Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah ke 5.820,79 pada Senin (29/6/2026). Penurunan indeks komposit dipengaruhi koreksi sejumlah big caps, antara lain TPIA, BREN, hingga BBCA.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup melemah sebesar 1,28% atau 75,34 poin menuju 5.820,79. Indeks komposit hari ini dibuka pada level 5.932,02 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di 5.942,77.

Tercatat, sebanyak 214 saham menguat, 449 saham turun, dan 149 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar mencapai Rp10.205,34 triliun.

Dari jajaran big caps, kenaikan dicatatkan oleh saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) sebesar 2,31% ke Rp1.770 dan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) tumbuh 1,23% menjadi Rp825 per saham.

Sebaliknya, saham PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) terkoreksi 4,74% ke Rp1.710 per saham saham dan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) turut membukukan penurunan sebesar 4,48% ke Rp3.200.

Saham PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) juga melemah 4,38%, disusul saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) minus 4,05%, dan saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) melemah 2,82%.

Indeks komposit atau IHSG memang membuka perdagangan awal pekan dengan performa kurang memuaskan setelah parkir di zona merah pada akhir sesi I hari ini.

Data BEI menunjukkan, IHSG ditutup melemah sebesar 0,97% atau kehilangan 57,14 poin menuju ke level 5.839,41 pada penghujung paruh pertama perdagangan.

Tim Riset Mirae Asset Sekuritas Indonesia mengungkapkan bahwa pergerakan indeks komposit tertekan oleh aksi lego saham yang melanda sejumlah emiten berkapitalisasi pasar besar atau big caps.

Penurunan utamanya dikawal oleh koreksi pada saham-saham perbankan kakap seperti BBCA yang turun 2,4% dan Bank Mandiri terkoreksi 1,0% pada sesi pertama.

Pelemahan tersebut juga tecermin dari performa indeks sektoral. Mirae mencatat bahwa sektor finansial (IDX Finance) serta sektor infrastruktur (IDX Infrastructure) membukukan koreksi paling dalam sepanjang sesi pertama.

Dari seluruh sektor yang melantai di bursa, hanya sektor kesehatan (IDX Health) yang mampu bertahan dan bergerak menghijau di tengah tekanan jual pasar.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten distribusi PT Wicaksana Overseas International Tbk. (WICO) menargetkan pertumbuhan kinerja pada 2026 dengan menjadikan segmen healthcare sebagai kontributor utama pendapatan.

Direktur WICO Andika Laksmana Putra mengatakan perseroan akan memfokuskan pengembangan bisnis pada sektor kesehatan yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan lebih baik dan sejalan dengan strategi jangka panjang perusahaan.

“Untuk tahun 2026, kami memfokuskan diri pada pertumbuhan yang lebih berkualitas dengan menempatkan segmen healthcare sebagai kontributor utama pendapatan perseroan,” ujar Andika, Kamis (25/6/2026).

Langkah tersebut ditempuh setelah WICO memutuskan menghentikan kegiatan usaha pada lini consumer goods yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan kinerja dan belum menunjukkan prospek pemulihan yang memadai.

Menurut manajemen, penghentian bisnis consumer goods merupakan bagian dari penataan ulang portofolio usaha guna meningkatkan kualitas pertumbuhan dan profitabilitas. P

erseroan kini mengarahkan sumber daya untuk memperkuat bisnis distribusi produk kesehatan, termasuk menambah klien baru dan memperluas jaringan subdistributor.

Selain itu, WICO juga membuka peluang pengembangan produk dengan merek sendiri sebagai salah satu strategi jangka panjang. Namun, implementasinya akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesiapan operasional, aspek regulasi, serta peluang pasar yang tersedia.

“Kami tetap melihat pengembangan produk dengan merek sendiri sebagai opsi strategis ke depan. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesiapan operasional, regulasi, serta peluang pasar,” kata Andika.

Meski demikian, pada 2026 kontribusi penjualan perseroan masih akan didominasi oleh produk-produk yang berasal dari principal atau pemilik merek yang telah bekerja sama dengan WICO.

Transformasi bisnis tersebut dilakukan di tengah fase konsolidasi yang masih dijalani perseroan sepanjang 2025. WICO membukukan penjualan bersih sebesar Rp584,93 miliar, turun 55,53% dibandingkan tahun sebelumnya Rp1,31 triliun akibat rasionalisasi portofolio usaha dan penyesuaian model distribusi yang lebih selektif.

Kendati demikian, perseroan mencatat perbaikan dari sisi profitabilitas. Rugi bersih berhasil ditekan menjadi Rp66,38 miliar pada 2025 dari Rp160,47 miliar pada tahun sebelumnya.

Andika menilai penurunan rugi bersih tersebut mencerminkan efektivitas langkah efisiensi yang dijalankan perusahaan, terutama melalui pengendalian biaya operasional dan optimalisasi struktur beban.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi akal imitasi (AI) di sektor layanan kesehatan masih memerlukan jalan tengah. Adopsi teknologi ini dibutuhkan guna menunjang layanan dan mengikis kesenjangan fasilitas kesehatan di Tanah Air, tetapi juga menuntut tata kelola yang ketat agar tak menimbulkan risiko baru terhadap keterlibatan pekerja medis, keselamatan pasien, hingga keamanan data.

Urgensi untuk merumuskan regulasi implementasi AI di sektor kesehatan dinilai semakin penting di tengah percepatan digitalisasi sektor kesehatan nasional. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes), telah menjalankan upaya transformasi digital melalui platform Satusehat.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes Eko Sulistijo menyampaikan bahwa tantangan terbesar layanan kesehatan Indonesia masih berkaitan dengan keterbatasan akses dan distribusi sumber daya manusia kesehatan.

Menurutnya, jutaan masyarakat Indonesia masih belum terlayani secara optimal karena sebaran kondisi geografis. Di saat yang sama, tenaga kesehatan menghadapi tekanan yang semakin berat akibat beban administratif.

“Dalam studi global, tidak hanya di Indonesia, satu di antara tiga tenaga kesehatan mengalami burnout. Sayangnya bukan karena melayani pasien, tetapi karena hampir 20%-30% waktunya habis untuk kegiatan administrasi,” kata Eko dalam diskusi yang diselenggarakan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Lebih lanjut, menurut Eko, kondisi ini diperparah oleh sistem informasi kesehatan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Indonesia disebutnya memiliki lebih dari 10.300 puskesmas, sekitar 3.000 rumah sakit, dan lebih dari 16.000 klinik yang menggunakan berbagai sistem berbeda.

Akibatnya, duplikasi penginputan data masih kerap terjadi dan menjadi salah satu sumber beban kerja tambahan bagi tenaga kesehatan di lapangan. Untuk itu, Kemenkes mendorong integrasi data melalui platform Satusehat yang telah dimulai beberapa tahun lalu.

Eko menjelaskan hampir seluruh fasilitas layanan kesehatan telah terhubung dengan sistem tersebut, dan pemerintah menargetkan integrasi dapat mencapai 100% pada tahun ini. Upaya ini dinilai menjadi fondasi penting bagi pemanfaatan AI, terutama dalam pengelolaan data kesehatan nasional.

Dia menyampaikan bahwa data yang terkumpul nantinya tidak hanya mencakup rekam medis pasien, tetapi juga informasi mengenai tenaga kesehatan, fasilitas layanan kesehatan, hingga proses pelayanan yang diberikan. Hal ini juga mencakup penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Ke depan, semua data pasien itu akan menjadi satubig datayang bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk klaim JKN, tetapi juga untuk kepentingan para tenaga medis,” tuturnya.

Terkait ini, Eko mengakui bahwa penggunaan AI memerlukan kepastian keamanan. Oleh karenanya, Kemenkes turut mendorong kerja sama dengan lembaga otorisasi siber seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain terkait data, dia menyebut pemanfaatan AI sejauh ini didorong terutama pada layanan primer, dalam hal ini Puskesmas. Fasilitas kesehatan tingkat pertama ini dinilai masih menghadapi keterbatasan alat kesehatan maupun tenaga medis yang mampu mengoperasikan perangkat diagnostik, seperti ultrasonografi (USG) hingga X-Ray.

“Penyediaan alat kesehatan yang idealnya diimbangi dengan penyediaan SDM nakesnya, untuk sementara itu kitabridgingdengan menggunakan AI,” ujarnya.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa adopsi AI dalam layanan kesehatan maupun pendukung layanan kesehatan tidak dapat menggantikan peran dokter dan tenaga medis. Menurutnya, Kemenkes telah membentuk Komite AI yang melibatkan akademisi, dokter, regulator, dan praktisi teknologi untuk menyusun arah kebijakan pemanfaatan AI di sektor ini.

“AI fungsinya akansupporting, dan menjadienablerjuga untuk beberapa kondisi. Mudah-mudahan inisiasi ini akan membantu kami sebagai regulator untuk bisa meningkatkan kesetaraan layanan kesehatan di seluruh lini,” tuturnya.

Sudut pandang optimistis juga datang dari kalangan dunia usaha. Doddy Darmawan selaku Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang berfokus pada bidang kesehatan digital menilai AI seharusnya dipandang sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang, bukan instrumen penghematan tenaga kerja dalam jangka pendek.

Menurutnya, banyak perusahaan masih keliru mengukur keberhasilan implementasi AI hanya dari dampaknya terhadap laba dalam waktu singkat.

“Ketika kita investasi AI, hasilnya tidak akan langsung terlihat hari ini atau bulan depan. AI bukan penghematan instan, tetapi investasi jangka panjang agar perusahaan bisa tumbuh lebih besar,” kata Doddy dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, dia menilai hubungan antara AI dan tenaga kerja semestinya bersifat saling melengkapi. Perusahaan yang ingin berkembang dinilai harus terus berinvestasi pada teknologi sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya.

Apabila diskursus terhadap AI mulai mengarah kepada penggantian terhadap tenaga kerja, Doddy memandang bahwa hal tersebut justru menjadi pertanda kemunduran bisnis. Dia pun mendorong agar kalangan pengusaha mempertimbangkan investasi jangka panjang dalam menyikapi perkembangan ini.

“AI harus manusia akan berjalan bersama, bekerja bersama untuk saling melengkapi, bukan saling menggantikan,” katanya.

Kendati demikian, optimisme terhadap AI disinyalir tidak menghapus berbagai risiko yang menyertainya. Pembahasan regulasi secara komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dinilai mendesak.

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dari unsur pekerja, Afif Johan mengingatkan bahwa implementasi AI semestinya tak hanya dilakukan atas nama adopsi teknologi. Menurutnya, setiap inovasi di setor kesehatan harus selalu berpusat pada manusia, menjaga keadilan layanan, serta mendukung keberlanjutan finansial program JKN.

Dia memaparkan bahwa sejauh ini, BPJS Kesehatan sendiri telah memanfaatkan AI melalui berbagai inisiatif seperti Siska JKN, Smart Claim, hingga analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan dan deteksi fraud. Kendati demikian, dia menilai penggunaan AI dalam sektor kesehatan tetap membutuhkan pengawasan yang ketat.

Afif lantas menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi peserta JKN, transparansi penggunaan algoritma, serta mekanisme audit independen untuk mencegah bias dalam sistem AI.

“AI harus diposisikan sebagai pendukung, bukan pengganti pengambilan keputusan profesional yang dilakukan tenaga kesehatan maupun penyelenggara JKN,” tuturnya.

Dia juga mengingatkan bahwa implementasi AI memuat risiko keamanan siber, kebocoran data, hingga kesalahan algoritma. Hal ini dinilai dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi seluruh pihak, termasuk dokter selaku pengambil keputusan medis.

Oleh karena itu, Afif mendorong agar penggunaan AI di sektor kesehatan Tanah Air harus mematuhi berbagai lapis peraturan, mulai dari peraturan perundang-undangan, regulasi kesehatan, hingga standar keamanan teknologi informasi. Hal ini memerlukan komitmen yang sama dari seluruh pihak.

“Karena teknologi harus benar-benar juga menjadi pelayan manusia, Jangan sampai kita yang terbalik, kita yang harus menjadi pelayannya AI,” tegas Afif.

Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menyampaikan bahwa kehadiran akal imitasi (AI) di sektor kesehatan tak semata-mata menjadi ancaman bagi ketersediaan lapangan kerja dokter maupun perawat.

Ekonom Senior ILO Janine Berg menyampaikan bahwa alih-alih mengeliminasi tenaga kesehatan, teknologi tersebut diprediksi akan mengubah lanskap pekerjaan sektor kesehatan melalui berbagai penyesuaian tugas.

Hasil riset ILO yang dilakukan di tiga negara yakni Indonesia, Kenya, dan Belanda menunjukkan penggunaan model large language model (LLM) dapat meningkatkan kualitas diagnosis medis.

Di Indonesia, hasil kolaborasi riset dengan IMERI Universitas Indonesia (UI) mencatat skor rata-rata diagnosis praktisi medis meningkat dari kisaran 40 poin menjadi hampir 50 poin ketika menggunakan bantuan AI.

"Profesional kesehatan relatif kebal terhadap risiko pergantian tenaga kerja akibat AI, lantaran rentang tugas mereka yang sangat memerlukan keterlibatan manusia," kata Janine secara virtual dalam diskusi yang diselenggarakan ILO di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menerangkan, penerapan AI justru berpotensi mengambil alih beban administratif rutin yang selama ini memicu burnout di kalangan dokter dan perawat.

Menurutnya, AI dapat menjadi alat bantu di tengah ancaman kekurangan 30 juta tenaga kesehatan global pada 2030, merujuk pada estimasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Janine lantas menjelaskan grafik yang memetakan tingkat risiko pekerjaan sektor kesehatan dapat digantikan sepenuhnya oleh AI. Berdasarkan hasil sigi tersebut, tugas yang berkaitan dengan aktivitas klinis memiliki skor risiko yang rendah, sementara tugas administratif memiliki skor yang jauh lebih tinggi (0,4-0,45).

Kendati demikian, dia menggarisbawahi aspek yang patut menjadi pertimbangan utama bagi pengelola rumah sakit dan pembuat kebijakan dalam adopsi AI.

Dia menyampaikan bahwa investasi teknologi tersebut tidak boleh dilakukan secara tanpa melibatkan sudut pandang tenaga medis sebagai pengguna akhir.

"Merekalah [tenaga medis] yang benar-benar harus paling didengarkan tentang kebutuhan mereka, bagaimana itu bisa dirancang, dan tentu saja bagaimana itu bisa dikelola," tegas Janine.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengelola jaringan rumah sakit dan klinik mata JEC Eye Hospitals and Clinics, PT Nitrasanata Dharma Tbk.(JECX) bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

Dalam prospektus ringkas, JECX menawarkan sebanyak 487,84 juta saham baru. Perseroan menetapkan kisaran harga penawaran Rp1.200-Rp1.400 per saham, sehingga berpotensi meraup dana segar hingga Rp683,18 miliar.

Selain saham baru, terdapat pula penawaran saham divestasi oleh pemegang saham eksisting. Nilai ini menjadikan IPO JEC sebagai salah satu penawaran saham sektor kesehatan yang cukup besar pada tahun ini.

Dana hasil IPO dari penerbitan saham baru akan digunakan untuk sejumlah hal.

Pertama, sebesar Rp 49 miliar untuk pembayaran lebih awal sebagian pokok pinjaman kepada PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA).

Kemudian sebesar Rp 100 miliar digunakan untuk pembayaran lebih awal kepada PT Bank HSBC Indonesia atas sebagian pokok pinjaman.

Ketiga, Rp 185 miliar akan disalurkan kepada perusahaan anak. Rinciannya, Rp 50 miliar untuk PT Nitra Sanata Bali, Rp 100 miliar disalurkan sebagai pinjaman pada PT Orbita dan Rp 35 miliar akan dijadikan pinjaman kepada PT JEC Candi Sejahtera.

Sisanya akan digunakan untuk modal kerja, yaitu biaya-biaya yang sehubungan dengan kegiatan operasional sehari-hari yang akan digunakan secara bertahap maksimal sampai 31 Desember 2027.

Strategi ini dinilai sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan layanan oftalmologi di Indonesia yang masih memiliki ruang pertumbuhan besar.

JEC saat ini dikenal sebagai salah satu jaringan layanan kesehatan mata terbesar di Indonesia dengan sejumlah rumah sakit dan klinik spesialis yang tersebar di berbagai kota.

Perseroan mengandalkan layanan operasi mata, katarak, retina, refraktif, hingga berbagai layanan spesialis lainnya sebagai motor pertumbuhan bisnis.

Namun demikian, prospektus IPO JECX juga menyoroti sejumlah risiko usaha, termasuk ketergantungan pada dokter spesialis dan tenaga medis kunci yang berperan penting dalam menjaga kualitas layanan dan pertumbuhan operasional perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, pendapatan Perseroan pada tahun buku 2025 mencapai Rp952,76 miliar, meningkat 9,8% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp867,78 miliar. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan jumlah pasien, layanan bedah mata, serta pengembangan layanan spesialis di berbagai jaringan rumah sakit dan klinik milik Perseroan.

Sejalan dengan kenaikan pendapatan, laba bruto JEC juga naik menjadi Rp576,89 miliar dari Rp533,78 miliar pada tahun sebelumnya. Sementara itu, laba tahun berjalan tumbuh sekitar 15,9% menjadi Rp72,45 miliar pada 2025 dibandingkan Rp62,47 miliar pada 2024.

Dari sisi neraca, total aset Perseroan meningkat menjadi Rp1,58 triliun per akhir 2025, naik dari Rp1,38 triliun pada akhir 2024. Pada saat yang sama, total ekuitas bertumbuh menjadi Rp640,32 miliar dari Rp548,61 miliar,.

Berikut jadwal IPO JECX yang perlu diperhatikan investor:

Bookbuilding: 22–24 Juni 2026

Perkiraan Tanggal Efektif: 29 Juni 2026

Masa Penawaran Umum: 1–3 Juli 2026

Penjatahan Saham: 3 Juli 2026

Distribusi Saham Elektronik: 6 Juli 2026

Pencatatan di BEI: 7 Juli 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) akan memperluas portofolio solusi korporasinya melalui peluncuran lini produk ESTAPRIME, ESTAeco, yang dirancang khusus untuk memangkas konsumsi energi listrik hingga 20%. Perusahaan menyasar ektor properti komersial, kesehatan, hingga fasilitas publik melalui solusi ini.

Direktur & Chief Enterprise Business Officer XLSMART, Andrijanto Muljono mengatakan perusahaan memperluas solusi ESTA (Enterprise Smart Technology & Automation) seiring dengan besarnya minat perusahaan terhadap produk ini.

Pada Bravo Summit 500 tahun ini, ESTA akan dikembangkan menjadi ESTA Prime yang didalamnya terdapat 7 solusi yaitu ESTAads, ESTAeco, estabiz, ESTAconnect 5G, ESTAgeo, ESTAvision, dan ESTAagent.

"ESTA mencoba memberi jawaban untuk membantu perusahaan yang kurang capable untuk merangkul ratusan aplikasi secara besar. Tidak semua perusahaan memiliki sumber untuk mengatur itu semua, maka ada ESTA," kata Andrijanto di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Sementara itu, Chief Enterprise Product, Partnership, and Business Development XLSMART Tony Wijaya mengungkapkan salah satu keunggulan produk ESTA yaitu ESTAeco.

Dia menjelaskan ESTAeco bertumpu pada formula penghematan energi (energy saving). Dengan menggunakan sensor-sensor khusus, ESTAeco mampu mengontrol konsumsi listrik sehingga klien lebih hemat dalam penggunaan energi hingga 20%.

Tidak hanya itu, guna menarik minat pasar secara masif, XLSMART juga menerapkan skema komersial yang fleksibel dan meringankan beban finansial awal para calon klien korporasi melalui model bisnis tanpa modal di muka (zero upfront investment).

"Nanti kami yang support semuanya dari sisi teknologi. Zero upfront investment," ujar Tony kepada Bisnis, Senin (8/6/2026).

Tony meyakini kehadiran ESTAeco sangat relevan untuk kebutuhan korporasi besar (large enterprise), terutama gedung pencakar langit (high-rise building), perhotelan, retail, hingga sektor kesehatan (healthcare) seperti rumah sakit yang terikat pada operasional intensif 24 jam.

Strategi pembentukan lini produk ini mengacu langsung pada hasil pemetaan kebutuhan basis pelanggan korporasi XLSMART. Perseroan memiliki modal kuat berupa ekosistem pasar yang solid, mencakup lebih dari 7.000 pelanggan korporasi di segmen enterprise.

Sementara itu, Chief Enterprise Business XLSMART Faby Sallyanto mengatakan berdasarkan hasil evaluasi terhadap jajaran perusahaan papan atas (top 500 companies), isu pengeluaran biaya listrik dan kebutuhan analitik berbasis kamera pengawas menjadi dua kendala utama yang paling sering dihadapi di lapangan.

Kondisi tersebut mendorong XLSMART untuk merancang varian produk yang komprehensif di bawah bendera ESTA, meliputi ESTAeco, ESTAgeo, ESTAads, hingga ESTAvision.

Varian ESTA VISION dihadirkan sebagai jawaban atas kebutuhan optimalisasi infrastruktur keamanan digital. Melalui solusi ini, kamera pemantau (CCTV) konvensional milik klien akan ditingkatkan kemampuannya menggunakan algoritma analitik visual, sehingga fungsinya tidak lagi sebatas merekam gambar melainkan mampu memberikan analisis data harian.

Meskipun belum seluruh varian dari tujuh pilar produk berjalan sepenuhnya, manajemen optimistis serapan pasar terhadap inovasi ini akan melonjak tajam pasca-peluncuran resmi pada 11 Juni mendatang.

"Beberapa memang ini sudah ada kliennya juga. Jadi makanya kita very confident sih. Mudah-mudahan sih akan terbang dan diminati produk ini. Kita yakin ini akan fly," tutur Faby.

Selain membidik korporasi skala besar, XLSMART turut mendiversifikasi mesin pendapatan dengan merambah segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui platform estabiz.

Saluran digital ini berfungsi sebagai B2B marketplace terintegrasi yang melayani transaksi, pemenuhan barang (fulfillment), hingga layanan purnajual secara daring.

Untuk memperkuat penetrasi UMKM, perseroan juga menjagokan ESTAads, sebuah platform periklanan berbasis lokasi yang mampu memetakan perilaku konsumen di wilayah dan jam tertentu secara presisi.

Keluaran promosi dari ESTAads dapat disesuaikan melalui berbagai saluran digital, mulai dari pesan singkat (SMS) hingga WhatsApp, sesuai target kebutuhan pengguna. Melalui penguatan ekosistem hulu ke hilir ini, XLSMART menargetkan penguasaan pasar solusi digital terintegrasi yang lebih dominan dibanding para kompetitor di industri B2B nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Antrean daftar tunggu penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham kini hanya tersisa 12 perusahaan, berkurang dari posisi akhir bulan lalu yang sempat mencapai 15 calon emiten.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna mengungkapkan dinamika jumlah perusahaan dalam pipeline disebabkan oleh beberapa faktor teknis dan administratif yang tengah dipenuhi calon emiten.

“Ada yang melakukan revisi laporan keuangan menggunakan laporan keuangan terbaru, ada yang masih membutuhkan kelengkapan dokumen, dan ada pula yang memang belum disetujui,” ucapnya kepada awak media, Senin (8/6/2026).

Berdasarkan data resmi otoritas bursa sampai dengan 5 Juni 2026, dari total 12 calon emiten yang bersiap IPO, kelompok korporasi dengan kepemilikan aset bernilai jumbo masih mendominasi jalan menuju lantai bursa.

Merujuk pada klasifikasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 53/POJK.04/2017, sebanyak 8 perusahaan yang berada dalam pipeline merupakan perusahaan aset skala besar dengan nilai di atas Rp250 miliar.

Sementara itu, sisa antrean IPO saat ini diisi 4 perusahaan dengan aset skala menengah, yakni memiliki rentang nilai aset Rp50 miliar hingga Rp250 miliar.

Hingga pekan pertama Juni 2026, realisasi emiten baru di BEI terbilang masih minim. Otoritas bursa mencatat baru ada 1 perusahaan yang resmi melantai di awal tahun berjalan ini, dengan total nilai penghimpunan dana Rp300 miliar.

Apabila ditinjau dari latar belakang bidang usahanya, minat korporasi untuk masuk ke pasar modal tersebar di beberapa sektor industri. Motor penggerak utama pipeline kali ini datang dari sektor kesehatan dan konsumer primer.

Sektor barang konsumen primer (consumer cyclicals) dan sektor kesehatan memimpin dengan masing-masing menyumbang sebanyak 3 calon emiten. Mengekor di belakangnya, sektor barang konsumen non-primer dan sektor infrastruktur masing-masing menempatkan 2 perusahaan dalam antrean.

Sementara itu, sektor keuangan dan sektor teknologi masing-masing menyumbang 1 calon emiten baru yang tengah memproses izin di bursa.

Sebaliknya, sisa sektor lainnya terpantau absen dari pipeline pencatatan saham perdana. Sektor-sektor yang nihil perwakilan tersebut meliputi sektor bahan baku, energi, industri, properti & real estat, serta transportasi & logistik.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 11 perusahaan berskala aset besar mengantre untuk melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Jumlah ini mendominasi dari total 15 perusahaan yang kini berada dalam pipeline pencatatan saham Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna, menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini terdapat 15 perusahaan yang berada dalam daftar tunggu atau pipeline pencatatan saham.

Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan perusahaan dengan kepemilikan aset bernilai jumbo. Bila merujuk pada klasifikasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), sebanyak 11 perusahaan yang mengantre merupakan perusahaan aset skala besar dengan nilai di atas Rp250 miliar.

Sementara itu, sisa antrean diisi oleh 4 perusahaan dengan aset skala menengah atau berada di rentang Rp50 miliar hingga Rp250 miliar. Di sisi lain, BEI mencatat belum ada perwakilan dari kelompok perusahaan aset skala kecil dengan nilai di bawah Rp50 miliar dalam pipeline saat ini.

Hingga 22 Mei 2026, otoritas bursa baru merealisasikan pencatatan satu emiten baru di awal tahun berjalan dengan total dana yang dihimpun Rp300 miliar.

Dari data BEI, minat korporasi berskala besar dan menengah ini tersebar cukup merata, dengan motor utama datang dari sektor konsumer dan kesehatan.

Sektor consumer non-cyclicals, barang konsumen nonprimer (consumer cyclicals), dan sektor kesehatan masing-masing menyumbang 3 calon emiten.

Selanjutnya, sektor infrastruktur dan teknologi mengekor dengan masing-masing menempatkan 2 perusahaan. Adapun sektor energi serta sektor keuangan masing-masing menyumbang 1 calon emiten baru.

Sebaliknya, beberapa sektor masih absen dari permohonan IPO kali ini, seperti sektor bahan baku, industri, properti, serta transportasi dan logistik.

Sebelumnya, BEI memberikan sinyal adanya calon emiten sektor hiburan dengan perolehan dana jumbo yang tengah bersiap melakukan IPO.

Nyoman mengungkapkan calon emiten tersebut memiliki karakteristik bisnis hiburan riil dan bergerak di bidang edukasi satwa atau kebun binatang. Namun, otoritas bursa belum bersedia membeberkan identitas perusahaan tersebut.

“Bukan production house, tetapi itu terkait dengan secara riil dapat kita nikmati hiburannya. Artinya, kalau dari sisi anak-anak ingin kita edukasi, ada kebun binatangnya, itu kan relatif secara riil bisa kita lihat,” ujar Nyoman saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Nyoman menambahkan, nilai indikatif penghimpunan dana dari calon perusahaan tercatat ini merupakan yang paling jumbo di antara seluruh perusahaan yang saat ini berada di dalam pipeline pencatatan saham BEI.

Bahkan, jika dibandingkan dengan calon emiten lain di sektor serupa seperti production house (PH) yang juga mengantre untuk melantai, nilai emisi dari perusahaan hiburan pengelola kebun binatang ini diperkirakan jauh lebih masif.

"Yang production house tentunya ada, tetapi kalau kita bandingkan proceed-nya, yang ini tiga kali lipat," pungkas Nyoman.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan pemerintah agar lebih cermat membaca lonjakan realisasi investasi sektor industri kesehatan dalam beberapa tahun terakhir.

Pasalnya, peningkatan investasi tersebut dinilai belum tentu sepenuhnya mencerminkan penguatan industri manufaktur farmasi dan alat kesehatan nasional.

Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan data realisasi investasi sektor kesehatan masih perlu dilihat lebih dalam untuk memastikan kualitas investasi yang masuk ke Indonesia.

Menurutnya, pemerintah perlu membedakan investasi yang benar-benar masuk ke sektor manufaktur dengan investasi yang hanya bergerak di sektor perdagangan produk impor.

“Realisasi investasi perlu dilihat lebih dalam, mana yang memang manufacturing dan mana yang hanya dalam konteks perdagangan,” kata Andry kepada Bisnis, dikutip Jumat (13/5/2026).

Dia menilai investasi di industri farmasi dan alat kesehatan memang akan memberikan nilai tambah besar bagi perekonomian nasional. Namun, manfaatnya akan berbeda jika investasi lebih banyak masuk ke sektor perdagangan produk impor.

“Kalau di sektormanufacturingitu bagus, tapi kalau di sektor perdagangan, yang diperdagangkan kembali adalah produk impor obat dan alat kesehatan,” ujarnya.

Menurut Andry, investasi di sektor perdagangan dinilai tidak memberikan efek pengganda sebesar investasi manufaktur karena tidak sepenuhnya memperkuat rantai pasok dan kapasitas produksi domestik.

“Nilai tambah yang diberikan tidak sebesar industri manufaktur farmasi dan alat kesehatan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sektor kesehatan terus meningkat sejak 2021 dan mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada 2025.

Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Cahyo Purnomo mengatakan realisasi investasi sektor kesehatan tahun lalu menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

“[Realisasi investasi sektor kesehatan] tahun lalu adalah all time high,” ujarnya, Selasa (12/5).

Menurut Cahyo, tren positif investasi sektor kesehatan diperkirakan masih akan berlanjut pada 2026. Data realisasi investasi kuartal I/2026 disebut menunjukkan Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan bahkan melampaui capaian sebelumnya.

BKPM juga tengah memfasilitasi rencana investasi asal Jepang senilai US$1,4 miliar untuk pembangunan industri bahan baku obat atau active pharmaceutical ingredients (API) di Indonesia.

“Rencana investasinya sangat besar, kurang lebih US$1,4 miliar,” katanya.

Masuknya investasi tersebut dinilai penting di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat dari China dan India.

Berikut Realisasi Investasi Sektor Kesehatan (US$ juta):

Sumber: BKPM

Meski demikian, Andry menilai pemerintah tetap perlu memastikan investasi yang masuk benar-benar memperkuat kapasitas manufaktur dan hilirisasi sektor kesehatan nasional.

Menurutnya, pengembangan industri farmasi domestik tidak bisa dilepaskan dari penguatan industri petrokimia dan bahan baku di dalam negeri.

“Kalau kita berbicara mengenai bahan baku obat, industri petrokimia kita juga harus kuat,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah memfasilitasi rencana investasi asing asal Jepang senilai US$1,4 miliar di sektor farmasi untuk membangun industri bahan baku obat atauactive pharmaceutical ingredients(API) di Indonesia.

Langkah itu ditempuh di tengah tingginya ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku dari China dan India.

Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Cahyo Purnomo mengatakan investasi tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah dalam memperkuat sektor kesehatan nasional sekaligus mendorong transformasi industri farmasi domestik.

Menurutnya, pemerintah saat ini tidak hanya mengejar peningkatan investasi di sektor manufaktur tradisional seperti otomotif dan elektronik, tetapi juga mulai mengarahkan investasi asing ke sektor kesehatan yang dinilai strategis.

“Pemerintah sudah memberikan panduan bagaimana sektor kesehatan juga memiliki peran penting, di antaranya melalui berbagai proses transformasi,” kata Cahyo dalam seminar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Dia menjelaskan investasi jumbo dari Jepang itu diarahkan untuk memperkuat produksi API di dalam negeri. Selama ini, industri farmasi Indonesia masih bergantung pada pasokan impor bahan baku obat dari China dan India.

Pemerintah pun berupaya menarik lebih banyak investor Jepang agar memperluas portofolio investasinya ke sektor farmasi, alat kesehatan, hingga layanan kesehatan.

Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai insentif fiskal maupun nonfiskal. Insentif fiskal mencakup tax holiday, tax allowance, hingga berbagai keringanan pajak khususnya di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Sementara itu, insentif nonfiskal berkaitan dengan kemudahan perizinan usaha dan dukungan administratif lainnya bagi investor.

Cahyo menambahkan sektor kesehatan kini menjadi salah satu prioritas investasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu sejalan dengan target pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam beberapa tahun mendatang.

Dia menyebut realisasi investasi Indonesia pada 2025 mendekati US$120 miliar. Adapun target investasi tahun ini ditingkatkan menjadi US$136 miliar dan dipatok mencapai US$213 miliar pada 2029.

Khusus sektor kesehatan, realisasi investasi pada 2025 tercatat mencapai US$574 juta atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Jepang pun menjadi salah satu investor terbesar di sektor kesehatan Indonesia setelah Singapura dan Korea Selatan.

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sebanyak 16 perusahaan bersiap melakukan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengatakan, dari jumlah tersebut emiten yang bergerak di sektor kesehatan mendominasi pipeline pencatatan saham.

“Hingga saat ini, terdapat 16 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI,” ujar Nyoman dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).

Berdasarkan klasifikasi aset merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017, antrean IPO kali ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar.

Sebanyak 11 perusahaan masuk dalam kategori aset skala besar (di atas Rp250 miliar), sementara 5 perusahaan lainnya merupakan aset skala menengah (Rp50 miliar hingga Rp250 miliar).

Dari sisi sektoral, sektor kesehatan (healthcare) menjadi yang paling aktif dengan jumlah 4 perusahaan. Diikuti oleh sektor konsumen primer (non-cyclicals) dan konsumen non-primer (cyclicals) yang masing-masing menyumbang 3 perusahaan.

Selain pasar saham, instrumen Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) juga menunjukkan tren positif. Hingga saat ini, BEI telah mencatat penerbitan 52 emisi dari 35 penerbit EBUS dengan total dana dihimpun sebesar Rp57,16 triliun.

Potensi pertumbuhan EBUS masih sangat terbuka lebar melihat antrean yang ada saat ini.

“Sampai dengan 17 April 2026 terdapat 46 emisi dari 31 penerbit EBUS yang sedang berada dalam pipeline,” kata Nyoman.

Sektor keuangan (financials) mendominasi antrean EBUS dengan 15 perusahaan, disusul sektor infrastruktur sebanyak 7 perusahaan, dan sektor energi 5 perusahaan.

Di sisi lain, emiten yang sudah tercatat juga aktif melakukan penggalangan dana melalui mekanisme Rights Issue. Per 17 April 2026, terdapat 3 perusahaan tercatat yang telah merampungkan rights issue dengan total nilai mencapai Rp3,75 triliun.

Saat ini, masih terdapat satu perusahaan dari sektor Properti & Real Estate yang berada dalam pipeline untuk melakukan aksi korporasi serupa.

(DESI ANGRIANI)

Jakarta -- Kecerdasan buatan (AI) disebut bisa menjadi solusi ketimpangan distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan, terutama kesehatan ibu dan anak, di Indonesia. Namun, penerapan inovasi ini masih tetap perlu memperhatikan konteks kebutuhan lokal.

Hal itu disampaikan oleh CEO Summit Institute for Development (SID) Yuni Dwi Setiyawati dalam IDE Katadata Future Forum 2026 yang digelar di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

“Tantangan kita yaitu bagaimana mengidentifikasi mendeteksi lebih awal risiko-risiko kehamilan, karena 90% risiko kehamilan itu preventable,” ujar Yuni dalam sesi berjudul Road to Knowledge and Innovation Exchange (KIE) Jakarta Summit: Breaking Health Barriers.

Menjawab tantangan tersebut, Yuni mengungkapkan SID bersama sejumlah mitra mengembangkan solusi kesehatan digital berbasis kecerdasan buatan (AI).

Adapun mitra-mitra yang digandeng meliputi; Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Universitas Mataram.

Teknologi berbasis AI tersebut berperan untuk menganalisis kondisi kesehatan pasien, layanan yang dibutuhkan, membantu pencatatan, sampai memastikan kepatuhan kunjungan ke fasilitas kesehatan.

“Kita membantu dengan membuat sistem pelaporan pencatatan di lapangan. Contoh seorang kader di posyandu mencatat data rutin seorang ibu kemudian diprediksi dengan AI supaya bisa diketahui faktor risiko ibu hamil,” ujarnya.

Teknologi yang dikembangkan Yuni memungkinkan digitalisasi rekam kesehatan melalui Optical Character Recognition (OCR) yang mengubah data berbasis kertas menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti.

Ada pula fitur prediksi risiko kehamilan secara real-time. Ia menambahkan teknologinya mencakup fitur pengingat (reminder) yang akan menginformasikan pasien soal risiko kesehatan jika melewatkan kunjungan.

Yuni juga menekankan pengembangan teknologi ini tidak selalu mahal selama ada komitmen dari daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

“Kalau dibilang mahal atau tidak, kalau daerah mau ya bisa. Tinggal bagaimana nanti dikoordinasikan sampai ke tingkat Puskesmas,” jelasnya.

Sesuai Kondisi Daerah

Di sisi lain, Direktur Tata Kelola Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan dr. Elvieda Sariwati menegaskan bahwa pemerintah tengah menjalankan transformasi sistem kesehatan secara menyeluruh.

“Kita melakukan transformasi kesehatan, mulai dari primer, rujukan, digitalisasi, pembiayaan dan SDM,” ujarnya.

Dalam konteks layanan primer, Elvieda mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan mengusung pendekatan berbasis siklus hidup serta memperluas jejaring layanan kesehatan hingga ke tingkat dusun. Namun, implementasi di lapangan tidak lepas dari berbagai tantangan mulai dari infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM).

“Pertama kapasitas SDM, kemudian infrastrukturnya. Misal kita mau [menghadirkan] teknologi di suatu daerah, tapi di daerahnya enggak ada sinyal. Kemudian mau ada tenaga [kesehatan] di sana, tapi tenaganya kurang. Itu tantangannya,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa solusi kesehatan, termasuk inovasi dan teknologi yang dihadirkan, harus mempertimbangkan sejumlah faktor.

Pertama, kesesuaian dengan prioritas. Kedua, feasibility atau kemungkinan penerapan di lapangan. Ketiga, efisiensi, yang berarti ada pertimbangan cost and benefit. Keempat, menyesuaikan dengan kondisi daerah.

“Dengan luasnya Indonesia kita enggak bisa blanket policy, pendekatannya harus local specific. Bagaimana sebuah inovasi bisa kita adopsi? Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat ada yang punya inovasi,” ujarnya.

Dengan pendekatan yang menggabungkan teknologi, penguatan kapasitas lokal, serta kebijakan yang adaptif, hasil dari usaha untuk mengatasi ketimpangan layanan kesehatan di Indonesia disebut semakin positif.

Digelar sejak 2019, IDE Katadata Future Forum 2026 menghadirkan para pembicara berbobot. Mulai dari Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Stella Christie PhD., mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, General Manager and Technology Leader IBM ASEAN Catherine Lian, hingga Vice President of Civility and Partnership at Roblox Tami Bhaumik.

Event ini juga didukung oleh, BYTEPLUS, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, KONEKSI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), WhaTap Labs, PT PLN (Persero), dan PT Pupuk Indonesia (Persero).