Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan dan hilirisasi nikel terintegrasi, PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel, tengah mempercepat penyelesaian tiga proyek strategis di Kawasan Industri Pulau Obi, Maluku Utara.

Ketiga proyek utama tersebut meliputi fasilitas pengolahan nikel Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) ketiga, pabrik pengolahan batu kapur (limestone) menjadiquicklime, serta fasilitas daur ulang sisa hasil pengolahan (tailing recycling).

Direktur Utama NCKL Roy Arman Arfandy, mengatakan bahwa proyek smelter RKEF ketiga yang dikerjakan melalui entitas anak usaha PT Karunia Permai Sentosa (KPS) ini memiliki total 12 lini produksi dengan kapasitas terpasang mencapai 185.000 ton nikel metal dalam bentuk feronikel (FeNi) per tahun.

“KPS merupakan RKEF plan yang ketiga kami. Sedang dalam proses finalisasi,” ujarnya saat paparan publik secara daring, Selasa (30/6/2026).

Perseroan telah menuntaskan pembangunan 10 lini produksi sepanjang 2025. Sementara itu, dua lini produksi terakhir diselesaikan konstruksinya pada kuartal I/2026, menandai rampungnya seluruh fase pembangunan fisik sasis utama pabrik.

Saat ini, manajemen mulai melakukan peningkatan bertahap atauramp-upoperasional pada beberapa lini produksi menuju kapasitas operasional penuh.

Perseroan, kata Roy, menargetkan seluruh 12 lini produksi di bawah bendera KPS dapat beroperasi penuh dengan kapasitas maksimal pada akhir tahun ini.

Sementara itu, tambahan pasokan dari KPS diproyeksikan bakal mendongkrak akumulasi kapasitas terpasang feronikel Harita Nickel di Pulau Obi menjadi 305.000 ton nikel per tahun pada akhir 2026. Portofolio tersebut melengkapi dua fasilitas pengolahan eksisting milik perseroan yang telah beroperasi penuh terlebih dahulu.

Sebagai informasi, fasilitas peleburan pertama perseroan dikelola melalui PT Megah Surya Pertiwi (MSP) dengan kapasitas produksi sebesar 25.000 ton nikel per tahun.

Selanjutnya, ada PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF) yang mengoperasikan penuh delapan jalur produksi berkapasitas terpasang 95.000 ton nikel per tahun.

Selain memacu output feronikel, Harita Nickel mempercepat pengembangan proyek pendukung terintegrasi demi menekan ketergantungan biaya eksternal.

Salah satunya melalui pembangunan pabrik kapur tohor atauquicklimemelalui perusahaan patungan PT Cipta Kemakmuran Mitra (CKM).

Entitas ini bertugas memproduksi quicklime, komponen kimia penunjang utama dalam proses pemurnian bijih nikel kadar rendah (limonit) pada fasilitas hidrometalurgi berbasis High-Pressure Acid Leach (HPAL).

“CKM akan menghasilkan quicklime untuk digunakan oleh dalam proses HPAL maupun di PT Halmahera Persada Lygend maupun di Obi Nickel Cobalt, keduanya HPAL plant yang kami sudah beroperasi di Pulau Obi,” ucap Roy.

Output dari satu lini CKM itu langsung dialokasikan untuk menyuplai kebutuhan operasional dua fasilitas HPAL eksisting milik perusahaan yang ditangani oleh anak usaha, yaitu PT Halmahera Persada Lygend (HPL) dan PT Obi Nickel Cobalt (ONC).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mengungkapkan sejumlah smelter nikel berteknologi rotary kiln electric furnace (RKEF) di Sulawesi dan Maluku hanya beroperasi 50% imbas kekurangan bahan baku.
Ketua Umum FINI Arif Perdana menuturkan, pengurangan operasi smelter tak lepas dari pemerintah yang sebelumnya berencana memangkas produksi bijih nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026.
Pemerintah mulanya berencana memangkas produksi nikel ke level 2050 juta hingga 260 juta ton tahun ini. Angka itu lebih rendah dari produksi tahun sebelumnya yang berada di level 320,37 juta ton. Belakangan, pemerintah menganulir rencana itu.
"Beberapa lini produksi operasi RKEF di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara saat ini telah beralih ke apa yang kami sebut 'hot idle' atau beroperasi di bawah 50% kapasitas," tutur Arif kepada Bisnis dikutip Kamis (18/6/2026).
Arif menjelaskan, pengurangan operasi smelter terpaksa dilakukan agar tungku pembakaran (furnace) dapat dijaga tetap hangat/panas. Ini untuk menghindari penundaan pengoperasian kembali yang bisa memakan waktu 6-8 minggu dan risiko kerusakan refraktori pada tungku pembakaran, jika harus dilakukan penghentian total.
Dengan demikian, operator smelter tersebut menanggung kerugian untuk menjaga agar lini produksi tidak terhenti total.
Di satu sisi, Arif menyebut lini produksi smelter High Pressure Acid Leach (HPAL) belum merasakan dampak rencana pemangkasan produksi dalam RKAB tahun ini. Pasalnya, smelter tersebut memiliki kontrak jual beli bijih nikel jangka panjang dengan pemegang izin usaha pertambangan.
"Tingkat utilisasi refinery HPAL umumnya masih cukup tinggi. Namun, proses hidrometalurgi ini menggunakan bijih per ton nikel jauh lebih banyak daripada RKEF. Jadi, jika tidak ada pasokan dan tambahan kuota baru, HPAL akan mulai merasakan kekurangan pasokan bahan baku bijih mulai kuartal III atau IV tahun 2026," imbuh Arif.
Dia menekankan bahwa FINI memahami upaya pemerintahan melakukan kontrol atas kuota produksi bijih nikel 2026 melalui persetujuan RKAB. Menurutnya, pemerintah melakukan hal ini dalam rangka untuk mengatasi kelebihan pasokan (over supply) nikel global dan akan dapat diikuti dengan kenaikan harga nikel di tingkat global.
Akan tetapi, jika pemangkasan kuota produksinya terlalu ketat, maka seolah pemerintah menciptakan industri hilirisasi nikel Indonesia ini sedang mengalami “rem paksa”.
Arif pun mengingatkan bahwa industri hilirisasi nikel sedang membutuhkan pasokan bahan baku bijih nikel untuk memenuhi kapasitas yang sudah berjalan. Selain itu, bahan baku diperlukan juga untuk proyek-proyek ekspansi dan baru (terutama HPAL) yang telah dan akan mulai beroperasi.
"Seharusnya dibuatkan peta jalan dan jadwal bertahap untuk menuju tingkat produksi yang optimal," katanya.
Arif mengatakan bahwa pelaku usaha pengolahan dan pemurnian nikel di Indonesia tidak hanya fokus terhadap over supply dan harga komoditas global. Lebih jauh dari itu, kekurangan dan kelangkaan pasokan bijih nikel yang terlalu besar akan dapat menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja karyawan.
Kekurangan pasokan juga dapat menimbulkan menurunnya tingkat kegiatan ekonomi terutama di wilayah-wilayah kawasan industri berbasis nikel, pengurangan kontribusi pendapatan pusat dan daerah, dan kelanjutan proyek-proyek CSR dan pengembangan masyarakat di sekitar proyek.
Tak hanya itu, keberlanjutan program-program perlindungan lingkungan, dampak-dampak terhadap penurunan efek multiplier juga terancam.
Oleh karena itu, FINI mendukung rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berencana merelaksasi pembatasna produksi nikel tahun ini. Produksi nikel bakal disesuaikan dengan kebutuhan smelter.
Kendati demikian, Arif mengatakan bahwa relaksasi itu arus disesuaikan dengan target utilisasi RKEF dan HPAL nasional. Menurutnya, hal tersebut dapat mencegah penambahan yang terlalu banyak, tidak termanfaatkan, dan juga untuk menjaga keseimbangan pasar.
Di samping itu, proses evaluasi dan persetujuan revisi RKAB 2026 harus dilakukan segera. Revisi itu harus dilakukan sebelum masuk musim penghujan di Indonesia bagian timur dan memberikan kesempatan kepada para penambang untuk persiapan meningkatkan produksinya.
Pemerintah memegang sisa kuota yang tidak terpakai dari tahun-tahun sebelumnya. FINI mengusulkan untuk memberikan sisa kuota yang tidak terpakai tersebut hanya kepada smelter yang terintegrasi dengan ekosistem kawasan industri dan investasi hilir.
Investasi hilir ini termasuk baja tahan karat, sulfat, prekursor, katoda, dan baterai. Dengan begitu, pasokan darurat itu dialokasikan untuk investasi hilir.
Tak hanya itu, FINI juga mengusulkan agar pemerintah segera melakukan revisi formula harga patokan mineral (HPM) yang berlaku April 2026. Formula baru tersebut telah menaikkan harga patokan untuk bijih US1,2% Ni (limonit) dari US$16 menjadi $40,18/wmt.
"Pada level tersebut, banyak dari IUP yang ada keluar dari kumpulan pemasok bijih [terutama limonit]. IUP-IUP tersebut pada akhirnya tidak dapat menjual pada harga resmi HPM, tetapi juga tidak dapat menjual di bawah HPM. Sehingga akhirnya bijih nikel tersebut tidak dapat termanfaatkan," jelas Arif.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan produksi nikel bakal disesuaikan dengan kebutuhan dari pabrik pemurnian atau smelter. Hal ini seiring dengan desakan pelaku usaha soal rencana pemerintah yang sebelumnya akan memangkas produksi nikel ke level 2050 juta hingga 260 juta ton tahun ini.
Bahlil mengatakan, produksi nikel bakal disesuaikan dengan kebutuhan smelter demi menjaga iklim investasi. Hal ini sekaligus dilakukan demi keberlanjutan program hilirisasi mineral.
"Maka kewajiban pemerintah khususnya dari kementerian ESDM adalah memastikan seluruh bahan baku yang bersumber dari negara kita harus ada. Artinya antara kapasitas produksi kebutuhan dengan RKAB yang akan kita berikan itu harus seimbang. Supaya apa industri bisa berjalan," jelas Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta pemerintah melibatkan pelaku industri dalam pembahasan deregulasi sektor minerba menyusul banyaknya aturan baru yang dinilai membebani investasi dan operasional industri tambang nasional.

Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono mengatakan rencana Presiden Prabowo Subianto terkait Satgas Deregulasi patut diapresiasi. Dia menilai langkah tersebut menunjukkan adanya kesadaran pemerintah terhadap hambatan investasi yang muncul akibat berbagai regulasi baru.

Kendati demikian, pembentukan satgas tersebut perlu diikuti dialog langsung dengan para pelaku industri tambang. “Diwakili oleh asosiasi-asosiasi industri guna mendapatkan masukan yang lebih jernih mengenai situasi dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Sudirman menjelaskan berbagai regulasi baru belakangan ini telah menimbulkan tekanan besar terhadap industri pertambangan dan hilirisasi mineral. Sejumlah kebijakan yang dikeluhkan pelaku usaha antara lain kenaikan royalti dan pajak, kewajiban parkir devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 50% selama satu tahun, hingga pembatasan kuota produksi bijih nikel melalui persetujuan RKAB 2026.

Selain itu, industri juga menyoroti aturan Harga Patokan Mineral (HPM) baru yang disebut memicu lonjakan harga bijih nikel, pengenaan denda pembukaan lahan hutan, serta penundaan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Menurutnya, keluhan tersebut sejatinya telah lama disuarakan berbagai asosiasi pertambangan nasional seperti Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Keluhan serupa belakangan turut disampaikan oleh kamar dagang dan industri China.

Sudirman berpendapat perubahan regulasi yang terjadi secara cepat telah mengganggu keberlangsungan operasional tambang maupun industri hilir.

“Perubahan regulasi tersebut telah membuat sektor industri pertambangan 'berantakan', terbukti dengan banyaknya kasus terhentinya operasional tambang maupun operasional industri hilirnya seperti smelter,” tuturnya.

Tak ayal, ribuan pekerja dari sektor pertambangan telah mengalami pemutusan hubungan kerja dari adanya regulasi baru di sektor industri pertambangan ini. Dia mengatakan kehadiran regulasi anyar turut berdampak ke ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah sekitar lokasi operasional industri tambang.

Perhapi pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor minerba, termasuk melalui penyesuaian tarif royalti. Namun, Sudirman mengingatkan kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan industri.

Terkait pembatasan produksi bijih nikel, Perhapi meminta pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih selektif berdasarkan jenis bijih yang ditambang. Menurut Sudirman, pembatasan dapat diterapkan pada bijih nikel saprolite berkadar tinggi karena kapasitas smelter RKEF dinilai sudah berlebih.

Sementara itu, produksi bijih nikel limonite berkadar rendah dinilai masih perlu didorong untuk mendukung pengembangan smelter HPAL dan industri baterai kendaraan listrik nasional.

“Beberapa investor termasuk dari China sudah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membangun proyek hilirisasi nikel tipe limonite ini, dan mereka tentunya sangat kecewa karena dengan adanya pembatasan produksi bijih nikel yang dipukul rata, maka juga berdampak kepada investasi yang telah dikeluarkan,” jelas Sudirman.

Dia menambahkan bahwa investor membutuhkan konsistensi regulasi sebelum memutuskan menanamkan modal di Indonesia. Karena itu, efektivitas Satgas Deregulasi nantinya akan diukur dari kemampuannya memangkas hambatan nyata di lapangan.

“Kalau tidak, maka investor membaca ini sekadar sebagai penambahan struktur tanpa perbaikan substansi,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT United Tractors Tbk. (UNTR) menyebut revisi formula harga patokan mineral (HPM) bijih nikel dapat menguntungkan perseroan karena harga limonite yang naik.

Presiden Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro menjelaskan dengan formula baru HPM, secara teori akan mengubah formula untuk nickle ore.

“Kami sudah lakukan simulasi secara garis besar, yang saprolite tidak terlalu terpengaruh, tapi pengaruhnya limonite ore, harganya akan naik tinggi,” ucap Iwan, Kamis (16/4/2026).

Dia melanjutkan dampak dari perubahan HPM ini, terutama untuk Stargate masih cukup minimal. Menurutnya saat ini Stargate masih beroperasi pada tahap awal atau early stage.

Iwan menjelaskan pihaknya saat ini masih sekadar menjual ore dan masih dalam tahap pembangunan smelter Rotary Klin-Electric Furnace (RKEF), dan belum mempunyai smelter High Pressure Acid Leach (HPAL).

Dia juga memaparkan smelter RKEF menggunakan nikel berjenis saprolite, sementara smelter HPAL menggunakan nikel berjenis limonite.

Iwan memandang perubahan HPM ini akan menguntungkan sektor nikel di hulu. Di sisi lain, smelter HPAL akan mendapatkan sedikit tekanan pada biaya karena kenaikan harga limonite.

“Bisa saya simpulkan dampaknya cukup minimal terhadap Stargate, bahkan mungkin upside karena harga ore-nya naik,” ujarnya.

Riset Indo Premier Sekuritas menjelaskan selain larangan ekspor asam sulfat, formula HPM yang baru akan meningkatkan harga bijih limonit (HPM) dari sebelumnya US$18/wmt menjadi sekitar US$35–40/wmt, tergantung kadar, kandungan kobalt, dan faktor lainnya.

Perubahan dibandingkan formula sebelumnya terutama terletak pada faktor koreksi (CF), serta penambahan komponen kobalt (Co), besi (Fe), dan kromium (Cr) ke dalam formula HPM.

“Perlu dicatat bahwa dampaknya terhadap bijih saprolit relatif minimal karena harga pasar saat ini sudah berada di atas harga HPM baru,” tulis Indo Premier Sekuritas.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan nikel terintegrasi, PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel terus berupaya mempercepat penyelesaian tiga proyek strategis di Kawasan Industri Pulau Obi, Maluku Utara.

Langkah ini dilakukan melalui penguatan infrastruktur teknis hingga peningkatan bertahap atau ramp-up operasional pada beberapa lini produksi menuju kapasitas operasional penuh pada akhir tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek normalisasi jalur pelayaran Selat Hormuz kembali dipenuhi tanda tanya seiring perkembangan terbaru ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Kondisi ini berisiko menahan peluang efisiensi biaya logistik global serta pasokan sulfur bagi industri pengolahan nikel domestik.

Kedua negara sejatinya sempat menyepakati penghentian permusuhan sementara melalui perjanjian 14 poin untuk meredakan tensi di Timur Tengah. Namun, implementasi nota kesepahaman (MoU) kembali diuji seiring munculnya sengketa operasional di Selat Hormuz, yang memaksa pertemuan lanjutan di Qatar.