Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan memetakan seluruh proses pengembangan ekosistem industri baterai di Indonesia untuk memperkuat kemandirian industri nasional serta mewujudkan swasembada energi.

“BPKP akan memetakan seluruh proses pengembangan ekosistem, mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, penyediaan investasi, perizinan, konstruksi, hingga penetapan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam setiap tahapan,” ujar Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (PIPK) BPKP Aryanto Wibowo dalam gelaran koordinasi finalisasi kerangka acuan pengawasan atas topik percepatan pembangunan ekosistem industri baterai, dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, hadir kementerian/lembaga, BUMN, dan para pemangku kepentingan terkait guna menyamakan persepsi dalam penyusunan desain pengawasan, memetakan peran masing-masing instansi, serta menghasilkan rekomendasi yang konstruktif guna mendukung percepatan hilirisasi nikel dan pembangunan ekosistem industri baterai sebagai salah satu program prioritas Presiden.

Aryanto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya hilirisasi nikel untuk mendorong transisi energi bersih, memperkuat kemandirian industri nasional, serta mewujudkan swasembada energi.

Arahan tersebut telah dijabarkan dalam Rencana Jangka Panjang Nasional (RJPN) dengan menekankan perubahan orientasi dari ekspor bahan mentah menuju pengolahan di dalam negeri.

Sebagai auditor internal pemerintah, lanjutnya, BPKP memiliki tugas mengawal pelaksanaan program nasional dan memastikan program prioritas Presiden berjalan secara efektif.

Ia menjelaskan, salah satu fokus pengawasan yang dilakukan adalah percepatan pembangunan ekosistem industri baterai yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional, termasuk target kontribusi sektor tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,20 persen.

Indonesia yang merupakan produsen nikel terbesar di dunia dengan sekitar 50 persen produksi global, dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri baterai nasional.

“Melalui forum ini, BPKP mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kesamaan persepsi mengenai pengembangan ekosistem industri baterai dari hulu hingga hilir. Pengawasan yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperkuat, seperti koordinasi antar instansi, kejelasan pembagian tugas, hingga penyempurnaan kebijakan,” ungkap Aryanto.

Pihaknya juga berharap seluruh peserta memiliki kesamaan pandangan mengenai percepatan pembangunan ekosistem industri baterai, aktif berpartisipasi dalam diskusi, memperkuat komitmen lintas sektor, serta mendukung pelaksanaan pengawasan intern yang berkualitas demi mewujudkan arahan Presiden.

“BPKP menargetkan pelaksanaan pengawasan pada triwulan III tahun ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif sebagai upaya mendukung keberhasilan program hilirisasi dan percepatan pembangunan ekosistem industri baterai nasional,” ucapnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi Indonesia mengubah statusnya dari eksportir bahan mentah menjadi pemain utama industri bateraikendaraan listrik memasuki fase krusial.

Di tengah tren penurunan harga baterai global, perubahan teknologi penyimpanan energi, hingga meningkatnya persaingan manufaktur dari Cina, pemerintah dan pelaku industri tetap optimistis hilirisasi nikel menuju baterai masih menawarkan prospek ekonomi yang menjanjikan.

Optimisme itu salah satunya datang dari PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC). Perusahaan pelat merah yang menjadi motor pengembangan ekosistem baterai nasional tersebut memperkirakan nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan nikel hingga menjadi baterai dapat mencapai 100 kali lipat dibandingkan menjual bijih nikel mentah.

Direktur Utama IBC Aditya Farhan Arif mengatakan, nilai tambah tersebut hanya bisa diwujudkan apabila Indonesia berhasil membangun rantai pasok baterai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Kalau kita berhasil membangun value chain nikel sampai ke baterai end-to-end dan betul-betul terintegrasi, nilai tambah dari nikelnya sendiri itu kami prediksi bisa sampai 100 kali nickel ore," ujarnya dalam podcast Broad Cash Bisnis.com, dikutip Selasa (23/6/2026).

Pernyataan itu menjadi salah satu gambaran mengenai besarnya potensi ekonomi yang ingin diraih Indonesia melalui program hilirisasi mineral, khususnya nikel.

Maklum, selama ini Indonesia merupakan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, tetapi sebagian besar nilai tambah masih dinikmati negara lain yang mengolah mineral tersebut menjadi produk manufaktur berteknologi tinggi.

Putar Otak Optimalkan Nikel

Di satu sisi, Aditya mengungkapkan IBC tengah menjajaki pengembangan teknologi baterai generasi baru yang tetap mengandalkan kandungan nikel tinggi. Langkah ini ditempuh untuk menjaga relevansi komoditas nikel Indonesia di tengah perubahan tren industri baterai global.

Dia mengatakan, perusahaan memiliki mandat untuk mendukung hilirisasi nikel nasional. Oleh karena itu, IBC tidak hanya berfokus pada pengembangan baterai berbasis nickel manganese cobalt (NMC) maupun lithium iron phosphate (LFP), tetapi juga mulai mengeksplorasi teknologi baterai baru yang berpotensi menggunakan nikel dalam porsi signifikan.

"Kami juga sekarang sedang mengembangkan potensi-potensi kerja sama lain untuk teknologi baterai yang lebih baru. Jadi teknologi baterai yang baru yang kami approach itu adalah yang memang posibilitas untuk menggunakan nikelnya masih cukup tinggi," katanya.

Dia menjelaskan, teknologi tersebut masih berada pada tahap awal pengembangan sehingga arah komersialisasi dan pilihan materialnya masih sangat beragam. Namun, IBC tidak ingin terlambat masuk ke segmen tersebut karena sejumlah produsen global telah mengumumkan rencana produksi komersial dalam waktu dekat.

"Kita juga harus cepat-cepat. Karena negara lain sudah banyak yang mulai, pabrikan lain sudah banyak yang bahkan sudah announce akan melakukan skala komersialnya di akhir tahun ini," ujarnya.

Setali tiga uang, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menilai, perkembangan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari.

"Teknologi itu berkembang," ujarnya ketika ditanya mengenai prospek baterai berbasis nikel di tengah maraknya penggunaan LFP.

Meski demikian, pemerintah masih melihat ruang bagi pemanfaatan nikel dalam teknologi baterai masa depan. Menurut Yuliot, kombinasi penggunaan berbagai material masih sangat mungkin terjadi seiring evolusi teknologi penyimpanan energi.

Karawang Jadi Ujung Tombak Hilirisasi

Optimisme terhadap masa depan industri baterai nasional tidak hanya bertumpu pada potensi teknologi, tetapi juga pada pembangunan fasilitas manufaktur skala besar yang saat ini tengah berlangsung.

Salah satu proyek utama adalah pembangunan ekosistem baterai terintegrasi hasil kerja sama IBC dengan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) yang bakal diluncurkan Juli 2026 mendatang.

Pabrik yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat itu digarap oleh konsorsium Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) dengan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) dan IBC. CBL merupakan anak usaha dari CATL.

Konsorsium perusahaan-perusahaan itu pun membentuk perusahaan baru khusus mengelola pabrik baterai tersebut, yakni PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB).

Adapun kapasitas produksi tahap pertama dirancang mencapai 6,9 GWh per tahun. Kapasitas tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan baterai kendaraan listrik maupun sistem penyimpanan energi atau battery energy storage system (BESS).

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menilai, proyek baterai nasional tersebut masih memiliki prospek ekonomi yang kuat meskipun industri global menghadapi tekanan harga.

Menurutnya, proyek hulu-hilir senilai Rp98 triliun yang tengah dikembangkan konsorsium IBC dan CATL di Karawang masih layak secara komersial.

"Pabrik baterai tersebut dibangun dengan konsep captive market, yang menjamin produksi langsung diserap produsen otomotif. Pemerintah Indonesia saat ini sedang menggencarkan penggunaan mobil listrik, di mana untuk mobil listrik di Indonesia bisa menggunakan baterai berbasis nikel yang cadangannya cukup banyak di Indonesia," ucap Sudirman kepada Bisnis.

Selain itu, proyek tersebut dirancang mengintegrasikan seluruh rantai pasok mulai dari penambangan nikel, pengolahan bahan baku, produksi prekursor dan katoda, hingga manufaktur sel baterai.

Integrasi tersebut dinilai mampu menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan efisiensi produksi, dua faktor yang sangat menentukan daya saing industri baterai global.

Tak hanya menyasar kendaraan listrik, baterai produksi dalam negeri juga diproyeksikan memasok kebutuhan Energy Storage System (ESS) yang permintaannya terus meningkat seiring ekspansi energi terbarukan.

"Selain untuk mobil listrik, baterai produksi dalam negeri juga disiapkan untuk sistem penyimpanan energi atau ESS, seiring melonjaknya tren energi bersih," kata Sudirman.

Di luar pasar domestik, Indonesia juga membidik posisi yang lebih strategis dalam rantai pasok regional.

Sudirman berpendapat, apabila fasilitas baterai nasional mampu memproduksi baterai secara massal dengan harga kompetitif, peluang ekspor ke negara-negara Asia Tenggara akan terbuka lebar.

Prospek tersebut muncul seiring percepatan adopsi kendaraan listrik dan pembangunan sistem penyimpanan energi di kawasan.

Namun, untuk mencapai tahap tersebut Indonesia harus mampu menjaga kesinambungan pasokan bahan baku. Produksi tambang dan smelter nikel perlu tetap terjaga agar industri baterai memiliki kepastian suplai jangka panjang.

Antara Peluang dan Risiko

Meski prospeknya menjanjikan, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa klaim nilai tambah hingga 100 kali lipat tidak otomatis menjamin keuntungan besar.

Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita berpendangan, konsep hilirisasi memang secara teoritis mampu menghasilkan nilai tambah jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor bahan mentah.

Namun, dalam praktiknya keberhasilan sangat ditentukan oleh kemampuan industri nasional bersaing secara global. Menurutnya, industri baterai saat ini menghadapi tekanan margin akibat penurunan harga yang berlangsung cepat. Oleh karena itu, keunggulan sumber daya alam saja tidak cukup.

"Jadi proyek baterai nasional masih bisa ekonomis, tetapi dengan syarat sangat ketat, yakni harus berbasis efisiensi, teknologi yang tepat, dan integrasi rantai pasok yang solid, bukan hanya bertumpu pada keunggulan bahan baku," ujarnya.

Ronny menilai, Indonesia memang memiliki peluang besar menjadi basis produksi baterai regional berkat dominasi cadangan nikel global. Namun, negara ini perlu bergerak lebih jauh dari sekadar pemasok bahan baku.

Dia mengingatkan bahwa penguasaan teknologi, pengembangan industri prekursor dan katoda, serta kepastian regulasi menjadi faktor yang menentukan keberhasilan jangka panjang.

"Tanpa itu, ada risiko Indonesia hanya menjadi basis produksi berbasis sumber daya, bukan pusat manufaktur bernilai tinggi," imbuh Ronny.

Dia mengidentifikasi tiga risiko utama yang perlu diantisipasi. Pertama, risiko pasar akibat perubahan teknologi baterai global yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap nikel.

Kedua, risiko efisiensi dan biaya produksi yang menentukan daya saing terhadap produsen besar seperti China. Ketiga, risiko tata kelola, termasuk isu lingkungan dan tuntutan standar ESG yang semakin ketat.

Ronny mengatakan, jika tantangan tersebut dapat diatasi, hilirisasi nikel menuju baterai berpotensi menjadi salah satu transformasi industri terbesar Indonesia dalam beberapa dekade terakhir.

"Jika risiko-risiko ini tidak dikelola dengan baik, maka hilirisasi bisa berhenti pada tahap awal dan tidak mencapai nilai tambah optimal seperti yang diharapkan," ucap Ronny.

Poin utama di sini adalah kejelasan mengenai pihak yang memikul tanggung jawab tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti dari Lembaga Penelitian Perundang-undangan Korea (KLRI) Im Dan-bi memaparkan empat pilar landasan sistem sirkularitas baterai yang diterapkan di Korea yang bisa menjadi acuan untuk Indonesia dalam membangun industri baterai berkelanjutan.

Dan-bi mengatakan rantai sirkularitas dari produksi baterai saat ini menjadi perhatian industri manufaktur baterai di berbagai negara untuk mengurangi ketergantungan eksternal pada rantai nilai baterai dan keamanan daya saing industri.

Di Korea, Dan-bi mengatakan menerapkan empat pilar dengan sistem dan instrumen yang mendukung sirkularitas baterai, di antaranya adalah pengumpulan yang membentuk industri daur ulang baterai yang harus dijalankan oleh tanggung jawab produsen (Extended Producer Responsibility).

“Poin utama di sini adalah kejelasan mengenai pihak yang memikul tanggung jawab tersebut. Jika penanggung jawab tidak jelas, sistem pengumpulan akan sulit berjalan dengan stabil dan sulit untuk mengamankan pasokan volume serta sinyal investasi yang diperlukan bagi industri daur ulang,” kata Dan-bi dalam Korea-Indonesia Economic Partnership Forum, di Jakarta, Rabu.

EPR (Tanggung Jawab Produsen yang Diperluas) atau sistem tanggung jawab produsen dalam daur ulang merupakan instrumen regulasi yang menjamin proses pengumpulan ini.

EPR bukan sekadar regulasi bagi produsen, melainkan instrumen untuk menginternalisasi biaya eksternal dengan membebankan biaya pengumpulan dan pengelolaan baterai akhir masa pakai kepada produsen, sekaligus memasukkan baterai tersebut ke dalam sistem sirkularitas.

Dalam merancang EPR, perlu ditentukan siapa yang memikul tanggung jawab (produsen kendaraan, produsen baterai, atau importir), serta mencakup penerapannya (baterai EV, ESS, hingga produk lainnya).

Pilar kedua adalah regulasi keselamatan, dengan baterai kendaraan listrik merupakan aset bernilai ekonomi namun membawa risiko tegangan tinggi dan kebakaran. Jika hanya mewajibkan pengumpulan baterai bekas tanpa mempertimbangkan sifat tersebut, pelaku usaha dapat bertanggung jawab keselamatan dan risiko hukum yang sulit diprediksi.

“Standar keselamatan harus mencakup seluruh proses, mulai dari status pengisian daya, pemeriksaan kerusakan selama pengangkutan, hingga persyaratan keselamatan pada proses pembongkaran,” katanya lagi.

Dan-bi mengatakan dalam pilar ketiga, perlu ada sistem evaluasi untuk pengelolaan baterai akhir masa pakai secara tepat yang mendiagnosis kondisi saat ini dari baterai seperti kapasitas, hambatan internal, stabilitas termal yang termuat dalam paspor baterai.

Jika kedua informasi ini disatukan, baterai dapat dialokasikan ke jalur yang paling sesuai, misalnya penggunaan kembali, manufaktur ulang, atau daur ulang material.

Pilar keempat adanya instrumen kebijakan untuk perluasan penggunaan bahan baku daur ulang dalam produksi baterai. Ia mengatakan pemilihan instrumen kebijakan bergantung pada tingkat kematangan pasar.

“Pada tahap awal, insentif dan pengadaan publik dapat mendorong investasi swasta, sementara sistem sertifikasi bahan baku dapat membantu membentuk permintaan berbasis pasar sebelum regulasi wajib diterapkan,” katanya pula.

Dan-bi mengatakan empat pilar ini menunjukkan terjadinya perubahan paradigma dalam kebijakan baterai, yang tidak hanya dapat dipandang sebagai limbah, melainkan sebagai aset material strategis.

Namun sistem sirkularitas baterai tidak dapat diwujudkan hanya melalui teknologi atau pasar semata, melainkan harus dibangun bersama dengan kerangka hukum dan kebijakan yang menggerakkan sistem tersebut secara organik.

Pembangunan sirkularitas baterai nantinya akan menjamin ketahanan sumber daya dan daya hemat biaya melalui pemulihan mineral kritis daripenambangan perkotaan, meningkatkan nilai tambah industri dengan mengintegrasikan material daur ulang ke dalam produksi, dan menjadi sarana untuk merespons regulasi global terkait jejak karbon dan kandungan bahan daur ulang.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Pemerintah mulai mendorong pengembangan ekonomi sirkular di industri baterai kendaraan listrik.

Langkah tersebut ditempuh untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul seiring meningkatnya produksi dan penggunaan baterai secara global.

Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Ahmad Faisal Suralaga mengatakan penyediaan baterai kendaraan listrik saat ini menghadapi sejumlah tantangan.

Tantangan tersebut mencakup ketersediaan mineral, tuntutan pengurangan emisi karbon, serta kebutuhan akan sumber daya yang berkelanjutan.

“Dengan tiga tantangan itu, saya rasa untuk mencapai keberlanjutan sekarang pemerintah Indonesia memberikan kebijakan bahwa kita tidak hanya berhenti pada mengambil sumber daya untuk produksi baterai tetapi kita juga akan bergerak ke recycling,” kata Ahmad dalam acara Korea-Indonesia Economic Partnership Forum di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Ahmad, transisi global menuju energi terbarukan dan elektrifikasi berlangsung sangat cepat. Kondisi tersebut membuat baterai menjadi komponen strategis dalam persaingan industri, keamanan energi, dan agenda keberlanjutan.

Di sisi lain, peningkatan produksi dan penggunaan baterai juga memunculkan tantangan baru. Tantangan itu berkaitan dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya, pengelolaan limbah, dan dampak terhadap lingkungan.

Perkuat Rantai Pasok Baterai

Ahmad mengatakan pemerintah telah menyiapkan regulasi yang mendukung pengembangan industri daur ulang baterai. Regulasi tersebut juga diarahkan agar selaras dengan berbagai ketentuan internasional.

Menurut dia, pendekatan daur ulang akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global.

Pendekatan tersebut juga membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun industri baterai yang terintegrasi, mulai dari pengolahan material, produksi sel baterai, hingga pengemasan baterai.

Untuk mendukung upaya tersebut, Indonesia terus menjalankan transformasi ekonomi melalui kebijakan hilirisasi.

Ahmad mengatakan strategi itu mendorong perubahan dari negara pengekspor bahan mentah menjadi negara yang menghasilkan nilai tambah dari pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.

Pemerintah juga melakukan reformasi kebijakan investasi untuk mengurangi risiko usaha dan mempermudah proses perizinan.

Menurut Ahmad, sistem layanan terintegrasi telah diterapkan agar investor dapat mengurus investasi melalui satu pintu.

“Kita juga mempertimbangkan beberapa regulasi internasional misalnya EU Battery Pasport telah terpenuhi di beberapa negara, mungkin di masa depan kita bisa berdiskusi bagaimana Indonesia bisa inline dengan regulasi internasional,” katanya.

Ajak Investor Korea Selatan

Ahmad menilai pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri.

Kolaborasi dengan pelaku industri dan investor dinilai penting, termasuk untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi bahan baku utama baterai, seperti nikel.

Karena itu, Ahmad mengajak investor Korea Selatan untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Ia berharap investor Korea Selatan membawa teknologi yang mendukung ekonomi sirkular, termasuk teknologi daur ulang baterai.

Investasi tersebut diharapkan dapat melengkapi rantai pasok industri baterai nasional, mulai dari ekstraksi nikel hingga pengembangan fasilitas daur ulang baterai berteknologi tinggi.

Indonesia harus lebih mempersiapkan mengenai waste management system...

Jakarta (ANTARA) - Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Atong Soekirman mengatakan pembangunan industri ekosistem baterai saat ini tidak hanya fokus pada pengembangan, namun juga untuk mengendalikan limbah baterai setelah produksi.

“Ini adalah isu yang hangat untuk kita sekarang, karena tidak hanya untuk mengembangkan industri terutama untuk EV, tapi bagaimana kita mengelola limbahnya, ini isu yang pemerintah lakukan sekarang,” kata Atong dalam acara Korea-Indonesia Economic Partnership Forum, di Jakarta, Rabu.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, kendaraan listrik menjadi salah satu kebijakan yang mendukung hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam negara.

Pasar kendaraan listrik domestik menunjukkan momentum yang positif dengan penjualan kendaraan EV sekitar 103.000 unit di tahun 2025. Baterai dengan bahan utama litium dan besi mendominasi peningkatan penggunaan mobil listrik di Indonesia sekitar 96 persen pada 2024, sementara nikel dan mangan sekitar 4 persen.

Meningkatnya penggunaan kendaraan listrik menghasilkan tantangan terutama peningkatan volume limbah elektronik dan baterai bekas pakai secara global.

“Indonesia harus lebih mempersiapkan mengenai waste management system, seiring meningkatnya angka mobil elektrik bertenaga baterai dan masa akhir penggunaan baterai, sistem pengelolaan baterai penting untuk memastikan keberlanjutan supply material kritikal,” katanya lagi.

Atong mengatakan jika pengelolaan limbah bisa dijalankan dengan baik bisa mempengaruhi indikator yang lebih relevan untuk menginspirasi negara berkembang lainnya.

Ia mengatakan adopsi teknologi dari negara lain dalam penambangan dan produksi bisa dilakukan dengan pendekatan ekonomi sirkular yang sangat penting dalam daur ulang material mineral krusial, untuk mendukung keberlanjutan industri baterai.

Di antaranya perlu memfokuskan pada inovasi pengembangan produk, kedua adalah desain manufaktur yang bisa meningkatkan nilai tambah dari adaptasi teknologi.

Penerapan ekonomi sirkular ini penting untuk menetapkan mekanisme yang memastikan baterai mobil listrik dapat dikelola sampai purna guna yang sudah menjadi kebijakan bertanggung jawab dalam banyak yurisdiksi, termasuk Jepang, Korea, dan Singapura.

Penguatan kebijakan ini diharapkan meningkatkan permintaan baterai untuk mobil elektrik global yang diproyeksikan dari 1 ton pada 2024 ke 3 ton pada 2030 dengan jangka waktu penggunaan baterai 8-12 tahun.

Oleh itu, regulasi yang lebih kuat, manajemen kolektif, dan fasilitas sistem daur ulang akan membantu membangun ekosistem industri baterai listrik berkelanjutan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Enam bahan utama untuk membuat baterai EV, empat dari mereka berada di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Kementerian Hilirisasi dan Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ahmad Faisal Suralaga mengatakan Indonesia membuka peluang investasi untuk mengembangkan ekosistem manufaktur baterai nasional senilai 121 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Dalam acara Korea-Indonesia Economic Partnership Forum, di Jakarta, Rabu, Ahmad mengatakan Indonesia menawarkan sejumlah sumber daya alam yang melimpah yang menjadi fondasi utama dalam pembuatan baterai dan juga ekosistem manufaktur kendaraan listrik.

"Enam bahan utama untuk membuat baterai EV, empat dari mereka berada di Indonesia. Kita memiliki nikel, bauksit, mangan, dan kita memiliki tembaga, yang merupakan material penting dalam jaringan supply baterai EV. Kelebihan ini memberikan Indonesia fondasi yang kuat untuk mengembangkan proses mineral dan material baterai ke manufaktur baterai dan kendaraan elektrik," kata Ahmad.

Ahmad mengatakan Indonesia merupakan produsen nikel terbesar dengan 42 persen dari ketersediaan sumber daya global. Selain nikel, Indonesia juga telah mengembangkan 28 komoditas lainnya yang memiliki keuntungan kompetitif melalui strategi hilirisasi.

Dengan peluang investasi ini, ia mengatakan Indonesia bertujuan membangun industri baterai kendaraan listrik yang kuat dengan fokus pada jaringan rantai pasok hingga pengemasan baterai.

“Pada tahun 2045, Indonesia berniat untuk menjadi salah satu dari 5 produser baterai EV di dunia. Ini mungkin karena hilirisasi menciptakan nilai tambahan tertinggi, dan misalnya untuk nikel nilai tambahnya bisa menjadi 67 kali jika kita bisa mengubah nikel menjadi baterai EV,” katanya lagi.

Menurut dia, investasi difokuskan pada pembangunan smelter lanjutan untuk menghasilkan produk akhir dengan nilai tambah tinggi, hingga manufaktur sel baterai kendaraan listrik (EV Battery).

Ia mengatakan Indonesia saat ini merupakan salah satu dari beberapa negara yang memiliki industri terintegrasi di seluruh jaringan rantai pasok, dan banyak pemain besar baterai EV telah masuk di Indonesia.

Ekosistem hilirisasi juga menjadi modal utama Indonesia dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik, yang bisa mengurangi biaya disebabkan karena jaringan produksi yang hilang, seperti bea ekspor (export duties), pajak dan sumber daya tersedia di satu negara.

Ahmad mengatakan melalui investasi dan pendekatan hilirisasi, nilai investasi negara bisa mencapai 618 miliar dolar Amerika Serikat (AS), meningkatkan nilai ekspor sekitar 857 miliar dolar AS dan akan menyerap lebih dari 3 juta lapangan pekerjaan.

Ia mengatakan investasi oleh sejumlah negara di Indonesia masih didominasi dari sektor mineral sekitar Rp98,3 triliun, diikuti sektor perkebunan dan kehutanan Rp 29,8 triliun, minyak dan gas sekitar Rp17,6 triliun dan juga sektor kelautan sekitar Rp1,7 triliun.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kita juga mempertimbangkan beberapa regulasi internasional misalnya EU Battery Pasport telah terpenuhi di beberapa negara

Jakarta (ANTARA) - Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Ahmad Faisal Suralaga mengatakan Indonesia sudah bergerak pada ekonomi sirkular untuk menghadapi permasalahan dari produksi baterai kendaraan listrik.

Ahmad Faisal mengatakan secara global penyediaan baterai kendaraan listrik menghadapi beberapa tantangan diantaranya ketersediaan mineral, menjawab keperluan penguraian karbon dan perhatian pada sumber daya berkelanjutan.

“Dengan tiga tantangan itu, saya rasa untuk mencapai keberlanjutan sekarang pemerintah Indonesia memberikan kebijakan bahwa kita tidak hanya berhenti pada mengambil sumber daya untuk produksi baterai tetapi kita juga akan bergerak ke recycling,” kata Ahmad dalam acara Korea-Indonesia Economic Partnership Forum, di Jakarta, Rabu.

Pada saat ini transisi global sedang menuju pada energi terbarukan dan elektrifikasi yang berjalan sangat cepat. Baterai telah menjadi komponen kritis dalam persaingan industri, keamanan energi, dan perkembangan keberlanjutan.

Pada saat yang sama, peningkatan produksi baterai dan penggunaannya membawa tantangan baru yang berkaitan dengan efisiensi sumber daya, manajemen sampah, dan kesejahteraan lingkungan.

Ahmad mengatakan pemerintah Indonesia saat ini memiliki regulasi yang komprehensif untuk perusahaan yang mendukung proses daur ulang dari baterai yang juga akan terhubung dengan regulasi yang berlaku di internasional.

Ia mengatakan pendekatan daur ulang baterai dapat menjadikan Indonesia kuat dalam rantai pasok produksi baterai kendaraan listrik dan memungkinkan Indonesia menjadi negara yang terintegrasi dalam produksi baterai mulai dari material baterai untuk memproduksi battery cell dan pengemasan baterai.

Untuk mendukung inisiatif ini, Ia mengatakan Indonesia saat ini juga telah melakukan transformasi dari negara yang ekspor bahan mentah ke luar negeri menjadi negara yang menghasilkan nilai tambah dari pendekatan hilirisasi.

Ahmad mengatakan Indonesia juga melakukan reformasi pada kebijakan bisnis untuk mengurangi tantangan resiko bisnis, serta menjalankan sistem terintegrasi untuk mempermudah investor yang ingin berinvestasi di Indonesia hanya melalui satu pintu.

“Kita juga mempertimbangkan beberapa regulasi internasional misalnya EU Battery Pasport telah terpenuhi di beberapa negara, mungkin di masa depan kita bisa berdiskusi bagaimana Indonesia bisa inline dengan regulasi internasional,” katanya.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia tidak bisa bekerja sendiri untuk membangun ekosistem baterai kendaraan listrik termasuk untuk melindungi sumber daya alam bahan baku pembuatan baterai yang tersedia di Indonesia seperti nikel.

Ahmad mengajak para investor Korea Selatan untuk berpartisipasi membawa teknologi yang mendukung ekonomi sirkular untuk berinvestasi di Indonesia dan melengkapi rantai pasok dari ekstraksi nikel ke fasilitas teknologi daur ulang baterai.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Proyek pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) hasil kerja sama Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) akan memiliki kapasitas produksi awal sebesar 6,9 gigawatt hour (GWh) per tahun.

Pabrik yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat itu digarap oleh konsorsium Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) dengan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) dan IBC. CBL merupakan anak usaha dari CATL.

Konsorsium perusahaan-perusahaan itu pun membentuk perusahaan baru khusus mengelola pabrik baterai tersebut, yakni PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB).

Direktur Utama IBC Aditya Farhan Arif mengatakan, pabrik itu dijadwalkan untuk diresmikan pada Juli 2026. Dia menuturkan, pabrik tersebut tidak hanya memproduksi battery pack, tetapi juga mencakup rantai manufaktur baterai yang lebih terintegrasi mulai dari sel baterai hingga modul baterai.

"Di bawah PT CATIB ini memang spesifik nanti memproduksi sel baterai, kemudian modul baterai, dan battery pack. Jadi tidak hanya manufaktur atau assembly di battery pack-nya saja, tapi mulai dari battery cell-nya," kata Aditya dalam podcast Broad Cash Bisnis.com, dikutip Rabu (24/6/2026).
Dia menjelaskan kapasitas produksi tahap pertama dirancang mencapai 6,9 GWh per tahun. Kapasitas tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan baterai kendaraan listrik maupun sistem penyimpanan energi atau battery energy storage system (BESS).
Aditya menambahkan, perusahaan telah menyiapkan rencana ekspansi kapasitas dalam waktu dekat seiring pertumbuhan permintaan baterai domestik dan global.
"Kapasitas yang sudah kita rencanakan untuk kita jalankan 6,9 GWh per tahun, dan ini insyaallah akan kami expand as soon as possible, kemungkinan tahun depan menjadi total 15 GWh per tahun," ujarnya.
Dengan demikian, kapasitas pabrik CATIB di Karawang berpotensi meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahap awal menjadi 15 GWh per tahun pada fase berikutnya.
Lebih lanjut, Aditya mengklaim bahwa penghiliran nikel menjadi baterai dapat menciptakan nilai tambah hingga 100 kali lipat. Dengan kata lain, keuntungan bagi dari menjual baterai bisa mencapai 100 kali lipat lebih besar dibanding mengekspor bijih nikel.
Aditya menjelaskan, realisasi potensi tersebut sangat bergantung pada keberhasilan Indonesia membangun rantai pasok industri baterai secara terintegrasi dari hulu hingga hilir serta ketersediaan pasar.
"Kalau kita berhasil membangun value chain nikel sampai ke baterai end-to-end dan betul-betul terintegrasi, nilai tambah dari nikelnya sendiri itu kami prediksi bisa sampai 100 kali nickel ore," jelasnya.
Dia menambahkan bahwa penghiliran nikel menjadi baterai bisa dianggap sukses jika produk akhirnya bisa diserap pasar.
Aditya menilai, industri baterai sangat bergantung pada spesifikasi dan kebutuhan konsumen akhir. Hal ini tentu berbeda dengan komoditas tambang yang dapat diproduksi dan dijual secara lebih fleksibel.
Menurutnya, setiap produsen kendaraan listrik atau original equipment manufacturer (OEM) memiliki desain dan arsitektur baterai yang berbeda. Oleh karena itu, produksi baterai umumnya baru dilakukan setelah terdapat kontrak atau pesanan yang jelas dari pelanggan.
“Kalau baterai, pabrik baterai itu memang harus menunggu demand. Kami tidak bisa bikin baterai tapi belum tahu siapa yang akan beli. Karena arsitektur baterai itu disesuaikan dengan end user-nya,” ujar Aditya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) tengah menjajaki pengembangan teknologi baterai generasi baru yang tetap mengandalkan kandungan nikel tinggi.
Langkah ini ditempuh untuk menjaga relevansi komoditas nikel Indonesia di tengah perubahan tren industri baterai global. Direktur Utama IBC Aditya Farhan Arif mengatakan, perusahaan memiliki mandat untuk mendukung hilirisasi nikel nasional.
Oleh karena itu, IBC tidak hanya berfokus pada pengembangan baterai berbasis nickel manganese cobalt (NMC) maupun lithium iron phosphate (LFP), tetapi juga mulai mengeksplorasi teknologi baterai baru yang berpotensi menggunakan nikel dalam porsi signifikan.
"Kami juga sekarang sedang mengembangkan juga potensi-potensi kerja sama lain untuk teknologi baterai yang lebih baru. Jadi supaya, teknologi baterai yang baru yang kami approach itu adalah yang memang posibilitas untuk menggunakan nikelnya masih cukup tinggi," jelas Aditya dalam podcast Broad Cash Bisnis.com, dikutip Selasa (23/6/2026).
Menurut dia, IBC tengah membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan teknologi baterai generasi berikutnya. Salah satu pendekatan yang dikaji adalah teknologi yang memungkinkan material dasar atau base chemistry baterai menggunakan nikel, bukan lagi LFP seperti yang banyak digunakan saat ini.
Aditya menjelaskan, pengembangan teknologi tersebut masih berada pada tahap awal sehingga pilihan kimia baterai (battery chemistry) dan material yang digunakan masih sangat beragam.
Berbeda dengan baterai lithium-ion yang sudah mencapai tingkat kematangan teknologi tinggi, teknologi baru tersebut masih dalam fase pengembangan sehingga arah komersialisasinya masih terus terbentuk.
Meski demikian, dia menilai IBC tidak bisa menunggu terlalu lama untuk masuk ke segmen tersebut. Pasalnya, sejumlah produsen baterai global telah mengumumkan rencana komersialisasi teknologi serupa dalam waktu dekat.
"Kita juga harus cepat-cepat. Karena negara lain sudah banyak yang mulai, pabrikan lain sudah banyak yang, bahkan sebetulnya sudah announce akan melakukan yang skala komersialnya di akhir tahun ini," katanya.
Oleh karena itu, IBC memandang keterlibatan sejak fase awal pengembangan teknologi menjadi krusial agar Indonesia tidak tertinggal dalam rantai pasok baterai masa depan.
Apalagi, posisi Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia berpotensi tergerus apabila tren teknologi baterai bergeser ke arah yang semakin mengurangi penggunaan nikel.
"Nah, kalau kita tidak terjun sekarang ke sana, kita enggak bisa menjaga nikel itu relevan," ujar Aditya.
Langkah IBC tersebut mencerminkan upaya industri baterai nasional untuk mengantisipasi perubahan lanskap teknologi global.
Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan baterai LFP terus meningkat, terutama untuk kendaraan listrik segmen massal. Sebab, menawarkan biaya produksi lebih murah dibandingkan baterai berbasis nikel.
Di sisi lain, pengembangan teknologi baterai baru yang tetap memanfaatkan kandungan nikel tinggi dinilai menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga keberlanjutan agenda hilirisasi mineral Indonesia. Ini sekaligus mempertahankan nilai tambah industri nikel di masa depan.
"Nah, kami ingin masuk ke sana supaya yang nanti yang dipakai nikel. Jadi setidaknya kita punya economies of scale untuk sodium ion battery yang pakai katodanya ada nikelnya," tutur Aditya.

Bisnis.com,JAKARTA — Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) Aditya Farhan Arif mengungkapkan penghiliran nikel menjadi baterai dapat menciptakan nilai tambah hingga 100 kali lipat.
Dengan kata lain, keuntungan dari menjual baterai bisa mencapai 100 kali lipat lebih besar dibanding mengekspor bijih nikel.
Aditya menjelaskan, realisasi potensi tersebut sangat bergantung pada keberhasilan Indonesia membangun rantai pasok industri baterai secara terintegrasi dari hulu hingga hilir serta ketersediaan pasar.
"Kalau kita berhasil membangun value chain nikel sampai ke baterai end-to-end dan betul-betul terintegrasi, nilai tambah dari nikelnya sendiri itu kami prediksi bisa sampai 100 kali nickel ore," jelas Aditya dalam podcast Broad Cash Bisnis.com, dikutip Selasa (23/6/2026).
Dia menambahkan bahwa penghiliran nikel menjadi baterai bisa dianggap sukses jika produk akhirnya bisa diserap pasar.
Aditya menilai industri baterai sangat bergantung pada spesifikasi dan kebutuhan konsumen akhir. Hal ini tentu berbeda dengan komoditas tambang yang dapat diproduksi dan dijual secara lebih fleksibel.
Menurutnya, setiap produsen kendaraan listrik atau original equipment manufacturer (OEM) memiliki desain dan arsitektur baterai yang berbeda. Oleh karena itu, produksi baterai umumnya baru dilakukan setelah terdapat kontrak atau pesanan yang jelas dari pelanggan.
“Kalau baterai, pabrik baterai itu memang harus menunggu demand. Kami tidak bisa bikin baterai tapi belum tahu siapa yang akan beli karena arsitektur baterai itu disesuaikan dengan end user-nya,” ujar Aditya.
Dengan karakteristik industri tersebut, waktu realisasi lonjakan nilai tambah hingga 100 kali lipat tidak hanya ditentukan oleh kesiapan fasilitas produksi, tetapi juga oleh pertumbuhan pasar kendaraan listrik dan permintaan baterai global.
“Kalau bicara nikel, peningkatan nilai tambahnya 100 kali itu terjadinya kapan akan sangat ditentukan oleh kapan market itu tersedia,” katanya.
Lebih lanjut, Aditya menuturkan, pihaknya juga mulai membangun rantai pasok industri baterai di Karawang, Jawa Barat.
Dia mengungkapkan bahwa IBC tengah menggenjot pembangunan pabrik sel baterai. Pabrik baterai listrik milik IBC yang berkongsi dengan Ningbo Contemporary Brunp Lygend (CBL) atau CATL dijadwalkan akan siap berproduksi pada Juli mendatang.
IBC memilih memulai dari sisi hilir melalui pembangunan pabrik sel baterai tersebut. Menurut Aditya, langkah itu menjadi fondasi awal pengembangan industri baterai nasional sebelum ekspansi ke sektor pengolahan bahan baku di bagian tengah rantai pasok.
“Yang Juli nanti adalah yang paling downstream dulu, di baterainya. Jadi kami memang memulai dari baterainya dulu, kemudian tahun ini baru yang midstream-nya bersama Antam,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Holding industri pertambangan Indonesia MIND ID mulai memetakan potensi pengembangan sumber sulfur domestik dari produk sampingan (by-product) tambang tembaga dan emas. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan industri hilirisasi nikel terhadap pasokan impor sulfur.

Direktur Perencanaan Pengolahan Sumber Daya Mineral MIND ID Budi Santoso mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat ekosistem hilirisasi mineral nasional.

Menurut dia, kebutuhan sulfur untuk industri pengolahan nikel berbasis high pressure acid leach (HPAL) terus meningkat, seiring peran material tersebut sebagai salah satu penopang produksi bahan baku baterai kendaraan listrik.

MIND ID bersama anggota holding saat ini tengah menginventarisasi potensi sumber sulfur yang berasal dari by-product tambang.

"Kita memiliki by product itu tembaga maupun emas itu ada iron oxide dan iron sulfate yang mestinya itu bisa kita proses, diolah, diekstrak untuk menjadi dan diambil sulfurnya maupun diambil dan dijadikan asam sulfat untuk memenuhi hal tersebut," ujar Budi melalui keterangan resmi dikutip Senin (22/6/2026).

Dia menjelaskan, pengembangan sulfur domestik menjadi semakin penting seiring meningkatnya proyek HPAL di Indonesia. Sulfur digunakan sebagai bahan utama dalam proses pelindian bijih nikel limonit untuk menghasilkan mixed hydroxide precipitate (MHP), produk antara bahan baku baterai kendaraan listrik.

Budi menambahkan kebutuhan sulfur dalam industri tersebut cukup besar. Dengan asumsi produksi satu ton MHP membutuhkan sekitar 11,7 ton sulfur, ekspansi HPAL diperkirakan akan langsung meningkatkan konsumsi sulfur nasional.

Di sisi lain, ketergantungan Indonesia terhadap impor sulfur masih tinggi. Lebih dari 70% kebutuhan sulfur untuk pengolahan nikel dipenuhi dari impor, dengan sekitar 75%–80% pasokan berasal dari kawasan Timur Tengah.

"Kondisi sekarang, ternyata di Indonesia 70% lebih kebutuhan sulfur nikel itu didapatkan melalui impor dan surprisingly itu ada di area di mana saat ini sedang berkecamuk di Timur Tengah," ujar Budi.

Data industri mencatat total impor sulfur nasional mencapai sekitar 5,3 juta ton per tahun. Kondisi ini membuat industri hilirisasi nikel rentan terhadap gangguan pasokan dan fluktuasi harga akibat faktor geopolitik.

Perkuat ekosistem baterai

Selain sulfur, MIND ID juga menyoroti tantangan lain dalam pengembangan industri baterai nasional, yakni ketergantungan terhadap impor litium sebagai bahan baku baterai berbasis litium.

"Ini dengan catatan kalau kita punya materialnya ya. Tapi ada juga yang tidak punya, misalnya tadi baterai yang basisnya litium, litium-nya masih harus impor," kata Budi.

Karena itu, MIND ID mendorong penguatan riset dan pengembangan teknologi baterai berbasis nikel yang dinilai lebih sesuai dengan keunggulan sumber daya mineral Indonesia.

"Kita mestinya karena kita punya nikel, kita dorong riset terhadap bagaimana baterai yang basisnya itu nikel harus lebih efisien dibandingkan yang litium," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai penguatan rantai pasok domestik menjadi bagian penting dalam strategi hilirisasi jangka panjang.

"Jika kita hanya mengandalkan ekstraksi atau pengolahan pada tahap awal, maka ketika mineral itu habis, manfaat ekonominya juga akan berhenti," ujar Faisal.

Menurut dia, semakin panjang rantai nilai industri yang dibangun di dalam negeri, semakin besar pula nilai tambah yang dapat dipertahankan.

"Mungkin bahan bakunya sudah tidak tersedia sebanyak sebelumnya, tetapi sumber daya manusia yang telah memiliki kemampuan mengembangkan produk-produk turunannya tetap kita miliki," katanya.

Faisal menambahkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fasilitas, tetapi juga kemampuan membangun ekosistem industri yang terintegrasi dengan rantai pasok domestik yang kuat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa proyek pabrik baterai kendaraan listrik terintegrasi yang digarap oleh konsorsium Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) dengan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) dan Indonesia Battery Corporation (IBC) telah selesai dan dijadwalkan untuk diresmikan pada Juli 2026. CBL sendiri merupakan anak usaha dari raksasa baterai kendaraan listrik di dunia, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL).

"Yang pertama adalah untuk mengevaluasi daripada program hilirisasi. Karena beberapa sudah jalan, kami juga melapor kepada Bapak Presiden bahwa program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam itu sudah selesai dan Insyaallah akan diresmikan nanti di bulan Juli akhir. Itu sudah selesai," ujar Bahlil usai menghadap Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Menurut Bahlil, pembahasan bersama Presiden tidak hanya menyoroti perkembangan program hilirisasi, tetapi juga ketahanan energi nasional. Pemerintah, kata dia, terus memperkuat cadangan energi untuk memastikan keamanan pasokan di tengah meningkatnya kebutuhan domestik.

"Yang kedua, kami juga melakukan rapat dengan Presiden untuk membahas tentang energi kita. Dan energi kita akan bisa ketahanan energi kita rata-rata di atas 20 hari minimum," katanya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap keberlangsungan pelayanan ketenagalistrikan kepada masyarakat. Isu tersebut menjadi penting menyusul terjadinya gangguan pasokan listrik dan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir.

Dia menegaskan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas layanan kelistrikan melalui penguatan pasokan energi primer serta peningkatan keandalan sistem ketenagalistrikan nasional.

"Yang ketiga, kami juga tadi membahas tentang keberlangsungan stabilitas pelayanan pemerintah, pelayanan PLN kepada masyarakat khususnya dengan terkait dengan listrik," ujar Bahlil.