Bisnis.com, BALIKPAPAN — Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) resmi beroperasi sebagai bank devisa setelah mengantongi izin yang diperlukan.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin meresmikan operasional bank devisa sebagai simbol dimulainya era layanan valuta asing, sekaligus membuka rekening valuta asing pertama dalam denominasi dolar Amerika Serikat.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyatakan peresmian ini sejatinya telah dijadwalkan lebih awal, yakni pada 17 Juni 2026. Namun, agenda tersebut digeser menyesuaikan jadwal gubernur yang tengah menjalankan tugas luar daerah.

"Alhamdulillah, hari ini beliau berkenan meluncurkan operasional bank devisa dan mengimbau seluruh masyarakat untuk mendukung keberadaan Bank Kalsel sebagai bank devisa. Ini merupakan bentuk upaya kita dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah di Kalimantan Selatan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Fachrudin menyebut, layanan ekspor-impor, remitansi, hingga simpanan dalam bentuk valuta asing akan menjadi produk unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

"Harapan kami, masyarakat Kalimantan Selatan dapat mendukung keberadaan Bank Devisa ini. Nantinya kegiatan ekspor-impor, layanan remitansi, serta simpanan dalam bentuk valuta asing bisa kami layani dengan baik," katanya.

Dia menuturkan transformasi kelembagaan ini memang menjadi angin segar bagi para pelaku usaha lokal yang selama ini harus berpaling ke bank-bank nasional untuk memenuhi kebutuhan transaksi internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) sepakat mengembangkan skema barter dagang tripartit antara pelaku usaha Indonesia dan Filipina dengan potensi transaksi mencapai US$350 juta atau sekitar Rp6,36 triliun (asumsi kurs Rp18.120 per dolar AS).

Kesepakatan tersebut dilakukan melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, pada Senin (8/6/2026).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, skema yang diterapkan merupakan sistem barter sehingga tidak menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) dalam transaksi. Harapannya, imbal dagang ini dilakukan untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar yang menekan mata uang kedua negara.

“Ini sistem barter, jadi kita tidak menggunakan mata uang dolar. Karena nanti masing-masing negara mempunyai agen yang memfasilitasi,” kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).

Dalam skema sistem barter, Indonesia mengimpor abaca, yakni serat alami dari tanaman menyerupai pohon pisang, yang kemudian digunakan sebagai bahan baku tekstil. Abaca tersebut diolah oleh perusahaan anggota Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menjadi produk tekstil yang selanjutnya diekspor kembali ke Filipina.

Selain itu, Indonesia juga mengimpor bijih besi (iron ore) sebagai bahan baku industri baja yang kemudian diproses oleh Grup Krakatau Steel sebelum diekspor kembali ke Filipina dalam bentuk produk baja.

Lebih lanjut, Budi menuturkan, transaksi ini difasilitasi oleh masing-masing agen dari kedua negara, dengan PT Trade Barter Indonesia (TBI) sebagai pihak yang memfasilitasi kesepakatan tersebut.

Adapun, terdapat dua MoU imbal dagang tripartit atau yang masing-masing melibatkan tiga pihak.Pertama, yakni perjanjian Asian Pyrochem Technologies dari Filipina bersama PT Trade Barter Indonesia dan AGTI. Ketiga pihak menyepakati pertukaran serat abaka mentah dengan produk tekstil jadi senilai US$50 juta per tahun.

Kedua, perjanjian Asian Pyrochem Technologies bersama PT Trade Barter Indonesia dan PT Krakatau Global Trading. Ketiga pihak menyepakati pertukaranproduk baja dengan bijih besi asal Filipina untuk memenuhi kebutuhan produksi Krakatau Steel senilai US$300 juta per tahun.

Ke depan, kerja sama ini akan diperluas melalui kegiatan business matching untuk berbagai komoditas lain, tidak terbatas pada abaca dan bijih besi.

Kemendag mencatat pada Januari—April 2026, total perdagangan Indonesia dan Filipina mencapai US$4,16 miliar dengan surplus US$2,93 miliar bagi Indonesia. Nilai itu meningkat 12,03% dibanding Januari—April 2025.

Dari sisi ekspor ke Filipina, Indonesia mencatat tren positif dengan pertumbuhan tahunan sepanjang 2021–2025, yakni sebesar 1,63%. Sementara itu, sepanjang 2025, total perdagangan bilateral kedua negara mencapai US$12,02 miliar dengan surplus bagi Indonesia sebesar US$8,42 miliar.

Sementara itu, President of Indonesia Philippines Business Association (IPBA) Darmilo Sosa menilai skema barter ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat hubungan dagang kedua negara.

“Barter trading adalah sistem lama yang kami miliki, dan negara-negara berdua telah menikmatinya di masa lalu. Tapi kami melihat potensi bisnis yang baik dari ini,” ujar Sosa.

Sosa menambahkan, ke depan skema barter tidak hanya akan mencakup komoditas dasar, tetapi juga diarahkan pada produk bernilai tinggi dan teknologi.

“Ini akan menjadi model bisnis yang sangat baik, di mana kami mulai dengan abaca, dan mungkin dengan tobacco. Tapi kami juga mencari produk berharga tinggi, teknologi tinggi di masa depan,” ucapnya.

Menurutnya, kerja sama ini berpotensi membuka peluang pertumbuhan baru, termasuk di sektor aviasi yang diperkirakan akan berkembang pesat di kawasan dalam 5–10 tahun ke depan.

Bisnis.com, Batam — Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menilai ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi memberi dampak terhadap perekonomian Indonesia, khususnya Batam, melalui kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok global.

Kepala Perwakilan BI Kepri Rony Widijarto mengatakan secara rasional kawasan Timur Tengah memiliki peran vital dalam pasokan energi dunia. Salah satu jalur krusial adalah Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak global.

“Kalau terjadi gangguan di kawasan itu, implikasinya pasti ke harga BBM dunia. Dampaknya bisa sampai ke Batam dan Indonesia secara umum,” kata Rony di Batam, Selasa (3//3/2026).

Menurut dia, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan mendorong peningkatan biaya logistik dan berpotensi mengganggu arus ekspor-impor. Kondisi tersebut dapat memicu tekanan inflasi, terutama di daerah yang sangat bergantung pada kelancaran perdagangan dan distribusi barang seperti Batam.

Dia menjelaskan, Batam selama ini mencatat pertumbuhan tinggi pada sektor industri elektronik dan galangan kapal. Namun, sektor-sektor tersebut juga sensitif terhadap dinamika global, terutama terkait biaya energi dan logistik.

“Ekspor-impor bisa terganggu, ongkos logistik naik. Ini tentu menjadi perhatian karena bisa berdampak pada harga-harga di dalam negeri,” ujarnya.

Di sisi lain, Rony menilai terdapat potensi keuntungan bagi daerah penghasil komoditas seperti kelapa sawit dan batu bara, terutama di Kalimantan, apabila harga energi dan komoditas global meningkat.

“Kalau harga energi naik, biasanya harga komoditas seperti sawit dan batu bara ikut terdorong. Daerah yang punya komoditas itu bisa menikmati kenaikan,” katanya.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa kenaikan harga energi secara luas tetap berisiko terhadap stabilitas inflasi nasional. Dampak lanjutan berupa kenaikan harga barang dan jasa dapat menekan daya beli masyarakat.

“Ini yang harus diwaspadai. Kenaikan BBM biasanya merambat ke mana-mana dan bisa berdampak pada inflasi. Itu tentu menjadi risiko bagi Batam dan Indonesia,” kata Rony.

BI Kepri, akan terus memantau perkembangan global serta memperbarui proyeksi ekonomi daerah guna mengantisipasi potensi dampak lanjutan terhadap pertumbuhan dan stabilitas harga.

“Kami akan pantau bagaimana dampaknya untuk Indonesia,” tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengungkapkan tantangan implementasi pembatasan impor produk China saat pemerintah tengah mengkaji aturan terkait hal tersebut.

Menurutnya, aturan pembatasan aktivitas dan harga impor tersebut melibatkan pembahasan lintas kementerian. Selain itu, keberlangsungan perdagangan dengan mitra dagang yang selama ini berjalan juga dinilai menjadi pertimbangan.

“Kita tidak bisa juga menentukan suka-suka kita, karena bagaimanapun kita nanti dikomplain juga oleh luar negeri ya. Misal kita tetapkan begini, terus tiba-tiba hasil-hasil produk kita [dikenakan] tarif kita juga ke sana, kan repot juga,” kata Helvi saat ditemui di sela-sela acara Inacraft 2026 di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, langkah mengatasi gempuran barang impor dapat dimulai dari apa yang disebutnya dengan mensterilkan pasar, terutama dengan menumbuhkembangkan produk dalam negeri.

Sejauh ini, solusi yang ditawarkan pemerintah adalah menetapkan perlindungan terhadap barang yang telah mampu diproduksi oleh pelaku usaha Tanah Air.

Dengan demikian, daya tawar produk barang dalam negeri dapat mengatasi dinamika yang terjadi pada lingkup perdagangan ekspor-impor, misalnya pengenaan tarif tinggi oleh negara lain.

“Jadi prinsipnya bagaimana UMKM itu kita kawal, kita bina, kemudian kita tumbuh kembangkan. Nah kita harus maksimal untuk itu,” ujar Helvi.

Sebelumnya, Kementerian UMKM tengah mengkaji rencana pengaturan harga acuan penjualan barang impor super murah yang masuk ke Indonesia. Kebijakan ini disiapkan untuk melindungi produk lokal agar mampu bersaing secara sehat di pasar dalam negeri.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pembahasan mengenai penetapan harga acuan untuk produk impor masih dilakukan bersama Kementerian Perdagangan.

Dia menilai produk lokal kerap terdampak oleh masuknya barang impor murah, khususnya dari China. Pasalnya, harga barang impor dari China jauh lebih murah dibandingkan produk lokal.

“Ini kan berawal dari harapan kita agar produk-produk dalam negeri yang sudah bisa diproduksi dalam negeri itu tidak kena imbas oleh barang-barang impor dari China,” ujar Maman kepada wartawan di Kantor Kementerian UMKM, Senin (29/12/2025).

IDXChannel - Ketua Umum Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI), Wahyono Bimarso, menyoroti lemahnya posisi Indonesia dalam lalu lintas pelayaran internasional, khususnya pada sektor ekspor-impor yang kini hampir sepenuhnya dikuasai oleh kapal asing.

Kondisi ini dinilai ironis mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan aktivitas perdagangan yang sangat bergantung pada jalur laut sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Wahyono menyebut bahwa hampir seluruh lalu lintas peti kemas ekspor-impor di pelabuhan utama Indonesia kini diangkut oleh kapal asing. Ia mencontohkan Pelabuhan Tanjung Priok yang mencatat volume sekitar 7 juta TEUs per tahun, di mana sekitar 6 juta TEUs merupakan ekspor-impor dan seluruhnya diangkut oleh kapal berbendera asing.

"Lalu lintas ekspor impor contohnya di Priok itu ada 7 juta TEUs, yang 6 juta TEUs itu ekspor impor hampir 100 persen sudah diisi kapal asing, jadi betapa parahnya kita," ujarnya dalam acara Konferensi Pers Awal Tahun The National Maritime Institute (Namarin) di Jakarta, Rabu (7/1/2025).

Menurutnya, kondisi ini membuat Indonesia hanya menjadi pasar dan titik bongkar muat, tanpa memperoleh manfaat maksimal dari sisi jasa pelayaran internasional yang seharusnya bisa menjadi sumber devisa dan penguatan industri maritim nasional.

Wahyono membandingkan kondisi saat ini dengan era 1960-an, ketika Indonesia masih memiliki kapal berbendera nasional yang beroperasi di rute internasional dan berlayar hingga ke luar negeri. Menurutnya, saat itu Indonesia masih memiliki eksistensi dalam pelayaran global, sementara kini nyaris tidak ada lagi armada nasional yang melayani rute internasional secara signifikan.

"Sekitar tahun 1960-an, itu negara kita masih punya bendera di luar negeri, keliling dunia, sekarang kita nol, artinya kita mengalami kemunduran di sini (sektor maritim)," lanjutnya.

Ia menilai, kemunduran ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat lemahnya kebijakan jangka panjang dalam membangun industri pelayaran nasional, termasuk minimnya dukungan pembiayaan, insentif fiskal, serta perlindungan pasar bagi kapal berbendera Indonesia.

Dalam konteks tersebut, Wahyono menilai kebijakan maritim nasional seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan pelabuhan atau infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan armada nasional dan ekosistem pelayaran. Tanpa kapal nasional yang kuat, Indonesia akan terus bergantung pada operator asing untuk mengangkut barang dagangannya sendiri, sehingga nilai tambah ekonomi justru dinikmati oleh pihak luar.

Ia pun mendorong pemerintah untuk kembali menempatkan sektor pelayaran sebagai bagian strategis dari kedaulatan ekonomi, dengan memperkuat peran BUMN pelayaran, memberikan dukungan pembiayaan untuk peremajaan armada, serta menciptakan regulasi yang mendorong peningkatan pangsa muatan bagi kapal nasional di jalur ekspor-impor.

Wahyono menekankan bahwa perekonomian Indonesia sejatinya sangat bergantung pada sektor pelayaran domestik, khususnya pada angkutan peti kemas dalam negeri. Terdapat sekitar 53 operator kapal yang melayani lalu lintas peti kemas domestik, dan menurutnya, sekitar 90 persen aktivitas ekonomi nasional bertumpu pada kelancaran distribusi barang melalui jalur laut yang dilayani oleh operator-operator tersebut.

"Perekonomian kita itu masuknya dari laut, bukan dari udara. Tapi yang menopang itu hanya 53 operator angkutan peti kemas domestik, dan kondisinya sekarang berat," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

NILAI ekspor Indonesia ke Mesir mencatatkan rekor tertinggi di kawasan Afrika sepanjang 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia ke negara itu pada periode Januari–Oktober 2025 mencapai US$1,59 miliar atau sekitar Rp26,5 triliun (kurs dollar Rp 16.700)Capaian ini menempatkan Mesir sebagai tujuan ekspor terbesar Indonesia di Afrika dan peringkat ketiga di kawasan Timur Tengah. Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir Lutfi Rauf mengatakan penguatan hubungan dagang kedua negara tercermin dari lonjakan nilai perdagangan yang signifikan.

Ia menyebut total perdagangan Indonesia–Mesir selama Januari–Oktober 2025 meningkat 37,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Hubungan dagang Indonesia dan Mesir terus menguat. Nilai ekspor Indonesia ke Mesir mencapai US$ 1,59 miliar dan menjadi yang terbesar di Afrika,” kata Lutfi Rauf saat kunjungan ke Perkebunan Al Shorouk Company for Import and Export di Wadi Al Netroun, Provinsi Menofia, Mesir, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 30 Desember 2025.

Lutfi menjelaskan, dalam lima tahun terakhir tren perdagangan kedua negara menunjukkan pertumbuhan positif. Pada periode 2020–2024, rata-rata pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia–Mesir tercatat sebesar 5,77 persen. Pada tahun ini, surplus neraca perdagangan juga tetap berada di pihak Indonesia dengan nilai mencapai US$ 1,23 miliar.

Secara rinci, ekspor Indonesia ke Mesir selama Januari–Oktober 2025 tumbuh 25,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sebaliknya, ekspor Mesir ke Indonesia melonjak lebih tinggi hingga 139 persen, meski nilainya masih lebih kecil.

Atase Perdagangan KBRI Kairo M. Syahran Bhakti menyebut sejumlah produk Indonesia mengalami peningkatan permintaan di pasar Mesir. Komoditas tersebut antara lain minyak sawit dan turunannya, kopi, kelapa beserta olahannya, benang, kertas, bubuk kakao, alas kaki, besi baja, lemak kakao, serta rempah-rempah seperti pala dan cengkeh.

“Hingga saat ini terdapat sekitar 360 item produk Indonesia yang sudah masuk ke pasar Mesir,” ujar Syahran.

Di sisi lain, produk Mesir yang ekspornya meningkat ke Indonesia meliputi fosfat, kentang, molases, sayuran kering, kurma, bahan aspal, citrus, pupuk mineral, biji-bijian, hingga perangkat telepon. Saat ini tercatat sebanyak 84 item produk Mesir beredar di pasar Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, CEO Al Shorouk Company for Import and Export, Eng. Shaaban Hashad, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Indonesia terhadap penguatan kerja sama dagang. Ia berharap ke depan dapat terjalin kemitraan antara perusahaannya dengan importir buah-buahan asal Indonesia.

“Kami berharap ada kerja sama dengan perusahaan Indonesia, khususnya untuk perdagangan produk buah-buahan,” kata Shaaban.

Kuala Lumpur (ANTARA) - Departemen Statistik Malaysia (DOSM) menyatakan, China dan Singapura menjadi negara importir terbesar bagi Malaysia pada November 2025, dengan pangsa gabungan sebesar 36,2 persen dari total impor negara tersebut.

DOSM dalam buletin publikasi yang dirilis, di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat menyatakan, impor dari China mewakili 27,0 persen dari impor Malaysia, meningkat sebesar 33,3 persen dibanding tahun sebelumnya, menjadi RM34,7 miliar atau setara Rp142,3 miliar.

Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan impor produk listrik dan elektronik, yang naik sebesar 52,9 persen atau RM6,2 miliar, diikuti oleh mesin, peralatan dan suku cadang, peralatan transportasi, produk manufaktur logam, produk petroleum, produk manufaktur lainnya, produk besi dan baja, serta produk plastik.

Sementara impor dari Singapura berjumlah RM12,0 miliar (Rp49,2 miliar), dan menyumbang 9,3 persen dari impor Malaysia.

Impor Malaysia dari Singapura meliputi produk listrik dan elektronik, tekstil, pakaian, alas kaki, produk manufaktur logam, produk petroleum, bahan dan produk kimia, mesin, peralatan dan suku cadang, serta produk manufaktur lainnya.

Pemerintah Malaysia menyatakan impor Malaysia secara tahunan atau year on year mencatat pertumbuhan positif, didorong oleh peningkatan barang modal (naik 56,8 persen) dan barang antara ( naik 5,0 persen). Sebaliknya, barang konsumsi mengalami penurunan sebesar 1,7 persen.

Sementara untuk data ekspor, otoritas pusat statistik Malaysia menyatakan, ekspor Malaysia mencatat pertumbuhan positif, meningkat sebesar 7,0 persen dari RM126,1 miliar pada November 2024 menjadi RM135,0 miliar.

Pertumbuhan ini sejalan dengan peningkatan signifikan pada ekspor ulang (re-ekspor), yang mencakup 22,0 persen dari total ekspor dan melonjak sebesar 40,3 persen menjadi RM29,8 miliar.

Sementara itu, ekspor domestik tumbuh secara marjin sebesar 0,3 persen menjadi RM105,2 miliar, mewakili 78,0 persen dari total ekspor.

DOSM menyatakan Amerika Serikat dan Singapura merupakan negara tujuan ekspor utama Malaysia pada November 2025, dengan pangsa gabungan sebesar 28,8 persen dari total nilai ekspor Malaysia.

Ekspor Malaysia ke dua negara itu mencakup ekspor minyak sawit, minyak mentah, produk besi dan baja, hingga produk manufaktur lainnya.

Adapun berdasarkan data yang dipublikasi DOSM, Indonesia tetap masuk 10 besar negara importir dan tujuan ekspor Malaysia.

Impor Malaysia dari negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) utamanya produk manufaktur, metal, produk petroleum, produk kimia, hingga tekstil, pakaian dan alas kaki.

Sedangkan ekspor Malaysia ke ASEAN antara lain produk elektronik dan listrik.

Singapura menjadi tujuan utama ekspor Malaysia untuk ASEAN dengan pangsa 51,9 persen, sedangkan ekspor Malaysia ke Indonesia 12,4 persen di antara negara-negara Asia Tenggara.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan ekspor Indonesia pada Oktober 2025 masih memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, tetapi target surplus tahunan di atas US$35 miliar dinilai sulit tercapai.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai tren net ekspor hingga Oktober tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, meski realisasinya belum sesuai target.

“Hingga Oktober, tren net ekspor menunjukkan sinyal positif, walau masih di bawah target. Hal ini tetap akan membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).

Namun, Wijayanto menuturkan surplus ekspor hingga Oktober baru mencapai US$24 miliar, sekitar 69% dari target. Kondisi ini dipengaruhi tren penurunan harga komoditas serta perlambatan ekonomi China.

“Untuk mengejar target, apalagi di tengah tren pelemahan harga komoditas dan perlambatan ekonomi China, bukanlah hal yang realistis bagi kita,” ujarnya.

Menurut Wijayanto, langkah pemerintah dalam dua bulan terakhir tahun ini terbatas. Salah satunya dengan menjaga nilai tukar rupiah.

“Paling tidak nilai tukar rupiah harus stabil dan kompetitif, manajemen ekspor-impor diperbaiki, dan impor ilegal ditekan,” jelasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia mencapai US$24,24 miliar pada Oktober 2025, atau turun 2,31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai US$24,81 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menuturkan penurunan ekspor secara tahunan utamanya didorong oleh penurunan nilai ekspor migas.

Perinciannya, nilai ekspor migas mencapai US$0,89 miliar pada Oktober 2025, atau turun 33,60% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari US$1,35 miliar. Sementara itu, nilai ekspor nonmigas juga turun 0,51% yoy dari US$23,46 miliar pada Oktober 2024 menjadi US$23,34 miliar.

“Penurunan nilai ekspor Oktober 2025 secara tahunan terutama didorong oleh penurunan nilai ekspor migas, yaitu pada komoditas minyak mentah yang turun 54,68% dengan andil -0,34%,” ujar Pudji dalam Rilis BPS, Senin (1/12/2025).

Komoditas hasil minyak juga turun 40,11% dengan andil -0,65%, serta gas yang turun 26,20% dengan andil -0,84%.

Namun sepanjang Januari—Oktober 2025, BPS mencatat total ekspor meningkat 6,96% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai US$218,82 miliar. Sepanjang sepuluh bulan pertama 2025, total ekspor mencapai US$234,04 miliar.

Dari sana, total ekspor migas mencapai US$10,93 miliar atau turun 16,11% dibandingkan Januari—Oktober 2024 yang mencapai US$13,02 miliar. Di sisi lain, total ekspor nonmigas mencapai US$223,12 miliar atau naik 8,42% dibandingkan Januari—Oktober 2024 senilai US$205,79 miliar.

BPS menyebut peningkatan nilai ekspor sepanjang Januari—Oktober 2025 ini disumbang oleh sektor industri pengolahan dengan andil sebesar 11,68%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mempercepat pengerjaan Pelabuhan Patimban Tahap I-2 Paket 6 di Subang, Jawa Barat, yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor infrastruktur maritim dengan nilai investasi mencapai Rp5,48 triliun.

Hingga awal November 2025, progres pembangunan proyek tersebut telah mencapai 72,89% dan ditargetkan rampung lebih cepat dari jadwal kontrak. Pelabuhan Patimban akan menjadi simpul logistik maritim utama Indonesia dengan kapasitas hingga 7,5 juta TEUs, memperkuat konektivitas ekspor-impor dan menopang pertumbuhan industri manufaktur di kawasan Jawa Barat.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menyampaikan, perusahaan berkomitmen menjaga mutu, keselamatan kerja, serta ketepatan waktu dalam penyelesaian proyek strategis tersebut.

“Kami optimistis dapat menyelesaikan proyek Pelabuhan Patimban lebih cepat dengan kualitas prima dan penerapan HSE sesuai standar internasional. Capaian ini merupakan hasil sinergi dan kerja keras seluruh tim di lapangan,” ujar Joko, Jumat (7/11/2025).

Joko menjelaskan, meskipun PTPP sempat menghadapi tantangan pasokan material reklamasi akibat penutupan izin tambang di wilayah Subang, keberlanjutan proyek tetap terjaga berkat koordinasi intensif dengan instansi dan mitra strategis. PTPP juga mengimplementasikan sistem manajemen proyek digital untuk memastikan seluruh tahapan berjalan efisien, transparan, dan sesuai rencana biaya.

Kinerja proyek Patimban mendapatkan apresiasi baik di tingkat nasional maupun internasional. PTPP berhasil meraih RoSPA Gold Award pada tahun 2024 dan 2025, serta mencatatkan Zero Accident dengan lebih dari lima juta jam kerja tanpa kehilangan waktu kerja (Lost Time Accident/LTA).

“Rekor ini mencerminkan konsistensi dan komitmen PTPP dalam menjaga mutu, keselamatan, dan produktivitas. Ini sekaligus bukti nyata bahwa perusahaan konstruksi nasional mampu menghadirkan karya kelas dunia,” tutur Joko.

Sebelumnya, PTPP menurunkan alokasi belanja modal (capital expenditure/capex) menjadi sekitar Rp1,9 triliun dari target Rp2,1 triliun sepanjang 2025.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan bahwa langkah ini sejalan dengan strategi efisiensi dan fokus perseroan pada bisnis inti konstruksi di tengah upaya memperkuat arus kas dan memperbaiki struktur keuangan.

“Capex tahun ini kami arahkan secara selektif untuk proyek yang berhubungan langsung dengan bisnis utama dan memiliki tingkat pengembalian yang baik,” ujarnya saat berkunjung ke Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (29/10/2025).

Sebagian besar belanja modal tersebut akan digunakan untuk mendukung proyek-proyek strategis, yang termasuk dalam strategic business unit (SBU), antara lain Gedung BSI dan Menara Danareksa.

Sementara itu, PTPP telah mengantongi kontrak baru sebesar Rp16,68 triliun hingga September 2025. Komposisi kontrak baru PTPP didominasi proyek BUMN sebesar 47%, swasta 29%, dan 24% berasal dari proyek pemerintah.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kesepakatan transaksi menggunakan mata uang lokal antara Indonesia, China, dan Jepang telah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha antar negara.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, nilai transaksi yang menjadi bagian dari program local currency transaction (LCT) dengan China telah tembus US$ 7 miliar, sedangkan Jepang US$ 5 miliar.

Total transaksi tanpa dolar AS antara China, Jepang, dan Indonesia itu setara US$ 12 miliar, setara dengan nilai Rp 200,37 triliun.

"Nilai transaksi mata uang lokal dengan Tiongkok US$ 7 miliar dan Jepang US$ 5 miliar," kata Perry dalam acara konferensi pers rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Nilai LCT dengan Jepang dan China ini sudah jauh melampaui nilai keseluruhan transaksi mata uang lokal yang tercatat hingga pertengahan tahun ini yang sebesar US$ 11,7 miliar atau setara Rp 189 triliun.

Nilai transaksi ini bahkan juga telah meningkat tajam dibandingkan nilai transaksi LCT pada semester I-2024 yang sebesar US$ 4,702 miliar. Rata-rata jumlah nasabah LCT juga tumbuh signifikan, atau meningkat sekitar 45% dibandingkan tahun sebelumnya.

"Untuk itu, Satuan Tugas Nasional LCT akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dalam Pertemuan Komite Kerja Tingkat Deputi Satgasnas LCT di Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Perkembangan positif LCT ini sejalan dengan komitmen dan konsistensi Satgasnas LCT dalam melakukan penguatan sinergi antarotoritas dan mitra strategis, penyesuaian kebijakan insentif, serta sosialisasi yang targeted, terintegrasi, dan terencana, termasuk kepada pelaku usaha ekspor-impor.

Filianingsih menegaskan bahwa capaian tersebut didukung oleh upaya menjangkau pemanfaatan LCT lebih luas di berbagai sektor dan wilayah, termasuk perluasan partisipan Bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD).

"Perluasan kerja sama LCT terus dilakukan dengan penambahan negara mitra baru, yaitu Korea Selatan pada September 2024 dan Uni Emirat Arab pada Januari 2025," kata Filianingsih.

Natuna (ANTARA) - Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) mengalokasikan dana sebesar Rp28 miliar untuk pengembangan Pelabuhan Selat Lampa di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, setelah ditetapkan sebagai pelabuhan ekspor-impor.

Bupati Natuna Cen Sui Lan di Natuna, Selasa, mengatakan kegiatan tersebut sudah masuk dalam perencanaan yang dijadwalkan pada 2026.

Ia mengatakan pelabuhan itu dikembangkan menyesuaikan kegiatan perdagangan internasional.

Lewat Pelabuhan Selat Lampa, menurut dia, Natuna tengah disiapkan untuk menjadi pintu gerbang baru perdagangan Indonesia di wilayah perbatasan.

“Pada 2026, fasilitas Pelabuhan Selat Lampa telah dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi dermaga, trestle, serta pembangunan sisi darat dan lapangan,” katanya.

Penetapan Pelabuhan Selat Lampa sebagai pelabuhan ekspor-impor tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor AL.301/II/14/DP-25 tertanggal 1 Juli 2025.

Dengan status baru tersebut, pelabuhan yang terletak di Kecamatan Pulau Tiga itu, menurut dia, diharapkan dapat meningkatkan arus logistik dan memperkuat konektivitas perdagangan antarpulau maupun antarnegara.

Cen Sui Lan mengatakan posisi strategis Kabupaten Natuna yang berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI I), menjadikan daerah itu potensial sebagai simpul logistik nasional dan pintu ekspor-impor.

Saat ini, ia mengatakan Pelabuhan Selat Lampa masih difungsikan untuk melayani aktivitas domestik, baik angkutan barang maupun penumpang. Pelabuhan tersebut mampu menampung dan menjadi lokasi sandar kapal berkapasitas hingga 10.000 gross tonnage (GT).

“Pelabuhan tersebut saat ini masih berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan, sehingga seluruh pengembangan dilaksanakan oleh kementerian,” ujar dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025