PT Pertamina (Persero) menduduki peringkat ketiga dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 tahun 2026. Bagi Pertamina, pengakuan tingkat regional tersebut merupakan bagian dari perjalanan perusahaan untuk terus memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat dan negara.

Capaian ini pun menjadi motivasi bagi Pertamina untuk terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat keandalan operasional, serta memastikan ketersediaan energi di seluruh wilayah Indonesia.

Apresiasi diterima langsung oleh Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, pada kegiatan Executive Dinner dan Penyerahan Awards Fortune Southest Asia 500 di Senayan, Jakarta Selatan pada Kamis (18/6).

Oki menjelaskan sebagai perusahaan energi terintegrasi di Indonesia, Pertamina mengemban amanah untuk menjadi pilar ketahanan energi nasional dan juga transisi energi.

"Pertamina menjalankan strategi pertumbuhan ganda yaitu memaksimalkan bisnis eksisiting dan membangun bisnis rendah karbon. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketahanan dan transisi energi berjalan secara bersamaan," ujar Oki.

Saat ini, Pertamina disebut berfokus memastikan energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) bersandar pada prinsip 4A dan 1S yaitu Availability (Ketersediaan), Accessibility (Kemudahan Akses), Affordability (Keterjangkauan Harga), dan Acceptability (Penerimaan/Kualitas), ditambah Sustainability (Keberlanjutan).

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijawab dengan kinerja dan pelayanan yang semakin baik.

"Peringkat ini kami maknai sebagai amanah untuk terus meningkatkan pelayanan dan memperkuat kontribusi dalam menjaga ketahanan energi nasional. Semakin besar kepercayaan yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab kami untuk memastikan energi tersedia, terjangkau, dan dapat diandalkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia," tutur Baron.

Menurutnya, pengakuan tersebut menjadi pendorong bagi Pertamina untuk terus beradaptasi menghadapi perubahan lanskap energi global sekaligus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan nasional.

"Pengakuan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi, meningkatkan kinerja, dan menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Fokus kami tetap sama, yaitu memastikan kebutuhan energi nasional dapat terpenuhi secara aman, andal, dan berkelanjutan," tutup Baron.

PT Indobuildco menjadi sorotan imbas dari eksekusi lahan Hotel Sultan, Jakarta Pusat yang berujung ricuh pada Kamis (18/6). Perseroan Terbatas ini bergerak di bidang pengembangan properti yang diketahui sebagai pengelola Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) tersebut.

Indobuildco adalah perusahaan tertutup sehingga profil lengkap terkait visi-misi, struktur organisasi, dan informasi lainnya tidak disajikan secara umum. Bahkan, perusahaan ini tidak memiliki situs korporat khusus. Dengan begitu, CNNIndonesia.com merangkum dari berbagai sumber yang dapat diakses oleh umum.

Perusahaan ini dibentuk oleh Ibnu Sutowo yang dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh pada era Orde Baru karena mempunyai banyak aset dan jaringan aset. Kini, Indobuildco dilanjutkan anaknya Pontjo Sutowo sebagai Direktur Utama.

Perusahaan didirikan pada 8 Februari 1970 saat pemerintah membuka peluang pembangunan hotel internasional di kawasan Senayan. Hotel ini dibangun untuk mendukung penyelenggaraan konferensi pariwisata internasional se-Asia Pasifik yang rencananya dihadiri sekitar 3.000 orang.

Mengutip arsip Gatra (2005), Hotel Sultan selama ini dikuasai oleh keluarga konglomerat Sutowo yang pembangunannya menggunakan uang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dilansir dari CNBCIndonesia.

Saat itu, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah, tetapi tidak memiliki banyak hotel berskala internasional untuk menampung para tamu. Dengan demikian, Ali Sadikin yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mengajukan surat izin pembangunan hotel kepada Pertamina untuk menjamu para tamu. Kala itu, Direktur Utama Pertamina dijabat oleh Ibnu Sutowo (1968-1978).

[Gambas:Youtube]

Ali mengajukan pembangunan hotel kepada Pertamina karena perusahaan negara tersebut sedang berada di masa kejayaan dan bergelimang uang. Apalagi, pihak swasta memang tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara.

Permintaan Ali pun disetujui oleh Ibnu dan pada 1973 pembangunan hotel tersebut dimulai di bawah bendera PT Indobuildco.

Dalam kesaksian Ali Sadikin berdasarkan arsip Detik (2007), dia awalnya percaya kalau PT Indobuildco milik Pertamina. Namun, saat hotel tersebut berdiri pada 1976 dia merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuildco bukan milik BUMN tersebut.

Saat itu, pemerintah memperbolehkan pihak swasta membangun dan mengelola bangunan di lahan negara. Akhirnya, PT Indobuildco diberi Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Sultan selama 30 tahun.

Awalnya, hotel tersebut bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, yang membuat hotel di Senayan itu awalnya diberi nama Hotel Hilton.

Namun, kontroversi bermula ketika kontrak pengelolaan dengan Hilton International berakhir pada 2006. Setelah itu, hotel tidak lagi menggunakan merek Hilton dan berganti nama menjadi Hotel Sultan Jakarta.

Setelah kontroversi berlangsung puluhan tahun, akhirnya pemerintah berhasil memenangkan hak kelola hotel bintang lima tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) memastikan bakal tetap mengejar penarikan tunggakan royalti PT Indobuildco yang terafiliasi Pontjo Sutowo terkait pengelolaan eks-Hotel Sultan.

Direktur Utama PPK GBK, Rakhmadi Afif Kusumo menjelaskan bahwa upaya tersebut tetap dijalankan usai PPK GBK memenangkan gugatan di persidangan tingkat pertama. Di mana, pada hari ini proses eksekusi Hotal Sultan juga telah dilakukan.

"Oke, itu memang ada urusan perdata. Dan nanti lebih detail dari kuasa hukum, kita sudah menang di tingkatan yang pertama. Dan ini mau di-check ulang, bahwa kita akan jalankan juga [penarikan tunggakan royalti] tetap dijalankan," ujar Rakhmadi saat ditemui di Kompleks Hotel Sultan, Kamis (18/6/2026).

Selain itu, PPK GBK menilai penarikan tunggakan royalti tersebut bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak Pontjo Sutowo.

Pasalnya, dana tersebut merupakan bagian dari kewajiban finansial yang harus disetorkan langsung kepada kas negara.

Hingga saat ini, tim kuasa hukum PPK GBK tengah melakukan pemeriksaan ulang terhadap detail perkara guna menyusun langkah hukum berikutnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum PPKGBK, Kharis Sucipto memerinci bahwa total tunggakan royalti PT Indobuildco atas Hotel Sultan mencapai US$45,3 juta atau setara dengan Rp761 miliar. Di mana, tagihan itu merupakan tunggakan royalti selama 17 tahun terakhir.

Kharis menambahkan, dana tersebut seharusnya masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan lahan Blok 15 di kawasan Senayan yang merupakan Barang Milik Negara (BMN).

“Meskipun PT Indobuildco sudah mendapatkan privilege selama 50 tahun, namun hingga kini mereka masih bertahan di Blok 15 Kawasan GBK. Bahkan PT Indobuildco belum membayar tunggakan royalti selama 17 tahun yang angkanya mencapai USD45,3 juta atau hari ini sekitar Rp761 miliar,” ujar Kharis dalam keterangan resmi, Sabtu (7/2/2026).

Eksekusi lahan Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Kamis (18/6), berujung ricuh. Meski aparat berhasil masuk lokasi, massa menolak mundur dan justru melempari batu dan botol ke aparat.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan eksekusi lahan Hotel Sultan merupakan bagian dari perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Dalam beberapa kesempatan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kita harus menarik aset-aset pemerintah, aset-aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak lain. Kemudian kita harus mengembalikan bahwa semua aset itu harus di bawah kontrol kita sendiri, pemerintah dan negara," kata Bambang di GBK, Kamis (18/6).

Pengambilalihan Hotel Sultan oleh negara didasari putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Berdasarkan CNBCIndonesia yang mengutip arsip Gatra (2005), Hotel Sultan selama ini dikuasai oleh keluarga konglomerat Sutowo. Di mana, pembangunannya menggunakan uang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Awal mulanya, Hotel Sultan dibangun dengan tujuan untuk menjamu para tamu konferensi pariwisata se-Asia Pasifik pada 1971 silam yang rencananya dihadiri sekitar 3.000 orang.

Saat itu, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah tapi tidak memiliki banyak hotel berskala internasional untuk menampung para tamu.

Karenanya, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang saat itu menjabat mengajukan surat kepada Pertamina untuk membangun hotel untuk menjamu para tamu. Kala itu, Direktur Utama Pertamina dijabat oleh Ibnu Sutowo (1968-1978).

Ali mengajukan pembangunan hotel kepada Pertamina karena perusahaan negara tersebut sedang berada di masa kejayaan dan tengah banyak uang. Apalagi, pihak swasta memang tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara.

Permintaan Ali pun disetujui oleh Ibnu dan pada 1973 pembangunan hotel tersebut dimulai di bawah bendera PT Indobuild Co.

Dalam kesaksian Ali Sadikin, berdasarkan arsip Detik (30/1/2007), dia awalnya percaya kalau PT Indobuild Co milik Pertamina. Namun, saat hotel tersebut berdiri pada 1976 dia merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuild Co bukan milik BUMN tersebut.

Berdasarkan buku Kiprah Keluarga Ibnu Sutowo oleh Tempo, hotel itu memiliki 1.104 kamar, sembilan ruang banquet dan satu ballroom, fasilitas olahraga dan rekreasi, serta beragam fasilitas hotel lima lainnya.

Hotel tersebut kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, yang membuat hotel di Senayan itu awalnya diberi nama Hotel Hilton.

Dari sinilah kontroversi hotel yang kini bernama Hotel Sultan itu berawal. Pemerintah memperbolehkan pihak swasta membangun dan mengelola bangunan di lahan negara. Bahkan, PT Indobuild Co diberi HGB selama 30 tahun.

PT Indobuild Co sendiri adalah milik keluarga Ibnu Sutowo, tepatnya dikelola langsung oleh anaknya, Pontjo Sutowo.

Dengan kata lain, hotel tersebut bukan menjadi milik negara, tetapi dikendalikan keluarga Sutowo.

Pada 2006, kontrak pengelolaan dengan Hilton International berakhir. Setelah itu, hotel tidak lagi menggunakan merek Hilton dan berganti nama menjadi Hotel Sultan Jakarta.

Setelah kontroversi berlangsung puluhan tahun, akhirnya pemerintah berhasil memenangkan hak kelola hotel bintang lima tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang dalam waktu dekat.

Pertemuan tersebut sebenarnya sudah dijadwalkan sejak pekan lalu. Namun, agenda itu batal terlaksana karena Nanik dipanggil Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin mau datang (bertemu), tapi enggak jadi karena dipanggil Presiden," ujar Purbaya ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Purbaya mengatakan pertemuan dengan Nanik kemungkinan akan terlaksana pada pekan ini. Meski demikian, ia belum bisa membeberkan topik yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Menurut dia, pertemuan itu belum tentu membahas efisiensi atau pemangkasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sepertinya (pertemuan dengan Kepala BGN) minggu ini. Belum tentu (membahas soal) efisiensi (anggaran MBG). Dia (Kepala BGN) mau ketemu saja," ujar Purbaya.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengisyaratkan anggaran program MBG akan berkurang dari saat ini sebesar Rp268 triliun setelah dilakukan penataan menyeluruh terhadap program tersebut.

Prasetyo mengatakan pemerintah saat ini masih menghitung ulang kebutuhan anggaran MBG bersama Kementerian Keuangan dan BGN.

"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini," ujar Prasetyo ketika ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).

Menurut dia, setelah proses penataan selesai, pemerintah akan mengetahui secara lebih rinci berapa total anggaran yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjalankan program MBG.

"Dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," ujar Prasetyo.

Saat ditanya apakah evaluasi tersebut juga mencakup insentif dapur MBG yang disebut mencapai Rp6 juta per hari, Prasetyo menegaskan seluruh komponen anggaran akan ditinjau. "Semua," ujarnya.

Pemerintah menargetkan proses penataan program MBG dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan.

Namun, Prasetyo mengakui proses tersebut masih dapat mengalami penyesuaian sesuai dinamika di lapangan.

"Kita target awal satu bulan ini harus sudah selesai, tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya," ujarnya.

Ia menegaskan layanan MBG yang sudah berjalan tidak boleh terganggu selama proses penataan berlangsung.

Menurut dia, pemerintah juga akan terus melakukan pengawasan terhadap dapur MBG yang telah beroperasi agar kualitas yang dihadirkan tetap terjaga.

"Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan," ujar Prasetyo.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta restu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2027 sebesar Rp49.801.124.984.000.

Pagu indikatif sebesar Rp49,80 triliun itu terdiri dari alokasi rupiah murni sebesar Rp39,32 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp102,15 miliar, dan Badan Layanan Usaha (BLU) sebesar Rp10,38 triliun.

Secara tren, Purbaya mengatakan pagu yang diusulkan ini sama dengan pagu tahun anggaran 2026 setelah dikurangi efisiensi. Menurut dia, ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja.

"Kementerian/lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya dan anggaran yang ada di tengah kebutuhan yang semakin meningkat, terutama untuk mendukung program kerja prioritas nasional," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Rincian pagu indikatif Kementerian Keuangan pada 2027 terdiri dari fungsi pelayanan umum sebesar Rp45,519 triliun. Selanjutnya, fungsi ekonomi sebesar Rp284,7 miliar dan fungsi pendidikan sebesar Rp3,996 triliun.

"Alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Purbaya.

[Gambas:Youtube]

Kemenkeu pun menyiapkan lima program kerja utama pada 2027 untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan berbagai kegiatan strategis pemerintah melalui enam eselon I.

Dalam program pertama, yakni Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi, Kemenkeu memasukkan pendanaan pendidikan dasar untuk peningkatan akses pendidikan melalui 514 Sekolah Rakyat.

Selain itu, Kemenkeu juga menyiapkan strategi kebijakan fiskal jangka menengah yang prudent dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di program kedua, yakni Pengelolaan Penerimaan Negara, Kemenkeu antara lain akan memperkuat sinergi patroli laut terkoordinasi untuk pemberantasan penyelundupan.

Selain itu, pembentukan Joint Task Force on Illegal Goods untuk mencegah penyalahgunaan peredaran gelap narkoba.

Kemenkeu juga akan menyusun rekomendasi perbaikan proses bisnis ekspor-impor dan logistik guna mendukung hilirisasi industri strategis yang mencakup 18 proyek.

Di program Pengelolaan Belanja Negara, Kemenkeu antara lain menargetkan bimbingan teknis bagi BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk mendukung pembentukan 80 ribu KDMP.

Selain itu, dilakukan sinkronisasi penganggaran pusat dan daerah, pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.

Di program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko, Kemenkeu antara lain menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan kekayaan negara yang mendukung sejumlah program prioritas.

Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, 514 Sekolah Rakyat, 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mobil nasional, hingga peningkatan 66 rumah sakit.

Kemenkeu juga menyiapkan dukungan penjaminan pemerintah di sektor ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan, penyelenggaraan cadangan pangan, serta pemberdayaan UMKM untuk inklusi keuangan.

Untuk program Dukungan Manajemen, Kemenkeu akan mengalokasikan pendanaan untuk penyaluran selisih harga biodiesel dalam program B50.

Program lain yang masuk dalam agenda adalah pengembangan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) untuk mendukung hilirisasi industri strategis, pembiayaan untuk usaha mikro yang terafiliasi pembiayaan UMi, serta pengelolaan dan penyaluran beasiswa LPDP.

Sejumlah rute TransJakarta mengalami pengalihan, perpendekan, atau tidak beroperasi karena adanya penutupan jalan di kawasan Sudirman hingga Thamrin. Penutupan tersebut seiring adanya aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6).

Salah satunya adalah rute koridor 1 TransJakarta dengan relasi Blok M-Kota mengalami pengalihan rute, sementara akan melewati koridor 9 dan koridor 13 serta tak melayani Halte Kebon Sirih sampai Halte Asean.

"#INFOTRANSJAKARTA | Koridor 1: Blok M - Kota sementara mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya kepadatan lalu lintas di kawasan Sudirman - Thamrin. Sementara via Koridor 9 dan tidak melayani Halte Kebon Sirih s/d Halte Polda Metro Jaya," tulisnya dalam media sosial X TransJakarta, Jumat (12/6).

Kemudian, rute 1B dengan relasi Stasiun Palmerah-Transport Hub Dukuh Atas, 6A dengan relasi Ragunan-Balai Kota via Kuningan, serta BW4 Pencakar Langit sementara tidak dapat melayani pelanggan karena penutupan jalan di kawasan tersebut.

Rute 6B dengan relasi Ragunan-Balai Kota via Semanggi mengalami perpendekan rute menjadi Ragunan-Semanggi dan sementara tidak melayani Halte Balai Kota sampai Halte Karet.

Lebih lanjut, rute 4C dengan relasi JIEP-Bundaran Senayan mengalami perpendekan rute menjadi JIEP-Taman Suropati, dan rute 6D relasi Stasiun Tebet-Bundaran Senayan tidak melayani Bus Stop Plaza Sentral sampai Bus Stop Jl Karet Baru Timur.

Pihak TransJakarta mengatakan masyarakat dapat memantau informasi terkini terkait layanan TransJakarta melalui media sosial mereka.

"Pantau informasi terkini layanan Transjakarta melalui X pt_transjakarta, instragam:infotije, pt_transjakarta ataupun aplikasi TJ: Transjakarta," terangnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa punya ramalan kapan nilai tukar rupiah mulai bangkit terhadap dolar AS.

Ia memperkirakan kurs rupiah terhadap dolar AS akan kembali menguat secara bertahap pada semester II atau mulai Juli 2026.

"Rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester II tahun 2026," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).

'Ramalan' Purbaya soal rupiah menguat mulai semester II 2026 dengan memperhitungkan beberapa faktor ekonomi. Ia mengatakan hingga awal Juni 2026, rupiah masih menghadapi tekanan yang berasal dari berbagai faktor, baik dari global maupun domestik.

"Kami juga mencermati perkembangan nilai tukar rupiah hingga awal Juni 2026 masih menghadapi tekanan, terutama dipengaruhi oleh sentimen global, kondisi risk off di pasar keuangan, serta tekanan dari transaksi berjalan dan transaksi finansial domestik," ujarnya.

Ia pun yakin tekanan tersebut dapat mereda melalui sinergi yang lebih kuat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Menurutnya, perbaikan tata kelola devisa hasil ekspor (DHE) serta pendalaman pasar keuangan domestik, akan meningkatkan pasokan valuta asing di dalam negeri dan memperkuat kepercayaan investor.

Selain itu, Purbaya menyebut prospek ekonomi global pada 2027 diperkirakan lebih baik dibanding tahun ini, seiring meredanya sejumlah konflik geopolitik.

"Di tahun 2027, konflik geopolitik terutama Iran dan AS dan Israel diperkirakan semakin mereda dan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan membaik," ujarnya.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah pada 2027 akan bergerak di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

"Pemerintah memperkirakan rupiah di tahun 2027 terjaga stabil pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS," ujar Purbaya.

Nilai tukar rupiah ditutup di level Rp17.944 per dolar AS pada perdagangan Rabu (10/6) sore. Mata uang Garuda menguat 114 poin atau 0,63 persen dibandingkan penutupan sebelumnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimis nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan kembali menguat secara bertahap pada semester II atau mulai Juli 2026.

Purbaya mengatakan hingga awal Juni 2026, rupiah masih menghadapi tekanan yang berasal dari berbagai faktor, baik dari global maupun domestik.

"Kami juga mencermati perkembangan nilai tukar rupiah hingga awal Juni 2026 masih menghadapi tekanan, terutama dipengaruhi oleh sentimen global, kondisi risk off di pasar keuangan, serta tekanan dari transaksi berjalan dan transaksi finansial domestik," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).

Ia pun meyakini tekanan tersebut dapat mereda melalui sinergi yang lebih kuat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Menurutnya, perbaikan tata kelola devisa hasil ekspor (DHE) serta pendalaman pasar keuangan domestik akan meningkatkan pasokan valuta asing di dalam negeri dan memperkuat kepercayaan investor.

"Sehingga, rupiah akan kembali menguat secara bertahap pada semester II tahun 2026," ujar Purbaya.

Ia menambahkan prospek ekonomi global pada 2027 diperkirakan lebih baik dibanding tahun ini, seiring meredanya sejumlah konflik geopolitik.

"Di tahun 2027, konflik geopolitik terutama Iran dan AS dan Israel diperkirakan semakin mereda dan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan membaik," ujarnya.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah pada 2027 akan bergerak di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

"Pemerintah memperkirakan rupiah di tahun 2027 terjaga stabil pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS," ujar Purbaya.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp17.912 per dolar AS pada perdagangan Rabu pagi ini. Mata uang Garuda menguat 146 poin atau 0,81 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

[Gambas:Youtube]

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax akan memberikan dampak terhadap inflasi Indonesia.

Namun, ia menekankan Pertamax lebih banyak dikonsumsi masyarakat umum. Dengan begitu, dampak inflasinya dinilai tidak akan sebesar jika kenaikan harga terjadi pada BBM yang banyak digunakan sektor industri.

"Kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi, pasti. Berapa persennya, 0 sekiannya itu kita belum tahu," ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).

Ia juga menyadari bahwa dampak kenaikan Pertamax akan terasa ke masyarakat, mengingat banyaknya konsumen untuk jenis BBM satu ini.

"Pertamax ini kan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan BBM industri yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu kan adalah BBM industri," jelasnya.

Ia juga mengamini kemungkinan terjadinya perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite setelah harga BBM nonsubsidi tersebut naik.

Menurut dia, masyarakat cenderung mencari alternatif yang lebih murah ketika terjadi kenaikan harga.

[Gambas:Youtube]

"Pasti orang kan begitu. Harga naik, orang kan mencari harga yang paling rendah. Untuk kalkulasinya, itu kan belum kita lakukan exercise-nya lebih dalam, nanti akan kita lihat impactnya seperti apa," ujar Misbakhun.

Lebih lanjut, Misbakhun mengungkapkan pemerintah dan DPR saat ini tengah membahas kemungkinan pemberian stimulus bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga Pertamax.

Pembahasan tersebut dilakukan karena pengguna Pertamax dinilai memiliki karakteristik yang beririsan dengan pengguna Pertalite.

"Itu sedang dirumuskan. Tadi kita diskusinya di sana. Sudah didiskusikan, sedang lagi dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor. Yang pasti biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamax itu kan masyarakat-masyarakat yang berhimpitan dengan Pertalite. Nah kita ingin pastikan apa sih yang mereka butuhkan sebagai stimulus," ucap Misbakhun.

Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Robert dalam keterangan tertulis, Selasa (9/6).

Roberth juga menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ujar Roberth.

Pertamina juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia.

"Kami memastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina," kata Robert.

Adapun untuk harga Pertamax Turbo tidak mengalami kenaikan atau tetap dibanderol Rp 20.750 per liter. Begitu juga untuk BBM Solar non subsidi tidak mengalami perubahan harga yaitu Pertamina Dex tetap Rp 24.800 per liter dan Dexlite masih dengan harga Rp 23.000.

Sedangkan untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) juga tetap dengan harga Rp10 ribu dan Solar bersubsidi masih tetap Rp 6.800 per liter.

Nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kompak anjlok pada perdagangan Senin (8/6) pagi, setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) sepakat memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal.

Kolaborasi Kemenkeu dan BI tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus menarik kembali aliran dana asing ke pasar keuangan domestik.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp18.110 per dolar AS pada perdagangan Senin (8/6) pagi. Mata uang Garuda melemah 104 poin atau 0,58 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Sementara itu, IHSG dibuka melemah tajam 3,23 persen atau 180,89 poin ke level 5.413 pada perdagangan Senin (8/6).

Mengutip RTI Business, IHSG dibuka di level 5.486 dan sempat menyentuh posisi tertinggi harian di 5.490, sebelum terperosok hingga menyentuh level terendah 5.370. Sebanyak 532 saham melemah, sementara hanya 53 saham menguat dan 114 saham stagnan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyepakati dua langkah dalam penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Perry menjelaskan kedua institusi saat ini berjalan seirama dalam menghadapi dinamika global.

"Penguatan koordinasi fiskal-moneter itu terus kita lakukan dan saat ini memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah," kata Perry di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Menurut dia, ada dua langkah utama yang disepakati BI dan Kementerian Keuangan. Pertama, meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia.

Perry menjelaskan kenaikan suku bunga di luar negeri telah memicu arus keluar modal dari berbagai instrumen investasi di Indonesia, termasuk saham, Surat Berharga Negara (SBN), dan sedikit dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," ujarnya.

Kedua, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Menurut Perry, pemerintah tetap akan menempatkan dana kasnya di Bank Indonesia, sedangkan BI memberikan remunerasi atau bunga yang lebih tinggi atas dana tersebut.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai pernyataan bersama antara Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal strategi penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di Gedung DPR RI pada Sabtu (6/6) memberi sentimen positif ke pasar.

"Pernyataan bersama di DPR dapat memberi sentimen positif terbatas karena pasar membaca koordinasi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan otoritas terkait sebagai sinyal bahwa negara hadir menghadapi tekanan rupiah," kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (6/6).

Menurutnya, pernyataan itu penting untuk meredam kepanikan jangka pendek, terutama ketika pelemahan kurs memicu ekspektasi negatif dan mendorong permintaan dolar. Syafruddin mengingatkan pasar tidak akan cukup tenang jika hanya diberikan narasi koordinasi oleh pemerintah.

Ia mengatakan investor akan menguji konsistensi kebijakan melalui pergerakan Credit Default Swap (CDS), yield Surat Berharga Negara (SBN), arus modal asing, cadangan devisa, dan efektivitas intervensi valas.

"Jika pernyataan bersama hanya berisi optimisme tanpa rincian operasional, pasar dapat menilai pemerintah dan BI sedang membangun persepsi, bukan memperkuat fondasi," ujar Syafruddin.

Pernyataan tersebut dinilai tetap dapat membuka ruang sentimen positif. Namun, kata dia, belum cukup untuk mengubah ekspektasi secara kuat bila tidak segera diikuti kebijakan yang terukur, transparan, dan kredibel. Untuk menenangkan pasar, otoritas perlu bergerak dari komunikasi umum menuju paket kebijakan yang konkret.

BI harus menjelaskan batas intervensi, strategi penguatan pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan Non-Deliverable Forward (NDF), pengendalian transaksi dolar tanpa underlying, serta arah penggunaan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) agar pasar melihat konsistensi stabilisasi kurs.

Selain itu, Kemenkeu perlu memperkuat kredibilitas fiskal melalui kepastian defisit, pengelolaan penerbitan SBN, dan komunikasi disiplin belanja negara.

Syafruddin mengatakan pemerintah juga perlu mempercepat repatriasi devisa ekspor, menjaga pasokan valas dari sektor riil, dan memastikan korporasi tidak melakukan pembelian dolar secara berlebihan.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperketat pengawasan terhadap bank dan korporasi besar yang memicu tekanan valas.

Syafruddin menambahkan langkah terpenting ialah menurunkan persepsi risiko negara. Ketika CDS turun, kata dia, pasar akan membaca bahwa risiko Indonesia mereda, rupiah mendapat ruang menguat, dan IHSG dapat pulih lebih sehat.

"Pasar akan tenang bukan karena pejabat berbicara seragam, melainkan karena kebijakan bergerak serempak dan hasilnya terlihat dalam indikator risiko," ujar Syafruddin.

[Gambas:Youtube]

Pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah menembus level Rp18 ribu per dolar AS mulai dirasakan sebagian pedagang tahu dan tempe di pasar tradisional.

Sejumlah pedagang mengaku pendapatan mereka menurun seiring berkurangnya jumlah pembeli dan melemahnya daya beli masyarakat.

Pedagang tempe di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Joni (47), mengaku omzet usahanya menurun dalam sebulan terakhir. Menurut dia, jumlah pembeli yang datang ke lapaknya tidak seramai biasanya, bahkan sejumlah pelanggan tetap mulai jarang berbelanja.

"Kalau untuk bulan ini emang berkurang sih," kata Joni kepada CNNIndonesia.com, Minggu (7/6).

Ia memperkirakan penurunan pendapatannya mencapai sekitar 35 persen dibanding kondisi normal.

"Berapa persen ya? Berkurangnya (omzet) itu 35 persen lah. Berkurangnya," ujarnya.

Joni mengatakan penurunan tersebut lebih dipengaruhi berkurangnya aktivitas belanja pelanggan dibanding faktor lainnya. Meski demikian, ia menilai kondisi pasar masih fluktuatif seperti biasanya.

"Kadang-kadang langganan juga enggak masuk," katanya.

Di lapaknya, tempe ukuran besar dijual Rp8.000 per balok atau Rp15 ribu untuk dua balok. Sementara ukuran yang lebih kecil dibanderol Rp6.000. Menurut Joni, harga tersebut masih tergolong normal dan belum mengalami perubahan signifikan.

Ia menjelaskan harga jual tempe biasanya ikut menyesuaikan apabila harga kedelai sebagai bahan baku mengalami kenaikan.

"Kalau (harga) kedelainya naik, otomatis (harga tempe kami) juga naik seperti kayak gitu," ujarnya.

Joni juga menyebut permintaan tempe umumnya dipengaruhi kondisi cuaca. Saat hujan atau udara dingin, penjualan cenderung meningkat karena lebih banyak masyarakat membeli gorengan.

"Kalau cuacanya dingin, hujan, itu pasti ramai (pembeli). Karena orang kan banyak-banyak makan gorengan daripada nasi," katanya.

Penurunan daya beli juga dirasakan Siti Ayu, pedagang sayur di kawasan Serdang, Kemayoran. Ia menyebut omzet hariannya turun dari sekitar Rp4 juta menjadi Rp3,5 juta, setara penurunan sekitar 12,5 persen.

Menurut Siti, kondisi itu terjadi karena sebagian pelanggan mulai mengurangi jumlah belanja mereka.

"Pendapatannya agak berkurang karena pembeli belanja juga dikurang-kurangin," ujarnya.

Berbeda dengan menaikkan harga, Siti memilih mempertahankan harga jual tempe dan tahu. Tempe tetap dijual Rp5.000 per balok dan tahu Rp5.000 per plastik. Namun, ukuran produknya dibuat lebih kecil untuk menyesuaikan kondisi biaya produksi.

"Tempe tahu harga sama cuma diperkecil cetakannya," ujarnya.

Keluhan para pedagang ini sejalan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya mengungkap pelemahan rupiah mulai menekan pelaku usaha tahu dan tempe.

"Saya dengar penjual tempe, penjual tahu, sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan baku masih impor," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6).

Menurut Purbaya, pelemahan rupiah berdampak langsung pada kenaikan biaya produksi usaha yang masih bergantung pada bahan baku impor, termasuk kedelai yang menjadi bahan utama pembuatan tahu dan tempe.

"Yang jelas itu akan menaikkan cost of production mereka," ujarnya.

Karena itu, pemerintah berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui penguatan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI). Purbaya menilai penguatan rupiah dapat membantu menurunkan biaya produksi dan mengurangi tekanan terhadap keuntungan pelaku usaha kecil.

"Kalau rupiah menguat, otomatis cost of production mereka turun. Itu yang kita akan pastikan terjadi dalam beberapa waktu ke depan," kata Purbaya.

Pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat agar permintaan terhadap produk tahu dan tempe tetap terjaga di tengah kenaikan biaya produksi.

"Kita mesti pastikan demand-nya terjaga. Jadi ada yang beli," ujarnya.