IDXChanel - Sederet isu dan agenda ekonomi menjadi perhatian investor pekan ini. Salah satunya terkait pembukaan Selat Hormuz yang masih belum menemui titik terang.

Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali meningkat hanya beberapa hari setelah kedua negara mencapai kesepakatan sementara untuk mengakhiri konflik.

Komando militer gabungan Iran menyebut penutupan selat tersebut merupakan respons atas berlanjutnya operasi militer Israel di Lebanon serta tidak adanya itikad baik dari AS dan kegagalan Washington memenuhi komitmen dalam kerangka gencatan senjata. Media pemerintah Iran juga melaporkan bahwa langkah-langkah lanjutan telah disiapkan apabila agresi terus berlanjut.

Meski demikian, militer AS menegaskan Selat Hormuz tidak ditutup dan lalu lintas pelayaran internasional tetap berjalan normal.

Dari AS, perhatian minggu ini akan terfokus pada data pendapatan dan pengeluaran pribadi bulan Mei, bersama dengan indikator inflasi pilihan Fed, indeks harga PCE.

Pengeluaran pribadi diperkirakan meningkat 0,6 persen, naik dari kenaikan 0,5 persen pada April, sementara pendapatan pribadi diperkirakan naik 0,4 persen setelah tidak berubah pada bulan sebelumnya.

Dari sisi inflasi, PCE inti diproyeksikan naik 0,3 persen bulan ke bulan, meningkat dari 0,2 persen pada April dan tetap menyoroti tekanan harga yang mendasar. Perlu dicatat, Federal Reserve menaikkan perkiraan inflasi untuk 2026 dalam proyeksi ekonomi terbarunya.

Survei PMI S&P Global pendahuluan untuk Juni juga akan dipantau dengan cermat, dengan aktivitas sektor jasa diperkirakan akan semakin menguat, sementara pertumbuhan manufaktur diperkirakan sedikit melambat. Investor juga akan memantau rilis hasil uji stres bank Federal Reserve pada 2026, yang menilai bagaimana kinerja bank-bank besar AS dalam skenario penurunan ekonomi yang parah dan periode tekanan pasar.

Dari dalam negeri, investor menanti pegumuman penting dari penyedia indeks global MSCI yang akan menentukan nasib pasar modal Indonesia. Hasil tinjauan MSCI 2026 Annual Market Classification Review dijadwalan diumumkan pada 23 Juni 2026 atau 24 Juni 2026 pukul 03.30 waktu Indonesia.

Sebelumnya, dalam MSCI 2026 Global Market Accessibility Review, lembaga tersebut kembali menyoroti persoalan transparansi di pasar saham Indonesia.

MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada aspek information flow dari kategori “+” menjadi “-”, seiring kekhawatiran terhadap keterbatasan transparansi struktur kepemilikan saham dan indikasi aktivitas perdagangan terkoordinasi yang dinilai dapat mengganggu pembentukan harga yang wajar di bursa.

MSCI menilai terbatasnya keterbukaan kepemilikan saham dan indikasi coordinated trading behavior berpotensi menyulitkan investor institusi global dalam mengidentifikasi tingkat free float yang sebenarnya serta mengandalkan harga pasar untuk kebutuhan penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.

Sorotan MSCI terhadap transparansi pasar juga menambah perhatian investor terhadap hasil tinjauan klasifikasi yang akan diumumkan pekan depan.

Reuters melaporkan, apabila Indonesia diturunkan dari status emerging market menjadi frontier market, langkah tersebut berpotensi memicu arus keluar dana hingga mencapai USD13 miliar atau setara dengan Rp232,05 triliun (asumsi kurs Rp17.850 per USD) dari pasar domestik.

Sejak MSCI pertama kali menyampaikan peringatan terkait aksesibilitas pasar Indonesia pada Januari lalu, regulator dan otoritas pasar telah meluncurkan sejumlah langkah perbaikan. Salah satunya adalah peningkatan ketentuan minimum free float emiten menjadi 15 persen.

Selain isu transparansi, MSCI masih mencatat sejumlah hambatan bagi investor asing, mulai dari keterbatasan informasi emiten dalam bahasa Inggris, belum efisiennya mekanisme pasar valuta asing offshore, hingga sejumlah pembatasan dalam fasilitas stock lending, transfer saham secara in-kind, dan transaksi short selling.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Pembukaan kembali Selat Hormuz mulai 19 Juni 2026 diperkirakan menjadi sentimen positif bagi sektor manufaktur nasional setelah beberapa bulan dibayangi lonjakan harga energi dan terganggunya rantai pasok global. Namun, normalisasi jalur perdagangan tersebut belum otomatis mengembalikan kinerja manufaktur dalam waktu singkat.

Tidak dipungkiri, aktivitas manufaktur terutama sektor yang bergantung pada energi dan bahan baku impor sangat terdampak ketika jalur perdagangan Selat Hormuz ditutup. Sebelum konflik, sekitar seperlima pasokan minyak dunia melintasi Selat Hormuz.

Gangguan pada jalur pelayaran strategis tersebut sempat mendorong kenaikan harga minyak, ongkos logistik, hingga premi asuransi pengiriman yang pada akhirnya meningkatkan biaya produksi industri.

Dengan dibukanya kembali jalur tersebut, harga minyak dunia mulai terkoreksi sehingga biaya impor energi maupun transportasi diperkirakan ikut menurun. Namun, transmisi ke sektor riil menurut Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, akan berlangsung bertahap karena penyesuaian tarif pengiriman, harga bahan baku antara, hingga kontrak pembelian membutuhkan waktu.

"Manfaat terbesar kemungkinan baru akan lebih terasa pada kuartal III/2026 ketika rantai logistik global mulai kembali stabil," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (17/6/2026).

Adapun sektor yang paling diuntungkan dengan dibukanya Selat Hormuz adalah industri dengan struktur biaya yang didominasi energi dan bahan baku impor, seperti petrokimia, plastik, tekstil, baja, keramik, dan kaca. Penurunan harga energi memberi ruang bagi perusahaan untuk meningkatkan utilisasi pabrik sekaligus memperbaiki efisiensi operasional.

Kendati demikian, Yusuf mengingatkan bahwa keputusan perusahaan untuk meningkatkan produksi maupun melakukan ekspansi investasi tetap ditentukan oleh prospek permintaan. Selama beberapa bulan terakhir, aktivitas manufaktur lebih banyak ditopang oleh membaiknya permintaan domestik dibandingkan faktor eksternal.

"Stabilitas biaya memang penting, tetapi faktor penentu utama tetap berada pada kekuatan pasar. Pelaku usaha juga masih mencermati perkembangan geopolitik, arah suku bunga global, dan kondisi perdagangan internasional," katanya.

Recovery Tidak Singkat

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, pemulihan industri tetap membutuhkan waktu karena implementasi kesepakatan geopolitik masih harus diterjemahkan ke dalam kondisi riil di lapangan. Dia memperkirakan proses normalisasi dapat berlangsung dalam 30 hingga 60 hari ke depan.

"Kita lihat, mungkin dalam waktu 30-60 hari ini sudah bisa kembali senormal mungkin. Kita lihat hasilnya," ujarnya kepada Bisnis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Anin menyampaikan, pembukaan jalur pelayaran strategis tersebut diharapkan mampu mengurangi gangguan rantai pasok global yang selama konflik, menyebabkan kenaikan harga bahan baku serta kelangkaan sejumlah komoditas.

Menurutnya, membaiknya arus logistik internasional akan menjadi katalis positif bagi aktivitas manufaktur, meski dampaknya tidak akan dirasakan secara instan. "Dengan sumbatan ini sudah mulai dibuka lebih sedikit, kita berharap ekonomi bisa kembali lebih baik lagi, tapi tidak akan se-normal seolah-olah belum ada perang," sebut Anin.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa momentum pemulihan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan daya tahan ekonomi domestik. Menurutnya, Indonesia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada membaiknya kondisi global mengingat sekitar 50% hingga 55% pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi domestik.

Oleh karena itu, Kadin mendorong pemerintah memperkuat konsumsi rumah tangga, perdagangan, dan investasi agar pemulihan industri memiliki fondasi yang lebih kuat. Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga harus menjadi bagian dari proses pemulihan karena secara agregat memiliki kontribusi investasi yang besar terhadap perekonomian nasional.

Lebih lanjut, Anin menuturkan, momentum pascapembukaan Selat Hormuz perlu dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan industri nasional menghadapi potensi disrupsi global di masa mendatang.

Dia berpendapat, Indonesia perlu mempercepat kemandirian di sektor pangan, energi, dan sumber daya strategis lainnya agar dampak gejolak geopolitik dapat diminimalkan. Anin juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada sektor-sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, dan pertanian, sekaligus menjaga iklim investasi bagi industri padat modal agar ekspansi usaha dapat terus berlanjut.

“Itu kita mesti proteksi supaya, investasinya masuk. Jadi, padat modal, tapi juga padat karya itu penting sekali ditingkatkan,” tambahnya.

Industri Pantau Harga

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menyampaikan, industri tekstil menyambut positif meredanya konflik di Timur Tengah.

"Iya bagus kalau memang ada gencatan senjata. Semoga hasil ini sifatnya permanen dan tidak ada eskalasi lagi," harapnya.

Meski demikian, dia mengatakan harga bahan baku tekstil hingga kini masih bergerak fluktuatif karena sebagian besar industri masih menggunakan persediaan yang dibeli saat harga minyak berada pada level tinggi.

Menurutnya, penurunan harga bahan baku baru akan terjadi setelah harga petrokimia menyesuaikan pelemahan harga minyak dunia.

"Kalau bahan baku petrokimianya turun karena dampak turunnya harga minyak, pasti akan di-adjust juga harganya," kata Aqil.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyampaikan, industri plastik nasional kini tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan bahan baku dari Timur Tengah karena telah melakukan diversifikasi sumber impor sejak konflik terjadi. Akan tetapi, pembukaan Selat Hormuz tetap diperkirakan mempercepat penurunan harga bahan baku karena pasokan energi global kembali meningkat.

"Sekarang memang trennya turun karena harga energi lagi turun dan nanti kalau Selat Hormuz dibuka, pasokannya lebih banyak, akan mempercepat penurunan tadi," tuturnya kepada Bisnis.

Selain faktor tersebut, Fajar menilai pelemahan harga juga dipengaruhi kondisi pasar China yang tengah mengalami keterbatasan bahan baku sehingga mengurangi ekspor produk petrokimia ke pasar global.

Di pasar domestik, permintaan produk plastik disebut masih cukup baik. Namun, sejumlah produsen memilih menurunkan utilisasi sementara waktu, untuk menghabiskan stok lama yang dibeli pada harga tinggi sebelum membeli bahan baku dengan harga baru yang lebih murah.

Menurutnya, harga bahan baku telah turun sekitar Rp4.000 per kilogram dalam beberapa pekan terakhir. Harga resin juga diperkirakan turun mendekati US$1.100 per metrik ton atau semakin dekat dengan level sebelum konflik.

"Artinya harga barang plastik lebih murah lagi dan makin dekat ke harga normal," katanya.

Meski prospek biaya produksi membaik, Fajar mengingatkan industri masih menghadapi tantangan lain, terutama ketersediaan feedstock dan keandalan pasokan listrik. Pemadaman listrik yang lebih sering terjadi di sejumlah kawasan industri, khususnya di Jawa Timur, disebut telah menekan utilisasi pabrik karena proses produksi membutuhkan waktu berjam-jam hingga beberapa hari untuk kembali normal.

Dia berharap penurunan harga energi juga diikuti perbaikan keandalan pasokan listrik sehingga utilisasi industri dapat kembali meningkat. “Dengan turunnya harga komoditi ini PLN bisa menjaga konsistensi dan stabilitas pasokan listrik,” sebutnya.

Sementara itu, untuk mempercepat pemulihan daya saing manufaktur, Inaplas mendorong pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan melalui pengawasan impor yang lebih ketat, khususnya terhadap produk plastik jadi.

“Impor bahan baku jadi plastik jangan sampai banjir. Bahan baku juga diamankan biar supply-demand bisa memberikan napas untuk pasokan lokal. Tapi yang jelas kali ini harga lokal jauh lebih murah daripada harga impor,” tambah Fajar.

PMI Manufaktur Indonesia

• Jan 2025: 51,9
• Feb 2025: 53,6
• Mar 2025: 52,4
• Apr 2025: 46,7
• Mei 2025: 47,4
• Jun 2025: 46,9
• Jul 2025: 49,2
• Agt 2025: 51,5
• Sep 2025: 50,4
• Okt 2025: 51,2
• Nov 2025: 53,5
• Des 2025: 51,2
• Jan 2026: 52,6
• Feb 2026: 53,8
• Mar 2026: 50,1
• Apr 2026: 49,1
• Mei 2026: 50,0

Sumber: S&P Global

Total Nilai Indeks Kepercayaan Industri

• Mei 2025: 52,11
• Juni 2025: 51,84
• Juli 2025: 52,89
• Agustus 2025: 53,55
• September 2025: 53,02
• Oktober 202553,50
• November 2025: 53,45
• Desember 2025: 51,90
• Januari 2026: 54,62
• Februari 2026: 54,02
• Maret 2026: 51,86
• April 2026: 51,75
• Mei 2026: 53,56

Sumber: Kemenperin

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan aktivitas industri belum langsung pulih ketika Selat Hormuz kembali dibuka. Prosesnya kemungkinan berlangsung secara bertahap.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, pemulihan industri tetap membutuhkan waktu karena implementasi kesepakatan geopolitik masih harus diterjemahkan ke dalam kondisi riil di lapangan. Dia memperkirakan proses normalisasi dapat berlangsung dalam 30 hingga 60 hari ke depan.

"Kita lihat, mungkin dalam waktu 30-60 hari ini sudah bisa kembali senormal mungkin. Kita lihat hasilnya," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Kendati demikian, Anin menyampaikan, pembukaan jalur pelayaran strategis tersebut diharapkan mampu mengurangi gangguan rantai pasok global yang selama konflik, menyebabkan kenaikan harga bahan baku serta kelangkaan sejumlah komoditas.

Menurutnya, membaiknya arus logistik internasional akan menjadi katalis positif bagi aktivitas manufaktur, meski dampaknya tidak akan dirasakan secara instan. "Dengan sumbatan ini sudah mulai dibuka lebih sedikit, kita berharap ekonomi bisa kembali lebih baik lagi, tapi tidak akan se-normal seolah-olah belum ada perang," sebut Anin.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa momentum pemulihan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan daya tahan ekonomi domestik. Menurutnya, Indonesia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada membaiknya kondisi global mengingat sekitar 50% hingga 55% pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi domestik.

Oleh karena itu, Kadin mendorong pemerintah memperkuat konsumsi rumah tangga, perdagangan, dan investasi agar pemulihan industri memiliki fondasi yang lebih kuat. Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga harus menjadi bagian dari proses pemulihan karena secara agregat memiliki kontribusi investasi yang besar terhadap perekonomian nasional.

Lebih lanjut, Anin menuturkan, momentum pascapembukaan Selat Hormuz perlu dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan industri nasional menghadapi potensi disrupsi global di masa mendatang.

Dia berpendapat, Indonesia perlu mempercepat kemandirian di sektor pangan, energi, dan sumber daya strategis lainnya agar dampak gejolak geopolitik dapat diminimalkan. Anin juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada sektor-sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, dan pertanian, sekaligus menjaga iklim investasi bagi industri padat modal agar ekspansi usaha dapat terus berlanjut.

“Itu kita mesti proteksi supaya, investasinya masuk. Jadi, padat modal, tapi juga padat karya itu penting sekali ditingkatkan,” tambahnya.

Dari sisi investasi, Anin optimistis sentimen dunia usaha akan membaik pada semester II/2026. Setelah realisasi investasi pada kuartal I mencapai sekitar Rp500 triliun, dia memperkirakan capaian kuartal II masih relatif stabil, sedangkan pada kuartal III dan kuartal IV berpotensi meningkat seiring pulihnya kepercayaan investor.

"Di kuartal III dan kuartal IV bisa lebih baik lagi karena mereka [para investor] sudah siap-siap prime up,” pungkas pengusaha itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan aktivitas industri belum langsung pulih ketika Selat Hormuz kembali dibuka. Prosesnya kemungkinan berlangsung secara bertahap.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, pemulihan industri tetap membutuhkan waktu karena implementasi kesepakatan geopolitik masih harus diterjemahkan ke dalam kondisi riil di lapangan. Dia memperkirakan proses normalisasi dapat berlangsung dalam 30 hingga 60 hari ke depan.

"Kita lihat, mungkin dalam waktu 30-60 hari ini sudah bisa kembali senormal mungkin. Kita lihat hasilnya," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Kendati demikian, Anin menyampaikan, pembukaan jalur pelayaran strategis tersebut diharapkan mampu mengurangi gangguan rantai pasok global yang selama konflik, menyebabkan kenaikan harga bahan baku serta kelangkaan sejumlah komoditas.

Menurutnya, membaiknya arus logistik internasional akan menjadi katalis positif bagi aktivitas manufaktur, meski dampaknya tidak akan dirasakan secara instan. "Dengan sumbatan ini sudah mulai dibuka lebih sedikit, kita berharap ekonomi bisa kembali lebih baik lagi, tapi tidak akan se-normal seolah-olah belum ada perang," sebut Anin.

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa momentum pemulihan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan daya tahan ekonomi domestik. Menurutnya, Indonesia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada membaiknya kondisi global mengingat sekitar 50% hingga 55% pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi domestik.

Oleh karena itu, Kadin mendorong pemerintah memperkuat konsumsi rumah tangga, perdagangan, dan investasi agar pemulihan industri memiliki fondasi yang lebih kuat. Selain itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga harus menjadi bagian dari proses pemulihan karena secara agregat memiliki kontribusi investasi yang besar terhadap perekonomian nasional.

Lebih lanjut, Anin menuturkan, momentum pascapembukaan Selat Hormuz perlu dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan industri nasional menghadapi potensi disrupsi global di masa mendatang.

Dia berpendapat, Indonesia perlu mempercepat kemandirian di sektor pangan, energi, dan sumber daya strategis lainnya agar dampak gejolak geopolitik dapat diminimalkan. Anin juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada sektor-sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, dan pertanian, sekaligus menjaga iklim investasi bagi industri padat modal agar ekspansi usaha dapat terus berlanjut.

“Itu kita mesti proteksi supaya, investasinya masuk. Jadi, padat modal, tapi juga padat karya itu penting sekali ditingkatkan,” tambahnya.

Dari sisi investasi, Anin optimistis sentimen dunia usaha akan membaik pada semester II/2026. Setelah realisasi investasi pada kuartal I mencapai sekitar Rp500 triliun, dia memperkirakan capaian kuartal II masih relatif stabil, sedangkan pada kuartal III dan kuartal IV berpotensi meningkat seiring pulihnya kepercayaan investor.

"Di kuartal III dan kuartal IV bisa lebih baik lagi karena mereka [para investor] sudah siap-siap prime up,” pungkas pengusaha itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance optimistis kesepakatan damai Washington-Teheran akan membuka Selat Hormuz tanpa pungutan biaya dalam jangka panjang. Namun, pelaku industri pelayaran menilai masih banyak ketidakjelasan terkait keamanan dan mekanisme pelayaran di jalur energi strategis tersebut.

“Kami berharap selat itu akan dibuka tanpa biaya dalam jangka panjang, dan hal itu akan dibahas lebih lanjut dalam negosiasi teknis,” ujar Vance dikutip dari CNBC International pada Selasa (16/6/2026).

Media pemerintah Iran sebelumnya melaporkan bahwa Selat Hormuz akan dibuka untuk pelayaran bebas biaya selama 60 hari. Setelah periode tersebut berakhir, pengelolaan jalur pelayaran itu akan dilakukan oleh Iran dan Oman, menurut kantor berita Tasnim.

Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan menandatangani kesepakatan untuk mengakhiri konflik pada Jumat (19/6/2026) di Swiss. Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan kesepakatan tersebut mencakup pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya sebagai imbalan atas penghentian blokade angkatan laut AS terhadap Iran.

Vance mengatakan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi diperkirakan akan mewakili Teheran dalam proses negosiasi.

“Ada banyak rincian penting yang masih harus diselesaikan. Kami akan duduk bersama dan membahas jalan ke depan terkait berbagai detail tersebut,” kata Vance.

Menurut dia, lalu lintas kapal di Selat Hormuz telah meningkat dalam 24 jam terakhir. Namun demikian, perusahaan pelacak kapal Kpler belum melihat lonjakan signifikan jumlah kapal yang melintas maupun eksodus besar-besaran kapal dari Teluk Persia.

Direktur Riset Komoditas Kpler Matt Smith mengatakan pergerakan kapal masih relatif terbatas meski kesepakatan telah diumumkan.

Di sisi lain, Chief Executive Officer (CEO) perusahaan tanker minyak Frontline, Lars Barstad, meyakini arus pelayaran akan kembali bergerak cepat setelah kesepakatan resmi ditandatangani.

“Saya berharap ada kejelasan yang lebih rinci mengenai protokol pelayaran, tetapi mudah-mudahan hal itu akan terjawab dalam beberapa hari ke depan,” ujar Barstad.

Frontline mengoperasikan sekitar 80 kapal tanker di seluruh dunia. Saat ini, lima kapal tanker milik perusahaan tersebut masih tertahan di Teluk Persia.

Sementara itu, asosiasi pelayaran global Bimco memperingatkan bahwa pernyataan dari AS dan Iran terkait kesepakatan tersebut masih belum memberikan kepastian mengenai waktu pelaksanaan maupun jalur pelayaran yang aman melalui Selat Hormuz.

Kepala Keselamatan dan Keamanan Bimco, Jakob Larsen, mengatakan kondisi keamanan bagi industri pelayaran masih sangat fluktuatif.

“Karena minimnya rincian dan adanya riwayat pernyataan yang terlalu optimistis, kami menilai situasi keamanan bagi industri pelayaran masih berisiko tinggi. Saat ini masih terlalu berbahaya bagi kapal untuk mulai melintas,” ujarnya.

Larsen menambahkan ancaman ranjau laut di Selat Hormuz masih menjadi perhatian utama. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya mengatakan kepada Kongres bahwa Iran telah menempatkan ranjau di sejumlah area penting di jalur pelayaran tersebut.

Analis Pelayaran Utama Bimco, Niels Rasmussen, memperkirakan proses keluarnya ratusan kapal yang masih terjebak di Teluk Persia melalui Selat Hormuz akan memakan waktu beberapa pekan.

“Kami memang melihat peningkatan jumlah kapal yang melintas di selat itu dalam sepekan terakhir. Namun, hingga saat ini belum ada indikasi bahwa pengumuman kesepakatan telah mengubah situasi secara signifikan,” kata Rasmussen.

Bisnis.com, JAKARTA — Kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang diikuti rencana pembukaan kembali Selat Hormuz dinilai berpotensi memperbaiki prospek sektor manufaktur Indonesia. Meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dapat menekan harga minyak dunia dan mengurangi tekanan biaya produksi sejumlah industri.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan normalisasi aktivitas di Selat Hormuz berpotensi memberikan sentimen positif bagi sektor-sektor yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap energi dan biaya logistik.

“Pembukaan kembali Selat Hormuz dan turunnya harga minyak dunia menjadi angin segar bagi industri, terutama sektor padat energi seperti petrokimia, semen, baja, pupuk, tekstil, logistik, hingga manufaktur berbasis bahan bakar,” ujar Rizal kepada Bisnis, Senin (15/6/2026).

Menurut dia, apabila harga minyak Brent turun dari kisaran US$80–US$90 per barel dan risiko geopolitik terus mereda, biaya energi, ongkos angkut (freight), serta harga bahan baku impor berpotensi ikut menurun. Kondisi tersebut dapat memperbaiki margin perusahaan manufaktur yang selama ini tertekan oleh kenaikan biaya produksi.

Meski demikian, Rizal mengingatkan dampak positif tersebut tidak akan langsung dirasakan secara penuh oleh pelaku industri.

“Normalisasi Hormuz belum otomatis memulihkan rantai pasok global,” sebutnya.

Dia menjelaskan bahwa yang mereda saat ini baru premi risiko geopolitik. Sementara itu, sejumlah faktor lain masih berpotensi mengganggu distribusi energi global, mulai dari implementasi gencatan senjata, keamanan kapal tanker, premi asuransi pelayaran, pemulihan infrastruktur energi, hingga potensi munculnya konflik baru di kawasan.

"Selat Hormuz sangat strategis karena sekitar seperlima perdagangan minyak dan LNG dunia melewati jalur ini. Pasar akan tetap sensitif terhadap sinyal eskalasi sekecil apa pun," tutur Rizal.

Menurutnya, perbaikan kinerja industri akan berlangsung secara bertahap. Industri dengan porsi biaya energi yang besar berpotensi mulai menikmati perbaikan margin dalam satu hingga tiga bulan apabila harga minyak bertahan pada tren penurunan.

Sementara itu, pemulihan pendapatan perusahaan diperkirakan membutuhkan waktu lebih panjang, yakni sekitar tiga hingga enam bulan. Hal itu disebabkan penyesuaian permintaan pasar, harga jual produk, serta kontrak pasokan tidak berlangsung secara instan.

"Jadi, ini sentimen positif, tetapi belum cukup disebut sebagai pemulihan penuh sampai pasokan benar-benar lancar, biaya logistik turun, dan harga energi stabil dalam beberapa bulan ke depan," tutur Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Minggu (24/5) mengatakan kemajuan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit.

"Kemajuan signifikan telah dicapai, meski belum final," kata Rubio kepada wartawan di New Delhi, merujuk pada perundingan tidak langsung antara AS dan Iran yang dimediasi Pakistan.

Rubio menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran internasional dan bukan milik Iran.

Ia mengatakan AS bersama mitra di kawasan Teluk dalam 48 jam terakhir telah membuat kemajuan diplomatik terkait kerangka kesepakatan tersebut.

Menurut Rubio, jika berhasil, kesepakatan itu tidak hanya akan membuka kembali Selat Hormuz tanpa pungutan biaya, tetapi juga mengatasi sejumlah isu utama terkait ambisi nuklir Iran di masa lalu.

Namun, ia menegaskan kesepakatan tersebut membutuhkan penerimaan penuh dan kepatuhan dari Iran serta perundingan lanjutan mengenai perincian teknis.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menghubungi sejumlah pemimpin Timur Tengah pada Sabtu malam untuk membahas negosiasi dengan Iran.

Trump mengatakan kesepakatan tersebut sebagian besar telah dirundingkan dan tinggal menunggu finalisasi.

"Tujuan akhirnya adalah Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir," kata Rubio.

Ia menyebut program nuklir Iran merupakan persoalan teknis yang kemungkinan membutuhkan waktu untuk diselesaikan.

"Kami lebih memilih menyelesaikan isu ini melalui jalur diplomatik," ujar Rubio.

Ia menambahkan dunia mungkin segera mendapat kabar baik, setidaknya terkait Selat Hormuz.

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan bahwa Selat Hormuz harus dibuka kembali tanpa pungutan atau pembatasan apa pun.

Meloni mengatakan Italia yakin bahwa solusi berkelanjutan untuk krisis yang sedang berlangsung di selat tersebut harus didasarkan pada beberapa poin penting.

“Yang pertama adalah pembukaan kembali Selat Hormuz, tanpa pungutan atau pembatasan diskriminatif, karena kemakmuran tidak hanya Mediterania dan Teluk tetapi seluruh dunia bergantung pada kebebasan navigasi,” katanya.

Meloni menambahkan Italia siap untuk melakukan bagiannya untuk berkontribusi, segera setelah kondisinya tepat, untuk keselamatan navigasi, berdasarkan apa yang telah dilakukan di Laut Merah dan Samudra Hindia dengan misi Aspides dan Atalanta (Uni Eropa).

Ia juga menegaskan bahwa Iran tidak boleh diizinkan untuk memperoleh senjata nuklir dan, karenanya, mengancam negara-negara tetangganya.

Sementara itu, Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright pada Jumat (15/5) mengatakan bahwa Selat Hormuz diperkirakan akan dibuka kembali paling lambat sekitar musim panas ini.

Wright juga memperingatkan bahwa militer AS dapat turun tangan jika Iran terus mengganggu lalu lintas di jalur perairan strategis tersebut.

Akhir musim panas 2026 yang dimaksud ini merujuk pada akhir Agustus hingga akhir September 2026.

Dalam wawancara dengan CNBC dari sebuah terminal LNG di Cameron, Louisiana, Wright mengatakan bahwa kesepakatan diplomatik dengan Iran bisa saja muncul “dalam beberapa hari ke depan".

Perkiraan mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz tersebut tetap dibayangi oleh ketegangan mengenai gencatan senjata yang rapuh antara AS dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan pada 8 April dan kemudian diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump.

“Jika Iran terus menyandera ekonomi dunia, militer AS akan memaksa pembukaan Selat Hormuz, tetapi itu bukan hal yang mudah dilakukan,” kata Wright, sembari menambahkan bahwa negosiasi tetap menjadi opsi yang diutamakan.

Komentar tersebut muncul saat American Automobile Association (AAA) melaporkan harga rata-rata bensin nasional AS sebesar 4,53 dolar AS (sekitar Rp79 ribu) per galon pada Jumat.

Hal ini terjadi di tengah kembali memanasnya perdebatan politik terkait usulan Trump untuk menangguhkan pajak bensin federal.

Wright juga mengatakan ekspor LNG (gas alam cair) AS meningkat untuk membantu mengimbangi gangguan pasokan yang terkait dengan krisis Hormuz.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin (6/4/2026) mengatakan pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi prioritas utama Washington di tengah negosiasi dengan Iran.

"Saya akan katakan itu adalah prioritas yang sangat besar," ujar Trump saat ditanya apakah pembukaan jalur pelayaran strategis tersebut masuk dalam daftar konsesi yang diharapkan Washington dari Teheran sebagai bagian dari kesepakatan.

Sebelumnya pada Sabtu (4/4/2026), Trump menyatakan Iran memiliki waktu 48 jam untuk mencapai kesepakatan nuklir atau membuka kembali Selat Hormuz. "Ingat ketika saya memberi Iran sepuluh hari untuk membuat kesepakatan atau membuka Selat Hormuz," kata Trump di platform media sosial miliknya, Truth Social.

"Waktu hampir habis, 48 jam sebelum neraka menimpa mereka," ujarnya.

Pada 26 Maret, Trump mengatakan ia memperpanjang tenggat negosiasi nuklir menjadi 10 hari setelah Iran mengizinkan 10 kapal tanker minyak berbendera Pakistan melewati Selat Hormuz.