Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Satu di antara langkah yang sedang disiapkan adalah merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Riau terkait nilai perolehan air permukaan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau Ninno Wastikasari mengatakan revisi tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2025, khususnya dalam penetapan nilai dasar air.

"Kami sudah melakukan simulasi bersama pimpinan. Ada 3 opsi nilai air yang dikaji, yakni Rp1.700, Rp1.200, dan Rp1.000," kata Ninno Wastikasari, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan data penerimaan pajak air permukaan pada 2024 yang mencapai sebesar Rp52 miliar, ketiga simulasi tersebut menunjukkan potensi peningkatan PAD yang cukup signifikan.

Jika menggunakan nilai Rp1.700, PAD dari pajak air permukaan diproyeksikan mencapai Rp160 miliar. Sementara dengan nilai Rp1.200 diperkirakan sebesar Rp115 miliar. Sedangkan jika Rp1.000 sekitar Rp96 miliar.

"Dari simulasi itu terlihat bahwa potensi kenaikannya sangat besar dalam mengoptimalkan PAD," ucapnya.

Sementara itu, terkait wacana pajak air permukaan untuk sektor perkebunan sawit, Ninno menyebutkan kebijakan tersebut merupakan usulan inisiatif dari DPRD Riau dan masih dalam tahap kajian.

"Pajak air permukaan sawit ini masih memerlukan kajian mendalam. Namun, skema serupa sebenarnya sudah diterapkan di Sulawesi Barat dan Sumatra Barat," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Ninno juga menyatakan Pemerintah Provinsi Riau saat ini terus mematangkan kajian, agar kebijakan tersebut bila nantinya diterapkan dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD daerah.

Sebelumnya DPRD Riau mulai mengkaji serius potensi penerimaan pajak air permukaan dari sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya yang dikelola oleh korporasi. Kebijakan ini ditegaskan tidak menyasar perkebunan rakyat melainkan hanya perusahaan besar yang menjalankan usaha sawit secara komersial.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD Riau Abdullah mengatakan pajak air permukaan tersebut mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum yang memasukkan sektor perkebunan sebagai pengguna air permukaan, selain industri.

"Dalam Permen PU terkait air permukaan ini kan menyasar tidak hanya industri, tapi juga sektor perkebunan karena menggunakan air permukaan. Kenapa kita ke korporasi? Karena korporasi ini adalah perkebunan dalam hal bisnis," kata Abdullah.

Dia menegaskan hingga saat ini tidak ada pembahasan yang mengarah pada perkebunan rakyat. Fokus utama pemerintah daerah adalah kebun sawit korporasi yang beroperasi dalam skala besar dan menggunakan sumber daya air permukaan secara masif.

Berdasarkan data yang dimiliki Pansus OPD, luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai sekitar 1,5 juta hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 600.000 hektare lebih disebut berjalan tanpa izin yang jelas, baik dari sisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) maupun Hak Guna Usaha (HGU).

"1,5 juta hektare ini yang kita hitung dan akan dikejar dengan pajak air permukaan. Kita akan hitung volume penggunaan air permukaan dari 1,5 juta hektare IUP dan HGU ini," katanya.

Sebagai pembanding, Abdullah mencontohkan penerapan pajak air permukaan di Sulawesi Barat. Dengan luas perkebunan sawit sekitar 50.000 hektare, provinsi tersebut mampu mengantongi penerimaan pajak air permukaan hingga Rp250 miliar per tahun.

"Artinya kalau mereka 50.000 hektare, kita 1,5 juta hektare. Makanya muncul angka Rp3 triliun sampai Rp4 triliun per tahun di Riau. Di Sulbar mereka sudah menerimanya. Di Sumbar tinggal menagih lagi. Nah, apa salahnya kita di Riau menerapkan hal yang sama," ungkapnya.

Jika kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal, Pansus OPD DPRD Riau memperkirakan potensi pajak air permukaan di Provinsi Riau bisa mencapai Rp3–4 triliun per tahun, sekaligus menjadi sumber baru untuk meningkatkan PAD.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat fiskal daerah, tetapi juga mendorong tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan sentra kelapa sawit di wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak mengganggu produksi minyak goreng dalam negeri.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan produksi minyak kelapa sawit dalam negeri lebih besar dibandingkan jumlah konsumsi, termasuk kebutuhan ekspor.

“Saya kira kalau hitungan kami tidak ya [banjir di sentra sawit tidak berpengaruh terhadap produksi minyak goreng], karena produksinya besar ya, jadi yang diekspor lebih besar daripada yang dikonsumsi,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Dia menjelaskan untuk mengekspor kelapa sawit, terlebih dahulu importir harus memenuhi kewajiban dan membanjiri pasar dalam negeri.

Untuk itu, menurutnya, banjir di sentra sawit tidak akan mengganggu ketersediaan minyak goreng di Indonesia karena produksi besar dan ada aturan DMO(Domestic Market Obligation)yang menjaga pasokan domestik.

“Kan ada proses DMO, kemudian kewajiban harus memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Saya kirano worryya, kita ituworrykalau barangnya nggak ada,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Riau adalah empat provinsi yang kaya sumber daya alam. Bukan hanya tambang, kawasan perkebunan, terutama sawit, menghampar luas mulai menggantikan hutan-hutan primer yang ditumbuhi oleh kayu-kayu raksasa.

Data Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan, Riau dan Sumatra Utara masuk dalam 5 provinsi yang memiliki luas perkebunan sawit terluas di Indonesia. Riau menempati peringkat pertama dengan cakupan luas areal perkebunan sawit sebesar 3,37 juta hektare. Jumlah itu setara dengan 37,8% dari luas provinsi Riau yang mencapai 8,91 juta hektare.

Jika mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), luas areal perkebunan sawit di Provinsi Riau mencapai 3,4 juta hektare atau setara 38% dari luas provinsi Riau. Sumatra Utara sebanyak 1,57 juta hektare atau mencapai 21,5% dari luas provinsi sebesar 7,29 juta hektare.

BPS Sumatra Utara mencatat Tapanuli Tengah alias Tapteng menjadi kabupaten yang mengalami pertumbuhan lahan sawit secara eksponensial. Wilayah ini adalah salah satu kabupaten yang mengalami imbas paling parah akibat bencana banjir yang terjadi pekan lalu.

Pertumbuhan perkebunan sawit di Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2021–2024 bahkan mencapai 369,2%. Pada 2021, luas areal yang ditanami sawit hanya di kisaran 3.640 hektare. Sementara itu, pada 2024, luas perkebunan sawit telah menembus sekitar angka 17.080 hektare.

Di sisi lain, Aceh dan Sumatra Barat kendati tidak memiliki lahan sawit seluas Riau dan Sumatra Utara, luas perkebunan sawit masing-masing mencapai 440.080 hektare dan 448.820 hektare. Jumlah itu setara dengan 7,75% dan 10,6% total luas wilayah Aceh dan Sumbar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kerusakan alam dan alih fungsi lahan dituding sebagai penyebab banjir bandang besar di Sumatra. Hutan di Sumatra telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit, tambang hingga dibabat oleh pembalak liar.

Akibatnya, ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi seperti pekan lalu, lahan-lahan yang dulunya ditumbuhi tanaman keras itu tidak mampu menampung debit air. Luapan air tidak terelakkan membawa ranting hingga gelondongan kayu berukuran besar dan berbagai material lain hingga ke pantai.

Wahana Lingkungan Hidup alias Walhi Sumatra Utara menuding pembukaan lahan untuk areal pertambangan menjadi salah satu pemicu bencana besar itu terjadi. Citra satelit terbaru pada 2025 turut memperlihatkan pembukaan hutan di areal harangan Tapanuli, tepatnya di kecamatan Batang Toru Tapanuli Selatan dengan skala yang masif.

Sementara itu, terkait kayu-kayu yang terbawa banjir Sumatra, Kemenhut tidak menyebut secara spesifik. Mereka hanya mengatakan bahwa kayu yang terseret banjir bisa berasal dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga aktivitas yang melanggar hukum termasuk penyalahgunaan pemegang hak atas tanah alias PHAT dan illegal logging.

“Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya,” ujar Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho.

Meski demikian, Nugroho juga tidak menampik bahwa kayu-kayu itu berasal dari aktivitas perambahan hutan secara ilegal. “Kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” tegasnya.

Hutan untuk Tambang

Adapun, data Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menunjukkan, selama tahun 2017-2022, pemerintah telah melepas kawasan hutan untuk aktivitas survei dan eksplorasi tambang seluas 197.891,69 hektare di wilayah Sumatra Utara.

Sedangkan, di Aceh dan Sumbar masing-masing seluas 67.026,68 hektare dan 4.720,33 hektare pada periode yang sama. Wilayah Sumatra yang paling agresif melepas kawasan hutan untuk aktivitas eksplorasi tambang adalah Riau. Total kawasan hutan yang dilepas untuk kepentingan tersebut mencapai 446.083,53 hektare sampai dengan tahun 2022.

Tabel Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi 2022-2024 (ha)

Sumber: Statistik Kehutanan 2024

Selain eksplorasi atau survei tambang, Kemenhut juga telah memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk operasi produksi tambang. Sampai dengan tahun 2024 lalu, misalnya, jumlah persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk tahap operasi produksi mencakup areal seluas 636.385,07 hektare di seluruh Indonesia.

Adapun di Sumatra, penggunaan kawasan hutan untuk operasi tambang terluas adalah Sumatra Selatan. Luas kawasan hutan yang disetujui untuk operasi produksi sebanyak 32.797,83 hektare. Di peringkat kedua ada Riau dengan angka seluas 10.306,19 hektare.

Bisnis, juga telah melacak data-data terkait laju deforestasi di 4 provinsi yakni Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Riau. Menariknya, kalau melihat data di atas, tren deforestasi selalu naik saat momentum tahun politik.

Riau memang tidak terdampak langsung banjir, tetapi laju deforestasi di provinsi ini termasuk yang paling tinggi. Data Kementerian Kehutanan pada tahun 2024, Riau adalah wilayah dengan tingkat deforestasi netto yang paling luas di Sumatra dengan total 29.702 hektare. Angka ini jauh lebih luas dibandingkan dengan seluruh daerah di Indonesia, kalau merujuk data tersebut.

Sementara itu, deforestasi di Aceh tercatat seluas 11.208,5 hektare. Sumatara Barat (Sumbar) dan Sumatra Utara (Sumut) masing-masing seluas 6.634,2 hektare dan 7.036,4 hektare.

Luas Lahan Sawit

Aceh, Sumut, Sumbar, dan Riau adalah empat provinsi yang kaya sumber daya alam. Tidak hanya tambang, kawasan perkebunan, terutama sawit, menghampar luas mulai menggantikan hutan-hutan primer yang ditumbuhi oleh kayu-kayu raksasa. Kalau digabungkan luas lahan sawit di kawasan itu mencapai jutaan hektare.

Data Kementerian Pertanian, setidaknya menunjukkan bahwa Riau dan Sumatra Utara masuk dalam 5 provinsi yang memiliki luas perkebunan sawit terluas di Indonesia. Riau menempati peringkat pertama dengan cakupan luas areal perkebunan sawit sebesar 3,37 juta hektare. Jumlah itu setara dengan 37,8% dari luas provinsi Riau yang mencapai 8,91 juta hektare.

Sementara jika mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), luas areal perkebunan sawit di Provinsi Riau mencapai 3,4 juta hektare atau setara 38% dari luas provinsi Riau. Sumatra Utara sebanyak 1,57 juta hektare atau mencapai 21,5% dari luas provinsi sebesar 7,29 juta hektare.

Tabel Luas dan Produksi Kelapa Sawit di Sumatra tahun 2024

Sumber: Statistik Perkebunan 2024

BPS Sumatra Utara mencatat bahwa Tapanuli Tengah alias Tapteng menjadi kabupaten yang mengalami pertumbuhan lahan sawit secara eksponensial. Wilayah ini adalah salah satu kabupaten yang mengalami imbas paling parah akibat bencana banjir yang terjadi pekan lalu.

Pertumbuhan perkebunan sawit di Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2021-2024 bahkan mencapai 369,2%. Sekadar ilustrasi, pada tahun 2021 luas areal yang ditanami sawit hanya di kisaran 3.640 hektare. Sementara itu, pada tahun 2024, luas perkebunan sawit telah menembus sekitar angka 17.080 hektare.

Adapun, Aceh dan Sumatra Barat kendati tidak memiliki lahan sawit seluas Riau dan Sumatra Utara, luas perkebunan sawit masing-masing mencapai 440.080 hektare dan 448.820 hektare. Jumlah itu setara dengan 7,75% dan 10,6% total luas wilayah Aceh dan Sumbar.