Pekanbaru, (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo Regional III di Provinsi Riau menargetkan program peremajaan sawit rakyat tahun 2026 dengan luas mencapai 4.500 hektare dan telah dilaksanakan sejak tahun 2019.

Region Head PTPN IV Regional III Bambang Budi Santoso mengatakan hingga 2025 tercatat peremajaan sawit petani Riau mencapai 12.600 hektare. Menurutnya program ini sejatinya diawali dari program revitalisasi perkebunan pada 2012 dan dilanjutkan PSR pada 2019 hingga saat ini.

"Insya Allah, sampai akhir tahun ini program peremajaan sawit di Riau dapat mencapai 17.100 hektare. Alhamdulillah progresnya sangat baik, dan rekan-rekan petani juga sangat antusias terhadap program PSR ini," katanya dalam keterangan tertulisnya di Pekanbaru, Senin.

Dia mengatakan guna mewujudkan target tersebut, lanjut Bambang, PTPN IV Regional III melalui Distrik Petani Mitra terus menggesa setiap tahapan, mulai dari pendataan luasan, verifikasi, hingga penerbitan rekomendasi teknis (Rekomtek).

Program PSR yang dilangsungkan PTPN IV sendiri merupakan salah satu inisiatif perusahaan perkebunan milik negara tersebut untuk memangkas ketimpangan produktivitas sawit petani dan sawit perusahaan yang cukup dalam.

Sebagai perbandingan, berdasarkan data rata-rata produktivitas sawit petani Indonesia saat ini berkisar 7-12 ton per hektare per tahun. Sementara, produktivitas sawit korporasi mampu menyentuh angka lebih dari 20 ton per hektare per tahun.

"Untuk itu, peremajaan sawit menjadi inisiatif penting guna memangkas ketimpangan dan mendongkrak sawit petani sehingga produktivitas yang dihasilkan kian optimal," ungkapnya.

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Riau itu menjelaskan, saat ini produktivitas sawit petani mitra PTPN IV Regional III yang telah melangsungkan peremajaan berhasil meningkat signifikan.

Ia mencontohkan, petani mitra yang tergabung dalam koperasi dan melangsungkan peremajaan melalui program revitalisasi mampu menghasilkan produktivitas mencapai 29,10 ton per hektare per tahun.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bantuan benih dan pupuk bersubsidi dari pemerintah hanya diberikan untuk lahan pertanian dengan luasan maksimal 5 hektare (ha) per petani.

Ketentuan tersebut berlaku sebagai batas penerima subsidi yang menyasar petani kecil.

Amran mengatakan alokasi bantuan umumnya diberikan untuk lahan seluas 2 ha hingga maksimal 5 ha. Sementara, petani yang mengelola lahan di atas batas tersebut dikategorikan sebagai pelaku usaha atau pengusaha pertanian.

"Untuk satu orang. Karena 2 sampai 5 hektare (subsidi pupuk dan benih), tetapi kalau di atas itu (luasan tanamannya), itu sudah pengusaha," ujar Amran dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Menurut dia, batas luasan tersebut berlaku untuk setiap individu petani dan mencakup bantuan sarana produksi pertanian seperti benih maupun pupuk bersubsidi.

Dengan skema itu, petani yang memiliki lahan lebih dari 5 ha harus memenuhi kebutuhan benih dan pupuk untuk luasan di luar batas subsidi secara mandiri.

Kebijakan tersebut kembali menjadi sorotan setelah sejumlah petani tebu mengeluhkan tingginya biaya bongkar ratoon atau penanaman ulang tanaman tebu.

Sebagian petani mengaku bantuan pemerintah belum dapat menutup seluruh kebutuhan biaya produksi karena luas lahan yang mereka kelola melebihi batas penerima subsidi.

Bongkar ratoon sendiri merupakan proses mengganti tanaman tebu lama dengan tanaman baru untuk meningkatkan produktivitas. Namun langkah itu membutuhkan biaya yang relatif besar, mulai dari pengolahan lahan, pembelian benih, hingga kebutuhan pupuk selama masa tanam.

Di tengah upaya pemerintah mendorong peningkatan produksi gula nasional, sejumlah petani berharap dukungan pembiayaan dan bantuan sarana produksi dapat terus diperkuat agar proses peremajaan tanaman tidak membebani biaya usaha tani.

Pemerintah selama ini menyalurkan pupuk bersubsidi dan bantuan benih dengan sasaran utama petani kecil. Pembatasan luasan lahan penerima bantuan diterapkan agar anggaran subsidi dapat menjangkau lebih banyak petani dan disalurkan secara lebih tepat sasaran.

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Universitas Indonesia (UI) Eugenia Mardanugraha menilai kepastian legalitas lahan melalui hak guna usaha (HGU) menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan investasi dan stabilitas produksi sawit Indonesia dalam jangka panjang.

Eugenia, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan kepastian perpanjangan dan penerbitan HGU penting untuk mendukung keberhasilan program mandatori biodiesel B50 yang ditargetkan pemerintah mulai semester II 2026.

“Jika ketidakpastian HGU terus berlanjut, maka program B50, keberlanjutan industri sawit, serta kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional menghadapi risiko yang besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa persoalan HGU berkaitan langsung dengan program peremajaan (replanting) kebun sawit nasional yang saat ini sudah sangat mendesak dilakukan.

Eugenia mengatakan banyak kebun sawit terutama milik petani rakyat mengalami penurunan produktivitas akibat usia tanaman yang tua serta penggunaan bibit yang kurang optimal pada masa lalu.

Tanpa percepatan replanting, lanjutnya, produksi sawit nasional berisiko stagnan di tengah meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk energi, pangan, industri hilir, dan ekspor.

"Indonesia ke depan membutuhkan sawit bukan hanya untuk biodiesel, tetapi juga pangan, oleokimia, kosmetik, farmasi, hingga sustainable aviation fuel. Produktivitas lahan menjadi kunci," kata Eugenia.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa strategi sawit nasional tidak lagi bertumpu pada ekspansi lahan baru, melainkan peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada.

Ia menilai ketidakpastian status HGU membuat pelaku usaha cenderung menunda investasi jangka panjang, termasuk replanting, karena risiko usaha menjadi terlalu tinggi.

"Replanting membutuhkan investasi besar dengan masa tunggu produksi mencapai beberapa tahun sebelum tanaman kembali menghasilkan secara ekonomis. Tanpa kepastian hukum, keputusan investasi menjadi sulit diambil," katanya.

Selain faktor legalitas, Eugenia mengatakan pelaku usaha juga mempertimbangkan prospek perdagangan sawit global serta stabilitas kebijakan pemerintah dalam menentukan arah investasi jangka panjang.

"Kepastian hukum pertanahan dan kepastian arah kebijakan industri menjadi faktor utama untuk mendorong percepatan replanting," ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan jumlah pekebun di Lampung yang mendapatkan program tersebut ada 2.552 orang

Bandarlampung (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyatakan bahwa penyaluran dana dalam program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Provinsi Lampung sebanyak Rp156,4 miliar selama periode 2016-2026.

"Dalam penyaluran dana peremajaan sawit rakyat (PSR) periode 2016-2026 secara nasional, provinsi dengan penyaluran terbanyak adalah Sumatera Selatan dengan jumlah Rp2,05 triliun. Dan untuk Provinsi Lampung sebanyak Rp156,4 miliar," ujar Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Zaid Burhan Ibrahim di Bandarlampung, Kamis.

Ia mengatakan luas lahan yang menjadi sasaran penyaluran program peremajaan sawit rakyat di Provinsi Lampung seluas 4.518,86 hektare.

"Dengan jumlah pekebun di Lampung yang mendapatkan program tersebut ada 2.552 orang," katanya.

Dia menjelaskan jumlah pelaksanaan peremajaan sawit rakyat di Provinsi Lampung total ada sebanyak 48 titik yang terletak di kabupaten dan kota.

Terinci untuk di Kabupaten Mesuji ada satu titik, Kabupaten Lampung Selatan dua titik, Kabupaten Tulang Bawang Barat ada tiga titik, Kabupaten Pesawaran tiga titik, Lampung Utara tiga titik, Tulang Bawang enam titik, Lampung Tengah 14 titik, dan Waykanan sebanyak 16 titik.

"Peremajaan sawit rakyat ini ditargetkan dapat meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, dan potensi yang ada secara nasional itu ada 2 juta hektare lahan perkebunan potensial untuk program ini," ucap dia.

Kemudian program peremajaan sawit rakyat ini diperuntukkan bagi para pekebun sawit rakyat, baik plasma ataupun swadaya yang tergabung dalam kelembagaan pekebun berupa kelompok tani (Poktan), koperasi, gabungan kelompok tani (Gapoktan), atau kelembagaan pekebun lain yang memiliki legalitas lahan.

"Kriterianya lembaga pekebun dengan anggota minimal 20 orang pekebun atau lahan minimal seluas 50 hektare dalam jarak antar kebun maksimal 10 kilometer. Untuk kriteria tanaman harus melewat umur 25 tahun, produktivitas kurang atau sama dengan 10 ton tandan buah segar per hektare per tahun pada umur paling sedikit tujuh tahun dan kebun yang menggunakan benih tidak unggul," tambahnya.

Menurut dia, dana peremajaan sawit rakyat tersebut disalurkan Rp60 juta per hektare dengan maksimal empat hektare per orang yang disalurkan dalam dua termin.

"Untuk pengajuan program peremajaan sawit rakyat ada dua yaitu melalui jalur kedinasan dan jalur kemitraan," ujar dia.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bicara ekspansi sudah tidak mungkin karena lahan terbatas dan ada tekanan internasional serta isu-isu global

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan program peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan solusi utama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman sawit di tengah keterbatasan lahan saat ini.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan Iim Mucharam, mengatakan peningkatan produktivitas menjadi salah satu opsi bagi industri sawit nasional di tengah keterbatasan lahan dan tekanan global terhadap ekspansi perkebunan.

“Bicara ekspansi sudah tidak mungkin karena lahan terbatas dan ada tekanan internasional serta isu-isu global. Makanya PSR menjadi kunci,” ujar Iim di Jakarta, Kamis.

Menurut dia luas kebun sawit nasional pada 2025 mencapai 16,8 juta hektar, sekitar 51 persen milik perusahaan swasta dan 41 persen merupakan kebun rakyat. Besarnya porsi kebun rakyat itulah yang dinilai menyimpan potensi besar peningkatan produksi nasional melalui program PSR.

"Bayangkan 41 persen dari 16 juta hektar itu besar sekali potensinya,” kata Iim dalam diskusi "Mandatori PSR: Solusi Peningkatan Produktivitas".

Menurut dia pemerintah awalnya menargetkan PSR mencapai 180.000 hektar per tahun, tetapi kemudian diturunkan menjadi 150.000 hektar hingga kini sekitar 50.000 hektar agar lebih realistis.

Sementara itu, pemerintah telah meningkatkan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Bantuan PSR yang semula Rp25 juta per hektar pada 2017 - 2019 meningkat menjadi Rp30 juta per hektar pada 2020 - Agustus 2024, lalu menjadi Rp60 juta per hektar sejak September 2024.

Namun, menurut dia, realisasi PSR selama ini belum pernah mencapai target pemerintah karena banyak faktor yang membuat program ini tidak berjalan optimal, diantaranya legalitas lahan hingga tumpang tindih kawasan hutan, masih menjadi hambatan utama.

Selain itu, data detail mengenai petani sawit rakyat juga dinilai masih sangat terbatas serta .lemahnya pola kemitraan antara perusahaan dan petani. Hingga kini kemitraan baru berjalan di sebagian kecil perusahaan besar, sementara rantai pasok tandan buah segar (TBS) masih terlalu panjang.

Menurut Iim program PSR sebetulnya dirancang sebagai program sukarela, bukan kewajiban, oleh karena itu, wacana menjadikannya sebagai program mandatori memerlukan dukungan regulasi dan koordinasi lintas kementerian yang lebih kuat.

Kepala Divisi Kebijakan dan Sosialisasi Peremajaan Sawit Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Muhammad Iqbal,menyatakan tata kelola sawit nasional melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, sehingga membutuhkan koordinasi yang komprehensif.

Terkait program PSR, menurut dia terdapat sejumlah tantangan teknis di lapangan yang masih perlu terus disempurnakan misalnya persyaratan seperti titik koordinat, dukungan data spasial, hingga validasi data petani menjadi proses yang memerlukan waktu dan kesiapan, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses.

Ia menambahkan, proses pengumpulan dokumen hingga pencairan dana PSR membutuhkan waktu yang tidak singkat, mengingat pentingnya memastikan akurasi dan validitas data.

Dalam praktiknya, terdapat pula tantangan administratif, seperti pembaruan data kepemilikan lahan, misalnya pemilik lahan sudah meninggal maupun data kependudukan yang tidak lagi valid.

Selain itu, petani juga menghadapi tekanan ekonomi selama masa tanaman belum menghasilkan (TBM) yang berlangsung sekitar 48 bulan.

"Kalau petani hanya punya empat hektar dan semua diremajakan, mereka praktis tidak punya penghasilan selama TBM. Karena itu di jalur kemitraan biasanya perusahaan membantu membuat jaminan hidup sementara lewat dukungan pembiayaan bank," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat (Aspekpir) Indonesia, Setiyono menyebut banyak kebun plasma, khususnya di Riau, sebenarnya sudah mendesak untuk diremajakan karena ditanam sejak era 1980-an.

Menurut dia, petani pada dasarnya mendukung PSR, termasuk jika nantinya diwajibkan, selama ada pemetaan yang jelas dan dukungan kelembagaan yang kuat.

"Aspekpir mendukung mandatori PSR, tetapi harus ada pemetaan dan penguatan kelembagaan petani lebih dulu. Jangan sampai petani justru ditinggalkan ketika menghadapi persoalan legalitas," ujarnya dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) secara daring.

Ia juga menyoroti banyaknya kebun plasma bersertifikat hak milik yang kini justru masuk kawasan hutan. Persoalan tersebut dinilai harus segera diselesaikan pemerintah agar percepatan PSR dapat berjalan lebih efektif.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jadi program peremajaan sawit rakyat ini pada dasarnya memang dirancang bukan program mandatori

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga 11 Mei 2026 baru sekitar 9.063 hektare atau 18,13 persen.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Iim Mucharam mengatakan capaian tersebut masih jauh dari target PSR tahun ini sebesar 50.000 hektare.

“Jadi program peremajaan sawit rakyat ini pada dasarnya memang dirancang bukan program mandatori, tetapi lebih bersifat sukarela karena insentif,” ujar Iim dalam diskusi di Kantor Kementan di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan jalur pelaksanaan, realisasi PSR 2026 masih didominasi melalui jalur dinas sekitar 5.222 hektare, sedangkan melalui jalur kemitraan baru mencapai 3.841 hektare.

Capaian PSR tersebut melanjutkan tren rendahnya realisasi PSR dalam beberapa tahun terakhir yang tidak pernah mencapai target.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, realisasi program ini dalam periode 2017–2026 umumnya berada jauh di bawah target, bahkan pada capaian tertinggi hanya berkisar sekitar 50 persen.

Dalam tiga tahun terakhir, realisasi juga menunjukkan tren penurunan. Pada 2024, capaian PSR tercatat sekitar 49.658 hektare atau 41,38 persen dari target 120.000 hektare. Angka tersebut kemudian turun pada 2025 menjadi sekitar 37.499 hektare atau 31,25 persen dari target yang sama.

Menurut Iim, sejumlah kendala masih dihadapi dalam pelaksanaan program, terutama terkait proses administrasi dan legalitas lahan yang memerlukan waktu panjang, seperti status kawasan hutan maupun hak guna usaha (HGU).

Selain itu, keterbatasan data pekebun sawit rakyat yang rinci juga disebutnya menjadi hambatan. Pemerintah saat ini masih berupaya menyusun data berbasis by name by address untuk mendukung percepatan program.

Ia menambahkan kemitraan antara pekebun dan perusahaan perkebunan besar juga belum optimal, padahal skema tersebut dinilai berpotensi mempercepat realisasi PSR.

Program PSR sendiri ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat melalui peremajaan tanaman tua atau tidak produktif.

Saat ini, produktivitas kebun sawit rakyat masih berkisar 2–3 ton minyak sawit mentah (CPO) per hektare per tahun, lebih rendah dibandingkan potensi optimal yang dapat mencapai 4–6 ton per hektare per tahun.

Pemerintah telah meningkatkan dukungan pendanaan PSR dari Rp25 juta menjadi Rp60 juta per hektare.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Petani ini tidak mau melakukan peremajaan apalagi kalau melihat harga sekarang ya, harga lagi tinggi, mereka tidak mau kehilangan penghasilan

Jakarta (ANTARA) - Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, salah satunya karena petani enggan mengikuti program tersebut, terutama saat harga sawit sedang tinggi, kata seorang pejabat Kementerian Pertanian.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan Iim Mucharam mengungkapkan banyak petani memilih menunda peremajaan karena tidak ingin kehilangan penghasilan dalam jangka pendek. Padahal, sebagian tanaman sawit yang ada saat ini sudah berusia tua dan produktivitasnya terus menurun.

“Petani ini tidak mau melakukan peremajaan apalagi kalau melihat harga sekarang ya, harga lagi tinggi, mereka tidak mau kehilangan penghasilan,” kata Iim dalam diskusi Forwatan di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat realisasi PSR belum optimal, meskipun pemerintah telah menyiapkan anggaran melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Data Kementan menunjukkan luas kebun sawit rakyat secara nasional tercatat mencapai sekitar 6,9 juta hektare atau sekitar 41 persen dari total tutupan kelapa sawit.

Namun, produktivitasnya masih relatif rendah, yakni sekitar 2–3 ton crude palm oil (CPO) per hektare per tahun, jauh di bawah potensi optimal yang bisa mencapai 4–6 ton per hektare per tahun.

Iim menjelaskan selain faktor perilaku petani, sejumlah persoalan struktural juga menjadi penghambat. Di antaranya banyak tanaman yang sudah tua dan tidak produktif, penggunaan bibit tidak bersertifikat yang masih mencapai lebih dari 60 persen, hingga persoalan legalitas lahan yang belum tuntas, termasuk kebun yang berada di kawasan hutan.

Di sisi lain, masih banyak petani sawit rakyat yang belum tergabung dalam kelembagaan pekebun, serta belum melakukan pemetaan lahan secara memadai. Rantai pasok tandan buah segar (TBS) yang panjang juga turut mempengaruhi efisiensi dan pendapatan petani.

Kendala lain yang dihadapi, menurut Iim, adalah adanya kekhawatiran di kalangan petani terkait proses hukum.

Ia menyebut dalam beberapa kasus, petani yang telah mengajukan program PSR justru memilih mundur setelah mendapat pemanggilan dari aparat penegak hukum.

“Padahal mereka sudah memenuhi persyaratan, tetapi karena ada pemanggilan, akhirnya memilih mundur,” katanya.

Pemerintah sendiri telah meningkatkan dukungan untuk program PSR, antara lain dengan menaikkan bantuan dana dari Rp25 juta menjadi Rp60 juta per hektare. Namun demikian, realisasi program dinilai masih belum terserap optimal.

Data Kementan menunjukkan pada 2024 realisasi PSR hanya mencapai sekitar 49.658 hektare atau 41,38 persen dari target 120.000 hektare.

Sementara pada 2025 realisasi tercatat sekitar 37.499 hektare atau 31,25 persen dari target yang sama. Adapun hingga Mei 2026, realisasi PSR baru mencapai sekitar 9.063 hektare atau 18,13 persen dari target 50.000 hektare.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Umum Rumah Sawit Indonesia (RSI) Kacuk Sumarto mengusulkan sejumlah langkah untuk mempercepat realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR). Salah satunya pembentukan dan penguatan kelembagaan petani sawit sehingga mempermudah petani sawit masuk ke level industri.

“ Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah program yang sangat penting tidak hanya bagi petani tetapi juga negara. Sebab jika program ini dilaksanakan dengan lancar dan baik akan terjadi peningkatan produksi minyak sawit (CPO) sekitar setidaknya 20 juta ton per tahun, tanpa menambah lahan,” kata Kacuk Sumarto pada Forum Diskusi Terbatas (FDT) di Menara Agrinas Palma, Jakarta, Senin (27/4/2026). Program Peremajaan Sawit Rakyat Tak Capai Target, Pemerintah Gagas Pola Kemitraan

Namun apa dikata, kata Kacuk, realisasi peremajaan kelapa sawit sejak tahun 2017 dampai dengan saat ini belum mencapai 450.000 ha. Angka ini masih jauh dari target sejumlah 180.000 ha per tahun.

“Salah satu masalah tidak lancarnya PSR adalah tahap pengusulan dari lembaga pekebun yang membutuhkan waktu lama. Utamanya adalah lemahnya kelembagaan petani, banyak tidak akuratnya polygon yang dibuat petani, dan lamanya pembuatan keterangan tidak dalam Kawasan Hutan dan tidak tumpang tindih dengan HGU,” lanjutnya.

Untuk mempercepat proses tersebut, RSI mengusulkan hal-hal. Mulai dari perlunya community building, baik melalui workshop, sarasehan, ngopi bereng dengan para petani atau metode pendampingan. Hal ini akan membuat petani melek akan kelembagaan petani dan/atau korporasi (penggabungan dan kemitraan dengan pihak lain).

Di mana mereka bekerja secara komunal dan persyaratan legal yang diharuskan. ”Juga akan membuat petani melek akan pengelolaan dan persyaratan teknis kebun dan pengolahan hasil, yang mencakup masalah adiministrasi, keuangan dan anggaran, dan ketenagakerjaan termasuk peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Kelembagaan petani, kata Kacuk, juga akan membuat petani melek akan penggunaan teknologi informasi untuk memperoleh informasi-informasi terkait dalam pengelolaan dan perdagangan produk sawit. Juga perlu pengaturan ulang peraturan perudangan yang lebih sederhana namun tetap dalam kehati-hatian (prudent) yang untuk beberapa hal melibatkan pihak ketiga yang profesional dan memiliki legitimasi dari pemerintah.

Khususnya dalam hal pembuatan polygon (peta lahan) petani dan disertai beberapa kewenangan dalam memberikan keterangan lahan tidak tumpeng tindih dengan HGU dan keterangan lahan tidak masuk kedalam kawasan hutan.

Pihak ketiga tersebut memang mempunyai kualifikasi dalam membuat polygon dan mempunyai legitimasi dari pemerintah. Dengan demikian hasil polygon yang diperoleh memunyai akurasi yang baik dan legalitas yang cukup.

“Sekaligus pihak ketiga diberikan kewenangan dalam melakukan overlay polygon di atas peta kawasan hutan dan membuat keterangan lahan tidak masuk kawasan hutan, jika polygon tersebut tidak di dalam kawasan hutan,” tuturnya.

Demikian juga, kata dia, pihak ketiga ini diberikan kewenangan dalam melakukan overlay polygon diatas peta HGU dan membuat keterangan lahan tidak tumpeng tindih dari HGU, jika polygon tersebut tidak menumpang dari HGU manapun. “Ketiga hal tersebut akan sangat mempercepat dalam proses pengusulan proposal PSR oleh Lembaga Pekebun. Tentu proses verifikasi masih perlu dilakukan untuk menjaminan kebenaran yang dihasilkan oleh Pihak ketiga tersebut,” katanya. Susun Standar Keberlanjutan Minyak Sawit, Indonesia dan Malaysia Gandeng FAO

Berdasarkan pengalaman Kacuk, polygon yang dibuat oleh pihak ketiga yang profesional dan mempunyai legitimasi tersebut sangat akurat. Dan saat verifikasi oleh Lembaga Surveyor langsung bisa diterima, karena tidak ada kesalahan.

Sekiranya pihak ketiga ini diberikan kewenangan dalam melakukan overlay dan membuat keterangan yang dipersyaratkan di atas, tanpa harus pergi ke kantor pertanahan dan kantor kehutanan, maka ‘hasil keterangan’ tersebut akan sangat cepat diperoleh, karena mereka mempunyai kapasitas untuk melakukannya. Pihak ketiga yang dimaksud adalah lembaga survei pemetaan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasipnal Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan peremajaan lahan tebu menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas nasional melalui program bongkar ratoon yang ditargetkan mencapai 100 ribu hektare setiap tahun.

Ditemui usai menghadiri Rapat Percepatan Realisasi Pendanaan Penyerapan Gabah Setara Beras di Kantor Bulog Jakarta, Senin, Amran mengatakan pihaknya akan melakukan peremajaan tebu sekitar 300 ribu hektare secara bertahap, setiap tahun ditargetkan bisa dilakukan 100 ribu hektare.

"Jadi kita harus kalau kita mau perbaiki produktivitas, produksi gula, itu kita harus bongkar ratoon 300-an ribu hektar. Kita target setiap tahun 100 ribu hektar," kata Amran.

Bongkar ratoon merupakan kegiatan peremajaan tanaman tebu dengan membongkar total tanaman lama (ratoon) yang sudah tidak produktif.

Ia menyebutkan kondisi tanaman tebu saat ini didominasi tanaman tua, sehingga peremajaan menjadi kunci utama dalam memperbaiki kualitas produksi dan meningkatkan hasil gula nasional secara berkelanjutan.

Program bongkar ratoon secara keseluruhan ditargetkan mencapai sekitar 300 ribu hektare, dengan pelaksanaan bertahap guna memastikan proses penggantian tanaman berjalan optimal di berbagai wilayah sentra tebu.

Adapun pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,7 triliun yang merupakan hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk peremajaan lahan tebu sebagai langkah strategis meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Anggaran itu akan digunakan untuk bongkar ratoon selama tiga tahun berturut-turut mulai 2026.

Selain peremajaan, pemerintah juga mendorong intensifikasi melalui pemupukan tepat waktu, pengelolaan air, pengolahan tanah, serta penggunaan bibit unggul guna meningkatkan produktivitas secara menyeluruh di sektor tebu nasional.

Sementara itu, upaya perluasan lahan tebu masih dalam tahap perencanaan, bersinergi dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan kajian lapangan sebagai dasar pengembangan areal baru ke depan.

"Kita rancang, kita sementara rancang. Kami sudah tugaskan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mengecek langsung," ucap Amran.

Diketahui, Kementerian Pertanian menargetkan swasembada gula konsumsi dapat tercapai di 2027.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami yakin insya Allah kalau ini konsisten tahun 2027 itu swasembada gula putih, kemudian kita lanjutkan untuk industri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyampaikan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk peremajaan lahan tebu (bongkar ratoon) sebagai langkah strategis meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dalam rapat kerja dengan DPR RI di Jakarta, Rabu, Amran mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung program bongkar ratoon seluas 100.000 hektare setiap tahun guna menggantikan tanaman tebu tua yang sudah tidak produktif di berbagai daerah.

"Kami anggarkan (tahun) 2025 itu Rp1,7 triliun dan itu hibah APBN untuk bongkar ratoon untuk masyarakat. Kami yakin insya Allah kalau ini konsisten tahun 2027 itu swasembada gula putih, kemudian kita lanjutkan untuk industri," kata Amran.

Ia menegaskan sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, sehingga penguatan subsektor perkebunan tebu menjadi prioritas pemerintah saat ini.

Ia menyebutkan kebutuhan gula nasional yang mencapai sekitar 6,7 juta ton masih jauh dari produksi dalam negeri sebesar 2,67 juta ton, sehingga diperlukan langkah percepatan peningkatan produksi secara signifikan.

Salah satu kendala utama adalah kondisi ratoon yang sudah tua, di mana sekitar 70-80 persen dari 500.000 hektare tanaman tebu tidak lagi layak sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas secara nasional.

Oleh karena itu, dia mengatakan pihaknya akan melakukan peremajaan tebu sekitar 300.000 hektare secara bertahap, setiap tahun ditargetkan bisa dilakukan 100.000 hektare.

"Salah satu persoalan utama adalah rendahnya produktivitas akibat tanaman tebu ratoon yang sudah tua dan rusak, dengan sebagian besar tidak lagi layak sehingga perlu dilakukan peremajaan secara masif," ujar Amran.

Mentan menjelaskan idealnya peremajaan lahan dilakukan minimal 25 persen setiap tahun, namun saat ini realisasinya masih sekitar 10 persen sehingga perlu percepatan melalui dukungan anggaran.

Program peremajaan itu dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta dan BUMN seperti PTPN untuk memastikan peningkatan produktivitas berjalan optimal di lapangan.

Ia optimistis jika program tersebut konsisten dijalankan, Indonesia dapat mencapai swasembada gula konsumsi pada 2027 dan selanjutnya memperkuat produksi gula untuk kebutuhan industri.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan pemanfaatan molase menjadi etanol guna meningkatkan nilai tambah serta mengatasi persoalan kelebihan pasokan yang belum terserap pasar.

Mentan juga menyoroti pentingnya pengendalian gula rafinasi agar tidak masuk ke pasar konsumsi, karena hal tersebut dapat menekan harga dan merugikan petani tebu di dalam negeri.

Dengan pendekatan holistik mulai dari peremajaan, penguatan regulasi, hingga pengembangan industri turunan, pemerintah optimistis sektor gula nasional dapat bangkit dan berdaya saing kuat di masa depan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyatakan PTPN IV PalmCo sebagai perusahaan paling aktif dalam pendampingan program peremajaan sawit rakyat (PSR) secara nasional.

Pelaksana Tugas Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Dwi Nuswantara mengatakan PalmCo, sub holding PTPN III (Persero) itu mencatat luasan pendampingan terbesar dibandingkan perusahaan lain.

"Peringkat pertama adalah PTPN atau PalmCo seluas 6.672 hektare. Selanjutnya disusul oleh Sinar Mas seluas 4.426 hektare dan Asian Agri seluas 3.204 hektare,” kata Dwi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan capaian itu mencerminkan pergeseran pendekatan dalam pelaksanaan PSR yang tidak lagi semata bertumpu pada pembiayaan, tetapi juga penguatan aspek teknis di lapangan.

Upaya percepatan program PSR melalui skema kemitraan menunjukkan perkembangan signifikan. Di tengah dorongan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat, peran perusahaan sebagai pendamping dinilai kian krusial.

Dwi menjelaskan program PSR dengan dukungan dana BPDP telah berjalan sejak 2017. Setiap tahun, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp3 triliun untuk peremajaan sekitar 100.000 hektare kebun sawit rakyat.

"Namun, serapan program ini kerap menghadapi tantangan, mulai dari kesiapan petani hingga aspek teknis budidaya," ujarnya.

Menurutnya dalam konteks itulah kehadiran korporasi dinilai strategis. Pendampingan tidak hanya memastikan penggunaan dana tepat sasaran, tetapi juga menjaga kualitas pelaksanaan sejak tahap penanaman ulang hingga pengelolaan kebun.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa, menegaskan keterlibatan perusahaan dalam PSR merupakan bagian dari mandat sebagai badan usaha milik negara.

Menurut dia, keberlanjutan industri sawit nasional sangat bergantung pada peningkatan kapasitas kebun rakyat.

“Sebagai BUMN, kami tidak hanya berorientasi pada kinerja korporasi, tetapi juga berperan sebagai agen pembangunan. Pendampingan ini adalah bentuk komitmen untuk tumbuh bersama petani,” kata Jatmiko.

Ia menambahkan, melalui skema kemitraan, petani tidak hanya memperoleh bantuan dana, tetapi juga akses terhadap bibit unggul bersertifikat, pendampingan teknis, hingga kepastian pasar hasil panen.

Model pendampingan ini diharapkan mampu menjawab persoalan klasik produktivitas kebun rakyat yang selama ini masih tertinggal dibandingkan kebun perusahaan.

Dengan praktik agronomi yang lebih baik dan dukungan ekosistem yang terintegrasi, hasil panen petani diharapkan dapat meningkat secara signifikan.

Ke depan, pemerintah berharap pola kemitraan ini dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak perusahaan.

Replikasi model yang telah berjalan dinilai penting untuk mempercepat capaian target PSR sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani sawit secara berkelanjutan.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mendorong pola kemitraan agar perusahaan dapat berperan sebagai pendamping yang mentransfer teknologi dan praktik budidaya yang baik kepada petani.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dinilai perlu memperkuat langkah diplomasi global guna meminimalkan dampak kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) terhadap kinerja ekspor nasional.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa kepentingan ekspor nasional tetap terlindungi dari tekanan EUDR melalui pendekatan diplomasi yang terukur.

Kebijakan EUDR, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, merupakan bentuk hambatan non-tarif bagi komoditas perkebunan untuk masuk ke pasar Uni Eropa Dalam konteks pasar minyak nabati dunia, EUDR hanya diberlakukan pada minyak sawit dan minyak kedelai.

Namun demikian, tambahnya EUDR tidak berlaku untuk minyak rapeseed dan minyak bunga matahari maupun minyak nabati lain yang dihasilkan oleh Uni Eropa.

Diskriminasi tersebut dapat dinilai sebagai alat Uni Eropa untuk menguasai atau mengeksploitasi produsen minyak sawit seperti Indonesia.

"Pemerintah Indonesia perlu mengusahakan agar pemberlakuan EUDR ini memiliki dampak minimum terhadap ekspor kita," katanya.

Dia menegaskan jika tidak disikapi dengan baik, hambatan non-tarif akan memberi dampak negatif kepada kinerja ekspor nasional hingga terganggunya pendapatan ekspor yang mendukung berbagai program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Menurut Faisal, momentum perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) bisa dioptimalkan untuk menjembatani kepentingan eksportir Indonesia, termasuk memastikan kesiapan sektor hulu seperti perkebunan dan pertanian dalam memenuhi standar EUDR.

Ditambahkannya, salah satu tantangan utama dalam implementasi EUDR adalah aspek traceability atau ketertelusuran rantai pasok. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, diperlukan dukungan teknis dari Uni Eropa sebagai mitra dagang.

Untuk itu dia menekankan, kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa dalam kerangka IEU-CEPA harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

"Kalau Uni Eropa ingin memastikan komoditas yang masuk ke kawasan itu legal dan tidak berkaitan dengan aktivitas deforestasi, mereka harus membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk bisa memenuhi standar tersebut," katanya.

Faisal menyatakan kebijakan EUDR dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sektor perkebunan, khususnya dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Ia menekankan bahwa peningkatan produksi komoditas sebaiknya tidak lagi mengandalkan ekspansi lahan, melainkan melalui strategi intensifikasi.

Ia menegaskan bahwa diplomasi perdagangan yang kuat serta reformasi tata kelola sektor perkebunan bisa menjadi kunci agar Indonesia mampu mempertahankan daya saing ekspor di tengah peningkatan tuntutan standar keberlanjutan global.

"Kita perlu meningkatkan produktivitas komoditas perkebunan dan untuk meningkatkan produktivitas perlu ada program alternatif atau strategi alternatif yaitu dengan intensifikasi, termasuk peremajaan," katanya.

Salah satu program strategis terkait peremajaan sektor perkebunan yang dimiliki Indonesia adalah Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dijalankan oleh BPDP. Program PSR bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat sekaligus menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.

Pada 2026 BPDP menargetkan percepatan penyaluran PSR dengan luasan mencapai 50.000 hektare, sebagai langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan pengelolaan kelapa sawit nasional mulai dari aspek keberlanjutan, legalitas lahan, peningkatan produktivitas, hingga dinamika regulasi global seperti EUDR.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026