Hanif Rahadian

Pemerhati Pertahanan Lembaga Kajian Pertahanan Strategis Lembaga KERIS

“KITA berusaha untuk mengakuisisi kapal induk yang dulu dimiliki oleh Angkatan Laut Italia, yaitu Garibaldi.”

Itulah penggalan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (TNI AL), Laksamana TNI Muhammad Ali, saat ditemui dan diwawancarai wartawan seusai acara serah terima KRI Brawijaya-320 di Dermaga 107 Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin, 8 September 2025.

Sejak sekitar periode Juli 2025, isu pembelian kapal induk garibaldi oleh Indonesia mencuat dan terus menguat hingga saat ini, setidaknya pada bulan dan tahun yang sama, perwakilan dari galangan kapal italia Fincantieri melakukan presentasi di Jakarta terkait rencana mengkonversi kapal garibaldi menjadi kapal induk helikopter dan UAV, menyesuaikan dengan kebutuhan dari TNI-AL.

ITS Giuseppe Garibaldi sendiri merupakan kapal induk ringan yang dirancang untuk mengoperasikan helikopter dan pesawat tempur dengan metode Short Take-Off and Vertical Landing (STOVL). Kapal ini memiliki panjang sekitar 180 meter dengan displacement sekitar 10.000 ton yang meningkat hingga 14.150 ton saat muatan penuh. Garibaldi mampu melaju hingga 30 knot berkat empat turbin gas General Electric LM2500 dengan total daya 81.000 shp, serta memiliki jangkauan operasional sekitar 7.000 mil laut pada kecepatan jelajah 20 knot.

Kapal ini dilengkapi dek penerbangan sepanjang 174 meter dengan ski-jump 6,5 derajat dan hanggar yang mampu menampung kombinasi pesawat maupun helikopter. Selain berfungsi sebagai kapal induk, Garibaldi juga dapat menjalankan peran sebagai kapal komando dengan kapasitas sekitar 830 personel. Untuk pertahanan diri, kapal ini dipersenjatai dengan rudal pertahanan udara Aspide, torpedo ILAS, serta tiga sistem Close-In Weapon System (CIWS) DARDO.

Rencana pengadaan dan pengoperasian kapal induk oleh TNI AL bukanlah sebuah kebijakan modernisasi yang berdiri sendiri, melainkan langkah ini masuk dalam program modernisasi alutsista dan pembangunan kekuatan armada yang tengah dijalankan Indonesia. Meski ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas TNI AL, rencana mendatangkan kapal ITS Giuseppe Garibaldi, sebuah kapal induk bekas yang sebelumnya dioperasikan Angkatan Laut Italia, memunculkan diskursus di tengah masyarakat luas.

Utamanya mengenai relevansi, urgensi, dan nilai strategisnya bagi kebutuhan pertahanan Indonesia. Perdebatan tersebut tidak hanya menyoroti usia kapal yang relatif tua serta potensi biaya pemeliharaan dan modernisasi yang besar, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana kehadiran kapal berbobot 10.000–15.000 ton tersebut selaras dengan kebutuhan operasional, prioritas strategis nasional, dan doktrin TNI AL saat ini.

Karena itu, apabila kapal ini benar-benar akan memperkuat armada Indonesia, pemerintah perlu memastikan kesiapan operasionalnya, baik melalui penyesuaian doktrin dan konsep operasi, program pemeliharaan dan sampai pada peningkatan kemampuan yang memadai agar dapat memberikan manfaat optimal dalam jangka panjang.

Operasi Militer Selain Perang

Menurut TNI AL, pengoperasian kapal induk ini nantinya akan difokuskan untuk mengemban tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam pelaksanaan misi kemanusiaan dan mitigasi bencana alam yang dikenal dengan istilah Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di kawasan Ring of Fire, Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, mulai dari gempa bumi dan tsunami hingga banjir serta tanah longsor.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera pada akhir 2025 yang menimbulkan lebih dari 1.000 korban jiwa menunjukkan masih adanya tantangan dalam mobilisasi personel, logistik, dan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak, baik melalui jalur udara maupun laut. Pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya kemampuan respons cepat dalam operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).

Bicara mengenai kegunaannya dalam misi OMSP, mengoperasikan Garibaldi sebagai kapal induk helikopter merupakan satu langkah operasi yang paling mungkin dilakukan, Dalam konteks operasi HADR, pengoperasian ini menjadi opsi yang relevan karena kapal mampu berfungsi sebagai pangkalan bergerak dengan memboyong sejumlah helikopter, personel, dan keperluan logistik. Kemampuan ini jelas mempercepat distribusi bantuan serta mendukung upaya evakuasi dan penanganan bencana di wilayah kepulauan Indonesia.

Terlebih secara konsep pengoperasian helikopter melalui platform helideck kapal-kapal perang yang dimiliki oleh TNI-AL, adalah suatu hal yang sudah biasa dilakukan. Manakala Indonesia ingin mengadopsi doktrin untuk mengoperasikan kapal induk ini sebagai basis Unmanned Aerial Vehicle (UAV), tentu proses adaptasi dan penyelarasan doktrin operasinya masih membutuhkan waktu yang cukup panjang, mengingat bahwa sejauh ini Indonesia belum memiliki pengalaman maupun konsep operasi yang memungkinkan operasional UAV di kapal induk.

Implementasi operasional Fixed Wing Remotely Piloted System (RPS) juga sebuah hal yang masih tergolong baru lingkungan TNI-AL. Mengacu pada kondisi tersebut, maka operasi udara yang paling mungkin dilakukan secara realistis dengan waktu adaptasi yang bisa dilakukan dengan lebih cepat adalah dengan menggunakan Garibaldi sebagai basis pengoperasian helikopter, setidaknya dalam masa lima tahun sejak Indonesia secara resmi mengoperasikan kapal induk tersebut.

Kesiapan Operasional dan Refurbishment

Melakukan impor terhadap eks kapal induk eks Marina Militare tentunya perlu memperhatikan sejumlah aspek penting, bukan hanya pada teknis operasional kapal, tetapi juga memastikan kesiapan dari kapal ini secara menyeluruh. Program pengadaan kapal Induk ini mendapatkan alokasi pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 25 September 2025, dengan total nilai mencapai US$450 juta melalui diterbitkannya Penetapan Sumber Daya Pembiayaan (PSP).

Pada April 2026, diketahui bahwa parlemen Italia memberikan persetujuan atas hibah kapal ITS Garibaldi untuk Indonesia. Secara otomatis, persetujuan ini menghilangkan adanya tantangan politik terhadap proses penandatangan kapal itu ke Indonesia. Namun meski demikian, satu tantangan lain yang perlu turut menjadi perhatian ialah bagaimana memastikan kapal ini dapat siap dan beroperasi optimal setelah dia didatangkan.

Perlu diketahui satu hal bahwa kapal ini pertama kali dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia sejak tahun 1985 dan sudah melewati berbagai operasi selama masa penugasannya. Jika kapal induk ini didatangkan ke Indonesia pada tahun ini, maka usianya sudah mencapai 41 tahun, dan ini tentu merupakan usia yang cukup tua bagi sebuah kapal perang.

Oleh karenanya untuk memastikan bahwa kapal yang sudah cukup berumur ini dapat digunakan secara oleh Indonesia, setidaknya hingga 2040 dengan tingkat kesiapan yang optimal, maka kapal tentu perlu melewati tahap Refurbishment atau Maintenance, Repair dan Overhaul (MRO) terlebih dahulu sebelum dioperasikan.

Tentunya penyerahan program Refurbishment serta MRO terhadap kapal induk Garibaldi diperhatikan dengan cermat, setidaknya dengan alokasi dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar US$450 juta, maka setidaknya sekitar US$250 juta harus dialokasikan bagi kapal untuk menjalani program refurbishment. Adapun kegiatan-kegiatan refurbishment yang perlu dilakukan terhadap Garibaldi meliputi overhaul terhadap sistem utama dan sistem pendukung yang ada di dalam kapal, sehingga ia memiliki kelayakan operasional yang sesuai dengan standar yang ada di era saat ini.

Di sisi lain, penting untuk memastikan bahwa pemerintah perlu menggandeng mitra yang tepat dalam mengawal proses refurbishment kapal induk Garibaldi. Tentunya menyerahkan program refurbish dan MRO kepada Fincantieri tentu menjadi langkah yang wajar dan paling logis. Mengingat Fincantieri merupakan galangan kapal yang membangun dan mengembangkan kapal ini sejak awal kapal dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia.

Sepanjang penugasan kapal ini di Italia, kegiatan MRO selalu diserahkan kepada Fincantieri, selaku pabrikan kapal. Pengalaman dan fakta ini tentu menegaskan bahwa Fincantieri merupakan galangan kapal yang yang paling paham dan mengetahui seluk beluk daripada kapal dengan berat mencapai 10.000 ton ini. Pada akhirnya, relevansi pengadaan ITS Giuseppe Garibaldi tidak ditentukan oleh statusnya sebagai kapal induk pertama Indonesia, melainkan oleh manfaat operasional yang mampu diberikannya bagi TNI AL.

Dalam jangka pendek hingga menengah, penggunaan sebagai kapal induk helikopter untuk mendukung misi HADR dan OMSP merupakan opsi operasional yang paling realistis untuk dikejar oleh Indonesia dengan kepemilikan kapal Induk Garibaldi. Namun, usia kapal yang telah mencapai lebih dari empat dekade menuntut program refurbishment dan MRO yang menyeluruh agar tetap andal dan aman dioperasikan. Karena itu, keberhasilan program ini bergantung pada kesiapan operasional, dukungan pemeliharaan jangka panjang, serta kemampuan Indonesia mengoptimalkan kapal tersebut sesuai kebutuhan strategis pertahanan maritim nasional.

JAKARTA - Chengdu J-10C kini bukan lagi sekadar pesawat tempur yang sedang dikaji Indonesia. Pemerintah telah mengonfirmasi rencana akuisisi sedikitnya 42 unit jet tempur J-10C buatan China sebagai bagian dari program modernisasi kekuatan udara nasional.

Langkah ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang akan mengoperasikan pesawat tempur tersebut.

Kepastian pengadaan pesawat tempur tersebut disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pada Oktober 2025. Sjafrie menyatakan pesawat tempur Chengdu J-10 akan segera memperkuat TNI AU. Sejumlah laporan internasional menyebut nilai pengadaan mencapai lebih dari USD9 miliar untuk 42 pesawat.

Keputusan ini menjadi salah satu langkah paling menarik dalam sejarah pengadaan alutsista Indonesia. Selama beberapa dekade, armada tempur TNI AU didominasi pesawat buatan Amerika Serikat, Rusia, dan Eropa. Kehadiran J-10C menandai semakin beragamnya sumber persenjataan Indonesia di tengah persaingan geopolitik yang semakin kompleks.

Seperti Apa Kekuatan J-10C?

J-10C merupakan jet tempur multiperan generasi 4,5 yang menjadi salah satu tulang punggung Angkatan Udara China. Pesawat ini memiliki panjang sekitar 16,9 meter dengan berat lepas landas maksimum mendekati 19 ton. Tenaganya berasal dari mesin turbofan WS-10B yang memungkinkan pesawat melesat hingga kecepatan sekitar Mach 2.

Lihat video: Momen Prabowo Siram Air Kembang ke Jet Tempur Rafale!



Salah satu keunggulan terbesar J-10C adalah penggunaan radar Active Electronically Scanned Array (AESA) yang mampu mendeteksi dan melacak banyak target secara bersamaan. Teknologi ini menempatkannya sejajar dengan sejumlah jet tempur modern Barat di kelas generasi 4,5.

Pesawat ini juga dibekali sistem peperangan elektronik modern, kokpit digital, helmet mounted display, serta kemampuan berbagi data secara real-time dengan platform tempur lainnya. Kombinasi tersebut membuat J-10C dirancang untuk menghadapi peperangan udara modern yang semakin mengandalkan sensor dan jaringan informasi.

Senjata Andalan Pemburu di Luar Jarak Pandang

Dalam pertempuran udara, J-10C mengandalkan rudal jarak dekat PL-10 dan rudal jarak jauh PL-15 yang menjadi salah satu senjata andalan China untuk pertempuran Beyond Visual Range (BVR) atau di luar jangkauan pandang pilot.

Selain itu, pesawat memiliki 11 titik gantung senjata yang memungkinkan membawa kombinasi rudal udara-ke-udara, bom pintar, rudal antikapal hingga rudal serangan darat presisi. Kapabilitas tersebut membuat J-10C mampu menjalankan berbagai misi mulai dari superioritas udara hingga serangan strategis.

Berdampingan dengan Jet Tempur Rafale

Masuknya J-10C tidak berarti Indonesia meninggalkan program pengadaan pesawat tempur lainnya. Saat ini TNI AU juga sedang menunggu kedatangan bertahap 42 unit Rafale dari Prancis, sementara proyek KF-21 bersama Korea Selatan masih berjalan.

Dengan kombinasi Rafale dan J-10C, Indonesia berpotensi memiliki salah satu armada tempur paling beragam di kawasan Asia Tenggara. Di satu sisi, Rafale menawarkan kemampuan tempur multirole yang telah teruji dalam berbagai operasi militer. Di sisi lain, J-10C menghadirkan alternatif dengan biaya akuisisi dan operasional yang relatif kompetitif namun tetap dibekali teknologi modern.

Keputusan mengakuisisi 42 unit J-10C juga menunjukkan strategi Indonesia untuk tidak bergantung pada satu pemasok persenjataan. Pendekatan ini sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi kebijakan pertahanan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia memanfaatkan kerja sama BRICS untuk mempercepat modernisasi pertanian, memperkuat ketahanan pangan, memperluas akses teknologi dan investasi, serta meningkatkan produktivitas guna mendukung swasembada pangan nasional.

Berdasarkan keterangan tertulis Kementerian Pertanian yang diterima di Jakarta, Minggu, Ali mengatakan delegasi Indonesia dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Ali Jamil mengatakan kerja sama negara-negara BRICS membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui percepatan modernisasi pertanian, dan peningkatan produktivitas.

"Serta pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan," kata Ali yang mewakili Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman dalam Pertemuan Menteri Pertanian BRICS Presidensi India 2026 yang berlangsung di Indore, India, pada 12–13 Juni 2026.

Ia menyebutkan pertemuan yang mengangkat tema "Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability" tersebut menghasilkan Deklarasi Bersama.

Deklarasi itu menegaskan komitmen negara-negara BRICS dalam memperkuat ketahanan pangan global, meningkatkan kesejahteraan petani kecil, perempuan, dan generasi muda, serta memperluas kerja sama di bidang inovasi, teknologi, perdagangan, dan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Ali mengatakan dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan dukungannya terhadap penguatan kerja sama di bidang sistem perbenihan, sarana produksi pertanian, sumber daya genetik tanaman, dan pertanian digital.

“Indonesia sangat menghargai pertemuan para Menteri Pertanian BRICS ini sebagai platform penting untuk memperkuat kerja sama menuju sistem pertanian dan pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Ali.

Menurut dia, Indonesia juga mendorong penguatan kerja sama di bidang perbenihan, sarana produksi pertanian, sumber daya genetik tanaman, dan pertanian digital untuk mendukung transformasi sektor pertanian yang lebih modern dan berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia menekankan pentingnya peran petani dalam menjaga keanekaragaman hayati pertanian serta keberlanjutan sistem pangan.

Bagi Indonesia, hasil pertemuan itu membuka berbagai peluang strategis, antara lain perluasan kerja sama riset, inovasi, dan alih teknologi melalui BRICS Agricultural Research Platform (BARP).

Selain itu penguatan kolaborasi di bidang benih, sumber daya genetik, pupuk, dan sarana produksi pertanian melalui BRICS AGRIN guna mendukung peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan nasional.

Deklarasi BRICS juga membuka peluang penguatan kerja sama di bidang pertanian digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), pemantauan pertanian berbasis satelit, serta layanan penyuluhan digital untuk mendukung modernisasi pertanian.

Selain itu, terdapat peluang kerja sama dalam pengembangan teknologi peternakan, pakan, kesehatan hewan, perikanan dan akuakultur, serta peningkatan kapasitas pascapanen, penyimpanan, rantai dingin, dan pengurangan kehilangan pangan guna meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

Negara-negara BRICS juga mendorong penguatan kerja sama di bidang keamanan pangan, standar dan tindakan sanitari dan fitosanitari (SPS), serta sertifikasi digital. Kerja sama ini berpotensi mendukung peningkatan akses pasar dan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, BRICS menyepakati penguatan kerja sama di bidang pertanian tahan iklim, agroekologi, dan pertanian regeneratif.

Deklarasi tersebut juga membuka potensi pemanfaatan berbagai skema pembiayaan pembangunan, termasuk melalui New Development Bank (NDB), untuk mendukung investasi pertanian berkelanjutan di negara-negara anggota.

Di sela-sela pertemuan, lanjut Ali, delegasi Indonesia juga melaksanakan pertemuan bilateral dengan delegasi Afrika Selatan dan India untuk meningkatkan standar mutu dan keamanan pangan serta memfasilitasi akses pasar bagi komoditas pertanian unggulan kedua negara.

Kedua pihak juga mendorong percepatan finalisasi Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Bidang Pertanian untuk ditandatangani oleh Menteri Pertanian kedua negara.

Sementara itu, Indonesia dan India membahas potensi kerja sama penyediaan benih gandum dan bawang putih asal India serta program peningkatan kapasitas (capacity building) guna mendukung peningkatan produksi domestik dan pengembangan komoditas strategis nasional.

Kedua negara juga menjajaki kolaborasi di bidang pertanian digital serta pengembangan hilirisasi gambir melalui peningkatan kapasitas petani gambir di Indonesia.

Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan modernisasi pertanian melalui teknologi, mekanisasi, dan penguatan kapasitas petani merupakan kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika pangan global.

“Modernisasi pertanian menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kita mendorong pertanian berbasis inovasi dan teknologi. Dengan teknologi, produktivitas meningkat, indeks pertanaman naik, biaya produksi turun, dan kesejahteraan petani terdorong meningkat,” kata Amran.

Melalui kerja sama BRICS, Indonesia berpeluang memperluas akses terhadap inovasi, teknologi, investasi, dan pasar yang dapat mendukung percepatan modernisasi pertanian nasional.

Kolaborasi itu diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan pertanian utama di kawasan dan dunia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Akuisisi Kapal Induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Salah satunya terkait dengan refurbishment atau pembaruan dan modernisasi agar kapal ini dapat berfungsi maksimal sesuai kebutuhan dan bagaimana memanfaatkannya secara maksimal.

Pemerintah Indonesia dikabarkan menyiapkan anggaran hingga sekitar Rp7,2 hingga Rp7,5 triliun untuk dapat membuat kapal berusia 43 tahun ini menjadi kekuatan kapal induk yang dapat beroperasi optimal mendukung kekuatan militer Indonesia.

Hal itu terungkap dalam Podcast yang digelar Marapi Consulting & Advisory yang dihadiri pengamat militer Gerry Soejatman dan Konsultan Marapi Consulting & Advisory Alman Hevas Ali.

“Kita perlu membagi dua kategori Kapal Induk, yaitu yang dapat beroperasi sebagai kekuatan utama sepenuhnya dengan kemampuan air wings yang mumpuni, untuk gelar operasi dari atas kapal (air to air, air patrol, air screen, land attack) dan ada jenis light aircraft carrier seperti yang dipakai di Ingggris, lalu semakin mengecil ke helicopter carrier, di mana ITS Giuseppe Garibaldi masuk dalam kelas ini.” katanya, Kamis (11/6/2026).

Gerry menyebut perlu hati-hati dalam memahami kapal induk sehingga bisa dimanfaatkan untuk tujuan operasi yang tepat seperti apa. Kapal induk yang dimiliki Indonesia termasuk kategori kapal induk ringan, bukan untuk sebuah gelar operasi skala massif seperti punya Amerika Serikat.

Lihat video: KEKUATAN AS RUNTUH? Kapal Induk Terbakar, Sistem Pemadam Gagal Total! | Breaking News

”Kita bisa menggunakannya untuk helicopter carrier, untuk kebutuhan operasi perairan dalam Indonesia, bukan untuk tujuan blue water navy. Kapal ITS Giuseppe Garibaldi didesain sesuai doktrin militer Italia untuk bisa melakukan operasi cepat di perairan mereka, yang karakternya tidak berbeda jauh dengan perairan Indonesia. Kita bisa menggunakan kesamaan ini menurut Gerry, sebagai dasar untuk menentukan tujuan penggunaan kapal ini,” katanya.

Gerry menyatakan, TNI bisa menggunakan kapal induk untuk tujuan gelar operasi di luar wilayah, tetapi kembali pada tujuan negara untuk apa memiliki kapal tersebut. Dengan kemampuannya yang terbatas, maka perlu dipikirkan dukungan lainnya jika ingin dilakukan hal yang demikian. Kapal ini juga bisa digunakan untuk misalnya evakuasi WNI di negara-negara krisis karena mampu bergerak cepat. ”Namun semua kembali pada doktrin pertahanan kita, akan seberapa jauh melakukan gelar kapal tersebut,” katanya.

Menurut Gerry, kebutuhan untuk refurbishment adalah sesuatu yang wajar, selama bukan perubahan struktur. Misalnya, sebagai kapal pengangkut helikopter, masih bisa dilakukan penyesuaian, karena sejak awal diluncurkan perkembangan ukuran helikopter tidak banyak berubah. Untuk angkutan halikopter kapal ini sudah siap operasi.

Dengan alokasi anggaran yang ada, refurbishment menjadi penting karena perawatan terakhir oleh Italia adalah di 2014. Dengan anggaran yang dimaksimalkan untuk ini, bisa menambah usia pakai hingga 2040.

“Yang penting bagi sebuah kapal adalah sampai berapa lama ia akan bisa berfungsi dengan baik, yang dalam rangka mewujudkannya perlu dilakukan refurbishment. Dengan anggaran yang ada sebenarnya sudah cukup. Perihal apa saja yang perlu dilengkapi,” katanya,

Konsultan Marapi Consulting & Advisory Alman mengatakan, Angkatan Laut (AL) adalah instrumen politik pemerintah, dimana gelar kekuatannya tergantung pada kebijakan politik. Alman mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris memiliki kepentingan nasional di luar wilayah mereka, sehingga membangun kekuatan AL yang bisa beroperasi global secara penuh dan parsial.

“yaannya apakah kita memiliki proyeksi untuk gelar kekuatan di luar wilayah kita. Gagasan tentang Blue Water Navy harus disesuaikan dengan kebijakan luar negeri kita, apakah kita perlu deployment militer ke luar wilayah kita. Kepentingan kita di luar negeri adalah mengamankan jalur Slog, khususnya minyak. Kedua, Indonesia harus memiliki kemampuan bertempur di wilayah ZEE,” katanya.

Alman mengingatkan agar proses refurbishment ITS Giuseppe Garibaldi dilakukan oleh Fincantieri, karena selama berdinas di AL Italia untuk MRO kapal tersebut dilakukan oleh mereka. Secara logis mereka yang paling kompeten, karena memiliki catatan riwayat kapal tersebut dari 1985 hingga 2024.

“Kita perlu mempelajari juga untuk kemampuan MRO, dimana ada galangan nasional yang bisa melakukan perbaikan kedepan. Namun untuk awal dilakukan oleh Fincantieri,” katanya.

SEOUL - Korea Selatan telah mengembangkan versi osilator laser buatan dalam negeri yang menjadi inti dari senjata laser Cheongwang, menggantikan komponen inti buatan Jerman dan membuka jalan untuk memproduksi massal pencegat drone berbiaya rendah dengan teknologi dalam negeri.

Ini 4 Keunggulan Senjata Laser Cheongwang Buatan Korea Selatan

1. Belajar dari Perang Iran

Melansir Korea JoongAng Daily, Terobosan ini penting karena senjata murah yang diproduksi massal seperti drone telah menjadi alat yang menentukan dalam peperangan modern, sebuah pelajaran yang dipetik dari perang di Ukraina dan Iran.

Badan Pengembangan Pertahanan dan Hanwha Systems berhasil mengembangkan osilator laser untuk senjata anti-pesawat laser Blok-I, yang dikenal sebagai Cheongwang, pada akhir Mei, kata Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) pada hari Senin. Ke depannya, sistem Cheongwang baru akan menggunakan osilator buatan dalam negeri sebagai pengganti komponen buatan Jerman yang diandalkan hingga saat ini.

2. Dirancang Melawan Droke Korea Utara

Cheongwang, yang dirancang untuk melawan kawanan drone Korea Utara, pertama kali digunakan pada Desember 2024, dan sekitar lima unit telah ditempatkan di fasilitas negara utama, termasuk gedung Kementerian Pertahanan Nasional. Sekitar 10 unit lagi akan ditempatkan di lokasi-lokasi penting seperti Majelis Nasional.

Sistem anti-drone menembakkan laser serat optik berdaya tinggi langsung ke targetnya, menghancurkannya dengan panas. Karena beroperasi menggunakan listrik dan bukan amunisi, setiap tembakan berharga sekitar 2.000 won ($1,33), dan senjata ini dapat dioperasikan tanpa batas selama daya tersedia. Senjata ini dirancang khusus untuk drone, yang telah menjadi bagian tetap di medan perang modern.

3. Diproduksi di Dalam Negeri

Osilator laser yang baru diproduksi di dalam negeri ini merupakan bagian inti untuk menentukan metrik kinerja utama seperti keluaran sinar. Saat ini, hanya Amerika Serikat, Israel, China, dan Jerman yang dapat mengembangkan dan memproduksinya secara massal sendiri, dan ekspor terkait dikontrol ketat, kata DAPA.

“Osilator yang diproduksi di dalam negeri telah meningkatkan kinerja utama, termasuk keluaran, lebih dari 50 persen dibandingkan dengan peralatan impor sebelumnya,” kata seorang pejabat DAPA.

Dalam pengujian, waktu yang dibutuhkan untuk menjatuhkan drone tampilan orang pertama (FPV) turun menjadi satu hingga dua detik dari dua hingga empat detik, sementara drone sayap tetap dijatuhkan dalam beberapa detik, dibandingkan dengan lebih dari 10 detik sebelumnya, kata badan tersebut.

4. Mampu Melumpuhkan Drone Kecil

Output laser Cheongwang saat ini berada di kelas 20 kilowatt, cukup untuk melumpuhkan drone FPV kecil. Rudal jelajah dan rudal berpemandu taktis membutuhkan setidaknya 100 kilowatt, sementara rudal balistik dan jet tempur membutuhkan ratusan kilowatt atau bahkan daya kelas megawatt.

Dengan memanfaatkan teknologi lokal, pemerintah berencana untuk meningkatkan output dan presisi serta membuat sistem lebih kecil dan ringan melalui program pengembangan Blok-II.

Modernisasi sistem navigasi penerbangan nasional menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas, keselamatan, efisiensi, dan ketahanan pelayanan lalu lintas udara Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat modernisasi sistem navigasi penerbangan nasional untuk meningkatkan keselamatan, kapasitas, efisiensi, dan keandalan layanan lalu lintas udara.

"Modernisasi sistem navigasi penerbangan nasional menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas, keselamatan, efisiensi, dan ketahanan pelayanan lalu lintas udara Indonesia," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Komitmen tersebut ditegaskan saat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub bersama AirNav Indonesia menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kantor Pusat AirNav Indonesia, Tangerang, Banten.

Adapun kunjungan itu guna meninjau kesiapan operasional sistem navigasi penerbangan nasional serta implementasi modernisasi Air Traffic Management Automation System (ATMAS) di New Jakarta Air Traffic Services Centre (JATSC).

Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae itu diisi dengan rapat koordinasi dan peninjauan langsung ke Indonesia Network Management Centre (INMC) serta New JATSC untuk melihat pengembangan teknologi dan kesiapan layanan navigasi penerbangan nasional.

Lukman menyampaikan implementasi modernisasi ATMAS di Jakarta ditargetkan mulai beroperasi penuh pada Juni 2026 setelah sebelumnya diterapkan di Medan, Pontianak, dan Balikpapan.

“Seluruh tahapan implementasi dilakukan secara hati-hati dengan mitigasi risiko dan contingency plan yang komprehensif guna memastikan pelayanan navigasi penerbangan tetap aman dan andal,” ujar Lukman.

Ia juga memastikan kesiapan langkah mitigasi terhadap gangguan Global Navigation Satellite System Radio Frequency Interference (GNSS RFI) di sekitar Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Upaya tersebut menjadi perhatian setelah gangguan navigasi yang terjadi pada April 2026 menyebabkan belasan penerbangan dialihkan, yang saat itu dipicu kondisi cuaca buruk dan mempengaruhi operasional penerbangan.

Operasional penerbangan tetap berjalan aman melalui optimalisasi sistem navigasi cadangan berbasis terrestrial seperti Instrument Landing System (ILS), Distance Measuring Equipment (DME), dan VHF Omnidirectional Range (VOR), serta dukungan radar vector oleh petugas ATC.

Selain itu, Ditjen Hubud bersama AirNav Indonesia telah meningkatkan koordinasi lintas instansi, menerbitkan Notice to Airmen (NOTAM), melaporkan kejadian kepada ICAO Asia Pacific Regional Office, serta menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE-DJPU 11 Tahun 2026 tentang Pelaporan dan Penanganan GNSS RFI.

Lukman menyampaikan pihaknya memastikan agar pelayanan navigasi penerbangan selalu berjalan optimal.

"Kami terus memperkuat pengawasan, pengendalian, dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pelayanan navigasi penerbangan nasional berjalan aman, selamat, tertib, efisien, dan berkelanjutan,” jelas Lukman.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengapresiasi langkah cepat dan responsif Ditjen Hubud bersama AirNav Indonesia dalam menangani gangguan tersebut.

Menurutnya, berbagai langkah mitigasi yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kelancaran operasional penerbangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis kepada TNI guna memperkuat postur pertahanan udara Indonesia secara komprehensif. Usai prosesi penyerahan, Prabowo sempat meninjau cockpit pesawat tempur Rafale hingga sejumlah misil buatan Prancis tersebut.

Penyerahan alutsista digelar di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026). Adapun alutsista yang diserahkan yakni 6 pesawat MRCA Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat Airbus A400M MRTT, 1 missile meteor dan 6 smart weapon hammer, serta 1 radar GCI GM403.

Prabowo mengawali proses penyerahan dengan melepas tirai logo Skadron Udara 12 di bagian depan badan pesawat MRCA Rafale. Selanjutnya, Prabowo melakukan prosesi penyiraman air ke bagian depan pesawat Rafale.

Selanjutnya, rangkaian prosesi penyerahan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kunci pesawat secara simbolis oleh Prabowo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Setelahnya, Panglima TNI menyerahkan kunci tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono.

Usai prosesi, Prabowo langsung meninjau sejumlah alutsista di lokasi. Prabowo tampak menerima penjelasan dari Tonny Harjono saat meninjau misil yang dipamerkan di area acara.

Lihat video: PASAR ALUTSISTA! 120 Negara Berkumpul, Intip Kecanggihan Drone dan Kapal Tanpa Awak

Setelah itu, Prabowo meninjau cockpit Rafale dengan menaiki tangga yang telah disiapkan. Dari atas tangga, Prabowo melihat langsung interior cockpit Rafale didampingi prajurit TNI AU.

Pesawat MRCA Rafale ini berfungsi memperkuat kemampuan tempur udara-ke-udara dan udara-ke-darat TNI AU melalui dukungan rudal jarak jauh meteor dan hammer.

Prabowo kemudian melanjutkan peninjauan ke radar GCI GM403. Di lokasi, Prabowo juga sempat berbincang dengan pihak perusahaan produsen alutsista tersebut.

Radar GCI GM403 akan berfungsi sebagai sistem deteksi dini terhadap ancaman udara. Radar ini turut membantu mengarahkan pesawat tempur menuju sasaran yang melanggar kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Selain itu, Prabowo turut menyapa prajurit TNI AU yang bersiaga di sekitar area alutsista, termasuk saat meninjau pesawat Falcon 8X. Pesawat Falcon 8X akan mendukung mobilitas strategis, misi komando, dan pengawasan. Pesawat lain yang diserahkan yakni A400M MRTT yang menjadi elemen penting dalam memperkuat kemampuan angkut strategis dan pengisian bahan bakar di udara.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan pertahanan nasional sebagai kunci menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Apalagi dihadapkan dengan situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.

Hal itu disampaikan Prabowo usai menerima secara resmi penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis untuk TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Indonesia menerima enam pesawat tempur Dassault Rafale, empat pesawat angkut VIP Dassault Falcon 8X, satu pesawat angkut Airbus A400M Atlas, serta sistem persenjataan modern rudal Meteor dan Smart Weapon Hammer.

“Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi penambahan alutsista untuk angkatan udara,” ujar Prabowo.

Penambahan alutsista ini merupakan bagian dari program modernisasi alutsista nasional yang dilakukan Prabowo pada saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan di periode pemerintahan sebelumnya.

Prabowo menyatakan penambahan alutsista tersebut merupakan salah satu tonggak penting dalam memperkuat kemampuan pertahanan nasional.

Menurut Prabowo, Indonesia harus terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai penangkal terhadap berbagai potensi ancaman. “Ini saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” tegasnya.

Lihat video: PASAR ALUTSISTA! 120 Negara Berkumpul, Intip Kecanggihan Drone dan Kapal Tanpa Awak



Prabowo juga menyoroti dinamika geopolitik dunia yang saat ini dipenuhi ketidakpastian. Karena itu, Prabowo menilai pertahanan menjadi syarat utama untuk menjaga stabilitas dan menjamin kedaulatan bangsa.

“Tapi, kita lihat kondisi geopolitik dunia penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas. Jaminan bahwa kita bisa berdaulat,” kata Prabowo.

Ke depan, pemerintah akan terus membangun dan memperkuat kemampuan pertahanan nasional demi menjaga keamanan wilayah udara, laut, dan daratan Indonesia.

“Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita,” imbuhnya.

Kehadiran Rafale akan meningkatkan kemampuan tempur udara Indonesia, baik dalam operasi udara-ke-udara maupun udara-ke-darat. Sementara kehadiran Falcon 8X mendukung mobilitas strategis dan misi pengawasan.

Di sisi lain, A400M MRTT memperkuat kemampuan angkut logistik serta pengisian bahan bakar di udara untuk operasi jarak jauh. Adapun Radar GCI GM403 berperan penting dalam sistem deteksi dini dan pengendalian pertahanan udara nasional guna menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.

JAKARTA - Upaya pemerintah memperkuat dan memodernisasi alutsista mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Prinsip mission oriented sangat penting dan harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI, dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan

Hal itu terungkap dalam talkshow “Masa Depan Alutsista Nasional: Teknologi, Industri Strategis dan Kemandirian Pertahanan Indonesia” yang digelar Marapi Consulting & Advisory, beberapa waktu lalu.

Acara bertajuk “Ngopi” (Ngobrolin Pertahanan Indonesia) the Talkshow dipandu wartawan senior Iwan Hermawan dan menghadirkan sejumlah narasumber yaitu mantan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI sekaligus Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), dan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AL Laksamana Madya TNI (Purn) Desi Albert Mamahit.

Kemudian, Ketua Harian Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional (Pinhantanas) Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, dan Pengamat Militer dan Konsultan Bidang Pertahanan Marapi Consulting & Advisory Alman Helvas Ali.

Talkshow membahas upaya Pemerintah mendukung kesiapan operasional Alutsista baru TNI dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun pertanyaannya, apakah kekuatan alutsista yang ada sudah cukup untuk optimal digunakan pada saat dibutuhkan. Termasuk dukungan dari sisi perencanaan, anggaran, dan industri pertahanan untuk mendukung perubahan dari sistem yang reaktif menuju sistem yang prediktif.

Pertanyaan ini didasarkan pengalaman pengadaan alutsista yang cenderung mendahulukan platform daripada melengkapinya langsung dengan sistem persenjataan dan memasukkan paket suku cadang dan perawatan.

Lihat video: Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya Beli Alutsista: Bukan Perang, Tapi Misi Kemanusiaan!



Terkait hal itu, Desi Mamahit menyatakan, untuk pengadaan alutsista, sebagai bagian bidang pertahanan, peraturannya sudah jelas. Mulai dari strategi nasional, terdapat Kebijakan Umum Pertanahan Negara (Jakkumhanneg) yang menjelaskan ancaman di masa kini dan masa yang akan datang serta cara menyikapinya.

Salah satunya terkait penambahan kekuatan, termasuk pengadaan alutsista, yang diturunkan ke bawah dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dan rencana tahunan. Pengadaan alutsista merujuk pada prediksi ancaman yang ada dalam kebijakan strategis dan perkembangan teknologi.

“Seluruh kebijakan pertahanan dan pengadaan telah dibahas oleh pemerintah dan DPR. Keinginan adanya anggaran yang besar dari bawah (matra TNI) harus disesuaikan dengan keterbatasan keuangan negara. Ketika kita membeli platform, kita juga memikirkan sistem persenjataannya, dan untuk mengatasi ancaman tertentu pasti sudah ada senjata yang disesuaikan. Untuk perencanaan, semua sudah tercakup, hanya pelaksanaannya bertahap diisi, mulai dari platform dulu.” ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Di sisi lain, Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter mengkritisi risiko sistem perencanaan yang parsial, dalam hal ini membeli dahulu platform, baru kemudian memikirkan sistem persenjataannya. Semangat dari pengadaan alutsista adalah menghadirkan operational readiness, yang mensyaratkan adanya platform, sistem persenjataan awaknya, pelatihannya, dan dukungan logistiknya dalam satu sistem.

“Standar militer di dunia menyatakan bahwa kesiapan operasi itu adalah penjumlahan platform dikali senjata, dikali awaknya yang terlatih, dikali integrated logistic support (ILS)nya, dan seterusnya,” katanya.

Jan Pieter menyebut bad lesson dari masa lalu semestinya tidak perlu diulangi. Saat ini masa damai, sehingga tidak ada alasan untuk tidak membuat kontrak perawatan jangan panjang. Komunikasi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai pemegang kebijakan dan anggaran dengan TNI sebagai yang membutuhkan alutsista sudah berjalan.

Namun untuk singkronisasi harus dibuktikan dalam praktik, apakah benar alutsista yang dibelanjakan adalah yang dibutuhkan oleh pengguna. Jika hanya mengacu pada ketersediaan anggaran, maka pengadaan dilakukan berdasarkan keputusan-keputusan yang tidak komprehensif.

“Prinsip mission oriented harus dipegang bersama antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan dalam pengadaan alutsista agar sesuai kebutuhan,” tegasnya.

Sementara itu, Alman menjelaskan pengadaan platform menggunakan Pinjaman Luar Negeri (PLN), sedangkan ILS bisa PLN atau Rupiah murni. Sayangnya selama ini masuknya alutsista baru tidak diikuti dengan alokasi anggaran pemeliharaan, sehingga terkadang anggaran pemeliharaan untuk alutsista lama dialihkan untuk alutsista baru agar bisa beroperasi atau sistem tambal sulam.

“Tidak ada jaminan ketika ada alutsista baru anggaran pemeliharaan otomatis naik. Ini perlu menjadi concern pemerintah dan DPR. Karena tidak ada jaminan ketika kita menerima alutsista baru, di tahun berikutnya ada anggaran untuk perawatan dan suku cadang,” ujarnya.

Alman mencontohkan kapal perang terbaru PPA yang sampai sekarang belum ada rudal buatan MBDA. Akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, masa tunggu pesanan di MBDA menjadi 3-5 tahun dari sebelumnya 2 tahun terhitung sejak kontrak ditandatangani. Banyak faktor yang memengaruhi produksi rudal seperti gangguan suplai bahan baku atau prioritas pada negara yang sudah memesan terlebih dahulu.

Demikian pula dalam kontrak pengadaan PPA tidak disertai kontrak pengadaan suku cadang, masing mengandalkan warranty pabrik yang memiliki masa jam putar.

“Kebijakan penarikan pemeliharaan dan perawatan menjadi di bawah Kemhan harusnya melalui masa transisi karena selama ini di matra. Ini agar Kemhan siap secara total, karena Kemhan sebelumnya tidak pernah melakukan,” ucapnya.

Peran matra dalam mengawasi kegiatan perawatan tetap perlu. Kapasitas industri dalam negeri harus menyesuaikan dengan jenis pemeliharaan dan perawatan yang dibutuhkan. Terkait kebijakan peningkatan kemampuan produksi alutsista canggih, pemerintah perlu menyiapkan rencana jangka panjang, minimal 25 tahun.

“Siapa pun yang menjadi Presiden harus melanjutkan kebijakan tersebut. Untuk kemampuan pemeliharaan dan perawatan, industri pertahanan dalam negeri bisa merintis dengan bekerja sama dengan pabrikan, agar kita tidak setiap saat memanggil technical assistant dari pabrikan. Kita harus memiliki kemampuan ini sendiri agar tingkat kesiapan lebih baik,” katanya.

JAKARTA - Pemerintah Jepang menawarkan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) kepada Indonesia. Tawaran alutsista tersebut mulai dari kapal fregat hingga kapal selam.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Muhammad Ali membenarkan tawaran tersebut. Menurut Ali, proposal pengadaan datang dari Kementerian Pertahanan Jepang dan saat ini masih dibahas bersama Kementerian Pertahanan RI. Menurut dia, belum ada keputusan final terkait kemungkinan pembelian alutsista tersebut.

“Fregat Mogami dan kapal selam dari Jepang memang ada penawaran dari pihak Kemhan Jepang, tetapi masih terus dibicarakan dengan Kementerian Pertahanan kita,” ujar Ali di kawasan Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, dikutip Rabu (13/5/2026).

Dalam penawaran itu, Jepang disebut menawarkan kapal fregat kelas Mogami atau FFM Kumano, serta kapal selam kelas Soryu/JS Jingei. Kedua platform tempur tersebut masuk dalam daftar modernisasi alutsista yang dinilai relevan bagi penguatan armada laut Indonesia.

Ali menegaskan, TNI AL hanya bertindak sebagai operator pengguna. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Kementerian Pertahanan. “Kami mengikuti kebijakan yang ditetapkan Kementerian Pertahanan,” kata dia.

Pembahasan kerja sama pertahanan ini mengemuka usai Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bertemu Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Lihat video: PRABOWO DI JEPANG! Penuhi Undangan Kaisar Naruhito, Indonesia-Jepang Sepakati Kerja Sama



Pertemuan tersebut berlangsung setelah Jepang merevisi aturan ekspor peralatan pertahanannya, yang kini memungkinkan Negeri Sakura menjual alutsista ke 17 negara mitra, termasuk Indonesia.

Selain membahas potensi pembelian kapal perang, kedua negara juga menyepakati penguatan kerja sama pertahanan lewat pembentukan Mekanisme Dialog Pertahanan Terpadu. Forum ini akan mempertemukan pejabat pertahanan kedua negara untuk membahas isu kebijakan hingga operasi militer.

Dalam kesempatan yang sama, Indonesia dan Jepang turut menandatangani Defence Cooperation Agreement (DCA) sebagai landasan peningkatan kolaborasi pertahanan.

Sjafrie sebelumnya menilai kerja sama industri pertahanan dengan Jepang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemampuan dalam negeri, terutama transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia pertahanan.

Sjafrie menyebut Jepang memiliki kapabilitas tinggi dalam pengembangan teknologi militer, sehingga kolaborasi ini dinilai dapat mendukung modernisasi alat pertahanan Indonesia dalam jangka panjang.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyebut Pemerintah Indonesia masih melakukan komunikasi awal dan eksplorasi kerja sama strategis dengan Tokyo di sektor pertahanan. Penegasan itu disampaikan Rico menanggapi adanya ketertarikan Indonesia terhadap sejumlah produk pertahanan Jepang.Berita Indonesia

“Saat ini sifatnya masih dalam tahap penawaran dan penjajakan awal kerja sama. Belum ada keputusan ataupun tahapan pengadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia,” kata Rico.

Membangun kapal harus benar-benar memenuhi aspek teknis dan pelaksanaan yang profesional serta memenuhi standar pembangunan yang baik dan tersertifikasi

Jakarta (ANTARA) - Indonesia akan membangun 1.582 unit kapal ikan baru untuk nelayan di seluruh Indonesia secara bertahap hingga 2028 sebagai bagian dari program modernisasi armada perikanan nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Selasa, mengatakan dari total kapal yang akan dibangun, sekitar 1.000 unit merupakan kapal berkapasitas 30 gross ton (GT) yang diprioritaskan mendukung aktivitas ekonomi di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menurut dia, program tersebut bertujuan meremajakan armada perikanan nasional yang sebagian besar telah berusia tua sekaligus meningkatkan produktivitas nelayan.

Ia juga memastikan seluruh kapal diproduksi di dalam negeri untuk memperkuat industri galangan kapal nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor maritim.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menambahkan tahap awal program difokuskan pada pembangunan 50 unit kapal sepanjang 2026.

Menurut dia, pemerintah saat ini tengah menyiapkan rantai pasok material, peralatan, hingga kesiapan galangan kapal nasional untuk mendukung program tersebut.

“Membangun kapal harus benar-benar memenuhi aspek teknis dan pelaksanaan yang profesional serta memenuhi standar pembangunan yang baik dan tersertifikasi,” kata Latif.

Ia mengatakan persiapan juga mencakup desain kapal, bahan baku, perlengkapan, hingga kesiapan galangan kapal yang akan memproduksi armada tersebut.

Adapun program modernisasi kapal perikanan menjadi bagian dari kerja sama investasi sektor maritim antara Indonesia dan Inggris senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp91,6 triliun.

Kehadiran kapal modern diharapkan mampu meningkatkan hasil tangkapan, memperluas jangkauan melaut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain pembangunan kapal, pemerintah juga saat ini sedang membangun Kampung Nelayan Merah Putih.

Dari target pembangunan sekitar 100 Kampung Nelayan Merah Putih tahap pertama, sebanyak 65 lokasi di antaranya telah rampung dibangun.

Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis pemerintah untuk memberdayakan masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian lokal.

Pemerintah memastikan KNMP dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti dermaga, jalan, drainase, hingga penerangan listrik.

Selain itu, kampung nelayan juga akan memiliki cold storage atau gudang pendingin, pabrik es, bengkel nelayan, kios logistik, serta stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN).

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan 50 kapal ukuran 30 GT pada tahun ini.

Jakarta (ANTARA) - Ambisi pemerintah membangun 1.582 unit kapal ikan hingga 2028 menandai upaya besar untuk memodernisasi sektor perikanan tangkap nasional.

Langkah ini muncul di tengah persoalan lama yang masih membelit nelayan, mulai dari armada berusia tua, keterbatasan teknologi, tingginya biaya operasional, hingga mutu hasil tangkapan yang belum konsisten.

Modernisasi juga dinilai diperlukan untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional sekaligus memenuhi tuntutan internasional terkait penggunaan kapal dan alat tangkap yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Program modernisasi kapal perikanan menjadi bagian dari kerja sama investasi sektor maritim antara Indonesia dan Inggris senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp91,6 triliun.

Melalui kerja sama tersebut, kedua negara menyepakati pembangunan 1.582 unit kapal ikan yang seluruhnya diproduksi di dalam negeri guna memperkuat industri galangan kapal nasional sekaligus mempercepat transformasi sektor perikanan tangkap.

Program ini mencakup pembangunan 1.000 kapal ukuran 30 gross ton (GT), 557 kapal ukuran 200 GT, 20 kapal ukuran 500 GT, dan lima kapal pengangkut ukuran 500 GT.

Pada tahap awal, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan 50 kapal ukuran 30 GT pada tahun ini.

Seiring pelaksanaan program tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka rekrutmen besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan (AKP).

Rekrutmen ini menjadi bagian dari persiapan operasional armada baru yang membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan teknis lebih modern dan profesional.

Kebutuhan awak kapal mencapai lebih dari 20 ribu orang, mulai dari nakhoda, kepala kamar mesin, perwira kapal, hingga anak buah kapal untuk armada ukuran 30 GT sampai 500 GT.

Rinciannya meliputi sekitar 10 ribu personel untuk kapal ukuran 30 GT, 469 personel untuk kapal 200 GT, serta 625 personel untuk kapal 500 GT.

Adapun kebutuhan jabatan meliputi 1.582 nakhoda, 577 fishing master, 1.582 kepala kamar mesin (KKM), 4.935 perwira, dan 11.418 anak buah kapal (ABK).

Peserta yang lolos seleksi nantinya akan mendapatkan pelatihan dan sertifikasi sebelum ditempatkan di kapal-kapal baru tersebut.

Hindari konflik

Di tengah ambisi pembangunan ribuan kapal baru itu, muncul kekhawatiran modernisasi justru akan memicu konflik perebutan wilayah tangkap antara kapal berukuran besar dan nelayan tradisional.

Pasalnya, mayoritas nelayan Indonesia merupakan nelayan kecil dengan kapal di bawah 10 GT. Sementara armada yang akan dibangun pemerintah didominasi kapal berukuran jauh lebih besar, yakni 30 GT hingga 500 GT.

Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Sugeng Nugroho menegaskan bahwa persaingan di wilayah tangkapan ikan antara nelayan tradisional dan kapal dengan ukuran yang lebih besar masih sering terjadi, meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan mengenai jalur penangkapan ikan.

Merujuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023, nelayan kecil dengan kapal berukuran di bawah 5 GT hanya diperbolehkan beroperasi di Jalur I, yaitu wilayah perairan 0–4 mil dari garis pantai.

Kapal kategori ini memang bisa naik ke Jalur II dan III, tetapi harus memenuhi persyaratan keselamatan yang ketat.

Sementara itu, kapal berukuran 5–10 GT ditempatkan di Jalur II yang berada pada jarak 4–12 mil dari garis pantai. Kapal di jalur ini tidak boleh turun ke Jalur I, namun diperbolehkan masuk ke Jalur III dengan ketentuan tertentu.

Adapun kapal berukuran di atas 10 GT hanya boleh beroperasi di Jalur III, yaitu wilayah perairan di atas 12 mil dari garis pantai, dan dilarang masuk ke Jalur I maupun Jalur II.

Selain itu, Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari garis pangkal pantai. Wilayah ini berada di luar Jalur III dan umumnya menjadi area operasi kapal berukuran besar dengan dukungan teknologi dan peralatan modern.

Pengaturan jalur penangkapan tersebut bertujuan melindungi nelayan kecil dari persaingan dengan kapal besar, menjaga keselamatan sesuai kemampuan kapal, serta memastikan kesetaraan akses dan kelestarian sumber daya perikanan di wilayah pesisir.

Namun dalam praktiknya, nelayan kecil dengan kapal di bawah 5 GT masih sering tersaingi oleh kapal berukuran besar, bahkan hingga 30 GT ke atas, yang masuk ke jalur yang sama.

Di WPP 712 atau perairan Jawa, misalnya, kondisi overfishing atau penangkapan ikan berlebih bukan hanya oleh nelayan kecil, tetapi juga oleh kapal berukuran 30–150 GT.

Banyak kapal besar enggan masuk ke ZEE yang membentang hingga 200 mil laut, karena menganggap kapal mereka belum memadai untuk beroperasi di wilayah tersebut.

Menanggapi kekhawatiran itu, KKP menegaskan program modernisasi kapal tidak dimaksudkan menambah tekanan terhadap nelayan kecil.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto mengatakan modernisasi kapal diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan, efisiensi, dan kualitas hasil tangkapan, khususnya di lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan dan keadilan pemanfaatan ruang laut.

KKP memastikan kapal berukuran besar wajib beroperasi sesuai ketentuan jalur dan daerah penangkapan ikan yang telah ditetapkan. Kapal modern berukuran 30 GT ke atas tidak diarahkan masuk ke ruang tangkap nelayan kecil yang selama ini beroperasi di wilayah pesisir.

Daerah penangkapan ikan juga akan mengacu pada regulasi mengenai jalur penangkapan, alat tangkap yang diperbolehkan, serta kesesuaian perizinan.

KKP juga menegaskan modernisasi kapal tidak hanya berkaitan dengan penambahan armada, tetapi juga penguatan tata kelola.

Setiap kapal diwajibkan memiliki dokumen perizinan, ukuran kapal yang jelas, alat tangkap yang sesuai, serta wilayah operasi yang telah ditentukan.

Pengaturan tersebut dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih wilayah penangkapan dan persaingan tidak sehat dengan nelayan kecil.

Terkait risiko overfishing, KKP menyebut aspek keberlanjutan menjadi dasar kebijakan. Operasi kapal akan disesuaikan dengan potensi sumber daya ikan di masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Pengawasan dilakukan melalui mekanisme perizinan, pencatatan hasil tangkapan, pemantauan aktivitas kapal, hingga pengawasan aparat di pelabuhan dan di laut.

KKP menegaskan modernisasi kapal perikanan bukan berarti memberikan ruang bebas bagi kapal besar untuk beroperasi tanpa batas.

Program tersebut dinilai justru bertujuan agar armada perikanan nasional menjadi lebih tertib, aman, produktif, dan bertanggung jawab dengan tetap melindungi nelayan kecil sebagai bagian penting dari struktur perikanan nasional.

Meski demikian, modernisasi kapal perikanan tetap harus diiringi kebijakan yang menjamin nelayan kecil, yang jumlahnya hampir 90 persen dari total nelayan Indonesia, tidak tersisih dalam pemanfaatan sumber daya ikan, serta memastikan wilayah tangkap di bawah 12 mil laut tetap menjadi ruang aman bagi mereka.

Pengaturan wilayah penangkapan yang jelas dan tegas bagi setiap ukuran armada menjadi penting agar kapal-kapal modern berkapasitas besar tidak langsung bersaing dengan nelayan kecil di area tangkap yang sama.

Pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan praktik penangkapan ikan dan pengelolaan kuota berjalan sesuai aturan sehingga peningkatan kapasitas armada tidak berujung pada eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan (overfishing).

Pada akhirnya, keberhasilan program modernisasi ribuan kapal perikanan tidak hanya diukur dari jumlah armada yang dibangun maupun besarnya tenaga kerja yang terserap, tetapi juga dari kemampuan kapal-kapal tersebut untuk benar-benar beroperasi secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing perikanan nasional.

Tak kalah penting, modernisasi juga harus memastikan tetap memberi ruang hidup bagi nelayan kecil di tengah upaya transformasi industri perikanan yang kian modern.

Copyright © ANTARA 2026