Bisnis.com, JAKARTA — Industri baja nasional dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar, menyusul rendahnya tingkat konsumsi baja per kapita Indonesia dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Kondisi itu dipandang sebagai peluang strategis untuk mendongkrak utilisasi pabrik baja domestik sekaligus memperkuat industrialisasi.

Direktur Komersial, Pengembangan Usaha dan Portofolio PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) Hernowo mengatakan konsumsi baja per kapita Indonesia saat ini baru berada di kisaran 65–66 kilogram per orang per tahun. Angka itu masih jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai sekitar 150 kilogram per kapita.

“Di Asia Tenggara konsumsi baja kita paling rendah. Padahal konsumsi baja merupakan salah satu indikator kemajuan sebuah bangsa,” ujar Hernowo, saat ditemui Bisnis, akhir pekan lalu.

Menurutnya, kebutuhan dan konsumsi baja suatu negara berpotensi makin tinggi seiring dengan kemajuan yang meningkat. Karena itu, dia memandang rendahnya konsumsi baja domestik justru menunjukkan masih terbukanya peluang pertumbuhan industri baja nasional.

Hernowo menjelaskan bahwa konsumsi baja Indonesia dapat menyamai level rata-rata negara-negara di Asia Tenggara apabila konsumsi baja domestik mampu meningkat dua kali lipat menjadi sekitar 130 kilogram per kapita.

Dia melanjutkan besarnya potensi pasar Indonesia juga menjadi alasan banyak produsen baja asing, khususnya dari Cina, tertarik masuk ke pasar domestik. Di sisi lain, kondisi tersebut memunculkan tantangan serius bagi produsen lokal di tengah derasnya arus impor baja murah.

Persaingan industri baja saat ini dia sebut tidak lagi sekadar antarkorporasi, melainkan telah menjadi kompetisi antarnegara. “Kalau kita bersaing sebagai perusahaan saja pasti gak bisa. Makanya baja ini harus di-handle government to government,” katanya.

Ketua Umum Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Harry Warganegara menyampaikan bahwa derasnya arus impor baja murah telah memberi dampak signifikan terhadap industri baja domestik. Tekanan impor membuat harga pasar dalam negeri tertekan sehingga margin produsen lokal terus menyusut.

Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan utilisasi industri baja nasional sulit meningkat ke level ideal. Saat ini, utilisasi pabrik baja nasional masih berada di kisaran 52%–52,7%, jauh di bawah tingkat sehat industri yang diperkirakan mencapai sekitar 80%.

“Tekanan impor murah menyebabkan harga pasar domestik tertekan, margin industri mengecil, dan utilisasi pabrik baja nasional sulit naik ke tingkat yang sehat,” sebutnya.

Harry menuturkan dampak kondisi tersebut tidak hanya tecermin pada penurunan produksi, tetapi juga mulai mengganggu keberlanjutan investasi industri baja nasional. Jika tekanan impor terus berlangsung, lanjutnya, industri berisiko menghadapi penundaan investasi, pelemahan daya saing, gangguan arus kas, hingga potensi pengurangan tenaga kerja.

“Industri baja adalah industri padat modal dan strategis, sehingga kepastian pasar domestik menjadi faktor penting bagi keberlanjutan investasi,” tegas Harry.

Oleh sebab itu, IISIA menilai penguatan instrumen perlindungan perdagangan menjadi krusial untuk menjaga industri baja nasional di tengah kelebihan kapasitas baja global yang memicu banjir produk impor ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Harry mengatakan kebijakan safeguard, antidumping, maupun tingkat komponen dalam negeri (TKDN) merupakan instrumen penting dalam melindungi industri baja nasional. Namun, efektivitas kebijakan tersebut dinilai masih bergantung pada kecepatan implementasi, ketepatan sasaran, hingga konsistensi pengawasan di lapangan.

Selama ini instrumen trade remedies kerap dipandang bersifat reaktif karena membutuhkan proses pembuktian yang panjang. Di sisi lain, arus impor dapat bergerak cepat melalui perubahan kode HS, perubahan negara asal, maupun praktik circumvention.

Dia lantas berharap kebijakan TKDN didukung pemetaan kapasitas produksi baja domestik yang akurat, sistem verifikasi yang kuat, serta komitmen pengguna akhir untuk benar-benar memprioritaskan produk lokal ketika sudah tersedia secara teknis dan komersial.

“IISIA memandang perlindungan industri baja nasional bukan bentuk proteksionisme sempit, melainkan bagian dari fair trade, penguatan industri strategis, dan upaya menjaga kemandirian industri nasional di tengah kelebihan kapasitas baja global,” tuturnya.

Baja Lokal Tembus Standar Internasional

Di tengah serangkaian tantangan ini, produk baja lapis buatan Indonesia baru-baru ini mendapat pengakuan di pasar global setelah berhasil menembus pasar Amerika Serikat dan Eropa, di tengah ketatnya hambatan dagang internasional serta penerapan standar emisi karbon yang semakin tinggi.

Produsen baja lapis nasional PT Tata Metal Lestari (TML) pada Jumat (22/5/2026) diketahui melepas ekspor produk baja lapis ke Amerika Serikat dan Polandia dari fasilitas produksinya di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ekspor tersebut dinilai menjadi pencapaian penting bagi industri baja nasional karena untuk pertama kalinya produk baja lapis Indonesia memperoleh compliance certificate Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa.

VP Operations Tata Metal Lestari Stephanus Koeswandi mengatakan, capaian tersebut menunjukkan produk baja nasional mampu memenuhi standar keberlanjutan dan ketertelusuran atau traceability yang kini menjadi syarat utama pasar global.

“Untuk pertama kalinya, baja lapis Indonesia mendapatkan Pre-Validation Report atau CBAM,” ujarnya.

Dalam skema CBAM Uni Eropa, industri baja Indonesia sebelumnya disebut memperoleh default value emisi karbon sebesar 8,2 ton CO₂ per ton produk. Namun, melalui proses verifikasi awal, Tata Metal Lestari berhasil mencatatkan emisi sekitar 2,2 ton CO₂ per ton produk, setara dengan standar industri baja di Jepang dan sejumlah negara maju lainnya.

Menurut Stephanus, capaian tersebut membuka peluang lebih besar bagi produk baja nasional untuk masuk ke pasar Eropa yang kini memperketat pelaporan emisi karbon terhadap produk manufaktur impor.

Selain itu, produk ekspor TML juga menggunakan 100% baja substrat hasil proses melt and pour dalam negeri yang dipasok PT Krakatau Steel Tbk. Penggunaan bahan baku domestik itu dinilai memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekaligus memenuhi tuntutan traceability dari pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Dia menegaskan keberhasilan ekspor tersebut sekaligus membuktikan bahwa produk baja Indonesia mampu memenuhi ketentuan perdagangan internasional di tengah tuduhan praktik circumvention yang kerap diarahkan kepada produk baja Asia.

“Amerika menuduh kita menggunakan baja dari Vietnam maupun China. Tapi ini bisa kita buktikan bahwa hari ini baja Indonesia 100% diproduksi di Indonesia dan masuk ke Amerika,” katanya.

Adapun produk yang diekspor meliputi baja lapis aluminium seng bermerek Nexalume, baja lapis seng Nexium, dan baja lapis warna Nexcolor. Ekspor ke Polandia diketahui memperluas pasar Eropa bagi TML setelah sebelumnya menembus Amerika Serikat, Australia, Asia Tenggara, hingga Amerika Latin.

Stephanus menjelaskan pemilihan pasar Amerika Serikat dan Eropa dilakukan karena kedua kawasan tersebut dikenal sebagai pasar paling ketat bagi industri baja global. Karena itu, keberhasilan menembus dua pasar tersebut menjadi indikator daya saing produk baja nasional di tingkat internasional. “Kalau kita bisa masuk Amerika dan Eropa, pasar lain akan jauh lebih mudah,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen baja lapis nasional, PT Tata Metal Lestari, berhasil menembus pasar Amerika Serikat dan Eropa di tengah ketatnya hambatan dagang global dan meningkatnya standar emisi karbon internasional.

Perseroan pada hari ini melepas ekspor baja lapis ke Amerika Serikat dan Polandia dari fasilitas produksinya di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pelepasan ekspor itu dinilai menjadi tonggak penting bagi industri baja nasional karena untuk pertama kalinya produk baja lapis Indonesia memperoleh compliance certificate Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa.

“Untuk pertama kalinya, baja lapis Indonesia mendapatkan Pre-Validation Report atau CBAM,” ujar VP Operations Tata Metal Lestari Stephanus Koeswandi saat melepas ekspor baja lapis, Jumat (22/5/2026).

Industri baja Indonesia sebelumnya disebut memperoleh default value emisi karbon sebesar 8,2 tCO2 per ton produk dalam skema CBAM Uni Eropa. Namun, melalui proses verifikasi awal, Tata Metal Lestari mampu mencatatkan angka emisi sekitar 2,2 tCO2 per ton produk, setara dengan standar industri baja di Jepang dan negara maju lainnya.

Capaian itu membuka peluang lebih besar bagi produk baja nasional untuk masuk ke pasar Eropa yang kini menerapkan standar pelaporan emisi karbon secara ketat terhadap produk manufaktur impor.

Selain itu, produk ekspor TML juga menggunakan 100% baja substrat hasil proses melt and pour dalam negeri yang dipasok PT Krakatau Steel Tbk. Penggunaan bahan baku domestik tersebut dinilai memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekaligus memenuhi tuntutan traceability pasar internasional, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Dengan ini, lanjut Stephanus, TML ingin menunjukkan bahwa industri nasional masih memiliki peluang untuk ekspor di Tengah diberlakukannya kebijakan tarif Section 232 dan anti circumvention Amerika Serikat serta dinamika ekonomi global.

“Amerika menuduh kita menggunakan baja dari Vietnam maupun China. Tapi ini bisa kita buktikan bahwa hari ini, baja Indonesia 100% yang diproduksi di Indonesia, yang akan masuk ke Amerika. Bukan baja yang menggunakan circumvention,” tegasnya.

Adapun produk yang diekspor TML meliputi baja lapis aluminium seng (BJLAS) bermerek Nexalume, baja lapis seng (BJLS) Nexium, dan baja lapis warna Nexcolor.

Stephanus menyebut, pemilihan AS dan Eropa sebagai tujuan ekspor bukan tanpa alasan. Kedua pasar tersebut terbilang paling sulit ditembus pelaku industri baja global.

Oleh karena itu, bila baja nasional berhasil diekspor ke dua benua tersebut, pasar-pasar lain akan menjadi lebih mudah. “Tapi ini juga tidak terlepas karena adanya dinamika politik dan dinamika geopolitik yang banjirnya produk-produk impor, khususnya di Asia Tenggara yang membuat kita juga tidak bisa mengekspor ke dalam Asia Tenggara ini sendiri,” tambahnya.

Dengan dinamika tersebut, TML katanya tahun ini fokus untuk menyuplai baja lapis di Uni Eropa. Adapun sejak pecah perang Amerika Serikat dan Iran dalam tiga bulan terakhir, nilai ekspor perusahaan ke sejumlah negara pada tahun ini tercatat sekitar US$3,6 juta.

Angka tersebut terbilang turun dibandingkan periode ang sama tahun lalu senilai US$10 juta. “Dengan US$3,6 juta ini sudah cukup baik,” sebut Stephanus.

Ekspor ke Polandia sekaligus memperluas penetrasi pasar Eropa bagi Tata Metal Lestari. Sebelumnya, perusahaan telah mengekspor produk ke Amerika Serikat, Australia, Asia Tenggara, hingga Amerika Latin.

Sebagai bagian dari Tatalogam Group, Tata Metal Lestari diketahui memiliki fasilitas produksi di Cikarang dan Purwakarta dengan total kapasitas mencapai 345.000 metrik ton per tahun. Selain mengantongi berbagai sertifikasi nasional dan internasional, perusahaan juga menjalankan sejumlah inisiatif keberlanjutan seperti Environmental Product Declaration (EPD), pelaporan ESG, pelaporan CDP, hingga sertifikasi industri hijau.

Sementara itu, Direktur Komersial PT Krakatau Steel (KRAS) Hernowo mengatakan, kesinambungan ekspor menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan industri baja nasional dari sektor hulu hingga hilir. Terlebih TML mampu meraih angka emisi sekitar 2,2 tCO2 per ton produk, pada verifikasi awal .

“Ini tentunya effort yang luar biasa, pengalamannya pasti sangat penting buat kita di industri baja. Saya apresiasi kemampuan ekspor Tata Metal masih terus berlangsung di tengah hambatan perdagangan yang semakin besar,” katanya.

Hernowo menambahkan Krakatau Steel akan terus mendukung pasokan bahan baku bagi industri baja antara, termasuk Tata Metal Lestari, guna mendukung target pengembangan industri steel making nasional hingga 1,5 juta ton per tahun.

Perseroan katanya ingin meningkatkan konsumsi baja nasional per kapita yang saat ini masih mencapai 65 kg per orang per tahun. Sementara negara tetangga seperti Malaysia sudah 150 kg ton per kapita per orang per tahun.

“Jadi di Asia Tenggara, konsumsi baja kita itu paling rendah hari ini. Padahal konsumsi baja adalah salah satu indikator kemajuan sebuah bangsa,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) tengah menghadapi tekanan akibat maraknya impor baja murah yang masuk ke pasar domestik melalui berbagai modus.

Praktik tersebut tidak hanya menekan kinerja industri dalam negeri, tetapi juga berpotensi merugikan negara dari sisi penerimaan dan keselamatan konsumen.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengungkapkan, salah satu modus yang paling banyak ditemukan adalah pengalihan kode Harmonized System (HS) atau circumvention untuk menghindari bea masuk.

“Sejumlah modus masih banyak digunakan importir dalam memasukkan produk besi dan baja, terutama melalui pengalihan kode HS dan masuknya produk non-SNI,” kata Harry kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Pengalihan kode HS umumnya dilakukan dengan mengubah klasifikasi baja karbon menjadi baja paduan. Caranya dengan menambahkan unsur paduan dalam jumlah sangat kecil, seperti 0,0008% boron atau 0,3% kromium, agar produk tersebut terklasifikasi sebagai baja paduan dan terbebas dari bea masuk yang lebih tinggi.

“Padahal, produk tersebut digunakan untuk fungsi yang sama dengan baja karbon,” imbuhnya.

Menurut dia, praktik ini memicu lonjakan impor baja paduan, menekan tingkat utilisasi pabrik dalam negeri, serta mengurangi penerimaan negara, terlebih sebagian negara pemasok juga memberikan rebate ekspor yang membuat harga impor semakin murah.

Selain circumvention, IISIA juga masih menemukan peredaran produk baja impor yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), khususnya pada baja lapis seperti BjLS. Hasil pengujian menunjukkan ketebalan base metal hanya 0,16–0,18 milimeter, sementara SNI mensyaratkan ketebalan minimal 0,20 milimeter.

“Produk semacam ini membahayakan keselamatan konsumen dan merugikan produsen lokal yang patuh standar,” ujar Harry.

Dia pun menilai, pasar domestik menjadi terdistorsi karena dibanjiri barang murah dengan kualitas rendah yang menyingkirkan produk dalam negeri.

Modus lain yang dinilai kian marak adalah pemanfaatan pos tarif HS 7308 (struktur dan komponen struktur baja) serta HS 9406 (prefabricated buildings). Melalui klasifikasi tersebut, komponen baja dimasukkan secara borongan dalam bentuk paket proyek atau unit bangunan jadi.

Dengan dikategorikan sebagai barang struktural atau bangunan prefabrikasi, komponen baja bernilai besar berpotensi menghindari bea masuk yang lebih tinggi sekaligus luput dari pengawasan teknis SNI. Pola ini dinilai menggerus pangsa pasar industri domestik, terutama di segmen konstruksi dan fabrikasi.

Menghadapi kondisi tersebut, IISIA mendorong optimalisasi instrumen tariff barrier melalui mekanisme trade remedies seperti antidumping, antisubsidi, dan safeguard.

“Instrumen ini perlu diterapkan secara lebih cepat dan responsif agar industri nasional tidak menanggung kerugian berkepanjangan akibat lonjakan impor yang tidak wajar,” tuturnya.

Di sisi lain, penguatan non-tariff barrier juga dinilai krusial, khususnya melalui optimalisasi penerapan SNI wajib bagi produk besi dan baja impor. IISIA menegaskan, hanya produk yang memenuhi standar mutu dan keselamatan yang seharusnya diizinkan masuk ke pasar domestik.

Lebih lanjut, IISIA berpandangan bahwa produk besi dan baja yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri seharusnya tidak lagi diimpor. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mencegah banjir impor, menjaga keseimbangan pasar domestik, serta melindungi keberlangsungan dan daya saing industri baja nasional.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza mengungkapkan 55% konsumsi baja nasional masih dipenuhi dari produk impor. Mayoritas impor itu berasal dari China.

Faisol menuturkan, gap antara konsumsi baja dengan produksi nasional sangat besar. Padahal, jumlah perusahaan yang terdaftar dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 24 (logam dasar) mencapai 562 perusahaan.

Sementara itu, perusahaan yang terdaftar dengan KBLI 25 (barang logam, bukan mesin dan peralatannya) mencapai 1.592 perusahaan.

"Gap ini diisi oleh produk impor sekitar 55% kebutuhan nasional dan mayoritas dari China," ungkap Faisol.

Adapun, konsumsi baja nasional pada 2024 berada di kisaran 18 juta ton. Dia pun menyebut fakta itu kian menambah beban industri baja nasional. Apalagi, rata-rata utilisasi kapasitas produksi baja nasional hanya berada di level 52,7%.

Jakarta, CNBC Indonesia- Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia hingga gelontoran stimulus pemerintah mempercepat program rumah subsidi menjadi angin segar bagi pertumbuhan bisnis sektor properti dan turunannya termasuk sektor konstruksi hingga produsen bahan bangunan, termasuk PT Tatalogam Lestari yang bergerak di industri bahan bangunan yang memproduksi atap genteng metal dan baja ringan berkualitas tinggi.

Vice President PT Tatalogam Lestari, Sthephanus Koeswandi mengatakan Tatalogam Lestari sebagai produsen material konstruksi terus mengembangkan bisnis sektor hulu hingga hilir. Hal ini diwujudkan dengan keberhasilan ekspor produk Baja Lapis Aluminium Seng (BJLAS) hingga BJLAS Warna ke 25 negara.

Di sisi lain Tatalogam Lestari juga mendorong inovasi produksi material konstruksi yang berkelanjutan lewat teknologi pembangunan rumah permanen instan atau DOMUS. Dimana pembangunan rumah berbasis baja ini hanya membutuhkan waktu hanya 5 hari dan tahan gempa serta dapat mempercepat program 3 juta rumah pemerintah.

Seperti apa inovasi bisnis konstruksi berkelanjutan yang dikembangkan Tatalogam Lestari? Selengkapnya simak dialog Shania Alatas dengan Vice President PT Tatalogam Lestari, Sthephanus Koeswandi dalam Profit, CNBC Indonesia (Kamis, 30/10/2025)