tinggi tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan publikasi yang gencar dilakukan untuk meningkatkan awareness dan minat masyarakat dalam menggunakan kanal QRIS," pungkasnya.