PT Darma Henwa Tbk (DEWA) mengangkat jurnalis senior Karni Ilyas sebagai komisaris independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Jakarta, Senin (29/6).

Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil rapat yang juga menyetujui pembagian dividen tunai perdana sepanjang sejarah perusahaan kontraktor tambang di bawah Grup Bakrie ini.

RUPST menyetujui perubahan susunan dewan komisaris dan direksi perseroan, termasuk mengangkat Karni Ilyas sebagai komisaris independen.

Selain menyetujui perubahan jajaran pengurus, para pemegang saham juga menerima laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan tahun buku 2025.

Rapat turut memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada direksi dan dewan komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2025, serta memberikan kewenangan kepada dewan komisaris untuk menunjuk akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan tahun buku 2026.

Dalam rapat yang sama, pemegang saham juga menyetujui pembagian dividen tunai perdana sebesar Rp58,6 miliar atau setara Rp1,5 per saham. Nilai tersebut setara sekitar 11,4 persen dari laba inti perseroan pada 2025 sebesar Rp514,5 miliar.

Sepanjang 2025, DEWA membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp4,3 triliun, termasuk pengaruh keuntungan satu kali (one-off item) dari goodwill negatif terkait konsolidasi Gayo Mineral Resources serta kerugian dari penjualan aset dan persediaan nonproduktif. Perseroan menjadwalkan pembagian dividen tunai final pada 31 Juli 2026.

Direktur DEWA Ricardo Silaen mengatakan pembagian dividen perdana tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada para pemegang saham sekaligus mencerminkan keyakinan perusahaan terhadap prospek bisnis ke depan.

"Pembagian dividen ini menjadi yang pertama kali dalam sejarah perseroan, mencerminkan fundamental perseroan yang semakin kuat sekaligus keyakinan kami terhadap prospek usaha ke depan. Kami akan terus menjaga keseimbangan antara pemberian imbal hasil kepada para pemegang saham dan investasi yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan," ujar Ricardo dalam keterangan resmi.

Ia mengatakan perseroan akan tetap berfokus pada penguatan tata kelola perusahaan, disiplin operasional, serta aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (health, safety, and environment/HSE) untuk mendukung pertumbuhan usaha jangka panjang.

Berikut susunan direksi dan dewan komisaris Darma Henwa atau DEWA yang disetujui dalam RUPST:

Presiden Komisaris: Bambang Irawan Hendradi

Wakil Presiden Komisaris (Independen): Suadi Atma

Komisaris: Nalinkant Amratlal Rathod

Komisaris: Wisnu Wahyudin Pettalolo

Komisaris: Sorimuda Pulungan

Komisaris Independen: Gories Mere

Komisaris Independen: Agus Suharyono

Komisaris Independen: Karni Ilyas

Presiden Direktur: Teguh Boentoro

Direktur: Ahmad Hilyadi

Direktur: Fredia Yuzirwan

Direktur: Mahmud Samuri

Direktur: Mukson Arif Rosyidi

Direktur: Faruk Fauzi

Direktur: Anny Tjandra

Direktur: Joseph Lembayung

Direktur: Ricardo Silaen

IDXChannel - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan sepanjang pekan perdagangan terakhir.

Indeks acuan Bursa Efek Indonesia (BEI) berakhir di level 5.896,13 atau turun 1,72 persen pada perdagangan Jumat (26/6/2026).

Dalam sepekan, IHSG tercatat terkoreksi tajam 4,55 persen.

Tekanan pasar juga tercermin dari aktivitas investor asing yang membukukan jual bersih (net sell) sebesar Rp3,19 triliun di pasar reguler sepanjang pekan perdagangan tersebut.

Di tengah koreksi pasar, saham-saham Grup Bakrie dan Grup Barito Pacific milik Prajogo Pangestu menjadi kelompok saham konglomerasi yang mengalami tekanan paling dalam.

Seluruh saham dalam dua grup tersebut bergerak di zona merah, dengan sejumlah emiten mencatat penurunan lebih dari 20 persen dalam sepekan.

Dari Grup Bakrie, penurunan terdalam terjadi pada PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG). Saham emiten minyak dan gas tersebut jatuh 25,45 persen dalam sepekan ke level Rp1.040 per unit. Disusul PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) yang terkoreksi 24,55 persen menjadi Rp498 per unit.

Tekanan juga melanda PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) yang melemah 21,21 persen ke Rp520 per unit. Selanjutnya, PT Darma Henwa Tbk (DEWA) turun 16,85 persen menjadi Rp306 per unit, sementara PT Bumi Resources Tbk (BUMI) terkoreksi 16,07 persen ke Rp141 per unit.

Saham Grup Bakrie lainnya, PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), juga mencatat penurunan 15,45 persen menjadi Rp93 per unit.

Sementara dari Grup Barito Pacific, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) mencatat koreksi 16,91 persen ke Rp565 per unit.

Saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) turun 13,82 persen menjadi Rp1.465 per unit, sedangkan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) melemah 12,86 persen ke Rp1.795 per unit.

Tidak ketinggalan, PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) terkoreksi 13,67 persen ke Rp600 per saham. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah saham emiten afiliasi Grup Bakrie tercatat ke dalam daftar 10 saham dengan koreksi terdalam sepanjang pekan 22-26 Juni 2026. Mereka adalah ENRG, BRMS, VKTR, hingga BIPI.

Melansir statistik Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) terpangkas 25,45% atau 355 poin, menggerus harga saham ENRG dari Rp1.395 pada pekan sebelumnya menjadi Rp1.040.

Urutan kedua masih ditempati saham emiten afiliasi Grup Bakrie. Kali ini ada PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) yang melemah 24,55% atau 162 poin. Harga saham BRMS turun dari Rp660 menjadi Rp498.

Berikutnya, ada saham PT Fuji Finance Indonesia Tbk. (FUJI) yang harganya turun dari Rp268 menjadi Rp206. Penurunan tersebut mencerminkan koreksi 23,13%, menempatkannya dalam urutan ke-3 daftar saham top losers pekan ini.

Saham PT Formosa Ingredient Factory Tbk. (BOBA) menempati urutan ke-4 dengan koreksi 21,59% atau 76 poin. Harga saham BOBA turun dari Rp352 menjadi Rp276.

Selanjutnya, saham emiten afiliasi Grup Bakrie lainnya, PT Vktr Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) menempati urutan ke-5 daftar saham top losers sepekan. Saham VKTR turun 21,21% atau 140 poin, mengubah harga sahamnya dari Rp660 menjadi Rp520.

Kemudian, ada saham PT MNC Digital Entertainment Tbk. (MSIN) yang turun 20,63% atau 130 poin ke Rp500.

Ketujuh, ada saham PT Arkora Hydro Tbk. (ARKO) yang melemah 19,38% atau 1.250 poin. Koreksi ini menekan harga saham ARKO dari Rp6.450 menjadi Rp5.200.

Berikutnya, ada saham PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. (BIPI) yang berubah dari Rp156 menjadi Rp126, mencerminkan koreksi 19,23% dan menempatkannya pada urutan ke-8 daftar saham top losers.

Selanjutnya, ada saham PT Asia Pramulia Tbk. (ASPR) yang mengalami koreksi 19,05% ke Rp153.

Kesepuluh, saham PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) terpangkas 18,93% atau 320 poin. Koreksi ini menggerus harga saham IMPC dari semula Rp1.690 menjadi Rp1.370.

Sementara itu, IHSG tercatat melemah 4,55% sehingga ditutup pada level 5.896,134 dari posisi 6.177,139 pada pekan lalu. Kemudian kapitalisasi pasar BEI juga terkoreksi 4,51% menjadi Rp10.302 triliun dari Rp10.788 triliun pada pekan sebelumnya.

Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan rata-rata frekuensi transaksi harian pekan ini juga mengalami penurunan sebesar 22,95% menjadi 1,73 juta kali transaksi dari 2,24 juta kali transaksi pada pekan lalu.

”Lalu, data rata-rata volume transaksi harian BEI pekan ini mengalami perubahan sebesar 26,01% menjadi 25,18 miliar lembar saham dari 34,03 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya,” ungkap Kautsar dalam keterangan resminya, Sabtu (27/6/2026).

Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian pekan ini mengalami perubahan, yaitu sebesar 29,13% menjadi Rp17,58 triliun dari Rp24,80 triliun pada pekan sebelumnya.

Adapun investor mencatatkan nilai jual bersih ataunet sellRp537,25 miliar pada perdagangan Jumat (26/6/2026) dan sepanjang tahun 2026 mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp71,681 triliun.

Presiden Prabowo Subianto bercerita pernah menemui Aburizal Bakrie beberapa tahun lalu untuk meminta pemerintah tidak mengimpor beras ketika petani dalam negeri akan memasuki masa panen.

Prabowo mengatakan peristiwa itu terjadi saat dirinya menjabat ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Aburizal masih menjabat Menko Bidang Perekonomian pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Prabowo, impor beras pada saat musim panen berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani dan membuat mereka kesulitan memperoleh keuntungan.

"Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI menghadap dan saya mengimbau janganlah mengimpor beras, apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal," ujar Prabowo dalam dalam acara Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6).

pem

Saat itu, sambung Prabowo, terdapat pandangan dari sejumlah kalangan yang menilai RI tidak perlu terlalu mempertahankan produksi pangan domestik apabila negara lain dinilai mampu menghasilkan beras dengan biaya lebih murah dan produktivitas lebih tinggi.

Prabowo mengaku terkejut mendengar pandangan tersebut. Menurutnya, salah seorang penasihat pemerintah ketika itu bahkan menyebut Indonesia lebih baik membeli beras dari Vietnam apabila petani negara tersebut dianggap lebih efisien dibanding petani Indonesia.

"Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar mengatakan, untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam," ujarnya.

Menurut Prabowo, pandangan tersebut mengabaikan tujuan utama pembangunan nasional, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk petani, nelayan, dan kelompok pekerja lainnya.

Ia mengatakan kemerdekaan Indonesia tidak sekadar bertujuan membangun negara, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak melalui akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan penghasilan yang memadai.

"Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera. Agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bercerita bahwa saat menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dirinya pernah menghadap Aburizal Bakrie yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian untuk meminta pemerintah menghentikan impor beras.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan pada Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Prabowo mengatakan saat itu pemerintah berencana mengimpor beras. Sebagai Ketua Umum HKTI, dia meminta agar impor tidak dilakukan, terutama ketika petani akan memasuki masa panen.

"Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai Ketua Umum HKTI, saya mengimbau janganlah mengimpor beras, apalagi mengimpor beras di saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak balik modal," ujar Prabowo.

Dia menjelaskan sejumlah pakar yang menjadi penasihat Aburizal Bakrie saat itu memaparkan alasan perlunya impor beras. Menurut Prabowo, para pakar berpendapat bahwa jika petani Indonesia tidak seefisien petani Vietnam, maka lebih baik Indonesia mengimpor beras dari negara tersebut.

"Saya kaget dan saya sedih, saya mengatakan dalam hati saya. Ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara," katanya.

Menurut Prabowo, tujuan bernegara dan kemerdekaan Indonesia adalah untuk menyejahterakan rakyat, termasuk petani, nelayan, dan buruh agar dapat hidup layak. Karena itu, pemerintah seharusnya selalu mendahulukan kepentingan rakyat, terutama petani.

"Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekadar merdeka," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan batu bara milik Grup Bakrie dan Grup Salim PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) resmi memutuskan bahwa perseroan tidak membagikan keuntungan atau dividen kepada para pemegang sahamnya untuk tahun buku 2025.

Keputusan untuk tidak membagikan laba bersih 2025 dalam bentuk dividen tersebut disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Jakarta pada Kamis (18/6/2026).

Dikutip dari ringkasan risalah RUPST BUMI untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang diunggah di Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPST tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 256,33 miliar saham atau 69,03% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan sebanyak 371,33 miliar saham.

Dari seluruh jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPST tersebut, sebanyak 252,66 miliar saham atau sebesar 98,56% menyetujui pengesahan neraca dan perhitungan laba/rugi untuk Tahun Buku 2025, sebanyak 2,75 miliar saham menyatakan abstain, dan 3,67 miliar saham atau sebesar 1,43% menyatakan tidak setuju.

“Menetapkan bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ini, perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham perseroan,” demikian pernyataan resmi manajemen BUMI dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, dikutip Rabu (24/6/2026).

Adapun, RUPST juga memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun, BUMI terakhir kali tercatat membagikan dividen tunai pada 2012 untuk tahun buku 2011 sebesar Rp14,31 per saham. Namun, hingga kini BUMI tidak pernah lagi membagikan dividen.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan batu bara milik Grup Bakrie dan Grup Salim PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Kamis (18/6/2026).

Dikutip dari ringkasan risalah RUPST BUMI untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 yang diunggah di Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPST tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 256,33 miliar saham atau 69,03% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan sebanyak 371,33 miliar saham.

Hasil dari RUPST tersebut salah satunya adalah menyetujui perubahan susunan direksi dan dewan komisaris BUMI. Adapun, hasil RUPST BUMI disebutkan bahwa pertama, menerima dan menyetujui pengakhiran tugas Anton Setianto Soedarsono dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan, efektif terhitung sejak tanggal penutupan RUPST.

Terkait dengan hal itu, hasil RUPST juga memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sehubungan dengan fungsi Anton Setianto Soedarsono selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan, sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tecermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, menerima dan menyetujui purna tugas Thomas Myer Kearney dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak tanggal penutupan RUPST, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sehubungan dengan fungsinya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan, sepanjang tindakan pengawasan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tecermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, menyetujui pengangkatan Anton Setianto Soedarsono, sebagai Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2031, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat, menyetujui pengangkatan kembali Rio Supin, sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2031, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, kelima RUPST menyetujui pengangkatan Donny Iskandar Maramis, sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2031, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara terperinci, berikut perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi BUMI setelah RUPST:

Susunan Direksi BUMI saat ini:

Presiden Direktur: Adika Nuraga Bakrie

Wakil Presiden Direktur: Agoes Projosasmito

Direktur: Nalinkant Amratlal Rathod

Direktur: Adrian Wicaksono

Direktur: Phiong Phillipus Darma

Direktur: Eddy Sanusi

Direktur: R.A. Sri Dharmayanti

Direktur: Andrew Christopher Beckham

Direktur: Maringan M. Ido Hotna Hutabarat

Direktur: Rio Supin

Direktur: Himawan Setiadi

Direktur: Christopher Fong

Direktur: Donny Iskandar Maramis

Susunan Dewan Komisaris BUMI saat ini:

Presiden Komisaris dan Komisaris Independen: Sharif Cicip Sutardjo

Komisaris Independen: Kanaka Puradiredja

Komisaris Independen: Y.A. Didik Cahyanto

Komisaris Independen: Anggawira

Komisaris: Anton Setianto Soedarsono

Komisaris: Adhika Andrayudha Bakrie

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Menurut saya, cara terbaik untuk menanggapi hal itu adalah dengan datang langsung dan menjelaskan bagaimana kami melihat persoalan tersebut dari sudut pandang sektor swasta

Beijing (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan akan menjawab keluhan pengusaha China yang sempat mengemuka di Tanah Air.

"Kita semua juga mengetahui tentang surat dari Kamar Dagang China kepada Indonesia. Menurut saya, cara terbaik untuk menanggapi hal itu adalah dengan datang langsung dan menjelaskan bagaimana kami melihat persoalan tersebut dari sudut pandang sektor swasta," kata Anindya di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, Minggu (21/6).

Anin, sapaan akrab Anindya, datang ke China untuk menghadiri sejumlah acara yaitu China International Supply Chain Expo dan APEC CEO Forum di Beijing, Summer Davos 2026 di Dalian maupun pertemuan dengan mitra lainnya.

Diketahui Kamar Dagang China di Indonesia pada Mei 2026 lalu sempat mengirim surat resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintah dan sejumlah kekhawatiran yang timbul.

Dalam surat itu, para investor China menilai terjadi banyak perubahan dalam kebijakan di Indonesia sehingga perusahaan-perusahaan China menghadapi persoalan serius, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait.

"Kami sudah melakukan dialog dari waktu ke waktu, memang cara mereka untuk menyampaikan keluhan itu agak mengagetkan tapi diplomasi, pembicaraan, percakapan, memang penting dilakukan, karena itu saya ke sini karena kita mesti jelaskan langsung," ungkap Anin.

Ia mengaku ingin menjawab langsung, dan sekaligus menanyakan apa benar surat tersebut juga mewakilkan seluruh pengusaha China.

"Mungkin memang ada keluhan, tapi bukan dari seluruh pengusaha, jadi saya tidak menafikan karena seperti dalam bisnis, 'customer service' memang penting kalau klien tidak hapi kita harus datang dan ajak bicara persoalannya," tambah Anin.

China, ungkap Anin, tetap menjadi mitra penting bagi Indonesia dengan nilai perdagangan dan investasi yang besar.

"Saya rasa memang China sangat strategis, sangat penting dan punya hubungan yang saling menguntungkan dengan Indonesia, hal yang ingin saya tekankan adalah bukan hanya perdagangan tapi juga investasi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan sumber daya manusia bisa kita pelajari dari China," tegas Anin.

Anin menyebut China terutama unggul di bidang energi terbarukan, kendaraan listrik, teknologi hingga pertanian.

"Pada akhirnya, sektor swasta berfokus pada penciptaan kegiatan ekonomi melalui perdagangan dan investasi. Kami tidak mengenal batas, dan biasanya kami juga tidak terlalu formal dalam bicara yang terkadang justru membantu untuk memuluskan sesuatu," jelas Anin.

Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan China selama 2025 mencapai 167,48 miliar dolar AS dengan peningkatan ekspor Indonesia sebesar 16,7 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sedangkan dengan Hong Kong, nilai perdagangan Indonesia adalah sekitar 6 miliar dolar AS sehingga bila digabung antara China dan Hong Kong totalnya menjadi 173 miliar dolar AS.

Sementara investasi China di Indonesia mencapai sekitar 7,58 miliar dolar AS pada periode yang sama sedangkan investasi dari Hong Kong mencapai 10,1 miliar dolar AS sehingga bila digabungkan total Investasi dari Tiongkok dan Hong Kong di Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 18 miliar dolar AS, menjadikannya sumber investasi asing terbesar bagi Indonesia.

Namun Kamar Dagaing China di Indonesia mengajukan sejumlah keluhan kepada Presiden Prabowo Subianto termasuk soal keharusan pembayaran pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin intensif dan bahkan denda besar hingga puluhan juta dolar AS, menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan.

Keluhan lain menyasar rencana kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank milik negara Indonesia selama minimal satu tahun. Kebijakan itu dinilai akan mengganggu likuiditas perusahaan.

Secara khusus, para investor China memprotes pengurangan besar-besaran kuota tambang bijih nikel sejak awal 2026 yang telah mencapai lebih dari 70 persen atau sekitar 30 juta ton secara total. Ditambah dengan Kementerian ESDM yang baru menaikkan Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel dan mengubah formula perhitungannya sehingga membuat biaya komprehensif bijih nikel melonjak hingga 200 persen.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Beijing (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan komitmen organisasinya untuk menjaga hubungan yang telah terbangun dengan pemerintah maupun pengusaha China.

"China mitra dagang terbesar Indonesia. Jadi, kita harus hadir di sini. Angka perdagangan Indonesia dan China tahun lalu adalah sekitar 168 miliar dolar AS dan saya kira angka itu akan terus tumbuh, dan tidak lama lagi kita akan menjadi mitra dagang nomor dua atau bahkan jadi mitra dagang nomor satu bagi China," kata Anindya di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, Minggu (21/6).

Anin, sapaan akrab Anindya, datang ke China untuk menghadiri sejumlah acara yaitu China International Supply Chain Expo dan APEC CEO Forum di Beijing, Summer Davos 2026 di Dalian maupun pertemuan dengan mitra lainnya.

"Indonesia mengekspor sekitar seperempat dari total ekspornya ke China dan mengimpor sekitar sepertiga barang impornya dari China. Tugas saya di sini bersama beberapa anggota Kadin adalah menyampaikan bahwa kita tidak hanya ingin meningkatkan perdagangan, tetapi juga ingin menciptakan nilai bersama," ungkap Anin.

Anin menyebut ingin mengajak mitra dari China untuk berinovasi bersama.

"Saya kira semua itu dimulai dari percakapan, sehingga kita dapat membangun lebih banyak kepercayaan, terutama di tengah ketegangan geopolitik. Harapannya, akan ada lebih banyak kolaborasi," tambah Anin.

Bidang-bidang yang akan menjadi fokus pembicaraan Kadin, menurut Anin adalah pertama di bidang kendaraan listrik.

"Namun, kami tidak hanya ingin fokus pada perdagangan kendaraan listrik, tetapi juga masuk ke seluruh rantai pasoknya. Bukan hanya untuk melayani pasar Indonesia dan China, tetapi juga dunia," ungkap Anin.

Menurut dia, aktivitas Kadin ini akan dapat membantu hilirisasi mineral Indonesia termasuk dalam pabrik pembuatan baterai kendaraan listrik.

"Pada akhirnya, kami ingin memiliki kendaraan listrik dan merek kendaraan listrik sendiri bersama China, dengan dukungan teknologi, modal, dan pengalaman. Itulah salah satu bidang yang ingin kami fokuskan" tambah Anin.

Bidang kedua, lanjutnya, adalah energi terbarukan dengan sasaran membangun industrialisasi di dalam negeri melalui kerja sama dengan mitra-mitra di China.

"Bidang ketiga adalah pusat data, infrastruktur digital, dan kecerdasan buatan. Menurut saya, China merupakan salah satu dari dua kekuatan besar terdepan dalam kecerdasan buatan, kecerdasan buatan akan menjadi infrastruktur super bagi berbagai sektor," jelas Anin.

Dalam bidang kecerdasan buatan, Anin mengatakan Indonesia harus melakukan penguatan dari hulu bersama-sama agar tetap berada di posisi teratas.

"Bukan hanya membangun pusat data, tetapi juga membangun daya komputasi, karena Indonesia memiliki banyak sekali penggunaan internet," tambah Anin.

Bidang keempat adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menurut Anin memberikan lapangan pekerjaan bagi sekitar 60 juta orang penduduk Indonesia sekaligus menyumbang sekitar 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Karena itu, kita harus memperjuangkan mereka. Kita perlu melibatkan dan mengintegrasikan mereka untuk memastikan ekonomi terus tumbuh, dari 5,1 persen menjadi 5,6 persen, hingga mencapai 8 persen sebagaimana ambisi yang didorong oleh Presiden," tambah Anin.

Dalam pertemuan tersebut Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun memaparkan bahwa pada 2025, nilai perdagangan bilateral Indonesia dan China mencapai 167,48 miliar dolar AS dengan peningkatan ekspor Indonesia sebesar 16,7 persen.

Sedangkan dengan Hong Kong, nilai perdagangan Indonesia adalah sekitar 6 miliar dolar AS sehingga bila digabung antara China dan Hong Kong totalnya menjadi 173 miliar dolar AS.

"Bila hubungan Indonesia dan China tetap baik dan kita menjaga momentum ekonomi, maka dalam enam tahun, jumlah tersebut akan berganda," kata Dubes Djauhari.

Namun jumlah itu masih di bawah Malaysia yang mencapai 191,66 miliar dolar AS dan Vietnam di posisi pertama sebagai mitra dagang China di ASEAN dengan nilai 296,14 miliar dolar AS.

Sementara investasi China di Indonesia mencapai sekitar 7,58 miliar dolar AS pada periode yang sama sedangkan investasi dari Hong Kong mencapai 10,1 miliar dolar AS sehingga bila digabungkan total Investasi dari Tiongkok dan Hong Kong di Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 18 miliar dolar AS, menjadikannya sumber investasi asing terbesar bagi Indonesia.

Sedangkan dalam hubungan antarmasyarakat, Dubes Djauhari mengatakan jumlah mahasiswa Indonesia di China mencapai sekitar 20 ribu orang, masih di bawah jumlah sebelum COVID-19 yang mencapai 60 ribu orang tapi sudah jauh meningkat dibanding saat pandemi yang menurun drastis yaitu 2 ribu orang.

"Jadi jika investasi meningkat, bisa menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi mahasiswa yang lulus dari sini," tambah Dubes Djauhari.

Hadir juga dalam acara tersebut Wakil Duta Besar RI Irene dan anggota Kadin Indonesia.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan aktivitas industri belum langsung pulih ketika Selat Hormuz kembali dibuka. Prosesnya kemungkinan berlangsung secara bertahap.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, pemulihan industri tetap membutuhkan waktu karena implementasi kesepakatan geopolitik masih harus diterjemahkan ke dalam kondisi riil di lapangan. Dia memperkirakan proses normalisasi dapat berlangsung dalam 30 hingga 60 hari ke depan.

"Kita lihat, mungkin dalam waktu 30-60 hari ini sudah bisa kembali senormal mungkin. Kita lihat hasilnya," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Kendati demikian, Anin menyampaikan, pembukaan jalur pelayaran strategis tersebut diharapkan mampu mengurangi gangguan rantai pasok global yang selama konflik, menyebabkan kenaikan harga bahan baku serta kelangkaan sejumlah komoditas.

Menurutnya, membaiknya arus logistik internasional akan menjadi katalis positif bagi aktivitas manufaktur, meski dampaknya tidak akan dirasakan secara instan. "Dengan sumbatan ini sudah mulai dibuka lebih sedikit, kita berharap ekonomi bisa kembali lebih baik lagi, tapi tidak akan se-normal seolah-olah belum ada perang," sebut Anin.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa momentum pemulihan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan daya tahan ekonomi domestik. Menurutnya, Indonesia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada membaiknya kondisi global mengingat sekitar 50% hingga 55% pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi domestik.

Oleh karena itu, Kadin mendorong pemerintah memperkuat konsumsi rumah tangga, perdagangan, dan investasi agar pemulihan industri memiliki fondasi yang lebih kuat. Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga harus menjadi bagian dari proses pemulihan karena secara agregat memiliki kontribusi investasi yang besar terhadap perekonomian nasional.

Lebih lanjut, Anin menuturkan, momentum pascapembukaan Selat Hormuz perlu dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan industri nasional menghadapi potensi disrupsi global di masa mendatang.

Dia berpendapat, Indonesia perlu mempercepat kemandirian di sektor pangan, energi, dan sumber daya strategis lainnya agar dampak gejolak geopolitik dapat diminimalkan. Anin juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada sektor-sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, dan pertanian, sekaligus menjaga iklim investasi bagi industri padat modal agar ekspansi usaha dapat terus berlanjut.

“Itu kita mesti proteksi supaya, investasinya masuk. Jadi, padat modal, tapi juga padat karya itu penting sekali ditingkatkan,” tambahnya.

Dari sisi investasi, Anin optimistis sentimen dunia usaha akan membaik pada semester II/2026. Setelah realisasi investasi pada kuartal I mencapai sekitar Rp500 triliun, dia memperkirakan capaian kuartal II masih relatif stabil, sedangkan pada kuartal III dan kuartal IV berpotensi meningkat seiring pulihnya kepercayaan investor.

"Di kuartal III dan kuartal IV bisa lebih baik lagi karena mereka [para investor] sudah siap-siap prime up,” pungkas pengusaha itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan aktivitas industri belum langsung pulih ketika Selat Hormuz kembali dibuka. Prosesnya kemungkinan berlangsung secara bertahap.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, pemulihan industri tetap membutuhkan waktu karena implementasi kesepakatan geopolitik masih harus diterjemahkan ke dalam kondisi riil di lapangan. Dia memperkirakan proses normalisasi dapat berlangsung dalam 30 hingga 60 hari ke depan.

"Kita lihat, mungkin dalam waktu 30-60 hari ini sudah bisa kembali senormal mungkin. Kita lihat hasilnya," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Kendati demikian, Anin menyampaikan, pembukaan jalur pelayaran strategis tersebut diharapkan mampu mengurangi gangguan rantai pasok global yang selama konflik, menyebabkan kenaikan harga bahan baku serta kelangkaan sejumlah komoditas.

Menurutnya, membaiknya arus logistik internasional akan menjadi katalis positif bagi aktivitas manufaktur, meski dampaknya tidak akan dirasakan secara instan. "Dengan sumbatan ini sudah mulai dibuka lebih sedikit, kita berharap ekonomi bisa kembali lebih baik lagi, tapi tidak akan se-normal seolah-olah belum ada perang," sebut Anin.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa momentum pemulihan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan daya tahan ekonomi domestik. Menurutnya, Indonesia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada membaiknya kondisi global mengingat sekitar 50% hingga 55% pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi domestik.

Oleh karena itu, Kadin mendorong pemerintah memperkuat konsumsi rumah tangga, perdagangan, dan investasi agar pemulihan industri memiliki fondasi yang lebih kuat. Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga harus menjadi bagian dari proses pemulihan karena secara agregat memiliki kontribusi investasi yang besar terhadap perekonomian nasional.

Lebih lanjut, Anin menuturkan, momentum pascapembukaan Selat Hormuz perlu dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan industri nasional menghadapi potensi disrupsi global di masa mendatang.

Dia berpendapat, Indonesia perlu mempercepat kemandirian di sektor pangan, energi, dan sumber daya strategis lainnya agar dampak gejolak geopolitik dapat diminimalkan. Anin juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada sektor-sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, dan pertanian, sekaligus menjaga iklim investasi bagi industri padat modal agar ekspansi usaha dapat terus berlanjut.

“Itu kita mesti proteksi supaya, investasinya masuk. Jadi, padat modal, tapi juga padat karya itu penting sekali ditingkatkan,” tambahnya.

Dari sisi investasi, Anin optimistis sentimen dunia usaha akan membaik pada semester II/2026. Setelah realisasi investasi pada kuartal I mencapai sekitar Rp500 triliun, dia memperkirakan capaian kuartal II masih relatif stabil, sedangkan pada kuartal III dan kuartal IV berpotensi meningkat seiring pulihnya kepercayaan investor.

"Di kuartal III dan kuartal IV bisa lebih baik lagi karena mereka [para investor] sudah siap-siap prime up,” pungkas pengusaha itu.

Tanjungpinang (ANTARA) - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyebut Kadin Kepri periode 2026–2031 harus menjemput peluang ekonomi baru melalui pengembangan ekonomi hijau dan digital yang potensial, sambil memperkuat industri perkapalan dan kreatif.

"Ekonomi hijau dan ekonomi digital punya pasar yang sangat besar, baik dalam maupun luar negeri, apalagi Kepri berada di wilayah perbatasan dengan berbagai negara tetangga," kata Anindya Bakrie saat mengukuhkan Dewan Pengurus Kadin Provinsi Kepri periode 2026-2031 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa.

Anindya mendorong Kadin Kepri memperluas marketing atau pemasaran kawasan perdagangan bebas (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) untuk menarik lebih banyak investasi di daerah tersebut.

Menurut dia, walau bagaimana pun pengoptimalan industrialisasi membutuhkan investasi, karena dengan investasi itu pertumbuhan ekonomi daerah meningkat sekaligus menciptakan lapangan kerja baru

Anindya juga mengapresiasi angka pertumbuhan ekonomi Kepri 2025 mendekati tujuh persen, berada di atas rata-rata nasional sebesar lima persen.

Demikian pula dengan realisasi investasi tahun 2025 yang mencapai sebesar Rp64,67 triliun, yang menandakan bahwa Kepri menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia.

"Menariknya lagi, perbandingan investasi di Kepri adalah 50 banding 50, antara dalam dan luar negeri," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anindya berpesan agar Kadin Kepri terus memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah, termasuk pelaku usaha UMKM hingga besar sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Ia juga menekankan esensi Kadin ialah pemberdayaan ekonomi serta menjadi jembatan antara pengusaha besar dan kecil.

"Saya sangat optimistis Kadin Kepri mampu menjaga kestabilan serta keamanan investasi bagi investor," ujar Anindya Bakrie.

Pewarta: Ogen
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026