Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sampai penghujung April 2026, realisasi belanja negara di Provinsi Jawa Timur terhitung sebesar Rp39,02 triliun atau mencapai 34,73% dari pagu belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Saiful Islam memaparkan realisasi belanja negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp14,02 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp25 triliun.

"Secara rinci, realisasi belanja pemerintah pusat atau belanja Kementerian/Lembaga sampai dengan April 2026 sebesar Rp14,02 triliun atau 29,04% dari pagu dan tumbuh 26,05% bila dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (yoy)," ungkap Saiful, Selasa (26/5/2026).

Adapun belanja K/L selama kuartal I/2026 itu terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp9,48 triliun, belanja barang sebesar Rp2,82 triliun, serta belanja modal senilai Rp1,71 triliun.

Belanja pegawai Rp9,48 triliun mempunyai tingkat penyerapan 35,37%, dengan realisasi yang mengalami kenaikan sebesar 17,66% secara tahunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru dan percepatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Selanjutnya, belanja barang sebesar Rp2,82 triliun dengan penyerapan mencapai 21,49% mengalami peningkatan sebesar 20,07% (yoy). Melonjaknya komponen belanja barang utamanya dipengaruhi oleh pembiayaan jalan/irigasi/jaringan, belanja peralatan/mesin, gedung/bangunan yang diserahkan kepada masyarakat.

Selain itu, belanja modal sebesar Rp1,71 triliun atau 20,54% dari pagu, mengalami pertumbuhan yang melesat sebesar 165,79% secara tahunan. Hal tersebut dapat terjadi karena untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan, termasuk pembangunan jaringan dan irigasi serta dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di 18 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

"Pembangunan Sekolah Rakyat hingga April 2026 telah terealisasi sebesar Rp0,58 triliun atau mencapai 17,01% dari pagu yang ditetapkan Rp3,40 triliun. Realisasi ini meliputi 18 sekolah rakyat di Jawa Timur," paparnya.

Lebih lanjut, belanja negara juga disumbang oleh realisasi Transfer Ke Daerah (TKD), di mana hingga dengan 30 April 2026 telah mencapai 39,03% atau Rp25 triliun dari pagu TKD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp64,07 triliun.

"Rinciannya, realisasi tertinggi secara persentase adalah Dana Desa 42,57%, diikuti oleh DAK Non Fisik 41,34% dan Dana Alokasi Umum 40,62%," tambahnya.

Realisasi TKD hingga 30 April 2026 secara nominal terkoreksi hingga sebesar 12,71% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Hal tersebut terjadi karena konsekuensi logis dari penyesuaian pagu TKD pada tahun 2026.

Realisasi Dana Desa yang mencapai persentase tertinggi disebabkan oleh percepatan penyaluran Tahap I yang digunakan untuk mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan ketahanan ekonomi lokal di Provinsi Jawa Timur.

Tingginya realisasi DAK Non Fisik secara khusus ditopang oleh pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap pertama, Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Kesetaraan, Bantuan Operasional Kesehatan, serta Tunjangan Profesi Guru.

"Hingga akhir April 2026, belum terdapat realisasi DAK Fisik karena masih menunggu juknis penyaluran TA 2026 dan perubahan PMK," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah merealokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun sebagai salah satu upaya memitigasi dinamika perekonomian global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, menjelaskan realokasi anggaran itu merupakan langkah strategis dalam mengelola keuangan negara dengan memfokuskan kembali belanja K/L.

Pengalihan anggaran dilakukan terhadap belanja kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non operasional, dan kegiatan seremional.

Anggaran dari sejumlah program itu direalokasi ke belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, contohnya mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera.

Pemerintah pun terus mendorong percepatan belanja K/L serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran.

“Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam rentang Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun,” ujar Menko Airlangga.

Kebijakan itu merupakan bagian dari 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang ditujukan untuk menjawab tantangan dinamika global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Salah satu kebijakan dalam transformasi ini adalah penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.

Kebijakan lain juga mencakup penerapan Biodiesel 50 (B50) atau campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil) sebesar 50 persen terhadap solar, untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan efisiensi energi dan mengoptimalkan penggunaan transportasi publik.

Kebijakan lain yang juga disampaikan adalah optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari yang berpotensi menghemat anggaran hingga Rp20 triliun.

“Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien,” kata Airlangga.

Ia menegaskan bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kuat, termasuk ketersediaan stok BBM dan stabilitas fiskal yang terjaga. Oleh karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan menjalankan aktivitas ekonomi seperti biasa.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digodok pemerintah perlu memperhatikan kesehatan belanja kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah.

Bhima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menuturkan pemangkasan anggaran yang tidak hati-hati berpotensi memberikan risiko gangguan ekonomi, terutama pemangkasan anggaran tidak boleh diterapkan pada pos belanja esensial, seperti pendidikan dan kesehatan.

“Kalau efisiensi anggaran daerah sampai membuat PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) diputus kontraknya, maka risiko ke gangguan ekonomi makin besar. Atau pelayanan publik akan turun tajam, dibarengi dengan kualitas infrastruktur jadi bermasalah. Ini kontradiksi dengan upaya menarik investasi,” jelasnya.

Dia menilai kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tahun lalu telah membatasi fleksibilitas pergeseran belanja daerah. Sedangkan belanja K/L, meski masih terdapat ruang pemangkasan, tetap perlu dihitung secara terukur agar efisiensi tidak mengganggu kinerja.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi pentingnya indikator yang jelas dalam menyisir anggaran, sehingga pemangkasan bukan berdasarkan pada blokir pos belanja secara agregat.

Bhima mengingatkan kebijakan efisiensi anggaran perlu berbasis kajian fiskal yang transparan. Terlebih, sejumlah program prioritas yang mendapatkan pagu besar tidak terdampak kebijakan efisiensi.

“Publik juga bisa menilai kenapa alokasi MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Koperasi Desa Merah Putih yang tidak dilakukan efisiensi terlebih dulu sebelum menambah efisiensi di pos belanja lain,” ujar dia.

“Harus ada kajian risiko fiskal yang terbuka ke publik berdasarkan skenario moderat dan terburuk,” kata Bhima menambahkan.

Sebagai catatan, pemerintah tengah menyusun rencana efisiensi anggaran di berbagai K/L guna menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah skenario dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada skenario pertama, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diperkirakan berada di kisaran 86 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp17.000 per dolar AS, lebih lemah dari asumsi APBN sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Dengan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dan imbal hasil surat berharga negara sekitar 6,8 persen, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen.

Dalam skenario moderat, harga minyak diproyeksikan sekitar 97 dolar AS per barel dengan nilai tukar rupiah melemah ke Rp17.300 per dolar AS.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen, sehingga defisit berpotensi meningkat menjadi 3,53 persen.

Adapun pada skenario pesimistis, harga minyak diperkirakan mencapai 115 dolar AS per barel, dengan nilai tukar rupiah melemah hingga Rp17.500 per dolar AS.

Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen dan imbal hasil SBN 7,2 persen, defisit APBN diperkirakan melebar hingga 4,06 persen.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membatasi pengajuan anggaran baru oleh kementerian/lembaga (K/L) untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah.

“Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu.

Pembatasan ini dijalankan secara bersamaan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja K/L.

Mulanya, persentase potongan anggaran tiap K/L ditargetkan sebesar 10 persen. Namun, Purbaya mengaku masih mengkaji keputusan besaran potongan anggaran belanja pemerintah.

“Kami lagi hitung, semua kementerian. Tadinya kami usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen. Tapi, kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan potong tapi nambah terus. Ya sudah, saya bilang, saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Persenannya lagi kami diskusikan,” jelas Menkeu.

Dia menambahkan, kebijakan efisiensi belanja serta pembatasan pengajuan anggaran K/L akan dijalankan dengan tetap memperhatikan kebutuhan ekonomi, sehingga perekonomian nasional tetap terjaga.

“Kami pastikan belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu tepat waktu. Bukan yang dipotong, ya. Kami pastikan likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Itu saya pantau harian di tempat kami,” tuturnya.

Pembahasan persentase pemotongan anggaran sebelumnya disampaikan oleh Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3) sore.

Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan menyisir komponen belanja yang dianggap bisa ditunda untuk sementara waktu. Fokus efisiensi menyasar pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Menkeu, kebijakan ini mencakup berbagai aspek belanja operasional, termasuk kegiatan internal yang tidak mendesak.

"Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda," katanya.

Selain efisiensi pada tingkat program, wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri juga mencuat sebagai bagian dari penghematan anggaran negara. Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai langkah nyata solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

kami desain supaya dampak belanja pemerintah merata sepanjang tahun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan lonjakan belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai 85,5 persen per Februari 2026 merupakan upaya untuk meratakan dampak ekonomi dari belanja pemerintah sepanjang tahun anggaran.

Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat, menyatakan akselerasi belanja pada awal tahun merupakan desain yang disengaja.

Skema itu bertujuan untuk mencegah penumpukan belanja pemerintah pada akhir tahun yang kerap kali membuat anggaran belanja tak terserap penuh. Padahal, anggaran belanja perlu disalurkan untuk mendorong aktivitas perekonomian.

Oleh sebab itu, Purbaya membantah dugaan bahwa lonjakan belanja disebabkan banyaknya K/L pada Kabinet Merah Putih.

“Enggak (membengkak karena banyaknya K/L). Karena sekarang (belanja) kami desain supaya dampak belanja pemerintah merata sepanjang tahun. Di awal tahun, kami desak (K/L) untuk belanja lebih cepat dari tahun lalu,” ujar Purbaya.

Sebagai catatan, belanja K/L meningkat 85,5 persen yoy dengan nilai realisasi tercatat sebesar Rp155,0 triliun atau 10,3 persen dari target.

Sedangkan belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp191,0 triliun atau 11,7 persen dari target, tumbuh 49,4 persen yoy.

Dengan begitu, pertumbuhan belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai 63,7 persen yoy dengan realisasi Rp346,1 triliun atau 11,0 persen dari target.

Bila ditambah dengan realisasi transfer ke daerah (TKD) yang naik 8,1 persen yoy dengan realisasi Rp147,7 triliun atau 21,3 persen dari target, maka realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari target atau melonjak 41,9 persen yoy.

Sementara pendapatan negara terkumpul sebesar Rp358 triliun atau 11,4 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun, tumbuh sebesar 12,8 persen.

Maka, APBN mencetak defisit sebesar Rp135,7 triliun atau 0,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 28 Februari 2026, dengan keseimbangan primer mengalami defisit Rp35,9 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kalau terjadi bencana maka anggarannya pindah menjadi belanja K/L

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan mencatat realisasi sementara belanja kementerian/lembaga (K/L) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 melonjak menjadi Rp1.500,4 triliun atau 129,3 persen dari target Rp1.160,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan peningkatan itu disebabkan oleh tambahan belanja maupun pergeseran belanja yang dijalankan sepanjang tahun anggaran.

“Jadi karena dua hal. Yang sifatnya pergeseran anggaran, itu menyesuaikan dengan prioritas, termasuk dari belanja non-K/L menjadi belanja K/L atau sebaliknya,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis.

Menurut Suahasil, belanja non-K/L umumnya memiliki cadangan anggaran yang bisa dialihkan sesuai kebutuhan.

Sebagai contoh, anggaran bencana salah satunya bisa diperoleh dari cadangan anggaran belanja non-K/L.

“Kalau terjadi bencana maka anggarannya pindah menjadi belanja K/L,” tambahnya.

Secara rinci, realisasi sementara belanja K/L terdiri atas belanja barang Rp654,9 triliun, belanja modal Rp427,5 triliun, dan belanja bantuan sosial (bansos) Rp186,6 triliun.

Wamenkeu menambahkan, awal tahun anggaran 2025 pemerintah melakukan efisiensi anggaran yang menahan belanja pemerintah, termasuk belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun.

Secara total, pemerintah memblokir anggaran sebesar Rp306,69 triliun yang juga mencakup efisiensi transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Tiga bulan setelah penerapan efisiensi anggaran, tepatnya pada Maret 2025, pemerintah membuka sebagian blokir anggaran dengan nilai Rp206,4 triliun. Relaksasi pembukaan blokir ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan operasional dasar serta bansos.

Dengan relaksasi tersebut, beserta tambahan sejumlah belanja anggaran lain serta catatan belanja non-K/L senilai Rp1.102 triliun, realisasi sementara belanja pemerintah pusat tercatat mencapai Rp2.602,3 triliun, setara 96,3 triliun dari target APBN Rp2.701,4 triliun.

“Jadi, kami berbelanja Rp100 triliun lebih rendah karena kita memiliki efisiensi anggaran di awal tahun. Namun, kami juga melakukan secara fleksibel pergeseran anggaran untuk tetap bisa memenuhi seluruh program-program prioritas pemerintah,” jelas Suahasil.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun sepanjang tahun 2025. Nilai itu berdasarkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025.

Nilai realisasi belanja negara itu setara dengan 95,3% dari target. Adapun berdasarkan outlook laporan semester I/2025 belanja negara yakni diperkirakan Rp3.527,5 triliun.

Outlook belanja itu juga sudah lebih rendah dari yang ditetapkan sebelumnya pada UU APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

"Belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari target pemerintah pusat," terang Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Secara terperinci, realisasi belanja negara sepanjang 2025 meliputi belanja pemerintah pusat yakni total Rp2.602,3 triliun. Realisasinya mencapai 96,3% dari target.

Belanja pemerintah pusat itu terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan realisasi Rp1.500,4 triliun atau 129,3% dari target, serta non K/L Rp1.102 triliun atau 71,5% dari target.

Sementara itu, belanja negara yang disalurkan ke daerah atau transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp849 triliun atau 92,3% dari target.

Dengan penerimaan negara hanya terkumpul total sebesar Rp2.756,3 triliun, maka terjadi defisit sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB.

Purbaya mengungkap alasan pemerintah tidak memotong belanja agar menjaga defisit tidak melebar dari outlook lapsem I/2025 yakni 2,78% terhadap PDB.

"Kami memberikan stimulus ke perekonomian ini adalah langkah pemerintah menjaga ekonomi tumbuh secara berkesinambungan tanpa mengorbankan APBN, walaupun defisitnya membesar Rp695,1 triliun itu lebih tinggi dibandingkan [outlook] APBN Rp662 triliun, tetapi kami tetap menjaga untuk memastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3%. Defisitnya naik ke 2,92% dari rencana awal," terang mantan Ketua LPS itu.

Bisnis.com, JAKARTA — APBN 2025 membukukan penyerapan anggaran sebesar Rp2.911,8 triliun sampai dengan 30 November. Realisasi itu mencapai 82,5% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp3.527,5 triliun.

Salah satu cakupan belanja negara adalah belanja pemerintah pusat, yang terealisasi Rp2.116,2 triliun atau 79,5% dari outlook Rp2.663,4 triliun. Di dalamnya, belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah terserap sebesar Rp1.110,7 triliun atau 87,1% terhadap outlook Rp1.275,6 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mencatat bahwa realisasi belanja K/L sampai dengan 30 November 2025 itu sudah lebih tinggi dari realisasi sampai dengan 30 November 2024, yakni Rp1.049,7 triliun. Kenaikan belanjanya mencapai Rp61 triliun lebih tinggi.

"Kami sudah belanja Rp61 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Jadi, belanja K/L seperti ini yang kami telah sampaikan meningkat per akhir November," terang Suahasil pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025 di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Sementara itu, belanja non K/L tercatat sebesar Rp1.005,5 triliun. Realisasinya lebih rendah dari belanja K/L yakni baru 72,5% dari outlook Rp1.387,8 triliun.

Di sisi lain, transfer ke daerah (TKD) sudah terealisasi sebesar Rp795,6 triliun atau 92,1% dari outlook Rp864,1 triliun.

Adapun di dalam belanja negara, terdapat anggaran untuk program prioritas pemerintah pusat senilai Rp927,2 triliun. Sampai dengan 30 November 2025, anggaran yang sudah dibelanjakan mencapai 81,2% dari pagu atau Rp752,7 triliun.

Salah satu program prioritas dimaksud adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sudah menyerap anggaran senilai Rp52,9 triliun. Akan tetapi, angka realisasi penyerapan anggaran program itu dihitung sampai dengan 15 Desember 2025. Penyerapan anggaran MBG sudah 74,6% dari pagu anggaran yakni Rp71 triliun.

Sementara itu, jumlah penerima MBG sudah meningkat ke 50,7 juta orang dari target sebanyak 82,9 juta orang.

"Ini luar biasa memberi makan anak-anak kita, 50,7 juta anak, siswa, dan ibu hamil," kata Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA —Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa pengembalian anggaran dari kementerian dan lembaga yang tidak terserap meningkat menjadi Rp4,5 triliun.

Dia bahkan menyebut angka itu kemungkinan akan bertambah menjelang tutup buku APBN 2025.

"Tambah lagi sedikit mungkin," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Purbaya mengakui realisasi belanja K/L lambat. Dia menyebut setiap tahunnya pun pemerintah hanya bisa merealisasikan belanja 95% dari pagu anggaran yang telah disiapkan.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pun masih enggan mengungkap kementerian atau lembaga mana yang lambat membelanjakan anggarannya. Apalagi, pembukuan masih berjalan terus jelang tutup buku akhir tahun ini.

"Audit finalnya kami lihat kan di akhir tahun. Ini masih tanggal 15 kan, mungkin ada penyerapan penyerapan baru," lanjutnya.

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera merilis data terbaru realisasi penerimaan, belanja dan pembiayaan APBN sampai dengan akhir November 2025. Sampai dengan akhir bulan sebelumnya, baik belanja dan penerimaan baru terealisasi sekitar 73% dari outlook.

APBN sampai dengan 31 Oktober 2025 membukukan penerimaan negara keseluruhan Rp2.113,3 triliun atau 73,7% dari outlook laporan semester (lapsem) I/2025 Rp2.865,5 triliun. Khususnya pajak, yang menyumbang sebagian besar penerimaan baru terkumpul Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook Rp2.067,9 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja juga baru mencapai 73,5%. Anggaran pemerintah pusat maupun daerah atau transfer ke daerah (TKD) baru terserap Rp2.593 triliun, dari outlook Rp3.527,5 triliun.

Secara rinci, belanja pemerintah pusat secara total sudah terserap Rp1.879,6 triliun atau 70,6% dari outlook Rp2.663,4 triliun. Belanja pusat itu meliputi kementerian/lembaga (K/L) Rp961,2 triliun, dan non-K/L Rp918,4 triliun.

Adapun TKD telah terealisasi Rp713,4 triliun atau 82,6% dari outlook Rp864,1 triliun.

Sampai dengan akhir Oktober 2025 lalu, realisasi belanja pemerintah pusat baru 66,2% atau lebih rendah apabila dibandingkan dengan pada periode akhir Oktober 2021 sampai dengan Oktober 2024. Pada akhir Oktober 2024 saja, belanja pemerintah saat itu sudah terealisasi 76,9%.

Sementara itu, anggaran program prioritas pemerintah baru dibelanjakan Rp611,7 triliun atau 65,8% dari pagu Rp929 triliun.

Rata-rata (realisasi belanja K/L) masih sesuai rencana, tapi ada juga beberapa yang menyerah dan mengembalikan uang ke kami.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan terdapat sejumlah kementerian/lembaga (K/L) yang mengembalikan anggaran sebesar Rp3,5 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam taklimat media, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat, Purbaya menjelaskan pengembalian itu disebabkan pihak terkait menyatakan tidak sanggup untuk menyerap seluruh anggaran hingga akhir tahun 2025 ini.

“Rata-rata (realisasi belanja K/L) masih sesuai rencana, tapi ada juga beberapa yang menyerah dan mengembalikan uang ke kami. Ada Rp3,5 triliun yang dikembalikan sampai sekarang karena mereka nggak mampu membelanjakan,” kata Purbaya.

Namun, ia menolak untuk merinci detail K/L yang mengembalikan anggaran ke pihaknya.

Sebagai informasi, Purbaya membuka ruang untuk mengalihkan anggaran K/L yang kemungkinan tak bisa terserap penuh hingga akhir tahun. Pengalihan anggaran itu bisa digunakan untuk mendukung program-program prioritas atau membayar utang negara.

Berdasarkan catatan Kemenkeu per September 2025, realisasi belanja K/L tercatat mencapai 62,8 persen dari proyeksi. Kemenkeu menyebut masih terdapat K/L yang mencatatkan realisasi rendah meski menerima pagu anggaran yang besar.

Rinciannya, Badan Gizi Nasional (BGN) baru membelanjakan anggaran sebesar Rp19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp116,6 triliun.

Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum merealisasikan belanja Rp41,3 persen atau 48,2 persen dari proyeksi Rp85,7 triliun dan Kementerian Pertanian Rp9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp27,3 triliun.

Sementara 12 K/L lain yang menerima pagu besar telah melaporkan realisasi di atas 50 persen.

Adapun total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp1.097,3 triliun.

Kemenkeu mendorong K/L untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan belanja, termasuk mempercepat pelaksanaan kegiatan/proyek dan pengadaan barang dan jasa; monitoring rencana penggunaan dana dan mendorong pembiayaan termin kegiatan sesuai dengan jadwal; serta menginventarisasi kendala untuk mitigasi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan bakal mendorong kementerian/lembaga (K/L) untuk merealisasikan mayoritas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 pada kuartal I demi mengejar target pertumbuhan ekonomi.

“Strategi untuk 2026, khususnya APBN, itu harus makin dini belanjanya. Kami akan lihat terutama di kuartal-I, K/L dengan belanja yang besar itu akan kami koordinasikan agar benar merealisasikan mayoritas belanja di kuartal I,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam “Economic Outlook: Tahun 2026, Tahun Ekspansi” di Jakarta, Rabu.

Febrio mengatakan pemerintah berupaya untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam jangka pendek.

Untuk tahun ini, proyeksi pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,2 persen. Perekonomian pada kuartal III-2025 dilaporkan tumbuh 5,04 persen. Pemerintah menargetkan dapat mencetak pertumbuhan 5,5 persen pada kuartal IV nanti.

“Kami harap sentimen akan terus terbangun dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di tahun 2025, khususnya kuartal keempat, kami lanjutkan di kuartal I-2026,” ujarnya.

Febrio menambahkan terdapat tiga kunci mesin pertumbuhan untuk membangun sentimen positif tersebut, yaitu instrumen fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi.

Kemenkeu bakal mengupayakan instrumen fiskal dapat terus aktif dalam mendorong kinerja dua mesin lainnya.

Untuk sektor keuangan, misalnya, Kemenkeu melakukan injeksi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang bertujuan untuk mendorong sektor riil melalui akselerasi penyaluran kredit.

Sementara untuk iklim investasi, Kemenkeu bakal memperkuat kolaborasi bersama K/L lain dalam mendukung sektor usaha, sehingga tidak ada ketimpangan dengan dua mesin pertumbuhan lainnya.

“Kalau mesin fiskal dan sektor keuangan hidup, tapi iklim usaha tidak membaik, ini akan timpang. Jadi, tiga-tiganya harus dilakukan. Ini membutuhkan kolaborasi yang kuat di antara kabinet untuk mewujudkan hasil dari mesin-mesin pertumbuhan ini,” tutur Febrio.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Dari kami Ditjen Perbendaharaan akan mengumumkan setiap berapa bulan sekali bagaimana kondisi penyerapannya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan satuan tugas (satgas) khusus untuk memantau realisasi serapan belanja kementerian/lembaga (K/L), di mana hasilnya bakal dilaporkan secara berkala.

“Kami akan mengetahui secara teratur. Dari kami Ditjen Perbendaharaan akan mengumumkan setiap berapa bulan sekali bagaimana kondisi penyerapannya,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

Menurut Purbaya, akan ada 26 K/L yang bergabung dengan menunjuk perwakilan masing-masing. Tiap perwakilan instansi nantinya akan diminta untuk menindaklanjuti hasil laporan satgas.

“Nanti mereka kasih tau ke menterinya, sehingga penyerapannya dipercepat ke depan,” ujarnya.

Secara paralel, Purbaya juga memfasilitasi kanal aduan masyarakat untuk dunia usaha. Bila terdapat keluhan atau laporan, Purbaya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil laporan.

Purbaya yakin strateginya bakal berjalan efektif mengingat besarnya wewenang yang ia miliki sebagai Menteri Keuangan.

“Sekarang kami juga bekerja sama dengan Menko Perekonomian, jadi saya bisa masuk. Saya punya senjata juga, kalau ada kementerian nggak mau mengubah peraturan, kami potong anggaran atau tak usah kasih duitnya,” tambah dia lagi.

Bendahara Negara itu juga menyoroti K/L dengan realisasi rendah, seperti Badan Gizi Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian. Ia berencana untuk melakukan sidak ke K/L terkait untuk mendorong mereka melakukan akselerasi belanja.

“Untuk mendorong atau membantu supaya mereka menyerap lebih cepat dari yang sekarang,” tutur Purbaya.

Sebagai catatan, BGN baru membelanjakan anggaran sebesar Rp19,7 triliun per 30 September 2025, setara 16,9 persen dari proyeksi Rp116,6 triliun. Lalu, Kementerian PU merealisasikan belanja Rp41,3 persen atau 48,2 persen dari proyeksi Rp85,7 triliun dan Kementan Rp9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp27,3 triliun.

Sementara 12 K/L lain yang menerima pagu besar telah melaporkan realisasi di atas 50 persen.

Total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp1.097,3 triliun.

Dalam kesempatan sebelumnya, Purbaya mengatakan anggaran K/L yang tak terserap bisa dialihkan untuk membayar utang negara.

“Kalau mereka nggak bisa menyerap juga, saya pindahkan anggarannya ke tempat lain atau saya kurangin utang atau saya pakai untuk bayar utang,” kata Purbaya saat ditemui usai kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025