Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menanggapi permintaan agar ritel modern Alfamart—Indomaret Cs menghentikan ekspansi ke wilayah pedesaan, seiring hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Ketua Umum Aprindo 2024–2028 Solihin mengatakan setiap pembukaan gerai ritel sejatinya mengikuti aturan yang berlaku di masing-masing wilayah. Dia menegaskan, keputusan ekspansi sepenuhnya mengacu pada ketentuan pemerintah daerah.

“Kalau kita buka di satu daerah kita taat terhadap aturan yang berlaku di daerah itu,” kata Solihin saat dihubungi Bisnis, Jumat (27/2/2026).

Ketika ditanya apakah ke depan ritel modern akan menghentikan ekspansi ke desa, dia menegaskan bahwa langkah bisnis tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.

“Kita mengacu kepada aturan. Setiap daerah kan punya aturan masing-masing. Kita ikut aturan saja. Kita ikut aturan kan sudah paling benar,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menekankan, setiap pembukaan gerai ritel modern wajib mengantongi izin dari pemerintah daerah. Menurutnya, tidak mungkin perusahaan ritel bermerek membuka toko tanpa dasar perizinan yang sah.

Adapun terkait wacana moratorium izin baru ritel modern di sejumlah daerah, Solihin mengatakan Aprindo akan mengikuti kebijakan pemerintah setempat. Dia menegaskan setiap daerah memiliki aturan berbeda dan peritel akan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, prinsip kepatuhan terhadap regulasi diterapkan di mana pun perusahaan beroperasi, termasuk jika membuka usaha di luar negeri.

“Pokoknya gini, kami sebagai pengusaha fokus aja melakukan sesuatu aktivitas mengikuti aturan yang berlaku. Poinnya di situ, di mana pun. Saya buka [gerai] di negara lain juga saya ikuti aturan negara itu kok,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai peritel besar sebaiknya tidak terlalu agresif memperluas jaringan hingga ke wilayah desa karena terdapat ruang ekonomi yang juga menjadi hak masyarakat setempat.

“Itu yang kita ingin kemarin sebenarnya mendudukkan masalahnya. Sudah, ritel modern yang sudah ada kita hormati, nggak apa-apa. Tapi terhadap keinginan ekspansi sampai apalagi ke desa, yambokingat-ingat yang lain. Ini ada ranah yang juga menjadi haknya rakyat juga,” kata Ferry dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurut Ferry, masyarakat desa juga memiliki kesempatan dan hak untuk mengelola ritel modern melalui koperasi dan bersaing secara sehat dengan pelaku usaha besar.

“Sekarang kita ingin rakyat juga bisa bikin ritel modern. Emang nggak bisa bikin ritel modern? Kan rakyat juga punya hak untuk bikin ritel modern. Dan kita juga mau berkompetisi, bersaing secara sehat, asal arenanya juga sehat dan fair,” ujarnya.

Menurutnya, persaingan tidak akan berjalan seimbang apabila arena bisnis tidak adil. Dia menilai, tidak realistis jika pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima harus berhadapan dengan ritel modern dalam kondisi yang timpang.

“Jangan arenanya nggakfairdan nggak sehat, kemudian kita suruh teman-teman dari asosiasi pedagang kaki lima suruh berkompetisi dengan ritel modern, sampai kiamat nggak mungkin menang,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) buka suara ihwal tudingan ekspansi ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret yang menyebabkan toko kelontong dan pasar tradisional menyusut.

Ketua Umum Aprindo 2024–2028 Solihin menegaskan pihaknya tidak ingin berpolemik terkait klaim tersebut dan memilih fokus pada kepatuhan aturan usaha ritel.

“Enggak, saya enggak ingin masuk ke sana ya [ritel modern yang diduga membuat toko kelontong dan pasar tradisional menyusut]. Karena saya kan fokus dengan bisnis saya, nih. Jadi anggota saya sudah kita ingatkan semuanya untuk setiap membuka gerai harus mengikuti aturan yang berlaku di daerah tersebut,” kata Solihin saat dihubungi Bisnis, Jumat (27/2/2026).

Lebih lanjut, dia menegaskan setiap pembukaan gerai ritel selalu melalui proses perizinan resmi agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Karena kenapa? Bahwa anggota saya selalu mengurus izin. Kalau enggak izin kan kita, masa kita perusahaan yang merek ada, kita mau buka [gerai ritel] enggak ada izin kan masalah nantinya,” terangnya.

Untuk itu, Solihin menyatakan bahwa prinsip Aprindo adalah setiap pembukaan gerai harus mengikuti regulasi daerah setempat.

“Saya sebagai Ketua Umum Aprindo, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, selama ini sudah taat terhadap aturan yang berlaku di satu daerah kalau kita mau membuka toko. Jadi kalau daerah itu punya aturan, ya kita ikutin, gitu aja prinsipnya,” jelasnya.

Adapun, Solihin menyebut jumlah peritel yang tergabung dalam Aprindo saat ini mencapai lebih dari 90.000 anggota di seluruh Indonesia. Angka tersebut merupakan total anggota Aprindo dan belum termasuk peritel di luar asosiasi, yang menurutnya kemungkinan jumlahnya lebih banyak lagi.

Sebelumnya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menyebut masifnya ekspansi ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart hingga ke wilayah pedesaan berdampak langsung terhadap kebangkrutan warung kelontong.

Ketua Umum APKLI Ali Mahsun menyatakan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 (Perpres 112/2007) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, jumlah warung kelontong mengalami penurunan yang signifikan.

Pada saat aturan tersebut mulai berlaku, jumlah warung kelontong tercatat mencapai 6,1 juta unit di seluruh Indonesia. Namun, pada 2015 jumlahnya turun menjadi 5,1 juta unit. Dalam periode yang sama, sebanyak 3.500 pasar tradisional juga dilaporkan tutup.

“Berjalan pelaksanaan Perpres [Perpres 112/2007] ini sampai tahun 2015, Pak Menteri, itu warung kelontong kita sudah terkikis 1 juta, tinggal 5,1 juta di seluruh Tanah Air dan pasar tradisional yang gulung tikar ada 3.500 pasar tradisional,” kata Ali dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop), Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Dia menambahkan, kondisi tersebut semakin menekan setelah terbit Paket Kebijakan September 2015 yang melonggarkan perizinan ritel modern sehingga dapat berekspansi ke seluruh wilayah, termasuk pedesaan. Saat ini, jumlah ritel modern berizin resmi disebut telah mencapai 42.000 gerai.

“Dan 2025, warung kelontong kita tersisa 3,9 juta. Jadi saya laporkan ke Pak Menteri Koperasi sejak 2007, Perpres 112/2007, sampai 2025 sudah ada 2,2 juta warung kelontong yang terkikis,” ungkapnya.

Atas kondisi tersebut, APKLI meminta pemerintah mengevaluasi kembali Perpres 112/2007 dan Paket Kebijakan September 2015. Namun, Ali menegaskan pihaknya bukan menentang keberadaan ritel modern, melainkan ingin memastikan perputaran ekonomi tetap terjadi di tingkat desa.

“Kita tidak bermusuhan dengan ritel modern, tetapi kita ingin ekonomi rakyat berputar kedaulatan ekonomi rakyat kembali kita rengkuh dan ekonomi desa berputar untuk desa,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai data penyusutan warung kelontong tersebut memunculkan dugaan adanya dampak dari ekspansi ritel modern.

“Artinya itu kan membuat hipotesa kesimpulan sementara bahwa keberadaan ritel modern itu, satu, lahir ritel modern punya efek konsekuensi terhadap penurunan omzet atau tutupnya warung-warung kelontong. Ini soal konsekuensi, soal aturan,” ujar Ferry.

Meski demikian, dia mengakui ritel modern juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kualitas layanan bagi konsumen. Namun, menurutnya, dampak terhadap pelaku usaha kecil dan aspek kepatuhan terhadap regulasi tetap perlu menjadi bahan evaluasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) meminta ritel modern seperti Alfamart-Indomaret Cs untuk menahan laju ekspansi ke wilayah pedesaan, seiring hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menilai pelaku usaha besar sebaiknya tidak agresif berekspansi hingga ke desa karena terdapat ruang ekonomi yang menjadi hak masyarakat.

“Itu yang kita ingin kemarin sebenarnya mendudukkan masalahnya. Sudah, ritel modern yang sudah ada kita hormati, nggak apa-apa. Tapi terhadap keinginan ekspansi sampai apalagi ke desa, yambokingat-ingat yang lain. Ini ada ranah yang juga menjadi haknya rakyat juga,” kata Ferry dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurut Ferry, masyarakat desa juga memiliki hak untuk mengelola ritel modern melalui koperasi dan berkompetisi secara sehat dengan pelaku usaha besar.

“Sekarang kita ingin rakyat juga bisa bikin ritel modern. Emang nggak bisa bikin ritel modern? Kan rakyat juga punya hak untuk bikin ritel modern. Dan kita juga mau berkompetisi, bersaing secara sehat, asal arenanya juga sehat dan fair,” imbuhnya.

Dia mengingatkan persaingan tidak akan berjalan seimbang apabila arena bisnis tidak adil. Dia menilai, tidak realistis jika pelaku usaha kecil seperti pedagang kaki lima dipaksa berkompetisi langsung dengan ritel modern dalam kondisi yang tidak setara.

“Jangan arenanya nggakfairdan nggak sehat, kemudian kita suruh teman-teman dari asosiasi pedagang kaki lima suruh berkompetisi dengan ritel modern, sampai kiamat nggak mungkin menang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ferry menegaskan KopDes/Kel Merah Putih bukan milik Kementerian Koperasi, melainkan milik masyarakat desa dengan anggota yang berasal dari warga setempat. Dengan demikian, lanjut dia,apabila koperasi desa menjalankan usaha ritel modern, maka keuntungan yang diperoleh akan kembali dan dinikmati oleh masyarakat desa itu sendiri.

“Kenapa harus koperasi? Karena koperasi desa ini milik masyarakat desa. Jadi kalau ada untung dari koperasi desa yang melaksanakan kegiatan ritel, uangnya tuh muter ke desa yang notabene orang desa, bukan ke Jakarta,” pungkasnya.

Ini kesempatan bagus untuk saling kolaborasi dengan minimarket, dengan distributor, untuk menyalurkan produknya melalui koperasi desa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih memiliki peluang besar untuk berkolaborasi dengan jaringan minimarket, ritel modern, maupun distributor sebagai pemasok produk.

Pernyataan tersebut merespons potensi penyetopan ekspansi gerai ritel modern di desa ketika Kopdes Merah Putih mulai beroperasi.

Usai peluncuran Trade Expo Indonesia di Jakarta, Kamis, Budi mengatakan tujuan Kopdes Merah Putih adalah memberdayakan ekonomi lokal dengan menghadirkan distribusi yang lebih dekat kepada konsumen di desa.

Oleh karena itu, pola kerja sama dengan distributor maupun ritel modern dan minimarket, menurutnya, bukan sesuatu yang baru karena toko kelontong selama ini juga banyak disuplai oleh ritel modern dan distributor.

“Ini kesempatan bagus untuk saling kolaborasi dengan minimarket, dengan distributor, untuk menyalurkan produknya melalui koperasi desa,” kata dia.

Budi menegaskan Kopdes Merah Putih memiliki keunggulan dibanding minimarket biasa.

Selain berfungsi sebagai minimarket dengan variasi produk lebih beragam, koperasi ini juga menjual kebutuhan pertanian seperti pupuk dan obat-obatan, serta dapat berperan sebagai apotek, klinik, hingga eksportir produk unggulan desa.

Ia menambahkan sesuai peraturan, perizinan ritel modern berada di bawah kewenangan pemerintah daerah melalui rencana tata ruang wilayah (RTRW).

“Jadi saya pikir pemerintah daerah akan bijak di dalam mengembangkan koperasinya untuk kemakmuran desa tersebut karena koperasi desa kan milik desa,” ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga mendukung Kopdes Merah Putih bermitra dengan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart.

Menurutnya, kerja sama tersebut dapat memperkuat peran UMKM sekaligus menjaga keseimbangan kebutuhan konsumen.

Ferry menegaskan keberadaan ritel modern tidak harus dipandang sebagai ancaman, melainkan mitra strategis bagi koperasi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan akan meminta penjelasan terkait permintaan agar ekspansi bisnis Alfamart dan Indomaret disetop jika Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih sudah beroperasi.

Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, 12 November 2025 lalu.

Budi berencana menemui Yandri guna meminta penjelasan terkait pernyataannya tahun lalu yang hari ini kembali disorot.

“Saya, saya rencananya ketemu Pak Mendes ya. Saya belum tahu maksudnya seperti apa sebenarnya,” kata Busan saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (24/2/2025).

Ia mengaku telah membuat janji bertemu dengan Yandri namun belum terlaksana.

Dalam pertemuan itu nantinya ia bakal meminta penjelasan terkait permintaan agar ekspansi dua raksasa retail Indonesia menghentikan ekspansinya.

“Saya dengan Pak Mendes kemarin tadi memang mau janjian ada acara lain sekalian saya mau nanya itu seperti apa maksudnya ya,” tutur Busan.

Direktur Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan penyebaran toko retail modern sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tentang Perdagangan maupun Undang-Undang tentang Perdagangan.

Menurutnya, kebanyakan toko retail modern menyebar di perkotaan, sementara koperasi desa di wilayah rural.

“Jadi sampai sekarang kita masih jarang sekali menemukan retail modern yang berjejaring, itu ada di desa-desa. Jadi saya pikir enggak ada masalah, justru kita malah meng-encourage kemitraan antara koperasi dengan retail modern,” kata Iqbal.

Iqbal juga melihat keberadaan Kopdes Merah Putih dan retail modern telah memiliki pangsa pasar masing-masing.

Koperasi menampung produk masyarakat setempat sementara toko retail modern menampung produk industri. “Pasarnya sudah ada masing-masing,” ujar Iqbal.

“Retail modern itu kan mungkin 80-90 persen itu yang mereka jual kan produk-produk yang dihasilkan oleh pabrikannya,” tambahnya.

Sebagai informasi, dalam rapat di DPR RI itu, Yandri menyatakan sangat setuju jika ekspansi bisnis Kopdes Merah Putih disetop.

Yandri menyatakan, pemerintah harus berpihak ke masyarakat desa dan menghentikan laku perkembangan retail modern.

Minimarket itu, kata dia, dinilai sudah merajalela dan bisa mengancam Kopdes Merah Putih.

“Saya setuju Kopdes jalan, Alfamart cukup sampai di situ, sudah 20.000 lebih Alfamart dan Indomaret. Dan luar biasa itu merajalelanya, dia lagi, dia lagi, dia lagi. Betul itu. Kekayaannya sudah terlalu menurut saya untuk Republik ini,” kata Yandri.

Mengutip Antara, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berpendapat lain.

Ia menyatakan pemerintah tidak bermaksud menghentikan ekspansi jaringan Alfamart dan Indomaret.

Ia memandang, pasar di desa tidak didominasi retail modern karena sudah terdapat Kopdes Merah Putih.

“Iya sebaiknya desa jangan Alfamart dan Indomaret karena sudah ada Kopdes, karena biar uang itu berputar di desa tidak ke pemilik saham yang di Jakarta,” katanya di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana menyetop ekspansi jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret, melainkan melakukan pengaturan terhadap keberadaannya, terutama di wilayah pedesaan.

Menurut Ferry, desa sebaiknya tidak didominasi oleh ritel modern karena sudah memiliki Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

“Iya sebaiknya desa jangan Alfamart dan Indomaret karena sudah ada Kopdes, karena biar uang itu berputar di desa tidak ke pemilik saham yang di Jakarta,” katanya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan itu disampaikan Ferry merespons kabar yang menyebutkan bahwa pemerintah akan menghentikan ekspansi ritel modern seiring beroperasinya Kopdes Merah Putih.

“Perlu dievaluasi keberadaan ritel modern yang ada dengan perizinannya. Saya banyak mendengar dari kepala daerah bahwa mereka akan moratorium peraturan tentang keberadaan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart dan harus diatur kembali,” kata dia menambahkan.

Ferry menegaskan meski tanpa ritel modern, pemerintah menyiapkan strategi penguatan Kopdes Merah Putih yang ditargetkan tumbuh hingga puluhan ribu unit.

Kehadiran koperasi ini diyakini mampu membuka lapangan kerja bagi generasi muda milenial dan Gen Z, sekaligus menjadi wadah pemasaran produk lokal dan UMKM.

Selain itu, ia memastikan Kopdes Merah Putih akan tetap menjalin kerja sama dengan warung tradisional, termasuk warung Madura serta ritel digital.

“Pilihan saya sebagai Menteri Koperasi yang menjalankan fungsi sebagai aparatur ideologis Presiden adalah masyarakat harus menjadi pelaku ekonomi dengan koperasi sebagai badan usahanya. Ada tantangannya pasti, tapi kami optimistis,” ucap dia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskanprioritas utama pemerintah tetap pada percepatan distribusi bantuan pangan dan kebutuhan pokok bagi warga terdampak, di tengah insiden penjarahan di sejumlah gerai ritel diSibolga, Sumatra Utara.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan penjarahan merupakan kejadian luar biasa, tetapi saat ini perhatian utama harus tertuju pada penyaluran bantuan.

“Ini kejadian luar biasa, kami juga sudah komunikasi dengan Aprindo [Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia]. Aprindo pada prinsipnya menyampaikan yang penting itu adalah bagaimana caranya masyarakat yang terdampak bencana itu bisa mendapatkan barang kebutuhan pokok dulu,” ujar Iqbal saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Iqbal menuturkan, Aprindo justru telah bergerak cepat mengirimkan bantuan ke lokasi terdampak. Dia menambahkan, pemerintah meminta semua pihak untuk tidak memperbesar isu penjarahan minimarket, karena yang paling mendesak adalah memastikan warga mendapatkan kebutuhan pokok.

“Mari kita tidak membahas masalah yang belum jadi perintah saat ini, karena ini bencana,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Aprindo Solihin menilai insiden penjarahan di gerai ritel hanya dilakukan oleh oknum dan tidak mencerminkan niatan dari pelaku industri.

“Kan itu hanya dilakukan oleh oknum, kan nggak ada niatan,” kata Solihin saat ditemui seusai konferensi pers Epic Sale 2025 di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

Sayangnya, Solihin enggan merinci jumlah anggota Aprindo yang terdampak. Namun, dia menyatakan fokus utama saat ini bukan menghitung kerugian materiil anggota, melainkan memastikan bantuan cepat dan tepat sasaran bagi para korban banjir di wilayah Sumatra.

Solihin menyampaikan anggota Aprindo telah berupaya memberikan bantuan, meski jangkauan terbatas melalui aparat kepolisian setempat, lantaran tidak dapat langsung menjangkau semua lokasi terdampak.

Adapun, penjarahan terjadi di Alfamart dan Indomaret di Sibolga, Sumatra Utara. Selain itu, gudang Perum Bulog di Sibolga juga menjadi sasaran.

Berdasarkan catatanBisnis.com, warga yang telah terisolasi sejak Senin (25/11/2025) dilaporkan beramai-ramai menerobos masuk ke gudang. Mereka merobohkan pagar gerbang, merusak gembok, dan mengambil beras serta minyak goreng yang tersimpan di dalam gudang.

“Kami memahami bahwa masyarakat sedang berada dalam situasi darurat akibat bencana banjir yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan terputusnya akses pangan,” kata Kepala Bulog Kanwil Sumut Budi Cahyanto, Minggu (30/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai warung Madura menjadi contoh UMKM perdagangan yang mampu bertahan di tengah gempuran ritel modern seperti Alfamart—Indomaret Cs.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menuturkan model bisnis warung Madura memiliki sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki oleh jaringan minimarket besar.

Faisal menyebut, keunggulan tersebut di antaranya dari sisi fleksibilitas jam operasional yang bisa beroperasi 24 jam, margin tipis, dan kedekatan dengan pelanggan menjadi kunci daya saing warung Madura di tengah ketatnya persaingan sektor ritel.

“Mereka punya beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Alfamart dan Indomaret sehingga dia bisa muncul bersaing di mana-mana tumbuh,” kata Faisal kepada Bisnis, Minggu (2/11/2025).

Selain itu, Faisal menambahkan, faktor kemudahan akses dan pelayanan cepat juga membuat warung Madura tetap menjadi pilihan konsumen di banyak daerah.

Menurutnya, hal tersebut berbeda dengan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret yang biasanya menuntut pelanggan masuk gedung, mencari sendiri barang, dan antre di kasir. Di sisi lain, warung Madura menawarkan lokasi yang strategis dan proses transaksi yang lebih cepat.

Namun, Faisal menyebut tidak semua UMKM memiliki kemampuan serupa untuk bersaing dengan ritel modern. Untuk itu, dia menilai perlu adanya kebijakan rantai bisnis berkeadilan untuk melindungi pelaku usaha kecil di sektor perdagangan.

Apalagi, sambung dia, kekuatan modal dan skala ekonomi yang dimiliki ritel modern membuat mereka unggul dalam harga dan kelengkapan produk.

Dia menilai perlu adanya pembatasan jumlah dan sebaran minimarket agar toko kelontong dan warung tradisional tetap memiliki ruang tumbuh.

“Sehingga kalau ingin mendukung bisnis masyarakat menengah ke bawah dengan toko-toko kelontong seperti dulu, ini kan memang perlu ada keberpihakan, strategi kebijakan yang ada keberpihakannya,” tambahnya.

Menurutnya, pembatasan jarak antar gerai minimarket bisa menjadi solusi seperti halnya aturan yang diterapkan pada hypermarket dan supermarket besar.

“Jadi tumbuh bersama, tidak didominasi oleh yang besar terus, karena kalau tidak akan begitu terus, hanya segelintir dari usaha toko-toko kelontong tradisional yang bisa bersaing seperti yang Madura itu saja, yang lain-lain akan susah,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) menyatakan kehadiran ritel modern besar seperti Alfamart—Indomaret Cs tidak mengancam para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk warung Madura, justru membuka peluang dan penyerapan tenaga kerja.

Sekretaris Jenderal Akumindo Edy Misero menilai, keberadaan ritel modern seharusnya tidak dipandang dari sisi negatif semata. Menurutnya, kehadiran ritel modern membuka kesempatan bagi UMKM untuk memasarkan produk, menyerap tenaga kerja lokal, dan menciptakan kemudahan berbelanja bagi masyarakat.

“Hadirnya [ritel besar] misalnya, Alfamart dan Indomaret itu juga memberikan ruang kepada produk-produk UMKM yang mereka jual,” kata Edy saat dihubungiBisnis, Minggu (2/11/2025).

Edy menyebut segmen pasar yang berbeda menjadi alasan mengapa kehadiran ritel modern tidak mengganggu warung tradisional.

Misalnya saja, ujar dia, masyarakat menengah ke atas cenderung berbelanja di ritel modern, sedangkan masyarakat menengah ke bawah tetap membeli di warung-warung lokal, termasuk warung Madura. Selain itu, ritel modern menjual produk UMKM yang biasanya tidak tersedia di warung kecil.

Lebih lanjut, Edy menilai penataan aturan izin operasional ritel besar boleh dilakukan, asalkan tidak membatasi ruang usaha bagi pelaku usaha lain, termasuk UMKM, dan dilakukan secara profesional.

Selain menata Alfamart dan Indomaret, Akumindo menilai pemerintah juga harus memastikan UMKM, termasuk warung tradisional agar tetap bisa bertahan dan berkembang.

“Jadi kalau bilang [ritel besar] membunuh [UMKM], apanya yang dibunuh? Berarti UMKM-nya tidak survive. Tidak tahan banting. Jadi yang mesti hadir itu UMKM yang tahan banting, UMKM itu harus kuat. Tidak boleh patah arang,” sambungnya.

Untuk itu, menurut Edy, fokus pemerintah seharusnya bukan pada lokasi atau keberadaan ritel modern, melainkan pada kebutuhan mendasar UMKM.

“Bukan soal di mana dia berjualan, tapi apa sih kebutuhan UMKM itu? Mereka perlu dibantu modal kerja, itu yang paling utama,” terangnya.

Godok Aturan Ritel Besar

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyatakan pemerintah tengah menggodok kebijakan rantai bisnis berkeadilan untuk melindungi pelaku UMKM dari gempuran perusahaan ritel modern besar, seperti Alfamart—Indomaret Cs.

Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison menuturkan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem usaha yang lebih adil dan inklusif.

“Pemerintah tidak sedang mematikan Indomaret dan Alfamart, bukan pelarangan, tapi sedang melakukan pemerataan rantai bisnis yang adil,” ujar Leon dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (30/10/2025).

Dia menyampaikan, mandat utama dari Kemenko PM adalah memberdayakan masyarakat, termasuk memperkuat ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan akses usaha. Dalam hal ini, UMKM menjadi fokus utama pemberdayaan dengan memastikan dapat bersaing di pasar yang sehat.

“Dalam konteks usaha perdagangan, pasar yang sehat adalah pasar yang tumbuh dalam persaingan yang sehat pula dengan disertai adanya perlindungan yang terukur dari pemerintah bagi semua pelaku usaha berbagai skala,” terangnya

Menurut Leon, pelaku usaha mikro seperti warung Madura dan toko kelontong kecil menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari sisi permodalan. Imbasnya, dia menyebut UMKM berpotensi mati.

“Jangan hanya hitung berapa orang yang bekerja di Alfamart dan Indomaret, tapi hitung juga berapa toko kecil yang mati,” tambahnya.

Di sisi lain, Leon menjelaskan bahwa keberadaan UMKM sangat penting bagi ekonomi nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia.

“Kami bukan mau mematikan [Indomaret dan Alfamart], tapi kami sedang melindungi mereka yang tak mampu melindungi dirinya sendiri,” tambahnya.

Lebih lanjut, Leon menyatakan nantinya rencana kebijakan ini juga akan menata aturan izin operasional ritel besar di daerah yang selama ini juga sudah menjadi perhatian banyak pemerintah daerah.

Dia mencontohkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang melarang pendirian waralaba minimarket modern di wilayahnya. Menurutnya, regulasi di tingkat pusat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan agar perlindungan terhadap UMKM bisa lebih kuat secara nasional.

“Poinnya adalah tentang penataan izin usaha waralaba minimarket modern, ritel-ritel besar seperti Indomaret dan Alfamart. Kami ingin Pemda bisa memproteksi dan memberdayakan UMKM, sekaligus menciptakan keadilan usaha bagi mereka,” tuturnya.

Dengan regulasi tersebut, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat daya saing UMKM agar tetap tangguh, naik kelas, dan berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, Leon menambahkan, melalui kebijakan ini pemerintah juga akan memastikan UMKM hingga konglomerasi ritel besar bisa berada dalam satu rantai bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari beragam daya beli.

“Hal ini berlaku sekaligus bagi rantai produksi dan distribusi yang memberikan kesempatan seadil-adilnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus perlindungan konsumen,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah RI resmi mendorong Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putihsebagai program strategis nasional (PSN) dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Teranyar, melalui perubahan regulasi Dana Desa dan dukungan pembiayaan APBN, pemerintah menargetkan pembangunan fisik 80.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh Indonesia, lengkap dengan gerai, pergudangan, dan sarana pendukung usaha di tingkat desa.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah didesak untuk segera membuat kebijakan perlindungan UMKM agar toko kelontong tidak tersingkir akibat dominasi ritel modern besar, seperti Alfamart—Indomaret Cs.

Langkah ini juga untuk menjaga daya saing UMKM sekaligus memastikan ekosistem bisnis yang berkeadilan.