REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelemahan nilai tukar rupiah sering memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Namun, dampak pergerakan kurs terhadap sektor perbankan tidak selalu terjadi secara langsung karena industri perbankan memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga ketahanan menghadapi gejolak pasar.

Nilai tukar rupiah kembali mendekati level Rp18.000 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 9 poin atau 0,05 persen ke posisi Rp 17.943 per dolar AS pada perdagangan Kamis (25/6/2026).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terus memantau dampak ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global yang memengaruhi pasar keuangan dan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengawasan dilakukan secara rutin, termasuk melalui stress test untuk mengukur ketahanan sektor perbankan terhadap berbagai skenario risiko.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, hingga saat ini pelemahan rupiah belum memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap stabilitas sistem jasa keuangan.

"Untuk saat ini, pelemahan rupiah belum berdampak langsung dan signifikan terhadap stabilitas sistem jasa keuangan. Khusus di sektor perbankan, kondisi ini antara lain ditopang oleh Posisi Devisa Neto (PDN) yang rendah dan berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan," ujar Dian.

Posisi Devisa Neto merupakan salah satu indikator yang menunjukkan seberapa besar eksposur bank terhadap risiko perubahan nilai tukar. Per April 2026, PDN perbankan tercatat sebesar 1,63 persen, jauh di bawah batas maksimal 20 persen yang ditetapkan regulator.

Selain risiko nilai tukar, kualitas kredit perbankan juga menjadi perhatian ketika rupiah melemah. Pelemahan kurs berpotensi meningkatkan beban perusahaan yang memiliki utang atau kebutuhan impor dalam dolar AS. Jika kondisi tersebut berlangsung lama, kemampuan bayar debitur dapat tertekan dan berisiko meningkatkan kredit bermasalah.

Meski demikian, OJK mencatat rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) masih terjaga pada level 2,17 persen. Sementara itu, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) terhadap NPL tercatat sebesar 165,35 persen yang dinilai masih memadai untuk mengantisipasi potensi peningkatan risiko kredit.

Dari sisi likuiditas, kondisi perbankan juga masih tergolong kuat. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK), Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD), Loan to Deposit Ratio (LDR), serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) masih berada di atas ketentuan minimum yang berlaku.

Menurut Dian, OJK secara berkala melakukan stress test dengan memasukkan skenario pelemahan nilai tukar rupiah untuk mengukur ketahanan industri perbankan. Hasil pengujian menunjukkan sektor perbankan masih mampu menghadapi tekanan yang berasal dari pergerakan kurs.

Pelemahan rupiah juga memiliki dampak yang berbeda antara bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Karena fokus pada penghimpunan dana dan penyaluran kredit dalam rupiah, BPR tidak memiliki eksposur langsung terhadap transaksi valuta asing.

Meski begitu, BPR tetap dapat terdampak secara tidak langsung. Risiko tersebut muncul apabila debitur UMKM mengalami kenaikan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku impor atau menghadapi penurunan daya beli masyarakat akibat tekanan inflasi.

Karena itu, OJK meminta perbankan dan BPR meningkatkan pemantauan terhadap debitur yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar serta memperkuat sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi penurunan kualitas kredit lebih cepat.

Di tengah ketidakpastian global, OJK menilai permodalan perbankan masih menjadi bantalan utama dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Per April 2026, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan tercatat sebesar 23,97 persen, menunjukkan kemampuan industri perbankan dalam menyerap risiko masih berada pada level yang kuat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan pelemahan rupiah perlu direspons dengan penguatan ketahanan keuangan pribadi. Dampak pelemahan rupiah tidak selalu langsung muncul di hari yang sama.

“Pelemahan rupiah perlu direspons dengan penguatan ketahanan keuangan pribadi, bukan dengan perpindahan aset secara ekstrem,” ucapnya kepada di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Menurut dia, pelemahan rupiah berdampak secara langsung terhadap barang impor seperti gawai, barang elektronik, kendaraan dan suku cadang, obat tertentu, bahan makanan impor seperti gandum, kedelai, gula, susu, serta barang konsumsi rumah tangga yang masih bergantung pada pasokan luar negeri. Hal ini mengingat importir harus mengeluarkan rupiah lebih banyak untuk membeli barang yang sama dalam dolar AS.

Dalam hal ini, menurut dia, pelemahan rupiah dampaknya tak selalu langsung muncul di hari yang sama karena pelaku usaha biasanya masih punya persediaan lama, kontrak harga, atau sebagian menahan kenaikan harga agar konsumen tidak langsung turun.

Namun, jika pelemahan berlangsung lama, kenaikan biaya impor dinilai hampir pasti akan diteruskan ke harga jual secara bertahap.

Ia menjelaskan, pelemahan rupiah juga berdampak tidak langsung ke barang konsumsi sehari-hari melalui bahan baku, energi, biaya angkut, pupuk, pakan ternak, kemasan, dan biaya produksi.

“Jadi, barang yang terlihat lokal pun bisa ikut naik bila bahan bakunya masih mengandung komponen impor. Misalnya makanan olahan berbasis gandum, produk susu, daging tertentu, makanan kemasan, kosmetik, obat, sampai barang kebutuhan rumah tangga,” ungkap dia.

Dalam konteks Juni 2026, risiko ini dianggap makin relevan karena Bank Indonesia (BI) mencatat inflasi Mei 2026 naik menjadi 3,08 persen, dengan tekanan dari harga pangan bergejolak sebesar 6,24 persen dan harga yang diatur pemerintah sebesar 2,07 persen, antara lain akibat penyesuaian LPG, Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, dan avtur yang sejalan dengan kenaikan harga energi global.

Kendati begitu, lanjutnya, tidak semua barang konsumsi akan naik dengan besaran yang sama. Barang dengan porsi impor tinggi dan persaingan terbatas biasanya lebih cepat naik. Adapun barang yang banyak diproduksi di dalam negeri dan pasokannya cukup biasanya lebih tertahan.

Untuk sembako, kata Josua, pelemahan rupiah bukan satu-satunya penentu harga karena faktor panen, distribusi, cuaca, stok pemerintah, dan kebijakan harga juga sangat menentukan.

Karena itu, dia berpendapat tekanan terbesar bagi rumah tangga kemungkinan bukan hanya dari satu barang tertentu, melainkan dari akumulasi kenaikan kecil secara tidak langsung di banyak pos pengeluaran seperti makanan olahan, transportasi, hingga listrik melalui biaya usaha, cicilan, serta barang tahan lama.

Meninjau dari sisi daya beli, risikonya adalah masyarakat menjadi lebih selektif, seiring Survei Konsumen BI Mei 2026 masih menunjukkan keyakinan konsumen tetap kuat dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) 120,9, tetapi turun dari 123,0 pada April, sementara penilaian terhadap kondisi ekonomi saat ini juga turun menjadi 112,2 dari 116,5.

Penjualan eceran Mei 2026 juga diprakirakan masih terkontraksi 3,2 persen secara tahunan, walaupun membaik secara bulanan.

“Artinya, konsumsi belum jatuh, tetapi rumah tangga mulai lebih berhati-hati, terutama untuk barang sekunder dan barang tahan lama,” ujar Josua.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa kenaikan suku bunga acuan BI menjadi 5,75 persen juga perlu dilihat sebagai respons untuk menahan pelemahan rupiah dan mencegah inflasi impor melebar. Kebijakan ini dianggap tepat dari sisi stabilitas, tetapi ada konsekuensi ke biaya dana dan kredit.

Data asesmen suku bunga perbankan menunjukkan suku bunga kredit rupiah masih turun tipis, tetapi suku bunga kredit baru mulai meningkat karena penyesuaian risiko dan kondisi pendanaan perbankan. Hal ini berarti pelemahan rupiah dan kenaikan suku bunga bisa menekan rumah tangga dari dua arah sekaligus, yaitu harga barang impor naik dan biaya pembiayaan baru ikut lebih mahal.

Sebagai respons atas pelemahan rupiah, Josua menilai masyarakat tak perlu memindahkan dana secara panik ke emas, properti, atau aset yang dianggap aman, tetapi meninjau ulang susunan aset sesuai tujuan, jangka waktu, kebutuhan uang tunai, dan kemampuan menanggung risiko.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjadi isu yang cukup dikenal sekaligus dirasakan dampaknya oleh mayoritas masyarakat. Hasil survei nasional Indopol menunjukkan sebanyak 74,96% responden mengetahui adanya pelemahan rupiah terhadap dolar AS.

Secara rinci, 42,68% responden menyatakan mengetahui sekaligus merasakan dampak pelemahan rupiah dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, 32,28% responden mengaku mengetahui adanya pelemahan rupiah tetapi belum merasakan dampaknya secara langsung. Adapun 25,04% responden menyatakan tidak mengetahui adanya pelemahan nilai tukar tersebut.

Tingginya tingkat kesadaran publik terhadap pergerakan kurs juga tercermin dari besarnya proporsi masyarakat yang mengaku terdampak. Survei mencatat sebanyak 73,98% responden merasakan dampak pelemahan rupiah dengan tingkat yang bervariasi.

Sebanyak 48,86% responden menilai dampak yang dirasakan cukup signifikan, terdiri atas 18,21% yang merasa sangat terdampak dan 30,65% yang merasa cukup terdampak.

Selain itu, 25,12% responden menyatakan hanya merasakan sedikit dampak dari pelemahan rupiah. Di sisi lain, 10,08% responden mengaku tidak merasakan dampak sama sekali, sedangkan 15,93% sisanya menyatakan tidak tahu atau tidak dapat menilai dampaknya. Survei Indopol Survei & Consulting dilakukan terhadap 1.230 responden di 38 provinsi menggunakan metode multistage random sampling. Survei memiliki margin of error ±2,8% pada tingkat kepercayaan 95%.

Temuan survei tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap kondisi perekonomian nasional, terutama setelah nilai tukar rupiah sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar AS. Pelemahan rupiah juga menjadi salah satu indikator yang disoroti mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam menilai potensi risiko ekonomi yang dihadapi Indonesia.

Dalam Seminar Publik bertema Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis di Universitas Paramadina, Selasa (9/6/2026), JK mengatakan Indonesia perlu belajar dari berbagai krisis yang pernah terjadi agar kesalahan serupa tidak terulang.

Menurutnya, salah satu indikator penting yang perlu dicermati adalah pergerakan nilai tukar rupiah. JK menilai pelemahan rupiah terjadi karena meningkatnya preferensi masyarakat dan pelaku ekonomi untuk menyimpan dolar AS dibandingkan mata uang domestik.

"Kenapa rupiah menurun dan dolar naik, karena orang banyak simpan dolar dan tidak percaya rupiah. Semakin banyak orang simpan dolar berarti nilai rupiah semakin turun. Itu supply and demand," ujarnya.

Meski pada perdagangan Selasa (9/6/2026) rupiah menguat sekitar 170 poin atau 0,94%, mata uang Garuda masih tercatat melemah sekitar 7% secara year-to-date (ytd).

Selain nilai tukar, JK juga menyoroti pelemahan pasar modal sebagai indikator yang mencerminkan turunnya kepercayaan investor. Di sektor riil, dia menilai kondisi daya beli masyarakat juga perlu menjadi perhatian dalam membaca kesehatan perekonomian nasional.

Respons Pemerintah

Pemerintah merespons pelemahan rupiah, salah satunya dengan menaikkan suku bunga acuan melalui Bank Indonesia (BI). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa upaya itu dibutuhkan oleh pelaku pasar dan investor.

Menurutnya, pasar membutuhkan sinyal yang kuat agar meningkatkan kepercayaan investor di tengah depresiasi rupiah. Sebab, nilai tukar rupiah sempat menyentuh level Rp18.100 per dolar Amerika Serikat (AS).

Oleh sebab itu, hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar hari ini memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan alias BI Rate 25 basis poin (bps) ke 5,5%. BI menilai penaikan suku bunga acuan hasil RDG Mei 2026 lalu sebesar 50 bps belum berdampak besar ke penguatan rupiah.

"Memang market membutuhkan signal yang kuat dan dengan kenaikan BI rate 25 basis poin itu, market melihat Indonesia responsif terhadap gejolak ataupun situasi yang ada," ujar Airlangga kepada wartawan di kantor Gedung Ali Wardhana, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Di sisi lain, Airlangga mengakui bahwa keputusan BI itu adalah dalam rangka mengutamakan stabilitas. Sebelum rupiah kian terdepresiasi, kebijakan moneter bank sentral pun diarahkan untuk pro pertumbuhan (pro-growth) dengan era suku bunga rendah.

Kini, usai rupiah jatuh ke level rekor terendah, otoritas moneter memutuskan untuk mengutamakan stabilitas. Apalagi, gejolak global yang tengah terjadi turut dibarengi dengan masih tingginya permintaan valas dalam negeri terkait dengan repatriasi dividen korporasi serta pembayaran utang luar negeri (ULN).

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) berpotensi menekan kinerja industri farmasi nasional. Ketergantungan yang masih tinggi terhadap bahan baku impor membuat biaya produksi industri ini semakin rentan terhadap gejolak kurs.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, depresiasi rupiah akan langsung meningkatkan biaya produksi perusahaan farmasi karena sebagian besar bahan baku obat, bahan penolong, hingga mesin produksi masih berasal dari luar negeri.

Oleh karena itu, dampaknya tidak hanya tercermin pada kenaikan harga bahan baku impor, tetapi juga merambat ke biaya logistik, pembiayaan, dan kebutuhan modal kerja perusahaan.

“Semakin besar porsi impor dalam struktur biaya perusahaan, semakin kuat tekanan terhadap biaya produksi,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (6/6/2026).

Tekanan biaya tersebut pada akhirnya berpotensi menggerus profitabilitas industri. Rizal menjelaskan, perusahaan farmasi tidak memiliki keleluasaan penuh untuk menaikkan harga jual produk guna mengompensasi lonjakan biaya produksi.

Pasalnya, pasar obat domestik masih sangat sensitif terhadap daya beli masyarakat. Selain itu, sebagian produk farmasi juga terikat dengan mekanisme pengadaan pemerintah, sistem e-katalog, dan program jaminan kesehatan nasional yang membatasi ruang penyesuaian harga.

“Akibatnya, kenaikan biaya input tidak selalu bisa langsung diteruskan ke konsumen, sehingga margin perusahaan akan tergerus,” katanya.

Lebih lanjut, Rizal menilai pelemahan rupiah yang berlangsung dalam periode panjang juga berisiko menghambat investasi dan ekspansi kapasitas produksi industri farmasi.

Dalam kondisi nilai tukar yang bergejolak, investor cenderung lebih berhati-hati karena biaya impor mesin, teknologi, bahan baku awal, dan pembiayaan investasi menjadi lebih mahal. Situasi tersebut mendorong perusahaan untuk menahan belanja modal dan lebih fokus menjaga likuiditas serta arus kas.

Di sisi lain, Rizal melihat depresiasi rupiah sebenarnya dapat menjadi momentum untuk mempercepat upaya substitusi impor bahan baku obat. Namun, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung oleh kebijakan industri yang kuat dan berkelanjutan.

Menurutnya, pengembangan bahan baku farmasi dalam negeri membutuhkan dukungan riset, insentif fiskal, kepastian permintaan, serta skala produksi yang memadai agar dapat bersaing secara ekonomis.

“Jadi, substitusi impor tidak bisa hanya didorong oleh mahalnya impor, tetapi harus dibangun melalui kebijakan industri yang konsisten,” tegasnya.

Adapun, dalam menghadapi kondisi ini dalam jangka pendek, Rizal menilai pemerintah dan Bank Indonesia perlu mengambil langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing bagi pelaku industri. Skema lindung nilai atauhedgingyang lebih terjangkau juga perlu diperluas untuk membantu perusahaan mengelola risiko kurs.

Di sisi kebijakan industri, pemerintah dinilai perlu mempercepat pengembangan produksi bahan baku obat dalam negeri, mendorong hilirisasi industri kimia dasar farmasi, serta memperbaiki sistem pengadaan melalui e-katalog agar lebih adaptif terhadap perubahan nilai tukar.

“Untuk sektor farmasi, stabilitas nilai tukar bukan hanya isu bisnis, tetapi juga bagian dari ketahanan kesehatan nasional,” lugas Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah peritel mengatakan telah menyesuaikan kenaikan harga produk yang memiliki bahan baku impor ke tingkat konsumen seiring dengan berlanjutnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Berdasarkan data TradingView, nilai tukar rupiah mengalami koreksi yang semakin dalam hingga menembus level Rp18.020 per dolar AS pada Kamis (4/6/2026).

Direktur Finance PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) Suantopo Po mengatakan produk ritel yang menggunakan komponen impor seperti susu, kacang hijau, hingga kedelai dinilai paling rentan terdampak oleh pelemahan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, apabila terjadi kenaikan harga dari sisi produsen imbas pelemahan rupiah, peritel juga akan menyesuaikan harga.

“Contohnya seperti susu atau bahkan kacang hijau atau kedelai, impor pasti. Produk yang menggunakan bahan baku tersebut pasti akan mengalami [kenaikan biaya]. Pada prinsipnya apabila ada kenaikan harga, ya pasti otomatis kita akan menaikkan harga juga,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa peritel pada dasarnya hanya menjadi mata rantai distribusi yang mengikuti kebijakan harga dari pemasok.

“Kita adalah retailer. Jadi mungkin ada atau tidak ada kenaikan harga kembali tergantung pada pabrikan,” katanya.

Di tengah tekanan tersebut, MIDI tetap optimistis terhadap prospek bisnis tahun ini. Perseroan menilai sektor ritel kebutuhan sehari-hari masih memiliki karakter defensif yang relatif mampu bertahan di tengah berbagai gejolak ekonomi.

Selain memperluas jaringan usaha, Perseroan terus memperkuat ekosistem digital melalui pengembangan platform belanja online Midi Kriing yang semakin user-friendly. Hingga akhir 2025, jumlah member Alfamidi mencapai 7,02 juta yang berkontribusi sebesar 49,8% terhadap total penjualan Perseroan.

Dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompetitif, Alfamidi juga melakukan optimalisasi jaringan gerai dengan menganalisis preferensi pelanggan guna menyesuaikan ketersediaan produk, menghadirkan promo yang relevan, serta memberikan pengalaman belanja yang lebih personal bagi konsumen.

Penyesuaian Harga Ranch Market

Pandangan serupa disampaikan manajemen pengelola Ranch Market PT Supra Boga Lestari Tbk. (RANC). Perseroan mengakui bahwa penyesuaian harga sudah mulai terjadi pada sebagian besar produk yang dipasok vendor.

Direktur RANC Hady Purnama mengatakan kenaikan harga tersebut berasal dari pemasok yang lebih dahulu melakukan penyesuaian akibat tekanan biaya yang mereka hadapi.

“Sebagian besar sudah ada penyesuaian, karena dari pihak vendornya sendiri sudah melakukan penyesuaian harga,” ujarnya.

Perseroan memilih fokus menjaga pertumbuhan penjualan dengan meningkatkan daya tarik toko dan memperkuat strategi promosi. Langkah tersebut ditempuh di tengah kondisi daya beli masyarakat yang masih lemah serta nilai tukar rupiah yang terus mengalami tekanan.

Manajemen menilai keberhasilan mempertahankan trafik pelanggan akan menjadi faktor penting dalam mencapai target pendapatan tahun ini.

“Kita akan terus berusaha dengan kondisi daya beli masyarakat yang lemah dan nilai rupiah yang terus turun. Bagaimana caranya bisa memberikan penawaran produk yang menarik, promo yang tepat sasaran, kondisi toko yang menyenangkan, pengalaman berbelanja yang lebih dari sekadar belanja, sehingga bisa menarik trafik pelanggan ke toko kami,” ujarnya.

Menurutnya, kualitas operasional toko menjadi kunci untuk menjaga loyalitas pelanggan di tengah persaingan industri ritel yang semakin ketat.

“Harapannya dengan proses operasional yang baik, customer kami tetap setia dan tetap berbelanja di kami, sehingga target pendapatan yang kami letakkan untuk tahun ini bisa dicapai,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA --- Asosiasi Konstraktor Indonesia (AKI) mengungkap dampak pelemahan rupiah terhadap progres konstruksi sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini tengah dikerjakan pemerintah.

Ketua Umum AKI, Djoko Sarwono menjelaskan bahwa pelemahan kurs Rupiah ini dampaknya terasa langsung, khususnya pada proyek yang memiliki komponen impor tinggi seperti baja, bitumen, hingga alat berat.

“Kontraktor yang kontraknya berbasis Rupiah, tapi struktur biayanya 30%-50% impor, akan mengalami tekanan margin,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Dia mencontohkan, untuk Proyek Strategis Nasional seperti Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang proses konstruksinya saat ini tengah berjalan, dampaknya diproyeksi akan menghambat cash flow dan laju konstruksi.

Sementara pada beberapa PSN yang baru hendak dimulai seperti Giant Sea Wall (GSW), pelemahan Rupiah ini berisiko mendorong pembengkakan biaya di awal menjadi lebih tinggi.

“Pelemahan rupiah ini ujian buat manajemen risiko proyek. Kalau mitigasinya tepat, PSN tetap bisa jalan tanpa banyak delay. Yang penting koordinasi antara Kemenkeu, PUPR, dan pelaku usaha harus intens,” tambahnya.

Seiring dengan hal tersebut, AKI memberikan catatan setidaknya terdapat empat hal yang harus segera dilaksanakan pemerintah untuk menyiasati hal tersebut. Pertama mempercepat penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai substitusi impor.

Kedua, untuk proyek strategis dengan komponen impor besar, mempertimbangkan skema hedging atau pembayaran multi-currency agar risiko kurs tidak sepenuhnya dibebankan ke kontraktor.

Ketiga, memastikan formula indeks penyesuaian harga di kontrak PSN update dan mencerminkan kondisi pasar saat ini.

Keempat, menjaga kepastian anggaran dengan memprioritaskan proyek yang memiliki multiplier effect tinggi seperti JTTS dan perumahan.

“Pelemahan rupiah bukan alasan menghentikan PSN, tapi jadi momentum untuk memperkuat manajemen risiko dan kemandirian material konstruksi,” pungkas Djoko.

Bisnis.com, JAKARTA — Pada pekan ini, nilai tukar rupiah mencapai titik terburuk sepanjang sejarah yaitu menembus Rp17.500 per dolar AS. Kendati demikian, Presiden Prabowo seakan tidak terlalu ambil pusing dengan perkembangan tersebut.

Prabowo beralasan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak bertransaksi memakai dolar AS. Oleh sebab itu, dia meyakini masyarakat banyak tidak akan berpengaruh terhadap pelemahan kurs rupiah selama kebutuhan suplai energi dan pangan tersedia.

“Sebentar-sebentar Indonesia akancollapse[runtuh], akanchaos[rusuh]. Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desagakpakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman. Banyak negara panik, Indonesia masih oke,” klaim Prabowo, Sabtu (16/5/2026).

Para pakar hingga pelaku pasar punya pendapat lain dari kepala negara dan pemerintah itu: meski tak secara langsung, pelemahan rupiah akan menggerus kantong masyarakat—baik kota maupun desa.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia mencapai US$61,3 miliar pada Januari–Maret 2026. Angka itu naik 10,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan golongannya, bahan baku/penolong mendominasi (70,42%) total barang impor Indonesia pada tiga bulan pertama tahun ini.

Tak bisa dimungkiri, masyarakat desa memang tidak memakai dolar AS ketika beli barang di warung atau pasar. Masalahnya, seperti yang tampak dari data BPS, banyak barang di warung dan pasar itu diproduksi memakai bahan baku/penolong dari luar negeri alias impor.

Ambil contoh, masyarakat kota hingga desa suka konsumsi mi instan dan tempe. Meski keduanya diproduksi dalam negeri, namun bahan bakunya (gandum dan kedelai) hampir seluruhnya diimpor.

Bahkan, hampir semua produk berkemasan yang ada di warung hingga pasar memakai bahan baku/penolong yang diimpor yaitu plastik. Belum lagi berbagai produk energi seperti LPG hingga BBM non-subsidi yang juga masih bergantung impor.

Sayangnya, masyarakat dunia masih memakai dolar AS ketika melakukan perdagangan antarnegara. Akibatnya, depresiasi rupiah terhadap dolar AS akan mengerek harga bahan baku/penolong dari luar negeri.

Biaya logistik atau transportasi pengiriman hingga pajak atas barang impor akan ikut merangkak naik. Di dalam negeri, biaya terminal handling charges (THC) oleh agen pelayaran hingga biaya pembersihan/washing kontainer di depo kontainer juga memakai dolar AS.

Singkatnya, biaya produksi barang-barang dalam negeri akan meningkat drastis. Jika tak mau rugi maka para produsen harus menaikkan harga final produk. Para ekonom menyebut fenomena tersebut sebagai inflasi impor (imported inflation).

“Jadi pada akhirnya pelemahan rupiah akan dirasakan pada kenaikan harga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat,” jelas Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan kepadaBisnis, Sabtu (16/5/2026).

Dari sisi pengusaha, mereka juga tidak memiliki banyak pemilihan: apa pun keputusan yang diambil, pada akhirnya lebih banyak berdampak negatif ke perusahaan maupun masyarakat.

Di satu sisi, jika importir tidak sanggup menanggung biaya tambahan maka mereka berpotensi menurunkan aktivitas impor yang berdampak ke penurunan produksi barang.

Dampaknya besar: bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga suplai barang terganggu (produksi turun yang buat harga di masyarakat juga berpotensi naik).

Sementara jika produsen membebankan biaya tambahan ke konsumen (masyarakat) maka harga jual produk akan naik. Masalahnya, daya beli masyarakat sedang tidak baik-baik saja.

"Daya beli masyarakat juga terus menurun sehingga kemungkinan produk tidak terserap di pasar atau di tingkat konsumen," jelas Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi kepadaBisnis, dikutip Minggu (17/5/2026).

Permasalahan tak berhenti di situ. Deni menjelaskan jika harga-harga barang naik lebih cepat daripada peningkatan gaji atau penghasilan masyarakat maka daya beli akan tergerus.

Singkatnya, masyarakat akan merasa ‘semakin miskin’ karena Rp100.000 yang dulu bisa untuk makan tiga hari kini hanya bisa untuk sehari.

Lebih lanjut, jika pendapatan riil atau uang yang bisa dibelanjakan masyarakat berkurang maka konsumsi rumah tangga akan turut tergerus.

“Pola konsumsi berubah menjadi lebih defensif, masyarakat menahan belanja non-esensial dan fokus pada kebutuhan dasar,” jelas Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman kepadaBisnis, Sabtu (16/5/2026).

Catatannya, konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia (berkontribusi 54,36% atas pembentukan produk domestik bruto pada kuartal I/2026). Oleh sebab itu, Rizal mengingatkan jika depresiasi rupiah terus berlanjut maka juga akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi ke depan.

Perlu Respons Serius

Oleh sebab itu, baik ekonom hingga pengusaha meminta otoritas merespons pelemahan rupiah dengan serius, bukan malah menyepelekan.

Para pengusaha mengharapkan kehadiran para pembuat kebijakan. Jika tidak maka konsekuensinya bisa ke mana-mana: penahanan ekspansi usaha hingga efisiensi usaha seperti pemecatan pekerja.

"Sebetulnya pelaku usaha sudah pasrah karena memang mata uang kita tidak kuat menghadapi mata uang asing, tapi sebagai masyarakat dan dunia usaha tetap berharap pemerintah melakukan langkah jitu agar pelaku usaha tetap bisa beroperasi sehingga tidak terjadi PHK," jelas Subandi.

Sementara itu, Rizal menilai respons kebijakan tak bisa hanya mengandalkan intervensi di pasar valuta asing (valas) atau penyerapan likuiditas jangka pendek seperti yang selama ini disampaikan otoritas moneter atau Bank Indonesia (BI).

Menurut pengajar di Universitas Trilogi Jakarta itu, pemerintah juga perlu ambil peran yaitu memperkuat kredibilitas fiskal dengan menjaga disiplin defisit, memperbesar pasokan devisa ekspor, dan mempercepat hilirisasi yang benar-benar menghasilkan substitusi impor dan nilai tambah yang terukur.

Pada saat yang sama, sambungnya, perlindungan daya beli masyarakat perlu diperkuat melalui stabilisasi harga pangan, efisiensi distribusi, dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

“Tanpa pembenahan struktural tersebut, rupiah akan tetap rentan terhadap tekanan eksternal dan ekonomi domestik semakin sensitif terhadap gejolak global,” tutup Rizal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto kembali melayangkan pernyataan kontroversial dan mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Kali ini soal pelemahan nilai tukar rupiah. Prabowo menarasikan, anjloknya nilai tukar rupiah tidak memberi dampak riil bagi kehidupan masyarakat di pedesaan karena masyarakat desa tidak menggunakan dolar AS.

Pengamat Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengkritik pernyataan RI 1 tersebut dengan menyinggung bahwa Prabowo perlu mempelajari topik pengantar ekonomi, yakni Economics 101.

Bhima menyampaikan, pelemahan nilai tukar rupiah jelas memberikan dampak bagi masyarakat, tak terkecuali di pedesaan. Sebab, terkoreksinya Mata Uang Garuda akan membuat biaya hidup semakin tinggi.

“Jangan dikira pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, yang Rp 17.600 itu tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik di level desa. Karena seolah-olah sekarang semua bisa ditahan dengan adanya subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak), harga BBM enggak naik gitu ya, juga subsidi LPG,” ujar Bhima saat dikonfirmasi Republika, Ahad (17/5/2026) lalu.

Permasalahannya, kata Bhima, Indonesia makin terintegrasi ke dalam sistem ekonomi global dibandingkan tahun 1998 ketika rupiah terjerembab akibat krisis finansial Asia. Ia menyebut, pada 1998, saat terjadi kenaikan tajam pada harga minyak tanah, masyarakat bisa beralih ke kayu bakar. Kondisi saat itu berbeda dengan kondisi hari ini.

“Tapi sekarang kayu bakarnya dari mana? Maka transmisi dari krisis energi global dan pelemahan nilai tukar rupiah ini adalah efek yang mematikan bagi LPG dan harga-harga kebutuhan pokok,” terangnya.

Lebih lanjut, Bhima mengungkapkan masyarakat desa pasti akan terdampak akibat pelemahan nilai tukar rupiah karena penggunaan barang-barang impor. Terus bergulirnya masuknya barang impor yang dibutuhkan masyarakat di tengah terkoreksinya rupiah secara otomatis akan memberi dampak pada harga-harga kebutuhan masyarakat.

“Memangnya orang desa nggak pakai barang-barang impor? Mulai dari handphone-nya, kendaraan bermotornya, komponen elektroniknya, mesin cucinya, itu semua akan terpengaruh. Pupuk pun, harga pupuk yang ada di sentra-sentra pertanian kalau rupiahnya makin lama makin melemah, juga akan terpengaruh. Itu semua tinggal menunggu waktu saja sampai harga-harganya nanti akan menekan masyarakat di pedesaan,” jelasnya.

Bhima juga menyoroti dampak lebih luas dari pelemahan rupiah. Di antaranya meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menunjukkan kondisi bahaya terhadap perekonomian rakyat.

“Jangan salah juga, kalau rupiahnya terus melemah terhadap dolar, (berpotensi terjadi) PHK massal. Desa akan dibanjiri oleh mereka yang jadi korban PHK di perkotaan. Kembali lagi ke desa, tapi dalam posisi tidak bekerja, tidak berpenghasilan. Kan akan jadi beban desa,” tegasnya.

Bhima menekankan, pernyataan Prabowo selaku pemimpin negara dalam menanggapi pelemahan rupiah sangat disayangkan. Prabowo dinilai perlu mengevaluasi gaya komunikasinya agar tidak menimbulkan ‘keributan’ di ruang publik.

“Jadi kami sangat menyesalkan Prabowo terlalu menganggap enteng situasi sekarang yang harusnya di banyak negara pemimpin-pemimpinnya itu mempersiapkan kondisi yang terburuk dengan stimulus, mempersiapkan publik. Nah di Indonesia ini seolah justru menantang, menantang tapi tanpa persiapan. Saya kira sikap-sikap dan cara komunikasi seperti itu sangat-sangat membahayakan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah ambrol dan menyentuh level terlemah sepanjang sejarah. Pelaku usaha di Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pun ancang-ancang siasat menanggulangi dampak pelemahan rupiah.

Nilai tukar rupiah dibuka melemah 0,48% atau 84 poin ke Rp17.498 per dolar AS pada perdagangan Selasa (12/5/2026) pukul 09.15 WIB. Kemudian, rupiah kembali mencatatkan pelemahan ke level 17.507 per dolar AS pada pukul 11.30 WIB, yang menjadi terlemah sepanjang sejarah.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini bahkan telah menyentuh level psikologis baru di Rp17.500 per dolar AS tentu menjadi perhatian bagi dunia usaha. Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah perlu direspons secara serius dan terkoordinasi karena secara paralel terus menciptakan level baru all-time low.

Namun, tekanan ini dinilai tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari dinamika global yang lebih luas. Kenaikan yield US Treasury yang dipicu oleh kebutuhan pembiayaan fiskal AS, termasuk eskalasi konflik geopolitik, telah mendorong terjadinya global capital reallocation menuju aset dolar AS.

Kondisi ini berdampak pada hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui tekanan nilai tukar dan meningkatnya capital outflow. Menurutnya, tekanan yang terjadi bukan bersifat sementara, tetapi berpotensi berlanjut selama faktor global masih belum mereda.

"Bagi dunia usaha, situasi ini kami lihat sebagai external shock yang memperkuat tekanan pada struktur biaya dan arus kas perusahaan. Pelemahan rupiah secara langsung meningkatkan biaya impor, khususnya karena struktur industri nasional masih sangat bergantung pada bahan baku dari luar negeri," katanya kepada Bisnis pada Selasa (12/5/2026).

Saat ini, sekitar 70% bahan baku manufaktur berasal dari impor, dengan kontribusi bahan baku mencapai sekitar 55% dalam struktur biaya produksi. Dengan demikian, setiap depresiasi rupiah akan langsung tercermin dalam peningkatan biaya input dalam rupiah.

Sementara, sektor yang paling rentan adalah industri dengan ketergantungan impor tinggi seperti petrokimia, plastik, makanan dan minuman, farmasi, serta manufaktur berbasis energi.

Di sisi lain, tekanan juga dirasakan dari aspek keuangan korporasi. Penguatan dolar AS meningkatkan beban kewajiban dalam valuta asing, baik dari sisi pembayaran bunga maupun pokok utang. Hal ini berdampak pada cash flow management dan meningkatkan profil risiko perusahaan.

Dalam kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, ruang untuk melakukan penyesuaian harga juga terbatas, sehingga sebagian tekanan biaya harus diserap oleh pelaku usaha. Kondisi ini yang kemudian menekan margin dan mempengaruhi keputusan ekspansi maupun penyerapan tenaga kerja.

"Menyikapi kondisi ini, dunia usaha pada dasarnya melakukan penyesuaian strategi ke arah yang lebih prudent dan risk-adjusted," katanya.

Menurut Shinta, pendekatan yang saat ini banyak diambil adalah selective growth. Ekspansi tetap dilakukan tetapi secara lebih selektif, dengan mempertimbangkan visibilitas permintaan, efisiensi biaya, serta kepastian return on investment. Sementara itu, investasi yang bersifat lebih spekulatif atau sangat bergantung pada kondisi eksternal cenderung ditunda.

"Dari sisi antisipasi, perusahaan juga memperkuat strategi manajemen risiko secara lebih komprehensif. Penggunaan instrumen lindung nilai atau hedging terhadap fluktuasi nilai tukar semakin ditingkatkan, disertai dengan penataan struktur utang agar lebih seimbang antara rupiah dan valuta asing," ujar Shinta.

Di sisi operasional, fokus diarahkan pada efisiensi melalui rasionalisasi capital expenditure (capex), optimalisasi working capital, serta peningkatan produktivitas.

Selain itu, diversifikasi pemasok dan upaya substitusi impor mulai dilakukan. Meskipun, menurutnya kemampuan substitusi domestik saat ini masih terbatas di banyak sektor.

Apindo sendiri menilai langkah Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga kebijakan di level 4,75% merupakan bagian dari policy prudence untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan kepercayaan pasar di tengah tekanan global. Stabilitas ini menjadi key anchor bagi dunia usaha dalam menjaga keberlangsungan operasional dan perencanaan jangka menengah.

Namun, dalam situasi tekanan yang semakin dalam seperti saat ini, stabilitas saja menurutnya belum cukup. Maka, dibutuhkan penguatan koordinasi kebijakan yang lebih solid dan respons yang semakin terkalibrasi untuk menjaga kepercayaan pasar dan dunia usaha.

Ke depan, dalam situasi di mana tekanan eksternal masih cukup kuat dan ruang pelonggaran kebijakan relatif terbatas, menurutnya sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil menjadi sangat krusial.

"Dunia usaha pada prinsipnya tetap berkomitmen untuk menjaga resiliensi, sekaligus menangkap peluang secara selektif. Dengan pendekatan yang terukur dan kolaborasi kebijakan yang kuat, kami meyakini stabilitas dapat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat terus berjalan secara berkelanjutan di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian," ungkapnya

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha konstruksi menyoroti dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap pembangunan sejumlah proyek infrastruktur dan proyek strategis nasional (PSN). Pasalnya, gejolak rupiah bisa berdampak pada membengkaknya biaya konstruksi.

Saat ini pembangunan sejumlah PSN banyak membutuhkan bahan baku impor, mulai dari semen, aspal, hingga baja. Oleh karena itu, intervensi pemerintah diperlukan guna memastikan proyek yang sedang berjalan tidak akan mandek dan mengalami pembengkakan anggaran.