Bisnis.com, JAKARTA — Platform e-commerce TikTok Shop memberlakukan kebijakan logistik baru yang mewajibkan penjual (seller) berkontribusi menanggung biaya pengiriman untuk pesanan gagal serta pengembalian barang akibat kesalahan pembeli dengan nilai total mencapai Rp10.000 per transaksi. Kebijakan ini hakikatnya berlaku per 1 Juni 2026. Namun TikTok memberi masa transisi selama 3 bulan.

Selama periode transisi tersebut, penjual dibebaskan dari biaya pengiriman gagal maupun retur yang disebabkan oleh pembeli sebelum akhirnya sistem pemotongan saldo diaktifkan secara penuh pada 1 September 2026. Ketentuan baru ini juga dipastikan tidak berlaku untuk pesanan instan.

Berdasarkan penyesuaian aturan platform, skema biaya baru ini menyasar dua kondisi utama dalam proses logistik e-commerce, yaitu kegagalan pengiriman ke alamat tujuan dan pembatalan sepihak oleh konsumen.

Dilansir dari laman TikTok Shop, Minggu (31/5/2026), aturan tersebut menetapkan pengiriman yang gagal sampai ke tangan konsumen memicu biaya penalti bagi penjual hingga Rp5.000 per pengiriman.

Tidak berhenti di situ, tekanan finansial terhadap merchant kian besar karena platform juga membebankan biaya pengembalian barang atau dana (refund) sampai Rp5.000 per pengiriman jika konsumen memilih opsi pembatalan akibat alasan subjektif, seperti berubah pikiran.

Secara akumulatif, setiap produk yang mengalami kegagalan kirim sekaligus pembatalan sepihak oleh pembeli memicu konsekuensi biaya ganda. Penjual otomatis menanggung beban ongkos kirim awal menuju pembeli serta biaya logistik arus balik ke gudang asal, sehingga total kompensasi yang ditarik platform menyentuh angka Rp10.000 untuk setiap komoditas. Platform menetapkan biaya di atas Rp5.000 untuk masing-masing kondisi tersebut akan ditanggung oleh pihak e-commerce.

Sebagai langkah mitigasi, TikTok Shop by Tokopedia berencana meluncurkan Asuransi Pengiriman Retur Pembeli (BRSI) untuk membantu penjual mengimbangi lonjakan pengeluaran logistik tersebut.

Di sisi lain, aturan untuk pengembalian yang murni disebabkan kesalahan penjual, seperti produk cacat, salah kirim, atau kemasan buruk, tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab merchant. Sementara itu, kerugian akibat kesalahan penyedia layanan logistik akan dibebankan kepada pihak kurir.

Seller mengeluh

Sementara itu, sejumlah seller menyuarakan keluhannya di media sosial TikTok dan Instagram. Salah satu seller TikTok Shop dengan akun @vivileonita menyampaikan kebijakan tersebut bakal berdampak pada margin usahanya.

“Kita tuh seller jualan mau untung, bukan mau rugi. Jadi seller semuanya siap-siap hitung margin. Ini memang tidak mudah buat kami, jadi semangat,” kata Vivileonita.

Akun @rekomendefi menilai bahwa kebijakan tersebut tidak adil. Pasalnya, seller harus menanggung beban yang bukan kesalahan mereka. Dia juga khawatir barang yang dikembalikan nantinya adalah barang yang berbeda, di mana ‘pembeli nakal’ sengaja menukar barang yang telah diberi dengan barang lain.

“Kalau yang kembali barangnya cacat atau sampah, kita seller itu sudah rugi bertubi-tubi, sudah tidak semangat dah,” kata Defi dalam akunnya TikToknya.

Kemudian seller dengan akun @riogandhi_ menilai kebijakan ini membuat seller menjadi kebingungan untuk menaikkan harga. Sebab, biaya pengiriman baru per kota berbeda-beda. Kemudian biaya retur yang ditanggung seller, menurutnya, tidak jelas dan merugikan.

“Seharusnya yang diatur oknum fiktif, yang tidak benar-benar ingin belanja,” kata Rio.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menuding platform e-commerce melakukan tindakan market abuse atau penyalahgunaan pasar lantaran kerap menaikkan biaya kepada seller.

Dalam dunia e-commerce, istilah penyalahgunaan pasar umumnya merujuk pada Perspektif Persaingan Usaha oleh pengelola platform raksasa.

Platform e-commerce besar yang sudah memiliki posisi dominan memanfaatkan kekuatannya untuk memperlakukan mitra (penjual/kurir) secara tidak adil. Di Indonesia, hal ini diawasi ketat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Maman menyebut pihaknya menerima informasi bahwa salah satu e-commerce telah menaikkan biaya pada 18 Mei dan berencana kembali menaikkan biaya mulai 1 Juni mendatang. Menurutnya, kondisi tersebut tidak adil bagi pelaku usaha.

“Dan bahkan ini tadi juga kami [bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid] diskusi ini sudah abuse market nih. Dan habis ini saya akan ke KPPU dan kami akan sampaikan situasi kondisi ini,” kata Maman usai bertemu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Kantor Komdigi pada Kamis (21/5/2026).

Maman meminta platform e-commerce yang memiliki potensi melakukan market abuse untuk mengingat bahwa Kementerian UMKM akan mengambil posisi membela kepentingan para pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Dia mengatakan sudah banyak keluhan dari pelaku UMKM terkait beban biaya yang dibebankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang berjualan di platform e-commerce.

Dia mencatat bahwa biaya transaksi maupun charging fee yang dibayarkan penjual sejatinya masih tergolong wajar. Namun, kenaikan tanpa jadwal dan kesepakatan dengan mitra penjual dikhawatirkan akan memengaruhi keberlangsungan usaha.

“Tapi pada saat harganya yang terus naik, terus naik tanpa ada schedule waktu, tanpa ada timeline yang tepat atau disepakati, akhirnya kan mengganggu cash flow pengusaha-pengusaha mikro kecil menengah kita di Tanah Air,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Platform e-commerce TikTok Shop memberlakukan kebijakan logistik baru mulai 1 Juni 2026 yang mewajibkan penjual (seller) berkontribusi menanggung biaya pengiriman untuk pesanan gagal serta pengembalian barang akibat kesalahan pembeli dengan nilai total mencapai Rp10.000 per transaksi.

Kebijakan ini dinilai menjadi beban operasional tambahan yang signifikan bagi para pelaku usaha (seller) digital di ekosistem tersebut.

Berdasarkan penyesuaian aturan platform, skema biaya baru ini menyasar dua kondisi utama dalam proses logistik e-commerce, yaitu kegagalan pengiriman ke alamat tujuan dan pembatalan sepihak oleh konsumen.

Dilansir dari laman TikTok Shop, Minggu (31/5/2026), aturan tersebut menetapkan pengiriman yang gagal sampai ke tangan konsumen memicu biaya penalti bagi penjual hingga Rp5.000 per pengiriman.

Tidak berhenti di situ, tekanan finansial terhadap merchant kian besar karena platform juga membebankan biaya pengembalian barang atau dana (refund) sampai Rp5.000 per pengiriman jika konsumen memilih opsi pembatalan akibat alasan subjektif, seperti berubah pikiran.

Secara akumulatif, setiap produk yang mengalami kegagalan kirim sekaligus pembatalan sepihak oleh pembeli memicu konsekuensi biaya ganda. Penjual otomatis menanggung beban ongkos kirim awal menuju pembeli serta biaya logistik arus balik ke gudang asal, sehingga total kompensasi yang ditarik platform menyentuh angka Rp10.000 untuk setiap komoditas. Platform menetapkan biaya di atas Rp5.000 untuk masing-masing kondisi tersebut akan ditanggung oleh pihak e-commerce.

Guna membantu penjual menyesuaikan diri dengan perubahan skema ini, TikTok Shop memberikan masa tenggang selama 3 bulan. Selama periode transisi tersebut, penjual dibebaskan dari biaya pengiriman gagal maupun retur yang disebabkan oleh pembeli sebelum akhirnya sistem pemotongan saldo diaktifkan secara penuh. Ketentuan baru ini juga dipastikan tidak berlaku untuk pesanan instan.

Sebagai langkah mitigasi, TikTok Shop by Tokopedia berencana meluncurkan Asuransi Pengiriman Retur Pembeli (BRSI) untuk membantu penjual mengimbangi lonjakan pengeluaran logistik tersebut.

Di sisi lain, aturan untuk pengembalian yang murni disebabkan kesalahan penjual, seperti produk cacat, salah kirim, atau kemasan buruk, tetap sepenuhnya menjadi tanggung jawab merchant. Sementara itu, kerugian akibat kesalahan penyedia layanan logistik akan dibebankan kepada pihak kurir.

Seller mengeluh

Sementara itu, sejumlah seller menyuarakan keluhannya di media sosial TikTok dan Instagram. Salah satu seller TikTok Shop dengan akun @vivileonita menyampaikan kebijakan tersebut bakal berdampak pada margin usahanya.

“Kita tuh seller jualan mau untung, bukan mau rugi. Jadi seller semuanya siap-siap hitung margin. Ini memang tidak mudah buat kami, jadi semangat,” kata Vivileonita.

Akun @rekomendefi menilai bahwa kebijakan tersebut tidak adil. Pasalnya, seller harus menanggung beban yang bukan kesalahan mereka. Dia juga khawatir barang yang dikembalikan nantinya adalah barang yang berbeda, di mana ‘pembeli nakal’ sengaja menukar barang yang telah diberi dengan barang lain.

“Kalau yang kembali barangnya cacat atau sampah, kita seller itu sudah rugi bertubi-tubi, sudah tidak semangat dah,” kata Defi dalam akunnya TikToknya.

Kemudian seller dengan akun @riogandhi_ menilai kebijakan ini membuat seller menjadi kebingungan untuk menaikkan harga. Sebab, biaya pengiriman baru per kota berbeda-beda. Kemudian biaya retur yang ditanggung seller, menurutnya, tidak jelas dan merugikan.

“Seharusnya yang diatur oknum fiktif, yang tidak benar-benar ingin belanja,” kata Rio.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menuding platform e-commerce melakukan tindakan market abuse atau penyalahgunaan pasar lantaran kerap menaikkan biaya kepada seller.

Dalam dunia e-commerce, istilah penyalahgunaan pasar umumnya merujuk pada Perspektif Persaingan Usaha oleh pengelola platform raksasa.

Platform e-commerce besar yang sudah memiliki posisi dominan memanfaatkan kekuatannya untuk memperlakukan mitra (penjual/kurir) secara tidak adil. Di Indonesia, hal ini diawasi ketat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Maman menyebut pihaknya menerima informasi bahwa salah satu e-commerce telah menaikkan biaya pada 18 Mei dan berencana kembali menaikkan biaya mulai 1 Juni mendatang. Menurutnya, kondisi tersebut tidak adil bagi pelaku usaha.

“Dan bahkan ini tadi juga kami [bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid] diskusi ini sudah abuse market nih. Dan habis ini saya akan ke KPPU dan kami akan sampaikan situasi kondisi ini,” kata Maman usai bertemu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Kantor Komdigi pada Kamis (21/5/2026).

Maman meminta platform e-commerce yang memiliki potensi melakukan market abuse untuk mengingat bahwa Kementerian UMKM akan mengambil posisi membela kepentingan para pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Dia mengatakan sudah banyak keluhan dari pelaku UMKM terkait beban biaya yang dibebankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang berjualan di platform e-commerce.

Dia mencatat bahwa biaya transaksi maupun charging fee yang dibayarkan penjual sejatinya masih tergolong wajar. Namun, kenaikan tanpa jadwal dan kesepakatan dengan mitra penjual dikhawatirkan akan memengaruhi keberlangsungan usaha.

“Tapi pada saat harganya yang terus naik, terus naik tanpa ada schedule waktu, tanpa ada timeline yang tepat atau disepakati, akhirnya kan mengganggu cash flow pengusaha-pengusaha mikro kecil menengah kita di Tanah Air,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sovereign wealth fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia Investment Authority (INA) mencatat laba bersih sebesar Rp7,44 triliun sepanjang 2025, naik 37,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5,42 triliun. Kenaikan laba ditopang pertumbuhan pendapatan bersih yang mencapai Rp8,45 triliun dari sebelumnya Rp5,91 triliun.

Dikutip dari laporan keuangan audited 2025 pada Kamis, (14/5/2026), total aset INA mencapai Rp110,99 triliun, meningkat tipis dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp110,82 triliun. Di sisi lain, total liabilitas turun menjadi Rp2,77 triliun dari Rp3,28 triliun. Sementara itu, total ekuitas naik menjadi Rp108,22 triliun dibandingkan Rp107,55 triliun pada tahun sebelumnya.

Kinerja laba rugi INA pada 2025 ditopang oleh kenaikan penerimaan investasi dan pendapatan bunga. Pendapatan setelah dikurangi pajak final tercatat Rp8,45 triliun, tumbuh dari Rp5,91 triliun pada 2024. Di sisi beban, pengeluaran investasi tercatat Rp130,99 miliar, beban operasional Rp669,32 miliar, serta beban keuangan Rp230,32 miliar.

Meski laba bersih meningkat, INA masih mencatat kerugian komprehensif lain sebesar Rp6,77 triliun akibat penurunan nilai wajar aset keuangan lainnya sebesar Rp6,79 triliun. Namun, total penghasilan komprehensif tahun berjalan tetap positif Rp675,57 miliar, membaik dibandingkan posisi rugi komprehensif Rp6,18 triliun pada 2024. Nilai ini karena penempatan modal oleh pemerintah berupa saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dan Bank Mandiri (BMRI) di mana kedua aset mengalami penurunan nilai pasar hingga akhir 2025 dibandingkan periode suntik modal oleh pemerintah.

Dari sisi neraca, komposisi aset terbesar INA berasal dari investasi pada aset keuangan lainnya yang mencapai Rp58,20 triliun, meski turun dibandingkan 2024 sebesar Rp64,99 triliun. Investasi pada subholding naik menjadi Rp20,27 triliun dari Rp13,70 triliun. Selain itu, pinjaman kepada pihak berelasi melonjak menjadi Rp11,79 triliun dari Rp6 triliun pada tahun sebelumnya.

Kas dan setara kas INA pada akhir 2025 tercatat Rp9,8 triliun, turun dari Rp12,77 triliun pada akhir 2024. Penurunan tersebut sejalan dengan arus kas operasi yang mencatat defisit Rp2,35 triliun, berbalik dari surplus Rp4,66 triliun pada tahun sebelumnya.

Dalam laporan arus kas, INA mencatat penerimaan dividen sebesar Rp5,56 triliun dan penerimaan bunga Rp1,4 triliun. Namun, arus kas juga tertekan oleh penempatan investasi instrumen ekuitas Rp4,41 triliun serta penyaluran pinjaman kepada pihak berelasi sebesar Rp8,33 triliun.

Sedangkan auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (Ernst & Young/EY) memberikan opini wajar tanpa modifikasian atas laporan keuangan INA tahun buku 2025. Auditor menyatakan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai International Financial Reporting Standards (IFRS).

Untuk diketahui, SWF INA dibentuk pada pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo menggunakan payung hukum Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini kemudian diperbaharui menjadi Perppu No. 2/2022 yang tidak mengalami perubahan awal.

Bisnis.com, JAKARTA — Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) membukukan laba bersih senilai Rp2,76 miliar pada kuartal I/2026.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, laba bersih UUS Bank Jatim pada periode ini turun 83,24% secara tahunan (year on year/YoY) dari posisi kuartal I/2025 yang sebesar Rp16,51 miliar.

Raihan laba bersih yang turun pada periode ini didorong oleh pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang menyusut sebesar 26,34% YoY dari kuartal I/2025 yang senilai Rp57,70 miliar menjadi Rp42,50 miliar.

Hingga Maret 2026, UUS Bank Jatim berhasil menekan beban operasional lainnya ke posisi Rp37,95 miliar, turun 7,44% YoY dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp41,00 miliar.

Penurunan beban operasional ini salah satunya didorong oleh menyusutnya beban tenaga kerja sebesar 18,27% YoY menjadi Rp16,42 miliar dan beban lainnya yang turun 3,93% YoY menjadi Rp14,53 miliar.

Dari sisi fungsi intermediasi, UUS Bank Jatim menyalurkan pembiayaan bagi hasil sebesar Rp1,53 triliun pada kuartal I/2026. Nilai itu menyusut 4,70% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp1,60 triliun.

Pada saat yang sama, total dana pihak ketiga yang dihimpun perseroan mencapai Rp3,11 triliun, tumbuh 14,90% YoY dari posisi kuartal I/2025 yang sebesar Rp2,71 triliun.

Untuk kualitas aset, UUS Bank Jatim mencatatkan NPF gross sebesar 3,68%, turun dari kuartal I/2025 4,08%. Sebaliknya, NPF net perseroan naik dari 1,99% menjadi 2,17% pada kuartal I/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Nagari membukukan laba bersih Rp45,62 miliar pada kuartal I/2026. Raihan laba pada periode ini meningkat 17,48% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp38,83 miliar.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, raihan laba perusahaan pada periode ini ditopang oleh pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang tumbuh 20,68% YoY menjadi Rp80,48 miliar, setelah pada kuartal I/2025 tercatat sebesar Rp66,69 miliar.

Hingga Maret 2026, beban operasional lainnya melonjak 26,55% YoY menjadi Rp34,86 miliar. Pada periode yang sama tahun lalu, beban operasional lainnya tercatat mencapai Rp27,54 miliar.

Komponen beban operasional selain penyaluran dana yang membengkak, salah satunya disebabkan oleh impairment yang menanjak sebesar 256,60% YoY, dari kuartal I/2025 sebesar Rp7,50 miliar menjadi Rp26,77 miliar pada kuartal I/2026.

Adapun, perusahaan membukukan laba operasional senilai Rp45,62 miliar. Raihan itu tumbuh 16,54% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp39,15 miliar.

Pada saat yang sama, perusahaan berhasil membukukan laba nonoperasional sebesar Rp81,00 juta, setelah pada kuartal I/2024 membukukan rugi senilai Rp312,00 juta.

Dari sisi pembiayaan, UUS Bank Nagari mencatatkan total pembiayaan bagi hasil senilai Rp941,60 miliar, tumbuh 9,48% YoY dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp860,04 miliar.

Sementara itu, dana simpanan wadiah tumbuh 72,21% YoY dari Rp195,41 miliar pada kuartal I/2025 menjadi Rp336,52 miliar pada kuartal I/2026. Sebaliknya, dana investasi nonprofit sharing menyusut 1,75% YoY menjadi Rp4,56 triliun dari Rp4,64 triliun pada kuartal I/2025.

Untuk kualitas aset, UUS Bank Nagari mencatatkan NP gross sebesar 2,19%, naik dari posisi kuartal I/2025 yang sebesar 1,15%. NPF net juga naik dari 0,36% menjadi 0,77%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Nagari membukukan laba bersih senilai Rp110,61 miliar pada kuartal I/2026. Raihan laba pada periode ini turun 5,96% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp117,62 miliar.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, perolehan laba bersih pada periode ini ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang mencapai Rp486,41 miliar, naik 6,44% YoY dibanding raihan kuartal I/2025 yang sebesar Rp456,98 miliar.

Hingga Maret 2026, beban operasional lainnya mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Bank Nagari mencatat, beban operasional lainnya menanjak 17,67% YoY dari Rp321,66 miliar menjadi Rp378,48 miliar.

Meningkatnya beban operasional lainnya didorong oleh membengkaknya sejumlah komponen nonbunga. Di antaranya, impairment yang naik 36,82% YoY menjadi Rp71,15 miliar dan beban tenaga kerja yang meningkat 20,06% YoY menjadi sebesar Rp241,97 miliar.

Adapun, Bank Nagari mencatatkan laba operasional sebesar Rp107,92 miliar hingga Maret 2026. Realisasi itu menyusut 20,25% YoY dari kuartal I/2025 yang sebesar Rp135,32 miliar.

Pada saat yang sama, perusahaan mencatatkan pertumbuhan laba nonoperasional sebesar 118,99% YoY dari Rp15,47 miliar pada kuartal I/2025 menjadi Rp33,88 miliar pada kuartal I/2026.

Dari sisi fungsi intermediasi, total penyaluran kredit Bank Nagari mencapai Rp20,41 triliun. Dibandingkan dengan realisasi kuartal I/2025 yang sebesar Rp21,24 triliun, realisasi pada periode ini mengalami koreksi 3,89% YoY.

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, Bank Nagari mencatatkan total Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp27,18 triliun, tumbuh tipis 1,18% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp26,86 triliun.

Pertumbuhan DPK pada periode ini utamanya ditopang oleh pertumbuhan simpanan giro sebesar 61,37% YoY menjadi Rp5,04 triliun. Pada kuartal I/2025, simpanan giro Bank Nagari mencapai Rp3,12 triliun.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) perusahaan meningkat dari 21,13% menjadi 21,99%. Untuk kualitas kredit, Bank Nagari mencatat NPL gross sebesar 2,65% meningkat dari kuartal I/2025 sebesar 2,07% dan NPL net 0,85% dari sebelumnya 0,50%.

Sementara itu, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) Bank Nagari meningkat dari 5,86% menjadi 6,20%, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) naik dari 83,10% menjadi 86,02% pada kuartal I/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance (True Finance) membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp10,70 miliar pada tahun buku 2025.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang dimuat dalam Harian Bisnis Indonesia (27/4/2026), perusahaan mencatat total pendapatan sebesar Rp429,59 miliar. Kontribusi utama masih berasal dari pembiayaan konsumen yang mencapai Rp356,51 miliar, menunjukkan fokus bisnis yang konsisten pada segmen tersebut.

Selain itu, pendapatan lain-lain turut memberikan kontribusi sebesar Rp25,12 miliar, sementara pemulihan atas penurunan nilai aset keuangan dan anjak piutang juga menjadi penopang tambahan bagi pendapatan perusahaan.

Dari sisi operasional, True Finance berhasil menjaga struktur beban tetap terkendali dengan total beban sebesar Rp416,94 miliar. Beban keuangan menjadi komponen terbesar sebesar Rp170,80 miliar, diikuti oleh beban umum dan administrasi Rp85,08 miliar serta gaji dan tunjangan sebesar Rp92,04 miliar.

Perusahaan juga mencatat laba sebelum pajak sebesar Rp12,64 miliar. Setelah memperhitungkan beban pajak penghasilan bersih, laba tahun berjalan tercatat Rp10,70 miliar.

Di sisi neraca, True Finance menunjukkan fundamental yang solid dengan total aset sebesar Rp1,75 triliun. Piutang pembiayaan konsumen bersih tercatat Rp1,43 triliun, mencerminkan portofolio pembiayaan yang tetap kuat.

Sementara itu, total liabilitas tercatat Rp1,16 triliun, dengan pinjaman yang diterima sebesar Rp1,08 triliun. Struktur permodalan perusahaan juga tetap sehat dengan total ekuitas sebesar Rp592,86 miliar.

Ekuitas tersebut didukung oleh saldo laba sebesar Rp456,05 miliar serta surplus revaluasi aset tetap Rp36,81 miliar. Selain itu, perusahaan juga membukukan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp3,36 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Metalindo Tbk. (BOLT) mencatatkan akselerasi laba hingga 31,75% menjadi Rp34,57 miliar pada kuartal I/2026 di tengah kenaikan beban operasional dan tekanan biaya.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (24/4/2026), BOLT meraup laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp34,57 miliar, meningkat dari Rp26,23 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan laba tersebut ditopang oleh pertumbuhan penjualan yang mencapai Rp422,68 miliar, naik 14,58% secara tahunan dari Rp368,90 miliar.

Pertumbuhan topline diikuti dengan peningkatan laba bruto menjadi Rp95,29 miliar dari Rp73,57 miliar, atau melonjak sekitar 29,5%. Hal ini mencerminkan perbaikan efisiensi pada tingkat produksi meskipun beban pokok penjualan tetap meningkat.

Namun, tekanan muncul dari sisi beban usaha yang tumbuh lebih tinggi, yakni 31,37% menjadi Rp47,21 miliar. Kenaikan ini terutama berasal dari lonjakan beban umum dan administrasi yang mencapai Rp39,07 miliar.

Meski demikian, laba usaha tetap meningkat 27,75% menjadi Rp48,08 miliar, mencerminkan kemampuan perusahaan menjaga profitabilitas di tengah ekspansi biaya.

Di sisi lain, kontribusi pendapatan non-operasional masih terbatas. Perusahaan mencatat beban bunga Rp4,68 miliar serta rugi selisih kurs Rp959,85 juta, yang menekan hasil akhir meskipun terdapat tambahan dari penjualan barang bekas sebesar Rp4,88 miliar.

Dari sisi neraca, total aset BOLT mencapai Rp1,71 triliun per Maret 2026, naik dari Rp1,61 triliun pada akhir 2025. Kenaikan ini ditopang oleh lonjakan kas dan bank menjadi Rp135,65 miliar dari sebelumnya Rp78,05 miliar.

Liabilitas tercatat meningkat menjadi Rp622,99 miliar, sejalan dengan kenaikan utang usaha dan kewajiban pajak. Sementara itu, ekuitas naik menjadi Rp1,08 triliun, mencerminkan akumulasi laba berjalan.

Dari sisi arus kas, aktivitas operasi menghasilkan kas bersih Rp49,03 miliar, meskipun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp58,97 miliar. Penurunan ini mencerminkan peningkatan pembayaran kepada pemasok dan karyawan.

Secara keseluruhan, kinerja Garuda Metalindo pada kuartal I/2026 menunjukkan penguatan fundamental yang ditopang pertumbuhan penjualan dan perbaikan margin, meskipun tekanan biaya dan beban operasional masih menjadi tantangan utama.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pembiayaan PT Bintang Mandiri Finance membukukan laba bersih sebesar Rp1,02 miliar sepanjang 2025.

Dikutip dari laporan keuangan perusahaan yang terbit di Harian Bisnis Indonesia edisi Rabu (15/4/2026), laba bersih tahun berjalan itu tumbuh 14,61% (year on year/YoY) dari Rp894,28 juta.

Pada periode 2025, perusahaan mencatatkan jumlah pendapatan sebesar Rp27,92 miliar, turun sebesar 1,9% YoY dari Rp28,47 miliar. Pendapatan terbesar berasal dari pendapatan bunga yang mencapai Rp23,49 miliar.

Sementara itu, jumlah beban operasional Bintang Mandiri Finance turun 2,15% YoY menjadi Rp26,84 miliar dari sebelumnya Rp27,43 miliar. Adapun, jumlah beban non operasional atau bersih mencapai Rp185,69 juta.

Lebih lanjut, total laba komprehensif Perseroan pada 2025 mengalami kenaikan sebesar 14,81% YoY menjadi Rp1,24 miliar dari Rp1,08 miliar.

Di sisi lain, jumlah liabilitas sampai akhir 2025 senilai Rp13,63 miliar, naik 12,36% YoY dari Rp12,13 miliar. Sementara itu, jumlah ekuitasnya sebesar Rp101,34 miliar. Dengan demikian, jumlah liabilitas dan ekuitas Perseroan mencapai Rp114,97 miliar.

Sampai akhir 2025, Bintang Mandiri Finance mencatatkan total aset sebesar Rp114,97 miliar, turun tipis 0,26% dibanding aset perusahaan per akhir 2024 senilai Rp115,28 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Sahabat Sampoerna atau Bank Sampoerna membukukan laba bersih Rp13,95 miliar pada 2025. Raihan tersebut menyusut 7,22% (year on year/YoY) dibandingkan laba 2024 senilai Rp15,03 miliar.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan, menyusutnya laba bersih didorong oleh penurunan pendapatan bunga sebesar 13,04% (YoY) menjadi Rp1,52 triliun dari 2024 yang mencapai Rp1,75 triliun. Kendati begitu, perseroan berhasil menekan beban bunga sebesar 7,79% (YoY) menjadi sebesar Rp855,26 miliar.

Dengan demikian, pendapatan bunga bersih perseroan mencapai Rp671,86 miliar sepanjang 2025, turun 18,92% (YoY) dibandingkan raihan 2024 yang sebesar Rp828,60 miliar.

Kendati begitu, perseroan masih membukukan pertumbuhan pada pendapatan komisi. Tercatat, pendapatan komisi Bank Sampoerna tumbuh 6,34% (YoY) dari 2024 sebesar Rp85,62 miliar menjadi Rp91,04 miliar pada 2025.

Adapun, beban operasional non bunga perseroan sepanjang 2025 turun 15,31% (YoY) menjadi Rp637,08 miliar, dari realisasi 2024 yang mencapai Rp752,23 miliar.

Komponen non bunga yang menurun di antaranya impairment yang menyusut signifikan 60,54% (YoY) menjadi Rp110,78 miliar sepanjang 2025. Pada 2024, impairment perseroan tercatat di posisi Rp280,75 miliar.

Selain impairment, beban promosi juga mengalami penurunan. Bank Sampoerna mencatat, beban promosi mencapai Rp11,53 miliar, turun 42,73% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp20,13 miliar.

Dari sisi laba operasional, perseroan juga mencatatkan penurunan sebesar 54,46% (YoY) menjadi Rp34,78 miliar sepanjang 2025. Pada saat yang sama, rugi non operasional Bank Sampoerna menyusut 62,54% (YoY) menjadi Rp12,09 miliar hingga akhir 2025.

Kemudian dari sisi intermediasi, penyaluran kredit perseroan turun 5,83% (YoY) dari 2024 yang sebesar Rp12,08 triliun menjadi Rp11,38 triliun pada 2025.

Bank Sampoerna senantiasa menitikberatkan penyaluran kredit yang berkualitas dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hingga akhir 2025, Bank berhasil menjaga rasio Non- Performing Loan/NPL Gross sebesar 3,79% dengan NPL Net sebesar 2,28%, lebih baik dari posisi akhir 2024.

Pada periode yang sama, aset Bank Sampoerna tumbuh 2,69% (YoY) menjadi Rp18,16 triliun usai pada 2024 mencatatkan aset sebesar Rp17,68 triliun. Pertumbuhan ini juga diiringi dengan penguatan di sisi permodalan, dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di level 29,72%.

Dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) perseroan tumbuh 1,08% (YoY) menjadi Rp13,44 triliun hingga akhir 2025. Pada tahun sebelumnya, total DPK yang berhasil dihimpun bank mencapai Rp13,29 triliun.

Pertumbuhan DPK pada periode ini utamanya ditopang oleh dana murah (Current Account Savings Account/CASA) yang tumbuh 42,48% (YoY) dari 2024 yang sebesar Rp2,14 triliun menjadi Rp3,05 triliun pada 2025.

Dukung Pemberdayaan UMKM

Direktur Finance & Business Planning Bank Sampoerna Henky Suryaputra menyampaikan perseroan akan terus memperkuat penghimpunan DPK guna memastikan komitmen bank dalam mendukung pemberdayaan UMKM.

Bank Sampoerna juga terus berupaya untuk memberikan dukungan melalui penyaluran kredit yang berkelanjutan pada sektor UMKM. Komitmen ini tercermin dari komposisi penyaluran kredit UMKM yang mencapai 57,16% dari total kredit yang disalurkan per Desember 2025.

“Bank Sampoerna berkomitmen untuk terus memberikan dukungan, baik melalui pembiayaan maupun pendampingan, serta berkolaborasi dengan mitra-mitra strategis guna mendorong pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan,” kata Henky dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).

Di sisi lain, perseroan mendukung penguatan digitalisasi sistem korporasi dengan menyediakan infrastruktur yang andal berbasis Bank as a Service (BaaS).

CEO Bank Sampoerna Ali Yong mengatakan, bank terus membuka peluang kolaborasi guna memberikan nilai tambah bagi nasabah hingga ke pelosok negeri.

“Melalui layanan BaaS, saat ini sudah lebih dari 50 perusahaan fintech, multifinance, koperasi, dan institusi keuangan lainnya yang terlibat untuk menjembatani nasabah masuk dalam ekosistem keuangan digital,” ungkapnya.

Seiring adanya layanan BaaS, perseroan mencatatkan peningkatan yang signifikan pada aktivitas transaksi digital sepanjang 2025. Hal tersebut tecermin dari volume transaksi yang tumbuh 21% (YoY), dari Rp144 triliun pada Desember 2024 menjadi Rp174 triliun pada Desember 2025.

Sementara itu, frekuensi transaksi juga mengalami lonjakan lebih dari 1.000%, dari 42 juta transaksi menjadi 643 juta transaksi. Infrastruktur tersebut memberikan peluang bagi para mitra untuk mengembangkan potensi bisnis sekaligus memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif.

Bank Sampoerna juga secara konsisten menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan bertajuk SampoernaFest. Dalam dua tahun penyelenggaraannya, acara ini telah memperkenalkan layanan digital Sampoerna Mobile Banking kepada ribuan nasabah baru dan melibatkan 79 mitra UMKM lokal dari berbagai sektor, mulai dari kuliner hingga lifestyle.

Melalui berbagai upaya ini, dia memastikan komitmen Bank Sampoerna dalam menyalurkan pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

“Selain itu, melalui kolaborasi dengan mitra strategis, kami berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak nasabah dan pelaku UMKM, sekaligus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Sulselbar membukukan laba bersih tahun berjalan senilai Rp571,10 miliar sepanjang 2025, setelah pada tahun sebelumnya membukukan laba sebesar Rp657,66 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, pendapatan laba perseroan didorong oleh pendapatan bunga yang sebesar Rp2,69 triliun. Pada saat yang sama, beban bunga perseroan tercatat sebesar Rp1,05 triliun.

Dengan demikian, perseroan membukukan pendapatan bunga bersih senilai Rp1,64 triliun pada 2025, meningkat 2,99% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp1,59 triliun.

Selain pendapatan bunga bersih, raihan laba bersih turut ditopang oleh pendapatan lainnya yang meningkat 14,80% YoY dari Rp151,82 miliar pada 2024 menjadi Rp174,29 miliar hingga akhir 2025.

Kendati demikian, beban operasional lainnya tercatat menanjak. Hingga akhir 2025, beban operasional lainnya Bank Sulselbar meningkat 10,55% YoY menjadi Rp884,98 miliar dari 2024 yang sebesar Rp800,52 miliar. Salah satu komponen beban operasional yang membengkak yakni impairment yang menanjak 14,18% YoY menjadi Rp299,46 miliar.

Adapun laba operasional Bank Sulselbar tercatat mencapai Rp755,17 miliar pada periode yang sama. Sementara itu, perseroan membukukan laba non operasional senilai Rp12,29 miliar hingga akhir 2025.

Dari sisi intermediasi, Bank Sulselbar membukukan penyaluran kredit senilai Rp21,58 triliun sepanjang 2025. Aset perseroan tercatat tumbuh 2,32% YoY menjadi Rp33,26 triliun, dari 2024 yang sebesar Rp32,50 triliun.

Pada saat yang sama, total Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Sulselbar mengalami pertumbuhan sebesar 15,65% YoY, dari 2024 sebesar Rp19,11 triliun menjadi Rp22,10 triliun pada 2026. DPK yang menanjak pada periode ini utamanya didorong oleh pertumbuhan simpanan giro sebesar 76,12% YoY dari 2024 yang sebesar Rp2,72 triliun menjadi Rp4,79 triliun pada 2025.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank Sulselbar sebesar 29,23%. Untuk kualitas kredit, NPL gross perseroan tercatat 2,86% dan NPL net 1,01%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Sinarmas Tbk. (BSIM) membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp322,43 miliar pada 2025, menyusut 12,89% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp370,13 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, penyusutan laba Bank Sinarmas terdorong oleh pendapatan bunga bersih yang menurun 27,61% YoY dari Rp2,70 triliun pada 2024 menjadi Rp1,95 triliun hingga akhir 2025.

Kendati demikian, pendapatan komisi serta pendapatan lainnya menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hingga akhir 2025, pendapatan komisi perseroan meningkat 20,61% YoY menjadi Rp460,89 miliar dan pendapatan lainnya menanjak 118,80% YoY menjadi sebesar Rp745,35 miliar.

Adapun perseroan mencatat penurunan pada beban operasional lainnya sebesar 33,52% YoY menjadi Rp1,50 triliun, setelah pada 2024 tercatat di level Rp2,26 triliun.

Menyusutnya beban operasional lainnya di antaranya didorong oleh beban promosi yang turun 10,99% YoY dari Rp33,36 miliar menjadi sebesar Rp29,69 miliar pada 2025. Beban lainnya turut mengalami penurunan sebesar 3,94% YoY menjadi sebesar Rp1,77 triliun setelah tahun sebelumnya tercatat mencapai Rp1,84 triliun.

Hingga akhir 2025, laba operasional perseroan mencapai 2,98% YoY menjadi Rp450,79 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp437,74 miliar. Pada saat yang sama, laba nonoperasional menanjak 6.330,69% YoY dari 2024 yang sebesar Rp1,07 miliar menjadi Rp68,93 miliar.

Adapun, Bank Sinarmas membukukan laba tahun berjalan sebelum pajak senilai Rp519,72 miliar, meningkat 18,44% YoY dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp438,81miliar.

Dari sisi fungsi intermediasi, Bank Sinarmas menyalurkan kredit sebesar Rp12,33 triliun. Dibandingkan dengan realisasi 2024 yang sebesar Rp14,64 triliun, total kredit 2025 menyusut sebesar 15,77% YoY.

Di sisi pendanaan, Bank Sinarmas telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp47,03 triliun, meningkat 4,93% YoY dari total DPK 2024 yang sebesar Rp44,81 triliun.

Pertumbuhan DPK sepanjang 2025 itu utamanya ditopang oleh simpanan tabungan dan deposito. Secara detail, simpanan tabungan tumbuh 12,31% YoY menjadi Rp15,52 triliun dari tahun sebelumnya Rp13,82 triliun. Lalu, deposito Bank Sinarmas mencapai Rp14,69 triliun, tumbuh 14,53% YoY menjadi Rp12,83 triliun hingga akhir 2025.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank Sinarmas meningkat dari 2024 yang sebesar 31,26% menjadi 35,20% hingga akhir 2025. Untuk kualitas kredit, NPL gross tercatat 1,77% dari periode yang sama tahun lalu 1,88% dan NPL net 0,39% dari 0,38%.

Adapun, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) menyusut menjadi 4,46% dari periode yang sama tahun lalu 6,06%, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional meningkat dari 93,74% menjadi 94,09% hingga akhir 2025.