Bisnis.com, JAKARTA — Badan pemerintah federal Amerika Serikat pengumpul pajak, Internal Revenue Service (IRS) menjalin kemitraan dengan Palantir Technologies untuk memperkuat divisi investigasi kriminalnya.

Palantir digunakan untuk melacak dan menyelidiki berbagai tindak kejahatan keuangan yang terjadi di seluruh wilayah Negeri Paman Sam tersebut.

Berdasarkan laporan The Intercept, IRS telah membayar Palantir sebesar US$130 juta atau sekitar Rp2,24 triliun sejak 2018. Dana tersebut digunakan untuk pemanfaatan perangkat lunak analisis data canggih guna memeriksa catatan keuangan dalam skala masif untuk kepentingan investigasi.

Data yang dihimpun oleh lembaga pengawas nirlaba American Oversight menunjukkan keterlibatan Palantir telah berlangsung selama hampir satu dekade terakhir. Namun, rincian mengenai cakupan luas penggunaan alat tersebut baru terungkap melalui catatan kontrak publik terbaru.

Lembaga pajak tersebut menggunakan platform Lead and Case Analytics (LCA) milik Palantir untuk mengagregasi data dari berbagai lembaga federal. Perangkat lunak ini diklaim mampu menemukan koneksi dari jutaan catatan dengan ribuan tautan di berbagai basis data yang berbeda.

“Agen khusus dan analis investigasi memanfaatkan platform ini untuk menemukan, menganalisis, dan memvisualisasikan koneksi antara set data yang berbeda guna menghasilkan petunjuk,” tulis penilaian dampak privasi agensi tahun 2024 dilansir dari The Intercept, Senin (27/4/2026).

Platform LCA mengintegrasikan aplikasi Gotham dan Foundry untuk memfasilitasi analisis data berskala besar. Sistem ini dirancang untuk mengungkap skema penipuan pajak, pencucian uang, hingga aktivitas penyitaan aset dengan mengidentifikasi anomali yang sulit ditemukan secara manual.

Selain investigasi kriminal, perangkat lunak ini juga menjadi instrumen utama dalam upaya modernisasi proses audit di lingkungan IRS. Teknologi tersebut memungkinkan otomatisasi pemeriksaan terhadap kumpulan data sensitif warga negara yang sebelumnya sulit terintegrasi secara cepat.

Laporan tersebut juga mengungkapkan Palantir turut membantu inisiatif efisiensi pemerintah atau Department of Government Efficiency (DOGE). Proyek ini diluncurkan melalui perintah eksekutif Presiden Trump untuk mempermudah akses birokrasi terhadap catatan IRS.

Meskipun efisien secara operasional, keterlibatan vendor teknologi militer dalam mengelola data sipil memicu reaksi hukum. American Oversight baru-baru ini mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump terkait transparansi penggunaan alat Palantir di sejumlah lembaga federal.

Dokumen kontrak yang diperoleh menunjukkan volume data yang dimasukkan ke dalam perangkat lunak tersebut mencakup puluhan set data berbeda mengenai warga Amerika. Perangkat ini memiliki keunggulan khusus dalam memetakan hubungan antarmanusia serta pola komunikasi secara mendalam.

Keterlibatan mendalam antara pihak swasta dan otoritas pajak ini menyoroti peran teknologi dalam memantau proses keuangan nasional. Hal ini memicu diskusi publik mengenai pentingnya kerangka kerja penggunaan data yang akuntabel di dalam entitas pemerintahan.

Hingga saat ini, pihak Palantir belum memberikan keterangan resmi tambahan mengenai rincian operasional kontrak tersebut. Laporan dari TechCrunch juga menyebutkan upaya permintaan informasi lebih lanjut kepada perusahaan belum mendapatkan respons.

Secara bisnis, kontrak bernilai jutaan dolar ini mempertegas posisi Palantir sebagai mitra teknologi utama bagi lembaga penegak hukum di Amerika Serikat. Pemanfaatan big data menjadi standar baru dalam strategi negara untuk memitigasi risiko kerugian finansial akibat tindak kejahatan.

Isu mengenai transparansi dan perlindungan data pribadi diprediksi akan terus menjadi perhatian utama badan pengawas. Integrasi teknologi AI dalam birokrasi diharapkan tetap menjaga keseimbangan antara efektivitas investigasi dan hak privasi warga negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan masih menelaah informasi awal terkait dengan proses auditrestitusi pajak 2020—2025.

Permintaan audit ini disampaikan ke BPKP oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai restitusi pajak tembus Rp361 triliun pada 2025.

"Betul BPKP diminta oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan audit restitusi pajak. Sekarang sedang menelaah informasi awal untuk menyusun desain pengawasan yang tepat," terang Juru Bicara BPKP Gunawan Wibisono kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Purbaya sebelumnya menyebut audit restitusi pajak yang dilakukan BPKP adalah untuk tahun anggaran 2020—2025 kepada sejumlah wajib pajak sumber daya alam (WP SDA) dan lain-lain. Sementara itu, khusus untuk 2025, audit dilakukan oleh internal Kemenkeu.

Pada rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026), Purbaya menduga adanya sedikit kebocoran pada mekanisme restitusi yang pada 2025 lalu mencapai Rp361 triliun. Sejalan dengan peningkatan pengawasan, dia menyebut tengah melakukan audit melibatkan pihak internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga BPKP.

"Sekarang sedang diaudit restitusi SDA dan lain-lain dari 2020 sampai 2025. Saya internal fokus yang 2025, eksternal masuk BPKP 2020 sampai 2025. Jadi saya pengen melihat di mana sih, karena saya dengar dari luar kebocorannya besar," terangnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Purbaya memastikan bahwa langkahnya untuk memperketat pengawasan restitusi bukan untuk menghalangi hak WP. Namun, dia ingin memastikan agar restitusi bisa didapatkan bagi mereka yang berhak.

Salah satu contoh yang kembali diuraikannya adalah pengusaha sektor batu bara. Hal ini tidak lepas dari penetapan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP) akibat Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja.

Dengan mendapatkan status BKP, maka WP atau pengusaha kena pajak (PKP) batu bara berhak mengkreditkan pajak masukan yang terkait dengan eksportasi batu bara. Untuk itu, mereka bisa memeroleh restitusi atau pengembalian pendahuluan yang kini mekanismenya telah dipercepat apabila status pajak masukannya lebih besar dari pajak pengeluaran.

"Contoh untuk industri batu bara, PPN-nya saya 'subsidi' Rp25 triliun. Gimana hitungannya? Dengan restitusi ya, saya mengeluarkan Rp25 triliun dibandingkan income untuk PPN. Itu kan sudah enggak benar. Katanya hitungannya ini, ini, filosofinya kan enggak gitu. Kalau PPN kan kalau lebih dibalikin, kalau saya bisa lebih bayar dibanding yang dia serahkan, saya rugi abis," tuturnya.

Ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden (KSP) itu pun berjanji memberikan tindakan tegas. Apabila ada pihak yang diduga kongkalikong dalam manajemen restitusi, maka bisa diganjar hukuman pidana.

"Kalau yang main-main, kami kurangi, kami audit kan. Kami masukin penjara, baik eksternal maupun internal," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengendus adanya potensi kebocoran dalam restitusi pajak tahun lalu yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

Restitusi pajak merupakan pengembalian atas pajak yang lebih dibayarkan oleh wajib pajak. Purbaya merasa laporan restitusi pada 2025 yang ia terima tidak jelas.

"Restitusi tahun lalu itu besar sekali, Rp360 triliun. Laporan ke saya enggak terlalu jelas dari bulan ke bulan seperti apa. Sekarang mulai dimonitor. Saya curiga di sana ada sedikit kebocoran," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Ia mengatakan kini sedang dilakukan audit restitusi pada sektor sumber daya alam dan lainnya untuk periode 2020 hingga 2025.

Audit dari internal Kementerian Keuangan akan difokuskan pada 2025, sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta mengaudit periode 2020 hingga 2025.

"Jadi saya pengen lihat di mana sih ini-ininya karena saya dengar di luar juga, wow, itu kebocorannya besar. Jadi kita pengen itu. Jadi sekarang kita perketat," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin restitusi diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Ia mencontohkan praktik di industri batu bara yang dapat mengajukan restitusi PPN hingga sekitar Rp25 triliun per tahun.

"Itu enggak benar. Hitungannya ini, ini, ini lah. Filosofinya kan enggak gitu. Restitusi kan kalau PPN lebih dibalikin kan," ujar Purbaya.

Purbaya akan menindak tegas jika ditemukan penyimpangan dalam proses restitusi pajak, baik dari pihak eksternal maupun internal.

"Kalau saya bisa lebih bayar dibanding yang dia serahkan, saya rugi abis. Itu akan kita beresin sekarang. Kalau yang main-main nanti kita kurangin, kita auditkan. Kita masukin penjara, baik eksternal maupun internal," ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, BPKP menargetkan audit tersebut rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan. Ia berharap hasilnya sudah terlihat pada kuartal II, sehingga sumber potensi kebocoran dapat diketahui.

Saat rapat bersama Komisi XI DPR RI pada 4 Februari 2026, Purbaya juga pernah menyoroti lonjakan restitusi pajak yang mencapai ratusan triliun rupiah ini. Kala itu, ia menilai dampaknya akan signifikan terhadap penerimaan pajak neto.

Menurut Purbaya, besarnya restitusi perlu dicermati karena memengaruhi kinerja pendapatan negara meski penerimaan pajak bruto menunjukkan pertumbuhan tinggi.

"Tahun lalu restitusi kita jebol Rp361 triliun. Itu naik hampir Rp100 triliun dibandingkan tahun 2024," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).

Purbaya menjelaskan pada Januari 2026 penerimaan pajak tercatat tumbuh 30,8 persen dibandingkan Januari tahun sebelumnya.

Dengan asumsi laju pertumbuhan tersebut dapat dijaga hingga akhir tahun, penerimaan pajak berpotensi melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2026.

"Kalau pertumbuhan ini bisa kita jaga, akhir tahun kita bisa dapat pajak sekitar Rp2.492 triliun. Ini sudah di atas target APBN 2026 sebesar Rp2.357 triliun," ujarnya.

Namun, Purbaya menilai angka tersebut belum mencerminkan kondisi riil secara utuh karena besarnya faktor pengurang dari restitusi pajak. Ia menyebut lonjakan restitusi pada 2025 dipengaruhi oleh pemindahan restitusi dari tahun-tahun sebelumnya.

"Itu karena restitusi tahun 2023 dan 2024, dua tahun berturut-turut, dipindahkan ke tahun 2025," ujarnya.

Menurut Purbaya, apabila faktor tersebut tidak terjadi dan perhitungan dilakukan dengan pola yang sama, nilai restitusi pada tahun berjalan seharusnya lebih rendah.

"Dengan perhitungan yang sama, kalau enggak ada angka itu, saya pikir tahun ini restitusi paling sekitar Rp270 triliun," katanya.

Ia menilai penurunan nilai restitusi tersebut akan memberikan ruang tambahan bagi penerimaan pajak neto dan memperbaiki kinerja pendapatan negara.

"Itu akan mengurangi pengurang dari net pendapatan pajak kita. Dengan itu, kita punya harapan yang cukup baik," ujar Purbaya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengendus adanya potensi kebocoran dalam restitusi pajak tahun lalu yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

Restitusi pajak merupakan pengembalian atas pajak yang lebih dibayarkan oleh wajib pajak. Purbaya merasa laporan restitusi pada 2025 yang ia terima tidak jelas.

"Restitusi tahun lalu itu besar sekali, Rp360 triliun. Laporan ke saya enggak terlalu jelas dari bulan ke bulan seperti apa. Sekarang mulai dimonitor. Saya curiga di sana ada sedikit kebocoran," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Ia mengatakan kini sedang dilakukan audit restitusi pada sektor sumber daya alam dan lainnya untuk periode 2020 hingga 2025.

Audit dari internal Kementerian Keuangan akan difokuskan pada 2025, sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta mengaudit periode 2020 hingga 2025.

"Jadi saya pengen lihat di mana sih ini-ininya karena saya dengar di luar juga, wow, itu kebocorannya besar. Jadi kita pengen itu. Jadi sekarang kita perketat," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin restitusi diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Ia mencontohkan praktik di industri batu bara yang dapat mengajukan restitusi PPN hingga sekitar Rp25 triliun per tahun.

"Itu enggak benar. Hitungannya ini, ini, ini lah. Filosofinya kan enggak gitu. Restitusi kan kalau PPN lebih dibalikin kan," ujar Purbaya.

Purbaya akan menindak tegas jika ditemukan penyimpangan dalam proses restitusi pajak, baik dari pihak eksternal maupun internal.

"Kalau saya bisa lebih bayar dibanding yang dia serahkan, saya rugi abis. Itu akan kita beresin sekarang. Kalau yang main-main nanti kita kurangin, kita auditkan. Kita masukin penjara, baik eksternal maupun internal," ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, BPKP menargetkan audit tersebut rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan. Ia berharap hasilnya sudah terlihat pada kuartal II, sehingga sumber potensi kebocoran dapat diketahui.

Saat rapat bersama Komisi XI DPR RI pada 4 Februari 2026, Purbaya juga pernah menyoroti lonjakan restitusi pajak yang mencapai ratusan triliun rupiah ini. Kala itu, ia menilai dampaknya akan signifikan terhadap penerimaan pajak neto.

Menurut Purbaya, besarnya restitusi perlu dicermati karena memengaruhi kinerja pendapatan negara meski penerimaan pajak bruto menunjukkan pertumbuhan tinggi.

"Tahun lalu restitusi kita jebol Rp361 triliun. Itu naik hampir Rp100 triliun dibandingkan tahun 2024," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).

Purbaya menjelaskan pada Januari 2026 penerimaan pajak tercatat tumbuh 30,8 persen dibandingkan Januari tahun sebelumnya.

Dengan asumsi laju pertumbuhan tersebut dapat dijaga hingga akhir tahun, penerimaan pajak berpotensi melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2026.

"Kalau pertumbuhan ini bisa kita jaga, akhir tahun kita bisa dapat pajak sekitar Rp2.492 triliun. Ini sudah di atas target APBN 2026 sebesar Rp2.357 triliun," ujarnya.

Namun, Purbaya menilai angka tersebut belum mencerminkan kondisi riil secara utuh karena besarnya faktor pengurang dari restitusi pajak. Ia menyebut lonjakan restitusi pada 2025 dipengaruhi oleh pemindahan restitusi dari tahun-tahun sebelumnya.

"Itu karena restitusi tahun 2023 dan 2024, dua tahun berturut-turut, dipindahkan ke tahun 2025," ujarnya.

Menurut Purbaya, apabila faktor tersebut tidak terjadi dan perhitungan dilakukan dengan pola yang sama, nilai restitusi pada tahun berjalan seharusnya lebih rendah.

"Dengan perhitungan yang sama, kalau enggak ada angka itu, saya pikir tahun ini restitusi paling sekitar Rp270 triliun," katanya.

Ia menilai penurunan nilai restitusi tersebut akan memberikan ruang tambahan bagi penerimaan pajak neto dan memperbaiki kinerja pendapatan negara.

"Itu akan mengurangi pengurang dari net pendapatan pajak kita. Dengan itu, kita punya harapan yang cukup baik," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut akan melakukan audit terhadap wajib pajak (WP) dengan restitusi jumbo.

Untuk diketahui, rencana untuk melakukan audit terhadap restitusi jumbo ini awalnya disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Pada akhir 2025 lalu, restitusi pajak tembus hingga Rp361 triliun.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, langkah yang akan dilakukan pihaknya adalah audit berbasis risiko (risk-based audit) maupun secara random.

"Jadi pemeriksaan pajak berdasarkan analisis risiko, dan selain itu mekanismenya juga ada yang random audit. Pemilihan-pemilihan wajib pajak kami lakukan berdasarkan profil risiko ketidakpatuhan dari wajib pajak," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Di sisi lain, DJP akan turut berencana untuk memeriksa seluruh SPT pajak lebih bayar. Namun, langkah ini bakal dikecualikan bagi wajib pajak (WP) yang mendapatkan fasilitas pengembalian pendahuluan.

Sebagaimana diatur pada pasal 17 C atau pasal 17 D Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), atau pasal 9 ayat (4c) UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengembalian pendahuluan dapat diberikan kepada WP dengan kriteria tertentu, WP dengan persyaratan tertentu, serta pengusaha kena pajak berisiko rendah.

"Tetapi untuk wajib pajak yang mendapatkan pengembalian pendahuluan, juga akan tetap kami lakukan sampling audit untuk menguji kepatuhannya," ungkap Bimo.

Untuk diketahui, APBN 2025 lalu membukuan penerimaan pajak secara neto sebesar Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target yakni Rp2.189,3 triliun. Apabila dilihat penerimaan brutonya senilai Rp2.278,8 triliun, maka terlihat adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi senilai Rp361 triliun.

Pada Februari 2026 lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut restitusi yang tinggi itu menyebabkan penerimaan pajak tahun lalu tertekan. Akibatnya, terjadi shortfall senilai Rp271,7 triliun.

Purbaya menduga ada sistem di DJP yang memungkinkan WP terlalu mudah mengajukan restitusi. Dia menilai tak ada kontrol sehingga restitusi bisa tembus lebih dari Rp300 triliun tahun lalu.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pun tak menutup diri saat Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menawarkannya untuk merevisi ketentuan restitusi. Dia mengatakan bakal melihat hal tersebut kasus per kasus.

"Nanti saya akan lihat, jangan sampai terulang lagi di mana tahu-tahu udah Rp300 triliun kesalur ke restitusi. Ya menurut saya sih kegedean. Nanti kami lihat ya," ujar Purbaya usai rapat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mengaudit proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi senilai Rp361 triliun pada tahun 2025.

Purbaya menyatakan bahwa seharusnya angka restitusi tidak sebesar itu. Meski demikian, dia menyebut restitusi pada 2025 merupakan akumulasi dari kelebihan pembayaran pajak dua tahun sebelumnya.

"Yang tahun lalu tuh ada [restitusi] dua tahun sebelumnya ditumpuk ke [2025] dan enggak dikontrol restitusinya. Sekarang saya kontrol restitusinya dalam pengertian gini, yang besar-besar saya akan lihat betul," terangnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Tidak hanya memperketat untuk 2026, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut akan melihat kembali pembayaran restitusi 2025 yang tembus Rp361 triliun. Dia menyebut akan melakukan audit khususnya terhadap restitusi yang dalam jumlah besar.

"Tahun lalu yang besar-besar akan saya suruh audit, orang-orang saya ada yang main apa enggak. Kami serius lah," tuturnya.

Menurut hitungan kasar Purbaya, apabila tidak ada tekanan dari restitusi jumbo, ada peluang penerimaan pajak 2026 bisa mencapai Rp2.492 triliun atau melebihi target APBN yakni Rp2.357,7 triliun. Hal ini turut disampaikan Purbaya pada rapat dengan Komisi XI DPR Rabu pekan lalu.

Masalahnya, basis pertumbuhan penerimaan pajak dari realisasi 2025 terlampau rendah yakni Rp1.917,6 triliun. Pada tahun lalu, realisasi penerimaan pajak hanya 87,6% dari target APBN yakni Rp2.189,3 triliun.

Hitungan Purbaya itu apabila dalam 11 bulan ke depan pertumbuhan penerimaan pajak bisa setinggi pada Januari 2026, yakni 30,8% (YoY) dibandingkan Januari 2025.

"Kami kasih sinyal bahwa yang katanya enggal mungkin itu, dengan hitungan kasar, masih bisa, artinya peluang itu ada. Saya enggak tahu, saya harus kerja keras untuk mencapai itu. Tetapi, probability, peluang itu ada. Gitu aja," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memaksimalkan seluruh instrumen untuk mengejar target penerimaan pajak sampai akhir 2025.

Dengan realisasi baru Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook laporan semester I/2025 senilai Rp2.076,9 triliun, fiskus atau pemungut pajak masih harus mengejar sisa target pemasukan Rp614,9 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut pihaknya masih akan menggali seluruh potensi penerimaan dengan beragam strategi yang sudah dicanangkan. Misalnya, dengan mirroring data internal antarunit Kemenkeu seperti Direktorat Jenderal Bea Cukai maupun Direktorat Jenderal Anggaran (untuk PNBP).

"Kemudian data-data yang akan habis untuk audit dan juga untuk penegakan hukum akan kami selesaikan sampai Desember. Selain itu tentu ada strategi kami untuk penegakan hukum yang multi-door approach. dengan semua aparat penegak hukum, kemudian menggabungkan antara tindak pidana perpajakan, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang," terang Bimo pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025).

Kemudian, untuk 2026, otoritas pajak akan fokus memperkuat sistem pelayanan elektronik pajak yakni Coretax. Sistem administrasi perpajakan itu bakal digunakan untuk mengawai kepatuhan pembayaran pajak tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya.

Bimo juga mengungkap arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mulai memperluas basis penerimaan pajak, supaya tidak lagi mempraktikkan 'berburu di kebun binatang'. Perluasan atau ekstensifikasi dilakukan dengan basis data yang ada.

"Apakah itu nanti untuk mellaui sistem elektronik misalnya, kemudian juga digital transaction yang lain nanti akan kami lihat sesuai dengan arahan pimpinan," terang Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu.

Adapun secara umum, penerimaan negara tercatat sebesar Rp2.113,3 triliun atau 73,7% terhadap outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.865,5 triliun. Penerimaan ini di tengah belanja negara sebesar Rp2.593 triliun atau 73,5% terhadap outlook Rp3.527,5 triliun. Dengan demikian, defisit tercatat Rp479,7 triliun atau 2,02% terhadap PDB.

Khusus penerimaaan pajak, tercatat realisasinya sebesar Rp1.459 triliun atau baru 70,2% terhadap outlook Rp2.076,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi neto penerimaan pajak sampai dengan akhir bulan lalu hanya terkumpul Rp1.459,03 triliun atau baru 70,2% dari outlook.

Penerimaan pajak neto itu juga lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp1.517,54 triliun.

"Dengan data ini bisa dilihat PPh badan secara neto masih negatif, PPh 21 negatif karena bruto juga negatif. PPh final juga negatif sedikit di bawah tahun lalu," terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Secara terperinci, secara neto penerimaan PPh badan hanya Rp237,56 triliun atau turun 9,6% (yoy). Ini berbeda dengan realisasi brutonya yang tercatat Rp331,39 triliun atau tumbuh 5,3% (yoy).

Kemudian PPh orang pribadi (OP) atau pasal 21 turun lebih dalam yakni 12,8% (yoy). Adapun PPh final, PPh 22 serta PPh 26 realisasinya mencapai Rp275,57 triliun atau turun 0,1% (yoy), sedangkan PPN dan PPnBM turun hingga 10,3% (yoy).

PPN dan PPnBM secara neto tumbuh negatif atau terkontraksi lebih dalam dibandingkan realisasi brutonya. Apabila penerimaan brutonya tercatat Rp796,12 triliun atau turun 2,1% (yoy), penerimaan neto terkontraksi lebih dalam yakni 10,3% (yoy) menjadi Rp556,61 triliun. "PPN dan PPnBM ini cukup tinggi artinya restitusi cukup tinggi," ungkap Suahasil.