Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit hijau sepanjang tiga bulan pertama 2026 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Selama periode Januari–Maret 2026, total pembiayaan hijau bank pelat merah ini mencapai Rp167 triliun, tumbuh 12,83% secara year on year (YoY) daripada Rp148 triliun pada kuartal I/2025.

Mayoritas pembiayaan hijau ini disalurkan ke sektor pertanian berkelanjutan, dengan nilai menembus Rp113 triliun. Sektor produk ramah lingkungan (eco-efficient products) menempati peringkat kedua dengan pembiayaan yang diterima sebesar Rp15,4 triliun, sementara kredit yang disalurkan BMRI ke sektor energi terbarukan mencapai Rp12,2 triliun.

Bank Mandiri juga tercatat menyalurkan pembiayaan untuk sektor kendaraan berbahan bakar hijau, dengan nilai Rp10 triliun. Selanjutnya sektor pengelolaan air berkelanjutan memperoleh pembiayaan Rp5,82 triliun dan bangunan hijau Rp10,1 triliun.

Secara total, Bank Mandiri menyalurkan kredit berkelanjutan dengan nilai total Rp320 triliun per Maret 2026. Angka ini naik 8,84% YoY dari Rp294 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya, dengan kontribusi portofolio pembiayaan sosial sebesar Rp153 triliun.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan menjelaskan bahwa pangsa pembiayaan hijau BMRI mencapai 35%, tertinggi di antara tiga bank besar nasional.

Pada kuartal I/2026, perseroan mencatat pembiayaan baru sebesar Rp3,6 triliun di sektor green building dan Rp5,2 triliun di sektor pengelolaan sumber daya alam hayati.

Sejalan dengan ketentuan POJK yang mendorong pengembangan produk keuangan berkelanjutan, Bank Mandiri juga memperkuat sisi pendanaan melalui alokasi penuh dana Green Bond Tahap II sebesar Rp5 triliun, masing-masing sebesar 72% untuk sektor pengelolaan SDA hayati dan 28% untuk transportasi ramah lingkungan.

Dari aspek operasional berkelanjutan (Sustainable Operation), Henry mengemukakan Bank Mandiri menurunkan emisi operasional melalui penggunaan kendaraan listrik dan hybrid, optimalisasi green building, pemasangan panel surya, serta penyediaan charging station. Perseroan juga mulai menghitung emisi Scope 3 dari perjalanan dinas dan penggunaan kertas, serta didukung digital carbon tracking untuk pemantauan emisi yang lebih terukur.

Pada pilar Sustainability Beyond Banking, inklusi keuangan diperkuat melalui Livin’ Merchant dan program TJSL, disertai dengan penerbitan Laporan Keberlanjutan 2025 sesuai standar pelaporan global. Komitmen ini diperkuat dengan rencana peluncuran Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) untuk segmen ritel melalui fitur Livin’ Planet, bekerja sama dengan IDX Carbon.

“Dengan kinerja dan fundamental yang solid tersebut, kami optimis ke depannya Bank Mandiri akan dapat menghasilkan kontribusi positif dan signifikan, dalam memperkuat industri perbankan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” kata Henry.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menjajaki pengembangan bisnis biometanol melalui kerja sama dengan perusahaan teknologi bersih asal Singapura, CRecTech Pte. Ltd.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk mengeksplorasi pembangunan fasilitas percontohan konversi biogas menjadi biometanol di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatra.

CEO Pertamina NRE John Anis mengatakan, kesepakatan itu merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam mempercepat pengembangan energi baru terbarukan berbasis sumber daya domestik, khususnya biogas yang dinilai memiliki potensi besar di Indonesia.

Menurut John, kerja sama ini menjadi langkah perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah biogas menjadi bahan bakar hijau.

“Kolaborasi ini merupakan langkah konkret Pertamina NRE dalam mengakselerasi pemanfaatan biogas menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti biometanol. Indonesia memiliki potensi besar, baik dari sisi pasar maupun ketersediaan bahan baku, khususnya dari limbah kelapa sawit yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/4/2026).

Dia menambahkan, kemitraan dengan CRecTech yang memiliki teknologi katalitik membuka peluang pengembangan rantai nilai bahan bakar hijau yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Perseroan juga membuka peluang peningkatan proyek dari tahap percontohan ke skala komersial.

Melalui kerja sama tersebut, kedua pihak akan melakukan studi bersama untuk mengevaluasi kelayakan pembangunan fasilitas biogas ke biometanol di KEK Sei Mangkei. Jika hasil studi menunjukkan hasil positif, proyek akan dilanjutkan dengan pemanfaatan teknologi katalitik CRecREF milik CRecTech pada fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) di kawasan tersebut.

CEO CRecTech Kang Hui Lim mengatakan teknologi yang dikembangkan perusahaannya mampu mengonversi biogas berkualitas rendah menjadi bahan kimia hijau bernilai tinggi secara langsung di lokasi produksi.

“Potensi biogas di Indonesia sangat besar, dan Pertamina NRE merupakan mitra yang tepat untuk mengubah keunggulan sumber daya tersebut menjadi pasokan biometanol yang bernilai komersial,” katanya.

Menurutnya, inisiatif ini juga didorong oleh tren global peralihan bahan bakar di sektor maritim menuju energi rendah karbon. Dalam konteks tersebut, biometanol dinilai berpotensi menjadi salah satu alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pelayaran.

Selain itu, Indonesia dinilai memiliki sumber biogas yang melimpah, terutama dari limbah cair pabrik kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME). Pertamina NRE disebut telah mengidentifikasi sejumlah lokasi potensial dalam portofolionya, termasuk KEK Sei Mangkei, yang memiliki ketersediaan bahan baku dalam skala besar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit hijau sepanjang 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama periode 12 bulan tahun lalu, total pembiayaan hijau bank pelat merah ini mencapai Rp166 triliun, tumbuh 11,40% secara year on year (YoY) daripada Rp149 triliun pada 2024.

Mayoritas pembiayaan hijau ini disalurkan ke sektor pertanian berkelanjutan, dengan nilai menembus Rp115 triliun. Sektor produk ramah lingkungan (eco-efficient products) menempati peringkat kedua dengan pembiayaan yang diterima sebesar Rp15 triliun, sementara kredit yang disalurkan BMRI ke sektor energi terbarukan mencapai Rp12,9 triliun.

Bank Mandiri juga tercatat menyalurkan pembiayaan untuk sektor kendaraan berbahan bakar hijau, dengan nilai Rp10,3 triliun. Selanjutnya sektor pengelolaan air berkelanjutan memperoleh pembiayaan Rp5,8 triliun dan bangunan hijau Rp6,5 triliun.

Secara total, Bank Mandiri menyalurkan kredit berkelanjutan dengan nilai total Rp316 triliun pada 2025. Angka ini naik 8% YoY dari Rp293 triliun pada tahun selanjutnya, dengan kontribusi portofolio pembiayaan sosial sebesar Rp150 triliun.

Pertumbuhan portofolio hijau Bank Mandiri sejalan dengan kinerja penyaluran kreditnya secara umum pada tahun lalu. Per Desember 2025, kredit Bank Mandiri mencapai Rp1.894 triliun atau tumbuh 13,4% secara tahunan.

Dalam paparan kinerja keuangan kuartal IV/2025 pada Kamis (5/2/2026) disebutkan pertumbuhan kredit tersebut turut mendorong peningkatan total aset perseroan. Hingga Desember 2025, aset Bank Mandiri tercatat sebesar Rp2.829.948 miliar, naik 16,6% dibandingkan posisi Desember 2024 sebesar Rp2.427.223 miliar.

Dari sisi pendanaan, Bank Mandiri berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp2.105.764 miliar pada Desember 2025, tumbuh 23,9% secara tahunan.

Namun demikian, rasio dana murah atau CASA ratio bank only tercatat sebesar 70,8%, turun dibandingkan 80,3% pada Desember 2024, seiring dengan dinamika struktur pendanaan dan kondisi pasar.

Kualitas aset Bank Mandiri tetap terjaga di tengah ekspansi kredit. Rasio kredit bermasalah (NPL gross) berada di level 0,96% pada Desember 2025, membaik dibandingkan 0,97% pada Desember 2024.

Sementara itu, NPL Coverage Ratio bank only tercatat sebesar 253%, mencerminkan tingkat pencadangan yang masih memadai untuk mengantisipasi potensi risiko kredit.

Dari sisi profitabilitas, net interest margin (NIM) bank only BMRI berada pada level 4,89% pada Desember 2025, relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya meski lebih rendah dibandingkan posisi Desember 2024.

Efisiensi operasional menunjukkan perbaikan, tercermin dari rasio BOPO bank only yang turun menjadi 60,3% dari 63,5% pada September 2025. Namun meningkat dari Desember 2024 di angka 56,5%.

Tingkat pengembalian kepada pemegang saham atau Return on Equity (ROE) BMRI tercatat sebesar 23,2%, meningkat dibandingkan 21,2% pada September 2025, sementara pada Desember 2024 sebesar 24,2%. Dari sisi permodalan, Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di level 20,4%.

International Civil Aviation Organization (ICAO) telah mengesahkan Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah cair sawit sebagai bahan baku Sustainable Aviation Fuel (SAF) dalam dokumen resmi “CORSIA Default Life Cycle Emissions Values for CORSIA Eligible Fuels.”

Penetapan ini dilakukan setelah proses evaluasi teknis selama satu tahun, melibatkan verifikasi ilmiah oleh Hasselt University serta Joint Research Centre (JRC) Komisi Eropa.

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Sokhib Al Rokhman, mengatakan pencantuman POME dalam dokumen ICAO memberikan kerangka ilmiah yang jelas dalam pengembangan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF) atau bioavtur domestik.

“Dengan adanya default value, proses perhitungan emisi menjadi lebih sederhana dan dapat digunakan langsung oleh produsen di Indonesia,” ujar Sokhib, dalam pernyataan resmi.

Dewan Pengawas Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), Sofyan Djalil, mengatakan pengakuan ini menambah pemanfaatan baru bagi industri sawit.

“POME selama ini dipandang sebagai limbah, dan kini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pesawat karena memenuhi kriteria keberlanjutan,” ujarnya.

Hasil Pembuktian Ilmiah

Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri, Ary Aprianto, mengatakan pengakuan ICAO terhadap POME merupakan hasil harmonisasi data dan proses pembuktian ilmiah.

“POME memenuhi persyaratan ICAO sebagai feedstock SAF dan telah dievaluasi secara metodologis oleh lembaga internasional,”katanya.

POME memperoleh nilai Life Cycle Assessment (LCA) sebesar 18,1 gCO2e/MJ, yang menunjukkan emisi lebih rendah dibandingkan avtur konvensional. Nilai ini selanjutnya menjadi default value bagi produsen SAF di seluruh dunia.

Proses pengajuan POME dimulai pada bulan November 2024 oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri didukung oleh berbagai pihak, khususnya Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS) dan PT Tripatra.

Pengajuan mencakup pengumpulan data lapangan pada pabrik kelapa sawit (PKS), penyusunan working paper untuk ICAO’s Working Group 5, serta diskusi teknis dengan berbagai negara anggota.

POME diajukan sebagai residu proses pengolahan sawit yang tidak memiliki beban Indirect Land Use Change (ILUC), sehingga dinilai memenuhi kriteria keberlanjutan ICAO untuk jalur HEFA.

Dalam aspek teknis, Wendy Aritenang selaku perwakilan Indonesia untuk SCSEG-CAEP-ICAO menjelaskan data Indonesia konsisten dengan standar evaluasi ICAO.

“Pengukuran lapangan menunjukkan rentang nilai LCA yang sesuai dengan analisis yang diajukan, sehingga POME dapat diterima sebagai bahan baku,” ujarnya.

PT Tripatra, selaku mitra teknis, menambahkan bahwa hasil pengukuran POME di Indonesia berada pada kisaran 17,5–18,8 gCO?e/MJ sebelum dirata-ratakan menjadi angka 18,1 gCO2e/MJ. Faras Wibisono dari Tripatra menyampaikan bahwa angka tersebut mencerminkan kondisi aktual lapangan.

“Nilai ini sudah melalui proses verifikasi dan dapat digunakan sebagai acuan produsen baik di dalam maupun luar negeri,” katanya.

Dari sisi hilir, Dimas H.P dari IPOSS menjelaskan bahwa POME memiliki ketersediaan yang signifikan di Indonesia. Pada volume produksi TBS sekitar 250 juta ton per tahun, potensi POME oil dapat mencapai 2,5 juta ton apabila tingkat pemulihan ditetapkan pada 1%.

Ia menambahkan konsistensi pasokan membutuhkan perbaikan tata kelola bahan baku, termasuk penetapan HS code POME serta pengawasan rantai pasok.

“Sistem traceability yang jelas diperlukan agar kualitas bahan baku dapat dipertahankan,” ujarnya.

IDXChannel - Singapura berencana menerapkan pajak bahan bakar hijau atau sustainable aviation fuel (SAF) levy bagi setiap penumpang pesawat yang berangkat dari wilayahnya mulai 2026.

Kebijakan ini diumumkan oleh Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) sebagai langkah untuk mengurangi emisi sektor penerbangan.

Namun penarikan biaya sudah berlaku lebih awal, yakni untuk semua tiket dan layanan penerbangan yang dijual per 1 April 2026 termasuk tiket penumpang, pengiriman kargo, hingga penerbangan bisnis.

Biaya SAF ini nantinya mengikuti dua faktor yaitu jarak perjalanan dan kelas kabin yang dipilih penumpang. Selain itu CAAS juga membagi dunia dalam empat kelompok jarak:

Kelompok 1: Asia Tenggara
Kelompok 2: Asia Timur Laut, Asia Selatan, Australia, Papua Nugini
Kelompok 3: Afrika, Asia Tengah & Barat, Eropa, Timur Tengah, Kepulauan Pasifik, Selandia Baru
Kelompok 4: Amerika

Contohnya untuk penumpang ekonomi:

1 dolar Singapura untuk penerbangan ke Bangkok
2,80 dolar Singapura ke Tokyo
6,40 dolar Singapura ke London
10,40 dolar Singapura ke New York

Seluruh maskapai diwajibkan menampilkan biaya ini sebagai line item terpisah pada tiket pesawat. Perlu dicatat bahwa biaya tambahan ini tidak dikenakan kepada penumpang yang hanya transit di Singapura.

Langkah Singapura ini menjadi wujud dari target International Civil Aviation Organization (ICAO) yang menargetkan emisi nol bersih pada 2050 untuk penerbangan internasional. Pemerintah Singapura menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk mencapai target tersebut dengan cara bertahap.

Direktur Jenderal CAAS, Han Kok Juan menilai, mekanisme ini memastikan bahwa seluruh pengguna layanan penerbangan ikut berperan dalam upaya keberlanjutan. Namun tetap dalam batas biaya yang dianggap terjangkau bagi industri, pelaku bisnis, dan publik.

“Kita harus mulai dari suatu titik, kami melakukannya dengan cara yang terukur, memberi waktu bagi industri dan masyarakat untuk menyesuaikan diri," ujarnya.

Kabar ini muncul di tengah diskusi internasional pada KTT Iklim COP30. Pemerintah Prancis, Spanyol, dan Kenya mendorong agar penumpang premium mendapat perhatian khusus agar dana yang terkumpul bisa dialokasikan untuk investasi berkelanjutan.

(DESI ANGRIANI)