Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengungkap sejumlah driver ojol saat ini masih dikenakan biaya aplikasi di atas 8%, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 27/2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online yang seharusnya berlaku hari ini, Rabu (1/7/2026).

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengungkapkan struktur tarif yang dibebankan kepada pengemudi Gojek-Grab saat ini masih jauh dari kata adil karena adanya manipulasi komponen biaya tambahan di luar potongan komisi utama.

Biaya aplikasi yang dibebankan kepada para pengemudi pun, kata Lily, masih tinggi.

“Faktanya hari ini potongan lebih dari 8% yaitu berkisar 16% - 24% untuk pengantaran penumpang dengan kendaraan roda dua (motor). Contohnya konsumen membayar Rp 34.000,” ujar Lily kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Dalam rincian perhitungannya, ketika konsumen membayar Rp34.000, platform langsung mengambil Biaya Aplikasi Rp5.000 dan Biaya Asuransi Perjalanan Rp1.000 ke keuntungan mereka dengan total sebesar Rp6.000. Kemudian sisanya senilai Rp28.000 dipotong lagi 8% untuk platform sebesar Rp2.240. Alhasil, pengemudi hanya memperoleh pendapatan bersih Rp25.760, yang mengindikasikan akumulasi potongan aplikasi mencapai 24% dari uang pembayaran konsumen.

Di sisi lain, SPAI konsisten menolak bila potongan aplikasi 8% yang diterapkan platform hanya berlaku bagi pengantaran penumpang dengan motor. Berdasarkan ketentuan hukum, Peraturan Presiden jelas berbunyi untuk melindungi Pekerja Transportasi Online.

Artinya, relaksasi tarif ini wajib berlaku universal untuk semua ojol, taksi online, dan kurir kargo yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang, termasuk makanan, dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih.

Pembatasan sepihak oleh aplikator diklaim sebagai praktik diskriminatif karena membeda-bedakan sesama pekerja transportasi berbasis aplikasi. Padahal, risiko dan kondisi kerja yang dialami di lapangan serupa, yakni berada di bawah standar hukum ketenagakerjaan akibat ketidakpastian upah, jam kerja panjang hingga 12-18 jam per hari, serta tingkat kerawanan kecelakaan yang tinggi di jalan raya.

SPAI mencermati ketidakpastian kebijakan pemerintah selama ini terhadap pengemudi disebabkan karena pemerintah dan platform belum mengakui status pekerja bagi pekerja transportasi online. Dampak regulasi yang menggantung ini membuat pendapatan riil pengemudi merosot hingga ke kisaran Rp100.000 per hari, jauh di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar Rp5,7 juta.

Ketiadaan payung hukum hubungan kerja formal juga membuat para pengemudi kehilangan akses terhadap fasilitas perlindungan mendasar yang menjadi hak normatif kaum buruh.

“Selain itu para pekerja transportasi online juga tidak mendapatkan hak-hak pekerja seperti upah layak, jam kerja 8 jam, cuti haid dan melahirkan, dukungan pekerja disabilitas, jaminan sosial, membentuk serikat pekerja dan perundingan kerja bersama,” kata Lily.

Melihat rantai persoalan kesejahteraan yang terus berulang, SPAI mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi Konvensi ILO 193 tentang Pekerja Platform yang Juni lalu telah disetujui untuk disahkan di sidang ILO pada sesi International Labour Conference (ILC) ke-114.

Bersamaan dengan itu, Kementerian Ketenagakerjaan didesak segera memasukkan aturan pelindungan pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo ini ke dalam hubungan kerja resmi pada pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru demi kepastian iklim usaha yang berkeadilan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia membuka kanal aduan khusus bagi para mitra pengemudi yang belum merasakan penyesuaian biaya aplikasi sebesar 8% pada hari pertama pemberlakuan aturan baru tersebut hari ini, Rabu (1/7/2026).

Implementasi kebijakan potongan tarif secara terpusat sekaligus memastikan seluruh perusahaan aplikasi pelaksana mematuhi ketentuan batas maksimal biaya layanan demi melindungi kesejahteraan pendapatan para pekerja digital.

Posko pengaduan virtual ini disiapkan sebagai respons langsung terhadap masa transisi perubahan tarif per 1 Juli 2026.

Otoritas asosiasi bergerak cepat mengumpulkan data dari lapangan untuk memitigasi potensi pelanggaran atau keterlambatan penyesuaian sistem algoritma pemotongan pendapatan yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan aplikasi penyedia layanan transportasi daring.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan pergerakan data pada awal pemberlakuan regulasi ini akan menjadi basis evaluasi organisasi dalam menentukan langkah advokasi selanjutnya.

“Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia juga telah mengaktifkan Pusat Pelaporan Implementasi 8% melalui kanal website resmi gardaindonedia.or.id setiap laporan yang masuk akan diverifikasi oleh Satuan Tugas (Satgas) Perpres No.27 tahun 2026 dan Satgas Khusus 8%,” ujar Igun kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Garda Indonesia mengonfirmasi tim internal mereka masih terus memonitor pelaksanaan hari pertama dan sepanjang minggu pertama implementasi potongan aplikasi 8%.

Saat ini pusat data organisasi sudah mulai menampung laporan-laporan teknis dari para pengemudi ojek online (ojol) dari seluruh platform, termasuk mengompilasi notifikasi-notifikasi resmi yang diterbitkan secara digital oleh korporasi aplikasi mengenai pemberlakuan pemotongan pendapatan baru tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8% secara serentak per 1 Juli 2026 tanpa melalui fase uji coba guna meningkatkan kesejahteraan para pengemudi transportasi berbasis aplikasi.

Pemerintah telah mensosialisasikan ketentuan penyesuaian tarif tersebut kepada seluruh perusahaan aplikator agar segera menyelaraskan sistem operasional internal tepat waktu, menyusul tercapainya kesepakatan bersama dalam pertemuan antara operator dengan pimpinan DPR. Dudy mengungkapkan kesiapan regulasi dari sisi pemerintah sudah matang. Otoritas perhubungan akan memantau langsung respons pasar dan teknis pelaksanaan di lapangan begitu kebijakan ini diaktifkan.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Dudy dilansir dari Antara, Minggu (28/6/2026)

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan siap menjadi penghubung para pengemudi transportasi online agar dapat menyampaikan aspirasi secara langsung ke anggota DPR RI asal Sumut.

Hal itu disampaikan Bobby usai menerima audiensi perwakilan ojek online (ojol) di Sumut sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan para pengemudi, yakni dengan mendorong hadirnya regulasi yang lebih kuat untuk melindungi pekerja transportasi online.

"Kami akan sampaikan ke DPR RI dapil Sumut. Kami siap mempertemukan abang-abang ojol untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung," kata Bobby Nasution, dikutip Jumat (19/6/2026).

Bobby menjelaskan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online (Ojek Online).

Dia menyebut kebijakan itu perlu diapresiasi sebagai langkah positif untuk memberikan perlindungan dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan para pengemudi ojol.

Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut yakni pembatasan potongan biaya aplikasi maksimal 8% bagi aplikator, dari sebelumnya mencapai 20%.

Bobby mengatakan pihaknya memahami tuntutan para pengemudi yang salah satunya meminta agar regulasi tersebut ditingkatkan menjadi undang-undang.

Namun proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu dan tahapan yang lebih panjang sehingga Perpres disebut menjadi instrumen yang dapat segera diterbitkan untuk menjawab kebutuhan mendesak di lapangan.

"Tetapi tuntutan ini akan kami tindaklanjuti. Kami akan coba suarakan juga ke pusat," kata dia.

Adapun dalam aksi unjuk rasa pengemudi ojek online yang tergabung dalam Solidaritas Ojol Bersatu (Sobat) Sumut pada Kamis (18/6/2026) menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan aplikator, di antaranya terkait kenaikan tarif layanan penumpang, jasa pengantaran barang dan makanan, tarif bersih dan kehadiran UU Transportasi Online.

Ketua Solidaritas Ojol Bersatu (Sobat) Timbul Siahaan mengatakan selain tuntutan yang bersifat nasional, pihaknya juga meminta pemerintah daerah di Sumut menaruh perhatian pada permasalahan yang dialami pengemudi.

"Di Medan itu, soal bagaimana membebaskan biaya parkir untuk layanan antar paket dan makanan," ujar Timbul.

Para pengemudi juga meminta agar bisa mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

Audiensi antara Gubernur Sumut dan Sobat Medan ini menghasilkan beberapa poin penting untuk ditindaklanjuti, antara lain kajian mengenai pembebasan biaya parkir bagi pengemudi ojol saat melakukan layanan pengantaran makanan dan paket.

Kajian ini akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan regulasi pendukung.

Selain itu, para pengemudi juga diingatkan untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas serta membangun komunikasi aktif dalam mengawal kebijakan aplikator yang dinilai memberatkan mitra pengemudi.

Bisnis.com, JAKARTA— PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) memastikan layanan GoRide Hemat tetap beroperasi meskipun perusahaan akan menghapus program langganan Gacor untuk mitra pengemudi.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap rencana penurunan biaya aplikasi menjadi 8%, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres No. 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Gojek menegaskan layanan GoRide Hemat tetap tersedia bagi masyarakat. Namun, perusahaan akan menghentikan Program Langganan GoRide Hemat untuk mitra pengemudi atau yang dikenal sebagai program Langganan Gacor.“Adapun yang kami hapus adalah Program ‘Langganan GoRide Hemat untuk mitra pengemudi’ atau yang dikenal sebagai program Langganan Gacor,” tulis Tim Corporate Affairs kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Sebelumnya, skema GoRide Hemat bagi pengemudi menggunakan sistem berlangganan. Dalam skema tersebut, mitra pengemudi membayar biaya langganan agar bisa memperoleh order GoRide Hemat, sementara potongan komisi kepada perusahaan ditetapkan sebesar 0%.

Ke depan, mekanisme tersebut akan diubah mengikuti skema GoRide Reguler. Artinya, penghasilan perjalanan akan dibagi dengan komposisi 92% untuk mitra pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator.

Dengan perubahan ini, pengemudi tidak lagi membayar biaya langganan di muka untuk mengakses order GoRide Hemat, melainkan langsung menerima pembagian pendapatan per perjalanan sesuai skema baru.

Gojek menjelaskan saat ini terdapat dua layanan GoRide, yakni GoRide Reguler dan GoRide Hemat. Untuk GoRide Reguler, tarif kepada konsumen dipastikan tetap. Sementara itu, pada layanan GoRide Hemat akan dilakukan penyesuaian harga secara moderat agar implementasi skema baru tetap menjaga keseimbangan antara keterjangkauan konsumen dan pendapatan mitra pengemudi.

Sebelumnya, program langganan GoRide Hemat mulai diuji coba sejak November 2025 dan diperluas pada Februari 2026. Setelah berjalan selama beberapa bulan, perusahaan melakukan evaluasi terhadap implementasi program tersebut.

Direktur Utama GoTo Hans Patuwo mengatakan perusahaan menilai skema langganan masih memerlukan keseimbangan yang lebih baik bagi kesejahteraan mitra pengemudi.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menghentikan program langganan tersebut, efektif dalam waktu dekat. Ke depannya, GoRide Hemat juga akan mengikuti sistem bagi hasil 8% seperti GoRide reguler,” kata Hans dalam konferensi pers di Kantor GoTo, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Hans menegaskan penghentian program langganan GoRide Hemat dilakukan untuk menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan bagi seluruh pihak. Menurut dia, penyesuaian harga pada layanan GoRide Hemat akan dilakukan secara terukur dengan tetap mengutamakan keterjangkauan bagi masyarakat.

“Penyesuaian ini akan bermanfaat bagi mitra pengemudi dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga kesejahteraan mitra pengemudi,” kata Hans.

Dalam penjelasannya terkait implementasi Perpres No. 27/2026, Gojek menyatakan mendukung penuh kebijakan pemerintah melalui empat langkah strategis. Salah satunya yakni penyesuaian skema bagi hasil GoRide menjadi 92% untuk mitra pengemudi dan 8% untuk Gojek setelah aturan resmi diberlakukan.

Selain itu, perusahaan juga memastikan berbagai program dukungan bagi mitra pengemudi tetap berjalan, seperti Bonus Hari Raya, BPJS Ketenagakerjaan, Bursa Kerja Mitra, layanan ambulans, hingga kantor operasional di berbagai kota. Gojek juga menyebut akan memperkuat berbagai program kesejahteraan baru bagi mitra pengemudi dan keluarga mereka.

Di sisi lain, perusahaan mengaku akan mengandalkan kekuatan ekosistem bisnis GoTo, termasuk layanan logistik, pengantaran, dan finansial, guna menjaga keberlanjutan bisnis di tengah penyesuaian kebijakan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana masuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ke industri ojek online (ojol) dinilai tidak serta merta membuat tarif aplikasi menjadi 8%. Biaya aplikasi di Gojek dan Grab lebih banyak dipengaruhi oleh regulasi.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kehadiran Danantara sebagai investor di sektor ride hailing tidak otomatis memberi dampak positif terhadap pengendalian tarif ojol.

Menurutnya, skema tarif pengemudi saat ini tetap tunduk pada regulasi pemerintah sehingga perubahan kepemilikan tidak akan banyak mengubah struktur dasar industri.

"Tarif perjalanan untuk driver selama ini diatur oleh peraturan. Selama aturannya sama, mau yang masuk Danantara atau siapa pun ya tetap akan sama," ucap Nailul Huda kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Sejatinya, aturan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1001/2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dalam Diktum kedelapan beleid tersebut menyatakan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5%.

Biaya penunjang tersebut dapat berupa asuransi keselamatan tambahan, penyediaan, fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional dan/atau bantuan lainnya.

Lebih lanjut, Huda menuturkan persoalan utama industri ojol justru terletak pada struktur biaya dan besaran potongan aplikasi terhadap mitra pengemudi.

Huda menegaskan, bahwa hal tersebut lebih mendesak dibenahi ketimbang mendorong keterlibatan langsung pemerintah melalui investasi.

"Aturannya berupa fixed cost bagi driver, potongannya berupa persentase. Itu dulu diselesaikan sebelum ngomongin intervensi," ujarnya.

Huda juga menilai pemerintah semestinya tetap berada pada posisi regulator, bukan pelaku usaha ataupun investor di industri digital.

Jika pemerintah masuk terlalu jauh ke dalam bisnis ojol melalui Danantara, kondisi itu dinilai berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat.

Keterlibatan pemerintah sebagai investor berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan kebijakan terhadap pemain tertentu. Risiko itu dinilai makin besar apabila Danantara digunakan untuk menopang tarif murah melalui subsidi.

Dia mencontohkan skenario apabila pemerintah melalui Danantara mengintervensi tarif menjadi hanya 8% melalui subsidi. Kondisi itu dapat menekan kompetitor swasta yang tidak memperoleh dukungan serupa.

"Buat regulasi yang menguntungkan semua pihak, itu yang diperlukan oleh industri. Yang lain tidak diberikan subsidi, ya pesaing bisa habis 'bensin'. Investor mana mau masuk ke Indonesia di mana pasarnya sudah fail karena Danantara," katanya.

Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi iklim investasi sektor digital nasional. Investor swasta berpotensi menahan ekspansi apabila melihat adanya dominasi pemerintah di industri yang seharusnya berbasis kompetisi pasar.

Bagi pelaku usaha di sektor ride hailing, intervensi pemerintah yang terlalu dalam juga berpotensi mempersempit ruang inovasi dan memperbesar ketidakpastian bisnis.

Industri dikhawatirkan bergerak bukan berdasarkan efisiensi dan kompetisi layanan, melainkan bergantung pada arah kebijakan pemerintah sebagai regulator sekaligus pemain pasar.

Janji Prabowo

Presiden Prabowo berjanji menurunkan potongan dari aplikator transportasi online atau ojol online dari 20% menjadi di bawah 10% yakni hanya 8% saat Hari Buruh atau May Day 2026.

Presiden Prabowo mengatakan bahwa telah meneken Peraturan Presiden No 27 tahun 2026 tentang perlindungan Transportasi Online, sehingga pengemudi online harus mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan juga mendapatkan BPJS Kesehatan.

"Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%, saya mau di bawah 10%, kalau tidak bersedia tidak usah berusaha di Indonesia," tegasnya di depan puluhan ribu buruh dari pengemudi ojol, Jumat (1/5/2026).

Presiden Prabowo mengatakan bahwa dari setiap pendapatan, ojol online hanya mendapatkan 80% saja, tetapi sekarang harus diubah menjadi minimal 92% untuk pengemudi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pemerintah melalui Danantara telah membeli saham aplikator ojol demi menurunkan potongan menjadi 8% sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Dasco menyebut secara rinci tujuannya untuk menurunkan biaya aplikator dari semula 20% atau 10% menjadi 8%.

"Paling pertama, kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan," ucap Dasco.