Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai video hoaks yang menampilkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Melalui akun Instagram @ppid.kemenkeu, pihak Kemenkeu menyatakan terdapat video yang beredar mengenai Menkeu Purbaya yang meminta masyarakat untuk mengirimkan data diri supaya mendapatkan bantuan keuangan dari Kemenkeu yang telah disahkan negara.

"[Ini] merupakan video hoaks deep fake," demikian penjelasan dari Kemenkeu pada Jumat (19/6/2026).

Adapun, dalam postingan di akun Instagram @ppid.kemenkeu, Kemenkeu memberikan label hoaks pada tangkapan layar yang menampilkan wajah Menkeu Purbaya.

Tangkapan layar tersebut diambil dari akun TikTok 081990421650 yang menyertakan caption "jangan berkecil hati semua berhak mendapatkan dana bantuan ini."

Saat diakses Bisnis pada pukul 19.33 WIB, unggahan tersebut masih ada dan telah mendapatkan 91 like, 63 komentar, dan dibagikan oleh 27 pengguna.

Beberapa akun terpantau memberikan tanggapan dengan menanyakan syarat dan cara pendaftaran untuk mendapatkan bantuan, seperti akun @Saw***. "Saya mau daftar pak, mau bantuannya," tulis akun tersebut.

Kemenkeu pun meminta masyarakat untuk waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menkeu Purbaya. "Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya," tegas Kemenkeu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi besar yang melanda wilayah Sumatra pada 2025 terus menunjukkan perkembangan, baik dari sisi pemulihan fisik maupun ekonomi masyarakat terdampak.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan bencana yang melanda tiga provinsi di Sumatra itu menjadi salah satu bencana hidrometeorologi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia.

“2025 tercatat sebagai salah satu bencana hidrometeorologi terbesar yang pernah melanda wilayah Sumatra, bahkan Indonesia. Pada kondisi awal, berdasarkan data Satgas PRR pada 2 Desember 2025 tercatat 2.178.269 jiwa terdampak di tiga provinsi,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, sementara ratusan ruas jalan dan jembatan mengalami kerusakan hingga memutus konektivitas antarwilayah. Pemerintah kemudian membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

Qodari menjelaskan pemerintah memfokuskan penanganan pada enam isu strategis, yakni percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), penyaluran dana hunian, pemulihan konektivitas, rehabilitasi layanan dasar, pemulihan sektor pertanian dan perikanan, serta pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.

Dalam aspek penyediaan hunian, pemerintah mencatat pembangunan huntara hampir rampung. Berdasarkan data Satgas PRR per 12 Mei 2026, sebanyak 19.312 unit huntara telah selesai dibangun dari target 20.338 unit.

Sementara itu, pembangunan huntap di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat memiliki total komitmen sebanyak 39.335 unit yang didukung berbagai pihak, mulai dari BNPB, Kementerian PKP, Polri, Baznas, Kadin hingga Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Per 12 Mei 2026 sebanyak 357 unit telah selesai dibangun dan 996 unit sedang dalam progres. Sebanyak 37.983 masih dalam tahap perencanaan dan akan terus berproses,” kata Qodari.

Selain pembangunan hunian, pemerintah juga menggelontorkan bantuan keuangan bagi warga terdampak melalui tiga instrumen sekaligus.

Pertama, dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan per kepala keluarga yang disalurkan sekaligus untuk tiga bulan atau Rp1,8 juta per KK. Penyaluran bantuan tersebut disebut telah mencapai 100% kepada 20.767 KK, yang terdiri atas 13.547 KK di Aceh, 4.288 KK di Sumatra Utara, dan 2.932 KK di Sumatra Barat.

Kedua, bantuan perbaikan rumah rusak yang telah diberikan kepada 31.007 unit rumah. Rinciannya, sebanyak 18.335 rumah rusak ringan menerima bantuan Rp15 juta per unit, sedangkan 12.672 rumah rusak sedang memperoleh bantuan Rp30 juta per unit. Total nilai bantuan mencapai Rp655 miliar.

Ketiga, pemerintah menyalurkan dukungan isi hunian, jaminan hidup (jadup), dan stimulan ekonomi dengan total realisasi lebih dari Rp860 miliar. Rinciannya, Rp192 miliar untuk isi hunian, Rp347 miliar untuk jadup, dan Rp320 miliar untuk stimulan ekonomi.

Dalam sektor layanan dasar, pemerintah mengklaim sebagian besar fasilitas publik telah kembali beroperasi.

Qodari menyebut seluruh desa terdampak di tiga provinsi kini telah kembali menikmati layanan listrik 100%. Selain itu, seluruh 130 rumah sakit dan 1.265 puskesmas terdampak juga sudah beroperasi penuh.

Namun demikian, masih terdapat enam puskesmas pembantu yang belum beroperasi di wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Di sektor pendidikan, sebanyak 4.922 sekolah terdampak telah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pemerintah juga tengah merevitalisasi 3.002 sekolah dengan total anggaran Rp2,86 triliun.

Pemulihan jaringan komunikasi juga diklaim telah mencapai 100% dengan seluruh BTS terdampak kembali aktif, meliputi 3.815 BTS di Aceh, 5.845 BTS di Sumatra Utara, dan 1.483 BTS di Sumatra Barat.

Adapun untuk infrastruktur transportasi, sebanyak 150 ruas jalan dan jembatan nasional telah kembali fungsional sejak akhir Desember 2025.

Sementara itu, pemulihan jalan dan jembatan daerah masih berlangsung. Di Aceh, 1.521 dari 1.638 ruas jalan dan 351 dari 652 jembatan telah kembali fungsional. Di Sumatra Utara, 607 dari 616 ruas jalan dan 343 dari 366 jembatan telah pulih. Sedangkan di Sumatra Barat, 149 dari 167 ruas jalan serta 97 dari 163 jembatan telah kembali digunakan.

Qodari juga menyoroti pemulihan ekonomi masyarakat yang mulai menunjukkan tren positif. Sebanyak 196 dari total 210 pasar rakyat di tiga provinsi telah kembali beroperasi.

Di sisi lain, transaksi e-commerce UMKM di wilayah terdampak pada periode 22 Januari hingga 23 April 2026 tercatat mencapai Rp13,2 triliun.

“Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak menunjukkan tanda-tanda positif yang terukur,” ujarnya.

Pemerintah juga mencatat terdapat 193.703 debitur kredit usaha rakyat (KUR) terdampak dengan outstanding mencapai Rp11,2 triliun yang telah diidentifikasi sebagai dasar restrukturisasi dan pendampingan usaha.

Di sisi lain, sebanyak 1.558 dari 1.593 rumah ibadah terdampak telah kembali beroperasi. Kementerian Agama juga telah menyalurkan bantuan rehabilitasi masjid dan musala sebesar Rp5 miliar untuk 132 unit.

Secara keseluruhan, Qodari menyebut terdapat empat capaian utama yang mulai dirasakan masyarakat terdampak. Mulai dari kepastian ekonomi keluarga melalui bantuan senilai lebih dari Rp1,42 triliun, pulihnya layanan dasar, tersambungnya konektivitas nasional, hingga bergeraknya kembali aktivitas ekonomi masyarakat.

“Ekonomi bergerak kembali dengan transaksi UMKM Rp13,2 triliun dan 196 dari 210 pasar rakyat sudah beroperasi. Jadi nanti perdagangan hewan ternak buat kurban sudah bisa,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menawarkan paket dukungan keuangan kepada negara-negara berkembang guna memitigasi dampak perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Tawaran itu disampaikan ADB tanpa menyebutkan nominal kepada negara-negara anggota yang merupakan developing member countries (DMCs). Hal itu disampaikan oleh Presiden ADB Masato Kanda melalui keterangan resmi di Manila, Filipina, Selasa (24/3/2026).

"ADB akan memberikan dukungan yang cepat, fleksibel, dan dapat disesuaikan untuk membantu negara-negara mengatasi tekanan mendesak dan memperkuat ketahanan jangka panjang, terutama melalui dukungan anggaran yang dapat dicairkan dengan cepat serta pembiayaan perdagangan dan rantai pasokan guna menjamin impor barang-barang penting, yang kini mencakup minyak," kata Masato, dikutip dari siaran pers, Rabu (25/3/2026).

Bantuan ini, terang Masato, sejalan dengan rekam jejak organisasi dalam mendukung kawasan Asia dan Pasifik selama masa-masa ketidakpastian global.

ADB memiliki sumber daya yang memadai untuk melindungi operasi yang sedang berjalan maupun yang direncanakan, sekaligus memperluas dukungan darurat sesuai dengan kebutuhan negara-negara anggota, termasuk dengan memanfaatkan cadangan pinjaman kontra-siklusnya.

Sejalan dengan itu, bank yang berpusat di Filipina itu terus memantau perkembangan pasar global dan implikasinya terhadap perekonomian di kawasan Asia dan Pasifik, terutama terkait fluktuasi harga energi, tekanan inflasi, dan neraca transaksi berjalan.

Analisis terbaru ADB menunjukkan bahwa gangguan pada rute pengiriman telah menyebabkan kenaikan biaya dan waktu pengiriman. Sementara itu, risiko pasokan tidak hanya mencakup sektor energi, tetapi juga bahan baku industri utama seperti petrokimia dan pupuk, yang berdampak serius terhadap pertanian dan produksi pangan.

Perekonomian yang bergantung pada pariwisata dan pengiriman uang menghadapi kerentanan yang semakin parah di luar guncangan awal tersebut.

Selain itu, konflik ini dinilai meningkatkan ketidakpastian dan memperketat kondisi keuangan di seluruh kawasan, sehingga memberikan tekanan pada mata uang dan arus modal.

Sebagai tanggapan, ADB siap memberikan dukungan keuangan dan teknis yang tepat waktu untuk membantu negara-negara anggota mengelola risiko, menjaga stabilitas makroekonomi, dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan.

Ada dua komponen utama dalam intervensi ADB. Pertama, dukungan anggaran yang disalurkan dengan cepat untuk membantu negara-negara anggota yang menghadapi tekanan fiskal yang meningkat.

Penggunaan fasilitas dukungan kontrasiklus bank untuk membantu pemerintah menstabilkan perekonomian mereka dan memitigasi dampak guncangan terhadap kehidupan dan mata pencaharian mereka yang paling berisiko.

Kedua, Program Pembiayaan Perdagangan dan Rantai Pasokan (TSCFP) ADB, yang mendukung sektor swasta untuk memastikan impor penting, termasuk energi dan pangan, tetap mengalir.

ADB telah memutuskan untuk mengaktifkan kembali dukungan untuk impor minyak di bawah program ini untuk periode terbatas. Keputusan ini dipicu oleh perekonomian dan kondisi masyarakat di seluruh kawasan ini yang sangat terpengaruh oleh lonjakan harga minyak yang cepat dan terganggunya rantai pasokan.

ADB telah memulai pembicaraan dengan semua negara anggota yang terkena dampak parah mengenai kemungkinan dukungan segera dan akan terus bekerja sama erat dengan pemerintah, mitra pembangunan, serta sektor swasta untuk memastikan respons yang terkoordinasi dan efektif guna menjaga stabilitas ekonomi serta melindungi masyarakat miskin dan kelompok yang paling rentan.

Sebagai informasi, bank pembangunan yang didirikan 1966 itu beranggotakan 69 negara termasuk Indonesia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tambahan dana Rp10,65 triliun untuk tiga wilayah Sumatera yang terdampak bencana banjir akan cair mulai pekan depan. Semuanya akan diberikan tanpa syarat salur.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) ini untuk memastikan pemulihan wilayah terdampak bisa terus dilakukan.

"Pemerintah telah menyiapkan tambahan alokasi transfer ke daerah Rp10,65 triliun untuk wilayah Aceh, Sumut dan Sumbar yang akan mulai dicairkan bertahap akhir bulan Februari ini. Jadi minggu depan," ujar Suahasil dalam konferensi pers, Senin (23/2).

Berdasarkan data Kemenkeu, penambahan TKD sebesar Rp10,65 triliun tersebut diberikan untuk 67 daerah di wilayah Aceh, Sumut dan Sumbar.

"Mulai minggu depan daerah terdampak bencana akan mulai mendapatkan tambahan transfer ke daerahnya di atas dari yang sifatnya reguler," jelasnya.

Secara keseluruhan, TKD telah tersalurkan sebesar Rp95,3 triliun hingga akhir Januari 2026. Angka ini naik 0,6 persen dobandingkan realisasi Januari 2025 yang sebesar 94,7 triliun.

Menurut Suahasil, sebagian dana TKD belum dilakukan penyaluran seperti DAK Fisik, Hibah dan Otsus dikarenakan belum terpenuhinya penyampaian persyaratan salur dari pemerintah daerah (pemda) nya masing-masing.

"Jadi penyaluran TKD Januari didorong oleh relaksasi penyaluran untuk daerah bencana di Sumatera yang tanpa syarat salur," terangnya.

Kemenkeu mencatat, TKD juga diberikan untuk mendukung gaji bagi 4,3 juta ASN daerah, BOS untuk 42,3 juta siswa, BOP Paud untuk 5,8 juta peserta dirik, hingga tunjangan guru ASN daerah untuk 616 ribu perserta didik.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) menyalurkan bantuan keuangan bagi provinsi-provinsi terdampak banjir di Sumatra.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, kepada perwakilan Pemprov Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Selasa (9/12/2025).

Para perwakilan Pemprov menerima masing-masing Rp1 miliar. Setelah memberikan bantuan tersebut, Sri Sultan menyampaikan bahwa bantuan ini melengkapi dukungan yang diberikan sebelumnya yang berupa obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang telah dikirimkan ke wilayah terdampak.

Ia berharap dukungan tersebut dapat membantu percepatan penanganan bencana di tiga provinsi tersebut. Sehari sebelumnya, Pemprov DIY telah mengirimkan 842 kilogram obat-obatan dan perbekalan kesehatan untuk ketiga provinsi terdampak bencana.

“Kemarin kami sudah mengirimkan obat-obatan ke sana. Saat ini kami berikan bantuan keuangan agar dapat membantu menyelesaikan persoalan banjir yang terjadi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (10/12/2025).

Selain bantuan untuk pemerintah daerah, Pemda DIY juga menyiapkan bantuan bagi mahasiswa asal Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang sedang menempuh studi di Yogyakarta.

Sultan menginstruksikan jajaran terkait untuk mengontak kampus-kampus guna memperoleh data mahasiswa yang keluarganya terdampak bencana.

“Kalau ada datanya, saya mohon untuk bisa kami dapatkan. Karena secara tradisi, Jogja pasti membantu mahasiswa yang kebetulan di tempatnya ada bencana,” katanya.

Sri Sultan turut mengungkapkan bahwa bantuan tersebut berupa bantuan biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari yang biasanya disalurkan selama delapan bulan, berkaca dari pengalaman saat memberi bantuan saat gempa Aceh, NTB, dan Sulawesi Tengah. Bantuan tersebut dapat diperpanjang jika kondisi belum membaik.

“Tujuannya untuk meringankan beban orang tua mereka, karena pasti kondisinya juga sedang tidak baik. Biasanya selama delapan bulan, tapi nanti kalau masih ada masalah, bisa diteruskan dulu. Ini sudah begitu dari dulu,” jelas Sri Sultan.

Sekretaris Inspektorat Pemprov Sumatra Utara Murdianto menyebut masih terdapat 13 desa yang terisolasi dan sekitar 42.300 warga mengungsi akibat bencana. Ia menyampaikan apresiasi atas bantuan dari Pemda DIY yang dinilai sangat diperlukan dalam masa pemulihan.

“Kami mewakili Pemprov Sumatra Utara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur (DIY). Kami juga turut berdoa mudah-mudahan Bapak Gubernur (DIY) tetap dalam keadaan sehat, bisa memimpin DIY dengan baik, dan kedepannya bisa bermanfaat bagi Indonesia pada umumnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Rahmah Febri Yeni, Inspektur Pembantu III Pemprov Sumatra Barat, mengatakan bahwa kerusakan infrastruktur masih menjadi tantangan utama karena anggarannya yang sudah tidak ada lagi. Ia menyambut baik dan berterima kasih atas dukungan Pemda DIY yang dinilainya dapat membantu mempercepat pemulihan.

“Bantuan ini sangat berarti, karena tidak hanya di daerah-daerah yang terkena bencana, tapi juga banyak juga daerah yang terdampak bencana, misalnya pengiriman bahan pangan menjadi terhambat karena akses yang terputus. Kami juga berterima kasih atas perhatian Pemprov DIY kepada warga Sumbar yang sedang merantau,” ujarnya. (Stefanus Bintang Agni)

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan sebanyak 26,5 ton logistik kebutuhan tanggap darurat hingga bantuan keuangan sejumlah Rp10,5 miliar untuk membantu para korban bencana banjir bandang hingga tanah longsor yang terjadi di pulau Sumatra.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim, Adhy Karyono membeberkan, puluhan ton logistik bantuan kemanusian tersebut merupakan sumbangsih dari seluruh elemen masyarakat yang bersinergi dengan pemerintah provinsi.

Bantuan tersebut meliputi berbagai kebutuhan masyarakat terdampak bencana ekologis, di antaranya sebanyak 13,5 ton bantuan logistik yang disalurkan ke Sumatera Utara dan 13 ton bantuan logistik ke Aceh. Jenis bantuan yang didistribusikan antara lain berupa permakanan, sandang, obat obatan, kebutuhan keluarga, dan alat kebersihan.

"Kami alokasikan anggaran untuk mengirimkan bantuan agar barang yang dikirim terjamin kualitas dan bisa dimanfaatkan bagi masyarakat di sana," ujar Adhy dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

Selain itu, menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Sekdaprov Jatim telah mengalokasikan anggaran berupa Bantuan Keuangan bagi penanganan bencana yang melanda tiga provinsi di pulau Sumatra tersebut.

Pemprov Jatim pun telah mengalokasikan anggaran daerah yang digunakan untuk bantuan kemanusiaan bencana Sumatra, dengan total nominal mencapai Rp10,5 miliar. Rinciannya, Rp5 miliar bagi Sumatera Utara, Aceh sebesar Rp3 miliar, dan untuk Sumatera Barat sejumlah Rp2,5 miliar.

"Bantuan keuangan ini melengkapi bantuan yang fleksibel, dan bisa digunakan sebagai tanggap darurat,” tuturnya.

Pemprov Jatim melalui BPBD Jatim telah memberangkatkan lebih dari 14 truk bantuan, yang nantinya diangkut ke Sumatra melalui jalur udara. Bantuan tersebut digalang dari berbagai komponen di Jawa Timur seperti perangkat daerah Pemprov Jatim, CSR perusahaan, masyarakat Jatim, NGO serta pemerintah kabupaten/kota.

"Pengiriman kloter pertama dari Jawa Timur ini diharapkan dapat membantu meringankan saudara kita yg terdampak bencana di Sumut, Sumbar, dan Aceh," bebernya.

Adhy menjelaskan, kebutuhan masyarakat terdampak bencana Sumatera saat ini sudah bergeser setelah seminggu lebih melewati fase tanggap darurat.

Dirinya mencontohkan seperti jenis kebutuhan yang saat ini dibutuhkan para pengungsi antara lain adalah makanan yang berkualitas, cepat saji, dan tahan lama.

Selanjutnya, barang maupun donasi yang akan diprioritaskan untuk disalurkan adalah peralatan untuk kebutuhan kebersihan rumah, seperti sapu, sikat, ember serta cairan pembersih.

Pemprov Jatim juga turut mengirimkan bantuan lainnya, yakni tim tenaga kesehatan beserta obat-obatan guna membantu masyarakat terdampak bencana apabila mulai terserang penyakit di pengungsian.

"Kami juga mengirimkan bantuan obat obatan hingga dokter-dokter akan disiapkan. Mudah mudahan dengan pengiriman dengan kargo bisa lebih cepat dan sampai sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan Amerika Serikat dan Kolombia kembali memanas. Pemerintah Kolombia menarik duta besarnya dari Washington setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif impor dan menghentikan seluruh bantuan keuangan untuk negara Amerika Selatan tersebut.

Ketegangan meningkat setelah Trump menyebut Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai "pemimpin narkoba ilegal", pernyataan yang oleh Bogota dinilai ofensif dan tidak berdasar.

"Daniel Garcia-Pena, Duta Besar Kolombia untuk Amerika Serikat, telah ditarik untuk konsultasi oleh Presiden Gustavo Petro dan sekarang berada di Bogota," kata Kementerian Luar Negeri Kolombia dalam pernyataan resminya, Senin (20/10/2025), seperti dikutip Reuters.

Langkah itu menyusul serangan militer AS terhadap kapal-kapal di Karibia yang dituduh membawa narkoba. Serangan tersebut menewaskan puluhan orang dan memicu kritik luas dari aktivis serta pakar hukum internasional.

Trump menegaskan bahwa bantuan keuangan AS ke Kolombia akan dihentikan, sementara rincian tarif baru akan diumumkan segera. Meski demikian, hingga Senin malam belum ada pengumuman resmi dari Gedung Putih.

"Kolombia tidak pernah bersikap kasar kepada Amerika Serikat ... tetapi Anda bersikap kasar dan tidak tahu apa-apa kepada Kolombia," tulis Petro di platform X. "Saya bukan pengusaha, bukan pengedar narkoba. Tidak ada keserakahan di hati saya."

AS sendiri merupakan mitra dagang terbesar Kolombia, dengan ekspor ke Negeri Paman Sam mencapai 35% dari total pengiriman luar negeri. Sementara itu, sekitar 70% impor dari AS merupakan barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, menurut Kamar Dagang Kolombia-Amerika.

Negara penghasil minyak itu saat ini membayar tarif 10% untuk sebagian besar impor ke AS, tingkat dasar yang diberlakukan Trump sejak awal masa jabatannya. Kolombia juga mencatat defisit perdagangan sebesar US$338 juta terhadap AS pada Januari-Juli 2025, berdasarkan data badan statistik nasional DANE.

Mata uang peso Kolombia ditutup melemah 1,28% menjadi 3.883 peso per dolar AS, atau sekitar Rp64.000 per US$1 pada perdagangan Senin.

Menurut Bank Sentral Kolombia, investasi dari AS mencapai US$2,27 miliar pada paruh pertama 2025, atau 34% dari total investasi asing yang masuk ke negara tersebut.

Pemerintah Petro menyatakan akan mencari dukungan internasional untuk mempertahankan otonomi politiknya dan menolak tekanan ekonomi dari Washington.