CILACAP - Majelis Kehormatan Hakim (MKH) resmi memberhentikan tetap IWS, hakim Pengadilan Negeri (PN) Cilacap yang diduga menerima suap dalam jabatannya. IWS resmi diberhentikan pada Selasa (9/6/2026).

Ketua Sidang MKH Hakim Agung Hamdi mengatakan, sanksi yang diberikan terhadap IWS lebih rendah daripada yang direkomendasikan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) yang merekomendasikan pemberhentian dengan tidak hormat. IWS juga diberikan hak pensiun meski telah diberhentikan.

"Menjatuhkan sanksi terhadap terlapor (IWS) dengan pemberhentian tetap dengan hak pensiun," ujar Ketua Sidang MKH Hakim Agung Hamdi dikutip, Rabu (10/6/2026).

Agung mengatakan perkara suap IWS terjadi pada 2023 yang saat itu bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Cilacap. IWS diduga menerima uang Rp15 juta dari advokat terkait perkara yang ditanganinya.

Tak hanya itu, IWS juga berusaha mempertemukan salah satu pihak yang berperkara dengan ketua majelis di luar persidangan yaitu Hakim ASS yang juga telah diberikan sanksi berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun pada Sidang MKH, 26 Mei 2026.

Selain itu, IWS juga berjanji membantu penanganan perkara dengan meminta dan meminjam sejumlah uang kepada advokat di Cilacap. Menurut hasil laporan dari pemeriksaan Badan Pengawasan (Bawas) MA terungkap bahwa IWS juga melakukan perbuatan asusila yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang hakim karena merendahkan martabat hakim.

Dalam pembelaannya, IWS membenarkan telah menerima uang Rp15 juta dari advokat yang berperkara. Namun, dalam pengakuannya IWS telah mengembalikan sebagian uang tersebut sebelum diperiksa Bawas MA.

IWS juga tidak membantah telah berusaha mempertemukan salah satu pihak berperkara dengan ASS karena alasan pertemanan. Namun, sesampainya di rumah dinas ASS, suami ASS juga mengusir IWS. IWS mengaku khilaf dan perbuatan tersebut baru sekali itu dilakukan.

IWS mengakui hanya pernah meminjam uang Rp2-3 juta kepada salah satu advokat karena uang tersebut digunakan untuk membayar pengobatan orang tuanya yang sedang sakit. Namun, dia menegaskan utang tersebut telah dilunasi.

Terkait menjanjikan penanganan perkara kepada para advokat dengan meminta uang, IWS mengaku bahwa hal itu hanya merupakan candaan semata dan tidak pernah terjadi.

"Saya mengakui kesalahan dan kekhilafan serta mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan saya," kata IWS.

JAKARTA - Polda Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkap fakta baru soal keterlibatan Kasat Narkoba Polres Kutai Kartanegara AKP Yohanes Bonar Adiguna . Kasus ini terbongkar setelah adanya informasi pengiriman paket mencurigakan melalui jasa ekspedisi di Kaltim.

Selanjutnya, dilakukan penyelidikan sampai berhasil ditangkap seorang pria di salah satu jasa ekspedisi di Tenggarong, 30 April 2025. “Dari hasil interogasi awal diketahui bahwa pengambilan paket tersebut dilakukan atas perintah oknum anggota Polri berinisial YBA,” ujar Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto, Senin (18/5/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut, diduga tersangka AKP Yohanes telah beberapa kali memerintahkan pengambilan paket serupa dengan identitas pengirim dan penerima yang sama.

“Tercatat sedikitnya terdapat lima kali pengiriman paket dengan total sekitar 100 cartridge liquid vape narkotika,” katanya.

Dari temuan itu, pada 1 Mei 2025 dini hari, tim gabungan Direktorat Reserse Narkoba bersama Bidpropam Polda Kaltim menangkap AKP Yohanes untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

“Setelah dilakukan gelar perkara yang melibatkan pengawasan internal dari Bidpropam, Itwasda, dan Bidkum, status YBK resmi ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka,” ujar Dirresnarkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romylus Tamtelahitu.

“Tidak ada ruang bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur, termasuk apabila melibatkan oknum anggota Polri,” tegas Romylus.

Kabid Propam Polda Kaltim Kombes Pol Hariyanto menambahkan setelah jadi tersangka, AKP Yohanes segera dilakukan sidang kode etik profesi Polri.

“Sanksi terberat yang dapat dijatuhkan adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri,” katanya.

JAKARTA - Polda Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menjatuhkan hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias pemecatan terhadap mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat AKP Deky Jonathan Sasiang. Deky resmi dipecat usai diduga terlibat dalam kasus dugaan penyalagunaan narkotika.

Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Yuliyanto menyebutkan sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan, Senin (18/5/2026). "Kewajiban menyampaikan permintaan maaf secara langsung di hadapan sidang KKEP, sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 26 hari, serta sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri," ujarnya.

Usai pelaksanaan sidang etik, Deky langsung dibawa personel Paminal Mabes Polri ke Jakarta untuk proses lebih lanjut.

Polda Kaltim berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan anggota sebagai bentuk konsistensi dalam menjaga integritas institusi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengusut kasus narkoba yang melibatkan AKP Deky. Penyidik Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mengambil alih kasus peredaran narkoba dalam jaringan bandar narkoba bersama Ishak.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menemukan fakta baru soal adanya dugaan keterlibatan AKP Deky. "Penyidik mendapatkan fakta baru terkait keterlibatan AKP Deky Jonathan Sasiang dalam operasional bisnis peredaran gelap narkoba yang dilakukan sindikat bandar narkoba Ishak dkk," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut dua Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipecat. Pemecatan tersebut dilakukan oleh Menteri PU Dody Hanggodo.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sebuah wawancara dengan sejumlah tokoh nasional di rumahnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Prabowo menegaskan, pemerintahannya akan mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang nakal.

”Saya lihat di beberapa menteri saya sudah mulai berbenah. Ada orang yang kelihatan soft tapi dia, ada dirjen-dirjen yang nakal-nakal langsung dipecat, iya kan. Kalau Anda lihat Menteri PU saya sekarang Dody kan orangnya baik, tapi kalau mau main-main, dia pecat dua dirjen,” katanya.

Prabowo menyebut, penerimaan pajak negara mengalami peningkatan signifikan juga tidak lepas dari upaya pembersihan yang dilakukannya.

“Kalau kita lihat penerimaan pajak kita sudah naik. Januari, Februari, Maret ini naiknya cukup signifikan, naiknya sekitar 30% mudah-mudahan bertahan. Mungkin dengan kita bersihkan Direktorat Pajak, ini ada peningkatan. Ini sekarang Bea Cukai harus kita bersihkan juga,” ujarnya.

Lihat video: TEGAS! Prabowo: Serangan Air Keras ke Aktivis adalah Terorisme, Usut Dalangnya!

Prabowo menegaskan, semua institusi-institusi negara harus dibersihkan. “Makanya saya, semua kawan-kawan di semua lembaga saya tanya you bersihkan dirimu atau atau you nanti akan dibersihkan,” tegasnya.

JAKARTA - Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro menerima putusan pemecatan akibat terjerat kasus narkoba. Ini sebagaimana putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.

Didik menjalani sidang etik pada hari ini, Kamis (19/2/2026) terkait perkara tersebut. "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung TNCC Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2026).

Setelah mendengar hal tersebut, Didik menyatakan menerima putusan tersebut. "Putusan tersebut pelanggar di hadapan ketua dan anggota komisi menyatakan menerima," ucapnya.

Didik telah ditetapkan sebagai tersangka narkoba. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyita koper putih berisikan berbagai jenis narkotika yang diduga milik dari Didik.

Barang haram itu disita di rumah seorang Polisi Wanita (Polwan) bernama Aipda Dianita yang berada di Karawaci, Tangerang.

Temuan koper berisi narkoba itu berawal saat Didik ditangkap Biro Paminal Divisi Propam Polri pada Rabu, 11 Februari 2026 di wilayah Tangerang.

Setelah ditangkap, dari hasil interogasi diketahui adanya koper putih milik Didik di kediaman Aipda Dianita yang berada di Karawaci.

Pada koper itu ditemui barang bukti narkoba berupa sabu seberat 16,3 gram, ekstasi 49 butir dan 2 butir sisa pakai (23,5 gr), Alprazolam 19 butir, Happy Five 2 butir dan ketamin 5 gr.

Berdasarkan temuan itu, penyidik kemudian melakukan rapat gelar perkara dan langsung menetapkan status Didik sebagai tersangka.

JAKARTA - Polri melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap 689 personel kepolisian sepanjang tahun 2025. Korps Bhayangkara juga mengeluarkan 9.817 putusan sidang KEPP pada tahun 2025.

"PTDH terhadap 689 personel," kata Irwasum Polri Komjen Wahyu Widada dalam kegiatan rilis akhir tahun di Gedung Rupatama, Selasa (30/12/2025).

Selain itu, Polri telah mengeluarkan jumlah hasil putusan sidang disiplin tahun 2025 sebanyak 5.061 putusan. Hal itu didominasi oleh 1.711 penempatan pada tempat khusus dan 1.289 teguran tertulis. "Dan 804 penundaan mengikuti pendidikan," ujar Wahyu.

Korps Bhayangkara juga telah mengeluarkan putusan sidang KEPP sebanyak 9.817 putusan pada tahun 2025. "Didominasi oleh 2.707 perbuatan tercela sebanyak, 1.951 meminta maaf secara lisan dan tertulis personel," pungkas Wahyu.

JAKARTA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang mempersulit penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Ancaman tersebut mencakup pencabutan izin usaha distributor hingga evaluasi jabatan pejabat terkait di Kementerian Pertanian.

Ancaman itu disampaikan Mentan Amran saat berdialog dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Dalam dialog tersebut, HKTI Yogyakarta melaporkan adanya distributor pupuk subsidi di Kabupaten Sleman yang menolak melayani petani tanpa kartu tani, meski kebijakan pemerintah telah menetapkan penebusan pupuk subsidi cukup menggunakan KTP.

"Cepat, segera cabut izinya Pak Dirjen hari ini. Telepon manajernya sekarang. Kalau tidak dicabut izinya, lebih parah kalau Pak Dirjen yang saya cabut jabatannya," tegas Mentan Amran dalam pernyataannya, dikutip Kamis (18/12/2025).

Amran menegaskan, pemerintah telah menyederhanakan regulasi penyaluran pupuk subsidi agar petani tidak lagi terbebani prosedur yang berbelit. Penyederhanaan ini dimaksudkan untuk memastikan pupuk bersubsidi dapat diakses tepat waktu dan tepat sasaran.

Ia menjelaskan, melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 yang diperkuat Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, sistem pupuk bersubsidi yang sebelumnya diatur oleh lebih dari 145 regulasi lintas instansi kini diringkas menjadi satu kebijakan nasional terpadu. "Dulu ada 145 regulasi. Sekarang dari produsen langsung ke petani. Saya minta HKTI kawal ini semua," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran menegaskan peran HKTI sebagai mitra pemerintah untuk mengawal implementasi kebijakan pertanian di lapangan. Ia mengingatkan seluruh pihak agar mematuhi aturan dan tidak mempersulit petani. "Sudah lama saya ingatkan, petani jangan dipersulit. Jangan biarkan rakyat berteriak-teriak," katanya.

JAKARTA - Sidang Komisi Kode Etik dan Profesi (KKEP) menjatuhkan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 2 oknum polisi yang bertugas di Yanma Mabes Polri. Pemecatan ini terkait kasus pengeroyokan dua mata elang berinisial MET (41) dan NAT (32) hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan.

“Putusan sidang KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH dari anggota Polri,” ujar Kabag Penum Ropenmas Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A Chaniago, Rabu (17/12/2025).

Dua oknum polisi yang di-PTDH yakni Brigadir IAM dan Bripda AMZ. Kemudian, 4 polisi lainnya berinisial Bripda MIAB, Bripda ZGW, Bripda BN, dan Bripda JLA terkena hukuman demosi 5 tahun. “Atas putusan tersebut, 2 pelanggar menyatakan banding,” katanya.

Erdi menjelaskan Bripda BN, Bripda JLA, Bripda ZGW, dan Bripda MIAB dengan peran hanya mengikuti ajakan senior dan turut melakukan pengeroyokan untuk menolong Bripda AMZ yang sedang diberhentikan mata elang atau debt collector.

"Empat anggota itu hanya mengikuti ajakan senior. Putusan sidang KKEP adalah satu, sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sanksi berikutnya kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan terhadap sidang KKEP dan tertulis kepada Polri. Sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi 5 tahun," ungkapnya.

Peristiwa pengeroyokan mata elang terjadi di depan TMP Kalibata, Kamis, 11 Desember 2025. Korban tewas di lokasi berinisial MET (41). Kemudian, NAT (32) meninggal di RS Budi Asih.

Setelah 2 mata elang tewas, segerombolan orang dilaporkan datang ke TMP Kalibata kemudian melakukan kericuhan, pembakaran lapak, kios, hingga perusakan kendaraan.

PT KERETA Api Indonesia (Persero) menyampaikan proses mediasi antara petugas Passenger Service Stasiun Rangkasbitung dan pengguna Commuter Line dalam kasus barang tertinggal. Menurut PT KAI, mediasi yang diadakan di kantor KAI Wisata, Stasiun Gondangdia, Jakarta, pada Kamis malam, 27 November 2025 menghasilkan kesepahaman bersama.

PT KAI berharap mediasi dapat meluruskan persepsi publik serta menempatkan kembali informasi yang beredar di media sosial ke proporsi yang semestinya. Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menegaskan perseroan menjunjung tinggi profesionalitas dalam layanan sekaligus memastikan seluruh pegawai mendapatkan dukungan penuh saat bertugas.

“Setiap Insan KAI berkomitmen melayani pelanggan dengan dedikasi tinggi. Pada saat yang sama, perusahaan berkewajiban melindungi dan memberikan dukungan kepada seluruh pekerja. Argi tetap menjadi karyawan KAI Group dan bagian dari garda terdepan pelayanan. Terus semangat bertugas dan memberikan layanan terbaik,” kata Bobby mengutip Antara, Jumat, 28 November 2025.

Dalam pernyataan terpisah, Vice President Corporate Communications KAI, Anne Purba, menambahkan penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan ini merupakan wujud keterbukaan KAI Group terhadap masukan pelanggan. Ia menepis isu pemecatan terhadap petugas yang sebelumnya ramai beredar di media sosial.

“KAI memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan. Kami juga menegaskan bahwa tidak ada pemecatan terhadap petugas terkait sebagaimana isu yang muncul sebelumnya,” tutur Anne.

Anne juga menyampaikan KAI Group melalui KAI Commuter dan KAI Wisata akan melakukan evaluasi menyeluruh guna memperkuat koordinasi layanan, termasuk prosedur pengelolaan barang tertinggal (lost and found). “Kami terus meningkatkan integritas dan kesiapsiagaan pekerja, baik di stasiun maupun selama perjalanan, agar layanan semakin responsif dan terpercaya,” kata dia.

KAI mengimbau seluruh pelanggan untuk selalu mengawasi barang bawaannya, baik di area stasiun maupun selama menggunakan layanan kereta api, Commuter Line, maupun layanan KAI Group lainnya.

Sebelumnya, persoalan ini bermula saat penumpang KAI Commuter bernama Anita meninggalkan tas berisi tumbler Tuku di kereta Commuter Line rute Tanah Abang–Rangkasbitung. Setelah menyadari barangnya tertinggal, ia melapor ke petugas di Stasiun Rawa Buntu.

Tas tersebut berhasil ditemukan di gerbong khusus wanita. Petugas juga sempat mengirim foto kondisi tas beserta isinya, termasuk tumbler Tuku yang dipersoalkan. Sesuai prosedur, tas itu kemudian harus diambil di Stasiun Rangkasbitung pada hari berikutnya.

Namun setelah barang diserahkan, Anita mengaku tumbler Tuku berwarna biru miliknya hilang. Ia lalu menuliskan keluhannya melalui akun Threads @anitadwdl pada 25 November 2025. Unggahan tersebut menjadi viral karena petugas yang terlibat dalam kasus ini dikabarkan dipecat dari pekerjaannya.

Nandito Putra berkontribusi dalam artikel ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengakui telah memecat 39 pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang melakukan fraud hingga menyalahgunakan wewenangnya.

Bimo berharap tindakannya ini membuat efek jera bagi pegawai lainnya dan mereka bisa bekerja secara profesional dan sesuai kode etik.

"Saya harap cukup 39 orang saja. Karena ketika kehilangan 39 orang berarti kehilangan harus mengganti 39 orang dengan kapasitas yang minimum sama. Tentu dengan seperti itu ada efek jera," kata Bimo dalam acara Tax Time CNBC Indonesia, Jakarta, dikutip Rabu (18/11/2025).

Namun, ia mengakui sekuat apapun sistem pengawasan yang telah dibentuk untuk memperbaiki profesionalitas dan layanan para pegawai pajak, pasti ada saja yang menyalahi wewenang.

Karena itu, ia menekankan akan tetap tegas menindak pegawai pajak yang kedapatan melakukan Fraud, sebagaimana yang telah ia buktikan sejak menjabat sebagai Dirjen Pajak mulai Mei 2025 sampai dengan September 2025 atau selama empat bulan terakhir.

"Kita tidak menafikan bahwa sesempurna apapun sistem, kadang-kadang masih ada 1-2 hiccup di sistem itu, kita akan tegas saja. Semua sudah tahu sekarang level of playing field-nya, mudah-mudahan bisa lebih fair," paparnya.

Bimo pun menegaskan jajarannya membuka diri supaya seluruh masyarakat bisa mengawasi kinerja dan layanan yang dilakukan, mulai dari tingkat pejabat tinggi hingga ke fiskus pajak.

Mekanisme pengawasan kolektif ini menjadi penting untuk terus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak.

"Ini cukup sulit untuk dilakukan, tetapi paling tidak kami membuka diri sebagai institusi yang sekarang ini inklusif, kami membuka diri terhadap para penegakan hukum," ungkap Bimo.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis politik di Sudan Selatan kembali memuncak. Presiden Salva Kiir memecat Wakil Presiden Benjamin Bol Mel, sosok berpengaruh yang selama ini disebut-sebut sebagai penerus pilihannya.

Pemecatan itu diumumkan melalui siaran televisi pemerintah pada Rabu (12/11/2025) waktu setempat, bersamaan dengan pemberhentian gubernur bank sentral dan kepala otoritas pendapatan yang dikenal dekat dengan Bol Mel.

"Presiden Salva Kiir telah memberhentikan Benjamin Bol Mel dari jabatannya sebagai wakil presiden dan wakil ketua partai berkuasa," demikian bunyi dekrit yang dibacakan di televisi nasional, seperti dikutip Reuters.

Langkah tersebut memperdalam perombakan besar di jajaran elite Sudan Selatan, di tengah meningkatnya spekulasi soal suksesi Kiir yang kini berusia 74 tahun. Beberapa pejabat menilai keputusan ini dapat memperuncing ketegangan politik yang sudah memanas.

"Pemecatan Bol Mel mengirim sinyal kuat bahwa persaingan internal di tubuh pemerintahan semakin terbuka," kata seorang analis politik di Juba. "Kekhawatirannya adalah, langkah ini bisa memicu kembalinya konflik bersenjata."

Bol Mel sebelumnya pernah menjadi penasihat keuangan utama Presiden Kiir dan telah berada di bawah sanksi Amerika Serikat sejak 2017 atas dugaan korupsi. Laporan PBB pada September lalu menuding perusahaan yang berafiliasi dengannya menerima US$1,7 miliar (Rp26,35 triliun) untuk proyek jalan yang tak pernah terealisasi. Ia belum pernah menanggapi langsung tuduhan tersebut.

Sementara itu, pemerintah belum menjelaskan alasan resmi di balik pemecatan Bol Mel. Namun, kabar ini muncul setelah penjagaan keamanan di sekitar kediaman Bol Mel dikurangi, tanda-tanda yang sebelumnya memicu spekulasi di ibu kota Juba.

Bol Mel juga diturunkan dari pangkat jenderal yang baru diperolehnya pada September lalu.

Situasi politik Sudan Selatan kini semakin tak menentu. Negara termuda di dunia itu, yang merdeka dari Sudan pada 2011, masih berjuang keluar dari bayang-bayang perang saudara yang menewaskan sekitar 400.000 orang antara 2013 dan 2018.

Pemilu yang dijadwalkan digelar telah dua kali ditunda, sementara Wakil Presiden Pertama Riek Machar, saingan utama Kiir, ditangkap pada Maret lalu dan didakwa dengan pengkhianatan.

Pertempuran antara pasukan pro-Kiir dan berbagai kelompok bersenjata meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Pengamat menilai, keputusan Kiir memecat Bol Mel bisa menjadi babak baru dalam tarik-menarik kekuasaan di negara yang rapuh itu.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan karyawan Intel Jinfeng Luo dikabarkan mencuri hampir 18 ribu berkas rahasia perusahaan. Pencurian itu dilakukan saat dia dipecat Juli lalu.

Luo bekerja untuk Intel dalam peranannya pada perangkat otomasi desain elektronik. Di sana, dia bertahan selama 9 tahun sebelum akhirnya dipecat raksasa produsen chip asal Amerika Serikat (AS).

Pemecatan itu terungkap dalam gugatan Intel pada Luo. Tak jelas alasan dia dipecat.

Usai pemecatan itu, ternyata Luo dilaporkan mengunduh 18 ribu berkas dari akun dan laptop Intel miliknya. Sebagian besar dokumen disebut berisi rahasia perusahaan.

"Tak lama usai Luo diberitahu mengenai pemutusan hubungan kerja, dia menggunakan perangkat penyimpanan terpasang jaringan (NAS) mengunduh hampir 18 ribu berkas dari akun dan laptop Intel miliknya, banyak di antaranya adalah Rahasian Tinggi Intel atau Informasi Rahasia Intel," jelas Intel dalam gugatan pada Luo, dikutip dari PC Mag, Rabu (12/11/2025).

Luo diduga mencoba mengunduh semua dokumen dalam hard drive pada 23 Juli. Namun aksi itu dicegah oleh sistem milik Intel.

Berselang lima hari kemudian, dia kembali mencoba lagi dengan perangkat NAS. Kali ini aksinya berhasil, tetapi tetap terdeteksi oleh sistem IT interal Intel.

Keberadaan Luo usai aksi tersebut juga tak diketahui. Intel berupaya menghubunginya yang berbasis di Seattle.

Namun sejumlah surat resmi yang dikirimkan padanya tak mendapatkan respon apapun dari Luo hingga sekarang.

Akhirnya Intel melakukan gugatan hukum, serta meminta Luo mengembalikan semua informasi rahasia kepada perusahaan.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]