Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan hampir 2,5 jam antara Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR, dan jajaran Kementerian Haji pekan ini tidak hanya membahas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Di balik laporan mengenai penurunan biaya, perbaikan layanan, dan pemangkasan antrean, tersimpan agenda yang lebih besar untuk membangun sistem haji yang lebih efisien dan mudah diakses masyarakat.

Pertemuan evaluasi di Istana Negara juga menunjukkan perhatian khusus Presiden terhadap penyelenggaraan haji. Sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia dengan kuota lebih dari 220.000 orang per tahun, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus mengendalikan biaya dan masa tunggu keberangkatan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa rapat yang semula dijadwalkan berlangsung sekitar satu jam akhirnya berjalan hampir dua setengah jam karena Presiden ingin mendengar langsung berbagai capaian dan catatan perbaikan pelaksanaan haji tahun ini.

Menurut Prasetyo, Presiden menerima pimpinan DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, pimpinan Komisi VIII, Menteri Haji Irfan Yusuf, serta Wakil Menteri Haji.

"Yang tadinya direncanakan hanya satu jam, tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan-perbaikan pelaksanaan haji ke depan," kata Prasetyo.

Salah satu capaian yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut adalah keberhasilan pemerintah menekan biaya perjalanan ibadah haji. Di tengah kenaikan biaya layanan global, pemerintah berhasil menjaga biaya yang dibebankan kepada jemaah tetap lebih rendah dibanding sejumlah proyeksi sebelumnya.

Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut ongkos naik haji berhasil turun sekitar Rp6 juta dalam dua tahun terakhir.

"Alhamdulillah, kami menyampaikan pengawasan dari mulai keberangkatan, bahkan dari mulai menetapkan di Panja. Ongkos naik haji bisa berkurang dalam waktu 2 tahun 6 juta untuk 200 sekian ribu orang yang mereka betul-betul sudah bertahun-tahun ingin melaksanakan ibadah haji," ujar Cucun.

Penurunan biaya ini menjadi capaian penting mengingat beberapa tahun terakhir penyelenggaraan haji menghadapi tekanan dari inflasi global, kenaikan tarif layanan Arab Saudi, serta fluktuasi nilai tukar.

Data Kementerian Agama menunjukkan rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah pada 2026 berada di kisaran Rp55 jutaan. Namun pemerintah menyadari tantangan efisiensi belum selesai karena faktor eksternal masih berpotensi mendorong kenaikan biaya pada tahun-tahun mendatang.

Antrean Haji Jadi Sorotan Presiden

Selain biaya, panjangnya antrean haji menjadi isu yang paling menyita perhatian Presiden. Selama bertahun-tahun Indonesia menghadapi persoalan masa tunggu yang panjang akibat tingginya jumlah pendaftar dibanding kuota keberangkatan yang tersedia.

Di sejumlah daerah, masa tunggu bahkan sempat mendekati 40 tahun. Di Sulawesi Selatan, antrean pernah mencapai hampir 50 tahun. Pemerintah kini mencatat rata-rata masa tunggu berhasil ditekan menjadi sekitar 26 tahun.

"Yang kedua, concern beliau yang kami sangat tadi apresiasi itu, ingin bagaimana antrean ini yang kemarin sudah hampir 35 tahun, 40 tahun, melalui para pembantunya Bapak Presiden, Pak Menteri Haji nanti dan Wamen semua bekerja, sudah bisa ditekan sampai 26 tahun," imbuhnya.

Meski demikian, capaian tersebut belum dianggap cukup oleh Presiden.

"Beliau menyampaikan tadi kalau bisa tolong lebih cepat lagi seperti apa skemanya kalau misalkan antrean ini tidak panjang," ucapnya.

Menteri Haji Irfan Yusuf mengatakan pemerintah bersama DPR tengah mencari berbagai skema untuk memangkas masa tunggu lebih jauh lagi. Menurut dia, terdapat perbedaan antara masa tunggu maksimal di sejumlah daerah dengan rata-rata keberangkatan aktual jemaah.

"Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun," katanya.

Bagi pemerintah, persoalan antrean tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap ibadah haji yang selama ini harus menunggu dalam waktu sangat panjang.

Selain efisiensi biaya dan pengelolaan kuota, evaluasi tahun ini juga menyoroti peningkatan kualitas pelayanan yang diterima jemaah selama berada di Tanah Suci.

Menurut Cucun, salah satu perubahan paling dirasakan jemaah adalah peningkatan kualitas akomodasi. Jika sebelumnya hotel bintang lima identik dengan jemaah haji khusus, kini sebagian jemaah reguler juga mulai menikmati fasilitas serupa.

"Jemaah reguler sekarang hampir 17.000 jemaah diinapkan di zona 1 di sekeliling Masjid Nabawi di Madinah, bisa diinapkan di hotel-hotel bintang lima," kata Cucun.

Pemerintah menilai kualitas akomodasi memiliki dampak langsung terhadap kenyamanan dan kondisi fisik jemaah, terutama kelompok lanjut usia yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun.

Perbaikan juga dilakukan pada layanan konsumsi. Variasi makanan yang disediakan dinilai lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, termasuk melalui penyesuaian menu dengan selera jemaah Indonesia.

"Kalau dulu makanannya ya paling ayam, kentang itu-itu juga. Sekarang sudah mulai variatif," katanya.

Menurut Cucun, peningkatan tersebut tidak terlepas dari negosiasi yang lebih baik dengan perusahaan penyedia layanan atau syarikah di Arab Saudi.

"Kalau kemarin sudah lebih adaptif lagi, ramah dengan orang Indonesia ya karena kita kirim dari Indonesia, berasnya," ujarnya.

Transformasi Digital dan Kementerian Baru

Perbaikan layanan tidak hanya dilakukan melalui aspek fisik, tetapi juga melalui pembenahan sistem administrasi dan teknologi.

Menteri Haji Irfan Yusuf mengungkapkan salah satu kemajuan penting tahun ini adalah percepatan penerbitan visa.

"Visa harus terbit sekitar pertengahan Ramadan. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa," ujar Irfan.

Selain itu, kartu Nusuk yang menjadi identitas digital jemaah telah dibagikan sejak masih berada di Indonesia. Langkah tersebut membantu mengurangi berbagai persoalan yang selama ini kerap terjadi di Tanah Suci.

"Nusuk sudah mulai dibagikan di tanah air sehingga tidak ada lagi cerita jemaah yang terpisah dari keluarganya, jemaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jemaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi," katanya.

Penyelenggaraan haji 2026 juga menjadi ujian pertama bagi Kementerian Haji sebagai kementerian baru. Irfan mengakui kementeriannya memulai pekerjaan dalam kondisi yang tidak ideal karena sebagian tahapan persiapan sudah berjalan sebelum kementerian dibentuk.

"Teman-teman sekalian tahu kami ini dilantik menjadi Menteri Haji ini September 2025. Sementara timeline haji dari pemerintah Saudi sudah dimulai Juni 2025. Artinya kita ketinggalan sekitar 3-4 bulan," kata Irfan.

Meski demikian, ia menilai keberadaan kementerian khusus memberikan fokus yang lebih besar terhadap pengelolaan haji nasional.

"Kami ini khusus berbicara tentang haji, khusus berpikir tentang haji," ujarnya.

Kampung Haji dan Agenda Jangka Panjang

Di samping berbagai perbaikan jangka pendek, pemerintah juga mulai membicarakan agenda yang memiliki dampak lebih panjang terhadap tata kelola haji Indonesia.

Salah satu isu yang kembali muncul adalah pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyinggung proyek yang selama bertahun-tahun hanya menjadi wacana tersebut.

Menurut Irfan, Kampung Haji dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan pelayanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan haji.

"Beliau ingin Kampung Haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jemaah haji sekaligus untuk biaya, untuk menekan biaya haji," ucap Irfan.

Selain itu, pemerintah mencatat jumlah jemaah wafat pada musim haji tahun ini berada di bawah 300 orang. Penurunan tersebut dikaitkan dengan penguatan pemeriksaan kesehatan sejak sebelum pelunasan hingga menjelang keberangkatan.

"Kita awali dengan situasi kesehatan yang benar-benar serius di awal sebelum pelunasan dan kemudian sebelum pemberangkatan kita periksa lagi," tegas Irfan.

Bagi Presiden Prabowo, pekerjaan rumah penyelenggaraan haji tampaknya belum selesai. Setelah berhasil memperbaiki layanan dan memangkas antrean, tantangan berikutnya adalah bagaimana menjadikan ibadah haji semakin mudah diakses jutaan warga Indonesia yang masih menunggu giliran berangkat ke Tanah Suci.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menerapkan sistem baru dalam penyelenggaraan haji 2026 yang mencakup perubahan pengelolaan, kuota jemaah, hingga penataan embarkasi guna meningkatkan mutu layanan serta memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

Pemerintah melalui Kemenhaj menegaskan bahwa penyelenggaraan haji ke depan harus berjalan lebih tertib dan profesional. Langkah ini diambil untuk menjawab berbagai tantangan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan haji.

Perubahan signifikan ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 sebagai revisi dari UU Nomor 8 Tahun 2019. Aturan baru ini membawa sejumlah penyesuaian yang langsung diterapkan pada musim haji 2026.

Sejumlah perubahan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 membawa penyesuaian signifikan dalam penyelenggaraan haji 2026. Pemerintah mengalihkan seluruh pengelolaan haji ke Kementerian Haji dan Umrah, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, hingga teknis pelaksanaan di Tanah Suci.

Selain itu, kuota petugas haji daerah (TPHD) dikurangi untuk memberi ruang lebih besar bagi jemaah. Kebijakan ini juga membuka peluang bagi non-Muslim untuk menjadi petugas, namun terbatas pada sektor teknis seperti kesehatan dan logistik.

Perubahan lainnya adalah penentuan kuota haji daerah yang kini dipusatkan pada Menteri, tidak lagi ditetapkan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, batas usia minimal jamaah juga diturunkan menjadi 13 tahun dari sebelumnya 17 tahun.

Kuota haji Indonesia pada 2026 ditetapkan sebanyak 221.000 jemaah. Jumlah tersebut terdiri atas 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

Kemenhaj telah merinci kuota haji reguler Indonesia tahun 2026 sebanyak 203.320 jemaah. Rincian ini mencerminkan pembagian yang lebih terstruktur sesuai kebutuhan penyelenggaraan haji.

Berikut kuota resmi haji reguler Indonesia 2026:

- 191.419 jamaah reguler
- 10.166 kuota prioritas
- 685 kuota pembimbing ibadah haji dan pembimbing KBIHU
- 150 kuota petugas haji daerah

Penetapan kuota kali ini menggunakan sistem baru berbasis daftar tunggu. Dengan pendekatan tersebut, pembagian kuota dinilai lebih transparan dan proporsional.

Pembagian kuota antarprovinsi kini mengacu pada jumlah pendaftar di masing-masing daerah. Semakin panjang daftar tunggu, maka semakin besar pula alokasi kuota yang diberikan.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan waktu tunggu yang selama ini menjadi sorotan. Perbedaan masa tunggu antarwilayah dinilai menjadi salah satu persoalan utama dalam penyelenggaraan haji.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa skema baru ini akan berdampak langsung pada distribusi kuota di berbagai daerah. Dia menyebutkan bahwa sebagian provinsi akan mendapatkan tambahan kuota sehingga masa tunggunya lebih singkat, sementara daerah lain akan mengalami penyesuaian.

“Melalui skema perhitungan baru ini, sepuluh provinsi akan mengalami penambahan kuota yang berdampak pada pemendekan masa tunggu, sedangkan dua puluh provinsi lainnya akan mengalami penyesuaian kuota yang berimplikasi pada penambahan waktu tunggu,” ujarnya dikutip dalam pernyataan resmi, Rabu (15/4/2026).

Lebih lanjut, Dahnil menegaskan bahwa pola pembagian kuota berbasis daftar tunggu ini akan diterapkan dalam jangka menengah untuk memberikan kepastian perencanaan. Dia juga menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan skema layanan haji yang kini menggunakan sistem kontrak multiyears.

“Pola ini akan diterapkan sekurang-kurangnya selama tiga tahun ke depan dan akan diupdate pada tahun keempat, sekaligus mendukung kepastian dalam perencanaan serta penganggaran layanan haji,” jelasnya.

Poin-poin Penting Pelaksanaan Haji 2026, dari Sistem Baru hingga Kuota Jemaah

Embarkasi Haji 2026

Penyelenggaraan haji 2026 akan dilayani melalui 14 embarkasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Embarkasi ini menjadi titik awal keberangkatan jemaah menuju Tanah Suci.

Embarkasi tersebut meliputi Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Solo, Yogyakarta, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Lombok, Batam, Palembang, Kertajati, dan Surabaya. Setiap embarkasi melayani wilayah tertentu sesuai dengan pembagian geografis jamaah.

Embarkasi Solo tercatat sebagai yang terbesar dengan jumlah kloter terbanyak. Sementara itu, Surabaya dan Makassar juga menjadi embarkasi dengan volume keberangkatan yang tinggi.

Kloter dan Penerbangan Jemaah

Sebanyak lebih dari 200 ribu jemaah dan petugas akan diberangkatkan dalam musim haji 2026. Proses keberangkatan dilakukan melalui 525 kelompok terbang (kloter) yang tersebar di seluruh embarkasi.

Maskapai Garuda Indonesia akan melayani 277 kloter dari 10 embarkasi. Adapun Saudia Airlines melayani 248 kloter dari 6 embarkasi lainnya.

Berikut jumlah kloter untuk penerbangan yang dilayani Garuda Indonesia:

- Aceh (BTJ): 14 kloter
- Medan (KNO): 17 kloter
- Padang (PDG): 14 kloter
- Jakarta (CGK): 33 kloter
- Solo (SOC): 80 kloter
- Yogyakarta (YK): 26 kloter
- Banjarmasin (BDJ): 19 kloter
- Balikpapan (BPN): 16 kloter
- Makassar (UPG): 43 kloter
- Lombok (LOP): 15 kloter

Sementara itu, penerbangan yang dilayani Saudia Airlines mencakup:
- Batam (BTH): 25 kloter
- Palembang (PLM): 16 kloter
- Jakarta (CGK): 23 kloter
- Jakarta Jabar (JKS): 28 kloter
- Kertajati (KJT): 40 kloter
- Surabaya (SUB): 116 kloter

Pembagian kloter dilakukan berdasarkan jumlah jemaah di masing-masing wilayah. Pengaturan ini bertujuan memastikan proses keberangkatan berjalan tertib dan lancar.

Pemerintah turunkan biaya haji

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan atau Gus Irfan mengungkapkan bahwa pemerintah telah menurunkan biaya haji sebesar Rp7 juta per jamaah dalam kurun waktu dua tahun.

Gus Irfan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkeinginan agar ongkos haji ditekan serendah-rendahnya. Pada 2025, ongkos haji pun bisa ditekan menjadi Rp89 juta per jamaah, dari tahun sebelumnya Rp94 juta per jamaah.

"Artinya ada turun Rp5 juta," kata Gus Irfan dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (15/4/2026).

Kemudian, pada tahun ini pemerintah dengan DPR mengkalkulasi untuk menekan kembali ongkos haji. Terdapat penurunan ongkos haji sebesar Rp2 juta per jamaah pada tahun ini menjadi Rp87 per jamaah.

"Jadi selama dua tahun ini pemerintah sudah menurunkan biaya haji sebesar Rp7 juta," kata Gus Irfan.

Terkini, biaya haji yang dibayar oleh jamaah mencapai Rp54 juta. Sisanya, yakni Rp33 juta dibayar melalui nilai manfaat dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Kuangan Haji (BPKH).

"Ini belum kalau kita bicara biaya yang harus kita tanggung terkait dengan depresiasi nilai rupiah terhadap dolar maupun riyal," ujar Gus Irfan.

War Tiket Haji

Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf memastikan usulan 'war ticket' antrean jemaah haji Indonesia masih sebatas wacana. Adapun, ide tersebut muncul guna memangkas antrean jemaah haji yang saat ini sudah mencapai sekitar 26 tahun.

Istilah war ticket merujuk kepada pendaftaran haji dengan skema siapa cepat, dia dapat. Skemanya, pemerintah akan mengumumkan biaya haji, kemudian masyarakat dapat berburu kuota sampai dengan batas waktu pendaftaran yang telah ditentukan.

Namun, Irfan menekankan hal tersebut belum mendesak untuk dibahas, mengingat masa haji 1447 H/2026 M tinggal menghitung hari.

“Kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur, akan kita tutup dulu sampai hari ini sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR, Selasa (14/4/2026).

Dirinya menjelaskan, sejatinya ide tersebut muncul di antara berbagai kemungkinan langkah yang akan diambil untuk memperpendek waktu tunggu jemaah.

Irfan menegaskan bahwa calon jemaah tidak perlu khawatir karena setiap langkah yang nantinya diambil tidak akan menghanguskan waktu tunggu yang sudah ada.

Biaya penerbangan haji naik Rp1,77 triliun

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah mengkaji skema pembiayaan tambahan untuk penerbangan haji 1447 Hijriah/2026 Masehi yang mengalami lonjakan signifikan. Kenaikan ini memicu perdebatan mengenai siapa yang akan menanggung beban tambahan tersebut apakah negara atau jamaah.

Dalam Rapat Kerja bersama DPR RI di Jakarta, isu ini mencuat setelah dua maskapai utama pengangkut jamaah, Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, mengajukan kenaikan biaya akibat lonjakan harga avtur serta fluktuasi nilai tukar.

Secara total, tambahan biaya yang diajukan mencapai sekitar Rp1,77 triliun, membuat biaya penerbangan haji melonjak dari semula Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun.

Melalui Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menegaskan bahwa tambahan biaya tersebut seharusnya ditanggung negara, bukan jamaah. DPR juga meminta pemerintah menghitung ulang besaran kenaikan, memperkuat koordinasi lintas kementerian, serta menyusun skema pembiayaan yang transparan dan akuntabel. Pandangan serupa disampaikan anggota DPR Hidayat Nur Wahid yang menyoroti masih adanya perbedaan sikap di internal pemerintah terkait sumber pendanaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan atau Gus Irfan mengungkapkan bahwa pemerintah telah menurunkan biaya haji sebesar Rp7 juta per jamaah dalam kurun waktu dua tahun.

Gus Irfan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkeinginan agar ongkos haji ditekan serendah-rendahnya. Pada 2025, ongkos haji pun bisa ditekan menjadi Rp89 juta per jamaah, dari tahun sebelumnya Rp94 juta per jamaah.

"Artinya ada turun Rp5 juta," kata Gus Irfan dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (15/4/2026).

Kemudian, pada tahun ini pemerintah dengan DPR mengkalkulasi untuk menekan kembali ongkos haji. Terdapat penurunan ongkos haji sebesar Rp2 juta per jamaah pada tahun ini menjadi Rp87 per jamaah.

"Jadi selama dua tahun ini pemerintah sudah menurunkan biaya haji sebesar Rp7 juta," kata Gus Irfan.

Terkini, biaya haji yang dibayar oleh jamaah mencapai Rp54 juta. Sisanya, yakni Rp33 juta dibayar melalui nilai manfaat dana yang dikelola oleh Badan Pengelola Kuangan Haji (BPKH).

"Ini belum kalau kita bicara biaya yang harus kita tanggung terkait dengan depresiasi nilai rupiah terhadap dolar maupun riyal," ujar Gus Irfan.

Adapun, anggaran haji tahun ini mencapai sekitar Rp18 triliun. 55% dari anggaran itu dibayarkan dengan riyal. 30% dibayarkan dengan dolar AS. Sementara, pembayaran melalui rupiah kurang dari 20%.

"Artinya kita juga harus berpikir tentang bagaimana depresiasi rupiah itu tetap, jangan sampai mengganggu proses perjalanan jamaah haji kita," ujarnya.

Pemerintah pun saat ini tengah berupaya meredam dampak kenaikan harga avtur dunia terhadap lonjakan biaya haji 2026. Keniscayaan ongkos perjalanan yang membengkak diupayakan tak menjadi beban tambahan jemaah haji Tanah Air.

Presiden Prabowo pun telah menyampaikan bahwa meskipun harga avtur global naik, pihaknya masih berani menurunkan biaya ibadah akbar umat Islam tersebut. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 34/2025 terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Biaya haji pun turun sebesar Rp2 juta. Kemudian, selisih biaya akan dikompensasi oleh negara. Nilai anggaran sebagai bentuk kompensasi itu mencapai Rp1,77 triliun.

Gus Irfan mengatakan bahwa pemerintah telah berdiskusi dengan DPR terkait dengan sumber dana untuk kompensasi biaya haji.

"Yang jelas kita akan tutup, sumbernya kita masih berdiskusi dengan DPR, terutama terkait landasan hukum. Anggaran pasti ada, tinggal mencari landasan hukumnya," ujar Gus Irfan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Haji dan Umrah RI (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan lonjakan biaya penerbangan haji akibat kenaikan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar. Menurut Gus Irfan, sapaan akrabnya, tekanan biaya tersebut membuat maskapai mengajukan penyesuaian signifikan.

Ia mengatakan, Garuda Indonesia telah mengusulkan tambahan biaya sebesar Rp 974,8 miliar, sementara Saudi Airlines mengajukan Rp 802,8 miliar.

“Secara agregat, total biaya melonjak dari Rp 6,69 triliun menjadi Rp 8,46 triliun atau meningkat Rp 1,77 triliun,” ujar Gus Irfan dalam rapat kerja bersama DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Meski demikian, Gus Irfan menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar kenaikan biaya tersebut tidak dibebankan kepada jamaah haji. Pemerintah saat ini tengah mencari skema pembiayaan yang sesuai aturan.

Ia menjelaskan, Kementerian Haji dan Umrah kini berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan pihak terkait untuk memastikan status force majeure serta legalitas sumber pembiayaan tambahan tersebut.

“Ada beberapa alternatif, semuanya siap. Tinggal kita melihat bagaimana koordinasi kami dengan Kejaksaan Agung nanti terkait status dan legalitas sumber pembiayaan,” ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran sebagai kompensasi untuk menurunkan biaya haji di tengah gejolak harga minyak dunia. Nilai anggaran sebagai bentuk kompensasi itu mencapai Rp1,77 triliun.

Pemerintah saat ini tengah berupaya meredam dampak kenaikan harga avtur dunia terhadap lonjakan biaya haji 2026. Keniscayaan ongkos perjalanan yang membengkak diupayakan tak menjadi beban tambahan jemaah haji Tanah Air, mengingat keberangkatan yang akan dimulai dalam kisaran dua pekan lagi.

Presiden RI Prabowo Subianto pun telah menyampaikan bahwa meskipun harga avtur global naik, pihaknya masih berani menurunkan biaya ibadah akbar umat Islam tersebut. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 34/2025 terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Biaya haji pun turun sebesar Rp2 juta. Kemudian, selisih biaya akan dikompensasi oleh negara.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa Kemenkeu pun telah ancang-ancang menyiapkan kompensasi biaya haji itu. Meskipun, dirinya tidak secara gamblang menjelaskan sumber dana dari pos tertentu untuk kompensasi tersebut.

"Oh itu [kompensasi biaya haji] enggak usah ditanya dari pos mana. Pokoknya kita kelola bareng-bareng. Kan tadi saya bilang bahwa ada penerimaan yang naik, itu sudah pasti tergantung nanti seberapa optimis," ujar Febrio di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) pada Kamis (9/4/2026).

Belum lagi, Kemenkeu dengan Kementerian ESDM saat ini sedang mengamati beberapa tarif atau potensi kenaikan penerimaan dari sejumlah komoditas. Selain itu, terdapat arahan dari Presiden Prabowo untuk efisiensi.

"Nah ini kemudian realokasi, nanti kita kelola untuk tetap bersama-sama. Nanti defisitnya tetap kita jaga di bawah 3%," ujar Febrio.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan sumber kompensasi biaya haji berasal dari APBN. Menurutnya, APBN pun masih terdapat berbagai cadangan.

"Kita kan udah efisiensi yang, efisien-efisien itu kan. Itu saya yakin kan efisiensi itu yang dihitung setahun, sebagiannya, sampai akhir tahun kan. Kalau efisiensi itu diambil, ditaruh di satu tempat, nanti itu akan disalurkan ke yang tadi, ke yang pengeluaran baru," ujar Purbaya.

Dia pun memastikan bahwa APBN akan cukup dalam mengantisipasi tekanan harga minyak seiring dengan perang di Timur Tengah. Ditambah, menurutnya kondisi geopolitik mulai mereda dan turut memengaruhi harga minyak dunia.

"Kenapa cukup? Karena kan itu setahun. Kita harapkan dengan asumsi 100 [dolar AS per tahun], kan, mudah-mudahan BBM, minyak dunia kan udah turun. Jadi, ruangnya masih cukup besar itu," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan biaya per calon jemaah haji Indonesia 2026 tetap turun Rp2 juta, meskipun harga avtur naik akibat ditutupnya Selat Hormuz.

“Kita pastikan bahwa biaya haji 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta, walaupun harga avtur naik,” kata Prabowo memberikan taklimat di agenda Rapat Kerja Pemerintah di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Di hadapan sekitar 800 peserta yang terdiri dari menteri, wamen, dan pejabat setara eselon I, Prabowo mengaku tidak ingin memberatkan jemaah haji Indonesia, termasuk di tengah kondisi melonjaknya harga minyak mentah dunia, termasuk bahan bakar pesawat, avtur.

Pemerintah RI dan DPR RI pada tahun 2025 telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 tetap turun sebesar Rp2 juta sehingga besaran BPIH tahun ini mencapai Rp87.409.366 per jemaah.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR menjelaskan Presiden Prabowo telah menginstruksikan apabila ada kenaikan komponen biaya haji pada tahun ini, kenaikan itu jangan dibebankan kepada calon jemaah haji Indonesia.

Irfan kemudian menjelaskan bahwa sebelum perang pecah antara Iran melawan Zionis Israel dan Amerika, rata-rata biaya penerbangan per jamaah ada di kisaran Rp33,5 juta.

Namun, saat perang meletus yang imbasnya harga avtur turut melambung, pihak maskapai mengusulkan ada penambahan biaya. Dalam skenario tanpa perubahan rute penerbangan, biaya rata-rata per orang diperkirakan meningkat menjadi Rp46,9 juta atau naik 39,85%.

Sementara itu, jika ada perubahan rute (re-routing) untuk menghindari wilayah udara konflik, biaya dapat melambung hingga Rp50,8 juta atau naik sekitar 51,48%.

Maskapai Garuda Indonesia, kata Irfan, mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per orang, sementara maskapai Arab Saudi, Saudi Airlines, mengusulkan kenaikan sebesar US$480 per orang.

Walaupun demikian, Menhaj Irfan menekankan bahwa arahan Presiden Prabowo tetap menjadi pegangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

“Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan kepada kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan,” kata Irfan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan kenaikan harga avtur global memberikan tekanan signifikan terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026, terutama pada komponen penerbangan.

“Kondisi ini menegaskan penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks, sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji,” ujar Menhaj Irfan Yusuf saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menhaj Irfan menjelaskan pada penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 rata-rata biaya penerbangan per orang berada di kisaran Rp33,5 juta. Namun dinamika global, seperti kenaikan harga avtur, peningkatan premi asuransi war risk, serta pelemahan nilai tukar rupiah, menyebabkan lonjakan biaya secara signifikan.

“Selain itu kondisi geopolitik juga berpotensi memaksa dilakukannya rerouting penerbangan untuk menghindari wilayah udara konflik,” ujar Menhaj.

Menurutnya, skenario perubahan rute penerbangan berdampak pada penambahan waktu tempuh sekitar empat jam serta peningkatan konsumsi avtur hingga 11.000 ton.

Untuk usulan biaya, kata dia, Maskapai Garuda Indonesia mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per orang, sementara Saudi Airlines mengajukan kenaikan sebesar 480 dolar AS per orang dengan asumsi harga avtur mencapai 137,4 sen dolar AS per liter.

Dalam skenario tanpa perubahan rute, lanjutnya, biaya penerbangan rata-rata per orang diperkirakan naik menjadi Rp46,9 juta atau meningkat 39,85 persen. Sementara jika dilakukan perubahan rute, biaya dapat meningkat hingga Rp50,8 juta atau naik sekitar 51,48 persen.

Lebih lanjut Menhaj menjelaskan dalam kontrak antara Kemenhaj dengan maskapai, terdapat klausul force majeure yang memungkinkan adanya penyesuaian melalui musyawarah apabila terjadi kondisi tertentu.

“Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait status force majeure dari otoritas di Indonesia maupun Arab Saudi,” kata Menhaj Irfan.

Terkait potensi tambahan biaya, Menhaj menegaskan pemerintah telah membahas hal tersebut dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden Prabowo berharap apapun yang terjadi kenaikan-kenaikan, jika terjadi kenaikan, beliau minta tidak dibebankan kepada jamaah haji kita,” ujar Menhaj Mochamad Irfan Yusuf.

Ia menambahkan arahan tersebut menjadi komitmen pemerintah yang kini sedang ditindaklanjuti dengan penghitungan kebutuhan anggaran secara cermat oleh tim terkait.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyebut biaya penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 Masehi/1447 Hijriah berpotensi meningkat seiring kenaikan harga avtur akibat memanasnya konflik Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.

Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah mulai membahas potensi kenaikan biaya tersebut dalam rapat terbatas. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, meminta agar tambahan biaya itu tidak dibebankan kepada jemaah.

“Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan kepada kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan,” kata Irfan dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia menjelaskan, biaya penerbangan haji yang semula berada pada kisaran Rp33,5 juta per jemaah dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 kini menghadapi tekanan signifikan.

Tekanan tersebut antara lain berasal dari kenaikan harga avtur global, lonjakan premi asuransi war risk (risiko perang), serta pelemahan nilai tukar.

Selain itu, situasi geopolitik juga memicu potensi perubahan rute penerbangan untuk menghindari wilayah konflik. Menurut Irfan, Garuda Indonesia memperkirakan skenario rerouting dapat menambah waktu tempuh hingga 4 jam dan meningkatkan konsumsi avtur sekitar 12.000 ton.

Garuda Indonesia, lanjut dia, telah mengusulkan tambahan biaya sebesar Rp7,9 juta per jemaah dengan asumsi harga avtur mencapai 116 sen (dalam kurs US$) per liter. Sementara itu, Saudia Airlines mengajukan tambahan sebesar US$480 per jemaah dengan asumsi harga avtur 137,4 sen per liter.

“Sementara pada skenario perubahan rute, biaya meningkat lebih tinggi menjadi sekitar Rp50,8 juta atau naik hingga 61,48%,” terangnya.

Irfan mengatakan kondisi tersebut menunjukkan tekanan yang makin kompleks terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menurutnya, berbagai faktor eksternal yang sulit dikendalikan menuntut penguatan efisiensi dan mitigasi agar pembiayaan tetap terjaga.

Dia menambahkan, dalam kontrak antara Kemenhaj dan maskapai terdapat klausul force majeure yang membuka ruang penyesuaian melalui musyawarah.

“Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi terkait kondisi force majeure dari otoritas di Indonesia maupun Arab Saudi,” pungkasnya.

Pemerintah resmi merilis biaya haji 2026 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025, yang sudah diteken Presiden Prabowo Subianto pada 13 November 2025.

Dalam beleid ini, pemerintah merinci biaya mulai dari Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) hingga besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

BPIH merupakan total biaya semua komponen haji untuk memberangkatkan jemaah, sedangkan Bipih merupakan ongkos haji yang harus dibayar jemaah.

Selisih antara BPIH dan Bipih ditutup oleh nilai manfaat yang berasal dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Secara rinci, untuk nilai manfaat yang akan diterima oleh jemaah haji reguler ditetapkan sebesar Rp6,69 triliun, sementara haji khusus sebesar Rp7,2 miliar.

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp45.109.422b. Embarkasi Medan sebesar Rp46.163.512c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.125.422d. Embarkasi Padang sebesar Rp47.869.922e. EmbarkasiPalembang sebesar Rp54.206.922f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) sebesar Rp58.542.722g. Embarkasi Solo sebesar Rp53.233.422h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp6O.645.422i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp55.575.922j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp55.538.922k. Embarkasi Makassar sebesar Rp55.893.179l. Embarkasi Lombok sebesar Rp54.951.822m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.559.022n. Embarkasi Yogyakarta sebesar Rp52.955.422.

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp78.324.981b. Embarkasi Medan sebesar Rp79.379.071c. Embarkasi Batam sebesar Rp87.3a0.981d. Embarkasi Padang sebesar Rp81.O85.481e. Embarkasi Palembang sebesar Rp87.422.481f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) sebesar Rp9l.758.281g. Embarkasi Solo sebesar Rp86.448.981h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp93.860.981i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp88.791.481j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp88.754.481k. Embarkasi Makassar sebesar Rp89.108.738l. Embarkasi Lombok sebesar Rp88.167.381m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp91.774.581n. Embarkasi Yoryakarta sebesar Rp86.170.981.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan biaya haji 1447 Hijriah/2026 Masehi untuk masing-masing embarkasi di Tanah Air.

Hal ini termaktub dalam beleid Keputusan Presiden (Keppres) No. 34/2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat.

“Peraturan ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 13 November 2025,” demikian keterangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dalam pengantar Keppres tersebut, Jumat (5/12/2025).

Lebih lanjut, Keppres No. 34/2025 mencantumkan perihal besaran biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jemaah haji reguler, serta bagi petugas haji daerah (PHD) dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU).

Besaran Bipih yang ditanggung jemaah haji reguler mencakup biaya penerbangan, sebagian biaya pelayanan akomodasi di Makkah, sebagian biaya pelayanan akomodasi di Madinah, serta biaya hidup.

Sementara itu, Bipih bagi PHD dan KBIHU dipergunakan untuk biaya penerbangan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah-Muzdalifah-Mina, biaya hidup, dan sejumlah komponen lainnya.

Beleid yang sama juga mengatur tentang besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan Bipih sekitar Rp6,69 triliun, serta nilai manfaat untuk jemaah haji khusus sekitar Rp7,22 miliar.

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” demikian bunyi ketentuan penutup Keppres No. 34/2025.

Berikut besaran Bipih jemaah haji reguler 1447 H/2026 M per embarkasi:

1. Embarkasi Aceh: Rp45.109.422
2. Embarkasi Medan: Rp46.163.512
3. Embarkasi Batam: Rp54.125.422
4. Embarkasi Padang: Rp47.869.922
5. Embarkasi Palembang: Rp54.206.922
6. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi): Rp58.542.722
7. Embarkasi Solo/Surakarta: Rp53.233.422
8. Embarkasi Surabaya: Rp60.645.422
9. Embarkasi Balikpapan: Rp55.575.922
10. Embarkasi Banjarmasin: Rp55.538.922
11. Embarkasi Makassar: Rp55.893.179
12. Embarkasi Lombok: Rp54.951.822
13. Embarkasi Kertajati: Rp58.559.022
14. Embarkasi Yogyakarta/Jogja: Rp52.955.422

Presiden Prabowo Subianto resmi merilis aturan biaya haji 2026 yang menetapkan ongkos haji yang harus dibayarkan setiap jemaah per embarkasi atau keberangkatan.

Ketetapan itu diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat.

Dalam beleid ini, pemerintah merinci biaya mulai dari Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) hingga besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

BPIH merupakan total biaya semua komponen haji untuk memberangkatkan jemaah, sedangkan Bipih merupakan ongkos haji yang harus dibayar jemaah. Selisih antara BPIH dan Bipih ditutup oleh nilai manfaat yang berasal dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIHTahun L447 Hijrial:/2O26 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat," tulis aturan ini yang dikutip pada Jumat (5/12).Aturan tersebut diteken Prabowo pada Kamis, 13 November lalu.

Keppres ini juga merinci nilai manfaat yang akan diterima oleh jemaah. Misalnya, haji reguler sebesar Rp6,69 triliun dan haji khusus sebesar Rp7,2 miliar.

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp78.324.981b. Embarkasi Medan sebesar Rp79.379.071c. Embarkasi Batam sebesar Rp87.3a0.981d. Embarkasi Padang sebesar Rp81.O85.481e. Embarkasi Palembang sebesar Rp87.422.481f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) sebesar Rp9l.758.281g. Embarkasi Solo sebesar Rp86.448.981h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp93.860.981i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp88.791.481j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp88.754.481k. Embarkasi Makassar sebesar Rp89.108.738l. Embarkasi Lombok sebesar Rp88.167.381m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp91.774.581n. Embarkasi Yoryakarta sebesar Rp86.170.981.

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp45.109.422b. Embarkasi Medan sebesar Rp46.163.512c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.125.422d. Embarkasi Padang sebesar Rp47.869.922e. Embarkasi Palembang sebesar Rp54.206.922f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) sebesar Rp58.542.722g. Embarkasi Solo sebesar Rp53.233.422h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp6O.645.422i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp55.575.922j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp55.538.922k. Embarkasi Makassar sebesar Rp55.893.179l. Embarkasi Lombok sebesar Rp54.951.822m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.559.022n. Embarkasi Yogyakarta sebesar Rp52.955.422.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah telah mengumumkan jadwal pelunasan biaya haji untuk keberangkatan haji 1447 H/2026M. Pelunasan biaya haji Tahap 1 telah dibuka sejak 24 November - 23 Desember 2025.

Pada akhir Oktober 2025, pemerintah dan DPR RI sepakat menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1447H/2026M sebesar Rp54,2 juta per jemaah. Angka itu turun Rp1,23 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp55,42 juta per jemaah.

Seiring dengan keputusan tersebut, pemerintah menetapkan jadwal pelunasan biaya haji yang terbagi dalam dua tahap. Tahap 1 dibuka mulai 24 November - 23 Desember 2025.

Pelunasan tahap 1 dibuka untuk empat kelompok calon jemaah yang berhak melunasi, yaitu jemaah reguler yang sudah lunas tetapi tertunda keberangkatannya karena situasi tertentu, calon jemaah yang masuk kuota keberangkatan musim haji tahun berjalan, jemaah lanjut usia yang mendapat prioritas, dan jemaah reguler kategori tertentu yang sudah memenuhi persyaratan internal kementerian.

Sementara itu, pelunasan Tahap 2 akan dibuka mulai 2-9 Januari 2026. Tahap ini terbuka bagi jemaah yang mengalami kendala pelunasan seperti belum masuk dalam daftar berhak melunasi pada tahap pertama karena kesalahan verifikasi, gangguan jaringan Siskohat dan/atau BPS Bipih, sulit dihubungi karena hambatan komunikasi dan/atau geografis, hingga telah melakukan pemeriksaan Istithaah Kesehatan tetapi belum diinput dalam Siskohat.

Tahap ini juga dibuka untuk penggabungan mahram, yaitu anak/orang tua, suami/istri, saudara kandung (minimal terdaftar 5 tahun); disabilitas dan pendamping (minimal terdaftar 5 tahun); serta nomor urut berikutnya (cadangan).

Adapun calon jemaah dapat melakukan pelunasan biaya haji melalui bank penerima setoran biaya haji yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Pelunasan dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor cabang bank maupun elektronik seperti mobile banking atau internet banking.

Berikut cara melunasi biaya haji 2026 via online di BSI, Mega Syariah, dan Muamalat:

Cara Melunasi Biaya Haji Melalui BSI

Nasabah BSI dapat melakukan pelunasan biaya haji melalui mobile banking BYOND by BSI. Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka aplikasi BYOND by BSI di ponsel Anda
   
2. Login
   
3. Pilih menu ‘Bayar’ lalu menu ‘Haji dan Umroh’
   
4. Pilih menu ‘Pelunasan Haji’ lalu pilih nomor rekening yang akan dijadikan sumber pembayaran
   
5. Masukkan nomor porsi yang akan dilunasi lalu masukkan nomor Pin BYOND by BSI
   
6. Konfirmasi data, dan apabila telah sesuai klik ‘Selanjutnya’
   
7. Transaksi berhasil, nomor porsi telah dilakukan pelunasan
   
8. Nasabah menerima resi pelunasan haji

Cara Melunasi Biaya Haji Melalui Bank Mega Syariah

Nasabah Bank Mega Syariah dapat melakukan pelunasan biaya haji melalui mobile banking M-Syariah. Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka aplikasi M-Syariah di ponsel Anda
   
2. Pilih menu ‘Pembayaran’ atau ‘Rekening’ dan cari opsi untuk ‘Pelunasan Haji’ atau ‘Tabungan Haji’
   
3. Pilih rekening tabungan haji Anda dan masukkan jumlah yang akan dilunasi
   
4. Konfirmasi transaksi untuk menyelesaikan pembayaran

Cara Melunasi Biaya Haji Melalui Bank Muamalat

Nasabah Bank Muamalat dapat melakukan pelunasan biaya haji melalui mobile banking Muamalat DIN. Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka aplikasi Muamalat DIN di ponsel Anda
   
2. Pilih menu ‘Produk & Layanan’
   
3. Pilih menu ‘Pelunasan’
   
4. Lengkapi data pelunasan seperti rekening sumber, nomor porsi haji, dan jadwal transaksi. Kemudian klik ‘Lanjut’
   
5. Masukan 2 digit TIN sebagai otorisasi transaksi. Klik ‘Lanjut’
   
6. Informasi pelunasan berhasil dilakukan