Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menargetkan penerimaan pajak sepanjang 2026 tumbuh 20,5% (yoy) dibandingkan akhir 2025 yakni Rp1.917,6 triliun. Artinya, otoritas fiskal memprakirakan penerimaan pajak tak mencapai target APBN tahun ini yaitu Rp2.357,7 triliun.

Sebab, otoritas harus mengejar pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 22,9% (yoy) pada 2026 untuk bisa mencapai target Rp2.357,7 triliun dari realisasi akhir 2025 Rp1.917,6 triliun. Realisasi sampai akhir tahun lalu itu hanya 87,6% dari target.

Pada konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertanya kepada Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto ihwal target pertumbuhan penerimaan pajak sampai akhir 2026. Bimo menyebut otoritas pajak memprakirakan pertumbuhan sampai 20,5% (yoy) untuk sepanjang tahun ini.

"[Target pertumbuhan pajak sepanjang 2026] 20,5%, tetapi kami coba dorong ke level yang lebih positif," ujar Purbaya di Aula Mezzanine, Gedung Juanda Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Kendati demikian, perlu diakui bahwa target pertumbuhan 20,5% (yoy) tahun ini sudah lebih tinggi dari realisasi akhir 2025. Sebab, realisasi penerimaan pajak sampai akhir tahun lalu terkontraksi hingga 0,7% (yoy)

Sampai dengan akhir Mei 2026, APBN membukukan penerimaan pajak sebesar Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% (yoy) dibandingkan Mei 2025 sebesar Rp683,3 triliun.

Pertumbuhan penerimaan pajak ini lebih tinggi dari April 2026 yakni 16,1% (yoy). "Ada perbaikan signifikan di pajak dibandingkan kondisi di tahun lalu," kata Purbaya.

Secara terperinci, hampir seluruh jenis penerimaan pajak tumbuh positif sampai akhir Mei. PPh badan dan deposit PPh Badan terealisasi Rp167,7 triliun atau tumbuh 23,9% (yoy).

PPh Orang Pribadi dan PPh 21 terealisasi Rp123,1 triliun atau tumbuh 26% (yoy). Sementara itu, PPh Final, PPh 22 dan PPh 26 terkumpul Rp138,7 triliun atau tumbuh 5,2% (yoy).

Adapun pertumbuhan pajak tertinggi di sektor konsumsi yakni PPN dan PPnBM yakni 41,3% (yoy) atau terealisasi Rp315,7 triliun. Pajak lainnya terkumpul Rp89,3 triliun atau tumbuh negatif 6% (yoy).

Secara sektoral, perdagangan berkontribusi terbesar 25,5% dan tumbuh tertinggi 52,4% (yoy). Industri pengolahan berkontribusi 23,6% dan tumbuh 19,7% (yoy), pertambangan menyumbang 9,1% dan tumbuh 28,2% (yoy), serta pengangkutan dan pergudangan berkontribusi 4,6% dan tumbuh 16,8% (yoy).

Keseluruhan penerimaan negara terealisasi Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1% (yoy). Selain pajak, bea dan cukai juga melanjutkan pertumbuhan positif dari April, setelah sepanjang kuartal I/2026 terkontraksi dalam. Realisasinya mencapai Rp123,8 triliun atau tumbuh 0,7% (yoy).

Adapun PNBP sudah terealisasi Rp226,4 triliun dan tumbuh dua digit yakni 19,9% (yoy).

Di sisi lain keseluruhan belanja negara tercatat sebesar Rp1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4% (yoy). Purbaya menyebut pertumbuhan tinggi itu sejalan dengan strategi pemerintah untuk menyamaratakan belanja sepanjang tahun.

Dengan demikian, defisit tercatat Rp180,4 triliun atau 0,7% terhadap PDB.

Kemudian, keseimbangan primer tercatat sebesar surplus Rp58,6 triliun. Ini melanjutkan tren positif akhir April lalu setelah sepanjang kuartal I/2026 defisit.

Artinya, pemerintah tidak menerbitkan utang baru untuk memenuhi kewajibannya pada Mei 2026 termasuk untuk pembayaran bunga utang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pencairan pengembalian lebih bayar (restitusi) pajak sampai akhir April 2026 mencapai Rp160 triliun. Dia menyebut ada potensi nilai restitusi sampai akhir tahun bisa melampaui nilai akhir 2025.

Purbaya memastikan bahwa pencairan restitusi setiap bulannya sampai April 2026 lancar. Nilainya bahkan sudah mencapai 44,3% dari total yang dikembalikan ke wajib pajak (WP) sampai akhir 2025, yakni Rp361 triliun.

Oleh sebab itu, Purbaya menilai adanya pihak-pihak yang diduga mengeluhkan sulitnya restitusi adalah yang mengajukan dengan nilai besar.

"Itu kali yang pengen minta restitusi gede-gedean. Restitusi kami keluarkan terus tiap bulan. Sampai sekarang sudah kami keluarkan lebih dari Rp160 triliun," jelasnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Selasa (19/5/2026).

Purbaya pun tidak menutup kemungkinan total restitusi pajak tahun ini keseluruhan bisa melampaui nilai akhir 2025. Sebab, apabila merujuk ke hitung-hitungan kasar, nilai restitusi yang konsisten mencapai Rp160 triliun setiap tiga kuartal berikutnya bisa tembus Rp480 triliun.

"Itu kan hitung-hitungan kasarnya dikali kan, berarti sudah lebih tinggi dibanding tahun lalu. Anda kan hitung-hitung kasarnya dikali kan. Berarti udah lebih tinggi dibanding tahun lalu," tuturnya.

Untuk itu, Bendahara Negara pun memerintahkan otoritas pajak untuk terus meniliti kembali setiap pengajuan restitusi oleh WP.

Meski dipastikan tidak ada pembatasan atau penerapan kuota tertentu dalam pengajuan restitusi, Purbaya menyebut akan memperketat prosesnya.

"Kami lihat, perhatikan aja itu restitusi benar atau enggak. Kalau ngaco-ngaco ditahan dulu. Cukup banyak kebocoran dari restitusi jadi kami pastikan enggak kejadian lagi. Perusahaannya mana? Biar gua datengin, biar takut dia," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 telah mencapai 12 juta SPT per 27 April 2026.

“Untuk periode sampai dengan 27 April 2026 tercatat 12.109.636 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Berdasarkan wajib pajak, setoran SPT Tahunan untuk tahun buku Januari–Desember berasal dari 10.238.700 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.319.777 orang pribadi nonkaryawan, 539.198 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 501 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

DJP juga mencatat laporan dari sektor migas dengan jumlah tiga SPT dalam mata uang rupiah dan 20 SPT dalam mata uang dolar AS.

Sedangkan untuk SPT beda tahun buku yang mulai dilaporkan 1 Agustus 2025, laporannya berasal dari 11.403 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 34 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Di sisi lain, wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 18.604.398.

Jumlah itu berasal dari 17.456.928 wajib pajak orang pribadi, 1.055.977 wajib pajak badan, 91.266 wajib pajak instansi pemerintah, dan 227 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Sebagai catatan, waktu pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi diputuskan untuk diperpanjang hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengendus adanya potensi kebocoran dalam restitusi pajak tahun lalu yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

Restitusi pajak merupakan pengembalian atas pajak yang lebih dibayarkan oleh wajib pajak. Purbaya merasa laporan restitusi pada 2025 yang ia terima tidak jelas.

"Restitusi tahun lalu itu besar sekali, Rp360 triliun. Laporan ke saya enggak terlalu jelas dari bulan ke bulan seperti apa. Sekarang mulai dimonitor. Saya curiga di sana ada sedikit kebocoran," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Ia mengatakan kini sedang dilakukan audit restitusi pada sektor sumber daya alam dan lainnya untuk periode 2020 hingga 2025.

Audit dari internal Kementerian Keuangan akan difokuskan pada 2025, sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta mengaudit periode 2020 hingga 2025.

"Jadi saya pengen lihat di mana sih ini-ininya karena saya dengar di luar juga, wow, itu kebocorannya besar. Jadi kita pengen itu. Jadi sekarang kita perketat," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin restitusi diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Ia mencontohkan praktik di industri batu bara yang dapat mengajukan restitusi PPN hingga sekitar Rp25 triliun per tahun.

"Itu enggak benar. Hitungannya ini, ini, ini lah. Filosofinya kan enggak gitu. Restitusi kan kalau PPN lebih dibalikin kan," ujar Purbaya.

Purbaya akan menindak tegas jika ditemukan penyimpangan dalam proses restitusi pajak, baik dari pihak eksternal maupun internal.

"Kalau saya bisa lebih bayar dibanding yang dia serahkan, saya rugi abis. Itu akan kita beresin sekarang. Kalau yang main-main nanti kita kurangin, kita auditkan. Kita masukin penjara, baik eksternal maupun internal," ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, BPKP menargetkan audit tersebut rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan. Ia berharap hasilnya sudah terlihat pada kuartal II, sehingga sumber potensi kebocoran dapat diketahui.

Saat rapat bersama Komisi XI DPR RI pada 4 Februari 2026, Purbaya juga pernah menyoroti lonjakan restitusi pajak yang mencapai ratusan triliun rupiah ini. Kala itu, ia menilai dampaknya akan signifikan terhadap penerimaan pajak neto.

Menurut Purbaya, besarnya restitusi perlu dicermati karena memengaruhi kinerja pendapatan negara meski penerimaan pajak bruto menunjukkan pertumbuhan tinggi.

"Tahun lalu restitusi kita jebol Rp361 triliun. Itu naik hampir Rp100 triliun dibandingkan tahun 2024," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).

Purbaya menjelaskan pada Januari 2026 penerimaan pajak tercatat tumbuh 30,8 persen dibandingkan Januari tahun sebelumnya.

Dengan asumsi laju pertumbuhan tersebut dapat dijaga hingga akhir tahun, penerimaan pajak berpotensi melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2026.

"Kalau pertumbuhan ini bisa kita jaga, akhir tahun kita bisa dapat pajak sekitar Rp2.492 triliun. Ini sudah di atas target APBN 2026 sebesar Rp2.357 triliun," ujarnya.

Namun, Purbaya menilai angka tersebut belum mencerminkan kondisi riil secara utuh karena besarnya faktor pengurang dari restitusi pajak. Ia menyebut lonjakan restitusi pada 2025 dipengaruhi oleh pemindahan restitusi dari tahun-tahun sebelumnya.

"Itu karena restitusi tahun 2023 dan 2024, dua tahun berturut-turut, dipindahkan ke tahun 2025," ujarnya.

Menurut Purbaya, apabila faktor tersebut tidak terjadi dan perhitungan dilakukan dengan pola yang sama, nilai restitusi pada tahun berjalan seharusnya lebih rendah.

"Dengan perhitungan yang sama, kalau enggak ada angka itu, saya pikir tahun ini restitusi paling sekitar Rp270 triliun," katanya.

Ia menilai penurunan nilai restitusi tersebut akan memberikan ruang tambahan bagi penerimaan pajak neto dan memperbaiki kinerja pendapatan negara.

"Itu akan mengurangi pengurang dari net pendapatan pajak kita. Dengan itu, kita punya harapan yang cukup baik," ujar Purbaya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengendus adanya potensi kebocoran dalam restitusi pajak tahun lalu yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

Restitusi pajak merupakan pengembalian atas pajak yang lebih dibayarkan oleh wajib pajak. Purbaya merasa laporan restitusi pada 2025 yang ia terima tidak jelas.

"Restitusi tahun lalu itu besar sekali, Rp360 triliun. Laporan ke saya enggak terlalu jelas dari bulan ke bulan seperti apa. Sekarang mulai dimonitor. Saya curiga di sana ada sedikit kebocoran," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Ia mengatakan kini sedang dilakukan audit restitusi pada sektor sumber daya alam dan lainnya untuk periode 2020 hingga 2025.

Audit dari internal Kementerian Keuangan akan difokuskan pada 2025, sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diminta mengaudit periode 2020 hingga 2025.

"Jadi saya pengen lihat di mana sih ini-ininya karena saya dengar di luar juga, wow, itu kebocorannya besar. Jadi kita pengen itu. Jadi sekarang kita perketat," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin restitusi diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Ia mencontohkan praktik di industri batu bara yang dapat mengajukan restitusi PPN hingga sekitar Rp25 triliun per tahun.

"Itu enggak benar. Hitungannya ini, ini, ini lah. Filosofinya kan enggak gitu. Restitusi kan kalau PPN lebih dibalikin kan," ujar Purbaya.

Purbaya akan menindak tegas jika ditemukan penyimpangan dalam proses restitusi pajak, baik dari pihak eksternal maupun internal.

"Kalau saya bisa lebih bayar dibanding yang dia serahkan, saya rugi abis. Itu akan kita beresin sekarang. Kalau yang main-main nanti kita kurangin, kita auditkan. Kita masukin penjara, baik eksternal maupun internal," ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, BPKP menargetkan audit tersebut rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan. Ia berharap hasilnya sudah terlihat pada kuartal II, sehingga sumber potensi kebocoran dapat diketahui.

Saat rapat bersama Komisi XI DPR RI pada 4 Februari 2026, Purbaya juga pernah menyoroti lonjakan restitusi pajak yang mencapai ratusan triliun rupiah ini. Kala itu, ia menilai dampaknya akan signifikan terhadap penerimaan pajak neto.

Menurut Purbaya, besarnya restitusi perlu dicermati karena memengaruhi kinerja pendapatan negara meski penerimaan pajak bruto menunjukkan pertumbuhan tinggi.

"Tahun lalu restitusi kita jebol Rp361 triliun. Itu naik hampir Rp100 triliun dibandingkan tahun 2024," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).

Purbaya menjelaskan pada Januari 2026 penerimaan pajak tercatat tumbuh 30,8 persen dibandingkan Januari tahun sebelumnya.

Dengan asumsi laju pertumbuhan tersebut dapat dijaga hingga akhir tahun, penerimaan pajak berpotensi melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2026.

"Kalau pertumbuhan ini bisa kita jaga, akhir tahun kita bisa dapat pajak sekitar Rp2.492 triliun. Ini sudah di atas target APBN 2026 sebesar Rp2.357 triliun," ujarnya.

Namun, Purbaya menilai angka tersebut belum mencerminkan kondisi riil secara utuh karena besarnya faktor pengurang dari restitusi pajak. Ia menyebut lonjakan restitusi pada 2025 dipengaruhi oleh pemindahan restitusi dari tahun-tahun sebelumnya.

"Itu karena restitusi tahun 2023 dan 2024, dua tahun berturut-turut, dipindahkan ke tahun 2025," ujarnya.

Menurut Purbaya, apabila faktor tersebut tidak terjadi dan perhitungan dilakukan dengan pola yang sama, nilai restitusi pada tahun berjalan seharusnya lebih rendah.

"Dengan perhitungan yang sama, kalau enggak ada angka itu, saya pikir tahun ini restitusi paling sekitar Rp270 triliun," katanya.

Ia menilai penurunan nilai restitusi tersebut akan memberikan ruang tambahan bagi penerimaan pajak neto dan memperbaiki kinerja pendapatan negara.

"Itu akan mengurangi pengurang dari net pendapatan pajak kita. Dengan itu, kita punya harapan yang cukup baik," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak menghapus sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran dan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak orang pribadi untuk tahun pajak 2025.

Penghapusan sanksi tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-55/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Adapun wajib pajak yang masuk dalam kategori penerima fasilitas penghapusan sanksi mencakup wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT PPh, pembayaran PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2025 atau pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh Pasal 29 atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 yang diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

"Setelah tanggal 31 Maret 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026, diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga," demikian tulis pengumuman DJP, Jumat (27/3/2026).

Adapun penghapusan itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Sementara itu, DJP menjelaskan bahwa dalam hal terhadap sanksi administratif telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan.

"Atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan tidak menjadi dasar pencabutan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau tidak menjadi dasar penolakan permohonan penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu."

Bisnis.com, PALEMBANG — Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatra Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung membeberkan sejumlah faktor yang memengaruhi kinerja penerimaan pajak tahun 2025 belum optimal.

Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung Retno Sri Sulistyani mengungkapkan sepanjang 2025 realisasi penerimaan pajak di wilayah tersebut mencapai Rp16,63 triliun atau 90,68% dari target.

Menurutnya, belum tercapainya sasaran di tahun lalu dipengaruhi oleh penurunan harga batu bara, aktivitas penegakan hukum sektor timah, serta kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

“Sehingga pada 2025 dari target Rp18,34 triliun, realisasinya sebesar 90,68% atau belum optimal,” katanya dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (13/2/2026).

Retno menuturkan, dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak di tahun 2026, terdapat sejumlah langkah yang akan dilakukan.

Pertama, memfokuskan strategi pada pengawasan efektif terhadap wajib pajak serta ekstensifikasi perpajakan berdasarkan pada program Quick Wins DJP, termasuk penggalian potensi dari sektor shadow economy.

Kedua, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui implementasi perjanjian kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah (PKS OP4D) dan memanfaatkan data perpajakan dari instansi, lembaga, instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain.

“Kita juga akan melakukan upaya pencairan tunggakan pajak terhadap penunggak prioritas dan memasifkan langkah penegakan hukum di bidang perpajakan,” jelasnya.

Retno menyebut hingga 31 Januari 2026 penerimaan pajak di Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung mencapai Rp1,06 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 4,83% dari total target yang ditetapkan tahun ini, dengan pertumbuhan 1,4% (year on year/YoY).

Lebih lanjut, dia juga menyebut hingga 3 Februari 2026, jumlah aktivasi akun Coretax dan pembuatan kode otorisasi/sertifikat elektronik mencapai 278.976 wajib pajak.

Jumlah itu terdiri dari 264.766 wajib pajak pribadi dan sebanyak 14.210 merupakan wajib pajak badan.

“Di tahun ini (2026) seluruh wajib pajak akan melaporkan SPT tahunan melalui Coretax. Dan pembuatan kode otorisasi/sertifikat elektronik menjadi langkah awal sebelum wajib pajak melaporkan (SPT tahunan),” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah telah mencapai rekor realisasi penerimaan pajak tertinggi pada awal tahun 2026.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di SPPG Palmerah pada hari ini, Jumat (14/2/2026). Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan membuktikan bahwa ekonomi akan bangkit, walaupun banyak ekonom yang meragukan.

Presiden mengatakan bahwa tingkat konsumsi rumah tangga Indonesia mencapai angka tertinggi. Selain itu, penerimaan pajak pun menurutnya mencapai rekor tertinggi.

"Penerimaan pajak konon kabarnya naik tertinggi, tapi kita tidak ada masalah. Kita diambang kebangkitan," ujar Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di SPPG Palmerah pada hari ini, Jumat (14/2/2026).

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak pada Januari 2026 sebesar Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,8% (year on year/YoY) dibandingkan Januari 2025.

Kemenkeu mencatatkan penerimaan pajak awal 2026 naik 30,8% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak APBN pada bulan Januari 2025 yakni hanya Rp88,9 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pertumbuhan double digit penerimaan pajak awal 2026 itu didorong oleh pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 7% (YoY) dan penurunan pengembalian pajak (restitusi) sebesar minus 23% (YoY). Menurutnya, seluruh jenis pajak mencatat pertumbuhan positif secara neto.

"Gambaran penerimaan pajak Januari ini menunjukkan bahwa kelihatannya betul-betul memang pembalikan arah ekonomi sedang terjadi sehingga sehingga pendapatan pajaknya tumbuh dari tahun lalu," terangnya pada rapat bersama Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah telah mencapai rekor realisasi penerimaan pajak tertinggi pada saat ini.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di SPPG Palmerah pada hari ini, Jumat (14/2/2026). Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan membuktikan bahwa ekonomi akan bangkit, walaupun banyak ekonom yang meragukan.

Presiden mengatakan bahwa tingkat konsumsi rumah tangga Indonesia mencapai angka tertinggi. Selain itu, penerimaan pajak pun menurutnya mencapai rekor tertinggi.

"Penerimaan pajak konon kabarnya naik tertinggi, tapi kita tidak ada masalah. Kita diambang kebangkitan," ujar Prabowo dalam sambutannya saat meresmikan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di SPPG Palmerah pada hari ini, Jumat (14/2/2026).

Berdasarkan pemberitaan Bisnis.com sebelumnya, setidaknya dalam lima tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak Indonesia naik turun. Realisasi penerimaan pajak sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun.

Capaian penerimaan pajak pada 2025 itu turun dibandingkan penerimaan pajak Indonesia pada 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun.

Kemudian, pada Desember 2023 penerimaan pajak mencapai senilai Rp1.739,84 triliun. Setahun sebelumnya atau pada 2022, penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.716,8 triliun.

Sementara, penerimaan pajak pada 2021 mencapai Rp1.277,5 triliun dan penerimaan pajak Indonesia pada 2020 mencapai Rp1.069,98 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Restitusi atau pengembalian lebih bayar wajib pajak (WP) ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) diharapkan tidak sampai Rp300 triliun pada 2026 atau lebih rendah dari 2025.

Untuk diketahui, DJP Kemenkeu mengembalian lebih bayar pajak ke WP pada tahun lalu mencapai Rp361 triliun. Pada akhir Desember 2025 lalu, penerimaan pajak neto hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN yakni Rp2.189,3 triliun.

Pada rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (4/2/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tingginya restitusi turut menyebabkan penerimaan pajak tertekan sepanjang 2025. Akibat tak sampai target, shortfall mencapai Rp271,7 triliun.

Menurut Purbaya, tingginya restitusi hingga Rp361 triliun tahun lalu naik hampir Rp100 triliun dari 2024. Namun, dia memperkirakan restitusi tidak akan setinggi tahun lalu. Optimismenya itu dilatarbelakangi oleh lonjakan penerimaan pajak Januari 2026 sebesar 30,8% (YoY) menjadi Rp116,2 triliun.

Dengan asumsi kondisi pertumbuhan double digit itu sepanjang tahun, maka dia memperkirakan target penerimaan pajak bisa melampaui target APBN menjadi Rp2.492 triliun. Sejalan dengan itu, restitusi juga akan turun ke hanya Rp270 triliun.

"Itu karena restitusi 2023 dan 2024, dua tahun berturut yang dipindahkan ke 2025. Dengan perhitungan yang sama kalau enggak ada angka itu, saya pikir dengan growth rate yang sama, mungkin tahun ini restitusi kami paling Rp270 triliun-an," terangnya, dikutip Minggu (8/2/2026).

Usai rapat tersebut, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut sistem yang ada di DJP memungkinkan WP terlalu mudah mengajukan restitusi. Dia menilai tak ada kontrol sehingga restitusi bisa tembus lebih dari Rp300 triliun tahun lalu.

Purbaya pun tak menutup diri saat Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menawarkannya untuk merevisi ketentuan restitusi. Dia mengatakan bakal melihat hal tersebut kasus per kasus.

"Nanti saya akan lihat, jangan sampai terulang lagi di mana tahu-tahu udah Rp300 triliun kesalur ke restitusi. Ya menurut saya sih kegedean. Nanti kami lihat ya," ujar Purbaya usai rapat.

Hak Wajib Pajak

Menanggapi pernyataan Purbaya, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyampaikan bahwa restitusi merupakan hak wajib pajak. Itu adalah konsekuensi dari sistem perpajakan yang berlaku dan berlaku di negara lain juga.

Berbeda dengan penilaian Purbaya, Kepala Riset CITA Fajry Akbar melihat bahwa lonjakan restitusi 2025 disebabkan oleh moderasi harga komoditas. Beberapa harga komoditas dan produk turunannya, dalam beberapa tahun belakangan masih turun.

Selain itu, proses pemeriksaan oleh DJP Kemenkeu turut dipercepat. Hal ini sejalan dengan proses pengajuan restitusi yang dipermudah dalam beberapa waktu tahun terakhir.

Namun demikian, Fajry menyatakan bahwa kemudahan proses pengajuan restitusi justru adalah hal yang seharusnya dilakukan.

"Di negara lain jauh lebih mudah. Itu semua untuk iklim usaha yang lebih baik, agar dunia usaha bergerak karena punya cash. Kalau kita ubah, persulit, kita kembali ke yang sebelumnya, itu hanya mengubah hal baik yang telah kita bangun sebelumnya," terang Fajry kepada Bisnis, Minggu (8/2/2026).

Di sisi lain, Fajry turut menyoroti sumber daya di tubuh DJP. Selama ini, terangnya, terdapat kritik bahwa banyak sumber daya DJP yang digunakan untuk proses restitusi, tetapi bukan ekstensifikasi wajib pajak.

"Artinya, kalau pemerintah ingin mengubah skema, ingin mempersulit proses restitusi, ini fokusnya masih pada kebijakan intensifikasi bukan ekstensifikasi atau perluasan wajib pajak seperti yang selama ini digaungkan," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) (tahun pajak 2025) sudah mencapai 1.150.414 SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli menyampaikan bahwa jumlah SPT tahunan PPh yang masuk itu per pukul 06.00 WIB, Senin (2/2/2026).

Jumlahnya didominasi PPh orang pribadi (OP) karyawan yakni 988.381 SPT.

Kemudian, OP nonkaryawan tercatat sebesar 117.655 SPT, serta PPh badan dengan denominasi rupiah 44.030 SPT dan PPh badan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) sebesar 69 SPT.

Adapun progres pelaporan SPT tahunan beda tahun buku yang dilaporkan mulai 1 Agustus 2025 meliputi PPh badan berdenominasi rupiah sebanyak 265 SPT dan dolar AS 14 SPT.

Di sisi lain, sebanyak 12.917.027 wajib pajak (WP) telah mengaktifkan akun sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax. Jumlah itu meliputi 11.966.137 WP OP, 861.798 WP badan, 88.867 WP instansi pemerintah serta 225 WP perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Sebagai catatan, masa pelaporan SPT Tahunan WP orang pribadi yaitu pada 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026. Sementara itu, periode pelaporan WP Badan yaitu 1 Januari hingga 30 April 2026.

Sebelumnya, Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Rosmauli mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong WP untuk mengaktivasi akun Coretax agar bisa melaporkan SPT.

"Kami dorongnya lewat pemberi kerja. Kemudian lewat, kita juga didorong oleh surat edaran Kemenpan-RB yang SA07 untuk mewajibkan seluruh ASN dan PNS segera mengaktifkan sebelum tanggal 31 Desember. Kemudian kita lakukan sosialisasi dengan asosiasi-asosiasi," kata Rosmauli di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Bisnis.com, PEKANBARU — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp22,16 triliun pada tahun 2026.

Untuk mencapai target tersebut, DJP Riau meminta dukungan berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau guna memperkuat sinergi optimalisasi penerimaan pajak dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

Permintaan dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi Kanwil DJP Riau dengan Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto. Audiensi ini menjadi forum penguatan kerja sama antara DJP dan Pemprov Riau dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan daerah.

Kepala Kanwil DJP Riau Ardiyanto Basuki menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Riau sepanjang tahun 2025. Dia mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak di Riau pada 2025 mencapai Rp15,81 triliun atau 89,10% dari target Rp17,75 triliun.

Secara tahunan, penerimaan pajak neto 2025 mengalami kontraksi 6,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Ardiyanto menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya restitusi pada sejumlah jenis pajak serta penyesuaian kebijakan administrasi perpajakan yang mulai berlaku pada tahun pajak 2025, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/2024.

“Aturan tersebut mengatur pengadministrasian Wajib Pajak Cabang dan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan secara terpusat sesuai NPWP tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak,” jelasnya, dikutip pada Sabtu (31/1/2026).

Menghadapi target 2026 yang lebih tinggi, Ardiyanto menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam pertukaran dan pemanfaatan data, pengawasan Wajib Pajak bersama, serta edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat.

Sementara itu, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program dan kebijakan Kanwil DJP Riau. Pemprov Riau, kata dia, siap memperkuat sinergi lintas perangkat daerah guna memastikan implementasi kerja sama berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Setiap program yang disampaikan DJP akan kami tindak lanjuti secara konkret sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut juga dibahas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit antara DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan pemerintah daerah di Provinsi Riau. Kerja sama ini mencakup pertukaran data, pengawasan bersama, koordinasi kebijakan pajak daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Kanwil DJP Riau menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak sebagai fondasi penerimaan negara dan daerah.

“Kami berharap hubungan baik antara Kanwil DJP Riau dan Pemprov Riau, termasuk seluruh OPD di bawahnya, terus terjaga agar upaya pengumpulan penerimaan pajak pusat dan daerah dapat dilakukan secara optimal,” pungkas Ardiyanto.