Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat bersama sejumlah pihak sepakat untuk bergerak melakukan pemulihan lingkungan yang terdampak bencana alam.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pemulihan lingkungan tidak lagi bisa ditunda setelah banjir dan longsor meninggalkan jejak kerusakan yang cukup besar di berbagai wilayah Sumbar.

Menurutnya, bencana yang terjadi menjadi peringatan keras bahwa menjaga lingkungan jauh lebih murah dibanding menanggung biaya pemulihan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mengintensifkan penanaman pohon.

“Tidak boleh ditunggu lagi. Jadi harus bertindak sekarang untuk pengendalian iklim, karena ini menyangkut keberlangsungan hidup bersama," katanya, Jumat (12/6/2026).

Mahyeldi menyebut kolaborasi lintas sektor menjadi modal penting untuk membangun kembali kepedulian terhadap lingkungan yang menurutnya harus menjadi karakter bersama, terutama bagi generasi muda.

“Langkah yang kami lakukan bersama ini, bagaimana membangun kepedulian terhadap sampah, melakukan penanaman, menjaga dan merawat pohon, serta mewariskan kepedulian lingkungan kepada generasi muda,” ujarnya.

Dia mengingatkan masyarakat telah merasakan langsung dampak ketika lingkungan tidak terjaga.

"Sudah merasakan akibatnya. Ketika lingkungan rusak, yang muncul adalah banjir, longsor, dan kerusakan yang lebih luas. Karena itu kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi karakter yang melekat dalam kehidupan kita,” tegasnya.

Mahyeldi juga menyoroti kondisi Sungai Batang Kuranji yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi pascabanjir. Menurutnya, ketika lingkungan terganggu dan rusak, dampaknya adalah banjir, longsor, serta pendangkalan sungai. Jika sedimentasi tidak segera ditangani, saat curah hujan tinggi air tidak lagi tertampung dan risiko banjir akan kembali meningkat.

Gubernur mengungkapkan kerusakan akibat bencana tidak hanya menghantam infrastruktur dan permukiman, tetapi juga memukul ekosistem yang selama ini menopang kehidupan.

“Saya baru mengetahui banyak pohon di kawasan dekat Batang Kuranji ini, seperti di Malvinas, sangat hijau. Ternyata banjir tidak hanya memakan korban manusia, tetapi juga mematikan tumbuhan dan merusak keseimbangan lingkungan,” ucapnya.

Dia menyebut total kerugian dan kerusakan akibat banjir dan longsor di Sumbar beberapa bulan lalu diperkirakan mencapai sekitar Rp33 triliun.

“Kerusakan dan kerugian akibat banjir longsor itu tidak kurang dari Rp33 triliun. Nilainya setara beberapa kali kemampuan anggaran daerah. Ini menunjukkan menjaga lingkungan jauh lebih murah dibanding memperbaiki kerusakan,” kata Mahyeldi.

Gubernur juga mengingatkan agar kawasan sempadan sungai yang telah dibebaskan tetap dijaga dan tidak kembali dipadati permukiman guna mengurangi risiko bencana di masa depan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar menjelaskan penanaman dilakukan sebagai bagian dari revitalisasi kawasan sempadan Sungai Batang Kuranji yang sempat terendam banjir hingga sekitar dua meter dan menyebabkan ratusan pohon mati.

Sebanyak 1.000 bibit ditanam dengan melibatkan sekitar 250 peserta dari OPD provinsi dan kota, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perusahaan, komunitas, organisasi masyarakat, hingga kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Bibit berasal dari berbagai pihak, antara lain BPDAS Agam Kuantan, Dinas Kehutanan, PT Semen Padang, PT Incasi Raya Group, PT Pertamina Patra Niaga, PLN UID Sumbar, PLN PLTU Teluk Sirih, PTPN IV Regional 4, PT Supreme Energy Muara Laboh, dan sejumlah perusahaan lainnya.

Ketua Pokdarwis Kota Padang, Renaldo Saputra Leo, berharap kegiatan tersebut menjadi titik awal kolaborasi jangka panjang dalam pemulihan kawasan.

“Harapan kami ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Kami ingin Hutan Kota Malvinas berkembang menjadi Green Forest City yang memberi manfaat ekologis sekaligus ekonomi bagi masyarakat,” tutupnya.

India merupakan pasar terbesar gambir Sumbar. Oleh karena itu, kita berharap pengusaha India dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi gambir,

Kota Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi bersama Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty membahas investasi hilirisasi gambir hingga kerja sama penguatan kebudayaan yang bisa dilakukan kedua belah pihak.

"India merupakan pasar terbesar gambir Sumbar. Oleh karena itu, kita berharap pengusaha India dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi gambir," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Rabu.

Menurut dia, dengan berinvestasi di sektor hilirisasi gambir maka akan ada peluang pembukaan lapangan kerja baru bagi masyarakat di Ranah Minang. Hal ini otomatis juga akan berdampak positif bagi kesejahteraan petani gambir yang umumnya berada di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Limapuluh Kota.

Pada pertemuan itu, eks Wali Kota Padang itu turut menawarkan kawasan Padang Industrial Park sebagai lokasi potensial investasi bagi investor India.

Selain sektor investasi, kedua pihak turut membahas peluang kerja sama kesehatan dan pendidikan. Bahkan, India membuka kesempatan pelatihan bagi aparatur sipil negara khususnya di bidang kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

"India cukup maju di sektor kesehatan, termasuk pengembangan obat-obatan dan tenaga medis," katanya.

Di bidang budaya dan pariwisata, Sumbar mengajak kolaborasi lewat kegiatan Serak Gulo yang rutin digelar di Kota Padang setiap tahunnya pada Desember.

"Kita ingin kolaborasikan budaya Serak Gulo dengan budaya India agar festival ini semakin besar dan menarik," ujarnya.

Sementara itu, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty mengatakan, terdapat peluang besar untuk menjalin kerja sama antara India dan Sumbar salah satunya di bidang ekonomi.

"Anda adalah produsen gambir terbesar di dunia, sementara India merupakan konsumen katekin terbesar yang dihasilkan dari gambir," ujarnya.

Selain hilirisasi gambir, India juga membuka peluang investasi di sektor energi terbarukan dan kesehatan, termasuk kerja sama pendidikan antara Universitas Andalas dengan sejumlah universitas di India.

"Kami juga menawarkan program beasiswa dan pelatihan bagi pejabat Pemprov Sumbar. Banyak peluang kerja sama yang sudah dibahas, tinggal bagaimana menindaklanjuti," kata Sandeep.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengklaim tingkat inklusi keuangan syariah di daerah ini pada 2025 mencapai 92,14% dan hal ini dapat dilihat dari kinerja sejumlah program serta kinerja perbankan daerah unit syariah.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pemerintah daerah akan terus memperkuat integrasi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai regulasi dan program strategis daerah, di antaranya Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang RKPD serta penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (RAD-PKS).

“Untuk penguatan ekonomi syariah ini memang menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah sekaligus penguatan identitas ABS-SBK di Sumatra Barat,” katanya saat rapat bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Gubernur, Padang, Senin (11/5/2026).

Dia menjelaskan dalam menjalankan keuangan syariah ini, sepanjang 2025 Pemprov Sumbar terus mendorong pengembangan ekosistem halal dan ekonomi syariah melalui berbagai inovasi.

Salah satunya dengan penetapan kawasan Halal Lifestyle di kawasan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang menjadi pusat pembelajaran ekonomi syariah dan pembinaan generasi muda.

“Berbagai program keagamaan dan pembinaan karakter juga rutin digelar di kawasan tersebut, seperti Subuh Mubarok, i'tikaf, tajir dan qurban, ceramah mingguan, hingga program KLIK MEMO atau Klinik Konsultasi Motivasi Muda Berkarakter,” ujarnya.

Lalu pada sektor pariwisata, Mahyeldi menyampaikan Pemprov Sumbar terus menunjukkan perkembangan positif sebagai destinasi wisata halal nasional. Di mana saat ini Sumbar memiliki 566 desa wisata dan masuk dalam tiga besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia.

“Jadi dengan adanya peningkatan penguatan wisata halal dan budaya di Sumatra Barat, akan dapat memberikan dampak kepada peningkatan kunjungan wisatawan daerah,” tegasnya.

Oleh karena itu, melihat pada tingkat inklusi keuangan syariah Sumbar pada 2025 mencapai 92,14%, dan hal ini dapat dilihat pada kinerja Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari juga mengalami pertumbuhan signifikan, baik dari sisi pembiayaan maupun Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan dukungan lima kantor cabang dan 123 layanan syariah lainnya.

Mahyeldi juga mengungkapkan Pemprov Sumbar tengah mempersiapkan penerbitan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah. “Penerbitan sukuk ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah,” sebut dia.

Kemudian dia menyatakan komitmen bahwa Pemprov Sumbar terus memperkuat literasi ekonomi syariah melalui berbagai forum internasional, seperti Seminar Wakaf Internasional dan World Islamic Entrepreneur Summit (WIES), serta pengembangan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), Zona KHAS, dan digitalisasi transaksi berbasis QRIS Syariah di masjid maupun UMKM.

“Kami ingin menjadikan Sumatra Barat sebagai pusat industri halal terkemuka di wilayah Sumatra dan Indonesia bagian barat,” tutupnya.

Pariwisata adalah salah satu andalan bagi Sumbar. Apalagi ini momentum libur panjang Idul Fitri sehingga kita harus memastikan agar masyarakat yang berkunjung merasa nyaman,

Kota Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyebut tingkat kunjungan ke provinsi itu melalui Bandara Internasional Minangkabau meningkat hingga 12 persen pada libur Idul Fitri 1447 Hijriah.

"Kami cek penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau pada Jumat (20/3) terdapat peningkatan kunjungan 12 persen," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Padang, Sabtu.

Dia mengatakan, pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota terus berupaya menghadirkan suasana Lebaran yang nyaman bagi para pemudik, termasuk dengan menyiapkan tenaga dan posko di titik-titik tertentu.

Bahkan, eks Wali Kota Padang tersebut juga telah meminta para bupati dan wali kota untuk menjaga pelayanan, kebersihan serta kenyamanan di tempat-tempat wisata. Sebab, hal itu bisa menjadi cerminan bagi Ranah Minang selama libur Lebaran.

"Pariwisata adalah salah satu andalan bagi Sumbar. Apalagi ini momentum libur panjang Idul Fitri sehingga kita harus memastikan agar masyarakat yang berkunjung merasa nyaman," ujarnya.

Lebih jauh, ia menegaskan dan mengingatkan para pemberi jasa di destinasi-destinasi wisata termasuk restoran agar tidak melakukan pungutan liar, ataupun menaikkan harga tanpa informasi yang jelas.

Ia berharap Sumbar dapat tetap menjadi provinsi pilihan untuk dikunjungi pada libur Lebaran sehingga dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Terpisah, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan, setiap restoran dan kafe di kawasan objek wisata wajib mencantumkan menu dan tarif makanan.

Hal ini ditujukan untuk mencegah pelaku usaha menjual dengan harga yang tidak wajar atau masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah "mamakuak".

Pemerintah Kota Padang menerbitkan Surat Edaran Nomor 500.13.2/52/Dispar-pdg/2026 tentang Kepastian Harga dalam rangka perlindungan konsumen. Surat edaran itu ditandatangani Wali Kota Padang.

Dalam surat edaran tersebut, Pemerintah Kota Padang juga mengimbau pengunjung di kawasan objek wisata untuk terlebih dahulu memastikan harga makanan atau minuman sebelum berbelanja.

Maigus mengatakan, kebijakan tersebut ditujukan untuk menghindari adanya praktik "mamakuak" yang kerap terjadi di sejumlah objek wisata, terutama saat momentum libur Idul Fitri.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pembangunannya direncanakan dua segmen utama yakni segmen Sicincin/Kayu Tanam-Padang Panjang sepanjang 20,3 kilometer, dan segmen Bukittinggi-Padang Panjang sepanjang 19,71 kilometer,

Kota Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana membagi dua segmen pembangunan Tol Padang Pekanbaru seksi Sicincin-Bukittinggi sepanjang 40,01 kilometer.

"Pembangunannya direncanakan dua segmen utama yakni segmen Sicincin/Kayu Tanam-Padang Panjang sepanjang 20,3 kilometer, dan segmen Bukittinggi-Padang Panjang sepanjang 19,71 kilometer," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Kamis.

Masing-masing segmen dilengkapi satu simpang susun (interchange) untuk mendukung konektivitas antar-wilayah. Berdasarkan kajian Kementerian PU dan instansi terkait, kebutuhan atau biaya untuk pembangunan seksi Sicincin/Kayu Tanam-Bukittinggi mencapai Rp25,23 triliun.

"Perencanaannya akan disesuaikan dengan kondisi medan yang memiliki kompleksitas tinggi," kata Gubernur Mahyeldi.

Khusus seksi Sicincin/Kayu Tanam-Padang Panjang direncanakan pembangunan dua terowongan dengan total panjang 5,85 kilometer. Terowongan pertama sepanjang 5,5 kilometer dan terowongan kedua sepanjang 0,35 kilometer.

Selain itu, sistem pembangunan jalan pada trase tersebut direncanakan menggunakan skema kombinasi dimana sepanjang 4,45 kilometer di atas permukaan tanah, dan 10 kilometer jembatan serta sisanya terowongan.

Sementara pada seksi Bukittinggi-Padang Panjang akan menggunakan skema di atas permukaan tanah yakni sepanjang 17 kilometer dan 2,71 kilometer merupakan jembatan.

"Mengingat karakteristik medan yang cukup kompleks dan perlu terowongan, maka dibutuhkan survei dan analisis yang komprehensif sebagai dasar perencanaan. Saat ini survei topografinya sudah selesai dilaksanakan," ujar Mahyeldi.

Tahapan selanjutnya ialah survei geoteknik berupa boring investigation atau penyelidikan tanah melalui pengeboran vertikal. Rencana pengerjaan itu dilaksanakan pada pertengahan Februari hingga awal Mei 2026.

"Dengan syarat izin memasuki hutan lindung sudah keluar dari kementerian terkait. Jika itu belum terbit, tim survei belum bisa bekerja," ujar eks Wali Kota Padang itu.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Solok (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk memperbaiki irigasi yang selama ini mengaliri 5.500 hektare (ha) sawah di Kabupaten Solok.

"Untuk penanganan jangka panjang, tahun ini Pemerintah Provinsi Sumbar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), guna pembenahan saluran irigasi di Kabupaten Solok," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kabupaten Solok.

Eks Wali Kota Padang tersebut menyampaikan anggaran Rp2 miliar tersebut akan digunakan untuk memperbaiki irigasi di Nagari (desa) Banda Gadang, Koto Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.

Saluran irigasi ini tergolong vital dan penting karena menjadi urat nadi areal persawahan petani. Apalagi Kabupaten Solok merupakan salah satu sentra penghasil padi terbaik di Ranah Minang.

Selain mengalokasikan anggaran Rp2 miliar, Gubernur mengatakan juga sudah meminta bantuan dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Nagari untuk memperbaiki hulu irigasi.

"Untuk penanganan permanen kita sudah alokasikan Rp2 miliar melalui Dinas PSDA Provinsi, sedangkan pembenahan Kapalo Banda kita minta dukungan CSR Bank Nagari," sebut Mahyeldi.

Pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait berupaya mempercepat perbaikan irigasi menyusul sedimen lumpur yang menumpuk di sepanjang irigasi akibat banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025.

Dengan lumpur yang menumpuk itu, menurut dia, berimbas pada pasokan air bagi lahan persawahan di lima nagari yakni Nagari Kotogaek Guguak, Kotogadang Guguak, Jawi-Jawi Guguak, Talang dan Cupak menjadi terganggu.

Secara terpisah, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bekerja sama untuk mempercepat perbaikan irigasi persawahan yang rusak akibat dihantam banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera.

Sejak bencana terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Kementan dan Kementerian PU langsung bergerak cepat memperbaiki sungai-sungai yang selama ini menjadi urat nadi areal persawahan.

Khusus di Sumbar, salah satu titik fokus Kementan bersama Kementerian PU ialah memperbaiki aliran Batang Gawan yang berada Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Perbaikan aliran sungai ini sangat mendesak mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu pusat lumbung padi di Ranah Minang.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Padang (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V menyiapkan 50 unit alat berat untuk mempercepat normalisasi sungai akibat pendangkalan pascabencana yang melanda Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

"BWS Sumatera V telah menyiapkan 50 unit alat berat untuk mendukung kegiatan normalisasi sungai di wilayah terdampak," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Rabu.

Dengan adanya 50 unit alat berat tersebut, Mahyeldi meminta pihak BWS V Sumatera bergerak cepat menormalisasi sungai. Gerak cepat itu dibutuhkan untuk mengantisipasi banjir susulan mengingat sejumlah aliran sungai mengalami pendangkalan akibat tumpukan material ketika bencana terjadi pada November dan Desember 2025.

"Saya berharap BWS Sumatera V segera melakukan pembersihan material kayu serta pengerukan di sepanjang aliran sungai yang terdampak agar risiko banjir susulan dapat diminimalisir," ujar Mahyeldi.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, Mahyeldi mengatakan masih banyak material kayu yang tersangkut di sepanjang aliran sungai. Selain itu, kondisi sungai yang mengalami pendangkalan dinilai rawan terutama meluapnya debit air ketika hujan.

Mantan Wali Kota Padang tersebut menyebut terdapat beberapa aliran sungai yang mesti dinormalisasi di antaranya aliran Sungai Batang Kuranji, Lubuk Minturun dan Sungai Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo.

"Di aliran Sungai Batang Kuranji masih terdapat material kayu dan pendangkalannya cukup mengkhawatirkan. Penanganannya perlu diprioritaskan karena berada di kawasan permukiman padat," kata Mahyeldi menegaskan.

Pada kesempatan itu, gubernur menyampaikan material kayu yang terbawa arus banjir bandang dan mengendap di permukiman, lahan pertanian maupun bantaran sungai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

"Saya minta camat, lurah dan wali nagari berkoordinasi dengan masyarakat untuk pemanfaatan material kayu yang terbawa arus. Harapan kita, selain sungai kembali bersih manfaatnya juga bisa dirasakan warga terdampak," ujar dia mengharapkan.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp3.182.955. Angka tersebut naik Rp188.761 atau 6,3 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya Rp2.994.193.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan penetapan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi inflasi.

"UMP Sumbar sebelumnya berada di kisaran Rp2,9 jutaan. Untuk 2026 kita naikkan sebesar 6,3 persen dengan mempertimbangkan inflasi," kata Mahyeldi di Kota Padang, Senin (22/12), melansir Antara.

Selain UMP, Pemprov Sumbar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2026 untuk dua sektor usaha sebesar Rp3.214.846.

Penetapan UMP dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-851-2025 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026, sementara UMSP ditetapkan melalui SK Gubernur Sumbar Nomor 562-853-2025.

Mahyeldi menyampaikan penetapan UMP dan UMSP 2026 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

Ia menjelaskan ketentuan UMP dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil (UMK) yang pengupahannya mengacu pada aturan tersendiri.

Adapun UMSP hanya berlaku untuk dua sektor, yakni sektor perkebunan kelapa sawit beserta turunannya serta sektor pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar Firdaus Firman mengatakan penetapan UMP dan UMSP 2026 merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi.

"Surat Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2026," kata Firdaus.

Ia menjelaskan rapat Dewan Pengupahan dihadiri unsur serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), akademisi, serta pemerintah daerah.

Dalam forum tersebut disepakati penggunaan koefisien alfa sebesar 0,525 sebagai dasar penetapan UMP dan UMSP Sumbar 2026. Selain koefisien alfa, penetapan ini juga mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mendapat instruksi resmi dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi untuk memanfaatkan tanah negara atau lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai lokasi relokasi warga terdampak bencana.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan instruksi tersebut diterimanya melalui sambungan telepon Mensesneg pada Senin (15/12) kemarin. Lahan milik negara dan BUMN dapat dimanfaatkan untuk relokasi warga terdampak bencana bencana alam, terutama bagi warga yang tidak memiliki lahan untuk dijadikan tempat tinggal.

“Menindaklanjuti instruksi ini, kami akan melakukan pemetaan serta memastikan kesiapan warga untuk direlokasi ini, serta akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terdampak,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

Mahyeldi mengatakan hal tersebut merupakan arahan yang sangat jelas, dimana untuk penggunaan tanah milik negara maupun BUMN untuk relokasi warga terdampak dimungkinkan, dan hal ini akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi di lapangan.

Dia mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat empat daerah yang telah melaporkan kesiapan lahan untuk relokasi warga terdampak bencana, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman. Dengan adanya arahan pemerintah pusat, proses relokasi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.

“Kami berharap dengan adanya kepastian dan kesiapan lahan ini, pembangunan hunian tetap pasca bencana dapat berjalan secara serentak dan memberikan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak,” ujar Mahyeldi.

Sebelumnya, dalam instruksi Prasetyo Hadi kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi melalui sambungan telepon menyatakan, langkah tersebut dinilai sebagai solusi percepatan relokasi, khususnya di tengah keterbatasan pemerintah kabupaten dan kota dalam pengadaan lahan.

“Jika di wilayah terdampak terdapat tanah negara atau lahan yang dikelola BUMN, silakan dikoordinasikan di lapangan apabila memang dibutuhkan sebagai lokasi relokasi bagi warga yang tidak memungkinkan kembali ke tempat tinggalnya semula,” tegas Prasetyo Hadi.

Menurutnya pemerintah pusat secara aktif mendorong percepatan relokasi masyarakat terdampak bencana yang lahannya sudah tidak layak huni, agar dapat segera menempati lokasi yang lebih aman dan layak. Pemanfaatan lahan negara dinilainya sebagai alternatif konkret apabila daerah mengalami kendala dalam pembebasan lahan.

“Jika ada hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang izinnya, itu bisa dimanfaatkan. Begitu juga lahan yang dikelola BUMN, silakan dikoordinasikan di lapangan,” sebutnya.

Mensesneg juga meminta Pemprov Sumbar untuk segera mengoordinasikan langkah tersebut di lapangan, termasuk berkomunikasi dengan pemilik atau pengelola lahan serta pemerintah kabupaten dan kota terkai

“Jangan berlama-lama. Segera dilakukan. Kasihan masyarakat yang saat ini masih tinggal di pengungsian dan belum memiliki rumah,” tutupnya.

Seorang warga membersih rumah dari tumpukan material pasca dilanda bencana banjir bandang yang berada di Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatra Barat, Senin (8/12/2025). Bisnis/Muhammad Noli Hendra

Bisnis.com, PADANG PARIAMAN - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan berdasarkan komunikasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Barat maka akan dilakukan pembangunan hunian sementara (huntara) untuk korban terdampak bencana alam di Ranah Minang.

Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa pembangunan huntara merupakan langkah cepat pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan yang layak, aman, dan bermartabat.

“Adanya hunian sementara ini bukan sekadar bangunan fisik, tapi merupakan komitmen pemerintah pusat bersama pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan dampak bencana alam, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan keberlanjutan,” katanya dalam kunjungan ke Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (13/12/2025).

Dia menyampaikan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi. Setiap tahapan itu, dipastikannya melibatkan seluruh unsur pemerintah mulai dari pusat hingga daerah beserta masyarakat.

“Kami ingin proses pemulihan ini berjalan cepat, tepat, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” tegas Pratikno.

Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pemerintah daerah akan terus berupaya mengawal proses pembangunan huntara ke depan, agar dapat berjalan sesuai harapan karena setiap kebijakan harus cepat, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Direncanakan, pembangunan huntara ini di Nagari/Desa Pasia Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Pariaman akan dibangun 200 unit huntara di atas lahan seluas 1,74 hektar milik PLN, dengan pembiayaan menggunakan anggaran BNPB.

Mahyeldi pembangunan huntara ini tidak hanya di Padang Pariaman, tetapi bagi daerah yang terdampak bencana akan mendapatkan alokasi pembangunan huntara tersebut.

Oleh karena itu, dia meminta bupati dan wali kota di daerah terdampak bencana agar segera menyiapkan lahan untuk pembangunan huntara bagi masyarakat korban bencana.

Gubernur menegaskan, pembangunan huntara merupakan kebutuhan mendesak agar warga terdampak dapat segera tinggal di tempat yang lebih layak dan aman, sambil menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Pembangunan huntara ini harus kami percepat. Masyarakat terdampak perlu tempat tinggal yang aman dan manusiawi. Karena itu, saya minta bupati dan wali kota segera menyiapkan lahannya, tentu dengan memastikan lokasinya tidak berada di kawasan rawan bencana,” tegasnya.

Dia menjelaskan pembiayaan pembangunan huntara sepenuhnya ditanggung BNPB, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab pada fasilitasi data rumah terdampak serta pembebasan dan kesiapan lahan.

Dikatakannya hingga saat ini baru empat daerah yang telah melaporkan kesiapan lahan untuk pembangunan huntara, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Limapuluh Kota, dan Padang Pariaman.

“Saya berharap daerah lain segera menyusul, agar penanganan pascabencana bisa berjalan serentak,” ungkapnya.

Selain penyediaan lahan, Mahyeldi juga menekankan pentingnya percepatan pendataan di lapangan. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai setelah masa tanggap darurat berakhir.

“Masa tanggap darurat sampai 22 Desember. Kalau data sudah rampung, kami ingin setelah itu langsung masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar dia.

Lebih lanjut, Mahyeldi menjelaskan bahwa terdapat dua skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hancur akibat bencana. Pertama, Dana Tunggu Hunian (DTH), skema ini diperuntukkan bagi masyarakat yang melakukan relokasi secara mandiri. Kedua, skema hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) diperuntukkan bagi relokasi yang difasilitasi pemerintah.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memperpanjang status tanggap darurat bencana. Penetapan kondisi tersebut dikeluarkan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah , Selasa (9/12/2025).

Menurut Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) Abdul Muhari, perpanjangan status tanggap darurat bencana dilakukan mengingat masih berlangsung proses pencarian dan korban akibat insiden banjir dan tanah longsor.

"Di samping itu, sarana dan prasarana dasar serta fasilitas umum yang belum pulih fungsinya. Melalui penetapan ini, Pos Komando (Posko) Terpadu atau Pos Pendamping Provinsi dapat bekerja secara optimal untuk mengerahkan sumber daya di tingkat provinsi maupun dukungan penuh sumber daya nasiona," ujar Abdul Muhari dalam keterangan persnya, Selasa (9/12/2025).

Sebelumnya, status tanggap darurat berlangsung hingga Senin (8/12/2025). Perpanjangan status tanggap darurat kedua berlaku dengan penetapan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 360-803-2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Sumbar Tahun 2025, yang terhitung mulai 9 Desember hingga 22 Desember 2025 atau 14 hari.

"Setelah diadakan rapat pada hari ini, maka kita putuskan untuk perpanjangan tanggap darurat sampai tanggal 22 Desember nantinya," ujar Gubernur Mahyeldi dalam keterangan pers melalui kanal media sosial.

Gubernur juga mengatakan, adanya harapan untuk melakukan percepatan-percepatan dalam kondisi darurat ini. "Kita harapkan kepada bupati-wali kota untuk bisa melengkapi seluruh pendataan-pendataan yang ada sehingga pada masa ini sehingga kita dapat membuat langkah-langkah dalam rangka untuk rehab-rekon ke depan."

Mahyeldi juga menyatakan, jajarannya akan menghitung kebutuhan yang diperlukan dalam proses pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumbar yang terdampak bencana.

Sementara itu, data Pos Pendamping Nasional di wilayah Sumbar pada Senin (8/12/2025), tercatat korban meninggal dunia 234 orang, hilang 95 orang, dan mengungsi 20.474 orang.

Posko yang beroperasi di wilayah kabupaten dan kota terdampak mendapatkan dukungan penuh sumber daya dari Posko Terpadu, Pos Pendamping Nasional, maupun berbagai pihak, baik masyarakat, organisasi non-pemerintah dan lembaga usaha. Perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, jaringan distribusi air, serta pendistribusian bantuan kepada warga terdampak masih terus dilakukan hingga hari ini.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat resmi memperpanjang masa status tanggap darurat bencana hidrometeorologi hingga 22 Desember 2025.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi menyeluruh bersama seluruh pihak terkait, seiring melihat masih dilakukannya pencarian korban yang masih hilang yang jumlahnya mencapai 95 jiwa.

"Perpanjangan masa tanggap darurat ini diperlukan karena belum rampungnya proses pencarian korban dan pendataan di lapangan," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (9/12/2025).

Dia menyampaikan selain masih adanya korban hilang yang belum ditemukan, serta pendataan kerusakan dan kerugian masih terus berjalan. Oleh karena itu, masa tanggap darurat diperpanjang agar penanganan bisa lebih maksimal dan menyeluruh.

Mahyeldi menyampaikan berdasarkan rekapitulasi data sementara yang terbaru pada Dashboard Satu Data Bencana Sumbar, per Senin (8/12) pukul 18.00 WIB, bencana hidrometeorologi telah berdampak pada 16 kabupaten/kota. Tercatat 24.049 orang mengungsi, 113 orang luka-luka, 95 orang hilang, dan 234 orang meninggal dunia.

Gubernur menyebutkanya dari total 16 daerah terdampak, terdapat tiga daerah tanpa korban jiwa dan luka, yaitu Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Limapuluh Kota.

Dia juga menyoroti kondisi kritis di Kabupaten Agam yang mencatat jumlah korban tertinggi, saat ini sebahagian masyarakat yang sudah pulang ke rumah juga kembali mengungsi, akibat kembali turunnya hujan dengan intensitas sedang di daerah tersebut.

“Korban terbanyak terdapat di Kabupaten Agam, dengan 151 orang meninggal dan 55 orang hilang. Sejumlah warga di sana juga kembali mengungsi karena hujan intensitas sedang yang kembali turun,” jelasnya.

Manyeldi menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, Basarnas, BPBD, dan relawan terus bekerja tanpa henti untuk memastikan keselamatan masyarakat dan percepatan pemulihan.

“Kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat. Semoga proses pencarian serta pemulihan dapat segera tuntas,” ucapnya.

Rincian Dampak per Kabupaten dan Kota di Sumbar

1. Kota Pariaman 7.662 terdampak, nihil luka, hilang, meninggal.

2. Kota Payakumbuh terdampak banjir, nihil korban.

3. Kota Bukittinggi 68 terdampak, luka nihil hilang 3, meninggal nihil.

4. Kota Padang Panjang 359 terdampak, luka 4, hilang 32, meninggal 17.

5. Kota Solok 9.375 terdampak, nihil korban.

6. Kota Padang 27.153 terdampak, mengungsi 1.764; luka 2, meninggal 11.

7. Kabupaten Pasaman Barat 59.959 terdampak mengungsi 4.789, luka 1, hilang 3, meninggal 4.

8. Kabupaten Solok Selatan 312 terdampak, nihil korban.

9. Kabupaten Kepulauan Mentawai 7.170 terdampak, nihil korban.

10. Kabupaten Pasaman terdampak banjir, nihil korban.

11. Kabupaten Limapuluh Kota 1.388 terdampak, mengungsi 554, nihil korban.

12. Kabupaten Agam hampir seluruh wilayah terdampak 5.277 mengungsi, meninggal 151, hilang 55.

13. Kabupaten Padang Pariaman, 33.597 terdampak, mengungsi 1.634, luka 6, hilang 1, meninggal 21.

14. Kabupaten Tanah Datar 6.129 terdampak, mengungsi 6.137, luka 4, nihil hilang dan meninggal.

15. Kabupaten Solok 34.946 terdampak, mengungsi 1.194, luka 96, nihil hilang & meninggal.

16. Kabupaten Pesisir Selatan 67.875 terdampak, mengungsi 2.700, hilang 1, nihil luka dan meninggal.