Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan implementasi mandatori biodiesel B50 siap diberlakukan mulai 1 Juli 2026.

Ia menyatakan pasokan untuk program tersebut dalam kondisi aman dan implementasinya merupakan kelanjutan dari program B40 yang telah berjalan.

"Oh (pasokan B50) aman, lebih. Sudah aman, kan bukan uji coba sudah jalan kan. Sudah jalan B40 sudah. Tinggal naik B50, ini sudah jalan, sudah running," kata Amran di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Amran menegaskan kesiapan B50 tak hanya dari sisi implementasi, tetapi juga ketersediaan pasokannya. Menurut dia, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok untuk mendukung program tersebut telah tersedia.

"Aman, pokoknya (kesiapannya) aman," tambahnya.

Amran juga mengaitkan penerapan B50 dengan peningkatan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) nasional. Menurutnya, produksi CPO Indonesia meningkat dari sekitar 26 juta ton menjadi 32 juta ton atau bertambah sekitar 6 juta ton.

[Gambas:Youtube]

"Naik dulu 26 (juta ton), sekarang 32 juta ton. 6 juta ton naik (ekspor CPO)," katanya.

Ia menambahkan pemanfaatan CPO sebagai bahan baku energi memberi fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengelola pasokan domestik maupun ekspor sesuai perkembangan harga di pasar global.

"Kami pernah ditanya, 'Pak Mentan, gimana itu B50, B30, macam-macam dan seterusnya?' Sekarang B50. Pak, kalau bisa B50, B70, B100 enggak masalah. Tapi kalau saya, di saat harga naik tinggi, kita lepas. Jadi kita mempermainkan dunia, jangan dunia permainkan kita. Begitu harga dunia turun, kita tarik jadikan solar," ujarnya.

Selain biodiesel, Amran juga menyinggung pengembangan bioetanol sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Ia mengklaim mulai hari itu Indonesia tidak lagi mengimpor sekitar 5 juta ton solar, yang disebutnya sebagai tonggak baru bagi sektor pertanian dan energi.

"Hari ini adalah tonggak sejarah. Tidak impor solar lagi, 5 juta ton," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan mandatori B50 mulai berlaku secara nasional pada 1 Juli 2026. B50 merupakan bahan bakar diesel yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dan 50 persen solar, sebagai kelanjutan dari program B20, B30, hingga B40.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan berbagai pengujian teknis terhadap B50 telah selesai dilakukan sebelum implementasi.

Pengujian mencakup kendaraan angkutan, alat berat pertambangan, ekskavator, kapal, kereta api, hingga mesin dan kendaraan sektor pertanian. Pemerintah menyebut hasil pengujian menunjukkan performa B50 lebih baik dibandingkan B40, antara lain karena memiliki kadar air yang lebih rendah.

Pemerintah juga menetapkan masa transisi selama tiga bulan dalam penerapan B50 secara nasional. Masa tersebut digunakan untuk menghabiskan stok B40 yang masih tersedia di lapangan sekaligus menyesuaikan proses pencampuran (blending) hingga implementasi B50 berjalan penuh.

Program B50 diproyeksikan mampu menekan impor solar, meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit nasional, serta mendukung transisi energi melalui pengurangan emisi gas rumah kaca.

Selain itu, pemerintah memperkirakan implementasi B50 dapat menghasilkan penghematan devisa dari berkurangnya impor bahan bakar fosil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa proses pengujian bahan bakar minyak (BBM) baru membutuhkan waktu panjang sebelum dinyatakan layak pakai. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan setiap inovasi BBM harus melalui serangkaian uji teknis selama sedikitnya delapan bulan untuk memastikan mutu dan kelayakannya.

Menurut dia, pengujian tersebut meliputi berbagai aspek seperti uji oksidasi dan uji mesin. Selama periode itu, setiap sampel bahan bakar dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan karakteristiknya memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

“Untuk menguji suatu BBM sampai bisa dinyatakan layak digunakan, diperlukan waktu minimal delapan bulan. Itu mencakup berbagai uji teknis dan evaluasi lanjutan,” ujar Laode di Jakarta, dikutip Senin (10/11/2025).

Ia menjelaskan, tahapan panjang itu merupakan bagian dari mekanisme legal sebelum pemerintah mengesahkan suatu bahan bakar sebagai produk resmi. Meski demikian, pemerintah tetap memberikan ruang bagi inovasi energi yang dikembangkan masyarakat atau industri dalam negeri.

Laode menegaskan, hingga kini belum ada hasil uji yang dapat dipublikasikan terkait inovasi bahan bakar seperti Bobibos. Ia enggan menyebut nama, karena menurutnya, isu serupa sudah sering terdengar. Pada intinya, jelas dia, pengujian di laboratorium Lemigas masih bersifat tertutup karena berada dalam perjanjian rahasia (secret agreement) antara pihak pengembang dan lembaga penguji.

“Mereka memang mengusulkan uji di laboratorium kami, tetapi hasilnya belum bisa disampaikan. Perlu diluruskan, pengujian itu bukan sertifikasi. Jadi jangan disimpulkan sudah disetujui pemerintah,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ramainya kehadiran bensin baru bermerek Bobibos, yang diklaim ramah lingkungan dan setara RON 98, menuai pertanyaan dari pelaku industri kendaraan bermotor dan pakar energi.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi terperinci terkait asal usul atau spesifikasi dari bensin baru besutan PT Inti Sinergi Formula (Sultan Sinergi Indonesia Group) tersebut.

"Spesifikasinya seperti apa, ujinya seperti apa, berapa lama dan sebagainya karena enggak bisa kita hanya 'oh, ada orang klaim oke', kan enggak," kata Kukuh kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Menurut dia, produsen dari BBM tersebut harus memberikan bukti sertifikasi dari lembaga-lembaga yang mengurus izin distribusi dan hasil uji kelayakan laboratorium.

Pihaknya akan meninjau lebih lanjut terkait kabar tersebut dan menunggu hasil uji dari Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Kementerian ESDM. Dia pun berharap produk bahan bakar baru dapat diproses sesuai standar dan ketentuan.

"Dalam hal ini paling enggak saringan pertamanya kan pemerintah, dalam hal ini bisa diuji di Lemigas. Apa bener seperti itu klaimnya kan? Karena nanti masing-masing orang bisa klaim, 'saya mengeluarkan ini, mengeluarkan itu'," ujarnya.

Namun, pelaku industri tidak akan menutup diri. Kukuh menyebut, pihaknya terbuka untuk bekerja sama jika produsen BBM baru yang menjadi alternatif bahan bakar existing, mau untuk melakukan uji coba.

"Ya silakan anggota, siapa yang mau apa enggak. Oh kita buka, alternatif kenapa enggak gitu kan?" tuturnya.

Ditemui terpisah, Ketua Pusat Studi Kebijakan Energi dan Pertambangan (Puskep) Universitas Indonesia Ali Ahmudi mengatakan, perlu ada pembuktian terbuka terkait klaim kualitas dan spesifikasi bahan bakar tersebut.

Ali menjelaskan bahwa bahan bakar dengan nilai RON tinggi seperti RON 98 biasanya memerlukan proses pengolahan yang panjang dan penambahan zat aditif tertentu.

Bahkan, pada kilang minyak, produk yang berasal dari minyak bumi umumnya menghasilkan RON 92, 95, hingga 98 melalui tahapan teknologi yang kompleks.

Dia pun mempertanyakan mekanisme yang digunakan Bobibos dalam mencapai nilai RON 98, termasuk terkait adanya penambahan hidrogen untuk memisahkan unsur oksigen dari struktur senyawa nabati sehingga menghasilkan hidrokarbon murni.

“Pertanyaannya ada dua, apakah betul RON-nya 98 dan bagaimana proses memperoleh hidrokarbon murninya?" katanya.

Dia menjelaskan, proses peningkatan kualitas bahan bakar nabati biasanya melibatkan reaksi kimia tertentu, termasuk penggunaan katalisator, baik alami seperti zeolit maupun berbasis bahan kimia sintetis.

“Misalnya minyak jelantah bisa menjadi avtur atau biodiesel setelah melalui pemecahan rantai hidrokarbon dengan katalisator,” tuturnya.

Menurutnya, bahan bakar nabati murni tanpa campuran fosil seperti S100 atau B100 secara teknis memungkinkan untuk diproduksi. Namun, prosesnya tetap membutuhkan bahan tambahan atau katalis yang mendukung reaksi konversi tersebut.

Untuk itu, menekankan perlunya transparansi formula, proses reaksi, serta hasil pengujian laboratorium untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kesesuaian standar BBM tersebut jika akan dipasarkan luas.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal keberadaan bahan bakar minyak (BBM) baru buatan anak bangsa bernama Bobibos yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan, untuk menjual produk BBM memerlukan alur yang cukup panjang. Meskipun BBM tersebut diklaim telah melewati tahap riset hingga 10 tahun, tetap diperlukan pengujian oleh Kementerian ESDM dengan waktu paling singkat selama delapan bulan.

Namun, setelah melewati proses pengujian selama delapan bulan tersebut, tentu akan ada evaluasi dan rekomendasi yang akan diberikan kepada badan usaha yang mengajukan pengujian. Barulah produk tersebut akan diuji kembali oleh Kementerian ESDM sebelum masuk ke pasar.

"Saya tidak berani menyebut nama dan lain-lain, tapi tidak mengurangi apresiasi saya terhadap inovasi anak bangsa. Tapi seperti yang saya jelaskan, untuk menguji suatu BBM lalu menjadi bahan bakar, itu minimal delapan bulan, baru kita putuskan apakah ini layak atau tidak," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Laode menerangkan, sejauh ini Bobibos sendiri baru mengajukan usulan uji laboratorium. Tahapan ini belum cukup untuk membuat BBM tersebut dapat dipasarkan secara legal, karena masih memerlukan sertifikasi yang berbeda dari rangkaian uji laboratorium yang diajukan.

"Jadi mereka mengusulkan uji di lab kami. Kalau minta uji, berarti hasilnya laporan hasil uji, bukan sertifikasi. Kemarin ramai, oh ini sudah sertifikasi, saya luruskan, ini belum disertifikasi," katanya.

Dia menambahkan, badan usaha yang mencetuskan produk BBM baru itu juga terbuka terhadap peluang kerja sama dengan badan usaha eksisting. Kementerian ESDM memastikan siap memfasilitasi terkait pengujian produk-produk baru tersebut.

"Memang seperti ini banyak, tapi saya tidak ingin menanggapi satu per satu. Saya ingin menyampaikan prosedur legal bagaimana BBM tersebut menjadi produk legal di pasar," kata Laode.

(Dhera Arizona)

PT Pertamina (Persero) menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) baru mulai Sabtu (1/11) ini.

Mengutip situs MyPertamina, sejumlah harga BBM berubah mulai 1 November ini.

Untuk Harga BBM Dexlite di DKI Jakarta misalnya. Mulai 1 November 2025 ditetapkan Rp 13.900 per liter.

Harga ini naik dari 1 Oktober yang Rp 13.700 per liter.

Begitu juga dengan Pertamina DEX. Harga BBM jenis ini naik menjadi dari yang 1 Oktober lalu Rp14 ribu menjadi Rp 14.200 per liter.

Namun, kenaikan tak diikuti oleh pertalite dan pertamax.

Untuk pertamax RON 92, harga tetap Rp12.200 per liter.

Sementara pertamax green RON 95 masih dihargai Rp13 ribu per liter. 

Pertamax Turbo juga masih dihargai Rp13.100 per liter.

Sementara itu untuk harga BBM bersubsidi seperti solar subsidi dan pertalite (RON 90) juga tidak mengalami perubahan.

Pertalite masih berharga Rp10 ribu dan solar masih Rp 6.800.

Dengan keputusan baru itu, berikut daftar harga BBM selengkapnya per 1 November

Pertalite: Rp 10 ribu per liter

Pertamax RON 92: Rp 12.200 per liter

Pertamax Green RON 95: Rp 13 ribu per liter

Pertamax Turbo RON 98: Rp 13.100 per liter

Dexlite: Rp 13.900 per liter

Pertamina DEX: Rp 14.200 per liter

Pertamax (khusus di Pertashop): Rp 12.100 per liter.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan implementasi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50, bisa berjalan pada Semester II-2026 mendatang. Saat ini, tahap yang tengah dilakukan adalah tahap pengujian.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika mengatakan bahwa eksekusi pelaksanaan program B50 akan dilakukan setelah bulan Juni 2026 mendatang.

"Sekarang kan masih pada tahap pengujian-pengujian. Rencananya kalaupun nanti akan eksekusi pelaksanaannya B50 itu kemungkinan baru semester 2 tahun 2026. Semester kedua ya. Jadi setelah juni artinya," uajr Erani ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Pemerintah akan memperhitungkan secara utuh keseluruhan peta kebutuhan dan ketersediaan bahan baku B50 yakni sawit. Mengingat, sawit sendiri dimanfaatkan di berbagai sektor.

Harapannya, peningkatan dari B40 menjadi B50 bisa mendorong pengurangan jumlah impor BBM. Di samping itu, program B50 juga diharapkan bisa menghemat devisa negara.

"Sehingga ketergantungan dari impor itu sudah berkurang. Sebenarnya tujuan pokoknya di luar soal ketahanan energi kan isu-isu yang semacam itu. Untuk penghematan devisa, dipakai untuk kepentingan yang lain, menjaga nilai tukar dan seterusnya," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa konsumsi BBM jenis solar di Indonesia mencapai sekitar 39-40 juta barel per tahun.

Dengan adanya penerapan program B40 pada tahun ini, volume impor solar berhasil ditekan signifikan, turun menjadi hanya sekitar 4,9 juta barel atau setara 10,5% dari total konsumsi nasional.

Adapun, untuk menekan impor solar lebih jauh, pemerintah berencana meningkatkan kewajiban pencampuran biodiesel dalam BBM menjadi 50% atau B50 mulai tahun depan.

"Insya Allah kemarin sudah kami rataskan atas arahan Bapak Presiden, sudah diputuskan, bahwa 2026, Insya Allah akan kita dorong ke B50, dengan demikian tidak lagi kita melakukan impor solar ke Indonesia," ungkap Bahlil dalam acara Investordaily Summit, dikutip Jumat (10/10/2025).

Menurut Bahlil, keputusan untuk menaikkan mandatori biodiesel menjadi 50% atau B50 merupakan langkah berani, karena kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan gesekan dengan para importir.

"Nanti habis ini viral lagi kita ngomong begini. Memang kalau ada yang terganggu itu pasti begitu. Rasa gimana gitu. Ya negara ini punya aturan, negara ini punya visi, negara ini punya target. Tidak bisa negara ini diserahkan untuk orang-orang mau mengikuti apa aja mau mereka," celetuk Bahlil.

Ia pun menegaskan bahwa kebijakan penerapan B50 telah menyelesaikan uji tahap ketiga dan kini memasuki tahap uji coba keempat.

"Sekarang sudah mulai masuk pengujian yang keempat. Itu Insya Allah tahun depan, tahun ini sudah diuji di kereta, alat berat, di kapal-kapal, di mobil. Kalau sudah dinyatakan clear and clean, Insya Allah semester kedua, 2026, kita akan launching untuk B50," tegas Bahlil.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penerapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 dapat terealisasi pada tahun 2026.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membeberkan pihaknya saat ini tengah mencari formulasi harga yang tepat bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sehingga implementasi B50 tidak membebani konsumen dan sektor industri.

"Kita sekarang impor kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Kita nggak mungkin menjadi swasembada kalau tidak kita meningkatkan lifting kita," ujar Bahlil usai acara Anugerah Subroto di Jakarta dikutip Senin (27/10/2025).

Oleh sebab itu, untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi pemerintah gencar menggenjot penerapan B50. Meski demikian, ia mengakui implementasi B50 akan menghadapi tantangan, terutama bagi pelaku usaha sektor tambang dan transportasi karena berpotensi meningkatkan biaya operasional.

"Sekarang saja dari B35 menuju B40 ada terjadi perbedaan. Tapi tidak apa-apa, saya dengan BPDPKS lagi mencari formulasi, boleh B50 tapi harganya tidak boleh naik terlalu banyak. Sekarang kita lagi cari celahnya untuk bisa kita clear-kan," kata Bahlil.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan pemerintah tengah mempersiapkan rencana penerapan B50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

"Jadi, kita mengharapkan B50 tahun 2026 itu bisa diimplementasikan. Ya berarti kalau B50, ketergantungan kita terhadap energi fosil itu kan bisa dikurangi," ujar Yuliot di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Yuliot menilai penerapan B50 akan berdampak positif terhadap pengembangan energi bersih dan lingkungan sekitar. Hal ini juga sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk mencapai net zero emission. "Justru ini menjadi lebih baik ke depan. Ini bagian kita juga untuk pencapaian net zero emission," ujarnya.

Menurut dia, saat ini pemerintah masih melakukan assessment untuk memastikan ketersediaan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebagai bahan baku biodiesel.

Terlebih, kebutuhan FAME untuk penerapan B45 diproyeksikan sekitar 17 juta kiloliter, sementara untuk kebutuhan B50 akan meningkat menjadi sekitar 19 juta kiloliter. "Jadi, dari assessment ini ya kita melakukan. Ini pemetaan itu apakah itu bisa, tapi kita dorong implementasinya adalah B50 untuk tahun 2026," kata Yuliot.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kebijakan mandatori penggunaan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sebanyak 10% (E10) akan diimplementasikan pada tahun 2027.

Menurut Bahlil, kebijakan ini dilakukan guna mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dengan mendorong kedaulatan energi nasional. Setidaknya, untuk menjalankan E10 pada 2027, volume yang dibutuhkan mencapai 1,4 juta kiloliter (KL).

"Sekitar 1,4 juta KL," kata Bahlil usai Upacara Peringatan Hari Pertambangan Dan Energi ke 80 di Monas, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Ia pun optimistis kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari dalam negeri. Apalagi pemerintah bakal mendorong investasi untuk pengembangan bioetanol domestik.

"Pasti ada insentif. Bisa ada tax holiday, kemudian marketnya captive," tambah Bahlil.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah tengah mendorong pengembangan bioetanol sebagai campuran untuk bensin. Adapun, proyek bioetanol di Merauke saat ini masih dalam proses.

"Ini untuk pemenuhan pabrik dan diharapkan bisa selesai tahun 2027. Ini sudah berproses. Investor dari dalam negeri," kata Yuliot di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Di sisi lain, Yuliot mengungkapkan pemerintah tengah melakukan konsolidasi untuk mendukung percepatan proyek pembangunan pabrik. Hanya saja, ia tidak memerinci besaran nilai investasi yang akan digelontorkan.

Di samping itu, pemerintah juga tengah mengevaluasi rencana penerapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50 persen atau B50. Adapun untuk B40 sendiri penerapannya sudah mulai berjalan pada tahun ini.