PT Pertamina Patra Niaga menyediakan jaminan terhadap kendaraan yang mengalami masalah pada masa transisi peningkatan kadar etanol E5 dalam bahan bakar minyak (BBM).

Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra dalam acara Economic CNN Indonesia TV pada Jumat (24/10). Ega menjelaskan, jaminan tersebut berwujud program Service and Quality lewat tim SERVE, yang terkoneksi dengan Contact Center 135 secara langsung.

"Kami sudah menyiapkan program Service and Quality (tim SERVE) yang terhubung langsung dengan Contact Center 135. Kalau ada keluhan, tim SERVE akan turun langsung ke lapangan," kata Ega.

Saat ini, Pertamina Patra Niaga disebut Ega tengah mengevaluasi performa BBM E5, yang sudah disalurkan oleh sekitar 170 SPBU di Pulau Jawa. SPBU tersebut antara lain terletak di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur.

Usai mengevaluasi BBM E5, Pertamina Patra Niaga akan melanjutkan evaluasi terhadap BBM E10. Menurut Ega, pihaknya juga menghitung ketersediaan bahan baku etanol dengan hati-hati, serta menentukan wilayah pemasaran yang sudah siap dengan cermat.

"Jika suplai meluas, kami siap ekspansi ke Sumatera dan daerah lain," katanya.

Ega memaparkan, Pertamina Patra Niaga mempersiapkan BBM E10 dan selanjutnya secara keseluruhan, mencakup bahan bakar, layanan, hingga metode distribusi dengan rantai pasok yang kuat. Untuk bahan bakar, dengan karakteristik etanol yang spesifik, maka ditambahkan additive untuk menjaga dan meningkatkan performa.

"Misalnya, untuk mencegah penurunan energi, kami gunakan additive yang meningkatkan performa. Untuk risiko korosi, kami tambahkan corrosion inhibitor, dan untuk sifat higroskopis etanol, kami tambahkan demulsifier agar air tidak tercampur," tuturnya.

"Semua ini dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan bahan bakar dengan standar tinggi, performa stabil, dan aman bagi kendaraan," lanjut Ega.

Di Indonesia, penentuan spesifikasi BBM sendiri diatur oleh Dirjen Migas di bawah pengawasan LEMIGAS. Pertamina kemudian berkolaborasi dengan kedua pihak itu terkait uji mutu BBM.

Menurut EGa, pengujian tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Prosedur pun dipastikan mengikuti standar internasional ASTM.

"Kami juga bekerja sama dengan Lemigas agar hasilnya objektif. Semua spesifikasi produk baru mengacu pada ketentuan resmi dari pemerintah," ujar Ega.

Pertamina Patra Niaga juga telah menyusun Standard Operating Procedure (SOP) atau Prosedur Operasional Standar yang menjaga kualitas BBM campuran etanol agar tetap stabil di sepanjang rantai distribusi, termasuk fasilitas khusus sebagai antisipasi, seperti kelembapan udara serta tangki penyimpanan.

Ega menambahkan, Pertamina Patra Niaga sebelumnya juga berpengalaman dengan biodiesel (B40). Salah satu kemudahan adalah karena sumber bahan baku etanol dari dalam negeri, sehingga tak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi kurs.Dalam rangka transisi menyeluruh, Pertamina juga akan melakukan retail makeover di SPBU untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan, antara lain lewat perbaikan fasilitas toilet dan musala.

BBM E5 adalah bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran 5 persen bioetanol dan 95 persen bensin, seperti kandungan Pertamax Green 95, yang memiliki angka oktan RON 95. Bioetanol yang digunakan berasal dari sumber nabati, seperti tebu, jagung, atau singkong.

Penggunaan BBM E5 ini diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sejak diluncurkan pada 2003, Pertamax Green 95 menerima respons positif dari masyarakat, termasuk kalangan akademisi.

"Dengan dorongan kuat dari pemerintah, kami siap menjalankan amanah ini untuk menyediakan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan," pungkas Ega.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memasukkan program pencampuran bioetanol 5% ke dalam bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin atau E5 sebagai salah satu agenda transisi energi nasional mulai semester II/2026.

Kebijakan tersebut menjadi langkah awal menuju pemanfaatan bioetanol secara lebih luas di sektor transportasi sekaligus upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.