Sekarang kan sudah masuk tingkat pemulihan, seperti pembangunan huntara

Aceh Timur, Aceh (ANTARA) - Hunian sementara (huntara) mulai dibangun di Desa Sahraja Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur, yang terisolir pascabencana banjir bandang pada akhir November 2025.

“Sekarang kan sudah masuk tingkat pemulihan, seperti pembangunan huntara,” ujar Komandan Rayon Militer (Danramil) 20/Pante Bidari Muhammad Irwan ketika dijumpai selepas buka puasa bersama di Dusun Sarah Gala, Desa Sahraja, Aceh Timur, Aceh, Minggu.

Irwan menyampaikan akses jalan menuju Desa Sahraja yang selama ini tertutup lumpur, kini sudah terbuka.

Pembersihan lumpur telah menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan oleh TNI sejak awal bencana banjir melanda kawasan tersebut.

Lebih lanjut, Irwan juga menyampaikan pembangunan huntara untuk Desa Sahraja ditargetkan selesai pada Idul Fitri atau pada Maret 2026. Adapun jumlah huntara yang akan dibangun berkisar 1.500 unit.

“Kendalanya sejauh ini belum ada. Sudah mulai pembangunan,” ucap Irwan.

Berdasarkan pantauan ANTARA di Desa Sahraja, Aceh Timur, Aceh, Minggu, sejumlah petak tanah telah diratakan dan dipersiapkan untuk pembangunan unit-unit huntara.

Desa Sahraja, Aceh Timur, merupakan salah satu desa yang menderita dampak terburuk pascabencana banjir bandang yang melanda Aceh pada November 2025.

Rudi Jasa, seorang warga Desa Sahraja yang ditemui di Dusun Sarah Gala, Desa Sahraja, Aceh Timur, Aceh, Minggu, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh relawan, pemerintah, dan pihak-pihak terkait.

Ia pun mengakui pembangunan huntara di Desa Sahraja tergolong lebih lambat apabila dibandingkan dengan desa-desa lainnya, sebab akses yang sulit dari pinggir jalan.

“Alhamdulillah huntara sudah mulai (dibangun). Tempat kami lambat karena jauh dari perkotaan. Kalau hujan, kendala untuk bawa materialnya ke lokasi, makanya tempat kami paling lambat,” ucap Rudi.

Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, Rudi menyampaikan warga yang semula menempati Dusun Sarah Gala akan direlokasi ke tempat yang lebih tinggi.

“Karena kalau di sini (Dusun Sarah Gala) rawan banjir,” ucap Rudi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Aceh Timur, Aceh (ANTARA) - Warga Desa Sahraja, Aceh Timur, yang terdampak bencana banjir bandang pada November 2025, membangun rumah ibadah menggunakan kayu gelondongan yang terseret arus banjir.

“Rencananya kami bangun (rumah ibadah) dari sisa kayu,” ujar Rudi Jasa, seorang warga Desa Sahraja yang ditemui di Dusun Sarah Gala, Desa Sahraja, Aceh Timur, Aceh, Minggu.

Meskipun masyarakat berencana membangun rumah ibadah tersebut dari kayu gelondongan yang terseret arus banjir pada November 2025 yang lalu, Rudi menyampaikan bahwa mereka tetap membutuhkan bantuan pemerintah.

Warga membutuhkan bahan bakar untuk memotong kayu gelondongan yang nantinya akan digunakan untuk membangun musala.

Adapun jumlah kayu gelondongan yang telah ia kumpulkan diperkirakan sekitar 1 ton. Sedangkan, kayu yang ia butuhkan untuk membangun musala sebanyak 5–6 ton.

“Ini (pembangunan musala) persiapan untuk shalat tarawih dan Idul Fitri nanti. Cuma, sekarang kami masih di tenda darurat,” ucap Rudi.

Rudi mengungkapkan terima kasihnya kepada para relawan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah memberikan bantuan berupa tenda untuk menjadi tempat beribadah, bantuan berupa pengeras suara atau toa, dan perangkat ibadah lainnya.

Dengan bantuan-bantuan tersebut, Desa Sahraja yang semula terkendala untuk beribadah karena banjir yang menyapu sarana ibadah, bisa mulai melakukan ibadah pada bulan suci Ramadan.

“Setelah banjir ini memang hilang total. Cuma tinggal bekas. Jadi, kalau masalah kerinduan tempat ibadah, sudah pasti (kami rindu),” kata Rudi.

Desa Sahraja, Aceh Timur, merupakan salah satu desa yang menderita dampak terburuk pascabencana banjir bandang yang melanda Aceh pada November 2025.

Sebanyak 243 kepala keluarga (KK) di desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah itu kehilangan tempat tinggal, fasilitas umum, serta kebun.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Aceh Tamiang, Aceh (ANTARA) - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tamiang, Aceh Tamiang, Aceh, membentuk tim percepatan pemulihan jaringan transmisi air untuk memperbaiki jaringan yang terganggu pascabencana banjir bandang.

“Kami membentuk yang namanya tim percepatan pemulihan jaringan transmisi,” ujar Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang Juanda ketika ditemui di Kantor PDAM Aceh Tamiang, Aceh, Jumat.

Tim tersebut ditugaskan untuk turun ke lapangan dan membenahi laporan-laporan pelanggan, walaupun laporan pada bulan-bulan sebelumnya pascabencana, yakni Desember dan Januari, belum tertangani.

Juanda mengumpulkan sekitar 65 orang karyawan untuk bekerja di lapangan, yang kemudian dibagi berdasarkan zona-zona prioritas.

Lebih lanjut, untuk melayani pelanggan yang terdampak oleh kerusakan jaringan air, PDAM pun menghadirkan layanan untuk masyarakat sesuai dengan permintaan masing-masing. Layanan tersebut bernama one day service atau respons cepat PDAM.

“Itu kami prioritaskan bagi pelanggan dari masyarakat atau komunitas. Nggak bayar, kami antar. Tetapi prioritasnya yang ramai,” ucap Juanda.

Adapun komunitas yang ia maksud meliputi masyarakat yang menempati hunian sementara (huntara), posko-posko pengungsian, hingga masjid.

Layanan tersebut tidak terjadwal dan tergantung dengan permintaan yang masuk dari pelanggan.

Dalam kesempatan tersebut, Juanda menyampaikan telah berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ihwal kebutuhan PDAM dalam menjamin ketersediaan air bersih.

Kebutuhan yang ia sampaikan meliputi permintaan bahan kimia dengan rincian 120 ton tawas dan 16,8 ton kaporit untuk menjernihkan air selama 4 bulan ke depan.

Saat ini, air sungai berada di kategori yang sangat keruh, padahal air sungai merupakan bahan baku air jernih yang diolah oleh PDAM.

“Jika tidak ada tawas, maka tidak berproduksi kita. Karena bahan bakunya, air sungai itu, memang luar biasa keruh akibat banjir,” kata Juanda.

Diwartakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkit permasalahan kualitas air yang dialami oleh pengungsi di daerah terdampak banjir bandang Aceh Tamiang, serta memerintahkan Satuan Tugas (Satgas) Kuala TNI untuk membersihkan kuala.

“Air minum mungkin juga di beberapa tempat ada masalah, dan juga pemberhentian sungai,” ujar Tito ketika memberi sambutan dalam acara buka puasa bersama masyarakat Aceh Tamiang di Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.

Tito meminta kepada Satuan Tugas (Satgas) Kuala TNI untuk membersihkan kuala atau muara sungai, termasuk membersihkan lumpur-lumpur yang masih menumpuk di kawasan tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Aceh Tamiang, Aceh (ANTARA) - Sejumlah warga Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, menyampaikan bahwa bulan Ramadan menjadi momen bagi mereka untuk membangkitkan ekonomi pascabencana banjir yang melanda kawasan mereka akhir November 2025.

“Alhamdulillah jualannya laris, ini memang satu-satunya (bisnis saya),” ujar Lilis (50), seorang pedagang yang menjual lincah mameh di Pasar Simpang Upah, Aceh Tamiang, Aceh, Jumat.

Lincah mameh merupakan es rujak manis yang menjadi salah satu menu takjil khas Aceh. Lilis menyampaikan bahwa dirinya bersama keluarga memang berbisnis lincah mameh.

Ia bersama keponakannya berjualan di Aceh Tamiang, sementara anak-anak dan suaminya berjualan di Lhokseumawe.

Lilis menambahkan, lincah mameh paling laku ketika dijual pada bulan Ramadhan, sebab menjadi salah satu kuliner khas Ramadhan di Aceh.

Oleh karena itu, bulan Ramadhan menjadi momentum keluarganya untuk memulihkan ekonomi pascabencana banjir yang melanda kediamannya.

“Abis, Dik, rumah saya. Bangunannya masih ada, tapi isinya hanyut semua,” kata Lilis.

Lilis menjual satu porsi lincah mameh senilai Rp10 ribu. Hari ini merupakan hari kedua bagi dirinya berjualan lincah mameh.

“Kemarin habis, dapatnya mungkin Rp1,2 juta,” kata dia.

Ia pun bersyukur pemerintah meminta bank untuk memberi relaksasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki pinjaman, namun terdampak oleh bencana.

“Kami kan punya kredit di bank. Alhamdulillah tiga bulan pembebasan (relaksasi) tidak dipotong bank. Jadi (uangnya) bisa diusahakan lagi,” ujar Lilis.

Selaras dengan Lilis, Yatini yang juga merupakan seorang pedagang turut memanfaatkan momen Ramadhan untuk membangkitkan perekonomian keluarganya.

Ia menjual gorengan, kue-kue kecil, hingga mie caluk khas Aceh sebagai hidangan takjil pembuka puasa.

“Ini hari kedua jualan takjil. (Kemarin) laris, Insya Allah laris,” kata Yatini.

Yatini bisa berjualan sebab mendapatkan modal dari menantunya. Ia pun berusaha agar bisa memanfaatkan momen Ramadan untuk memulai kembali roda perekonomian di keluarganya.

Sebagaimana Lilis, Yatini juga memperkirakan mendapat penghasilan sekitar Rp1 juta dari penjualannya.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Aceh Tamiang Ibnu Azis melaporkan 98 persen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai aktif pascabencana banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang pada November 2025.

Untuk mendukung upaya pemulihan UMKM, ia pun menyampaikan telah meminta kepada perbankan memberi relaksasi kepada pelaku UMKM yang memiliki pinjaman KUR.

“Dalam beberapa hari ke depan, kami juga akan melaksanakan sosialisasi masalah pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada masyarakat, baik pinjaman yang 0 persen, 3 persen, 6 persen, dan seterusnya,” ucap Azis.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Aceh Tamiang, Aceh (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan kurang lebih seribu tenda untuk mendukung bangkitnya UMKM di Aceh Tamiang, Aceh, pascabencana banjir bandang pada akhir November 2025.

“Dari Kementerian UMKM akan menyiapkan sekitar 1.007 tenda untuk para pedagang, untuk membantu para UMKM yang akan berjualan,” ujar Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Aceh Tamiang Ibnu Azis ketika ditemui di Kompleks GOR Aceh Tamiang, Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.

Tenda-tenda tersebut nantinya akan digelar di titik-titik strategis Kabupaten Aceh Tamiang.

Saat ini, Diskoperindag Aceh Tamiang baru menentukan Kompleks GOR Aceh Tamiang di Karang Baru sebagai titik yang strategis, sebab terhindar dari terjangan debu jalanan yang menjadi permasalahan baru pascabencana banjir.

Debu tersebut disebabkan oleh mengeringnya lumpur yang terseret arus banjir pada November 2025.

“Semalam kalau kami hitung, ini semua lumpurnya sekitar dua puluh senti. Sudah semuanya kami bersihkan, kekurangannya nanti akan kami perbaiki dalam satu-dua hari ke depan,” kata Azis.

Selain menyediakan ruang untuk berjualan, Diskoperindag juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada pelaku UMKM, mendata pelaku-pelaku UMKM untuk kemudian diberikan bantuan dari kementerian dan lembaga terkait.

“Dalam beberapa hari ke depan, kami juga akan melaksanakan sosialisasi masalah pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada masyarakat, baik pinjaman yang 0 persen, 3 persen, 6 persen, dan seterusnya,” ucap Azis.

Diwartakan sebelumnya, Diskoperindag Aceh Tamiang menghadirkan bazaar Ramadhan untuk membangkitkan UMKM yang terdampak bencana banjir bandang pada akhir November 2025.

Azis menyampaikan telah menyiapkan dua titik untuk menggelar bazaar Ramadhan. Selain di Kompleks GOR Aceh Tamiang, ia juga menyiapkan satu titik lagi di Kota Kuala Simpang.

Untuk di titik Kompleks GOR Aceh Tamiang, Karang Baru, Azis menyiapkan kurang lebih 70 stan dan seluruhnya diberikan kepada UMKM-UMKM.

Stan tersebut, lanjut dia, tidak dikenakan biaya sewa dan mulai aktif berjualan dari pukul 15.00 WIB hingga 22.00 WIB.

“Gratis untuk para UMKM, karena tujuan kami adalah sesuai dengan instruksi Bapak Bupati dan Kementerian UMKM, kami lagi membangkitkan UMKM yang terdampak,” ujar Azis.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Aceh Tamiang, Aceh (ANTARA) - Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Aceh Tamiang menghadirkan bazaar Ramadhan untuk membangkitkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana banjir bandang pada akhir November 2025.

“Saat ini, kami jadikan tempat bermain anak-anak jadi tempat bazaar Ramadhan khusus untuk Kabupaten Aceh Tamiang,” ujar Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Aceh Tamiang Ibnu Azis ketika ditemui di Kompleks GOR Aceh Tamiang, Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh, Kamis.

Azis menyampaikan telah menyiapkan dua titik untuk menggelar bazaar Ramadhan. Selain di Kompleks GOR Aceh Tamiang, ia juga menyiapkan satu titik lagi di Kota Kuala Simpang.

Apabila menilik dari ramainya masyarakat yang lalu-lalang, titik bazaar Ramadhan di Kota Kuala Simpang lebih strategis. Akan tetapi, titik tersebut saat ini diliputi oleh permasalahan debu pascabencana banjir bandang.

“Kalau di sini (Kompleks GOR Aceh Tamiang) kami lihat tempatnya luar biasa bersih dan gangguan dari debu agak berkurang,” ucapnya.

Untuk di titik Kompleks GOR Aceh Tamiang, Karang Baru, Azis menyiapkan kurang lebih 70 stan dan seluruhnya diberikan kepada UMKM-UMKM.

Stan tersebut, lanjut dia, tidak dikenakan biaya sewa dan mulai aktif berjualan dari pukul 15.00 WIB hingga 22.00 WIB.

“Gratis untuk para UMKM, karena tujuan kami adalah sesuai dengan instruksi Bapak Bupati dan Kementerian UMKM, kami lagi membangkitkan UMKM yang terdampak,” ujar Azis.

Azis menyampaikan para pengusaha UMKM sudah bisa mengisi stan-stan yang disediakan oleh pemerintah daerah mulai hari ini. Akan tetapi, ia memperkirakan bazaar Ramadhan baru akan aktif secara keseluruhan mulai Jumat (20/2).

“Kemungkinan besok mulai aktif keseluruhan daripada para pedagang UMKM ini. (Durasi bazaarnya) satu bulan penuh,” tutur Azis.

Terkait bazaar Ramadhan, seorang pedagang takjil atau hidangan ringan untuk berbuka puasa bernama Maisara menyampaikan rasa syukurnya atas kegiatan bazaar Ramadhan.

Maisara mengungkapkan ia tak memiliki pilihan lain selain berusaha untuk mencari nafkah, sebab harta bendanya terbawa oleh banjir pada November silam.

“Ada yang nawarin saya jualan di sini, saya merasa senang. Cuman, saya bilang, saya nggak punya apa-apa. Lalu diberitahu bahwa tendanya dikasih (gratis),” ucap Maisara.

Memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, Maisara pun menjual gorengan dan minuman manis untuk berbuka puasa.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDA ACEH — Aceh membutuhkan anggaran Rp153,3 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor, dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) resmi dikirimkan ke pemerintah pusat melalui BNPB.

Pemerintah Aceh menyampaikan dokumen R3P tersebut pada 3 Februari 2026 setelah disahkan oleh Gubernur Aceh dan memuat data kerusakan, kerugian, serta rencana pemulihan menyeluruh pascabencana. Saat ini BNPB tengah melakukan verifikasi dokumen sebelum melanjutkan verifikasi faktual ke lapangan dan meneruskannya kepada Bappenas RI.

“Dari dokumen R3P yang telah kita sampaikan, pemulihan Aceh pascabencana membutuhkan anggaran Rp. 153,3 Triliun,” ujar Muhammad MTA selaku Juru Bicara Pemerintah Aceh pada media, Minggu (8/2/2026).

Penyusunan dokumen R3P ini sebelumnya dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan R3P yang digelar di Kantor Gubernur Aceh pada Jumat (2/1/2026). Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir menegaskan bahwa penyusunan R3P merupakan tugas strategis Pemerintah Aceh sebagai dasar pengusulan penanganan pascabencana ke pemerintah pusat.

“Tugas Pemerintah Aceh adalah menyusun R3P. Tim ini bekerja berlandaskan data dan informasi yang disampaikan oleh kabupaten dan kota. Seluruh data yang kita miliki akan kita usulkan ke pemerintah pusat,” kata M Nasir dalam keterangan resmi, Jumat (2/1/2026).

M Nasir menekankan seluruh dampak bencana banjir dan longsor harus masuk dalam dokumen tersebut, mulai dari kerusakan rumah warga, lingkungan, sektor ekonomi, kawasan permukiman, hingga aset milik desa, kabupaten, dan provinsi. Ia juga menyebut Pemerintah Aceh menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan pada 2028.

“Semua hal yang terdampak harus terdata. Kita menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat diselesaikan pada tahun 2028,” ujarnya.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansah mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan tepat sasaran. Dia menilai, melihat kondisi lapangan, penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh berpotensi memakan waktu hingga lima tahun.

Jarwansah juga menegaskan seluruh kerusakan akibat bencana harus masuk dalam dokumen R3P, karena setelah ditetapkan secara nasional tidak ada lagi ruang untuk penambahan data.

“Apa yang terdampak harus tertuang semua dalam R3P, jangan sampai ada yang terlewat, baik rumah warga, aset desa, aset kabupaten, hingga aset provinsi. Kalau sudah ditetapkan secara nasional dan ada yang luput, maka tidak bisa lagi dimasukkan,” tegasnya.

Dalam dokumen R3P yang telah disampaikan, kebutuhan anggaran Rp153,3 triliun itu terbagi berdasarkan rekapitulasi kewenangan. Kewenangan K/L (pusat) mencapai Rp41,8 triliun, kewenangan Aceh Rp22 triliun, kewenangan kabupaten/kota Rp60,43 triliun, serta kewenangan masyarakat dan dunia usaha Rp29 triliun.

Pemerintah Aceh menyebut berbagai langkah pemulihan masih terus dilakukan. Dalam sejumlah kesempatan, Gubernur Aceh juga disebut selalu berharap seluruh komponen terus bersatu demi Aceh lebih baik dan bangkit dari bencana.

Saat ini, BNPB masih memverifikasi seluruh dokumen sebelum melakukan verifikasi faktual ke kabupaten/kota. Setelah proses itu selesai, BNPB akan meneruskan dokumen tersebut kepada Bappenas RI untuk persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terarah dan berkelanjutan.

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengakhiri status tanggap darurat bencana di Aceh per tanggal 29 Januari 2026.

Terhitung sejak tanggal tersebut hingga 90 hari ke depan, Muzakir Manaf mengumumkan Aceh berada dalam masa transisi darurat ke pemulihan bencana.

"Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan status transisi darurat ke pemulihan bencana selama 90 hari ke depan mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 29 April 2026," ujar Muzakir Manaf dilansir dari Instagram resminya, Jumat (30/1/2026).

Muzakir Manaf menyampaikan penetapan status ini mempertimbangkan surat dari Menteri Dalam Negeri bertanggal 29 Januari 2026 terkait penetapan status transisi darurat ke pemulihan bencana di Provinsi Aceh.

Kendati masa tanggap darurat berakhir, Mualem menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) serta mengimbau para stakeholder tetap melanjutkan upaya-upaya pertolongan dan koordinasi penanganan darurat bencana.

Dia juga mengingatkan agar jajarannya dan stakeholder terkait dapat menjamin kebutuhan dasar para pengungsi dan kelompok rentan, termasuk kebutuhan akan rasa aman (perlindungan).

Lebih jauh dalam pengumumannya, mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu menyampaikan dukungan pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan di masa rehabilitasi rekonstruksi pascabencana Aceh, antara lain dengan melanjutkan membuka secara fungsional jalan tol Padang Tiji-Seulimeum.

Selain itu, Gubernur Aceh juga meniadakan scan barcode (bebas barcode) untuk pengisian bahan bakar bersubsidi di setiap SPBU dalam rangka memudahkan mobilitas alat berat dan armada pemulihan.

"Sehingga persiapan pelaksanaan rehab-rekon pascabencana berjalan dengan baik di Aceh," tandasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir mengatakan fokus utama Pemprov dalam waktu dekat ialah mempercepat pembersihan sisa material bencana di wilayah dataran tinggi.

Dia menyebut status transisi menjadi titik awal bagi Aceh untuk bangkit dan memulihkan jaringan infrastruktur maupun sosial ekonomi masyarakat pascabencana.

“Instruksi Gubernur akan segera kami tindak lanjuti, terutama pembersihan di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah. Kami akan mengoordinasikan penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk keperluan tersebut,” ujar M Nasir dilansir dari laman resmi Humas Aceh.

Banda Aceh (ANTARA) - Memori kelam bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 masih teringat jelas di benak Ishak. Ketika air surut, yang dilakukannya pertama kali adalah berjalan kaki menuju sawah, melewati lumpur sisa banjir bandang di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara.

Di sana, sejauh mata memandang ia tidak bisa menemukan sawahnya lagi. Jalan aspal, saluran irigasi, dan sawah yang dulu penuh padi yang kuning siap untuk dipanen, berubah rata jadi hamparan lumpur. Hanya tanggul beton irigasi besar tempat ia berdiri yang tersisa di daratan itu.

"Menangis saya. Lima hari lagi sawah mau saya panen, banjir datang," kata Ishak berbagi kisahnya kepada ANTARA pada 24 Januari 2026.

Bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah merusak hampir semua sendi kehidupan masyarakat di daerah yang terdampak. Meski air sudah surut, imbas bencana itu masih terasa berat bagi warga untuk melanjutkan hidup.

Penyintas bencana tidak hanya kehilangan harta, melainkan juga terancam kehilangan mata pencaharian. Salah satunya adalah petani seperti Ishak, dan ia bukan satu-satunya petani yang bersedih. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kerusakan areal sawah akibat bencana Sumatera totalnya mencapai 98.002 hektare.

Aceh mengalami kerusakan terluas, yakni 54.233 hektare yang tersebar di 21 kabupaten/kota. Kemudian kerusakan di Sumatera Utara seluas 37.318 hektare di 15 kabupaten/kota, dan Sumatera Barat seluas 6.451 hektare di 14 kabupaten/kota.

Bagi Ishak, bertani adalah penopang hidup keluarganya. Sudah puluhan tahun ia menjadi petani penggarap sawah di lahan seluas 23 rante atau setara 9.200 meter persegi. Sekali panen ia bisa menghasilkan hingga 2,5 ton gabah kering giling. Impian Ishak dapat untung ketika kini harga gabah mencapai Rp6.000 per kilogram, pupus sudah.

Namun, kesedihan itu tidak berlangsung lama. Pada pertengahan bulan Januari, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian meluncurkan Program Rehabilitasi Lahan Sawah Pascabencana Hidrometeorologi Sumatera.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar program tersebut dilaksanakan secara padat karya yang melibatkan petani. Artinya, petani tetap memperoleh pendapatan selama proses pemulihan sawah berlangsung. Pemerintah mengerahkan alat berat untuk memperbaiki irigasi dari timbunan lumpur, lalu sawah yang rusak diperbaiki sendiri oleh pemilik atau petani penggarapnya, dan biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat.

Rehabilitasi berlangsung bertahap mulai dari sawah yang kriterianya kerusakan ringan dan sedang. Rinciannya untuk rehabilitasi sawah di Aceh seluas 6.530 hektare, Sumatera Utara 6.593 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare.

Total luasnya mencapai 13.708 hektare di tiga provinsi tersebut, dengan target pengerjaan dimulai pada Januari hingga Februari 2026.

Perlu tenaga ekstra

Program rehabilitasi sawah dampaknya mulai terlihat. Air jernih kini mengalir lancar di irigasi besar untuk mengairi sawah. Petani di Desa Pinto Makmur bisa menghidupkan kembali mata pencaharian mereka.

Ishak bersama anak lelakinya mulai menggarap lagi sawah mereka dengan pacul kayu. Tahap pertama adalah membentuk lagi pematang sawah.

Di lumpur sisa banjir yang menimbun sawah gagal panen, padi segar akan langsung ditanam. Namun, itu tidak mudah karena kedalaman lumpur di sawah itu mencapai satu meter. Pekerjaan jadi serba manual, mustahil menggunakan traktor untuk membajak sawah karena pasti akan langsung "ditelan" lumpur.

"Dulu sebelum banjir, lumpur di sawah hanya sebetis kaki. Tapi sekarang setinggi perut saya," kata Ishak.

Meski begitu, ia merasa lega karena pemerintah menjanjikan akan menanggung biaya rehabilitasi sawah. Ishak bisa mengajak lebih banyak warga sebagai buruh tani.

Karena pekerjaan makin sulit, upah buruh tani naik jadi Rp60 ribu dibandingkan sebelumnya Rp50 ribu per orang untuk pekerjaan setengah hari. Kalau harus dengan modal sendiri, ia mengatakan tak akan sanggup membayarnya.

"Pemerintah menjanjikan pekerja akan dibayar. Kalau sudah selesai kerja harus difoto sebagai buktinya," ujarnya.

Bekerja di lumpur dalam sungguh tidak mudah. Khairu Rahmi, juga petani di Desa Pinto Makmur, berdiri memegang seutas tali di sawah yang sedang digarapnya. Tali itu dibentangkan ke arah sembilan ibu-ibu buruh tani yang menanam padi. Tujuannya menjaga agar padi yang ditanam bisa tegak lurus dan rapi.

Ini adalah penanaman perdana di sepetak sawah itu setelah bencana. Mereka bekerja sejak pagi pukul 07.30 WIB. Sekilas kerja itu terlihat mudah, tangan-tangan mereka bergerak cepat menanam satu per satu padi secara presisi. Lumpur coklat mulai menghijau dengan tanaman padi.

Tapi saat diperhatikan, setengah badan mereka terbenam di dalam lumpur. Butuh kerja keras untuk sekadar bergerak mundur ketika menanam padi. Ibu-ibu itu terlihat sampai meringis saat mengerahkan tenaga ekstra untuk menuju pematang sawah. Mereka benar-benar harus menyeret badan karena kedua kaki sulit melangkah di lumpur.

"Orang sangka kita kerja sambil duduk, padahal ini sudah berdiri dalam lumpur," kata Khairu.

Ia mengatakan saat ini bisa kembali bercocok tanam karena pemerintah sudah menyalurkan bantuan bibit padi. Petani mendapatkan bibit sesuai dengan luas sawah yang digarapnya. Khairu mendapatkan 10 kilogram bibit untuk menanami sawah 10 rante atau seluas 4.000 meter persegi yang digarapnya.

Program rehabilitasi sawah menjadi pijakan awal untuk mereka melanjutkan hidup dari bertani. Khairu awalnya mengira tak ada lagi harapan setelah sawahnya gagal panen.

"Tentu kita senang dengan bantuan ini karena gak tahu lagi mau buat apa," katanya.

Matahari bersinar tepat di atas kepala saat ibu-ibu buruh tani selesai bekerja. Mereka berkumpul duduk berjajar sambil membersihkan lumpur dari badan dengan air irigasi sawah. Khairu lalu membagikan teh di gelas-gelas plastik yang dibawanya dari rumah.

Tawa kemudian pecah saat ada seorang ibu yang bercanda tentang susahnya kerja di dalam lumpur. Wajah-wajah petani yang lelah itu mulai tersenyum.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, ACEH TAMIANG — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meresmikan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Gampong Bundar Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (22/1/2026).

Hunian seluas 12.418 meter persegi dengan jumlah unit sebanyak 114 tersebut merupakan huntara pertama yang dibangun Kementerian PU dalam rangka mendukung percepatan pemulihan masyarakat pascabencana.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pihaknya bakal membangun 1.200 unit huntara di wilayah terdampak bencana. Unit di Gampong Bundar yang berlokasi persis di belakang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang ini merupakan huntara pertama yang dapat diselesaikan Kementerian PU dalam waktu sekitar 18 hari.

"Ini huntara pertama yang selesai kami dirikan di Tamiang. Target kami, seperti arahan Bapak Presiden, adalah bagaimana agar masyarakat bisa segera berpindah dari tenda pengungsian. Baik itu ke huntara atau rumah mereka sendiri," kata Dody Hanggodo usai rangkaian kunjungan di Aceh Tamiang, Kamis (22/1/2026).

Huntara tahap pertama oleh Kementerian PU di Aceh Tamiang dibangun di atas lahan seluas 5.427 meter persegi. Terbagi dalam tujuh blok, huntara ini dipersiapkan untuk menampung 84 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 336 jiwa.

Dody menyebut PU menggunakan skema konstruksi modular yang lebih fleksibel namun tahan lama dan aman ditempati masyarakat. Huntara dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti dapur bersama, puluhan unit kamar mandi bersama, area mencuci dan jemur, hingga musala dan taman bermain.

Tak hanya itu, Kementerian PU juga memperhatikan kenyamanan penghuni. Atap teras huntara dilapisi aluminium foil sebagai pemantul cahaya matahari sehingga suhu panas dalam ruangan dapat diredam.

"Huntara ini hasil kerja keroyokan, bukan cuma Kementerian PU saja. Kami harap sebelum Ramadan masyarakat sudah tidak lagi tinggal di tenda sehingga lebih tenang beribadah," tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang turut meresmikan huntara pertama Kementerian PU di Aceh Tamiang mengapresiasi kerja cepat tim di lapangan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

AHY mengatakan Kementerian PU mengemban tanggung jawab cukup besar di masa rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sarana pendidikan, rumah ibadah, hingga air bersih.

Namun menurutnya, rumah juga merupakan kebutuhan sangat mendasar bagi masyarakat terdampak bencana untuk mulai kembali menata kehidupan mereka.

"Tempat tinggal tetap harus disiapkan, walaupun sifatnya sementara, tetapi mudah-mudahan jauh lebih baik dibandingkan kondisi pengungsian. Oleh karena itu, sekali lagi, saya mengapresiasi Kementerian PU," ujar AHY.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengatakan huntara ini akan dihuni oleh 84 KK yang terdiri dari 19 KK di Gampong Bundar Kecamatan Karang Baru dan 65 KK dari Gampong Kota Kualasimpang Kecamatan Kota Kualasimpang.

"Mereka ini adalah warga terdampak yang kehilangan rumah disapu dahsyatnya banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang," ujar Fahmi.

Fahmi menyampaikan masyarakat dapat menempati huntara mulai hari ini. Hingga saat ini, kata dia, sudah terbangun 2.948 unit huntara di wilayah Aceh Tamiang.

Adapun selain meresmikan huntara tahap pertama, rombongan Menteri PU dan Menko AHY juga meninjau lokasi pembangunan proyek huntara tahap II di kecamatan yang sama.

Rombongan juga berkunjung ke sejumlah titik proyek Kementerian PU untuk percepatan pemulihan pascabencana seperti ke lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan RSUD Aceh Tamiang.

Bisnis.com, ACEH TAMIANG — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meresmikan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana di Desa Gampong Bundar Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (22/1/2026).

Hunian seluas 12.418 meter persegi dengan jumlah unit sebanyak 114 tersebut merupakan huntara pertama yang dibangun Kementerian PU dalam rangka mendukung percepatan pemulihan masyarakat pascabencana.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pihaknya bakal membangun 1.200 unit huntara di wilayah terdampak bencana. Unit di Gampong Bundar yang berlokasi persis di belakang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang ini merupakan huntara pertama yang dapat diselesaikan Kementerian PU dalam waktu sekitar 18 hari.

"Ini huntara pertama yang selesai kami dirikan di Tamiang. Target kami, seperti arahan Bapak Presiden, adalah bagaimana agar masyarakat bisa segera berpindah dari tenda pengungsian. Baik itu ke huntara atau rumah mereka sendiri," kata Dody Hanggodo usai rangkaian kunjungan di Aceh Tamiang, Kamis (22/1/2026).

Huntara tahap pertama oleh Kementerian PU di Aceh Tamiang dibangun di atas lahan seluas 5.427 meter persegi. Terbagi dalam tujuh blok, huntara ini dipersiapkan untuk menampung 84 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 336 jiwa.

Dody menyebut PU menggunakan skema konstruksi modular yang lebih fleksibel namun tahan lama dan aman ditempati masyarakat. Huntara dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti dapur bersama, puluhan unit kamar mandi bersama, area mencuci dan jemur, hingga musala dan taman bermain.

Tak hanya itu, Kementerian PU juga memperhatikan kenyamanan penghuni. Atap teras huntara dilapisi aluminium foil sebagai pemantul cahaya matahari sehingga suhu panas dalam ruangan dapat diredam.

"Huntara ini hasil kerja keroyokan, bukan cuma Kementerian PU saja. Kami harap sebelum Ramadan masyarakat sudah tidak lagi tinggal di tenda sehingga lebih tenang beribadah," tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang turut meresmikan huntara pertama Kementerian PU di Aceh Tamiang mengapresiasi kerja cepat tim di lapangan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

AHY mengatakan Kementerian PU mengemban tanggung jawab cukup besar di masa rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sarana pendidikan, rumah ibadah, hingga air bersih.

Namun menurutnya, rumah juga merupakan kebutuhan sangat mendasar bagi masyarakat terdampak bencana untuk mulai kembali menata kehidupan mereka.

"Tempat tinggal tetap harus disiapkan, walaupun sifatnya sementara, tetapi mudah-mudahan jauh lebih baik dibandingkan kondisi pengungsian. Oleh karena itu, sekali lagi, saya mengapresiasi Kementerian PU," ujar AHY.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengatakan huntara ini akan dihuni oleh 84 KK yang terdiri dari 19 KK di Gampong Bundar Kecamatan Karang Baru dan 65 KK dari Gampong Kota Kualasimpang Kecamatan Kota Kualasimpang.

"Mereka ini adalah warga terdampak yang kehilangan rumah disapu dahsyatnya banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang," ujar Fahmi.

Fahmi menyampaikan masyarakat dapat menempati huntara mulai hari ini. Hingga saat ini, kata dia, sudah terbangun 2.948 unit huntara di wilayah Aceh Tamiang.

Adapun selain meresmikan huntara tahap pertama, rombongan Menteri PU dan Menko AHY juga meninjau lokasi pembangunan proyek huntara tahap II di kecamatan yang sama.

Rombongan juga berkunjung ke sejumlah titik proyek Kementerian PU untuk percepatan pemulihan pascabencana seperti ke lokasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan RSUD Aceh Tamiang.

Jakarta (ANTARA) -

Perum LKBN ANTARA mengirim tim liputan khusus Bangkit Sumatera ke Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) untuk memperkuat publikasi langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas terdampak bencana oleh pemerintah secara menyeluruh.

Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar mengatakan pengiriman tim tersebut untuk menunjukkan pemerintah telah berjuang besar, sekaligus membuktikan kehadiran ANTARA sebagai kantor berita negara yang aktif, hadir dan relevan menyampaikan fakta lapangan kepada publik secara berimbang dan berkelanjutan.

"Selaku kantor berita, kami mengirimkan kembali tim liputan khusus dua kali lipat untuk memperkuat liputan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat," kata Benny saat melepas tim liputan khusus Bangkit Sumatera di Jakarta, Kamis.

Sebanyak 15 wartawan senior, mencakup jurnalis teks, fotografer dan jurnalis video termasuk media sosial dikerahkan untuk berjuang bersama menghadirkan harapan melalui liputan mendalam tentang kerja nyata pemerintah di wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Peliputan, lanjutnya, diarahkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan berita yang komprehensif terkait upaya pemerintah melakukan pemulihan fasilitas umum, sosial dan pemerintahan agar layanan dan fasilitas publik pulih.

Ia mengatakan tim liputan ANTARA akan menyampaikan fakta dan peristiwa dari titik-titik upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilakukan, perjuangan penyintas bencana hingga aparat untuk bangkit, rasa syukur warga, kegembiraan anak-anak, serta mencoba memotret bangkitnya ekonomi agar masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat merayakan Ramadhan dan Lebaran 2026 dengan baik.

"Hari ini kita hidupkan, bahwa ANTARA menjadi pilar negara, tidak hanya lagi menulis tetapi kita membuat pencerahan buat publik," ujar Benny.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir Balaw yang hadir secara daring menyampaikan apresiasi ANTARA yang mengirimkan tim pemberitaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera, sekaligus menekankan pentingnya informasi berimbang yang akurat kepada publik.

Menurut dia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya terpadu di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sejak sehari setelah bencana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera hadir ke lokasi bencana, hingga Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung lokasi terdampak bencana.

Beragam tanggapan masyarakat dan pemberitaan negatif kerap memojokkan pemerintah, meski aparat pusat dan daerah bekerja sejak hari pertama setelah bencana terjadi dengan menyediakan logistik, layanan kesehatan, serta dukungan TNI-Polri secara intensif, ujar dia.

Tomsi mencontohkan, perbaikan jembatan harus dilakukan bertahap dari satu hingga empat titik secara berurutan namun kurang dipahami warga, sehingga muncul persepsi keliru. Padahal pekerjaan infrastruktur harus terus berjalan sesuai tahapan teknis.

Ia juga menilai, sorotan besar media pada bantuan luar negeri yang bernilai tidak terlalu besar kerap mengalahkan fakta triliunan rupiah bantuan yang telah disalurkan pemerintah. Termasuk kerja petugas PT PLN (Persero) yang berjuang memulihkan listrik namun justru minim pemberitaan, meski berdampak luas bagi masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Wida Nurfaida mengakui pentingnya peran media ANTARA hadir di lokasi bencana untuk memberitakan sejumlah upaya yang telah dilakukan pemerintah.

Ia mengatakan kementerian teknis sangat membutuhkan peran media untuk menyampaikan kehadiran mereka yang menjalankan tugas pokok dan fungsi penanganan bencana di lapangan secara cepat dan terpadu.

Ia menyebut sebanyak 1.337 personel telah diterjunkan bekerja di lokasi, bersamaan dengan penempatan sumber daya lain untuk memastikan respons teknis berjalan optimal mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Menurut dia, banyak pemberitaan juga perlu diluruskan, sementara kementerian teknis kesulitan menyampaikan capaian, meski hingga kini 1.335 alat berat telah dikerahkan mendukung percepatan pemulihan infrastruktur dasar wilayah terdampak bencana secara menyeluruh.

Ia menilai masyarakat awam kerap belum mengetahui pekerjaan tersebut. Karenanya peran ANTARA dibutuhkan untuk menyampaikan informasi faktual mengenai kerja teknis pemerintah di lapangan secara objektif, berimbang dan akurat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026