Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi merombak ketentuan pembebasan cukai guna mengurai benang kusut seretnya pelaksanaan program mandatori bioetanol untuk campuran bensin 5% (E5).

Purbaya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 82/2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai. Beleid tersebut diteken Purbaya pada 20 Mei 2026 dan diundangkan pada 25 Mei 2026.

"Bahwa untuk mendukung program pemerintah di bidang ketahanan energi nasional serta mewujudkan transisi dan pemanfaatan energi bersih melalui kegiatan pencampuran barang kena cukai berupa etil alkohol dengan produk hasil kilang minyak bumi," jelas poin pertimbangan PMK 34/2026, dikutip Selasa (26/5/2026).

Perubahan utama dalam aturan baru ini terletak pada penambahan ayat (6) pada Pasal 8 aturan pembebasan cukai. Dalam beleid teranyar ini, pemerintah memperluas cakupan perizinan berusaha untuk mendapatkan fasilitas pembebasan cukai, yaitu termasuk kegiatan industri pencampuran hasil kilang minyak bumi dengan barang kena cukai berupa etil alkohol.

Dengan demikian, etil alkohol yang digunakan secara khusus untuk keperluan produksi dan pencampuran bahan bakar kini mendapatkan landasan hukum yang kuat untuk dibebaskan dari pungutan cukai.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengakui bahwa aturan cukai yang kaku menjadi salah satu 'biang kerok' utama lambatnya laju program mandatori E5. Masalah utamanya bersumber pada perlakuan etanol untuk bahan bakar yang disamakan dengan etanol untuk minuman beralkohol.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menilai bahwa secara teknis, etanol untuk kebutuhan energi seharusnya langsung dikecualikan karena peruntukannya murni untuk pembakaran mesin, bukan untuk konsumsi manusia.

"Etanol itu masuk golongan yang kena cukai. Padahal dia bukan untuk diminum, dia hanya digunakan untuk dibakar. Kalau rigid kita baca UU Cukai, dia masuk golongan etanol yang harus dikenakan cukai," ujarnya dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025).

Elen menegaskan bahwa persoalan fiskal ini menjadi hambatan serius di sisi hilir, yang memperparah masalah ketersediaan bahan baku di sisi hulu. Akibatnya, realisasi produksi bioetanol oleh PT Pertamina (Persero) sejauh ini masih sangat minim, yakni baru menembus angka 150.000 kiloliter (KL).

"Target E5 ini persoalannya belum sepenuhnya bisa kita berhasilkan. Hulunya masalah, hilirnya masalah. Ini yang sedang kita selesaikan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut implementasi campuran bahan bakar nabati (BBN) berupa bioetanol 5% atau E5 ke bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin akan diberlakukan bersamaan dengan mandatori B50 pada Juli 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, implementasi E5 pada tahap awal akan difokuskan pada lokasi yang dekat dengan sumber pasokan lokal. Hal Ini seiring dengan upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

"Mandatori untuk E5 itu nanti dikeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) alokasi volume, jadi insya Allah (implementasi) bareng mulai dengan B50,” ujar Eniya di sela-sela acara Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition atau IPA Convex 2026 di ICE BSD City, dikutip Jumat (22/5/2026).

Eniya melanjutkan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi arahan bahwa bahan baku dari E5 harus berasal dari dalam negeri. Seiring dengan hal tersebut, hingga saat ini pihaknya telah mengidentifikasi pemasok etanol sebanyak tiga perusahaan dengan total volume sebesar 26.000 kiloliter.

Adapun, rincian alokasi volume akan dicantumkan pada regulasi baru berupa keputusan menteri (kepmen).

“Kemarin sudah kami identifikasi berapa banyak etanol fuel grade (untuk bahan bakar) yang bisa dihasilkan. Baru teridentifikasi tiga perusahaan,” kata Eniya.

Lebih lanjut, Eniya mengatakan pihaknya juga akan mengurus izin dari etanol, dengan menarik status Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ke Kementerian ESDM. Melalui KBLI baru untuk biofuel ini, nantinya perizinan untuk implementasi E5 tidak memerlukan Izin Usaha Industri (IUI).

"Kita masukkan KBLI baru untuk biofuel, itu sudah bisa jelas bahwa nanti tidak perlu IUI, yang di dalamnya ada rekomendasi gubernur, lokal. Jadi ini tidak ada lagi, IUN (Izin Usaha Niaga) bisa melakukan blending di tempat-tempat SPBU-nya itu,” ungkapnya.

Adapun, Keputusan Menteri ESDM No. 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan BBN dan Peraturan Menteri ESDM No. 4/2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) memperinci, pada 2026, implementasi E5 difokuskan di wilayah utama, yakni Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Pada 2027, implementasi masih berada pada level E5, tetapi fokus wilayah utama diperluas dengan menambahkan area Bali.

Selanjutnya, kadar campuran baru meningkat menjadi 10% atau E10 mulai 2028 hingga 2030. Pada fase ini, cakupan wilayah diperluas dengan tetap mencakup seluruh wilayah Jawa, serta mulai masuk ke Bali dan Lampung sebagai area ekspansi awal di luar pusat konsumsi utama.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) mendapat angin segar setelah mengeluhkan rumitnya perizinan dan beban cukai yang menghambat ekspansi produk bioetanol Pertamax Green atau bensin dengan campuran bioetanol 5% (E5).

Dalam sidang terbuka debottlenecking oleh Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (6/2/2026), Pertamina menyoroti prosedur izin usaha industri (IUI) yang memakan waktu hingga 3 tahun hanya untuk mendapatkan pembebasan cukai etanol.

Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengungkapkan, saat ini pembebasan cukai etanol baru berhasil didapatkan untuk Integrated Terminal Surabaya setelah melalui proses panjang, termasuk pengurusan Amdal yang memakan waktu 2—3 tahun. Padahal, perseroan memiliki 120 terminal BBM yang potensial untuk melakukan pencampuran.

"Kita sudah mengajukan pembebasan untuk satu titik di Surabaya. Mengingat dengan cukai Rp20.000 per liter, keekonomiannya menjadi sangat berat," ujar Oki dalam sidang.

Merespons keluhan tersebut, Wakil Ketua Satgas P2SP sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memerintahkan jajarannya untuk merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 82/2024 dan Peraturan Dirjen Bea Cukai No. 13/2024 dalam waktu satu minggu.

"Keputusan rapat hari ini kita akan sesuaikan peraturan hasil diskusi. Ada penyesuaian NSPK, perubahan PMK 82/2024, dan perubahan Perdirjen Bea Cukai 13/2024. Semuanya akan selesai paling lama seminggu dari sekarang," tegas Purbaya diikuti ketukan palu.

Pangkas Birokrasi Cukai

Melalui revisi ini, izin pembebasan cukai nantinya tidak lagi mensyaratkan IUI, melainkan cukup menggunakan Izin Usaha Niaga (IUN) dari Kementerian ESDM.

Selain itu, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) baru nomor 19206 juga akan diadopsi, yang secara spesifik memasukkan kegiatan pencampuran kilang minyak bumi dengan biofuel (bioetanol) ke dalam kategori industri pengolahan.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Djaka Kusmartata menyatakan kesiapannya untuk mengeksekusi arahan tersebut. Dia mengaku bahwa pembebasan cukai ini relatif kecil dampaknya terhadap penerimaan negara, yakni sekitar Rp16,5 miliar pada 2025, namun krusial bagi industri.

"Kalau pilihannya lebih cepat, sebenarnya kita tinggal melengkapi dengan Perdirjen saja, butuh waktu 3—5 hari. Tapi kalau penetapan PMK, barangkali agak lebih panjang. Namun kalau memang mau ke sana [PMK], ya kita ikuti," jelas Djaka.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi yang turut hadir menyanggupi tantangan Purbaya untuk menyelesaikan revisi PMK dalam satu minggu. "Seminggu," jawab Heru singkat.

Hemat Devisa US$1,6 Miliar

Oki menambahkan, relaksasi ini sangat dinantikan untuk memperluas jangkauan Pertamax Green E5 yang saat ini baru tersedia di 177 SPBU di Pulau Jawa.

Menurutnya, jika program E5 berjalan penuh secara nasional, Indonesia dapat mensubstitusi impor bensin hingga 5% dari total impor tahunan sebesar 20 juta kiloliter (KL).

"Kalau rata-rata MOPS sekarang US$80 per barel, kalau 20 juta KL itu berarti kan US$1,6 miliar," kata Oki.

Sebagai informasi, saat ini produksi bioetanol di Indonesia mencapai 400.000 KL per tahun. Oki menyampaikan bahwa Pertamina berencana menyerap 50% atau sekitar 200.000 KL untuk dicampur sebagai bahan bakar, yang diharapkan dapat menciptakan multiplier effect bagi petani tebu, aren, hingga sorgum.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui program mandatori bioetanol untuk campuran bensin sebanyak 5% (E5) berjalan lambat dan jauh dari target.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengungkapkan bahwa salah satu biang kerok lambatnya program tersebut adalah regulasi cukai yang kaku, yang mana etanol untuk bahan bakar diperlakukan sama dengan etanol untuk minuman beralkohol.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Ellen Setiadi menilai bahwa secara teknis, etanol yang digunakan untuk energi seharusnya dikecualikan karena peruntukannya untuk pembakaran mesin, bukan konsumsi manusia.

"Etanol itu masuk golongan yang kena cukai. Padahal dia bukan untuk diminum, dia hanya digunakan untuk dibakar. Kalau rigid kita baca UU Cukai, dia masuk golongan etanol yang harus dikenakan cukai," ujarnya dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025).

Ellen menegaskan bahwa persoalan fiskal ini menjadi hambatan serius di sisi hilir, selain masalah ketersediaan bahan baku di sisi hulu. Akibatnya, realisasi produksi bioetanol oleh PT Pertamina (Persero) masih sangat minim, yakni baru mencapai 150.000 kiloliter (KL).

"Target E5 ini persoalannya belum sepenuhnya bisa kita berhasilkan. Hulunya masalah, hilirnya masalah. Ini yang sedang kita selesaikan," tambahnya.

Isu Pangan vs Energi

Di sisi hulu, Ellen menepis kekhawatiran bahwa pengembangan bioetanol akan berebut bahan baku dengan sektor pangan (gula). Dia menjelaskan, basis produksi E5 menggunakan molase atau tetes tebu, yang merupakan produk sampingan dari gilingan tebu.

Oleh sebab itu, anak buah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu menekankan semakin tinggi produksi gula nasional, ketersediaan molase justru semakin melimpah.

"Secara teknikal angka hitungannya tidak masalah, ini bisa kita penuhi. Memang ada penggunaan lainnya untuk MSG atau kosmetik, tapi rasanya tidak akan berebut dengan pangan," jelas Ellen.

Guna mengamankan pasokan hulu, pemerintah tengah memacu ekspansi lahan tebu. Strategi ini mencakup pengembangan lahan di Merauke oleh pihak swasta serta optimalisasi lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) melalui SugarCo.

Ellen menyebut target perluasan lahan SugarCo dibidik mencapai 500.000 hingga 700.000 hektare, naik signifikan dari posisi saat ini yang berkisar 200.000 hektare. Dengan demikian, bahan baku di sisi hilir untuk produksi diharapkan bisa terjamin

Lebih lanjut, dia menyatakan pemerintah berambisi mereplikasi kesuksesan program biodiesel (Solar) ke sektor bioetanol (Bensin). Ellen memaparkan, implementasi B40 yang akan ditingkatkan menjadi B50 pada tahun depan diproyeksikan membuat Indonesia surplus solar hingga 4 juta KL, sekaligus menghapus ketergantungan impor.

"Jadi keberhasilan kita di solar, kita ingin copy juga di etanol. Tapi metodenya berbeda, masalahnya juga tidak sama," pungkasnya.

Target 2026

Sementari itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan mandatory atau kewajiban penerapan bahan bakar minyak (BBM) campuran bioetanol 5% atau E5 dilaksanakan pada 2026.

Saat ini, E5 memang sudah mulai dijual dalam bentuk produk Pertamax Green 95. Namun, penggunaan E5 belum bersifat wajib. Untuk itu, Kementerian ESDM bakal mengeluarkan keputusan menteri (kepmen) yang mengatur kewajiban penerapan E5.

Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, saat ini kementerian tengah menggodok beleid terkait mandatory E5 tersebut.

"Iya paling [mandatory E5 diterapkan] 2026, karena 2025 sudah setengah jalan," kata Eniya di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Kendati demikian, Eniya menyebut, mandatory E5 itu tidak akan langsung mencakup skala nasional. Menurutnya, pada tahap awal akan dilakukan di tingkat regional, yakni Pulau Jawa.

Dia menjelaskan, hal ini dilakukan lantaran pasokan bioetanol masih terbatas. Dia menyebut saat ini baru ada tiga perusahaan yang mampu memproduksi bioetanol untuk bahan bakar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memasukkan program pencampuran bioetanol 5% ke dalam bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin atau E5 sebagai salah satu agenda transisi energi nasional mulai semester II/2026.

Kebijakan tersebut menjadi langkah awal menuju pemanfaatan bioetanol secara lebih luas di sektor transportasi sekaligus upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.