Bisnis.com, JAKARTA — PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) siap menyambut kedatangan lebih dari 200.000 jemaah haji melalui 14 bandara pada fase pemulangan mulai 1 Juni—1 Juli 2026.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi menyampaikan, fokus pada fase pemulangan jemaah haji adalah memastikan kelancaran proses kedatangan jemaah melalui kesiapan personel, fasilitas dan koordinasi seluruh stakeholders sehingga pelayanan dapat cepat, tepat dan mulus (seamless).

Mengingat, para jemaah yang telah menjalani ibadah di Tanah Suci harus menempuh penerbangan 10 jam hingga 12 jam untuk kembali ke Indonesia. “Sangat penting bagi bandara untuk memberikan proses kedatangan yang seamless,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (1/6/2026).

Hal tersebut dilakukan dengan penentuan slot time penerbangan, penggunaan taxiway, alokasi parkir pesawat, hingga pengantaran jemaah haji dengan bus dari bandara menuju asrama haji.

Bandara yang melayani fase pemulangan jemaah haji pada periode ini adalah Soekarno-Hatta Tangerang, Juanda Surabaya, Adi Soemarmo Solo, Kertajati Majalengka, Sultan Hasanuddin Makassar, Hang Nadim Batam, dan Syamsuddin Noor Banjarmasin.

Kemudian juga di Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Kualanamu Deli Serdang, Bandara Internasional Yogyakarta, SAMS Sepinggan Balikpapan, Zainuddin Abdul Madjid Lombok, Sultan Iskandar Muda Aceh, dan Minangkabau Padang.

Alur kedatangan jemaah haji disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bandara dan telah melalui pembahasan bersama seluruh stakeholders mulai dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, InJourney Airports, maskapai penerbangan, AirNav Indonesia, Karantina, Imigrasi, Bea dan Cukai.

Khusus di Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan bandara tersibuk di Indonesia, kepulangan jemaah haji dilayani melalui Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F yang dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk kenyamanan jemaah dan tidak bercampur dengan penumpang pesawat reguler.

Sementara itu, untuk penjemputan jemaah haji yang tiba di seluruh bandara dapat dilakukan keluarga di asrama haji.

Selain itu, jemaah haji lansia dan disabilitas menjadi prioritas layanan. Seluruh fasilitas umum di 14 bandara dipastikan siap, termasuk fasilitas prioritas ramah lansia dan disabilitas. Staf bandara disiagakan di titik-titik pelayanan dan fasilitas untuk memberikan asistensi kepada seluruh jemaah haji termasuk jemaah haji lansia dan disabilitas.

Petugas khusus juga disiapkan untuk memberikan asistensi bagi jemaah haji lansia dan disabilitas, seperti misalnya bagi yang membutuhkan kursi roda selama berada di bandara.

Di bandara juga terdapat fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji yang membutuhkan. Adapun, fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) telah berakhir.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menuturkan bahwa akhir pergerakan jemaah Indonesia di Mina pada Sabtu (30/5/2026), bertepatan dengan 13 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Pada pukul 15.00 Waktu Arab Saudi (WAS), seluruh jemaah haji Indonesia telah keluar dari Mina dan seluruh tenda jemaah telah kosong.

Bisnis.com, DENPASAR – Seluruh jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat (NTB) telah berangkat ke tanah suci Mekkah untuk melaksanakan rangkaian ibadah.

General Manager Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Aidhil Philip Julian menjelaskan selama periode operasional embarkasi haji, Bandara telah melayani keberangkatan sebanyak 15 kelompok terbang (kloter) dengan total 5.862 jemaah haji beserta petugas yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di NTB.

"Seluruh jemaah haji NTB telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Jemaah haji terakhir yaitu kloter 15 yang berasal dari Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Kota Mataram diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Minggu (10/5/2026) pukul 23.51 WITA," jelas Aidhil dikutip dari keterangan pers, Selasa (12/5/2026).

Dalam mendukung kelancaran pelayanan jemaah haji tahun ini, BIZAM menghadirkan berbagai inovasi layanan pendukung melalui penggunaan garbarata untuk memberikan kenyamanan lebih selama proses keberangkatan, eskalator dan tangga manual untuk memudahkan mobilitas jemaah, fasilitas kursi roda dan elevator guna mendukung aksesibilitas jemaah lansia dan penyandang disabilitas.

Inovasi layanan dan fasilitas ini dikhususkan bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kebutuhan khusus. Berbagai upaya tersebut dilakukan guna memastikan proses keberangkatan berlangsung nyaman, aman, dan lancar bagi seluruh jemaah.

Selama periode embarkasi haji, operasional bandara berjalan kondusif dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, pelayanan, serta kenyamanan pengguna jasa bandara. Dari sisi ketepatan waktu penerbangan (On Time Performance/OTP) tercatat sebesar 100% yang menunjukkan upaya berkelanjutan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kelancaran operasional selama angkutan haji berlangsung.

“Keberhasilan penyelenggaraan embarkasi haji ini merupakan hasil kolaborasi dan koordinasi seluruh pihak terkait. Kami berharap seluruh jemaah diberikan kelancaran dan kesehatan selama menjalankan ibadah haji hingga kembali ke Tanah Air,” tambahnya.

PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan prima serta mendukung kelancaran operasional penerbangan, termasuk pada periode layanan khusus seperti angkutan haji.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengemukakan sejumlah gagasan baru terkait inovasi kebijakan ibadah haji untuk tahun-tahun mendatang. Penurunan biaya haji yang ditanggung calon jemaah hingga penguraian antrean keberangkatan menjadi tujuan utama yang diupayakan pemerintah, meski tak luput dari berbagai catatan.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, setelah pembangunan kampung haji Indonesia disetujui oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi beberapa waktu lalu, pemerintah akan meminta izin agar dapat memiliki terminal bandara khusus jemaah haji Tanah Air untuk mempermudah mobilitas jemaah.

Selain itu, skema perusahaan patungan alias joint venture juga didorong antara Garuda Indonesia dan Saudia Airlines guna membuat perjalanan haji lebih ekonomis. Selama ini, Prabowo memandang pesawat Garuda kembali ke Tanah Air dengan muatan kosong usai mengantar jemaah ke Tanah Suci, begitu pula sebaliknya bagi pesawat Saudia setelah memulangkan jemaah haji ke Indonesia.

“Kenapa tidak kerja sama? Bikin satu anak perusahaan, 50% Arab Saudi, 50% Indonesia. Pesawat terbang ini ke Arab Saudi penuh, ke Indonesia penuh. Harga bisa turun lagi, waktu bisa lebih singkat lagi,” kata Prabowo dalam taklimat di Kompleks Istana Kepresidenan, pekan lalu.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengemukakan wacana agar permasalahan antrean keberangkatan calon jemaah haji dapat diatasi melalui penerapan sistem ‘war tiket’. Menurutnya, tata kelola antrean haji dapat kembali mengacu pada masa sebelum dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), meskipun langkah menuju penetapan opsi ini bukanlah perkara mudah.

“Waktu itu pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian, pembukaan pendaftaran dimulai dan ditutup tanggal sekian, yang hendak berangkat haji, silakan membayar. Semacam war tiket,” kata Irfan dalam Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Tangerang.

Pelbagai gagasan perbaikan tata kelola haji ini dinilai sebagai keberpihakan pemerintah terhadap perkembangan sektor haji. Di sisi lain, pemerintah juga dipandang perlu untuk mengkaji berbagai wacana tersebut agar sejalan dengan kemaslahatan umat.

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menyampaikan bahwa terminal bandara khusus di Arab Saudi akan dapat mempermudah mobilitas jemaah haji Indonesia yang berjumlah ratusan ribu orang. Pasalnya, jarak antara pendaratan jemaah haji Tanah Air di Jeddah dan Madinah terpaut puluhan hingga ratusan kilometer dari Makkah.

“Selama ini, jemaah haji Indonesia mendarat di dua bandara utama, yaitu Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah sejauh 90 km dari Makkah dan Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz, Madinah sejauh 450 km dari Makkah. Adanya terminal baru akan mempercepat mobilitas,” katanya kepada Bisnis.

Lebih lanjut, dia menggarisbawahi bahwa penerbangan merupakan komponen terbesar dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dari tahun ke tahun. Gagasan perusahaan patungan antara maskapai Garuda dan Saudia, menurutnya, dapat menekan ongkos haji secara lebih efisien bilamana diwujudkan.

Selain itu, Mustolih menyoroti komitmen pemerintah untuk memangkas antrean haji menjadi hanya 26 tahun dan akan terus diperpendek. Dia berujar bahwa upaya pemangkasan antrean akan menjadi pelengkap kebijakan tata kelola haji yang dilakukan sebelumnya, yakni pengelolaan ibadah haji dan umrah di tingkat kementerian dan pembangunan kampung haji yang tengah berjalan.

Dari kalangan penyelenggara perjalanan haji, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah RI (Amphuri) Ahmad Zaky Zakariya Anshary memandang bahwa antrean panjang keberangkatan haji Tanah Air tak terlepas dari persoalan mendasar antara ketidakseimbangan kuota dan jemaah.

Dia memaparkan, setidaknya terdapat empat hal yang melatarbelakangi persoalan ini. Pertama, kebijakan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang menetapkan rasio kuota haji sekitar 1:1000 dari jumlah muslim di suatu negara. Berikutnya yaitu pertumbuhan populasi muslim yang lebih besar dari rasio kuota, meningkatnya kesadaran dan minat berhaji, hingga peningkatan daya beli masyarakat.

Zaky mengingatkan bahwa perubahan sistem antrean keberangkatan menjadi ‘war tiket haji’ berisiko menimbulkan ketimpangan dan mengurangi keadilan bagi jutaan jemaah yang telah lama mengantre karena keterbatasan finansial.

Menurut perhitungannya, harga paket haji reguler tanpa subsidi dari nilai manfaat antrean haji berpotensi mencapai kisaran Rp90 juta hingga melebihi Rp100 juta. Hal ini juga berimplikasi terhadap keberadaan dana haji yang dikelola BPKH.

Oleh karena itu, Amphuri memberikan sejumlah solusi apabila wacana ‘war tiket haji’ ini hendak diwujudkan, salah satunya dengan memanfaatkan sisa kuota tahunan yang berkisar 1.000 hingga 3.000 kuota yang tidak terpakai karena calon jemaah wafat, sakit, maupun alasan lainnya.

Menurutnya, sisa kuota tahunan ini dapat menjadi percontohan skema baru perolehan kuota haji yang transparan dan akuntabel. Selain itu, apabila Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan dari Kerajaan Arab Saudi, sistem alternatif melalui undian keberangkatan dapat dilakukan di samping antrean yang telah ada.

Terakhir, pihaknya juga mengusulkan penerapan sistem ganda, yakni haji reguler yang berbasis antrean dengan haji reguler non-antrean dengan basis kemampuan calon jemaah. Namun, dia menilai perlu dipastikan agar skema ini tak mengganggu hak jemaah eksisting dan tetap sesuai regulasi nasional.

“Implementasi ‘war tiket haji’ harus dilakukan secara hati-hati, berbasis data, perlu ada penyesuaian UU, serta tidak mengabaikan prinsip keadilan dan keberlanjutan sistem,” ujar Zaky.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anhar Simanjuntak meminta kepada pemerintah dan Pertamina untuk menerapkan skema satu harga avtur di seluruh bandara haji dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M.

Hal tersebut sebagai bagian dari upaya untuk menurunkan harga penerbangan, yang pada akhirnya turut mengerek turun biaya haji.

“[Kami] mengoordinasikan dengan kementerian dan lembaga seperti Kemenko Perekonomian, Kemenhub, Kemenkeu, dan Pertamina terkait penerapan skema satu harga avtur di semua bandara embarkasi dengan menyamakan harga avtur di Bandara Soetta,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (28/10/2025).

Dirinya mengungkapkan bahwa harga avtur di Bandara Internasional Soekarno Hatta merupakan harga paling rendah di Indonesia.

Dahnil pun menilai skema tersebut seharusnya tidak menjadi masalah, mengingat pemerintah juga menerapkan hal serupa sebagai stimulus ekonomi pada momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Selain meminta skema satu harga bahan bakar pesawat, Kementerian Haji dan Umrah juga melakukan penyewaan pesawat secara multi-year selama 3 tahun ke depan, dalam rangka menjamin ketersediaan pesawat haji.

Langkah lainnya, yakni memberikan peluang kepada maskapai penerbangan untuk memanfaatkan pesawat kosong dengan mengangkut penumpang umum atau kargo selama tidak mengganggu jadwal penerbangan.

Pada tahun lalu, terdapat tiga maskapai yang melayani ibadah haji 2025, yakni Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines. Masing-masing mengangkut 90.933 jemaah, 11.762 jemaah, dan 101.438 jemaah.

Adapun, total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diusulkan pemerintah senilai Rp88.409.365.

Komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji tersebut terdiri dari biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi senilai Rp33,1 juta, akomodasi di Mekkah sebesar Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah sebanyak Rp3,87 juta, serta biaya hidup alias living cost yang dialokasikan Rp3,3 juta.

Sementara itu, sisa sebanyak 38% dari BPIH alias senilai Rp33.485.365 akan berasal dari nilai manfaat atau dana optimalisasi yang ada. Dengan demikian, BPIH yang harus dibayarkan Jemaah senilai Rp54,92 juta.

Besaran tersebut terpantau hanya turun Rp1 juta dari biaya yang harus jemaah haji keluarkan pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengambil strategi khusus berupa penetapan Bandara Haji untuk mengoptimalkan Bandara Dhoho di Kediri dan Kertajati di Majalengka, yang menghadapi tantangan serius, yakni sepi penerbangan.

Dua gerbang udara di Pulau Jawa padahal telah naik statusnya menjadi internasional. Meski demikian, jumlah penerbangan domestik pun masih dalam hitungan jari.

Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, hanya ada dua rute penerbangan di Bandara Dhoho (IATA: DHX).

Citilink melayani rute domestik yakni Kediri-Jakarta (Bandara Internasional Soekarno-Hatta) dengan frekuensi tiga kali per minggu. Sedangkan Super Air Jet melayani rute Kediri-Balikpapan (Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan) dengan frekuensi empat kali seminggu.

Sementara Bandara Kertajati (IATA: KJT) memiliki empat rute penerbangan domestik. Citilink terpantau melayani satu rute, yakni Kertajati—Balikpapan dengan frekuensi empat kali seminggu.

Maskapai dari Lion Air Group, yakni Super Air Jet, melayani penerbangan lainnya. Mulai dari Kertajati—Balikpapan, Kertajati—Sumatra Utara (Kualanamu Internasional), dan Kertajati—Bali (I Gusti Ngurah Rai) dengan frekuensi penerbangan setiap hari.

Kontribusi dua bandara ini terhadap trafik penumpang domestik pada 2024 pun minim. Dari 65,95 juta orang, penumpang yang menggunakan Dhoho sebanyak 14.160 (0,02%) dan Kertajati sebanyak 230.830 (0,64%).

Bandara Haji jadi Solusi

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memberikan perhatian khusus untuk mengoptimalkan bandara di Jawa Barat. Di mana Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati rencananya akan digunakan untuk penerbangan Haji dan Umrah.

Pihaknya pun berdialog dengan para pelaku usaha dan penyelenggara travel Haji dan Umrah se-Jawa Barat. Menurutnya, dialog ini penting untuk memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah yang akan berangkat haji maupun umrah.

Harapannya, bandara akan berfungsi secara optimal apabila ada pergerakan yang berkelanjutan, penerbangan yang teratur, dan dukungan dari pemerintah daerah, pengelola bandara, maskapai penerbangan, dan para pelaku travel.

“Dengan sinergi yang baik dari semua pihak, saya berharap Bandara Kertajati dapat menjadi pintu gerbang bagi masyarakat Jawa Barat yang akan berangkat ke tanah suci,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/10/2025).

Bahkan, Pertemuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Republik Indonesia dan ASEAN Y.M. Abdulla Salem AlDhaheri pada awal Oktober lalu, telah membuka peluang investasi di Kertajati.

Serupa, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) pun telah membidik Bandara Dhoho di Kediri menjadi bandara keberangkatan haji dengan target operasional pada 2026 atau paling lambat pada musim haji 2027.

Manuver juga dilakukan dengan dalih Bandara Juanda di Surabaya telah terlalu padat sebagai pintu gerbang menuju Makkah maupun Madinah. Alhasil, perlu alternatif untuk mengurai volume jemaah.

“Tim kami juga sudah melakukan site visit ke Dhoho beberapa waktu lalu untuk mengumpulkan, melakukan evaluasi dan penilaian terkait feasibility,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Haji dan Umrah Puji Raharjo kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (5/10/2025).

Hanya Butuh Konektivitas

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno justru memandang kunci trafik pada kedua bandara tersebut adalah konektivitas dan integrasi moda transportasi.

Saat ini, kedua bandara tersebut dapat dikatakan minim akses. Namun, Djoko menilai keberadaan Tol Cileunyi—Sumedang—Dawuan (Cisumdawu) setidaknya telah sedikit menambah akses ke Kertajati. Sayangnya, berbeda dengan Dhoho.

Saat ini belum ada akses tol menuju Dhoho, hanya sebatas jalan protokol. Pemerintah bersama badan usaha, termasuk PT Gudang Garam Tbk. (GGRM), memang telah memulai konstruksi jalan Tol Kediri—Tulungagung. Namun, pembangunan tersebut diprediksi molor.

“Itu masalah akses. Kalau Kertajati dulu jaringan tolnya belum ada, sekarang sudah ada. Dhoho tolnya belum ada,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (13/10/2025).

Sekalipun akses sudah tersedia, langkah selanjutnya adalah integrasi moda melalui keberadaan angkutan umum yang memiliki rute rutin menuju masing-masing bandara.

Djoko berpandangan, penyedia angkutan harus berani melayani rute tersebut dengan headway satu jam sekali, misalnya. Hal terpenting lainnya, yakni penambahan trafik penerbangan.

Menurutnya, tantangan ini bukan sebatas urusan pemerintah pusat maupun maskapai. Namun, juga peran pemerintah daerah dalam mempromosikan pariwisata yang ada.

Mengambil contoh Banyuwangi, kata Djoko, pemerintah daerah berhasil mendorong pariwisata di ujung Timur Pulau Jawa sehingga hadir bandar udara. Meski hanya melayani empat rute, tetapi trafik penerbangan maupun penumpang jauh lebih tinggi dari Kertajati.

Dengan demikian, ambisi pemerintah perlu menyesuaikan dengan realitas di lapangan. Sebab, sebaik apa pun bandara dibangun, tak akan optimal tanpa akses yang mumpuni dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat di sekitarnya.