Bisnis.com, JAKARTA — Industri baja nasional dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar, menyusul rendahnya tingkat konsumsi baja per kapita Indonesia dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Kondisi itu dipandang sebagai peluang strategis untuk mendongkrak utilisasi pabrik baja domestik sekaligus memperkuat industrialisasi.

Direktur Komersial, Pengembangan Usaha dan Portofolio PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) Hernowo mengatakan konsumsi baja per kapita Indonesia saat ini baru berada di kisaran 65–66 kilogram per orang per tahun. Angka itu masih jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai sekitar 150 kilogram per kapita.

“Di Asia Tenggara konsumsi baja kita paling rendah. Padahal konsumsi baja merupakan salah satu indikator kemajuan sebuah bangsa,” ujar Hernowo, saat ditemui Bisnis, akhir pekan lalu.

Menurutnya, kebutuhan dan konsumsi baja suatu negara berpotensi makin tinggi seiring dengan kemajuan yang meningkat. Karena itu, dia memandang rendahnya konsumsi baja domestik justru menunjukkan masih terbukanya peluang pertumbuhan industri baja nasional.

Hernowo menjelaskan bahwa konsumsi baja Indonesia dapat menyamai level rata-rata negara-negara di Asia Tenggara apabila konsumsi baja domestik mampu meningkat dua kali lipat menjadi sekitar 130 kilogram per kapita.

Dia melanjutkan besarnya potensi pasar Indonesia juga menjadi alasan banyak produsen baja asing, khususnya dari Cina, tertarik masuk ke pasar domestik. Di sisi lain, kondisi tersebut memunculkan tantangan serius bagi produsen lokal di tengah derasnya arus impor baja murah.

Persaingan industri baja saat ini dia sebut tidak lagi sekadar antarkorporasi, melainkan telah menjadi kompetisi antarnegara. “Kalau kita bersaing sebagai perusahaan saja pasti gak bisa. Makanya baja ini harus di-handle government to government,” katanya.

Ketua Umum Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Harry Warganegara menyampaikan bahwa derasnya arus impor baja murah telah memberi dampak signifikan terhadap industri baja domestik. Tekanan impor membuat harga pasar dalam negeri tertekan sehingga margin produsen lokal terus menyusut.

Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan utilisasi industri baja nasional sulit meningkat ke level ideal. Saat ini, utilisasi pabrik baja nasional masih berada di kisaran 52%–52,7%, jauh di bawah tingkat sehat industri yang diperkirakan mencapai sekitar 80%.

“Tekanan impor murah menyebabkan harga pasar domestik tertekan, margin industri mengecil, dan utilisasi pabrik baja nasional sulit naik ke tingkat yang sehat,” sebutnya.

Harry menuturkan dampak kondisi tersebut tidak hanya tecermin pada penurunan produksi, tetapi juga mulai mengganggu keberlanjutan investasi industri baja nasional. Jika tekanan impor terus berlangsung, lanjutnya, industri berisiko menghadapi penundaan investasi, pelemahan daya saing, gangguan arus kas, hingga potensi pengurangan tenaga kerja.

“Industri baja adalah industri padat modal dan strategis, sehingga kepastian pasar domestik menjadi faktor penting bagi keberlanjutan investasi,” tegas Harry.

Oleh sebab itu, IISIA menilai penguatan instrumen perlindungan perdagangan menjadi krusial untuk menjaga industri baja nasional di tengah kelebihan kapasitas baja global yang memicu banjir produk impor ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Harry mengatakan kebijakan safeguard, antidumping, maupun tingkat komponen dalam negeri (TKDN) merupakan instrumen penting dalam melindungi industri baja nasional. Namun, efektivitas kebijakan tersebut dinilai masih bergantung pada kecepatan implementasi, ketepatan sasaran, hingga konsistensi pengawasan di lapangan.

Selama ini instrumen trade remedies kerap dipandang bersifat reaktif karena membutuhkan proses pembuktian yang panjang. Di sisi lain, arus impor dapat bergerak cepat melalui perubahan kode HS, perubahan negara asal, maupun praktik circumvention.

Dia lantas berharap kebijakan TKDN didukung pemetaan kapasitas produksi baja domestik yang akurat, sistem verifikasi yang kuat, serta komitmen pengguna akhir untuk benar-benar memprioritaskan produk lokal ketika sudah tersedia secara teknis dan komersial.

“IISIA memandang perlindungan industri baja nasional bukan bentuk proteksionisme sempit, melainkan bagian dari fair trade, penguatan industri strategis, dan upaya menjaga kemandirian industri nasional di tengah kelebihan kapasitas baja global,” tuturnya.

Baja Lokal Tembus Standar Internasional

Di tengah serangkaian tantangan ini, produk baja lapis buatan Indonesia baru-baru ini mendapat pengakuan di pasar global setelah berhasil menembus pasar Amerika Serikat dan Eropa, di tengah ketatnya hambatan dagang internasional serta penerapan standar emisi karbon yang semakin tinggi.

Produsen baja lapis nasional PT Tata Metal Lestari (TML) pada Jumat (22/5/2026) diketahui melepas ekspor produk baja lapis ke Amerika Serikat dan Polandia dari fasilitas produksinya di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ekspor tersebut dinilai menjadi pencapaian penting bagi industri baja nasional karena untuk pertama kalinya produk baja lapis Indonesia memperoleh compliance certificate Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa.

VP Operations Tata Metal Lestari Stephanus Koeswandi mengatakan, capaian tersebut menunjukkan produk baja nasional mampu memenuhi standar keberlanjutan dan ketertelusuran atau traceability yang kini menjadi syarat utama pasar global.

“Untuk pertama kalinya, baja lapis Indonesia mendapatkan Pre-Validation Report atau CBAM,” ujarnya.

Dalam skema CBAM Uni Eropa, industri baja Indonesia sebelumnya disebut memperoleh default value emisi karbon sebesar 8,2 ton CO₂ per ton produk. Namun, melalui proses verifikasi awal, Tata Metal Lestari berhasil mencatatkan emisi sekitar 2,2 ton CO₂ per ton produk, setara dengan standar industri baja di Jepang dan sejumlah negara maju lainnya.

Menurut Stephanus, capaian tersebut membuka peluang lebih besar bagi produk baja nasional untuk masuk ke pasar Eropa yang kini memperketat pelaporan emisi karbon terhadap produk manufaktur impor.

Selain itu, produk ekspor TML juga menggunakan 100% baja substrat hasil proses melt and pour dalam negeri yang dipasok PT Krakatau Steel Tbk. Penggunaan bahan baku domestik itu dinilai memperkuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sekaligus memenuhi tuntutan traceability dari pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Dia menegaskan keberhasilan ekspor tersebut sekaligus membuktikan bahwa produk baja Indonesia mampu memenuhi ketentuan perdagangan internasional di tengah tuduhan praktik circumvention yang kerap diarahkan kepada produk baja Asia.

“Amerika menuduh kita menggunakan baja dari Vietnam maupun China. Tapi ini bisa kita buktikan bahwa hari ini baja Indonesia 100% diproduksi di Indonesia dan masuk ke Amerika,” katanya.

Adapun produk yang diekspor meliputi baja lapis aluminium seng bermerek Nexalume, baja lapis seng Nexium, dan baja lapis warna Nexcolor. Ekspor ke Polandia diketahui memperluas pasar Eropa bagi TML setelah sebelumnya menembus Amerika Serikat, Australia, Asia Tenggara, hingga Amerika Latin.

Stephanus menjelaskan pemilihan pasar Amerika Serikat dan Eropa dilakukan karena kedua kawasan tersebut dikenal sebagai pasar paling ketat bagi industri baja global. Karena itu, keberhasilan menembus dua pasar tersebut menjadi indikator daya saing produk baja nasional di tingkat internasional. “Kalau kita bisa masuk Amerika dan Eropa, pasar lain akan jauh lebih mudah,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tata kelola ekspor yang tengah disiapkan pemerintah dinilai dapat membantu memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus menopang daya saing industri baja nasional yang masih bergantung pada bahan baku impor.

Direktur Komersial, Pengembangan Usaha dan Portofolio Krakatau Steel Hernowo mengatakan, pelemahan kurs menjadi salah satu tantangan utama bagi industri baja domestik karena sebagian bahan baku produksi masih harus didatangkan dari luar negeri.

“Material kita sebagian bahan bakunya masih impor dan itu sangat tergantung kepada nilai tukar,” ujar Hernowo di sela pelepasan ekspor baja lapis PT Tata Metal Lestari, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, industri baja nasional belum sepenuhnya dapat menggunakan bahan baku lokal lantaran kadar besi atau Fe bijih domestik masih relatif rendah, yakni sekitar 58%—62%. Sementara itu, bahan baku impor memiliki kandungan Fe hingga 75%—80% sehingga lebih efisien digunakan dalam proses produksi baja.

Oleh karena itu, produsen baja nasional masih harus mencampur bahan baku lokal dan impor untuk menjaga kualitas produk. “Jadi namanya bisnis industri begini itu tidak bisa 100% lokal misalnya batu, kita harus mix dengan batu impor yang kandungannya mungkin 75%-80%. Jadi yang seperti ini itu sangat terpengaruh oleh exchange rate,” jelas Hernowo.

Dalam kondisi tersebut, Hernowo memandang langkah pemerintah menata devisa hasil ekspor menjadi penting agar aliran valuta asing dari aktivitas perdagangan internasional dapat menopang stabilitas rupiah.

“Pemerintah sepertinya ingin membantu pemain-pemain yang sering transaksi dengan luar negeri supaya foreign currency yang masuk bisa tertata dengan bagus. Mudah-mudahan bisa memperkuat kembali nilai tukar rupiah,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Dalam skema tersebut, penjualan komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy diwajibkan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.

Tahap awal implementasi berlangsung pada 1 Juni—31 Agustus 2026, ketika perusahaan mulai mengalihkan transaksi perdagangan ekspornya kepada BUMN. Selanjutnya, mulai 1 September 2026, transaksi ekspor-impor direncanakan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN, termasuk pengurusan kewenangan ekspor.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan sejumlah komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Pemerintah menyebut kebijakan itu ditujukan untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor sekaligus menekan praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor.

Memperkuat Industri Baja Nasional

Di sisi lain, Hernowo menyampaikan prospek industri baja nasional masih sangat besar seiring rendahnya konsumsi baja domestik yang baru berada di kisaran 65—66 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai sekitar 150 kilogram per kapita per tahun.

Menurut Hernowo, konsumsi baja per kapita merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara “Semakin maju sebuah negara, konsumsi baja per kapita per tahun itu semakin tinggi,” katanya.

Kendati demikian, rendahnya konsumsi baja nasional justru dinilai menjadi peluang besar bagi pertumbuhan industri baja domestik dalam jangka panjang. “Kalau kita bisa menaikkan dua kali lipat saja, itu sudah setara rata-rata Asia Tenggara,” ujarnya.

Besarnya potensi pasar domestik tersebut, lanjut Hernowo, juga menjadi alasan banyak produsen baja asal China masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, dia meminta seluruh pelaku industri dan pemerintah memperkuat kolaborasi menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Bisnis.com, JAKARTA — The Indonesian Iron and Steel Association (IISIA) menilai efisiensi anggaran pemerintah, khususnya untuk proyek infrastruktur menjadi salah satu faktor penurunan permintaan baja nasional.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan proyek infrastruktur selama ini merupakan salah satu motor utama konsumsi baja, sehingga pengurangan atau penundaan proyek berpengaruh pada penurunan permintaan.

“Kebijakan efisiensi anggaran, khususnya pada belanja pemerintah untuk proyek infrastruktur, berdampak langsung terhadap permintaan baja nasional,” kata Harry kepada Bisnis, Sabtu (31/1/2026).

Apalagi, dia menyebut saat ini sektor konstruksi dan infrastruktur masih menjadi penyerap terbesar produk besi dan baja, terutama untuk baja struktural, baja tulangan (rebar), serta produk baja berdimensi besar seperti baja profil dan pelat baja yang digunakan pada proyek-proyek infrastruktur.

“Namun, dengan berkurangnya proyek pemerintah, tekanan terhadap permintaan di sektor ini menjadi makin terasa dan pasar cenderung melemah,” terangnya.

Di sisi lain, pelemahan pasar industri baja nasional juga tak lain karena pelemahan pasar baja domestik, yang dipengaruhi oleh menurunnya permintaan serta masuknya produk baja impor dengan harga murah.

Alhasil, sederet tantangan tersebut menyebabkan tingkat utilisasi pabrik berada pada level rendah dalam jangka waktu yang cukup panjang.

“Kondisi ini berdampak pada melemahnya daya saing industri baja nasional, terganggunyakeberlanjutan investasi, stabilitas operasional perusahaan, serta meningkatnya risiko PHK,” tuturnya.

Dalam hal ini, pihaknya menilai diperlukan dukungan kebijakan yang lebih terukur untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan kelancaran pasokan bagi industri hilir.

Utamanya, upaya untuk menutup celah impor yang berpotensi menggerus pasar domestik, sekaligus memastikan kebutuhan bahan baku dan produk baja tetap terpenuhi.

Harry juga menyebutkan beberapa hal yang dapat menjadi langkah perbaikan industri, yaitu penerapan perizinan impor berbasis pada ketersediaan dan kapasitas produksi dalam negeri.

“Sehingga impor hanya dibuka untuk produk yang belum atau belum mencukupi diproduksi di Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu, untuk produk yang telah tersedia secara memadai di dalam negeri, izin impor disebut perlu dibatasi melalui pengaturan kuota atau spesifikasi tertentu, disertai kewajiban pemenuhan SNI serta pengawasan yang lebih ketat melalui verifikasi teknis dan sistem ketertelusuran (traceability).

Kekhawatiran mengenai penurunan permintaan baja nasional kembali mengemuka menyusul kabar hengkangnya mitra usaha patungan Osaka Steel Ltd dengan PT Krakatau Steel (Persero), PT Krakatau Osaka Steel.

Untuk diketahui, Osaka Steel mengumumkan penghentian operasi Krakatau Osaka Steel (KOS) lantaran terus mengalami kerugian sejak 2022, meski sempat mencatatkan laba pada 2021.

Kondisi tersebut diperparah dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang secara signifikan mengurangi anggaran infrastruktur pada awal 2025. Efisiensi anggaran pemerintah menyebabkan permintaan baja turun tajam.

"Akibatnya, volume penjualan mengalami penurunan signifikan dan di tengah meningkatnya persaingan, margin keuntungan pun menyusut.Kondisi ini menyebabkan FCF [free cash flow] struktural terus berada pada posisi negatif sehingga kami melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kelangsungan usaha KOS," ujar Direktur Utama dan Presiden Osaka Steel Junichi Tani dalam pengumuman resmi.

Tani mengatakan, sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang stabil melalui kelanjutan usaha KOS. Oleh karena itu, Osaka Steel telah memutuskan untuk menarik diri dari operasional bisnis di Indonesia dan menghentikan kegiatan usaha KOS.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) menilai prospek industri baja nasional pada 2026 masih dihadapkan pada berbagai tantangan, meski peluang pertumbuhan tetap terbuka di sejumlah segmen dan pasar tertentu.

Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan kinerja produksi dan ekspor industri besi dan baja sepanjang tahun ini masih berada dalam tahap pemulihan yang terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan industri belum berlangsung merata.

“Meskipun terdapat peluang pertumbuhan pada segmen dan pasar tertentu, pelaku industri masih menghadapi tantangan struktural,” kata Harry kepada Bisnis, Minggu (11/1/2025).

Menurut Harry, permintaan baja di dalam negeri belum sepenuhnya kembali ke level normal. Melemahnya aktivitas sektor konstruksi menjadi salah satu faktor utama yang menahan laju konsumsi baja nasional.

Di sisi lain, tekanan dari produk impor masih cukup besar. Situasi ini tercermin dari tingkat utilisasi pabrik baja nasional yang hingga kini masih berada di kisaran 52%, jauh dari kondisi ideal untuk mendorong efisiensi dan ekspansi produksi.

Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha baja tidak mematok target pertumbuhan yang agresif untuk tahun depan. Strategi yang diambil lebih difokuskan pada menjaga keberlangsungan produksi dan memastikan operasional pabrik tetap berjalan stabil.

Selain itu, pengusaha baja juga berupaya meningkatkan tingkat utilisasi secara bertahap seiring perbaikan pasar, serta mengoptimalkan peluang ekspor di tengah dinamika pasar global yang terus berubah.

“Capaian kinerja industri ke depan akan sangat ditentukan oleh kepastian pasar dalam negeri, efektivitas pengendalian impor,” tuturnya.

Harry menambahkan, efektivitas pengendalian impor menjadi faktor kunci lainnya. Menurutnya, masuknya produk baja impor dengan harga murah berpotensi terus menekan daya saing produk dalam negeri jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tegas.

Selain itu, konsistensi kebijakan pemerintah juga dinilai krusial, terutama dalam penerapan SNI Wajib, penguatan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta dukungan regulasi lain untuk meningkatkan daya saing industri baja nasional.

Salah satu peluang lain yang dapat diambil yaitu akses ekspor setelah penghentian penyelidikan antidumping produk rebar baja asal Indonesia oleh pemerintah Australia.

Sebelumnya, Australia memulai penyelidikan antidumping terhadap imporhot rolled deformed steel reinforcing bar(rebar) pada 24 September 2024, yang mencakup produk dari Indonesia, Malaysia, dan Vietnam.

Bagi Indonesia, kasus ini merupakan penyelidikan kedua setelah perkara serupa pada 2017 yang berakhir tanpa pengenaan tindakan antidumping pada 2018.

Ekspor baja Indonesia ke Australia selama ini didominasi olehbarsdanwire rod, termasuk rebar.

“Keputusan ini memberikan kepastian akses pasar dan memulihkan kepercayaan importir di Australia, khususnya untuklong productIndonesia,” terangnya.

Secara historis, IISIA mencatat kinerja ekspor rebar Indonesia ke Australia menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup kuat. Pada 2020, volume ekspor tercatat sekitar 9.600 ton.

Setahun kemudian melonjak signifikan menjadi 43.500 ton pada 2021 seiring meningkatnya kebutuhan proyek konstruksi di Australia. Meskipun sempat turun menjadi 15.400 ton pada 2022, tren positif kembali berlanjut dan mencapai puncaknya pada 2023 sebesar 87.800 ton.

Namun demikian, pada 2024, ekspor rebar menurun menjadi sekitar 53.600 ton dan penurunan tersebut berlanjut hingga kuartal III/2025 yang tercatat sekitar 26.600 ton, yang diperkirakan dipengaruhi oleh ketidakpastian pasar selama proses penyelidikan antidumping berlangsung.