Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut sudah ada penambahan sekitar 50.000 wajib pajak (WP) berkat Coretax.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Senin (15/6/2026).

"Kami sudah sampaikan bahwa, Coretax itu dan juga kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, basis pajak yang ter-create baru, betul-betul baru, itu sudah menambah sekitar 50.000-an sekian," tuturnya di hadapan Komisi Keuangan DPR.

Menurut Bimo, kemampuan Coretax semakin stabil secara infrastruktur dan kualitas layanan dalam memproses dokumen hak maupun kewajiban WP seperti penerbitan faktur hingga bukti potong.

"Saat ini dapat kami laporkan, Coretax sudah memiliki fitur prepopulated yang bisa mengidentifikasi dan menggabungkan semua data transaksi wajib pajak sehingga proses deteksi dan pengawasan bisa semakin efektif unfuk mengamankan penerimaan negara," ujarnya.

Bimo menyebut penambahan basis pajak baru ini akan memberikan dukungan kepada DJP dalam mengejar target penerimaan yang lebih tinggi pada 2027.

Dari segi nilainya, perluasan basis pajak hingga 31 Mei 2026 sudah mencapai Rp912,9 miliar untuk WP baru, Rp1,96 triliun untuk pengusaha kena pajak (PKP) baru, serta reaktivasi WP yang sebelumnya dormant atau inefektif yaitu Rp20,63 triliun.

Secara terperinci, jumlah WP dormant yang sudah direaktivasi sampai dengan 12 Juni 2026 mencapai 24.672 WP.

Adapun realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Mei 2026 lalu mencapai Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% (yoy) dari Rp683,3 triliun. Nilainya juga meningkat sekitar Rp188,1 triliun dari April 2026.

Untuk tahun depan, DPR dan pemerintah telah menargetkan target penerimaan pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) pada rentang 12,01% sampai 12,40% terhadap PDB. Batas bawah ini lebih tinggi dari yang ditetapkan sebelumnya yaitu 11,82% terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menambahkan sejumlah jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang tidak mendapatkan insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5%. Salah satunya adalah pembuat/pencipta konten pada media daring seperti influencer (pemengaruh) maupun selebgram.

Untuk diketahui, otoritas fiskal telah menerbitkan aturan baru insentif PPh final UMKM sebesar 0,5% pada Peraturan Pemerintah (PP) No.20/2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Insentif pajak final setengah persen kini hanya bisa dinikmati oleh wajib pajak orang pribadi (WP OP), maupun WP badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang dan koperasi. Namun, persyaratan omzetnya masih sama yakni penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

"Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan: a. Wajib Pajak orang pribadi; dan b. Wajib Pajak badan berbentuk perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang dan koperasi," bunyi pasal 57 ayat (1) PP No.20/2026, Selasa (2/6/2026).

PP baru ini juga menambah sejumlah jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pekerjaan bebas. Hal ini diatur lebih lanjut pada pasal sebelumnya yakni pasal 56 ayat (4).

Pada butir pasal tersebut, Purbaya menambahkan jasa pekerjaan bebas seperti pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer atau pemengaruh, selebgram, bloger, vloger, dan sejenis lainnya) dan seniman lainnya, pada pasal 56 ayat (4) huruf b.

Sebelumnya, pada PP No.55/2022, pasal 56 ayat (4) huruf b hanya mengatur pengecualian insentif PPh UMKM ini kepada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari.

Tidak hanya itu, kata 'tenaga ahli sejenis lainnya' juga ditambahkan pada pasal 56 ayat (4) huruf a. untuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris.

Kemudian, ada penambahan 'profesi sejenis lainnya' pada huruf d. yang sebelumnya hanya mencakup penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, serta huruf e. yang sebelumnya hanya mencakup pengarang, peneliti, dan penerjemah.

Adapun pada huruf h., Purbaya menambahkan orang yang menemukan pelanggan yang setara dengan jasa perantara turut dikecualikan dari insentif PPh 0,5%.

Peraturan ini ditetapkan pada 22 April 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada tanggal yang sama.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian bunyi PP tersebut.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada penetapan pajak baru di 2027. Kebijakan fiskal tahun depan tetap difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Engggak ada, belum ada sekarang," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Purbaya menjelaskan, asumsi pertumbuhan ekonomi 6,5 persen yang tercantum dalam kerangka kebijakan pemerintah belum memasukkan rencana kenaikan maupun penambahan jenis pajak baru.

Menurutnya, pemerintah akan mempertimbangkan langkah fiskal secara selektif apabila kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dinilai sudah cukup kuat.

"Kita akan lihat secara selektif. Itu asumsi itu belum ada kenaikan pajak baru, tapi kalau nanti udah cukup sehat ekonomi masyarakat, ya kita akan pikirkan ini secara bertahap," ujar Purbaya.

Dia menegaskan, setiap kebijakan perpajakan akan dirancang dengan hati-hati agar tidak mengganggu konsumsi rumah tangga maupun momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jadi kita akan menerapkan pajak yang bisa mengganggu daya beli masyarakat dan mengganggu arah ekonomi," katanya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan memindahkan tempat pendaftaran dan pelaporan usaha sejumlah wajib pajak (WP) orang pribadi dan badan besar ke kantor WP besar alias Large Tax Office (LTO).

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-0004/PDH-CHT/PK/2026 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak, Orang Pribadi dan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam pertimbangannya, Dirjen Pajak menilai perlu evaluasi, yaitu penataan kembali terhadap WP, orang pribadi dan badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di lingkungan DJP.

"Menetapkan tempat terdaftar dan tempat pelaporan usaha Wajib Pajak, orang pribadi, dan Badan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini," demikian bunyi diktum kesatu Keputusan Dirjen Pajak itu, dikutip Kamis (7/5/2026).

Diktum kedua ini mengatur bahwa pendaftaran dan pelaporan usaha bagi WP, orang pribadi, dan Badan ditetapkan sejak 1 Juli 2026. Artinya, peraturan baru ini akan berlaku dalam periode dua bulan ke depan.

"Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," bunyi diktum ketiga.

Adapun aturan ini merupakan produk hukum yang ditujukan bagi lingkungan internal DJP, baik pejabat eselon II DJP, kepala kantor wilayah terkait, kepala pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan, kepala kantor pelayanan pajak terkait, serta kepala kantor layanan informasi dan pengaduan Direktorat Jenderal Pajak.

Dilansir dari situs resmi DJP, KPP WP Besar atau dikenal sebagai KPP LTO merupakan instansi vertikal di bawah Kanwil DJP WP Besar. Ada empat buah KPP LTO yang berlokasi di Jakarta, yakni KPP WP Besar Satu, KPP WP Besar Dua, KPP WP Besar Tiga serta KPP WP Besar Empat.

Bisnis telah mencoba meminta konfirmasi dari Direktur Peraturan Perpajakan Rosmauli serta Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Inge Diana Rismawanti mengenai Kepdirjen baru ini. Namun, belum ada respons yang diberikan sampai dengan berita ini ditayangkan.

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut resmi memberlakukan kebijakan baru untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) khususnya kendaraan bekas yang selama ini kerap terkendala persyaratan identitas pemilik lama.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Sutan Tolang Lubis mengatakan Pemprov Sumut menghapuskan persyaratan yang meminta pemilik baru kendaraan untuk menyertakan KTP pemilik lama saat hendak membayar PKB. Kebijakan ini mulai berlaku sejak Kamis (30/4/2026).

"Sehingga saat ini masyarakat atau wajib pajak bisa membayar PKB tanpa harus menunjukkan KTP pemilik yang namanya sama dengan STNK," ujar Sutan, Kamis.

Adapun penyerahan hak milik kendaraan bermotor dapat terjadi melalui berbagai proses seperti jual beli, hibah, warisan, atau tukar-menukar.

Penyertaan KTP pemilik lama dalam prosedur pembayaran PKB kendaraan bekas disebut Sutan menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat yang taat pajak. Hal ini tentu akan menekan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Melalui kebijakan baru ini, lanjutnya, pemilik anyar hanya perlu menunjukkan KTP asli beserta fotocopy dan melampirkan STNK asli.

Persyaratan lainnya yakni pemilik baru wajib menandatangani surat pernyataan kepemilikan yang sekaligus sebagai permohonan pemblokiran dengan kewajiban melakukan balik nama pada tahun 2027.

Sutan berharap kebijakan ini semakin memudahkan dan meningkatkan kesadaran/kepatuhan masyarakat dalam membayarkan PKB tahunan.

"Semoga wajib pajak antusias datang ke seluruh Samsat di Sumut, khususnya bagi pemilik kendaraan yang data di STNK-nya masih atas nama pemilik sebelumnya," harapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan aturan baru mengenai restitusi dipercepat dan mencabut seluruh ketentuan terkait yang ada sebelumnya. Beleid ini sudah berlaku sejak 1 Mei 2026.

Aturan baru yang memperketat hampir seluruh aturan pengajuan restitusi dipercepat ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Beleid yang diundangkan pada 30 April 2026 tersebut mencabut seluruh aturan sebelumnya yaitu PMK No.39/PMK.03/2018 sampai dengan PMK No.119/2024, sehingga dinyatakan tidak berlaku.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2026," demikian dikutip Bisnis, Sabtu (2/5/2026).

Ruang lingkup PMK baru ini tetap berlaku untuk para Wajib Pajak (WP) dengan tiga kategori sebagaimana aturan sebelumnya, yaitu WP dengan kriteria tertentu, WP yang memenuhi persyaratan tertentu, atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) nantinya dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) atas tiga kategori WP maupun PKP itu, apabila seluruh syaratnya dipenuhi, atau sebaliknya.

Kesamaan secara umum pada tiga kategori itu adalah penambahan syarat ihwal keterlambatan penyampaian SPT, kepemilikan utang pajak, tidak pernah melakukan pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak, serta tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan (bukper).

Otoritas fiskal melalui PMK tersebut juga memperketat penelitian terhadap kewajiban formal, surat pemberitahuan, maupun pajak masukan yang dikreditkan.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto memastikan bahwa aturan baru mengenai restitusi dipercepat ini bukan membatasi hak WP. Aturan baru ini ditujukan untuk menata ulang mekanisme yang direlaksasi pada 2020 lalu.

Saat itu, sebagaimana diketahui, dunia usaha mengalami kesulitan karena krisis pandemi Covid-19.

"Jadi kriteria wajib pajak risiko rendah, kriteria wajib pajak tertentu yang bisa diberikan pengembalian pendahuluan, dan kriteria wajib pajak patuh, itu kami regulasi ulang," terang Bimo kepada wartawan di KPP Madya Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Menurut Bimo, pihaknya menemukan banyak WP yang memanfaatkan restitusi dipercepat namun ternyata tidak seharusnya menerima relaksasi tersebut. Bahkan, ada beberapa yang dilakukan bukti permulaan hingga penyidikan.

"Jadi memang ada moral hazard di situ. Maka wajar saja ketika kami mereview aturan yang sudah lima tahun tersebut. Jadi tidak akan mengurangi hak, hanya memang kalau masuk tidak masuk ke kriteria yang kami akan periksa. Itu proses yang biasa, seperti SPT lebih bayar," terangnya.

WAJIB PAJAK KRITERIA TERTENTU

Kemenkeu menambahkan sederet klausul aturan yang memperketat syarat bagi WP Kriteria Tertentu untuk bisa memeroleh SKPPKP dari DJP. Pada pasal 3 ayat (2), kriteria untuk WP Kriteria Tertentu tidak berubah.

Yaitu, tepat waktu dalam menyampaikan SPT; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak yang telah memeroleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut; dan tidak pernah dipidana terkait dengan perpajakan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir.

Akan tetapi, pada pasal 3 ayat (4), fiskus menambahkan persyaratan mengenai klausul tidak mempunyai tunggakan pajak bagi WP Kriteria Tertentu yang ingin mengajukan restitusi dipercepat.

Apabila mengacu pada PMK No.39/2018 sebelumnya, tidak mempunyai tunggakan pajak artinya tidak memiliki utang pajak yang melewati batas akhir pelunasan sebelum penetapan sebagai WP Kriteria Tertentu. Akan tetapi, terdapat pengecualian terhadap tunggakan pajak yang pembayarannya telah memperoleh izin penundaan atau pengangsuran.

Pada PMK terbaru, artinya turut diperluas juga ke tunggakan pajak yang sudah melewati daluwarsa penagihan.

Beleid terbaru itu juga menambahkan pada pasal 3 ayat (4) huruf b arti prasyarat tidak memiliki tunggakan pajak. WP yang ingin mengajukan restitusi dipercepat diwajibkan juga tidak pernah melakukan pembayaran melewati batas akhir pelunasan utang pajak untuk semua jenis pajak.

Termasuk tidak pernah melakukan pembayaran melewati batas akhir pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak yang telah memperoleh persetujuan dalam lima tahun terakhir.

Di sisi lain, syarat terkait dengan laporan keuangan bagi pemohon restitusi dipercepat untuk WP Kriteria Tertentu turut ditambah. Awalnya, pada PMK No.39/2018, otoritas fiskal hanya mewajibkan laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) serta wajib disampaikan selama tiga tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum penetapan sebagai WP Kriteria Tertentu.

Kini syarat itu diperluas. Lapkeu harus memeroleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP (unqualified opinion) selama tiga tahun berturut-turut dan tidak termasuk WTP dengan paragraf penjelas (modified unqualified opinion).

Beberapa syarat lain yaitu bukan merupakan laporan keuangan yang disajikan ulang, hingga tidak dilakukan koreksi atas laba/rugi fiskal lebih dari 5% berdasarkan hasil pemeriksaan tiga tahun pajak terakhir.

Kemenkeu juga mengubah dan menambahkan kondisi di mana DJP bisa mencabut keputusan penetapan WP Kriteria Tertentu. Tambahannya meliputi keterlambatan penyampaian SPT yang melewati batas waktu penyampaian SPT masa berikutnya, memiliki utang pajak yang pada saat jatuh tempo belum dilunasi, serta terlambat melakukan pembayaran penundaan atau angsuran utang pajak yang telah memeroleh persetujuan.

Di sisi lain, penelitian kewajiban formal oleh DJP terhadap permohonan restitusi dipercepat juga menjadi lebih ketat. Dari enam poin aturan yang tertuang pada PMK No.119/2024, terdapat penambahan menjadi 10 poin aturan di PMK teranyar.

Salah satunya yakni terkait dengan proses hukum. Pada aturan sebelumnya, penelitian kewajiban formal mencakup WP tidak pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyidikan bidang perpajakan.

Kini, WP juga harus dipastikan tidak sedang diperiksa atas masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang diajukan restitusi dipercepat.

Setelah penelitian kewajiban formal, DJP juga menindaklanjuti dengan penelitian Surat Pemberitahuan. Otoritas memerinci lebih lanjut secara khusus kaitannya dengan UU PPN, meliputi ekspor barang kena pajak (BKP) berwujud; penyerahan BKP dan/atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN; penyerahan BKP dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang PPN-nya tidak dipungut; ekspor BKP tidak berwujud; dan/atau ekspor jasa kena pajak.

Pasal 6 ayat (10) PMK No.28/2026 juga menambahkan tujuan penelitian terhadap pajak masukan yang dikreditkan oleh WP dengan Kriteria Tertentu. Tujuan baru yang dimuat oleh otoritas fiskal adalah guna memastikan pajak masukan yang dikreditkan tercantum dalam dokumen pemberitahuan impor barang serta surat penetapan pembayaran bea masuk dan cukai.

Lanjut Halaman 2...

WAJIB PAJAK PERSYARATAN TERTENTU

Untuk WP yang memenuhi Persyaratan Tertentu, Kemenkeu pada pasal 9 ayat (2) memerinci lebih lanjut definisi WP tersebut utamanya bagi WP Badan dan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Perincian ini menyasar terhadap jumlah peredaran usaha WP Badan maupun jumlah penyerahan PKP.

Untuk WP Badan, diatur bahwa WP yang memenuhi Persyaratan Tertentu adalah mereka yang menyampaikan SPT PPh lebih bayar dengan jumlah peredaran usaha di atas Rp0 sampai dengan Rp50 miliar. Jumlah lebih bayar atau restitusinya dibatasi paling banyak Rp1 miliar.

Sementara itu, PKP yang merupakan WP dengan Persyaratan Tertentu adalah mereka yang menyampaikan SPT PPN lebih bayar dengan jumlah penyerahan di atas Rp0 sampai Rp4,2 miliar, serta jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar.

Sebelumnya, pada PMK No.209/2021, diatur bahwa jumlah lebih bayar yang bisa diajukan restitusi oleh PKP ini bisa mencapai paling banyak Rp5 miliar.

Khusus PKP yang merupakan WP dengan Persyaratan Tertentu, ini tidak berlaku bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan/atau jasa kena pajak dan/atau ekspor BKP dalam pasal 9 ayat (2a) UU PPN dan menyampaikan SPT masa pajak PPN lebih bayar dengan jumlah lebih bayar tidak melebihi batasan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar bagi WP yang memenuhi persyaratan tertentu.

Sebagaimana dengan WP Kriteria Tertentu, otoritas pajak juga dalam PMK terbaru menambah cakupan yang sama untuk mekanisme penelitian surat pemberitahuan dan pajak masukan.

PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

PMK terbaru mengenai restitusi dipercepat ini juga menghilangkan satu klausul kriteria PKP berisiko rendah sebagaimana diatur pada PMK No.119/2024. Di PMK terbaru, kriteria PKP Berisiko Rendah tidak lagi mencakup 'PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d' sebagaimana pada PMK No.39/2018 sampai dengan PMK No.119/2024.

Persyaratan tertentu dimaksud adalah PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar. Sebab, pada Bab WP dengan Persyaratan Tertentu sebelumnya, syarat PKP yang bisa mengajukan restitusi dipercepat sudah lebih diperinci yaitu yang memiliki SPT PPN lebih bayar dengan jumlah penyerahan di atas Rp0 sampai Rp4,2 miliar, serta jumlah lebih bayar paling banyak Rp1 miliar.

Kemenkeu menambahkan satu klausul yang dapat mecabut keputusan penetapan PKP Berisiko Rendah, yaitu apabila PKP terlambat menyampaikan SPT masa pajak PPN dalam 12 bulan terakhir.

Pada regulasi sebelumnya, pencabutan hanya bisa dilakukan dalam hal adanya pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka dan/atau penyidikan perpajakan kepada PKP Berisiko Rendah; dipidana terkait dengan perpajakan berdasarkan kekuatan hukum tetapi; serta tidak

PMK baru juga menambah cakupan penelitian oleh DJP terhadap kewajiban formal maupun pajak masukan yang dikreditkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum akan menambah jenis pajak baru maupun menaikkan tarif pajak dalam waktu dekat.

Di tengah tekanan ekonomi global, pemerintah memilih menjaga daya beli dan mendorong pertumbuhan melalui penguatan investasi serta perbaikan iklim usaha.

Purbaya menegaskan kebijakan fiskal saat ini tidak diarahkan untuk menambah beban masyarakat, melainkan memperkuat penerimaan melalui peningkatan kepatuhan pajak dan penutupan kebocoran.

“Fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepatuhan dan menutup kebocoran pajak, bukan menaikkan tarif,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi pada Rabu (29/4/2026).

Menurut Purbaya, posisi itu konsisten dengan sikap pemerintah sejak awal bahwa kenaikan pajak tidak akan dilakukan sebelum ekonomi cukup kuat, termasuk ketika pertumbuhan mendekati 6 persen.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, Purbaya mengatakan Indonesia justru harus memperkuat mesin pertumbuhan domestik.

Mantan bos LPS ini menilai tekanan eksternal selalu hadir dari waktu ke waktu, namun dapat dimitigasi melalui konsumsi rumah tangga, investasi, dan koordinasi kebijakan.

“Belanja masyarakat adalah mesin terbesar pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Purbaya.

Karena itu, pemerintah, kata Purbaya, berupaya menjaga konsumsi tetap kuat sambil mendorong investasi swasta agar menjadi penopang pertumbuhan.

Lebih jauh Purbaya menegaskan bahwa ekonomi Indonesia selama ini bertumpu pada tiga pilar utama, yakni konsumsi, investasi, dan perdagangan.

Ketiganya, menurut dia, harus dijaga agar tetap tumbuh di tengah gejolak global.

“Realitanya, ekonomi Indonesia ditopang konsumsi, investasi serta perdagangan. Maka dari itu, kami akan terus jaga sektor swasta agar terus tumbuh, salah satunya dengan satgas P2SP atau debottlenecking,” ujarnya.

Ia menjelaskan satgas debottlenecking disiapkan untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan usaha dan investasi, mulai dari persoalan perizinan hingga kendala di lapangan yang menahan ekspansi bisnis.

Dalam paparannya, Purbaya juga menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai bagian dari strategi menjaga pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, sinergi dengan aparat penegak hukum penting agar investasi, termasuk di daerah, tidak terganggu oleh hambatan non-ekonomi.

“Jadi kalau ada hambatan dalam bisnis atau investasi, bisa langsung laporkan dan akan segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum,” tegas Purbaya Yudhi Sadewa.

Alih-alih mengandalkan penambahan pungutan, pemerintah, kata dia, memilih memperkuat fondasi ekonomi melalui reformasi penerimaan, penyelesaian hambatan usaha, dan menjaga ruang pertumbuhan sektor swasta tetap terbuka.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan layak untuk disimak pada Kamis ini, mulai dari Luhut lapor hasil simulasi ke Prabowo, ekonomi stabil 3 bulan ke depan hingga Purbaya sebut tidak ada pajak baru sebelum ekonomi membaik.

Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠Luhut lapor hasil simulasi ke Prabowo, ekonomi stabil 3 bulan ke depan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa hasil simulasi ekonomi menunjukkan perekonomian nasional diproyeksikan tetap stabil dalam tiga bulan ke depan. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Pemerintah kaji penambahan kuota PBI JKN hingga 120 juta jiwa

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan pemerintah sedang mengkaji penambahan alokasi kuota peserta BPJS Kesehatan segmentasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) hingga menjangkau 120 juta jiwa. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠Menteri PPPA: UU PPRT sah, keluarga harus lapor RT jika pekerjakan PRT

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan bahwa individu atau keluarga yang memperkerjakan pekerja rumah tangga (PRT) diwajibkan untuk melapor kepada RT/RW setempat. Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Gibran tanggapi peran JK jadikan Jokowi Presiden: Pak JK idola saya

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memandang Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla adalah idolanya, saat menanggapi pernyataan Jusuf Kalla beberapa hari lalu terkait perannya menjadikan Joko Widodo sebagai Presiden Ke-7 RI.

‎Gibran mengaku JK memang sudah sangat berpengalaman, terutama di bidang politik dan memiliki kontribusi besar di daerah konflik. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Purbaya sebut tidak akan menerapkan pajak baru sebelum ekonomi membaik

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menerapkan skema pajak baru sebelum kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat menunjukkan perbaikan signifikan.

Ia menyebut, pemulihan daya beli menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan perlu tidaknya kebijakan pajak baru. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum akan membuka ruang bagi kebijakan pajak baru selama pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat belum menunjukkan penguatan yang meyakinkan.

Menurut Menkeu Purbaya, kondisi konsumsi domestik masih menjadi faktor utama yang diperhatikan sebelum pemerintah mempertimbangkan langkah fiskal tambahan, termasuk menaikkan tarif pajak yang sudah ada.

“Komitmennya tetap sama. Selama belum ada perbaikan signifikan pada daya beli dan ekonomi, tidak ada pajak baru maupun kenaikan tarif pajak,” ujar Menkeu Purbaya dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, pemerintah menggunakan sejumlah indikator untuk mengukur momentum pemulihan, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga tingkat kepercayaan konsumen.

Terkait target pertumbuhan ekonomi 6 persen yang kerap disebut sebagai ambang ideal, Menkeu Purbaya mengatakan angka tersebut bukan patokan kaku. Menurutnya, pertumbuhan yang mendekati level itu sudah dapat menjadi sinyal bahwa aktivitas ekonomi bergerak ke arah yang lebih sehat.

Bagi pemerintah, kata dia, yang terpenting adalah memastikan kebijakan fiskal apa pun tidak mengganggu stabilitas ekonomi yang sedang dibangun.

Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu berbagai potensi pajak baru, termasuk wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jalan tol.

Soal isu tersebut, Menkeu Purbaya menegaskan belum ada keputusan final. Pemerintah, kata dia, masih akan mengkaji usulan itu melalui analisis Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Ia juga menyoroti munculnya berbagai spekulasi mengenai penambahan pajak di sejumlah sektor, yang menurutnya belum seluruhnya didasarkan pada kajian resmi pemerintah.

Di sisi lain, kinerja penerimaan negara menunjukkan tren positif. Hingga 31 Maret 2026, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp394,8 triliun, tumbuh 20,7 persen dibandingkan periode
yang sama tahun lalu.

Meski demikian, Menkeu Purbaya memberi sinyal peningkatan penerimaan belum otomatis menjadi alasan untuk menambah beban pajak baru, terutama saat daya beli masyarakat masih menjadi perhatian.

Adapun wacana PPN jalan tol sebelumnya masuk dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2025–2029 sebagai salah satu opsi memperluas basis penerimaan negara. Namun, pemerintah menegaskan opsi tersebut masih berada dalam tahap evaluasi.

Sikap Menkeu Purbaya ini sekaligus memberi pesan pemerintah untuk sementara lebih mengutamakan menjaga momentum pemulihan ekonomi ketimbang mengejar penerimaan lewat instrumen pajak baru

(SAW)

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah tidak akan menerapkan pajak baru sebelum kondisi ekonomi Indonesia benar-benar pulih.

Penegasan ini termasuk merespons isu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa jalan tol yang belakangan mencuat.

“Saya belum baca. Paling enggak pada waktu dia ngomongkan, dia belum memberitahu saya,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menekankan, setiap kebijakan fiskal yang berdampak luas wajib melalui kajian mendalam oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Dia memastikan pemerintah tidak akan mengambil keputusan tanpa didukung analisis data yang komprehensif.

“Saya minta nanti Badan Kebijakan Fiskal menganalisis sebelum ada pajak baru dikenakan,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya memastikan fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Selama indikator ekonomi belum menunjukkan perbaikan signifikan, rencana penambahan beban pajak akan ditunda.

“Sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada,” tutur dia.

Pemerintah, lanjut Purbaya, akan terus memantau berbagai indikator, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga survei kepercayaan konsumen, guna memastikan kebijakan fiskal tidak menghambat aktivitas ekonomi.

“Kita lihat macam-macam. Ada pertumbuhan ekonomi, ada survei kelayakan konsumen, ada pembelian segala macam. Tapi kita pastikan itu tidak mengganggu arah ekonomi kalau dijalankan pun,” katanya.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Direktur Jenderal Bimo Wijayanto memastikan bahwa wacana PPN tol masih berada pada tahap perencanaan jangka panjang dan belum menjadi regulasi yang mengikat.

Di sisi lain, pengamat ekonomi Bhima Yudhistira mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengkaji kebijakan tersebut. Menurutnya, penerapan PPN pada jalan tol berpotensi memicu efek berantai terhadap inflasi melalui kenaikan biaya logistik.

(DESI ANGRIANI)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wacana pengenaan PPN pada jalan tol mencuat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah belum akan menambah pajak baru dalam waktu dekat.

Purbaya mengaku belum mengetahui detail rencana tersebut. Ia menyebut belum menerima laporan resmi terkait wacana PPN tol.

Ia menegaskan, setiap kebijakan pajak harus melalui kajian mendalam sebelum diterapkan. Pemerintah tidak ingin mengambil langkah fiskal tanpa analisis yang matang.

“Saya minta nanti Badan Kebijakan Fiskal menganalisis sebelum ada pajak baru dikenakan,” kata Purbaya, Rabu (22/4/2026).

Purbaya juga menekankan, pemerintah masih berkomitmen menahan penambahan pajak baru maupun kenaikan tarif. Kebijakan tersebut bergantung pada kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

“Sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada,” kata Purbaya.

Menurut dia, pemerintah akan mempertimbangkan berbagai indikator sebelum mengambil keputusan. Mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga pola konsumsi masyarakat.

“Kita lihat kan macam-macam. Ada pertumbuhan ekonomi, ada survei kelayakan konsumen, ada pembelian segala macam. Tapi kita pastikan itu tidak mengganggu arah ekonomi kalau dijalankan pun,” kata Purbaya.

IDXChannel - Singapura berencana menerapkan pajak bahan bakar hijau atau sustainable aviation fuel (SAF) levy bagi setiap penumpang pesawat yang berangkat dari wilayahnya mulai 2026.

Kebijakan ini diumumkan oleh Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS) sebagai langkah untuk mengurangi emisi sektor penerbangan.

Namun penarikan biaya sudah berlaku lebih awal, yakni untuk semua tiket dan layanan penerbangan yang dijual per 1 April 2026 termasuk tiket penumpang, pengiriman kargo, hingga penerbangan bisnis.

Biaya SAF ini nantinya mengikuti dua faktor yaitu jarak perjalanan dan kelas kabin yang dipilih penumpang. Selain itu CAAS juga membagi dunia dalam empat kelompok jarak:

Kelompok 1: Asia Tenggara
Kelompok 2: Asia Timur Laut, Asia Selatan, Australia, Papua Nugini
Kelompok 3: Afrika, Asia Tengah & Barat, Eropa, Timur Tengah, Kepulauan Pasifik, Selandia Baru
Kelompok 4: Amerika

Contohnya untuk penumpang ekonomi:

1 dolar Singapura untuk penerbangan ke Bangkok
2,80 dolar Singapura ke Tokyo
6,40 dolar Singapura ke London
10,40 dolar Singapura ke New York

Seluruh maskapai diwajibkan menampilkan biaya ini sebagai line item terpisah pada tiket pesawat. Perlu dicatat bahwa biaya tambahan ini tidak dikenakan kepada penumpang yang hanya transit di Singapura.

Langkah Singapura ini menjadi wujud dari target International Civil Aviation Organization (ICAO) yang menargetkan emisi nol bersih pada 2050 untuk penerbangan internasional. Pemerintah Singapura menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk mencapai target tersebut dengan cara bertahap.

Direktur Jenderal CAAS, Han Kok Juan menilai, mekanisme ini memastikan bahwa seluruh pengguna layanan penerbangan ikut berperan dalam upaya keberlanjutan. Namun tetap dalam batas biaya yang dianggap terjangkau bagi industri, pelaku bisnis, dan publik.

“Kita harus mulai dari suatu titik, kami melakukannya dengan cara yang terukur, memberi waktu bagi industri dan masyarakat untuk menyesuaikan diri," ujarnya.

Kabar ini muncul di tengah diskusi internasional pada KTT Iklim COP30. Pemerintah Prancis, Spanyol, dan Kenya mendorong agar penumpang premium mendapat perhatian khusus agar dana yang terkumpul bisa dialokasikan untuk investasi berkelanjutan.

(DESI ANGRIANI)