Permintaan global untuk baja rendah karbon alias baja hijau diprediksi meningkat cepat. Climate Catalyst dalam laporan bertajuk Indonesia Steel Report 2026 memprediksi pasar baja hijau global bisa mencapai US$20 miliar atau setara Rp 337 triliun pada 2030. Ini dengan estimasi rata-rata pertumbuhan 21,4 persen per tahun pada 2024-2030.

Dengan estimasi ini, pangsa pasar baja hijau bakal merangkak naik dari sekarang kurang dari satu persen terhadap total pasar baja global, menjadi 1,3 persen pada 2030. Peningkatan didorong kebijakan Uni Eropa terutama terkait emisi karbon dalam produksi aneka produk.

“Meskipun saat ini merupakan bagian kecil dari total pasar baja, diperkirakan pangsa pasarnya akan meningkat hampir tiga kali lipat pada 2030,” demikian tertulis dalam laporan tersebut, dikutip pada Rabu (14/1).

Uni eropa menerapkan kebijakan pungutan karbon lintas batas atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). CBAM adalah alat kebijakan perdagangan dan iklim yang menambahkan harga karbon pada barang-barang impor tertentu, termasuk baja, untuk memastikan bahwa perusahaan di luar Uni Eropa juga terkena biaya karbon yang serupa dengan perusahaan di kawasan Emissions Trading System (ETS) Uni Eropa.

Climate Catalyst mencatat, Uni Eropa mengimpor sekitar 40 juta ton baja pada 2023, sebagian besar berasal dari India, Tiongkok, Korea Selatan, Turki, dan Indonesia. Dari negara-negara itu, baja masih diproduksi menggunakan proses Basic Oxygen Furnace (BOF) and Blast Furnace (BF) yang menggunakan tungku berbahan bakar batu bara sehingga memiliki emisi tinggi. Ini berbeda dengan produsen Uni Eropa yang tengah beralih ke proses Electric Arc Furnaces (EAF) yang menggunakan tungku listrik dari energi terbarukan.

“Bagi negara-negara seperti Indonesia dan India, yang sedang memperluas industri baja mereka, pesannya lugas: daya saing di Uni Eropa dan pasar berambisi tinggi lainnya akan bergantung tidak hanya pada harga atau skala, tetapi pada kinerja karbon,” tulis analis Climate Catalyst.

Tidak semua negara maju menerapkan CBAM, namun arah kebijakannya menuju pada transparansi emisi karbon produk. Dengan kata lain, integrasi kebijakan iklim dan perdagangan. Climate Catalyst mencatat Amerika Serikat dan Australia masih memperdebatkan cara menyelaraskan penetapan harga karbon dengan daya saing perdagangan. Sedangkan Jepang dan Korea Selatan fokus pada penguatan pasar karbon domestik dan inovasi teknologi. Sedangkan kebijakan Tiongkok lebih bersifat defensif dengan menekankan ekspansi ETS dan daya saing ekspor.

Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, ini memunculkan urgensi untuk meningkatkan sistem pelaporan emisi, menyelaraskan standar emisi domestik dengan tolak ukur internasional, dan berinvestasi dalam teknologi baja rendah karbon. Ini agar produk ekspor Indonesia tetap kompetitif dalam rezim baru perdagangan global ini.

“Pembeli Eropa mulai mengubah strategi pengadaan mereka, memberikan preferensi kepada pemasok yang dapat membuktikan jejak karbon yang lebih rendah dan memenuhi standar pelaporan UE,” demikian tertulis.

Dalam pantauan Climate Catalyst, semakin banyak perusahaan yang berinvestasi dalam sistem pelacakan emisi dan mengadaptasi rute produksi mereka sebagai respons terhadap Langkah Uni Eropa tersebut.

Industri Baja Nasional: Kuatnya Pasar Domestik Berpotensi Danai Produksi Baja Hijau

Industri baja Indonesia masih bergantung pada pasar ekspor, namun ada tren peningkatan konsumsi domestik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total ekspor baja (HS 72 dan HS 73) pada 2024 mencapai 22 juta ton, dengan nilai US$ 29,23 miliar. Ini sekitar 10 persen dari total ekspor yang sebesar US$ 264,7 miliar. Sedangkan perkiraan konsumsi baja nasional di periode itu sekitar 18,3 juta ton, naik 22 persen dari 15 juta ton pada 2020.

Climate Catalyst menilai basis domestik yang berkembang ini memberikan peluang penting untuk merespons peningkatan kebutuhan global atas baja rendah karbon. Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini untuk mendorong industri baja hijau.

“Pasar domestik yang meningkat menawarkan jalur strategis dan potensi permintaan awal untuk membiayai transisi tersebut,” tulis analis Climate Catalyst.

Indonesia dinilai punya bekal yang cukup untuk mengadopsi praktik hijau dalam industri. Ini dengan melihat perkembangan industri dalam negeri, besarnya potensi energi terbarukan, dan kedudukan regional yang kuat.

Indonesia disarankan untuk menghubungkan tujuan iklimnya dengan strategi industri dan ekspor agar produknya tetap kompetitif di pasar global.

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Korea Selatan menghentikan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dalam proses industrinya, termasuk sektor baja, menjadi sinyal penting bagi arah ekonomi di masa depan.

Pergeseran ini menandakan persaingan baru menuju pasar baja rendah emisi, yang perlu diantisipasi Indonesia dengan mentransformasi industri baja nasional. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengatakan, transformasi yang dilakukan Korea Selatan berimplikasi langsung pada Indonesia.

Apalagi, di saat yang sama, Danantara memberikan fasilitas pinjaman modal kerja senilai Rp8,28 triliun ke PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai upaya pengembangan industri baja nasional. Menurut Bhima, langkah Danantara perlu diselaraskan dengan dinamika di Korea Selatan karena berpotensi membuka peluang besar bagi perekonomian Indonesia.

“Apalagi kebutuhan baja hijau global saat ini meningkat pesat, terutama didorong oleh permintaan industri otomotif yang tumbuh lebih cepat, melampaui kapasitas produksi baja hijau dunia,” kata Bhima dalam keterangan tertulis, akhir pekan lalu.

Momentum untuk mengakselerasi baja hijau nasional juga semakin besar dengan partisipasi investor internasional yang mulai mengalihkan pembiayaan ke produsen baja rendah emisi. Contohnya, pembiayaan International Finance Corporation (IFC) untuk PT Gunung Raja Paksi Tbk US$ 60 juta guna memperluas produksi baja rendah karbon berbasis EAF.

Namun, tanpa langkah transisi energi yang tegas, Indonesia terancam kehilangan daya saing. Emisi industri baja nasional melonjak 75% hanya dalam satu tahun (2019–2020) akibat ekspansi produksi. Padahal, produk baja dengan intensitas emisi tinggi berpotensi terkena tarif penyesuaian karbon seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa.

Selama ini, Indonesia memasok batu bara metalurgi sekaligus menjadi bagian dari rantai pasok baja Asia. Namun, intensitas karbon industri baja Indonesia saat ini masih mencapai 1,6 tCO₂ per ton produk, sehingga digolongkan sebagai high-carbon steel dalam benchmark global.

Kondisi ini membuat industri baja nasional berada dalam posisi rentan ketika pasar global semakin mengutamakan material rendah karbon.

“Ketika Korea Selatan meninggalkan batu bara untuk menyelamatkan daya saing industrinya, Indonesia tidak boleh terpaku pada masa lalu. Baja hijau adalah arena baru kompetisi ekonomi Asia. Yang bertahan bukan yang paling murah, tetapi yang paling rendah emisi,” katanya.

Sebelumnya, Negeri Ginseng menyatakan resmi bergabung dengan Powering Past Coal Alliance (PPCA), sebuah aliansi global yang berupaya memajukan transisi dari PLTU menuju energi bersih.

Langkah Korea Selatan keluar dari penggunaan batu bara juga mempertegas transformasi struktural peleburan baja global dari proses blast furnace berbasis batu bara menuju teknologi Electric Arc Furnace (EAF) dan Direct Reduced Iron berbasis hidrogen hijau (H-DRI) yang menghasilkan baja rendah emisi. Perubahan inilah yang harus didorong Indonesia agar industri baja nasional tetap kompetitif di pasar global.