Jakarta (ANTARA) - Penguatan serapan pasar domestik dan rantai pasok pangan diperlukan untuk menjaga stabilitas harga daging ayam dan telur di tingkat peternak yang kini tengah menurun, kata peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah.

Ia mengatakan kepastian serapan hasil peternakan perlu diperkuat melalui sistem pengadaan pangan yang lebih berkelanjutan, antara lain dengan kontrak pembelian yang lebih stabil dengan peternak serta pemanfaatan pangan lokal.

"Untuk kebijakan lainnya, mungkin pemerintah perlu memiliki sistem yang mampu memetakan produksi, konsumsi, distribusi secara lebih akurat sehingga intervensinya itu tidak reaktif," kata Isnawati kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah dapat mengoptimalisasi potensi serapan seperti mendorong pengembangan UMKM dari dapur atau kantin, serta memperkuat sistem pemetaan produksi, konsumsi, dan distribusi agar intervensi pasar lebih terukur.

Selain itu, ia juga mengusulkan pemanfaatan badan usaha milik negara (BUMN) pangan dalam membantu penyerapan produksi melalui program bantuan pangan, cadangan pangan pemerintah, maupun fasilitas cold storage.

Penguatan sistem rantai dingin (cold chain) dan industri pengolahan juga dinilai perlu dikembangkan untuk memperluas penyerapan hasil peternakan.

"Pemerintah juga (perlu) mulai untuk memperkenalkan atau mendukung peternak kita dengan cold chain ya, dengan cold storage contohnya, juga pengembangan industri pengolahan itu juga menjadi salah satu contohnya," ujar dia.

Isnawati menilai pemenuhan kebutuhan dan penyerapan di pasar domestik tetap perlu menjadi prioritas, sedangkan ekspor dapat menjadi alternatif setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Ekspor juga bisa menjadi salah satu opsinya, tetapi catatan pentingnya adalah volume ekspor di Indonesia saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan produksi dari domestiknya. Jadi harapannya bisa memperkuat pasar domestik dulu, kemudian perlahan kita bisa membuka ke ekspor," katanya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menilai penguatan pasar domestik perlu menjadi prioritas sebelum pemerintah memperluas ekspor telur.

"Menurut saya orientasi dulu ke pasar domestik, mengingat potensi jumlah pasar domestik juga besar dan harga telur sangat affordable," kata Esther.

Pada Maret 2026, Indonesia mengekspor 545 ton produk unggas senilai Rp18,2 miliar ke Singapura, Jepang, dan Timor Leste. Ekspor tersebut didominasi telur konsumsi sebanyak 517 ton, sedangkan sisanya berupa daging ayam dan produk olahan bernilai tambah.

Ia menjelaskan ekspor baru dapat dilakukan secara efektif apabila optimalisasi penyerapan di pasar domestik telah dicapai dan masih terdapat kelebihan produksi telur.

"Jika pasar domestik sudah dikuasai dan ada lebihan telur maka peternak dibantu perusahaan eksportir dan pemerintah bisa mengekspor telur ke luar negeri," ujar dia.

Lebih lanjut, Esther juga menilai pemerintah perlu membantu menjaga keberlanjutan usaha peternak melalui penyediaan pakan ayam petelur dengan harga lebih terjangkau untuk menekan biaya produksi.

"Dengan memberikan insentif untuk pakan ayam petelur murah maka saya rasa harga (produksi) telur pun akan lebih murah, kualitas lebih baik," ujar dia.

Ia mengatakan optimalisasi penyerapan domestik diperlukan untuk menstabilkan harga telur. Esther menyebut produksi telur yang meningkat seiring bertambahnya populasi ayam petelur dan masuknya peternak baru membuat pasokan melimpah menyebabkan harga telur dan daging ayam mengalami penurunan.

"Masuknya peternak baru membuat produksi telur melimpah ruah. Saat pasokan jauh melebihi permintaan, hukum pasar otomatis membuat harga turun drastis," katanya.

Selain faktor pasokan, Esther menilai rantai tata niaga yang panjang membuat harga di tingkat peternak lebih bergejolak dibandingkan harga di tingkat konsumen karena masih besarnya peran pedagang perantara atau middleman dalam pembentukan harga.

Penurunan harga tersebut tercermin pada perkembangan harga nasional. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 1 Juli 2026, harga nasional tertimbang telur ayam ras turun 0,67 persen dari Rp26.329 menjadi Rp26.153 per kilogram (kg). Pada periode yang sama, harga daging ayam ras juga tercatat turun 0,28 persen dari Rp35.305 menjadi Rp35.207 per kg.

Sebagai salah satu contoh, fenomena serupa terjadi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Harga telur di tingkat peternak turun menjadi sekitar Rp17.000-Rp18.000 per kg, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.500 per kg.

Produksi telur anggota Koperasi Peternakan Unggas Sejahtera (KPUS) Temanggung mencapai sekitar 100-150 ton per hari sementara kebutuhan daerah sekitar 70-80 ton per hari sehingga kelebihan pasokan dinilai menjadi salah satu faktor yang menekan harga di tingkat peternak.

Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah mengalokasikan 242 ribu ton jagung pakan bersubsidi pada 2026 dengan target penyaluran awal 213,2 ribu ton melalui Perum Bulog.

Program tersebut telah bergulir sejak awal Mei 2026 dan ditujukan untuk menyediakan jagung pakan dengan harga lebih terjangkau guna menjaga keberlanjutan usaha peternak sekaligus menopang stabilitas harga unggas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Yayasan Kegizian Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia atau Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI) Nina Sardjunani mengatakan beras fortifikasi perlu dibuat lebih terjangkau agar dapat masuk pasar ritel dan menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat.

“Beras fortifikasi ini bukan sekadar inovasi pangan, ini adalah fondasi masa depan gizi bangsa,” kata Nina dalam forum "Millers for Nutrition: Advancing Fortified Rice in Commercial Market" di Jakarta, Rabu.

Adapun beras fortifikasi adalah beras biasa yang dicampur dengan kernel (beras buatan) yang mengandung banyak gizi dan vitamin.

Ia mengatakan fortifikasi beras menjadi penting karena beras merupakan pangan pokok yang dikonsumsi lebih dari 90 persen penduduk Indonesia sehingga dapat menjadi sarana efektif untuk mengatasi kekurangan zat gizi mikro.

Menurut dia, kekurangan zat gizi mikro atau kelaparan tersembunyi dapat berdampak pada anemia, produktivitas, kecerdasan anak, daya tahan tubuh, hingga kualitas sumber daya manusia.

Ia menyebut fortifikasi beras merupakan intervensi gizi yang relatif murah. Berdasarkan perhitungan KFI, tambahan biaya untuk fortifikasi beras diperkirakan sekitar Rp1.000 per kilogram (kg).

Nina mengatakan dengan angka tersebut, rata-rata tambahan biaya fortifikasi beras diperkirakan sekitar Rp15.900 per orang per tahun.

Angka tersebut dinilai masih relatif terjangkau apabila beras fortifikasi nantinya digunakan dalam program pemerintah seperti bantuan sosial maupun Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Fortifikasi memang merupakan satu intervensi yang sangat efektif dan murah sehingga semua orang yang mengonsumsinya mendapatkan asupan gizi mikro,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan pengembangan beras fortifikasi perlu dilakukan bertahap karena membutuhkan kesiapan regulasi, industri, distribusi, pengawasan mutu, serta literasi publik.

Nina menekankan harga produk menjadi salah satu isu utama karena beras fortifikasi komersial saat ini masih cenderung dikategorikan sebagai beras khusus yang menggunakan bahan baku beras premium.

“Harga ini harus memberi ruang keuntungan yang wajar bagi industri, tetapi di sisi lain konsumen harus terlindungi,” ucap dia.

Sementara itu, President Director PT Bungasari Flour Mills Indonesia sekaligus anggota Dewan Penasihat Millers for Nutrition Budianto Wijaya mengatakan teknologi fortifikasi beras pada dasarnya sudah siap, tetapi tantangan utamanya terletak pada kebijakan, pengawasan, dan sinergi ekosistem.

Ia mengatakan jumlah penggilingan padi di Indonesia sangat banyak dan sebagian besar berskala kecil sehingga pengembangan fortifikasi beras perlu dimulai dari pelaku industri yang lebih siap agar mutu produk lebih mudah dijaga.

“Kita harapkan berasnya itu terjangkau oleh banyak masyarakat,” ujar Budianto.

Dari sisi hilir, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Dasep Suryanto mengatakan peritel modern melihat peluang pengembangan beras fortifikasi, tetapi masih menghadapi rentang harga yang terlalu lebar.

Dasep menyebut harga beras fortifikasi di ritel saat ini berkisar Rp90 ribu hingga sekitar Rp130 ribu per kemasan 5 kg, sehingga diperlukan kolaborasi dengan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga, memperpendek distribusi, dan meningkatkan edukasi konsumen.

“Yang kita ingin masyarakat itu dengan mudah mendapatkan beras yang mengandung nutrisi yang cukup, tetapi dengan harga yang terjangkau,” ungkapnya.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menyatakan percepatan implementasi beras fortifikasi menjadi salah satu strategi peningkatan kualitas gizi masyarakat tanpa mengubah pola konsumsi pangan pokok.

Bapanas telah menetapkan standar beras fortifikasi dan menyusun panduan teknis yang mencakup proses produksi, pelabelan, pengujian, hingga pengawasan produk.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong pengawasan mutu dan harga beras fortifikasi di pasaran. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah meminta pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan gizi beras fortifikasi yang beredar serta memberikan arahan pengawasan agar produk tersebut dapat diakses masyarakat dengan harga yang wajar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendorong pemangkasan rantai distribusi beras fortifikasi guna menekan harga jual produk, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat dan memperluas akses terhadap pangan bernutrisi.

"Kita akan membantu dari aspek distribusi supaya rantai jejaringnya tidak terlalu panjang, karena kalau semakin panjang proses semakin tinggi biayanya," kata Direktur Eksekutif Aprindo Dasep Suryanto dalam diskusi panel "Making Quality Fortified Rice Affordable in Retail Market" di Jakarta, Rabu.

Menurut Dasep, pemangkasan jalur distribusi dapat dilakukan dengan memperkuat hubungan langsung antara penggilingan padi dan peritel modern sehingga biaya yang muncul di sepanjang rantai pasok dapat ditekan.

Ia mengatakan langkah tersebut diperlukan karena harga beras fortifikasi yang beredar di pasar saat ini masih memiliki rentang yang cukup lebar.

"Saat ini di ritel kita kesulitan mendapatkan beras premium. Yang sekarang ada justru banyak beras fortifikasi, tetapi beras fortifikasi ini harganya range-nya sangat lebar," ujarnya.

Dasep menyebut harga beras fortifikasi di pasar ritel modern saat ini berkisar Rp90 ribu hingga Rp130 ribuan per kemasan lima kilogram (kg).

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi peritel yang ingin menyediakan produk pangan bernutrisi dengan harga yang dapat dijangkau lebih banyak konsumen.

Selain distribusi, Aprindo juga mengusulkan adanya kebijakan yang dapat menjaga rentang harga beras fortifikasi agar tidak terlalu jauh antarproduk yang memiliki kandungan gizi serupa.

"Kita ingin masyarakat dengan mudah mendapatkan beras yang mengandung nutrisi yang cukup, tetapi dengan harga yang terjangkau," ucap dia.

Dasep menambahkan peritel juga siap mendukung edukasi konsumen mengenai manfaat beras fortifikasi agar keputusan pembelian tidak semata-mata didasarkan pada harga produk.

Usulan Aprindo tersebut sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap aspek keterjangkauan harga beras fortifikasi.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mendorong pengawasan harga beras fortifikasi agar tetap dapat diakses masyarakat luas dan tidak dilepas dengan harga yang terlalu tinggi.

Pemerintah mencatat konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai sekitar 87 kg per kapita per tahun, sehingga beras dinilai menjadi media fortifikasi yang efektif untuk menjangkau masyarakat tanpa mengubah pola konsumsi sehari-hari.

Bapanas juga telah menekankan pengembangan beras fortifikasi perlu didukung kesiapan seluruh rantai pasok, mulai dari industri kernel beras fortifikan, penggilingan padi, sistem distribusi, hingga pengawasan mutu produk.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jatim Grha Utama Mirza Muttaqien menilai fondasi regulasi dan standar beras fortifikasi di Indonesia telah tersedia, sehingga fokus berikutnya adalah memperluas adopsi dan pasar produk tersebut.

Ia menyebut pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi dan standar, termasuk SNI untuk kernel beras fortifikan dan beras fortifikasi, sehingga pelaku usaha memiliki acuan yang lebih jelas dalam pengembangan produk.

"Pertanyaan sekarang adalah bagaimana mempercepat adopsinya, memperluas pasarnya, dan memperbesar dampaknya bagi masyarakat," tutur Mirza.

Ia menjelaskan industri dalam negeri mulai memiliki kapasitas produksi fortified rice kernel (FRK) untuk mendukung pengembangan beras fortifikasi, dengan kapasitas produksi FRK yang tersedia mencapai sekitar 1.000 ton per bulan.

Menurut Mirza, kapasitas tersebut setara dengan sekitar 100 ribu ton beras fortifikasi apabila menggunakan komposisi pencampuran 1 persen FRK dan 99 persen beras sosoh.

Penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir, lanjutnya, tetap harus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah, industri penggilingan padi, produsen FRK, dan peritel agar distribusi beras fortifikasi semakin luas dan harga produk lebih kompetitif di pasar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengutip data Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) mengatakan Indonesia menjadi produsen beras terbesar dengan produksi tertinggi di Asia Tenggara dan menempati peringkat keempat dunia di bawah India, Tiongkok dan Bangladesh pada 2025.

"FAO kembali menempatkan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi di Asia Tenggara dan juga menjadi tertinggi keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh," kata Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Akan tetapi, menurut dia, dari empat besar dunia tersebut, hanya China dan Indonesia yang diproyeksikan akan mengalami perkembangan produksi beras yang positif.

Sementara itu, jika dibandingkan antara perkiraan produksi beras periode 2025/2026 dengan 2024/2025, Indonesia menjadi negara dengan kenaikan produksi paling tinggi di antara negara-negara produsen utama dunia.

Kenaikan produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 4 juta ton, jauh melampaui India sebesar 1,7 juta ton, Brasil 1,5 juta ton, dan Bangladesh 1,1 juta ton.

Ia mengatakan perkembangan sektor perberasan Indonesia kembali memperoleh pengakuan dari FAO. Selain mengumumkan perkembangan produksi beras Indonesia, FAO juga melaporkan Indonesia mengalami peningkatan stok beras dan turut pula berhasil menjaga kestabilan harga di tingkat petani.

Dalam Food Outlook edisi Juni 2026, FAO melaporkan peningkatan stok beras di Indonesia menjadi salah satu faktor dalam menjaga stok cadangan beras dunia. Organisasi pangan itu juga memperkirakan stok beras dunia pada akhir 2026/2027 dapat mencapai 213,8 juta ton, yang merupakan rekor tertinggi kedua dalam 10 tahun terakhir.

Amran memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional yang dikelola Perum Bulog masih berada lebih dari 5 juta ton. Ia juga memastikan Indonesia tidak akan ada lagi impor beras konsumsi.

"Stok (CBP) kita per hari ini bulan Juni, berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini dan stok kita aman. Tapi yang terpenting, (sejak) tahun 2025 tidak ada keluar izin impor beras medium (sampai sekarang)," katanya.

Ia bahkan meminta kepada pihak yang masih meragukan melimpahnya stok CBP agar melihat langsung ke gudang-gudang Bulog yang ada di berbagai daerah. Hal itu juga untuk membuktikan optimisme pemerintah yang besar terkait ketersediaan beras untuk kebutuhan dalam negeri.

"Kapasitas (gudang) Bulog hanya 3 juta ton. Tapi stok kita 5,2 juta ton. Artinya Bulog hari ini menyewa gudang (kapasitas) 2,2 juta ton. (Jadi untuk) yang belum yakin, silakan ke gudang Bulog seluruh Indonesia," kata Amran lagi.

Terkait stok beras, FAO memberikan proyeksi closing stocks dalam Food Outlook Juni 2026 yang memperkirakan stok beras Indonesia dapat mencapai 7,5 juta ton pada periode 2025/2026 dan juga bisa lebih besar lagi hingga 7,8 juta ton pada periode 2026/2027. Peluang Indonesia sebagai eksportir beras dinilai semakin terbuka lebar.

"Dan satu lagi, beras bukan lagi penyumbang inflasi utama. Ini sudah dua tahun berturut-turut," ujar dia.

Adapun tingkat inflasi beras Indonesia secara bulanan sudah melandai dalam dua tahun terakhir. Inflasi beras yang terakhir cukup tinggi, menurut dia, pernah terjadi pada Mei 2024 di 3,59 persen.

Setelah itu, ia mengatakan inflasi beras lebih stabil. Inflasi beras sempat berfluktuasi pada Juli 2025, tapi hanya 1,35 persen saja. Terbaru, inflasi beras di Mei 2026 berada di 0,38 persen.

Meskipun inflasi beras cukup rendah sampai saat ini, namun tidak menjadikan kondisi petani Indonesia tertekan. FAO dalam laporan terbarunya tersebut mengemukakan harga produsen yang stabil di beberapa negara berhasil mendorong keinginan petani untuk lebih memilih menanam padi dibandingkan tanaman lain.

FAO menyebut hal itu terjadi di Indonesia, Korea Selatan, Pakistan dan Filipina. Kondisi ideal tersebut tentu punya andil positif terhadap peningkatan panen, namun di sisi lain terdapat negara yang dilaporkan organisasi PBB itu mengalami penurunan produksi beras, antara lain Kamboja, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka dan Thailand.

Adapun indeks harga petani padi Indonesia sendiri dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) mencerminkan tren yang progresif. Indeks harga yang diterima petani padi pada Mei 2026 pun berada di 147,97 dan merupakan yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir.

Begitu pula, indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan yang pada Mei berada di 113,79 dan menjadi indeks tertinggi di tahun 2026 ini.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah memastikan optimalisasi penyerapan produk peternak unggas untuk menunjang Program Makan Bergizi Gratis

Padang, Sumatera Barat (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah sepakat mengoptimalkan penyerapan hasil peternak unggas guna menjaga stabilitas harga, memperkuat kesejahteraan peternak, serta memastikan pasokan pangan hewani tetap terjaga secara nasional.

"Pemerintah memastikan optimalisasi penyerapan produk peternak unggas untuk menunjang Program MBG (Makan Bergizi Gratis)," kata Amran dalam keterangan yang dikonfirmasi di Padang, Sumatera Barat, Kamis.

Menurut dia, langkah itu sebagai upaya kontrol fluktuasi harga pangan pokok, yang merupakan bantalan keekonomian harga produsen pangan dalam negeri.

Amran menegaskan penurunan harga di tingkat peternak unggas tidak dapat dibiarkan karena berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha peternakan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk memastikan harga komoditas peternakan di tingkat produsen tetap berada pada level yang sesuai dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) sehingga peternak memperoleh kepastian usaha.

Amran mengatakan harga telur dan ayam hidup di tingkat peternak mengalami penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, bahkan harga telur sempat berada pada kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.

Untuk membantu menjaga harga, dia mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk mendorong frekuensi konsumsi menjadi lebih tinggi sebagai instrumen stabilisasi pasar.

"Kami sudah koordinasi. MBG agar konsumsi telur dan ayamnya dinaikkan dari satu kali per minggu, kalau bisa tiga kali per minggu," ucap Amran.

Bapanas mencatat pergerakan harga ayam broiler tingkat peternakan mulai bergerak positif. Rata-rata harga secara nasional per 15 Juni tercatat telah berada di Rp22.107 per kilogram (kg).

Level harga tersebut mulai naik 0,56 persen dibandingkan harga sehari sebelumnya di Rp21.984 per kg. Sementara dibandingkan seminggu sebelumnya juga sudah naik tipis 0,02 persen.

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dilaporkan memiliki rata-rata harga ayam broiler tingkat peternak paling rendah dengan harga Rp18.438 per kg. Sementara provinsi dengan rata-rata harga paling tinggi ada di Riau dengan harga Rp27.000 per kg atau telah melampaui HAP tingkat peternak yang ditetapkan di Rp25.000 per kg.

Selanjutnya mengenai pergerakan harga telur ayam ras tingkat peternak secara nasional, per 15 Juni telah berada di Rp24.019 per kg.

Provinsi Sumsel kembali tercatat dengan rata-rata harga paling rendah di Rp22.000 per kg. Untuk provinsi dengan rata-rata harga paling tinggi ada di Sulawesi Utara dengan Rp28.000 per kg yang telah melebihi HAP tingkat peternak di Rp26.500 per kg.

Selain memperluas akses penyerapan produk ternak unggas di hilir, pemerintah juga membantu peternak unggas dalam negeri agar biaya produksi dapat semakin efisien. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan telah dijalankan sejak 9 Mei 2026.

Untuk pelaksanaan Program SPHP jagung pakan, Bapanas telah menyiapkan anggaran sebesar Rp678 miliar di tahun ini. Total alokasi penyaluran sebanyak 242 ribu ton dan dapat berlangsung hingga akhir 2026.

Sebanyak lebih dari 5 ribu peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi menjadi target sasaran SPHP jagung pakan tahun ini.

Dalam catatan Bapanas, realisasi salur SPHP jagung pakan yang telah dijalankan Perum Bulog sampai 15 Juni mencapai 42,4 ribu ton atau sekitar 19,9 persen dari target sementara 213,2 ribu ton.

Masih ada sisa pagu 28,8 ribu ton lagi yang masih sedang diproses bersama Kementerian Pertanian untuk memperoleh tambahan peternak penerima manfaat.

Adapun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga minggu kedua Juni 2026, jumlah daerah dengan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) telur ayam ras dan daging ayam ras di tingkat konsumen semakin banyak. Penurunan IPH Telur ayam ras ada di 198 kabupaten/kota dan daging ayam ras di 182 kabupaten/kota.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita syukuri beras tak lagi menjadi penyumbang utama (inflasi) 2 tahun terakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mendagri (Tito Karnavian) atas support-nya selama ini

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan Gerakan Pangan Murah (GPM) terus digencarkan bersama pemerintah daerah meski inflasi beras berhasil terjaga dalam dua tahun terakhir sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan di seluruh Indonesia.

"Kita syukuri beras tak lagi menjadi penyumbang utama (inflasi) 2 tahun terakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mendagri (Tito Karnavian) atas support-nya selama ini," kata Amran dalam rapat pengendalian inflasi sebagaimana keterangannya di Jakarta, Rabu.

Amran yang juga Menteri Pertanian mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, secara bulanan, tingkat inflasi beras tidak bergejolak dalam dua tahun terakhir. Inflasi beras yang terakhir cukup tinggi terjadi pada Mei 2024 di 3,59 persen.

Setelah itu, inflasi beras selalu berada lebih rendah dan stabil. Inflasi beras memang sempat berfluktuasi pada Juli 2025, tapi hanya 1,35 persen saja. Terbaru, inflasi beras di Mei 2026 berada di 0,38 persen.

Guna menjaga stabilisasi harga beras di tingkat konsumen agar terus terjaga, Amran meminta seluruh pemerintah daerah dapat menggencarkan program pasar murah. Tidak hanya beras, tapi juga diharapkan dapat mendongkrak harga telur ayam dan daging ayam di tingkat peternak.

"Kami mohon seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, kalau perlu dengan Bulog, kita aktifkan pasar murah. Beras, ayam, telur. Kalau ayam dengan telur, ini terendah, sangat murah. Kalau bisa, Bulog membantu dan juga ID Food dengan pasar murah supaya menjadi 'offtaker' dari telur dan ayam," ujar Amran.

Adapun program pasar murah yang dikoordinasikan Bapanas bersama pemerintah daerah berupa Gerakan Pangan Murah (GPM).

Total GPM yang telah terlaksana sejak Januari sampai awal Juni tahun ini tercatat sebanyak 5.308 kali di 37 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota. GPM akan terus-menerus dilaksanakan tanpa ada jeda.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan komoditas beras saat ini tidak termasuk komoditas penyumbang inflasi nasional secara bulanan sebagaimana yang dilaporkan BPS.

"Good news-nya adalah bahan pokok yang utama seperti beras, itu tidak masuk dalam komoditas penyumbang utama (inflasi) month to month (secara bulanan)," kata Tito.

Padahal, beras kerap menjadi komoditas penyumbang utama inflasi sehingga hal itu menjadi perhatian pemerintah karena merupakan kebutuhan utama masyarakat. Namun kini komoditas itu relatif cukup baik dan dijaga.

Meski demikian, Tito mengingatkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras secara mingguan masih bergerak dinamis.

Berdasarkan laporan BPS, IPH beras hingga minggu kedua Juni 2026 masih berada pada kategori sedang, sementara kenaikan harga yang lebih tinggi terjadi pada sejumlah komoditas hortikultura.

Menurutnya bawang merah menjadi komoditas dengan IPH tertinggi, disusul cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih. Namun, ia menilai komoditas-komoditas tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok utama masyarakat, sehingga dampaknya terhadap stabilitas harga pangan secara keseluruhan relatif lebih terbatas dibandingkan beras.

"Beras memang ada beberapa daerah yang naik (IPH), tapi naiknya sedikit 116 kabupaten kota. (IPH beras) yang turun juga ada 50 kabupaten kota. (Jadi) good news-nya, beras bagus," tambah Tito.

Kendati tingkat inflasi beras cukup rendah di sisi hilir tidak menandakan kesejahteraan petani yang terhimpit. Menurut data BPS, indeks Nilai Tukar Petani (NTP) secara umum pada Mei 2026 meraih indeks tertinggi dalam beberapa tahun terakhir di 127,73.

Sementara indeks NTP Tanpa Perikanan juga semakin tinggi hingga telah menyentuh 128,49 pada Mei 2026. Indeks NTP Tanpa Perikanan tersebut meningkat drastis terhadap rekor sebelumnya yang pernah mencapai 126,11 di Desember 2025.

Begitu pula, indeks NTP Subsektor Tanaman Pangan yang pada Mei berada di 113,79 dan menjadi indeks tertinggi di tahun 2026 ini.

Untuk lebih spesifik lagi, indeks harga yang diterima petani padi di Mei 2026 pun juga semakin bergerak positif menjadi 147,97 dan merupakan yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional dalam kondisi melimpah sehingga tidak ada alasan terjadinya kelangkaan beras di masyarakat.

"Beras kita melimpah. Jangan mempermainkan di lapangan karena kami sudah minta Satgas turun ke lapangan. Tidak ada yang langka. Tolong tidak ada pangan, khususnya beras, makanan pokok kita, (itu) langka," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Ketersediaan beras untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri dipastikan tidak ada kendala hingga sampai menyebabkan terjadinya kelangkaan.

Pemerintah memastikan stok beras nasional sangat kuat, termasuk stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,3 juta ton hingga awal Juni 2026.

Amran meminta Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri) untuk sama-sama menggelar pemeriksaan dengan turun ke lapangan guna menjaga stabilitas pasokan.

"Kami bersama Satgas Pangan pantau seluruh Indonesia. Jangan dibuat langka. Tidak ada langka. Semua gudang kita penuh dengan beras sekarang ini. Stok sekarang 5,3 juta ton. Kemampuan gudang kita 3 juta ton. Kita sudah sewa 2,3 juta ton dan ini tertinggi selama (Indonesia) merdeka," tambah Amran.

Menurutnya pencapaian produksi beras Indonesia turut disebut dalam laporan Rice Outlook May 2026 yang dirilis United States Department of Agriculture (USDA). USDA melaporkan produksi beras secara global periode 2025-2026 meningkat 1,5 juta ton. Pada Rice Outlook bulan April 541,3 juta ton kemudian naik menjadi totalnya 542,8 juta ton.

Indonesia disebut menjadi salah satu negara dengan perubahan angka produksi beras tertinggi bersama Nigeria, Pantai Gading, dan Vietnam.

Namun jika dibandingkan tiga negara tersebut, hanya Indonesia yang memiliki angka total produksi beras setahun mencapai lebih dari 30 juta ton. Nigeria berada di angka 5,9 juta ton, Pantai Gading 1,7 juta ton, dan Vietnam 26,2 juta ton.

Amran meminta para pelaku usaha agar tidak mempermainkan harga beras di pasar karena ketersediaan stok nasional saat ini sangat mencukupi.

Menurut dia, berbeda dengan kondisi sebelumnya ketika stok beras di gudang Bulog hanya sekitar 1 juta ton sehingga kenaikan harga sering berujung pada kebijakan impor, namun saat ini Indonesia berada dalam kondisi surplus beras dan telah berhasil mencapai swasembada pangan.

"Sekali lagi, seluruh pedagang beras seluruh Indonesia, jangan mempermainkan harga. Kami sudah sepakat dengan Satgas Pangan, seluruh Dirkrimsus se-Indonesia. Kami putuskan kita pantau dan yang nakal kita tindak," tegas Amran.

Selain itu, dia juga mendorong Bulog untuk dapat memaksimalkan penyaluran beras premium selain beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang merupakan beras medium.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mendorong Bulog untuk mengisi kekurangan suplai beras di ritel modern.

Hal itu karena Bulog mempunyai merek beras premium, sehingga merupakan kesempatan emas dalam pemasaran beras komersial Bulog.

"Bukan langka. Saya kira kan kami juga kunjungan ke lapangan, melihat di ritel modern itu masih ada, (memang) tidak banyak tapi ada. Ini kesempatan Bulog masuk. Bulog kan punya Befood, punya Punokawan, Setra Ramos. Nah Bulog mengisi kekurangan suplai, ini bisa diisi oleh Bulog," ucap Ketut.

Bapanas mencatat per 12 Juni 2026 stok beras komersial yang ada di Bulog masih berada di angka 11,4 ribu ton. Realisasi pengadaan setara beras untuk stok komersial pun terus bergerak. Saat ini telah mencapai 45,5 ribu ton dari total pengadaan 3,1 juta ton.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengawal stabilitas harga ayam broiler tingkat peternak melalui peningkatan penyerapan produksi unggas dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Amran mengatakan pemerintah telah menyepakati peningkatan konsumsi daging ayam dan telur dalam program MBG hingga tiga kali bahkan lima kali dalam sepekan guna mendukung penyerapan hasil produksi peternak.

"Kita sudah sepakati agar MBG (makan bergizi gratis) konsumsi ayam dan telur ditingkatkan dalam satu minggu. Bila perlu, itu bisa 3 atau 5 kali per minggu," kata Amran dalam pernyataan diterima di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di tengah kondisi harga ayam broiler yang masih menjadi perhatian bersama.

Untuk merealisasikan kebijakan itu, Amran telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang agar daging ayam dan telur produksi peternak dapat diserap secara optimal oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Komitmen pemerintah dalam melindungi keberlangsungan usaha produksi peternak unggas dalam negeri diperkuat dengan memastikan penyerapan melalui program pemerintah. Setelah berkomitmen penuh dengan peternak petelur ayam ras, pemerintah turut pula mendukung peternak ayam pedaging hidup atau ayam broiler.

Sejauh ini, pergerakan harga telur ayam ras di tingkat peternak secara nasional dalam tiga hari terakhir tampak mulai meningkat.

Dalam pantauan Bapanas mendapati rata-rata harga telur ayam sejak 9-11 Juni bergerak positif 0,025 persen dari Rp24.075 per kilogram (kg) ke Rp24.081 per kg. Kendati begitu, kondisi harga ayam broiler di tingkat peternak terus menjadi perhatian pemerintah.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi yang digelar di Semarang, Jawa Tengah (9/6) diputuskan komitmen yang harus ditaati seluruh anggota Pinsar Indonesia.

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan komitmen untuk implementasi harga ayam broiler atau live bird diharapkan dapat mengerak mendekati ke Harga Acuan Pembelian (HAP) ayam broiler tingkat peternak. Mitra MBG pun juga perlu mendukung penyerapan yang langsung dari peternak.

"Komitmen bersama ini sebagai upaya bersama untuk mewajarkan harga peternak ayam kita secara bertahap," kata Maino.

"Pemerintah akan mengawal komitmen Pinsar Indonesia," tambah Maino.

Adapun dalam komitmen bersama Pinsar Indonesia ditetapkan kesepakatan agar harga pembelian live bird mulai 10 Juni diterapkan pada harga Rp15.500 per kg berat hidup di Jawa Tengah (Jateng) dan Rp16.000 per kg berat hidup di Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Timur (Jatim).

Kemudian pada 12 Juni mulai naik menjadi Rp17.000 per kg berat hidup untuk Jateng dan Rp17.500 per kg berat hidup di Jabar dan Jatim.

Targetnya pada 15 Juni mendatang diharapkan harga live bird dapat mencapai Rp19.500 per kg berat hidup untuk seluruh wilayah Jawa.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kita mengupayakan penstabilan harga

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah terus menjaga harga cabai di tingkat petani tetap menguntungkan sekaligus menstabilkan harga bagi konsumen melalui penguatan distribusi, pasokan, dan intervensi pasar secara terukur.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak masyarakat memahami kondisi petani hortikultura karena harga cabai bersifat fluktuatif, yang pada waktu tertentu dapat mengalami penurunan tajam di tingkat petani.

"Seperti cabai (agak tinggi) mungkin karena distribusi. Tapi ingat, cabai terkadang harganya Rp80.000 sampai Rp100.000 tapi terkadang juga harganya jatuh. Jadi mungkin berilah kesempatan ke petani cabai juga, supaya recovery, modalnya kembali," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Amran menekankan hal itu dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) cabai yang digelar Bapanas bersama Kementerian Pertanian dan berbagai asosiasi.

Salah satunya Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) melaporkan harga Cabai Merah Keriting (CMK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ada yang masih di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP).

Dilaporkan petani cabai di DIY sedang memasuki panen raya CMK dan memperoleh harga sekitar Rp20.000 sampai Rp25.000 per kilogram (kg). Sementara HAP untuk CMK di tingkat petani ditetapkan pemerintah pada rentang harga Rp22.000 sampai Rp29.600 per kg.

Menyikapi dinamika harga cabai dan bawang merah, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menegaskan pemerintah terus mengupayakan stabilisasi harga baik di tingkat produsen maupun konsumen.

Menurut Ketut, stabilisasi harga tidak hanya ditujukan agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat, tetapi juga memastikan petani memperoleh tingkat keuntungan yang layak dari hasil usahanya.

Ia menjelaskan kondisi pasokan cabai dan bawang merah saat ini relatif stabil sehingga menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga di pasar tanpa merugikan pelaku usaha tani.

Karena itu, pemerintah berupaya mendorong harga komoditas hortikultura tetap berada pada tingkat yang wajar dan tidak jatuh terlalu rendah, terutama saat produksi meningkat di sentra-sentra pertanian.

Ketut menambahkan apabila harga di tingkat petani berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP), pemerintah akan melakukan berbagai langkah penanganan agar harga kembali mendekati atau berada di atas acuan sehingga petani tidak mengalami kerugian dan tetap termotivasi meningkatkan produksi.

"Kita mengupayakan penstabilan harga. Artinya jangan terlalu murah, kita sepakat ke arah yang wajar, sehingga harga nyaman bagi petani," tutur Ketut.

"Kalau yang di bawah HAP, kita harus bantu. Tentu kita harus dorong untuk mendekati HAP atau minimal di atas HAP sedikit lah, sehingga petani tidak dirugikan. Jadi jangan sampai kita minta harganya turun terus, ternyata produktivitas rendah. Kasihan petani kita. Jadi harus kita wajarkan," tambah Ketut.

Salah satu langkah penstabilan adalah melakukan mobilisasi stok cabai dari daerah yang berlebih karena sedang panen dan ditujukan ke daerah dengan harga cabai yang sedang berfluktuasi. Keterhubungan kebutuhan seperti ini yang terus pemerintah bangun secara integral.

Ketut menyebutkan Papua, Papua Selatan, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, termasuk Maluku, kemudian Kepulauan Riau, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, harga cabai tingkat petani masih di atas HAP.

"Tentu ini adalah potensi-potensi yang bisa kita dorong panen-panen cabai merah keriting ke wilayah-wilayah tersebut," beber Ketut.

Sementara untuk Cabai Rawit Merah (CRM) memang terdapat penurunan produktivitas akibat anomali cuaca dan serangan hama/penyakit. Namun berpotensi ada penurunan harga karena adanya peningkatan produksi secara gradual.

"Dengan kondisi sekarang, mudah-mudahan dengan informasi dari teman-teman champion yang terus berproduksi, mudah-mudahan ke depan, harga sudah mulai agak relatif menurun sedikit," timpal Ketut.

Ia juga memastikan kondisi pasokan hortikultura di Pasar Induk Keramat Jati (PIKJ). Ia optimis penurunan harga dapat mulai terjadi di bulan Juni ini.

"Pasokan di PIKJ, baik bawang merah maupun cabai, semua cabai relatif masih bagus. Tentu harganya masih agak di atas HAP tapi mudah-mudahan dalam bulan Juni bisa mulai menurun," imbuh Ketut.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan, produksi CRM secara nasional bulan Juni ini diperkirakan mencapai 113,8 ribu ton. Kemudian akan meningkat di Juli yang diestimasikan dapat mencapai hingga 144,7 ribu ton.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mendukung usulan Perum Bulog menghadirkan program Beras Kita Premium untuk membantu menjaga stabilitas harga beras premium.

Ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (10/6), Amran menyampaikan dukungan tersebut menanggapi rencana Bulog mengembangkan beras Kita Premium sebagai alternatif guna meredam kenaikan harga beras premium yang terjadi di sejumlah daerah.

Menurut Amran, langkah tersebut merupakan inisiatif yang baik karena dapat memperluas pilihan beras berkualitas bagi masyarakat sekaligus memperkuat peran Bulog dalam stabilisasi pangan.

"Oh itu (usulan program Beras Kita Premium dalam menstabilkan harga beras premium) bagus tuh. Bagus," katanya Amran.

Ia bahkan mendorong Bulog untuk memproduksi beras premium dalam jumlah lebih besar agar mampu memenuhi kebutuhan pasar dan menjaga keseimbangan pasokan nasional.

Amran menilai kehadiran produk beras premium dari Bulog berpotensi memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.

"Justru Bulog harus buat beras premium sebanyak banyaknya," ujarnya.

Meski memberikan dukungan terhadap gagasan tersebut, Amran tidak memberikan keterangan lebih rinci mengenai skema tersebut.

"Nanti kita diskusi besok. Kan kita ketemu lagi di (Kementerian) Pertanian besok," kata Amran singkat sebelum meninggalkan kompleks DPR RI.

Adapun Perum Bulog mengusulkan program Beras Kita Premium guna membantu menstabilkan harga beras premium yang mengalami kenaikan di pasar.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Jakarta, Selasa (9/10).

“Kami hanya mengusulkan untuk membuat Beras Kita Premium,” kata Rizal usai rapat.

Program tersebut dirancang dengan konsep serupa Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang selama ini difokuskan untuk beras medium.

Usulan program tersebut muncul karena harga beras premium mengalami kenaikan meski harga beras medium masih relatif stabil.

"Beras medium aman, stabil. Hanya beras premium yang agak meningkat. Tadi saya memberikan saran di rapat dibuatkan Program Beras Kita Premium, seperti beras SPHP," ujarnya.

Rizal menyebutkan harga Beras Kita Premium yang diusulkan berada pada kisaran Rp14.900 per kg. Menurutnya, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum mendapatkan persetujuan resmi.

“Nah ini kan saya baru mengajukan saran. Belum di-approve,” ucap Rizal.

Program tersebut nantinya menggunakan stok beras pemerintah dengan mekanisme stabilisasi harga seperti SPHP agar gejolak harga beras premium dapat ditekan.

Program SPHP sendiri selama ini difokuskan untuk menjaga stabilitas harga beras medium melalui penyaluran cadangan beras pemerintah ke pasar.

Usulan Beras Kita Premium diharapkan dapat menjadi instrumen tambahan untuk menjaga keterjangkauan harga beras premium di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. Selanjutnya masih didiskusikan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan kementerian/lembaga terkait.

"Sedang didiskusikan dulu. Nah, mudah-mudahan ada, sehingga nanti (harga beras premium) turun. As soon as possible, biar masyarakat tenang," tuturnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mendorong peningkatan konsumsi telur dan daging ayam dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga tiga kali setiap minggu.

Ditemui usai Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu, Amran mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat serapan produk peternakan nasional sekaligus membantu menjaga kestabilan harga telur dan ayam hidup di tingkat peternak.

"Kami sudah menyurat ke Kepala BGN (Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang) baru-baru agar konsumsi telur dinaikkan satu kali menjadi tiga kali per minggu," kata Amran.

Dia mengatakan Kementerian Pertanian telah menyampaikan usulan resmi kepada Badan Gizi Nasional agar frekuensi konsumsi telur dalam program Makan Bergizi Gratis ditingkatkan.

Menurut dia, usulan tersebut mendapat respons positif dari Kepala BGN yang segera menindaklanjuti rekomendasi pemerintah untuk memperbesar penyerapan komoditas peternakan domestik.

Amran menyebut peningkatan konsumsi telur dan ayam dalam program Makan Bergizi Gratis mulai memberikan dampak terhadap perbaikan harga di tingkat peternak.

Ia menjelaskan harga telur dan daging ayam yang sebelumnya mengalami tekanan kini mulai menunjukkan tren kenaikan seiring bertambahnya permintaan dari program pemerintah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Amran juga menanggapi keluhan peternak ayam broiler yang sempat mengalami kerugian akibat anjloknya harga jual ayam hidup di pasaran.

Menurut dia, penurunan harga ayam broiler terjadi karena pasokan meningkat pada saat yang sama terjadi penurunan permintaan akibat masa libur sekolah.

Amran menjelaskan liburnya siswa sekolah turut mempengaruhi tingkat penyerapan program Makan Bergizi Gratis sehingga kebutuhan terhadap daging ayam sempat mengalami perlambatan sementara.

Amran mengatakan konsumsi ayam dan telur dalam program tersebut diharapkan dapat dilakukan minimal tiga kali dalam sepekan guna menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.

Ia mengapresiasi respons cepat Kepala Badan Gizi Nasional dalam menindaklanjuti usulan tersebut sehingga harga telur dan ayam yang sempat tertekan mulai berangsur membaik di pasaran.

"Beliau langsung menindaklanjuti. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala BGN yang responsnya sangat cepat. Sekali lagi, kami apresiasi dan berterima kasih pada Kepala BGN, responsnya sangat cepat, sehingga harga mulai merangkak naik," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Influencer pasar modal Belvin Tannadi (BVN) akhirnya buka suara terkait kepemilikannya di saham PT Bekasi Asri Pemula Tbk (BAPA) yang menjadi sorotan Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam surat klarifikasi kepada BEI dan manajemen BAPA, Belvin mengaku membeli saham BAPA melalui transaksi pasar reguler dan tidak menggunakan rekening nominee.

Klarifikasi tersebut disampaikan Belvin dalam surat tertanggal 25 Mei 2026, menyusul permintaan penjelasan dari BEI terkait kepemilikan 48.554.600 saham atau setara 7,337% saham BAPA per 30 April 2026. Pada tanggal yang sama, perdagangan saham BAPA disuspensi oleh BEI.

Dalam surat itu, Belvin menyebut transaksi pembelian saham terjadi di pasar reguler melalui sistem bursa.

“Transaksi terjadi di pasar reguler. Interaksi antar investor tidak terjadi secara langsung face-to-face, melainkan melalui sistem elektronik yang terintegrasi melalui sistem bursa,” tulis Belvin.

Ia juga membantah menggunakan rekening nominee dalam transaksi saham BAPA.

“Saya tidak pernah memiliki rekening efek nominee, semua transaksi jelas atas nama BELVIN TANNADI,” tulisnya.

Belvin mengaku tidak menyadari bahwa kepemilikan sahamnya telah melampaui batas 5% yang mewajibkan penyampaian Laporan Kepemilikan Saham (LKS) kepada regulator.

“Tidak mengetahui sudah melebihi 5% kepemilikkan,” ujarnya.

BEI sebelumnya juga meminta penjelasan mengenai kemungkinan keterlibatan PT Adicipta Griya Sejati (AGS) dan PT Inti Fikasa Sekuritas (BF) dalam kepemilikan saham BAPA.

Namun, Belvin membantah memiliki hubungan afiliasi dengan kedua pihak tersebut.

“Tidak,” tulisnya saat menjawab pertanyaan mengenai afiliasi dengan AGS dan BF.

Belvin menyebut sumber dana pembelian saham BAPA berasal dari keuntungan investasi sebelumnya.

“Modal dari keuntungan investasi sebelumnya,” tulisnya.