JAKARTA - Perkembangan Artificial Intelligence (AI) tidak lagi sekadar menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga mengubah secara fundamental cara manusia berkomunikasi, mengonsumsi informasi, hingga membangun kepercayaan terhadap media.

Pembahasan tersebut menjadi fokus utama dalam acara bertajuk The 3rd Mercu Buana International Conference on Communication Science (MICoCS) yang diselenggarakan Universitas Mercu Buana di Hotel Mercure, Nusa Dua, Bali, Senin (29/6/2026).

Konferensi internasional itu kedatangan akademisi komunikasi dari Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan China untuk membahas masa depan ilmu komunikasi di era kecerdasan buatan.

Menurut Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunimasi FIKOM Universitas Mercu Buana Dr. Heri Budianto

tema kegiatan kali ini adalah transformasi komunikasi di era AI, konferensi ini mengupas berbagai tantangan baru mulai dari perubahan perilaku audiens, industri media digital, komunikasi lintas budaya, hingga pentingnya inklusi digital.

Saat membuka acara, Ketua MICoCS 2026 Assoc. Prof. Dr. Afdal Makkuraga Putra, menegaskan keberhasilan komunikasi di masa depan tidak cukup bergantung pada kecanggihan teknologi semata.

“Autentisitas, transparansi algoritma, hubungan emosional dengan audiens, serta penguatan literasi digital menjadi faktor yang menentukan terciptanya ekosistem komunikasi yang sehat, inklusif, dan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi yang semakin pesat,” terang Afdal, melalui siaran pers, Rabu (1/7/2026).

Salah satu narasumber MICoCS, Dr. Ayesha Ashfaq dari University of the Punjab, Pakistan, menyoroti bagaimana algoritma AI telah mengubah pola konsumsi berita masyarakat.

Menurutnya, sistem rekomendasi berbasis AI kini berperan besar menentukan informasi yang diterima pengguna melalui media sosial maupun platform digital.

Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut memunculkan tantangan baru berupa filter bubble, echo chamber, serta meningkatnya risiko penyebaran misinformasi.

"Viralitas bukan lagi ukuran utama kredibilitas sebuah informasi. Karena itu, transparansi algoritma dan peningkatan literasi AI menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi digital," paparnya.

Kemudian, Prof. Dr. Gerald Goh Guan Gan dari Multimedia University, Malaysia menilai kesenjangan digital pada era AI tidak hanya berkaitan dengan akses internet atau perangkat teknologi, tetapi juga menyangkut persoalan yang lebih kompleks seperti bias algoritma.

Sementara itu, Dr. Liu Hao dari Zhejiang Business Technology Institute, China, memaparkan hasil penelitiannya mengenai efektivitas komunikasi digital dalam membangun citra destinasi wisata melalui media sosial.

Penelitiannya menemukan pengalaman nyata yang dibagikan kreator konten jauh lebih efektif dibandingkan promosi formal dalam membangun keterlibatan audiens.

Lalu, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Prof. Dr. Ahmad Mulyana memperkenalkan Mulyana Model, sebuah model konseptual yang menjelaskan transformasi industri makna pada era digital melalui perspektif mediamorfosis.

Mulyana menjelaskan ekonomi digital kini ditandai oleh berkembangnya ekonomi perhatian (attention economy), ekonomi kreator, monetisasi data, hingga kapitalisme platform.

JAKARTA - Setahun pertama kepengurusan Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) menjadi fase penting untuk mengukur apakah sebuah organisasi baru mampu bertahan sebagai gagasan atau sekadar menambah panjang daftar organisasi media di Indonesia. Sejak diiniasi pendiriannya pada akhir Desember 2024, AMKI mencoba membaca perubahan zaman.

Media massa tidak lagi berdiri dalam kotak-kotak lama. Batas antara media cetak, media siber, televisi, platform digital, media sosial, hingga kreator konten semakin kabur. Informasi bergerak melalui berbagai kanal sekaligus. Konsep itulah yang kemudian menjadi fondasi AMKI yakni mendorong ekosistem media menuju era konvergensi. Namun, gagasan baru selalu berhadapan dengan persoalan kepercayaan publik.

Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala mengatakan, industri media global saat ini menghadapi tekanan berlapis. Perubahan pola konsumsi berita, pergeseran iklan ke platform digital, serta dominasi perusahaan teknologi global membuat model bisnis media konvensional semakin rapuh.

”Laporan Reuters Institute Digital News Report 2025 menunjukkan pola konsumsi berita digital terus meningkat, sementara ketergantungan publik pada platform seperti mesin pencari, media sosial, dan agregator semakin besar,” katanya dalam siaran pers, Minggu (28/6/2026).

Di Indonesia, persoalan itu terasa semakin nyata. Media harus berhadapan dengan dominasi platform teknologi global seperti Google, YouTube, TikTok, dan Meta dalam distribusi informasi dan perebutan iklan digital. Ketika arus uang iklan berpindah, perusahaan pers dipaksa mencari model bisnis baru agar tetap hidup.

Terkat AMKI, menurutnya, tantangan terbesar pada tahun pertama bukan sekadar membangun struktur, melainkan menciptakan legitimasi. Dalam satu tahun, AMKI berhasil membangun kepengurusan di 20 provinsi. Beberapa wilayah lain seperti Kalimantan dan Papua masih dalam proses penyempurnaan struktur. ”Kecepatan konsolidasi daerah menjadi salah satu indikator bahwa organisasi ini mencoba tidak hanya berpusat di Jakarta,” ujarnya.

Tetapi membangun organisasi nasional bukan hanya soal jumlah cabang. Tantangan berikutnya adalah memastikan cabang-cabang daerah memiliki kapasitas, program, dan manfaat nyata bagi anggota.

Salah satu kekuatan AMKI pada periode awal adalah kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai institusi strategis. Tantangannya ke depan adalah menjaga jarak yang sehat.

Kedekatan dengan institusi negara harus menjadi jalan untuk memperjuangkan kepentingan ekosistem media, bukan menjadi alasan untuk kehilangan sikap kritis. Apalagi perubahan industri media membutuhkan regulasi yang mampu menjawab perkembangan zaman, bukan sekadar mengikuti kepentingan kelompok tertentu.

Gagasan terbesar AMKI berada pada isu regulasi. Perubahan teknologi membuat definisi media semakin kompleks. Media sosial, kreator konten, dan platform digital telah menjadi pemain besar dalam distribusi informasi.

Namun ekosistem hukum dan regulasi belum sepenuhnya mengejar perubahan tersebut. AMKI mendorong adanya pembahasan mengenai regulasi media konvergensi yang melibatkan Dewan Pers, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta DPR.

Langkah lain adalah kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk pelatihan dan pengujian kompetensi menuju sertifikasi media konvergensi. Jika berhasil, konsep ini dapat menjadi salah satu fondasi baru dalam mengatur profesionalisme pekerja informasi di era digital. Komdigi: Pers sebagai Benteng Pertahanan Melawan Hoaks dan Disinformasi

Memasuki tahun kedua, pekerjaan terbesar bukan lagi sekadar memperkenalkan AMKI. Tahap berikutnya adalah membuktikan manfaat. Kaderisasi harus diperkuat. Ruang bagi pengurus provinsi dan kabupaten/kota perlu diperluas agar organisasi tidak bergantung pada figur pusat.

AMKI juga harus memastikan bahwa keberadaan organisasi dirasakan oleh anggota kecil di daerah, bukan hanya oleh perusahaan media besar. Sebab pada akhirnya ukuran keberhasilan organisasi media bukan terletak pada banyaknya struktur, melainkan seberapa jauh ia mampu menjawab persoalan nyata industri.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN Indonesia Power (PLN IP) resmi melakukan pengiriman perdana biomassa berbahan sorgumdust untuk kebutuhan program co-firing di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat rantai pasok biomassa berbasis masyarakat sekaligus mendukung target transisi energi nasional.
Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta mengatakan, program pengembangan biomassa sorgum menjadi contoh sinergi antara sektor energi dan pertanian. Menurutnya, program ini tidak hanya mendukung pengurangan emisi pembangkit listrik, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar.
"Program biomassa sorgum ini menjadi bukti bahwa transisi energi tidak harus mengorbankan kepentingan masyarakat. Justru sebaliknya, kami ingin memastikan masyarakat di sekitar wilayah operasi turut merasakan manfaat ekonomi dari setiap langkah transformasi energi yang kami jalankan," ujar Bernadus dalam keterangan resmi dikutip Rabu (24/6/2026).
Dia mengatakan, program tersebut telah berjalan sejak 2025. Program dimulai dari tahap penanaman hingga akhirnya memasuki masa panen raya dan pengiriman biomassa ke PLTU Pelabuhan Ratu sebagai bahan bakar pendamping batu bara.
Bernadus menjelaskan, dalam skema tersebut, tanaman sorgum tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan energi. Bulir sorgum dapat digunakan untuk mendukung ketahanan pangan, sementara batang dan daun diolah menjadi biomassa berbentuk sorgum dust yang digunakan dalam program co-firing PLTU.
Menurutnya, model bisnis tersebut juga memberikan kepastian pasar bagi petani karena PLN berperan sebagai pembeli atau off-taker hasil biomassa yang dihasilkan masyarakat.
Bernadus menilai keberhasilan program di Pelabuhan Ratu berpotensi menjadi model pengembangan biomassa berbasis masyarakat di berbagai wilayah operasi PLN Indonesia Power lainnya.
"Kami berkomitmen untuk terus memperluas program biomassa berbasis masyarakat ini, sejalan dengan upaya kami mempercepat pencapaian target net zero emissions sekaligus mewujudkan ekonomi sirkular yang mandiri di berbagai wilayah operasi," katanya.
Peresmian pengiriman perdana biomassa dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Sukabumi sebagai penanda dimulainya pemanfaatan sorgum sebagai bahan bakar alternatif untuk cofiring PLTU Pelabuhan Ratu.
PLN IP berharap kolaborasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan petani dapat terus diperluas guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rantai pasok energi hijau sekaligus memperkuat pasokan biomassa domestik untuk kebutuhan pembangkit listrik.

JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan bahwa bioenergi akan menjadi salah satu pilar penting ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target Net Zero Emissions (NZE) 2060 . Dalam hal ini, biomassa diyakini akan menjadi salah satu sumber energi penting dalam bauran energi nasional menuju NZE 2060.

Hal tersebut disampaikan Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Hokkop Situngkir dalam Audiensi dengan Dewan Energi Nasional (DEN) baru-baru ini. Hokkop menjelaskan, Indonesia memiliki potensi biomassa dari limbah agro mencapai sekitar 80 juta ton per tahun. Namun, pemanfaatannya baru sekitar 20 juta ton yang sebagian besar justru terserap untuk kebutuhan ekspor dan industri.

"Pada 2025, PLN hanya menyerap sekitar 2,35 juta ton biomassa untuk kebutuhan pembangkit. Sementara ekspor biomassa sudah mencapai sekitar 8,5 juta ton dan sisanya oleh sektor industri. Ini menunjukkan potensi bioenergi nasional masih sangat besar untuk dioptimalkan bagi kepentingan domestik," kata Hokkop dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Senada, anggota DEN Johni Jonathan Numberi mengatakan biomassa akan menjadi salah satu sumber energi yang berperan penting dalam bauran energi nasional menuju NZE 2060. Menurut Johni, pemerintah melalui PP Nomor 40 Tahun 2025 telah menetapkan energi baru terbarukan sebagai tulang punggung sistem energi masa depan. Dalam skenario tersebut, biomassa diproyeksikan terus meningkat pemanfaatannya bersama energi surya dan gas bumi.

"PLTU kita rata-rata memiliki umur ekonomis umur operasi yang panjang. Karena itu, cofiring biomassa menjadi langkah yang penting untuk mengurangi emisi sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik nasional," kata dia.

PLN EPI menargetkan penyerapan biomassa mencapai 10 juta ton pada 2030, meningkat dari target sekitar 3,65 juta ton pada 2026. Pencapaian target tersebut diperkirakan mampu menghasilkan nilai ekonomi hampir Rp 4 triliun dan menurunkan emisi hingga sekitar 11 juta ton karbon ekuivalen.

Selain biomassa, PLN EPI mulai mempercepat pengembangan Compressed Biomethane Gas (CBG) yang berasal dari limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME). Indonesia memiliki hampir 3.000 pabrik kelapa sawit yang menghasilkan sekitar 130 juta metrik ton POME setiap tahun.

Menurut Hokkop, uji coba pemanfaatan CBG telah dilakukan pada salah satu pembangkit milik PT Nusantara Power dan menunjukkan hasil yang menjanjikan. "Kami berharap kalau biomassa bisa menggantikan sekitar 10 persen kebutuhan energi PLTU, maka CBG juga bisa menggantikan sekitar 10 persen kebutuhan energi di PLTG, PLTMG maupun PLTGU," ujarnya.

DEN menilai pengembangan bioenergi perlu didukung oleh kebijakan lintas sektor. Johni menjelaskan sektor energi tidak dapat diselesaikan oleh Kementerian ESDM semata karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga, mulai dari sektor pertanian, kehutanan, industri hingga keuangan.

Komut PLN EPI Ajak Pengusaha Muda Kolaborasi Suplai Biomassa



PLN EPI juga mulai mengembangkan biohidrogen sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Seiring meningkatnya kebutuhan energi bersih global, biohidrogen dinilai memiliki peluang besar untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor.

"Kami melihat biohidrogen menjadi salah satu peluang besar ke depan karena permintaan global mulai meningkat. Potensinya berasal dari biomassa maupun limbah organik yang sangat melimpah di Indonesia," kata Hokkop.

Pengembangan bioenergi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Berdasarkan perhitungan PLN EPI, setiap pemanfaatan 100 ribu ton biomassa per tahun dapat melibatkan sekitar 500 petani dan 18 kelompok tani, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat hingga Rp 450 ribu per bulan.

Saat ini PLN EPI telah mengembangkan fasilitas produksi biomassa di Tasikmalaya dan Ciamis melalui kolaborasi dengan petani, koperasi, BUMDes, UMKM, BUMD, dan mitra swasta. Untuk memenuhi target biomassa tahun lalu, PLN EPI bekerja sama dengan sekitar 150 mitra di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, PLN EPI memperkirakan pengembangan bioenergi hingga 2030 dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp5,1 triliun, tambahan penerimaan negara Rp670 miliar, pemanfaatan limbah hingga 20 juta ton, serta menciptakan sekitar 150 ribu lapangan kerja hijau.

Kendati demikian, pengembangan bioenergi diakui masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kepastian harga dan penguatan ekosistem industri. Untuk itu, PLN EPI mengusulkan pembentukan Indonesian Bioenergy Index (IBI) sebagai acuan harga nasional bioenergi.

"Kami berharap ke depan ada Indonesian Bioenergy Index atau IBI. sehingga pasar menjadi lebih stabil, investor lebih percaya diri, dan industri bioenergi bisa berkembang lebih cepat," tutur Hokkop.

Johni menambahkan keberhasilan program biomassa sangat bergantung pada kepastian pasokan bahan baku, standar kualitas, dukungan harga yang kompetitif, serta koordinasi kebijakan lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi bioenergi nasional. Dengan sumber daya yang melimpah dan dukungan kebijakan yang tepat, bioenergi berpeluang menjadi penggerak utama transisi energi, ketahanan energi, serta ekonomi hijau Indonesia menuju NZE 2060.

Di akhir acara, Satya Widya Yudha selaku pemimpin rapat dari DEN menyampaikan tiga kesimpulan tindak lanjut untuk mempercepat pengembangan industri bioenergi nasional. Pertama, DEN akan mendorong dukungan kebijakan lintas sektor, antara lain meminta Kementerian ESDM mengkaji pembentukan Indonesian Bioenergy Index (IBEI) sebagai acuan harga yang independen dari harga energi fosil, mandatori cofiring biomasa pada PLTU batubara, serta penyusunan standar mutu, sertifikasi, dan traceability produk bioenergi.

PLN EPI diminta mengkaji pemetaan rantai pasok dan keekonomian harga biomasa, sementara Kementerian Keuangan diharapkan menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal. Kedua, DEN akan memfasilitasi sinkronisasi pembangunan infrastruktur energi dan logistik biomassa, terutama di wilayah sentra produksi. Ketiga, DEN akan membentuk forum koordinasi strategis lintas sektor dari hulu hingga hilir untuk menyinkronkan kebijakan dan mengawasi implementasinya.

Kami menargetkan penyerapan biomassa 10 juta ton pada 2030

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menargetkan penyerapan 10 juta ton biomassa pada 2030 sebagai upaya mendorong bioenergi menjadi pilar ketahanan energi nasional.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bioenergi akan menjadi salah satu pilar penting ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target net zero emissions (NZE) 2060.

"Kami menargetkan penyerapan biomassa 10 juta ton pada 2030, meningkat dari target 3,65 juta ton pada 2026," katanya saat audiensi dengan Dewan Energi Nasional (DEN).

Pencapaian target tersebut diperkirakan mampu menghasilkan nilai ekonomi hampir Rp4 triliun dan menurunkan emisi hingga 11 juta ton karbon ekuivalen.

Hokkop menjelaskan Indonesia memiliki potensi biomassa dari limbah agro mencapai 80 juta ton per tahun.

Namun, pemanfaatannya baru 20 juta ton yang sebagian besar justru terserap untuk kebutuhan ekspor dan industri.

Pada 2025, PLN hanya menyerap 2,35 juta ton biomassa untuk kebutuhan pembangkit.

Sementara, ekspor biomassa sudah mencapai sekitar 8,5 juta ton dan sisanya oleh sektor industri.

"Hal ini menunjukkan potensi bioenergi nasional masih sangat besar untuk dioptimalkan bagi kepentingan domestik," kata Hokkop.

Anggota DEN Johni Jonathan Numberi mengatakan biomassa akan menjadi salah satu sumber energi yang berperan penting dalam bauran energi nasional menuju NZE 2060.

Menurut Johni, pemerintah melalui PP Nomor 40 Tahun 2025 telah menetapkan energi baru terbarukan sebagai tulang punggung sistem energi masa depan.

Dalam skenario tersebut, biomassa diproyeksikan terus meningkat pemanfaatannya bersama energi surya dan gas bumi.

"PLTU kita rata-rata memiliki umur ekonomis operasi yang panjang. Karena itu, cofiring biomassa menjadi langkah yang penting untuk mengurangi emisi sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik nasional," kata Johni.

Selain biomassa, PLN EPI mulai mempercepat pengembangan compressed biomethane gas (CBG), yang berasal dari limbah cair kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME).

Indonesia memiliki hampir 3.000 pabrik kelapa sawit yang menghasilkan sekitar 130 juta metrik ton POME setiap tahun.

Menurut Hokkop, uji coba pemanfaatan CBG telah dilakukan di salah satu pembangkit milik PT Nusantara Power dan menunjukkan hasil yang menjanjikan.

"Kami berharap kalau biomassa bisa menggantikan sekitar 10 persen kebutuhan energi PLTU, maka CBG juga bisa menggantikan sekitar 10 persen kebutuhan energi di PLTG, PLTMG, maupun PLTGU," ujarnya.

PLN EPI juga mulai mengembangkan biohidrogen sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Seiring meningkatnya kebutuhan energi bersih global, biohidrogen memiliki peluang besar untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor.

"Kami melihat biohidrogen menjadi salah satu peluang besar ke depan, karena permintaan global mulai meningkat. Potensinya berasal dari biomassa maupun limbah organik yang sangat melimpah di Indonesia," kata Hokkop.

Pengembangan bioenergi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat.

Berdasarkan perhitungan PLN EPI, setiap pemanfaatan 100 ribu ton biomassa per tahun dapat melibatkan sekitar 500 petani dan 18 kelompok tani, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat hingga Rp450 ribu per bulan.

Saat ini, PLN EPI telah mengembangkan fasilitas produksi biomassa di Tasikmalaya dan Ciamis melalui kolaborasi dengan petani, koperasi, BUMDes, UMKM, BUMD, dan mitra swasta.

Untuk memenuhi target biomassa tahun lalu, PLN EPI bekerja sama dengan sekitar 150 mitra di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, PLN EPI memperkirakan pengembangan bioenergi hingga 2030 dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp5,1 triliun, tambahan penerimaan negara Rp670 miliar, pemanfaatan limbah hingga 20 juta ton, serta menciptakan sekitar 150 ribu lapangan kerja hijau.

Meski memiliki prospek besar, pengembangan bioenergi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kepastian harga dan penguatan ekosistem industri.

Untuk itu, PLN EPI mengusulkan pembentukan Indonesian Bioenergy Index (IBI) sebagai acuan harga nasional bioenergi.

"Kami berharap ke depan ada IBI, sehingga pasar menjadi lebih stabil, investor lebih percaya diri, dan industri bioenergi bisa berkembang lebih cepat," kata Hokkop.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Massa PB HMI MPO mendatangi Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026) untuk menggelar aksi demonstrasi. Kedatangan mereka mendahului mahasiswa yang rencananya datang juga untuk berdemo di depan gedung wakil rakyat.

Mereka membawa bendera HMI MPO dan membawa satu boneka menyerupai jelangkung yang akhirnya dipasang di pagar depan pintu DPR RI.

Petugas kepolisian yang sejak siang tadi melakukan penjagaan di kawasan DPR langsung mengiringi kedatangan mereka untuk dilakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Massa berdiri bergerombol di depan Gedung DPR untuk menyampaikan aspirasinya.

Adapun aspirasi yang disuarakan di antaranya pertama, menuntut evaluasi program MBG dan KDMP yang dinilai perlu ditinjau kembali efektivitas, transparansi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Kedua, menyejahterakan guru honorer melalui kebijakan yang menjamin kepastian status, peningkaian kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak tenaga pendidik.

Ketiga, menstabilkan harga BBM guna menjaga daya beli masyarakat dan mencegah semakin beratnya beban ekonomi rakyat. Keempat, menegakkan supremasi sipil sebagai prinsip fundamental demokrasi dan negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

IDXChannel – PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) optimistis mampu menjaga pertumbuhan kinerja dan profitabilitas melalui penguatan lini bisnis serta penerapan efisiensi secara berkelanjutan. Keyakinan tersebut sejalan dengan kinerja positif Perseroan sepanjang 2025.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu 17 Juni 2026 di Jakarta, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai yang setara dengan 44 persen dari laba bersih tahun buku 2025 sebesar Rp417,7 miliar.

ASSA menetapkan dividen final sebesar Rp110,8 miliar atau Rp30 per saham. Sebelumnya, pada kuartal III-2025, Perseroan telah membagikan dividen interim senilai Rp73,8 miliar atau Rp20 per saham Dengan demikian, total dividen yang dibagikan ASSA kepada pemegang saham mencapai Rp184,6 miliar atau Rp50 per saham.

Manajemen menilai keputusan tersebut mencerminkan komitmen Perseroan dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham, sekaligus menjaga ruang ekspansi untuk mendukung pertumbuhan usaha ke depan.

Presiden Direktur ASSA, Prodjo Sunarjanto, mengatakan Perseroan akan terus memperkuat fundamental bisnis melalui optimalisasi seluruh lini usaha dan peningkatan efisiensi operasional.

"Kami optimistis penguatan lini bisnis dan efisiensi yang terus dilakukan ini akan mendorong profitabilitas dan pertumbuhan kinerja Perseroan dalam jangka panjang," ujar Prodjo.

Menurutnya, strategi tersebut diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ASSA di tengah dinamika industri, sekaligus memperkuat daya saing Perseroan untuk menciptakan kinerja yang berkelanjutan.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Gerakan mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat kembali menggelar demonstrasi setelah menilai kebijakan pemerintah tidak lagi berpihak kepada rakyat.

Isu yang dipersoalkan antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dugaan pemborosan APBN, hingga kondisi ekonomi yang dinilai memburuk.

Aksi pertama digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026) dengan tajuk #MenujuIndonesiaBangkrut. Gelombang demonstrasi kemudian meluas ke sejumlah kampus di Jakarta dan Bogor serta kelompok masyarakat lainnya.

Massa menyuarakan lima tuntutan, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta meminta Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.

Aksi berlanjut pada Senin (15/6/2026) di sejumlah titik di Jakarta, termasuk DPR, Monas, dan Patung Kuda. Meningkatnya gelombang demonstrasi dinilai menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera merespons tuntutan publik guna mencegah eskalasi yang lebih besar.

Pemerintah Diminta Segera Hadirkan Solusi Konkret

Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo menilai gelombang aksi mahasiswa yang terjadi belakangan ini merupakan sinyal bahwa kondisi di lapangan tidak sedang baik-baik saja.

Menurutnya, demonstrasi tersebut mencerminkan kekecewaan terhadap sejumlah janji pemerintah yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.

"Para mahasiswa ini menangkap bahwa pemerintahan Prabowo ternyata dengan janji-janji kampanyenya yang kemudian dipaksakan tanpa memperhitungkan beban fiskal apalagi di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu ini yang akhirnya mengorbankan kepentingan rakyat banyak dengan tetap berbicara bahwa semuanya baik-baik saja di depan," katanya kepada Bisnis, Senin (15/6/2026).

Kunto mengatakan masyarakat pada akhirnya akan menanggung dampak apabila kondisi tersebut tidak segera diperbaiki. Dia menilai situasi saat ini merupakan peringatan keras bagi pemerintah agar tidak terus menyampaikan narasi bahwa keadaan baik-baik saja.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran itu juga menilai kondisi tersebut memiliki risiko politik yang cukup besar. Menurutnya, masyarakat kini mulai menagih berbagai janji yang pernah disampaikan pemerintah saat kampanye, termasuk terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan diwarnai kasus korupsi.

"Kalau dibuat perumpamaan, mungkin mahasiswanya semacam debt collector-nya. Karena hutang-hutang pemerintah nggak kunjung dibayar, gitu. Janji-janjinya hanya retorika, hanya omon-omon belaka, gitu, kan," ujarnya.

Dia menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas belanja negara. Pasalnya, kondisi ekonomi dan ketidakpastian geopolitik saat ini belum mendukung pengeluaran besar untuk program-program yang membutuhkan anggaran tinggi.

Karena itu, pemerintah didorong untuk menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu menyampaikan rencana yang jelas dan terukur agar publik memperoleh kepastian mengenai penyelesaian berbagai kewajiban negara.

Kunto menilai langkah tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan publik maupun pelaku usaha yang selama ini menilai kebijakan pemerintah kerap berubah-ubah.

"Memulihkan kepercayaan pengusaha karena ketika selama 1,5, hampir 1,5 tahun ini di pemerintahan Prabowo, kan, tampak kebijakannya tarik ulur-buka tutup, nggak konsisten, yang membuat pelaku usaha juga akhirnya mikir-mikir dan akhirnya menghukum pasar saham kita, kan, gitu. Pasar IHSG kita, gitu," tuturnya.

Lebih lanjut, dia memperingatkan bahwa pemerintah berpotensi menghadapi eskalasi demonstrasi apabila berbagai aspirasi tersebut tidak segera direspons. Mengacu pada konsep bread and circus, Kunto menilai perhatian masyarakat saat ini masih banyak tersedot oleh hiburan besar seperti Piala Dunia 2026.

Namun, menurutnya, situasi bisa berubah setelah euforia turnamen berakhir dan perhatian publik kembali tertuju pada persoalan ekonomi maupun sosial yang belum terselesaikan.

"Makanya, pemerintah punya waktu emas, ini. Waktu emas dalam waktu satu bulan kurang lebih untuk segera memperbaiki. Kalau tidak, ya akan lebih berbahaya lagi, gitu, menurut saya," ucapnya.

Kunto berpandangan pemerintah perlu mengambil langkah politik yang nyata untuk meredam potensi gejolak. Berbagai kebijakan yang ditempuh, kata dia, harus memiliki target dan tenggat waktu yang jelas sehingga tidak berhenti sebagai retorika semata.

Bahkan, menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang sangat populis untuk menunjukkan bahwa beban kondisi saat ini tidak hanya ditanggung masyarakat.

"Tidak hanya jadi retorika politik, dan kalau perlu, ambil langkah-langkah yang ekstrem dan sangat populis, misalnya potong gaji pejabat 50% atau berapa, gitu kan. Untuk kelihatan bahwa kita sama-sama ada di kondisi yang tidak baik-baik saja ini, gitu," tegasnya.

Dia menilai langkah semacam itu dapat menjadi pesan kuat bahwa seluruh elemen negara, mulai dari pejabat hingga anggota DPR, turut menanggung dampak dari kondisi yang sedang dihadapi masyarakat.

Demonstrasi Jadi Bukti Ruang Demokrasi Masih Terbuka

Sementara itu, Sosiolog Nia Elvina menilai pemerintah perlu meningkatkan intensitas komunikasi kepada masyarakat terkait esensi dari setiap kebijakan yang dijalankan.

Menurut dia, kebijakan yang bersifat progresif pada dasarnya selalu menghadapi tantangan besar, terutama ketika berhadapan dengan kelompok elite yang memiliki kepentingan berbeda.

"Saya kira pemerintah harus meningkatkan intensitas penerangan esensi kebijakan tersebut kepada masyarakat luas, melalui berbagai saluran atau media komunikasi yang ada. Kalau Indonesia mau maju dengan kebijakan yang progresif, tentu tantangannya tinggi," ujarnya saat dihubungi.

Nia juga mengingatkan agar akademisi dan mahasiswa tetap menggunakan pendekatan kritis dalam menilai setiap kebijakan pemerintah. Namun, kritik tersebut sebaiknya disertai usulan solusi yang konstruktif bagi kepentingan masyarakat.

Menurutnya, kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu dengan mengatasnamakan rakyat kecil.

"Bukan memperjuangkan kepentingan kelas atas, ditutup jubah kepentingan wong cilik," katanya.

Terkait gelombang demonstrasi yang terjadi saat ini, Nia menilai kondisi tersebut justru menunjukkan bahwa ruang demokrasi masih terbuka. Dia berpandangan masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka kepada pemerintah.

Dia membandingkan kondisi tersebut dengan pengalaman pada periode pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, kritik terbuka terhadap kebijakan pemerintah pada masa lalu kerap dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan tidak jarang berujung pada berbagai bentuk tekanan terhadap pihak yang menyampaikan kritik.

Nia juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai secara esensial merupakan kebijakan konstruktif karena bertujuan mengatasi persoalan gizi masyarakat.

"Jika dalam tataran implementasinya kurang tepat, tugas akademisi dan kelas menengah termasuk mahasiswa juga untuk menyampaikan masukan yang konstruktif bagaimana seharusnya kebijakan MBG diimplementasikan," jelasnya.

Pandangan serupa disampaikannya terkait tuntutan penurunan harga BBM. Menurut Nia, masyarakat perlu melihat persoalan tersebut dari sisi yang lebih mendasar karena hampir seluruh pemerintahan sebelumnya juga pernah mengambil kebijakan penyesuaian harga BBM.

Dia menambahkan, kebijakan penyesuaian harga BBM yang saat ini menyasar kelompok masyarakat atas dinilai belum menyentuh kepentingan masyarakat bawah secara langsung.

"Untuk saat ini, kenaikan untuk kelas atas, saya kira, tidak menyentuh kepentingan masyarakat kelas bawah atau marhaen ini tadi," tandasnya.

JAKARTA - Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat menyampaikan bahwa wartawan saat ini tidak akan kehilangan sumber berita dengan jumlah penduduk dunia yang begitu besar. Dengan jumlah tersebut menurutnya akan selalu ada hal yang bisa diberitakan oleh media.

"Jadi bagi pers itu sungguh tidak kurang-kurang bahan berita, banyak sekali di muka bumi ini 8,3 miliar (penduduk) itu banyak sekali yang bisa ditulis, diberitakan dan 193 negara itu masing-masing juga," ucap Komarudin di kantornya, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Dengan sumber berita yang begitu banyak, maka media massa menurutnya bisa mengungkap persoalan dan kekurangan yang terjadi di masyarakat.

"Nah sekarang posisi pers itu, satu, bagaimana ingin mencari yang borok-boroknya juga banyak. Ibarat rumah yang besar, itu pasti ada sudut-sudut di bawah karpet yang kotor-kotor itu pasti ada. Kalau ini dikorek-korek itu pasti banyak," katanya.

Namun selain sisi negatif, menurutnya ada hal positif juga yang tentunya bisa dijadikan bahan berita untuk media massa.

"Tapi banyak juga sisi-sisi sudut yang baik-baik, yang taman, ruang tamu, ruang makan itu pasti baik-baik semuanya. Jadi pers itu tidak akan kurang bahan. Mau cari yang sensasional, negatifnya juga banyak. Mau cari yang positif juga banyak," ucap dia.

Komaruddin menilai bahwa pers juga sangat berperan dalam membangun kehidupan berbangsa. Oleh karenanya kritik yang disampaikan tentunya harus tetap memegang prinsip objektivitas.

"Nah, hemat saya kita sebagai warga negara yang baik, itu hendaknya bagaimana kita bisa melakukan kritik yang konstruktif, berbagai kekurangan yang ada. Namun juga tetap memegang objektivitas. Jadi prinsip konstruktif edukatif itu menjadi penting bagi pers," ujarnya.

IDXChannel – PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) berencana menambah kegiatan usaha baru berbasis teknologi informasi melalui pengembangan Transportation Management System (TMS) Integrated Solution. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, sekaligus memperkuat fleksibilitas layanan logistik perseroan.

Pengembangan TMS akan dibiayai sepenuhnya menggunakan dana internal perseroan. ASSA mengalokasikan investasi awal sebesar Rp5,12 miliar yang akan digunakan untuk pengadaan peralatan kantor, pengembangan perangkat lunak, kebutuhan perizinan, serta modal kerja awal.

Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham atas rencana tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni 2026.

"Rencana penambahan ini (kegiatan usaha) akan dimintakan persetujuan dalam RUPS pada 17 Juni 2026," tulis manajemen ASSA dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Jumat (12/6).

Penambahan kegiatan usaha tersebut mencakup sejumlah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), yakni KBLI 62199 Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, KBLI 58290 Penerbitan Perangkat Lunak Lainnya, KBLI 61105 Jasa Sistem Komunikasi Data, serta KBLI 62204 Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT).

ASSA menilai tantangan industri transportasi dan logistik saat ini tidak lagi sebatas ketersediaan armada, melainkan kemampuan mengelola informasi operasional secara terintegrasi. Melalui TMS, perusahaan dapat mengoptimalkan perencanaan rute, pemantauan pengiriman, pengendalian service level agreement (SLA), hingga rekonsiliasi biaya transportasi dalam satu sistem.

Sistem tersebut juga akan dilengkapi layanan Business Process Outsourcing (BPO) dan Control Tower yang memungkinkan pemantauan operasional secara real-time serta penanganan insiden secara proaktif.

Selain itu, integrasi teknologi IoT akan dimanfaatkan untuk meningkatkan visibilitas operasional, mulai dari pelacakan GPS, pemantauan suhu dan kelembapan, hingga analisis perilaku pengemudi.

ASSA menargetkan peluncuran komersial TMS pada Agustus 2026. Saat ini, sistem masih berada dalam tahap uji coba internal dengan sejumlah modul utama, antara lain Order Management, Shipment Management, Monitoring, Customer Billing, Freight Settlement, serta Dashboard & Report.

Berdasarkan studi kelayakan yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ruky, Safrudin & Rekan (RSR), rencana penambahan kegiatan usaha tersebut dinilai layak secara bisnis.

Melalui ekspansi ke bisnis teknologi logistik ini, perseroan berharap dapat menciptakan sumber pendapatan berulang (recurring income) yang berkelanjutan sekaligus memperkuat posisinya di industri logistik berbasis teknologi.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten transportasi dan logistik Grup Triputra, PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA), berencana memperluas lini usaha ke sektor teknologi informasi melalui pengembangan solusi digital untuk industri transportasi dan logistik.

Manajemen ASSA akan meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 17 Juni 2026 untuk menambah empat kegiatan usaha baru yang berkaitan dengan teknologi informasi dan digitalisasi operasional.

Keempat bidang usaha tersebut meliputi Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI 62199), Aktivitas Penerbitan Perangkat Lunak atau software (KBLI 58290), Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT) (KBLI 62204), serta Aktivitas Jasa Sistem Komunikasi Data (KBLI 61105).

Corporate Secretary Adi Sarana Armada Jerry Fandy Tunjungan menjelaskan penambahan kegiatan usaha dilakukan untuk mendukung pengembangan bisnis Transportation Management System (TMS) Integrated Solution yang tengah disiapkan perseroan.

"Perseroan merencanakan pengembangan bisnis Transportation Management System (TMS) Integrated Solution, yaitu suatu solusi berbasis teknologi yang dirancang untuk mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penyelesaian administrasi transportasi dalam satu sistem terpadu," tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, Minggu (14/6/2026).

Menurut manajemen ASSA industri transportasi dan logistik nasional tengah mengalami transformasi seiring pertumbuhan e-commerce, meningkatnya kompleksitas rantai pasok, serta tuntutan efisiensi biaya dan transparansi operasional.

Perseroan menilai tantangan industri saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan ketersediaan armada dan infrastruktur fisik, melainkan kemampuan mengelola informasi operasional secara terintegrasi dan berbasis data.

Dalam praktiknya, proses perencanaan rute, pemantauan pengiriman, pengendalian tingkat layanan (service level agreement atau SLA), rekonsiliasi biaya transportasi hingga pelaporan kinerja masih banyak dilakukan secara terpisah dan dengan tingkat otomatisasi yang terbatas.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan inefisiensi operasional serta menghambat pengambilan keputusan bisnis.

Melalui TMS, ASSA ingin menghadirkan sistem yang mengintegrasikan seluruh proses logistik mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian administrasi dalam satu platform.

Selain menjual perangkat lunak, ASSA juga akan menyediakan layanan business process outsourcing (BPO) yang mencakup pengelolaan pesanan, penugasan pengiriman (dispatching), pemantauan distribusi, proses penagihan hingga penyelesaian administrasi pelanggan.

Perseroan juga mengembangkan layanan control tower sebagai pusat kendali operasional yang berfungsi memantau pengiriman secara real-time, mengendalikan SLA, serta menangani potensi gangguan operasional secara proaktif.

Untuk memperkuat visibilitas operasional, ASSA akan mengintegrasikan teknologi Internet of Things (IoT) ke dalam platform TMS.

Teknologi tersebut memungkinkan perusahaan memperoleh data lapangan secara langsung, mulai dari lokasi kendaraan berbasis GPS, suhu dan kelembapan untuk distribusi rantai dingin (cold chain), perilaku pengemudi hingga data telematika kendaraan.

Seluruh data tersebut akan terhubung dengan sistem TMS untuk mendukung pelacakan pengiriman, perhitungan estimasi waktu tiba (estimated time of arrival/ETA), pengendalian kepatuhan layanan, hingga analisis kinerja berbasis data.

Perseroan menjelaskan TMS awalnya akan digunakan sebagai sistem inti (core system) untuk mendukung operasional internal ASSA dan melayani kebutuhan pelanggan eksisting. Namun, platform tersebut juga dirancang untuk dipasarkan kepada perusahaan eksternal dari berbagai sektor industri.

Melalui ekspansi ke bisnis teknologi, ASSA berharap dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas portofolio layanan bernilai tambah, serta menciptakan sumber pendapatan berulang (recurring income) dengan potensi pertumbuhan jangka panjang.

Berdasarkan studi kelayakan yang disusun Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) RSR, pengembangan bisnis TMS dinilai layak untuk dijalankan.

Proyek tersebut diperkirakan menghasilkan net present value (NPV) sebesar Rp12,62 miliar, internal rate of return (IRR) mencapai 41,93%, serta periode pengembalian investasi (payback period) sekitar 4 tahun 8 bulan.

Manajemen menilai penambahan kegiatan usaha tersebut telah diperhitungkan dalam rencana bisnis perseroan dan berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan pada masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bauran energi baru terbarukan (EBT) berdasarkan kapasitas pembangkit listrik telah mencapai 17,89% per April 2026. Realisasi tersebut melampaui target tahun ini yang ditetapkan sebesar 16,46%.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan capaian tersebut menunjukkan peningkatan peran EBT dalam sistem ketenagalistrikan nasional, meskipun pembangkit berbasis energi fosil masih mendominasi kapasitas terpasang.

"Porsi ini tentu cukup menggembirakan dan menunjukkan kinerja yang cukup positif dari energi baru terbarukan," ujar Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas pembangkit tenaga surya tercatat 1,62 gigawatt (GW) atau 2%, panas bumi 2,75 GW atau 3%, dan biomassa 3,67 GW atau 3%.

Meski capaian bauran EBT telah melampaui target tahun ini, Tri mengakui batu bara masih menjadi sumber energi utama dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

Berdasarkan jenisnya, kapasitas pembangkit berbasis batu bara mencapai 60,53 GW atau 56% dari total kapasitas nasional, disusul gas sebesar 24,72 GW atau 23%, tenaga air 7,6 GW atau 7%, serta pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) sebesar 6 GW atau 6%.

Adapun total kapasitas pembangkit listrik nasional mencapai 108 GW per April 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 91,58 GW atau 85% masih berasal dari energi fosil.

Tri menjelaskan wilayah usaha PT PLN (Persero) mencakup kapasitas pembangkit sebesar 79,05 GW atau sekitar 73% dari total kapasitas nasional.

Perinciannya, pembangkit milik PLN dan grup mencapai 48,79 GW atau 45% dari total kapasitas nasional, Independent Power Producer (IPP) sebesar 29,27 GW atau 27%, pembangkit sewa sekitar 1%, serta pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) yang terhubung ke sistem PLN sebesar 0,14 GW.

Selain kapasitas terpasang, produksi listrik nasional yang berasal dari PLN, IPP, wilayah usaha lain (wilus), dan IUPTLS mencapai 165,51 terawatt hour (TWh) per April 2026.

Produksi tersebut terdiri atas PLN sebesar 61,79 TWh, IPP 55,03 TWh, IUPTLS 40,29 TWh, dan wilus 8,4 TWh.