REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memecat seorang aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pertanian (Kementan) berinisial C yang kini masuk daftar pencarian orang (DPO). Ia meminta aparat kepolisian memburu pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan permainan proyek pertanian.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap tiga dugaan kasus penyelewengan di sektor pertanian yang kini tengah didalami aparat penegak hukum.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pihaknya tidak akan menoleransi praktik mafia proyek, penyelewengan anggaran, maupun dugaan permainan dalam program bantuan pertanian yang merugikan masyarakat serta mengganggu target swasembada pangan.

“Seperti arahan Bapak Presiden Prabowo, kami diminta mewujudkan swasembada pangan dan penegakan hukum harus ditegakkan manakala ada yang bermain-main. Tidak ada kompromi. Kalau ada yang terlibat, termasuk dari internal Kementan, saya pastikan dipecat,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya di Kalibata 10, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2026).

Amran menyatakan pemerintah terus memperketat pengawasan sekaligus penindakan terhadap praktik mafia yang memanfaatkan besarnya anggaran sektor pertanian demi kepentingan pribadi.

Adapun, salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan penipuan bermodus jaringan proyek di lingkungan Kementan. Seorang oknum berinisial H diduga meminta dana hingga Rp300 juta dengan mencatut nama Kementan serta menjanjikan proyek kepada korban.

Amran menilai modus tersebut merupakan pola lama mafia proyek yang memanfaatkan nama lembaga negara untuk menipu masyarakat. Dia pun meminta aparat kepolisian mengusut kasus tersebut hingga tuntas dan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat.

“Kalau ada yang mengatasnamakan Kementerian Pertanian meminta uang, jangan dipercaya. Sistem pengadaan di Kementan sekarang sudah berbasis digital melalui single submission dan e-catalogue, sehingga tidak ada lagi ruang permainan proyek,” ujarnya.

Kasus lainnya terkait pemecatan seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertanian berinisial C yang diduga terlibat penyelewengan anggaran hampir Rp500 juta. Pemecatan terhadap yang bersangkutan telah dilakukan pada 7 Mei 2026 dan kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Menurutnya, penyalahgunaan anggaran negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat, apalagi di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan dan swasembada pangan.

“Ini uang rakyat. Tidak boleh ada kompromi. Yang bersangkutan sudah dipecat dan kami minta diproses hukum seberat-beratnya,” ujarnya.

Kasus ketiga terkait dugaan permainan dalam program pembibitan kelapa di lima daerah, yakni Banten, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Gorontalo, serta Indragiri Hilir, Riau.

Berdasarkan hasil inspeksi lapangan, Kementan menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah benih yang tercantum dalam surat perintah dengan realisasi di lapangan.

Dia memperkirakan potensi kekurangan benih tercatat mencapai 136.795 batang dengan nilai sekitar Rp3,3 miliar. Adapun rinciannya meliputi Banten sebanyak 44.654 batang senilai Rp799 juta, Sulawesi Utara 20.518 batang senilai Rp976 juta, Jawa Barat 38.654 batang senilai Rp771 juta, Gorontalo 1.049 batang senilai Rp51 juta, serta Indragiri Hilir sebanyak 31.920 batang senilai Rp718 juta.

Dia menilai kasus tersebut sangat serius lantaran berkaitan dengan program hilirisasi kelapa yang menjadi salah satu prioritas pemerintah guna meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat industri nasional berbasis komoditas perkebunan.

“Kami cek langsung di lapangan dan ditemukan jumlah tanaman tidak cukup. Ini tidak boleh dipermainkan karena menyangkut nasib petani. Kalau benihnya bermasalah, hasil tanam petani juga akan terganggu walaupun programnya gratis,” tuturnya.

Lebih lanjut, Kementan juga telah memerintahkan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh bersama aparat kepolisian dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

“Jika terbukti harus dihukum seberat-beratnya. Itu permintaan rakyat dan publik rindu dengan ketegasan seperti yang diperintahkan Bapak Presiden Prabowo,” tandasnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membongkar dugaan praktik mafia proyek yang mencatut nama Kementerian Pertanian (Kementan) dengan meminta uang hingga Rp300 juta kepada pihak tertentu.

Amran mengatakan praktik tersebut terungkap setelah ada laporan mengenai seorang oknum berinisial H yang menerima uang dari pihak berinisial R dengan janji proyek di sektor pertanian.

"Dia mengatasnamakan Kementerian Pertanian meminta uang pada orang yang ditemukan satu orang Rp300 juta," ujar Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (19/5).

"Dan dijanjikan proyek di pertanian. Kami minta kepada kepolisian mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya," lanjutnya.

Amran menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada pihak internal kementerian yang terbukti terlibat dalam praktik semacam itu. Ia memastikan siapa pun yang terlibat akan langsung dipecat.

"Kalau ada yang terlibat di pertanian aku pastikan aku pecat. Enggak ada lagi waktu, enggak ada lagi ruang untuk menasihati, memberi peringatan," ujarnya.

Menurut Amran, praktik mafia proyek bukan kali pertama ditemukan di lingkungan Kementerian Pertanian. Ia menyinggung kasus sebelumnya yang melibatkan permintaan uang Rp27 miliar hingga Rp350 juta dengan modus menjanjikan proyek kementerian.

"Ini sementara didalami dan aku minta yang memberi dan yang diberi kalau bisa dihukum dua-duanya, dipidana dua-duanya," ujarnya.

Amran mengatakan pihak berinisial H dan R yang diduga meminta uang dengan mengatasnamakan Kementan berasal dari kalangan swasta. Menurut dia, oknum tersebut mengklaim memiliki jaringan kuat di lingkungan Kementan untuk memenangkan proyek pertanian.

"Dia swasta, menganggap bahwa dia punya beking di pertanian, punya jaringan di pertanian, bisa memenangkan proyek," ujar Amran.

Namun Amran menegaskan praktik semacam itu tidak lagi bisa menembus kementeriannya karena pengawasan diperketat. Ia memastikan siapa pun yang mencoba bermain proyek akan langsung ditindak.

"Kalau kami temukan aku pastikan jabatannya berakhir," ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan Kementan untuk menawarkan proyek atau meminta uang.

"Kami mohon kalau ada mengatasnamakan kementerian jangan percaya bahwa di sana bisa diatur dan seterusnya," ujarnya.

Amran juga mengungkapkan pihaknya baru saja memberhentikan seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial C pada 7 Mei 2026. ASN tersebut kini masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Kemudian ini juga kami baru tanda tangan pemecatannya tanggal 7 Mei 2026 kami berhentikan inisialnya C, sekarang DPO," ujar Amran.

Amran mengatakan kasusnya berkaitan dengan dugaan penerimaan uang. Ia berharap aparat penegak hukum segera menangkap yang bersangkutan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ditangkap dan bisa menunjuk siapa lagi di Kementerian Pertanian maupun di luar kementerian siapa yang ditemani bermain-main," sambungnya.

Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak ingin memberikan kompromi terhadap praktik yang merugikan negara.

"Itu harus kita bersihkan. Itu perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto), tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi ruang untuk bermain-main," ujarnya.

Kalau ada yang terlibat, termasuk dari internal Kementan, saya pastikan dipecat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membongkar tiga dugaan penyelewengan sektor pertanian meliputi mafia proyek, aparatur sipil negara (ASN) bermasalah, hingga permainan benih senilai Rp3,3 miliar yang sedang diselidiki aparat penegak hukum.

"Tidak ada kompromi. Kalau ada yang terlibat, termasuk dari internal Kementan, saya pastikan dipecat,” kata Mentan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Mentan menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap mafia proyek, penyalahgunaan anggaran, maupun dugaan permainan program bantuan pertanian yang merugikan rakyat dan menghambat upaya swasembada pangan nasional.

“Seperti arahan Bapak Presiden Prabowo, kita diminta mewujudkan swasembada pangan dan penegakan hukum harus ditegakkan manakala ada yang bermain-main," ujar Amran.

Dia mengatakan, di tengah capaian stok beras nasional yang kini mencapai sekitar 5,3 juta ton, pemerintah juga memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik mafia yang memanfaatkan besarnya anggaran pertanian untuk kepentingan pribadi.

Dia menyebutkan kasus pertama yang diungkap ialah dugaan penipuan berkedok jaringan proyek di Kementerian Pertanian. Seorang oknum berinisial H diduga meminta uang hingga Rp300 juta dengan mengatasnamakan Kementerian Pertanian (Kementan) dan menjanjikan proyek kepada korban.

Menurut Mentan modus seperti itu merupakan praktik mafia lama yang memanfaatkan nama institusi untuk menipu masyarakat.

Ia meminta kepolisian mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya dan memastikan siapa pun yang terbukti terlibat akan ditindak tegas.

“Kalau ada yang mengatasnamakan Kementerian Pertanian meminta uang, jangan dipercaya. Sistem pengadaan di Kementan sekarang sudah berbasis digital melalui single submission dan e-catalogue, sehingga tidak ada lagi ruang permainan proyek,” ungkapnya.

Kasus kedua ialah pemecatan seorang aparatur sipil negara (ASN) Kementan berinisial C yang diduga melakukan penyelewengan anggaran hampir Rp500 juta. Pemecatan resmi dilakukan pada 7 Mei 2026 dan saat ini yang bersangkutan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Amran menegaskan, penyalahgunaan anggaran negara merupakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat, terlebih ketika pemerintah tengah bekerja keras memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Ini uang rakyat. Tidak boleh ada kompromi. Yang bersangkutan sudah dipecat dan kami minta diproses hukum seberat-beratnya,” ujarnya.

Kasus ketiga berkaitan dengan dugaan permainan dalam program pembibitan kelapa di lima wilayah, yakni Banten, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Gorontalo, dan Indragiri Hilir Riau. Dari hasil inspeksi lapangan, Kementan menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah benih dalam surat perintah dengan realisasi di lapangan.

Potensi kekurangan benih mencapai 136.795 batang dengan nilai sekitar Rp3,3 miliar. Rinciannya antara lain di Banten sebanyak 44.654 batang senilai Rp799 juta, Sulawesi Utara 20.518 batang senilai Rp976 juta, Jawa Barat 38.654 batang senilai Rp771 juta, Gorontalo 1.049 batang senilai Rp51 juta, serta Indragiri Hilir sebanyak 31.920 batang senilai Rp718 juta.

Mentan mengatakan kasus itu sangat serius karena menyangkut program hilirisasi kelapa yang menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dan memperkuat industri nasional berbasis komoditas perkebunan.

“Kami cek langsung di lapangan dan ditemukan jumlah tanaman tidak cukup. Ini tidak boleh dipermainkan karena menyangkut nasib petani. Kalau benihnya bermasalah, hasil tanam petani juga akan terganggu walaupun programnya gratis,” ungkap Amran.

Ia menambahkan, Kementan telah memerintahkan Inspektorat Jenderal turun melakukan pemeriksaan menyeluruh bersama aparat kepolisian dan Satgas Pangan. Jika ditemukan unsur pidana, seluruh pihak yang terlibat diminta diproses tanpa pandang bulu serta mengembalikan kerugian negara.

“Jika terbukti harus dihukum seberat-beratnya. Itu permintaan rakyat dan publik rindu dengan ketegasan seperti yang diperintahkan Bapak Presiden Prabowo,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026