Sampai dengan akhir Mei 2026 terdapat 9.940 SNI aktif dari berbagai bidang

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo Januardhi Effyandono mengatakan, hingga bulan Mei 2026 serapan anggaran BSN mencapai Rp80 miliar atau 47,31 persen dari pagu Rp169 miliar setelah diblokir.

"Sampai dengan bulan Mei 2026 serapan anggarannya adalah 47,31 persen dari pagu setelah diblokir," kata Donny di Jakarta, Senin, saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR-RI.

Menurut dia, pagu anggaran BSN pada 2026 sebesar Rp186 miliar lebih dan setelah dilakukan blokir menjadi Rp169 miliar. Anggaran tersebut telah digunakan untuk berbagai kegiatan di BSN.

Donny mengatakan bahwa di antara program yang telah dijalankan hingga Mei 2026 yaitu penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebanyak 46 SNI dari target 300 SNI.

Selain itu, kata Donny, BSN juga telah mengkaji ulang sebanyak 89 SNI dari target 320 SNI, begitu juga dengan penyusunan tujuh kajian standar standar 2027 untuk mendukung hilirisasi, ketahanan energi, swasembada pangan, energi hijau dan energi biru.

"Sampai dengan akhir Mei 2026 terdapat 9.940 SNI aktif dari berbagai bidang," ujarnya.

Denny menambahkan bahwa BSN juga sudah memberikan pelayanan kepada pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Bina UMK untuk mengikuti sertifikasi SNI.

Ia menjelaskan bahwa data terakhir menunjukkan, pelaku UMKM yang telah tersertifikasi SNI mencapai 1.080.812 pelaku dari jumlah total mencapai 64 juta.

"Kami juga telah memberikan fasilitasi ekspor untuk 6 produk UMK binaan hingga akhir Mei," katanya.

Pada rapat dengar pendapat tersebut, sejumlah Anggota DPR RI meminta kepada BSN untuk memperhatikan sertifikasi kepada pelaku UMKM.

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo meminta kepada BSN untuk menjaga produk UMKM, agar dapat diterima di pasaran.

Ia mengatakan bahwa banyak pelaku UMKM yang harus berurusan dengan penegak hukum serta tidak mendapatkan sertifikasi, seperti penemuan benih padi di Aceh, pembuatan tv bekas dan lainnya.

"BSN ini gerbang penjaga. Untuk itu kami minta BSN turun memperhatikan pelaku UMKM," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan realisasi penyerapan anggaran di kementeriannya pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp28,68 triliun dalam memperkuat sektor transportasi, konektivitas nasional dan pelayanan publik.

"Realisasi penyerapan anggaran Kemenhub Tahun 2025 mencapai 88,88 persen atau sebesar Rp28,68 triliun dari pagu efektif Rp32,27 triliun," kata Menhub dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digelar di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis.

Selain realisasi penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan pada 2025, Dudy juga mengatakan realisasi pendapatan kementerian itu pada tahun yang sama berhasil melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya.

Pendapatan Kementerian Perhubungan pada 2025 tercatat mencapai 125,25 persen dari target atau sebesar Rp14,07 triliun, menunjukkan kinerja penerimaan negara yang dinilai cukup positif sepanjang tahun anggaran tersebut.

Meski demikian, Dudy tidak merinci lebih lanjut mengenai komponen realisasi penyerapan anggaran maupun sumber pendapatan kementerian, termasuk rincian program, kegiatan, dan pos penerimaan yang berkontribusi.

Dalam kesempatan itu, Menhub menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025.

”Kami memandang pemeriksaan BPK bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab,” ujar Dudy.

Karenanya ia berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dapat kembali mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sejak tahun 2013 hingga tahun 2024, Kemenhub berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 tahun dalam laporan keuangannya.

"Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemenhub dan menjadi amanah besar yang harus terus kami jaga. Kami berharap melalui pemeriksaan Tahun Anggaran 2025 ini, capaian tersebut dapat kembali dipertahankan, bahkan ditingkatkan kualitasnya," katanya.

Ia juga mengatakan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Hingga Semester I Tahun 2025 tingkat penyelesaian rekomendasi BPK di lingkungan Kemenhub telah mencapai 87,29 persen.

"Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional dan menunjukkan keseriusan Kemenhub dalam menindaklanjuti setiap temuan audit," katanya menjelaskan.

Dalam menghadapi pemeriksaan tahun 2026, Menhub menginstruksikan seluruh jajaran untuk menerapkan administrasi dan digitalisasi dokumen secara tertib, melengkapi permintaan data, serta membangun komunikasi efektif dengan tim pemeriksa.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar proses audit dan meningkatkan kualitas pelaporan.

Dudy juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Perhubungan untuk mendukung sepenuhnya kelancaran pemeriksaan itu, bersikap kooperatif, tertib dalam administrasi dan digitalisasi dokumen, serta membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan Tim Pemeriksa BPK RI.

"Seluruh jajaran Kememhub diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas,” kata Dudy.

Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan apresiasi kepada Kemenhub atas pemeriksaan ini.

Menurut Nyoman, dalam beberapa tahun terakhir, Kemenhub menunjukkan hasil terbaik dari keseluruhan pemeriksaan BPK. Selama ini Kemenhub memegang rekor, pemeriksaan dengan sampling audit yang paling banyak di BPK dengan angka di atas 70 persen dan juga dengan pendalaman materi.

"Di beberapa tahun terakhir ini juga Kemenhub selalu menjadi yang terbaik di BPK. Tentunya kami dengan bangga bisa mengatakan bahwa penilaian kami terhadap Kemenhub itu sudah sangat mewakili karena yang paling menyeluruh," kata Nyoman.

Nyoman menjelaskan, pemeriksaan BPK meliputi berbagai wilayah cakupan pemeriksaan, mulai dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Maluku, hingga Papua.

Ia berharap melalui pemeriksaan itu sumbangsih Kemenhub terhadap pembangunan nasional akan semakin meningkat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan mencatat serapan anggaran pada November 2025 mencapai Rp19,31 triliun atau setara dengan 65,5% total anggaran tahun 2025.

Capaian ini dipaparkan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Rapat Kerja terkait evaluasi pelaksanaan APBN TA. 2025 dan rencana program/kegiatan TA. 2026 dengan Komisi V, DPR RI Senayan, kemrain, Selasa (18/11).

Dari capaian tersebut, dia menuturkan adapun rincian nilai serapan anggaran dari masing-masing unit kerja yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut dengan penyerapan sebesar Rp7,2 triliun, atau sebesar 70% dari total pagu Rp10,3 triliun di tahun 2025. Berikutnya, adalah Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp3,8 triliun atau 74,75% dari total pagu Rp5,1 triliun.

Sementara itu, Kemenhub akan memaksimalkan penyerapan anggaran pada Ditjen Perkeretaapian yang masih Rp2,96 triliun atau 44,04% dari total anggaran sebesar Rp6,7 triliun. Juga, Ditjen Perhubungan Darat yang masih sebesar Rp 2,5 triliun atau 58,33% dari pagu Rp4,3 triliun.

Dudy memastikan akan memaksimalkan penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2025. Menurutnya, penyerapan yang sedikit terlambat ini dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penyesuaian kebijakan anggaran tahun 2025 yang menggunakan skema buka tutup. Meski begitu, sistem ini akan menjadi referensi bagi Kemenhub untuk tahun 2026 mendatang.

Menurut Menhub pada awal tahun, ada kebijakan buka tutup terkait anggaran, sehingga perlu penyesuaian internal. Selain itu juga, masih ada beberapa anggaran yang dalam penyerapannya masih butuh koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga ini juga agak sedikit memperlambat.

"Kami berharap koordinasi berjalan lancar sehingga pada akhir tahun ini, kami bisa menyerap anggaran dengan cepat. Harapannya yang terjadi di 2025 ini dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan anggaran 2026," jelas Menhub.

Selain evaluasi anggaran 2025, pada rapat tersebut juga dibahas terkait anggaran Kemenhub tahun 2026. Alokasi anggaran untuk Kemenhub TA. 2026 ditetapkan sebesar Rp28,48 triliun. Dari anggaran tersebut, sebesar 59,2% atau Rp16,8 triliun akan digunakan untuk infrastruktur konektivitas.

"Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung keselamatan dan keamanan, serta meningkatkan konektivitas akan tetap menjadi prioritas Kemenhub di tahun 2026," tutur Dudy.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan optimistis penyerapan anggaran Kementerian PU hingga akhir tahun 2025 dapat mencapai 96,77 persen.

"Pada akhir tahun anggaran 2025, di bulan Desember 2025, kami masih optimistis prognosis keuangan Kementerian PU diproyeksikan mencapai 96,77 persen," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin.

Adapun realisasi anggaran hingga 17 November 2025, pukul 08:00 WIB, menurut Dody, progres fisik mencapai 61,54 persen. Sedangkan progres keuangan mencapai 59,06 persen atau telah terserap sebesar Rp64,86 triliun dari total anggaran Rp109,81 triliun.

"Dapat kami laporkan bahwa penambahan anggaran untuk pelaksanaan Instruksi Presiden pada semester dua turut mempengaruhi capaian realisasi keuangan," ujar dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengatakan optimistis penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dapat mencapai 94 persen pada akhir tahun.

Menurut dia, terdapat beberapa program infrastruktur yang akan dipercepat oleh Kementerian PU seperti irigasi dan jalan-jalan desa.

Purbaya mengatakan yang penting adalah belanjanya bisa mendorong perekonomian supaya ekonomi nasional tumbuh lebih cepat di triwulan keempat 2025.

Lebih lanjut, ia mengatakan anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang tak terserap bisa dialihkan untuk membayar utang negara.

Ia mengatakan tidak memiliki niat menargetkan K/L tertentu yang serapan anggarannya rendah. Justru tujuannya adalah mendorong mereka untuk segera menyerap anggaran.

Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi 15 kementerian/lembaga (K/L) yang menerima pagu anggaran terbesar, di mana Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian (Kementan) mencatatkan realisasi yang masih rendah.

Sedangkan 12 K/L lain yang menerima pagu besar telah melaporkan realisasi di atas 50 persen.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyoroti secara khusus anggaran belanja pemerintah daerah, di tengah besarnya pencairan dana transfer ke daerah atau TKD dan banyaknya dana pemda yang mengendap di perbankan.

Presiden Prabowo Subianto bahkan telah memerintahkan secara khusus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.

Perintah ini ia sampaikan dalam rapat khusus dengan beberapa jajaran kabinet di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta sebelum terbang ke Australia untuk kunjungan kerja.

"Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, dikutip Rabu (12/11/2025).

Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sementara itu, sejak 20 Oktober 2025, Purbaya telah menyurati kepala daerah terkait percepatan belanja daerah melalui surat nomor S-662/MK.08/2025 sejak 20 Oktober 2025.

Terutama karena simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan kuartal III-2025 mengalami kenaikan, di tengah realisasi belanja dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu.

Dana pemerintah daerah atau Pemda yang mengendap di perbankan per akhir kuartal III-2025 yang dicatat Purbaya senilai Rp 234 triliun atau meningkat sekitar 12,17% dari periode yang sama tahun lalu Rp 208,6 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja APBD seluruh daerah hingga akhir September 2025 di Indonesia baru mencapai Rp712,8 triliun, turun 13,1% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun realisasi tersebut 51,3% dari pagu belanja APBD 2025 senilai Rp1.389,3 triliun.

Padahal, ia menyebut pemerintah pusat telah berkomitmen untuk terus merealisasikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang nilainya sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu pada akhir kuartal III-2025.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," kata Purbaya dikutip dari surat yang ditandatanganinya itu, Senin (10/11/2025).

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

"Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah," sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dinilai dapat memberikan implikasi positif bagi ekonomi Indonesia.

Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana SAL di bank Himbara sebesar Rp200 triliun diperkirakan akan memberikan dampak pertumbuhan kredit perbankan.

Chief Economist BNI Leo Putera Rinaldy mengatakan penempatan SAL tersebut akan mendorong pertumbuhan kredit bank di kuartal empat 2025 hingga 10% yoy.

"Kita melihat implikasinya nanti seharusnya pertumbuhan kredit di kuartal keempat itu tentu akan lebih tinggi saat ini. Pertumbuhan kredit kalau kita lihat di level 10%," kata Leo.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia, perkembangan kredit yang telah disalurkan perbankan per September 2025 senilai Rp 8.051 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding per Agustus 2025 yang senilai Rp 7.966,1 triliun. Nilai itu pun tumbuh lebih cepat menjadi 7,2% yoy per September 2025, dari sebelumnya 7% yoy.

Kemudian, Leo menilai kebijakan fiskal ekspansif dapat sebagai booster pertumbuhan ekonomi dan juga mendorong pemerataan kue ekonomi.

"Jadi kalau kita lihat, memang arah kebijakan fiskal sifatnya lebih ekspansif dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan di saat yang sama, yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana juga mendistribusikan pengeluaran fiskal itu juga lebih merata," ujar Leo.

Adanya kebijakan pembukaan lapangan pekerjaan seperti magang dan stimulus hingga akhir tahun membuat kebijakan fiskal dapat dirasakan merata berbagai lapisan masyarakat.

"Jadi kalau kita lihat paket kebijakan stimulusnya juga kalau kita lihat lebih memperbaiki kualitas pertumbuhan job creation. Kalau kita lihat juga even program stimulusnya mendukung daya beli untuk teman-teman kita di sektor informal," tuturnya.

Leo pun mencatat adanya percepatan realisasi pada penyerapan anggaran juga dipercepat. Salah satunya adalah BLT Rp30 triliun yang ia perkirakan berasal dari realokasi anggaran dengan penyerapan tidak maksimum.

"Kalau kita lihat misalnya untuk yang BLT 30 triliun itu kemungkinan merupakan impact dari budget reallocation yang dilakukan terhadap pos-pos anggaran yang mungkin penyerahannya tidak akan optimum sampai akhir tahun," paparnya.

"Jadi kita melihat bahwa arah kebijakan fiskal ini dalam konteks pengeluaran fiskalnya akan lebih tinggi, tapi juga lebih cepat," sambungnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan akan mengembangkan sistem yang mempercepat transfer sehingga dana pemerintah daerah atau Pemda tak lagi menumpuk di bank. Hal ini diungkapkannya terkait dengan polemik Pemda yang menjadi sorotan publik.

"Nanti gini, biasanya mereka itu kan mereka perlu sampai akhir tahun disisakan kan untuk bulan Januari-Februari. Nanti saya akan tahun depan memulai, akan kita ngembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat tanggal 1-2 Januari udah keluar lah, kirim ke Pemda, sehingga Pemda nggak usah numpuk uang lagi," kata Purbaya kepada pewarta di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (24/10/2025).

Biasanya, kata Purbaya, Pemda yang menumpuk di bank pada akhir tahun jumlahnya bisa mencapai Rp 100 triliun. Namun dengan sistem baru, dia menegaskan Pemda tak perlu lagi menyimpan uang di bank hingga Rp 100 triliun.

"Uangnya dipakai buat perekonomian. Jadi di tahun yang sekarang ini statusnya langsung dibelanjain. Kalau perencanaan yang lain ya mereka harus lebih rajin belajar bagaimana cara merencanakan belanja tepat waktu tepat sasaran, itu aja," kata Purbaya.

Terkait dengan dana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rp 14,6 triliun yang mengendap di bank, dia tidak memiliki solusi apapun. Dia hanya meminta Pemda DKI Jakarta untuk melakukan penyerapan dengan cepat.

"Nggak ada solusi, mereka mesti serap dengan cepat aja," tegas Purbaya.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati menjelaskan, penumpukan dana ini bukan upaya Pemprov DKI untuk mendapatkan keuntungan dari imbalan bunga. Melainkan, akibat pola belanja pemerintah daerah yang cenderung terkonsentrasi dan mengalami lonjakan pembayaran pada kuartal akhir tiap tahunnya.

"Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," ujar Eli dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta, dikutip Kamis (23/10/2025).

Eli mengatakan, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Pemprov DKI Jakarta menunjukkan angka tinggi sampai November dan akan menyusut drastis pada Desember setiap tahunnya, seiring dengan pembayaran yang meningkat signifikan pada dua bulan terakhir.

Ia mencontohkan, pembayaran saat Desember 2023 mencapai Rp16 triliun dan Desember 2024 mencapai Rp18 triliun. "Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp 16 T dan Desember 2024 mencapai 18 T," kata Eli.

Sementara itu, perlambatan penyerapan anggaran pada kuartal II dan III tahun ini juga terjadi karena adanya penyesuaian program quick win melalui APBD Perubahan 2025 dan upaya perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip good governance dan spending better (kemanfaatan).

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan alasan menumpuknya data dana mengendap pemda di perbankan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam paparan Mendagri Tito saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 bersama dengan Menkeu Purbaya pada awal pekan ini, terungkap bahwa simpanan provinsi di perbankan tertinggi ada di DKI Jakarta senilai Rp 14,68 triliun. Setelahnya Jawa Timur Rp 6,84 triliun, Kalimantan Timur Rp 4,7 triliun, dan Jawa Barat Rp 4,17 triliun.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati menjelaskan, penumpukan dana ini bukan upaya Pemprov DKI untuk mendapatkan keuntungan dari imbalan bunga. Melainkan, akibat pola belanja pemerintah daerah yang cenderung terkonsentrasi dan mengalami lonjakan pembayaran pada kuartal akhir tiap tahunnya.

"Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," ujar Eli dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta, dikutip Kamis (23/10/2025).

Eli mengatakan, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Pemprov DKI Jakarta menunjukkan angka tinggi sampai November dan akan menyusut drastis pada Desember setiap tahunnya, seiring dengan pembayaran yang meningkat signifikan pada dua bulan terakhir.

Ia mencontohkan, pembayaran saat Desember 2023 mencapai Rp16 triliun dan Desember 2024 mencapai Rp18 triliun. "Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp 16 T dan Desember 2024 mencapai 18 T," kata Eli.

Sementara itu, perlambatan penyerapan anggaran pada kuartal II dan III tahun ini juga terjadi karena adanya penyesuaian program quick win melalui APBD Perubahan 2025 dan upaya perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip good governance dan spending better (kemanfaatan).

Meski demikian, Eli menekankan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah mendorong perangkat daerah untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran, terutama belanja prioritas dengan alokasi besar, sambil tetap memperhatikan tata kelola yang baik.

"Pemprov DKI berkomitmen untuk mendorong penyerapan anggaran di triwulan IV melalui belanja yang berkualitas, berdampak bagi kepentingan masyarakat, dan turut berkontribusi dalam mengakselerasi perekonomian nasional," paparnya.

Foto: Realisasi Belanja Dana Pemda. (Dok. Kemenkeu dan Bank Indonesia) Realisasi Belanja Dana Pemda. (Dok. Kemenkeu dan Bank Indonesia)

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terus memonitor ketat penyerapan belanja Kementerian/Lembaga (KL) jelang akhir tahun. Sore ini Purbaya akan menyambangi kantor Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Purbaya dijadwalkan datang ke kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan pada pukul 16.00 WIB

"Saya akan datang ke PU untuk nakut-nakutin dikit lah," ungkap Purbaya sembari bercanda kepada awak media, Jumat (17/10/2025)

Total anggaran Kementerian PU pada 2025 adalah Rp85,7 triliun setelah mendapatkan penambahan pada pertengahan tahun. Hingga akhir September 2025, anggaran yang sudah terealisasi mencapai Rp41,3 triliun atau 48,2%.

Purbaya akan mengecek alasan lambatnya pencairan, mengingat hanya tersisa tiga bulan sebelum tutup tahun. Tidak cuma itu, Purbaya juga akan menawarkan bantuan untuk percepatan pencairan.

"Supaya dia menyerap lebih cepat dari yang sekarang," jelasnya.

Selain Kementerian PU, instansi yang juga dimonitor adalah Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pertanian karena memiliki anggaran besar namun serapannya sangat rendah.

Jakarta CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan penyisiran anggaran pada akhir Oktober 2025. Dengan kebijakan ini, maka Kementerian Keuangan akan memberikan tenggat waktu selama 16 hari bagi kementerian dan lembaga untuk mempersiapan penyerapan anggarannya.

Jika ditemukan anggaran yang tidak terserap, Purbaya menuturkan dirinya akan memindahkan anggaran tersebut.

"16 hari lagi untuk kementerian/lembaga (K/L) mempersiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun. Kalau enggak nanti akhir Oktober saya akan mulai sisir. Saya akan mulai pindahkan. Saya realokasikan ke tempat yang lain kalau mereka enggak bisa belanja," tegasnya dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Oktober, dikutip Rabu (15/10/2025).

Dalam paparan Purbaya, ada 3 K/L yang berpotensi menjadi sasaran penyisiran anggaran. Ketiganya adalah Badan Gizi Nasional atau BGN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Mereka dinilai memiliki anggaran terbesar tetapi realisasi serapannya rendah.

Direktur Jenderal Strategi ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu mendorong K/L yang memiliki dampak langsung ke masyarakat seperti penciptaan lapangan pekerjaan dapat segera membelanjakan anggarannya. Terlebih lagi, waktu yang sisa 2,5 bulan sampai akhir tahun.

"Kita harapkan mayoritas harusnya bisa. Tetapi ya Pak Menteri juga punya dorongan supaya memang benar-benar percepatan itu terjadi. Kenapa? Karena belanja negara itu bisa sampai 14-15% dari PDB," ucapnya.

"Sehingga apa yang sudah kita rencanakan kita harapkan itu bisa langsung dinikmati oleh masyarakat mendorong pertumbuhan ekonominya," sambung Febrio.

Berdasarkan paparan APBN KITA, diungkapkan oleh Kementerian Keuangan bahwa realisasi belanja K/L hingga 30 September 2025 mencapai Rp800,9 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 62,8% dari outlook.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk optimalisasi pelaksanaan belanja adalah percepatan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa. Kemudian melakukan monitoring Rencana Penggunaan Dana dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai dengan jadwal. Selain itu ada juga langkah menginventarisasi kendala untuk mitigasi.