Bisnis.com, Bekasi — Perusahaan cat dan pelapis (coating), Jotun, meresmikan pabrik cat berbasis air (water-based) terbaru di Cikarang, Jawa Barat, dengan nilai investasi mencapai Rp 1 triliun.

Peresmian pabrik ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperkuat kapabilitas produksinya di Indonesia, sejalan dengan 100 tahun perjalanan global perusahaan dalam menghadirkan inovasi di industri cat dan pelapis.

President Director Jotun Indonesia Arun Kumar menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu pasar strategis bagi Jotun. Dari lebih dari 100 negara tempat Jotun beroperasi, Indonesia masuk dalam jajaran 10 kontributor terbesar secara global.

Posisi strategis Indonesia tak terlepas dari pertumbuhan sektor konstruksi dan meningkatnya kebutuhan akan produk berkualitas tinggi yang sesuai dengan kondisi iklim tropis di Tanah Air.

"Peresmian fasilitas ini mencerminkan keyakinan kami terhadap potensi pasar Indonesia, sekaligus komitmen untuk memperkuat manufaktur lokal dan menghadirkan kualitas global Jotun lebih dekat kepada konsumen," ujarnya saat peresmian fasilitas produksi baru Jotun di Cikarang, Rabu (15/4/2026).

Investasi Jotun juga sejalan dengan agenda penguatan manufaktur nasional. Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan industri manufaktur hingga 5,51% pada 2026 dan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 18,56%.

Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat basis produksi dalam negeri, mendukung pertumbuhan nasional, serta membuka ruang bagi pengembangan rantai pasok dan kapabilitas industri lokal.

Arun menjelaskan, pabrik baru ini diproyeksikan mampu meningkatkan kapasitas produksi hingga 100 juta liter per tahun. Bagi pasar Indonesia, hal ini berarti ketersediaan produk yang stabil, distribusi yang cepat, serta kualitas yang terus konsisten untuk memenuhi kebutuhan proyek maupun hunian.

Fasilitas di pabrik baru Jotun juga dilengkapi dengan teknologi manufaktur yang lebih terintegrasi dan modern, guna meningkatkan kapasitas produksi secara lebih efektif dan efisien serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Sementara itu, Husodo Hoe, Head of Marketing Jotun Indonesia menyebut kehadiran fasilitas ini memungkinkan Jotun untuk makin responsif dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik yang terus berkembang. Jotun juga dapat menghadirkan produk berstandar global yang dirancang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pasar Indonesia, baik dari sisi kualitas, ketersediaan, maupun kecepatan distribusi.

"Fokus kami pada produk berbasis air juga menjadi bagian dari upaya untuk menghadirkan solusi yang selaras dengan tren hunian yang lebih modern dan berkelanjutan," jelasnya.

Prinsip keberlanjutan juga menjadi bagian integral dalam operasional pabrik ini. Hal ini tecermin dari pemanfaatan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.

Sebagian kebutuhan listrik pabrik bakal didukung oleh panel surya, sementara teknologi Formeco memungkinkan limbah air dari proses produksi diolah dan digunakan kembali, sehingga mendukung operasional yang ramah lingkungan.

Bisnis.com, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tengah dirancang oleh DPR untuk segera ditetapkan menjadi undang-undang. Sejumlah persoalan dibahas agar pelaksanaan perampasan aset berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

RUU ini akan mengatur berbagai mekanisme perampasan aset terhadap pihak yang melanggar aturan hukum seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, hingga narkotika. Aset yang disita menjadi pemasukan bagi negara.

Pakar hukum, Chandra Hamzah menjelaskan perampasan aset dapat dilakukan dengan menuntaskan hukuman tindak pidana. Pernyataan ini dia sampaikan dengan merujuk buku Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture.

Namun dengan catatan perampasan aset bisa dilakukan tanpa menunggu putusan pidana ketika pihak terkait meninggal atau melarikan diri.

"Pidananya dulu yang mesti diselesaikan. Kalau tidak berhasil baru masuk rezim perampasan aset. Jangan ujug-ujug perampasan aset tanpa asal-usul (pidana) muncul. Ini best practice, a good practices guide for Non-Conviction Based. Jadi tidak bisa perampasan aset berdiri sendiri," katanya saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Mantan Wakil Ketua KPK itu menyampaikan jenis tindak pidana yang dapat dijerat aturan perampasan aset dengan merekomendasikan kepada anggota parlemen agar merujuk pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), di mana mekanisme perampasan aset umumnya diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

Hal itu juga dia buktikan pada survei yang dilakukan dirinya di salah satu seminar perampasan aset, dia menuturkan bahwa 90% responden berpendapat perampasan aset lekat dengan tindak pidana korupsi.

"Cuma saya pernah melakukan survei pendapat di beberapa acara perampasan aset seminar work shop, FGD yang saya lakukan di atas 90% dan kemudian saya lihat dibeberapa itu menyatakan perampasan aset untuk tindak pidana korupsi. Bukan untuk tindak pidana lain," ucapnya.

Oleh karenanya, dia menginginkan keputusan tegas dari DPR untuk mengklasifikasikan tindak pidana yang dapat dijerat perampasan aset.

"Pertanyaan mendasarnya adalah tindak pidana mana saja yang mau kita terapkan ke perampasan aset. Sebagian besar orang kalau kita bikin survei dia akan mereka berpikir adalah hanya untuk korupsi kalau korupsi itu menyangkut negara penyelenggara negara atau orang lain yang terkait penyelenggara negara," ucapnya.

Menurutnya penerapan perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana, khususnya korupsi, tidak dapat diberlakukan secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sebab dia membandingkan dengan pedoman berupa Unexplained Wealth Orders (UWO), di mana perampasan aset bisa dilakukan terhadap kejahatan kriminal yang serius, properti yang dimiliki pihak bersalah sebanyak £50 ribu, dikenakan hukuman di atas 4 tahun, dan berkaitan dengan penyelenggara negara.

Dia juga menyoroti tata cara perampasan aset dengan lebih dulu melihat mekanisme hukum acara yang dilakukan. Chandra mengatakan Indonesia menganut tradisi hukum Civil Law yang memisahkan antara hukum publik dengan hukum perdata yang masing masing memiliki hukum acara sendiri dan tidak bisa digabungkan.

Dia menyebut hukum publik mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Sedangkan hukum perdata tetap hukum perdata.

"Saya punya draf 2011 bahwa dalam pasal 2 RUU perampasan aset dinyatakan merupakan perampasan aset secara perdata. Kalau secara perdata berarti masuk hukum acara perdata. Kalau masuk hukum acara perdata, ke Pengadilan Negeri mengajukan gugatan, permohonan dalam istilah ini. Kalau permohonan maka bisa banding, bisa kasasi. Jadi nggak cepat juga ini barang," papar Chandra.

Dalam kesempatan yang sama, pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi menekankan bahwa pembentukan regulasi perampasan aset harus tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

Menurutnya, sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi asas legalitas serta prinsip keadilan dalam setiap proses penegakan hukum. Hal tersebut mencakup hak setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil.

Apabila asas hukum tidak dirumuskan secara jelas, lanjutnya, maka undang-undang berpotensi tidak mencerminkan tujuan hukum, baik dari sisi keadilan maupun kemanfaatan, bahkan dapat bertentangan dengan jiwanya sendiri.

"Tidak boleh ada penegakan hukum perampasan aset yang bertindak tanpa suatu keputusan pengadilan. Itu melanggar prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.

Rullyandi juga menekankan agar RUU ini tidak disalahkan gunakan sebagai alat penyelewengan kekuasaan atau abuse of power dalam proses perampasan aset. Dia menginginkan agar ada kepastian yang tegas mengenai pelaksanaan perampasan aset.

"Untuk menghindari adanya suatu abuse of power penyimpangan terhadap aparat penegak hukum dan itu bisa mungkin terjadi apabila tidak ada syarat mutlak atau persyaratan khusus untuk menangani penegakan hukum dalam tindakan-tindakan perampasan aset. Maka kita perlu memberikan satu kesepakatan indikator ini sebagai pendapat hukum, saya apakah kita menggunakan satu sistem pembuktian atau bisa menjadi alternatif pilihan dalam arti bersifat home standard suatu keadaan kondisional misalnya orangnya sudah meninggal, orangnya lari," kata Rullyandi

Usulan Hukum Acara Khusus dan Badan Pengelola Rampasan Aset

Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru mengusulkan agar terdapat hukum acara khusus mengenai perampasan aset. Jika dilihat pada penjelasan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan hukum acara publik dan hukum acara perdata.

Lebih lanjut, Falah mulanya mempertanyakan tata cara perampasan aset yang berawal dari potensi kerugian negara oleh penyelenggara negara di mana indikasi awal umumnya dapat ditelusuri melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) maupun laporan pajak.

Dia kemudian menyoroti kemungkinan tindakan hukum ketika ditemukan ketidaksesuaian dalam LHKPN. Dia turut mempertanyakan apakah harta yang dinilai tidak wajar tersebut dapat langsung dirampas, serta bagaimana praktik penanganannya, termasuk pengalaman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memproses temuan serupa di masa lalu.

Kemudian, dia mengusulkan bahwa perlu adanya hukum acara khusus yang mengatur perampasan aset agar proses penegakan hukum berjalan dengan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Yang terakhir, pimpinan, saya kemarin juga tetap mengusulkan apa perlu kita bikin hukum acara sendiri, lex specialis supaya memang aturan ini benar-benar bisa kita lakukan dengan lebih baik. Itu saja pimpinan," ucapnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mengusulkan pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil rampasan.

Menurutnya, upaya ini penting dilakukan untuk memastikan aset yang disita dari tindak pidana dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi negara.

“Masalah kita bukan semata pada aturan, tapi pada tata kelola aset-aset yang disita dan dirampas. Setelah dirampas, sering kali tidak jelas lagi keberadaannya,” ujarnya dikutip Kamis (9/4/2026).

Dia mencontohkan sejumlah aset seperti lahan sawit hingga konsesi tambang yang nilainya sangat besar. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, aset tersebut berpotensi kehilangan nilai ekonomi atau bahkan tidak memberikan manfaat optimal bagi negara.

Bisnis.com, JAKARTA – Sinarmas Asset Management berencana menerbitkan sedikitnya tiga produk baru reksa dana pada 2026. Tidak hanya yang memiliki underlying asset instrumen investasi dalam negeri, produk anyar ini nantinya juga akan berisi underlyingasset asal China.

Chief Investment Officer Sinarmas AM Genta Wira Anjalu menerangkan penerbitan ketiga produk ini dilakukan dalam rangka mengejar target dana kelolaan Sinarmas AM sebesar Rp70 triliun pada tahun ini.

”Yang pertama tadi Global Simas S&P 500 ESG Syariah, kita juga akan berencana untuk mengeluarkan global fund syariah juga yang bertemakan China, kita juga sedang proses untuk pengembangan ETF emas. Dari tiga itu akan menjadi kontributor dalam peningkatan AUM kita,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/3/2026) malam.

Produk anyar pertama tahun ini, Global Simas S&P 500 ESG Syariah telah terbit pada 5 Maret 2026 lalu. Sementara itu, produk ETF emas ditargetkan launching pada Juni 2026 dan produk berbasis instrumen investasi dari China diprediksi rampung pada paruh kedua 2026. Namun, Genta tidak terang menjelaskan underlyingasset produk terakhir.

Mengenai prospek produk, Genta menilai, di tengah kondisi ketidakpastian global, produk ETF emas memiliki prospek yang cukup positif. Total dana kelolaan selama satu tahun selepas penerbitan produk itu ditargetkan berada pada kisaran Rp500 miliar—Rp1 triliun.

”Itu cukup bagus karena kalau kami lihat, apalagi di tengah kondisi geopolitik yang dalam situasi yang tidak pasti. Aset-aset seperti emas itu yang menjadi safe haven buat para investor,” katanya.

Saat ini, Sinarmas tengah dalam koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Bank Kustodian, Bank Bullion, hingga sekuritas, dalam rangka mengembangkan ETF emas. Sinarmas juga tengah menyiapkan infrastruktur produk tersebut.

Sementara terhadap reksa dana China based, Sinarmas menargetkan dana kelolaan mencapai Rp200—Rp500 miliar selepas diterbitkan. Produk ini dinilai penting sebagai instrumen diversifikasi di tengah kondisi pasar keuangan global yang tidak menentu.

”Jadi yang bisa kami lakukan adalah kami melakukan investasi secara diversifikasi dan ini bisa menjadi salah satu alternatif investasi. Jadi kalau dari para investor sudah memiliki reksa dana yang Indonesia based, US based, China based itu juga bisa menjadi salah satu pilihan,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Sinarmas AM menargetkan dana kelolaan mencapai Rp70 triliun pada tahun ini.

Presiden Direktur Sinarmas Asset Management Alex Widjajakusuma, menerangkan bahwa hingga saat ini, total dana kelolaan yang digenggam Sinarmas AM mencapai Rp65 triliun. Angka tersebut bertumbuh sekitar Rp3 triliun dari Rp62,39 triliun pada akhir 2025.

”Saat ini kami mengelola dana investasi, total dana kelolaan kami mencapai Rp65 triliun. Dan, kami menargetkan pertumbuhan dana kelolaan hingga mencapai Rp70 triliun melalui pengembangan berbagai produk investasi,” katanya dalam Market Outlook Sinarmas AM, Selasa (10/3/2026).

Optimisme Sinarmas AM terutama didasarkan pada potensi pertumbuhan industri manajer investasi dalam negeri. Alex menerangkan bahwa total dana kelolaan industri manajer investasi di Tanah Air telah melampaui Rp1.800 triliun, dengan total produk mencapai 2.385 aset dan sedikitnya 20 juta nasabah.

Alex menerangkan bahwa pertumbuhan tersebut telah mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap instrumen investasi yang dikelola oleh manajer investasi Tanah Air. Hal ini sekaligus menunjukkan peran strategis industri manajer investasi dalam mendorong pengembangan pasar keuangan dalam negeri.

Salah satu upaya Sinarmas AM dalam mencapai target tersebut adalah dengan mengandalkan pemanfaatan teknologi analisis data dan AI dalam pengelolaan portofolio. Upaya ini diklaim telah mampu memberikan imbal hasil yang kompetitif di tengah volatilitas pasar global.

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki tahun yang baru, akan ada banyak hal yang juga berganti, termasuk tren makanan yang paling banyak dicari tahun ini.

Dunia kuliner yang terus berubah, berkembang, dan adaptif memunculkan beragam jenis hidangan baru yang siap dicicip dan menjadi pilihan pecinta kuliner tahun ini.

Setelah matcha, kopi-kopian, dan makanan manis seperti Cokelat Dubai, tahun ini dengan kesadaran akan kesehatan yang semakin tinggi, beberapa laporan menunjukkan adanya peningkatan minat pada makanan sehat namun tetap praktis untuk hemat waktu.

Berikut ini adalah beberapa tren kuliner 2026 yang mungkin juga cocok untuk menjadi ide usaha:

1. Makanan nyaman yang sehat

Makanan nyaman alias comfort food sudah banyak ditemukan, dan makanan sehat juga sudah menjadi tren selama bertahun-tahun. Kenapa tidak menggabungkan keduanya?

Tahun ini, dengan kesadaran akan menjaga kesehatan yang semakin meningkat, makanan dengan tinggi protein dan serat, serta rendah gula dan kalori semakin banyak dicari. Hal ini bisa diterapkan pada makanan-makanan sehari-hari yang menjadi favorit banyak orang, seperti bakso atau seblak yang populer.

Selain itu, snack sehat seperti keripik dari buah yang dikeringkan juga makin banyak dicari, hanya perlu meningkatkan edukasi manfaatnya bagi kesehatan para calon konsumen.

2. Fusion, ragam cita rasa lokal dan dunia

Melalui internet yang semakin terbuka, orang-orang juga semakin terbuka pada jenis makanan dari seluruh dunia. Namun, belum tentu semua orang cocok dengan rasa asli makan dari luar negeri.

Oleh karena itu memunculkan menu-menu fusion, yang menggabungkan antara makanan Indonesia dengan luar negeri bisa dicoba, misalnya dengan membuat hidangan unik ramen yang dikombinasikan dengan rendang, atau pizza yang diberi topping sambal roa atau sambal matah.

Dari sisi makanan manis, juga bisa membuathidangan fusion unik seperti cheesecake gula aren/klepon, matcha dengan susu pandan atau gula aren, dan lainnya.

3. Cloud Kitchen dan On-the-Go

Saat ini, semakin banyak orang yang cenderung mengakses makanan melalui ojek online, atau hanya mampir untuk mengambil makanan alih-alih datang langsung ke lokasi dan makan di tempat.

Hal ini membuat membuka dapur bersama atau Cloud Kitchen bisa jadi kesempatan baru bagi UMKM yang punya produk kuliner unik tanpa perlu menyediakan tempat untuk makan di tempat.

4. Plant based

Sejalan dengan meningkatnya tren makanan sehat, makanan berbasis nabati alias plant based juga sudah tak lagi tabu dan semakin banyak dicari.

Makanan berbasis nabati punya banyak manfaat sehat, seperti menjaga kadar kolesterol, menurunkan kadar lemak dari konsumsi produk hewani dan masih banyak lagi.

Selain itu, produk berbasis nabati juga banyak dinilai memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah, dengan jejak karbon lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi daging. Hal ini membuat makanan berbasis nabati semakin banyak dicari.

Meningkatnya tren ini juga mendorong inovasi produk makanan, seperti membuat pengganti daging untuk bahan burger atau bakso, atau membuat susu kacang sebagai pengganti susu sapi, dan inovasi minuman kesehatan lainnya.

5. Makanan nostalgia

Dengan pengguna internet saat ini diisi ole mayoritas generasi milenial dan Generasi Z, banyak di antara mereka yang lahir di tahun 1990-an mencari makanan nikmat yang dulu pernah mereka makan tapi sekarang sudah tidak diproduksi lagi.

Misalnya, jajanan sekolah seperti roti kukus, kue cubit, telor gulung, hingga kue tradisional putri mandi juga masih jadi salah satu yang paling banyak dicari dan digemari.

Agar semakin menarik, para pelaku usaha bisa mengemas makanan klasik atau bertema jadul dengan kemasan kekinian dan menggunakan bahan premium.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kehadiran pejabat negara di lokasi bencana bukan sekadar seremonial, melainkan untuk memastikan persoalan di lapangan teridentifikasi dan dapat segera ditangani.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat meninjau pembangunan rumah hunian Danantara di wilayah terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Sumatra, Kamis (1/1/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo mengawali dengan menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru 2026 yang dia jalani bersama masyarakat di daerah terdampak bencana. Menurutnya, kehadiran pemerintah di lapangan merupakan kewajiban, terutama saat rakyat menghadapi kesulitan.

“Selamat tahun baru. Tahun baru kita di daerah bencana. Saya kira inilah memang kewajiban kita,” ujar Prabowo.

Presiden mengapresiasi langkah cepat seluruh unsur pemerintah, termasuk kementerian dan lembaga, yang secara proaktif turun langsung ke lapangan untuk berbagi wilayah dan titik penanganan bencana.

“Saya lihat hampir semua pejabat dari kementerian dan lembaga berinisiatif turun. Kita berbagi daerah, berbagi titik, untuk saling mengecek, memeriksa, mencari masalah. Kita datang bukan sekadar melihat, tetapi untuk mengetahui masalah,” katanya.

Prabowo menyoroti adanya pandangan negatif sebagian pihak terhadap kehadiran pejabat di lokasi bencana. Dia menilai kritik tersebut muncul dari sudut pandang yang keliru mengenai fungsi kepemimpinan di lapangan.

“Ada yang bilang untuk apa menteri datang ke tempat bencana, hanya melihat rakyat susah. Menteri tidak datang dibilang tidak peduli, menteri datang ditanya kenapa tidak ikut mencangkul. Bukan itu,” tegas Prabowo.

Menurut Presiden, tugas pemimpin adalah melihat langsung kondisi lapangan, mengidentifikasi kekurangan, dan mengambil keputusan untuk mempercepat penanganan.

“Saya datang ketemu gubernur, gubernur sampaikan kita butuh apa, ada usul apa, saya tahu langsung, saya bisa cek langsung,” ujarnya.

Prabowo juga menekankan bahwa seorang pemimpin harus siap menghadapi kritik, bahkan hujatan dan fitnah, tanpa kehilangan fokus dan semangat kerja.

“Salah satu kewajiban seorang pemimpin adalah siap untuk dihujat, siap untuk difitnah. Tetapi tidak boleh kita terpengaruh dan tidak boleh patah semangat,” katanya.

Dia menegaskan pendekatan kerja pemerintah yang berbasis bukti dan hasil nyata. Menurut Prabowo, masyarakat Indonesia lebih percaya pada bukti ketimbang narasi.

“Rakyat Indonesia hanya percaya dengan bukti. Evidence based itu cara bekerja saya. Menteri-menteri turun bukan untuk wisata, tapi datang melihat, mencatat, mengerti, dan mengambil keputusan,” tandas Prabowo.

Bank Mandiri mencatat pertumbuhan signifikan pada layanan digitalnya. Hingga September 2025, jumlah pengguna aplikasi Livin' by Mandiri mencapai 35 juta orang.

Nilai transaksi yang diproses melalui aplikasi tersebut juga meningkat 10% secara tahunan menjadi Rp3.220 triliun, sementara frekuensi transaksi melonjak 25%.

Vice President Digital Retail Banking Bank Mandiri, Harry Sofri Putranda, menyatakan capaian tersebut menegaskan tren positif transformasi digital perbankan.

Ia mengungkapkan bahwa 91% pembukaan rekening baru kini dilakukan melalui Livin', menunjukkan pergeseran kuat preferensi masyarakat menuju layanan yang cepat, praktis, dan dapat diakses tanpa perlu datang ke kantor cabang.

"Nasabah membutuhkan layanan yang cepat dan praktis. Untuk itu, Livin' by Mandiri kami siapkan agar proses transaksi berjalan lebih sederhana dan langsung efektif," ujar Harry dalam Media Gathering Bank Mandiri 2025 di Bandung, Senin (8/12), dikutip dari detikcom.

Harry juga menyoroti pertumbuhan pesat fitur pembayaran QRIS di Livin'. Pada September 2025, jumlah transaksi QRIS mencapai 878 juta dengan nilai Rp123,5 triliun, melonjak 103% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain QRIS, Livin' turut menawarkan berbagai opsi pembayaran seperti QR dengan beragam sumber dana, e-wallet linkage, serta contactless payment yang mendukung transaksi domestik maupun internasional.

"Untuk itu, kami terus memastikan seluruh fitur bekerja stabil, terutama pada periode volume tinggi, agar kenyamanan pengguna tetap terjaga," tambah Harry.

Dari sisi kinerja, kontribusi layanan digital terhadap pendapatan Bank Mandiri terus meningkat. Fee based income dari layanan digital mencapai Rp5,48 triliun hingga September 2025, tumbuh 13,3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian ini, menurut Harry, memperkuat posisi Bank Mandiri dalam ekosistem digital ritel sekaligus mendorong penguatan ekonomi berbasis transaksi digital. Ia menegaskan bahwa pengembangan Livin' akan terus difokuskan pada peningkatan akses dan utilitas bagi masyarakat.

"Komitmen kami mendorong akselerasi digital akan terus kami jalankan. Setiap fitur dikembangkan agar manfaat serta nilai tambah yang diterima nasabah semakin nyata," pungkas Harry.

Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) mendukung aksi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberantas baju bekas impor dan produk thrifting lainnya.

Dukungan itu disampaikan Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto usai bertemu Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Ia menilai memang perlu ketegasan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu di lapangan.

"AGTI sangat setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya (memberantas baju bekas dan produk thrifting). Kami sangat setuju bahwa intinya keputusan Kemenkeu dalam hal ini Pak Purbaya dengan Ditjen BC (Bea Cukai) itu tepat," jelasnya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (4/11).

Ia berharap Purbaya memberantas pakaian bekas impor dari level importinya, sehingga produk impor ilegal tersebut tidak sampai masuk pasar dalam negeri.

"Harapan kami sebenarnya di level importir langsung, kalau pun nanti ada barang yang sudah terlanjur di Pabean dan perlu diproses lebih lanjut, itu jangan masuk ke pasar lokal ... Ketegasan di lapangan oleh Bea Cukai itu diperlukan!" tuntut Anne.

Anne juga menawarkan solusi pemusnahan baju-baju tersebut, selain dibakar. Ia menyebut pakaian bekas ilegal bisa dicacah dan menjadi bahan daur ulang, seperti polyester based, cotton based, hingga dibagi berdasarkan jenis bahan lainnya.

Selain itu, AGTI mengaku siap menjadi pemasok barang dan produk tekstil bagi para pedagang yang selama ini hidup dari industri thrifting.

"Kalau nanti ada keluhan dari pedagang-pedagang di lapangan, kami di AGTI dengan seluruh produsen lokal siap untuk memenuhi kebutuhan teman-teman pedagang pakaian di lapangan," tegas Anne.

"Sehingga konektivitas antara supply chain dari ujung ke ujung sampai ke retail itu bisa kita persiapkan secara patuh dan jelas. Kita bukan anti-impor, yang jelas kita ingin itu impor pakaian jadi resmi, kain resmi. Karena seperti kami kan juga jual kain, baju, kita kan harus bayar pajak," sambungnya.

Di lain sisi, AGTI menyinggung soal pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Ia menegaskan para pengusaha menginginkan adanya keberlanjutan dari lapangan kerja.

Anne mengatakan jangan sampai pembahasan UMP hanya memenangkan ego salah satu atau beberapa kelompok. Pada akhirnya, justru dinilai merugikan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

"Upah minimum harus memperhatikan bukan hanya gengsi 1 serikat-2 serikat (pekerja), tapi lebih ke arah lapangan kerja, berapa banyak yang akan dibentuk? Yang akan ada dengan adanya penambahan upah minimum," pesan Anne.