Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyatakan bahwa keluarga dari jemaah haji yang wafat bisa mengajukan klaim asuransi jiwa dengan bantuan Kemenhaj. Uang pertanggungan dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sepeninggalan mendiang jemaah haji.

Hal tersebut disampaikan oleh Gus Irfan dalam konferensi pers di Asrama Haji Surabaya, Jawa Timur yang disiarkan secara daring pada Rabu (1/7/2026). Irfan menjelaskan perkembangan terkini penyelenggaraan haji, ketika para jemaah haji sudah pulang ke Indonesia seluruhnya.

Irfan menjelaskan bahwa terdapat 367 jemaah haji dan satu petugas haji yang wafat di Arab Saudi. Menurutnya, jumlah itu jauh lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) akan terus berusaha menekan angka kematian dari waktu ke waktu.

Keluarga yang ditinggalkan oleh jemaah haji wafat bisa mengajukan klaim asuransi jiwa. Irfan menyatakan bahwa Kemenhaj akan membantu proses pengajuan klaim tersebut, sehingga ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan uang pertanggungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

"Keluarga bisa mengajukan klaim asuransi jiwa yang akan kami bantu juga, nilai pertanggungan sebesar BPIH, langsung yang dikirimkan oleh perusahaan asuransi masing-masing kepada keluarga jemaah," ujar Irfan pada Rabu (1/7/2026).

Berdasarkan catatan Kemenhaj, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026/1447 H rata-rata adalah Rp87,4 juta. Jemaah haji membayarkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) senilai Rp54,19 juta dan sisanya disubsidi dari nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Gus Irfan juga menyatakan bahwa Kemenhaj akan membantu proses pengajuan klaim asuransi. Keluarga dapat menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan.

Menhaj juga menyatakan duka cita sedalam-dalamnya bagi jemaah haji dan petugas haji yang wafat selama penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

"Bagi jemaah yang wafat tentu kami do'akan semoga insyaAllah mereka menjadi husnul khotimah," ujar Irfan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah berupaya meredam dampak kenaikan harga avtur dunia terhadap lonjakan biaya haji 2026 Masehi/1447 Hijriah. Keniscayaan ongkos perjalanan yang membengkak diupayakan tak menjadi beban tambahan jemaah haji Tanah Air, mengingat keberangkatan yang akan dimulai dalam kisaran dua pekan lagi.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa meskipun harga avtur global naik, pihaknya masih berani menurunkan biaya ibadah akbar umat Islam tersebut. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 34/2025 terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

“Kecuali pemerintah Arab Saudi menentukan yang lain, maka harus kita laksanakan. Namun, kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta [per jemaah],” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Terpisah, dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa biaya rata-rata penerbangan haji per jemaah yang berkisar Rp33,5 juta pada BPIH 2026 telah melonjak karena volatilitas harga avtur global. Di samping itu, terdapat lonjakan premi asuransi war risk dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, maskapai haji 2026 yakni Garuda Indonesia telah mengusulkan tambahan biaya penerbangan sebesar Rp7,9 juta per jemaah haji, dengan basis perhitungan avtur senilai US$116 sen per liter. Setali tiga uang, Saudia Airlines turut mengajukan tambahan biaya sebesar US$480 sen per jemaah dengan harga avtur US$137,4 sen per liter.

Irfan memaparkan, konflik Iran dengan sekutu Amerika Serikat (AS)-Israel juga memungkinkan maskapai melakukan pengalihan rute untuk menghindari wilayah udara terdampak perang. Namun, rute alternatif itu dapat menyebabkan penambahan waktu perjalanan setara 4 jam, serta penambahan konsumsi avtur sekitar 12.000 ton.

“Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya rata-rata per jemaah naik menjadi sekitar Rp46,9 juta atau meningkat 39,85%. Sementara pada skenario perubahan rute, biaya meningkat lebih tinggi menjadi sekitar Rp50,8 juta atau naik hingga 61,48%,” terangnya.

Berdasarkan kontrak Kemenhaj dengan masing-masing maskapai, Irfan menyebut terdapat klausul keadaan kahar (force majeure) yang memungkinkan terjadinya penyesuaian biaya berdasarkan perkembangan situasi. Namun, dia menegaskan belum ada keadaan kahar yang ditetapkan pihak berwenang baik di Indonesia maupun di Arab Saudi yang dapat menjadi dasar skema tersebut.

Pemerintah disebutnya telah memikirkan sejumlah skenario untuk menutup kenaikan biaya haji tersebut dengan memanfaatkan sumber dana yang dimiliki negara, tak terkecuali APBN. Keputusan akhir disebutnya tetap berada di tangan Presiden dengan mempertimbangkan pembahasan bersama jajaran kabinet.

“Penyelenggaraan haji tahun ini berada dalam tekanan faktor global yang semakin kompleks, sehingga diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji,” ujar Irfan.

Akumulasi Surplus

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan bahwa bantalan yang disiapkan BPKH untuk meredam kenaikan biaya penerbangan haji mencakup surplus nilai manfaat. Akumulasi nilai yang diperoleh dari dana kelolaan jemaah dan hasil investasi tersebut mencapai Rp20 triliun hingga April 2026 ini.

Meski begitu, BPKH disebutnya akan menyesuaikan skenario yang tengah digodok pemerintah agar tak ada biaya tambahan yang ditanggung jemaah. Menurut Fadlul, penggunaan akumulasi surplus berkaitan dengan hak jemaah yang masuk dalam daftar tunggu antrean haji.

“Pertanyaannya apakah jamaah tunggunya berkenan, apakah pemerintah juga berkenan, atau Komisi VIII [DPR RI] sebagai perwakilan rakyat berkenan. Kita mengikuti pemerintah, bagaimana instruksinya ke depan itu kita sesuaikan,” terang Fadlul.

Menurutnya, di tengah potensi kenaikan biaya operasional, BPKH akan menjaga stabilitas dana haji melalui optimalisasi nilai manfaat yang mencapai Rp6,69 triliun pada tahun ini. Besaran ini dimanfaatkan untuk mendukung keterjangkauan biaya haji, antara lain subsidi biaya haji di Arab Saudi sebesar Rp6,31 triliun, serta subsidi biaya dalam negeri sebesar Rp376,8 miliar.

Per 8 April 2026, Fadlul menyebut BPKH telah melakukan transfer dana BPIH 2026 kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sebesar Rp12,92 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 70,95% dari total anggaran Rp18,21 triliun, dengan kurs asumsi Rp16.500 per dolar AS dan Rp4.400 per riyal Arab Saudi.

Adapun, kenaikan biaya penerbangan haji dinilai bisa memicu kenaikan komponen lainnya seperti akomodasi, transportasi, hotel, layanan Masyair alias fasilitas puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), hingga asuransi. Pemerintah didorong dapat mencari solusi terbaik bagi seluruh pihak.

Hambatan

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menyampaikan bahwa opsi perombakan struktur biaya penerbangan yang menjadi bagian dari BPIH akan berjalan tidak mudah, karena harus melalui pembahasan ulang dengan DPR RI hingga disahkan melalui Keppres yang menganulir keputusan sebelumnya. Klausul kontrak dengan maskapai pun perlu dicermati ulang terkait kemungkinan adanya ruang untuk renegosiasi.

Di samping itu, dia juga menilai penggunaan APBN untuk menutup kenaikan biaya haji bukan menjadi solusi terbaik karena keterkaitannya dengan banyak aspek. Oleh karenanya, Mustolih memprediksi bahwa pemerintah akan menempuh langkah untuk menambah porsi nilai manfaat dari dana yang dikelola BPKH, meskipun memuat risiko terhadap keseimbangan fiskal keuangan haji pada tahun-tahun mendatang.

Menurutnya, skenario ini pernah terjadi pada 2022 ketika pemerintah Arab Saudi menaikkan biaya layanan Masyair, padahal pemerintah telah memutuskan besaran BPIH beserta biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang ditanggung jemaah. Situasi ini dinilai Mustolih mirip dengan saat ini, yang mana pemerintah perlu mengambil keputusan taktis secara cepat.

“Kalau opsinya adalah mengambil nilai manfaat dari BPKH, saya kira proses dan prosedurnya mesti ditempuh dengan benar, sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan biaya per calon jemaah haji Indonesia 2026 tetap turun Rp2 juta, meskipun harga avtur naik akibat ditutupnya Selat Hormuz.

“Kita pastikan bahwa biaya haji 2026 kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta, walaupun harga avtur naik,” kata Prabowo memberikan taklimat di agenda Rapat Kerja Pemerintah di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Di hadapan sekitar 800 peserta yang terdiri dari menteri, wamen, dan pejabat setara eselon I, Prabowo mengaku tidak ingin memberatkan jemaah haji Indonesia, termasuk di tengah kondisi melonjaknya harga minyak mentah dunia, termasuk bahan bakar pesawat, avtur.

Pemerintah RI dan DPR RI pada tahun 2025 telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 tetap turun sebesar Rp2 juta sehingga besaran BPIH tahun ini mencapai Rp87.409.366 per jemaah.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR menjelaskan Presiden Prabowo telah menginstruksikan apabila ada kenaikan komponen biaya haji pada tahun ini, kenaikan itu jangan dibebankan kepada calon jemaah haji Indonesia.

Irfan kemudian menjelaskan bahwa sebelum perang pecah antara Iran melawan Zionis Israel dan Amerika, rata-rata biaya penerbangan per jamaah ada di kisaran Rp33,5 juta.

Namun, saat perang meletus yang imbasnya harga avtur turut melambung, pihak maskapai mengusulkan ada penambahan biaya. Dalam skenario tanpa perubahan rute penerbangan, biaya rata-rata per orang diperkirakan meningkat menjadi Rp46,9 juta atau naik 39,85%.

Sementara itu, jika ada perubahan rute (re-routing) untuk menghindari wilayah udara konflik, biaya dapat melambung hingga Rp50,8 juta atau naik sekitar 51,48%.

Maskapai Garuda Indonesia, kata Irfan, mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per orang, sementara maskapai Arab Saudi, Saudi Airlines, mengusulkan kenaikan sebesar US$480 per orang.

Walaupun demikian, Menhaj Irfan menekankan bahwa arahan Presiden Prabowo tetap menjadi pegangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

“Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan kepada kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan,” kata Irfan.

Bisnis.com, JAKARTA — Premi asuransi yang ditetapkan bagi jemaah haji 1447 H/2026 M naik lima kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun premi asuransi naik, BPIH turun sehingga tidak membebani jemaah.

Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ramadhan Harisman menjelaskan bahwa terdapat dua asuransi yang pemerintah siapkan bagi jemaah haji. Mereka akan terlindungi dari sejak keberangkatan, beribadah di Tanah Suci, hingga kepulangan ke Indonesia.

Pertama adalah asuransi kematian atau asuransi jiwa yang disiapkan dari Indonesia, terdapat santunan bagi ahli waris apabila jemaah haji meninggal saat beribadah di Tanah Suci.

Kedua, terdapat asuransi kesehatan yang melindungi para jemaah haji jika sakit dan memerlukan penanganan medis di Arab Saudi. Premi asuransi ini telah termasuk dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayarkan jemaah, dan proteksi disediakan oleh pemberi layanan dari Arab Saudi.

“Tahun 2025 itu 20 riyal kami bayar, sekarang naik jadi 100 riyal … Ketika nanti [jemaah] ada masalah kesehatan di Saudi, sudah ter-cover. Dan kita bayar asuransinya [dari BPIH],” ujar Ramadhan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Jumat (16/1/2026).

BPIH 2026 tercatat turun dari tahun sebelumnya menjadi rata-rata Rp87,4 juta. Penurunan terjadi karena efisiensi di sejumlah aspek, seperti optimalisasi pesawat pengangkut jemaah saat terbang kembali ke Indonesia, hingga langkah lainnya.

Ramadhan menekankan pentingnya perlindungan asuransi bagi para jemaah haji, karena dapat memitigasi risiko finansial jika jemaah mengalami masalah kesehatan. Mereka bisa mendapatkan perawatan tanpa perlu mengeluarkan biaya.

Dia bercerita bahwa dalam sejumlah kasus, terdapat jemaah yang masih berada di Arab Saudi setelah musim haji selesai karena harus mendapatkan perawatan medis. Seluruh biaya perawatan itu ditanggung oleh asuransi.

Selain itu, ada pula kasus jemaah haji yang sakit dan mendapatkan perawatan di Arab Saudi dan tetap bisa pulang ke Indonesia tetapi harus melanjutkan pengobatannya di Tanah Air. Dalam kasus ini, asuransi kesehatan haji dari penyedia layanan Arab Saudi tidak bisa lagi menanggung biaya perawatan di Indonesia.

Ramadhan menyebut bahwa pengobatan medis di Indonesia itu akan ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

“Nah, itu menjadi latar belakang kenapa kami mewajibkan [jemaah harus aktif sebagai peserta] BPJS Kesehatan. Ketika nanti harus dirawat lagi di Indonesia, sudah ter-cover dengan BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Inflasi medis merupakan fenomena global yang memengaruhi bisnis asuransi dan besaran premi asuransi kesehatan. Di Indonesia, inflasi medis mencapai 17% tahun ini dan diperkirakan masih tinggi pada tahun-tahun mendatang.

Tingginya inflasi medis membuat biaya perawatan hingga obat-obatan terus naik, sehingga premi asuransi pun bisa meningkat.

Di tengah tingginya biaya kesehatan itu, jemaah juga bisa melengkapi perlindungan dengan menambah asuransi haji yang disediakan perusahaan-perusahaan swasta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2026 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025. Beleid tersebut diteken pada 13 November 2025.

“Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat,” demikian salinan Keppres yang tertanggal Jumat (5/12/2025).

Bipih digunakan untuk biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Makkah, sebagian akomodasi di Madinah, serta biaya hidup jemaah.

Keppres juga memuat nilai manfaat, yakni Rp 6,69 triliun untuk jemaah reguler dan Rp 7,2 miliar untuk jemaah haji khusus.

Bipih digunakan untuk biaya penerbangan, sebagian akomodasi di Makkah, sebagian akomodasi di Madinah, serta biaya hidup jemaah. Keppres juga memuat nilai manfaat yang digunakan untuk mensubsidi biaya haji.

Besarannya mencapai Rp 6,69 triliun untuk jemaah reguler, sementara nilai manfaat untuk jemaah haji khusus sebesar Rp 7,2 miliar.

Pemerintah juga telah menetapkan total BPIH per jemaah yang merupakan gabungan antara Bipih dan nilai manfaat.

Penjelasan BPIH dan Bipih

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2025, BPIH dijelaskan sebagai dana operasional penyelenggaraan ibadah haji. Dana ini berasal dari Bipih, nilai manfaat, dana efisiensi, hibah, wakaf, dan sumber sah lainnya.

BPIH digunakan untuk berbagai layanan selama penyelenggaraan haji, mulai dari penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah–Muzdalifah–Mina, hingga biaya hidup, perlengkapan jemaah, serta pembinaan di Indonesia dan Arab Saudi.

Sementara itu, Bipih adalah biaya yang wajib dibayar oleh calon jemaah haji. Pembayaran Bipih dilakukan dalam tiga tahap, yakni setoran awal, setoran angsuran, dan setoran pelunasan.

UU juga mengatur bahwa apabila Bipih tidak dilunasi dalam lima tahun berturut-turut, status keberangkatan calon jemaah dapat dialihkan kepada ahli waris atau dibatalkan, dan dana setoran dikembalikan beserta nilai manfaatnya.

Rincian BPIH dan Bipih Haji 2026 per Embarkasi

Berikut rincian lengkap BPIH dan Bipih untuk jemaah haji reguler tahun 2026:

a. Embarkasi Aceh

• BPIH: Rp 78.324.981
• Bipih: Rp 45.109.422

b. Embarkasi Medan

• BPIH: Rp 79.379.071
• Bipih: Rp 46.163.512

c. Embarkasi Batam

• BPIH: Rp 87.340.981
• Bipih: Rp 54.125.422

d. Embarkasi Padang

• BPIH: Rp 81.085.481
• Bipih: Rp 47.869.922

e. Embarkasi Palembang

• BPIH: Rp 87.422.481
• Bipih: Rp 54.206.922

f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi)

• BPIH: Rp 91.758.281
• Bipih: Rp 58.542.722

g. Embarkasi Solo

• BPIH: Rp 86.448.981
• Bipih: Rp 53.233.422

h. Embarkasi Surabaya

• BPIH: Rp 93.860.981
• Bipih: Rp 60.645.422

i. Embarkasi Balikpapan

• BPIH: Rp 88.791.481
• Bipih: Rp 55.575.922

j. Embarkasi Banjarmasin

• BPIH: Rp 88.754.481
• Bipih: Rp 55.538.922

k. Embarkasi Makassar

• BPIH: Rp 89.108.738
• Bipih: Rp 55.893.179

l. Embarkasi Lombok

• BPIH: Rp 88.167.381
• Bipih: Rp 54.951.822

m. Embarkasi Kertajati

• BPIH: Rp 91.774.581
• Bipih: Rp 58.559.022

n. Embarkasi Yogyakarta

• BPIH: Rp 86.170.981
• Bipih: Rp 52.955.422

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Prabowo Teken Keppres Biaya Haji 2026, Ini Besaran yang Dibayar Jemaah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2026 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025. Beleid tersebut diteken pada 13 November 2025.

“Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat,” demikian salinan Keppres yang tertanggal Jumat (5/12/2025).

Bipih digunakan untuk biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Makkah, sebagian akomodasi di Madinah, serta biaya hidup jemaah.

Keppres juga memuat nilai manfaat, yakni Rp 6,69 triliun untuk jemaah reguler dan Rp 7,2 miliar untuk jemaah haji khusus.

Bipih digunakan untuk biaya penerbangan, sebagian akomodasi di Makkah, sebagian akomodasi di Madinah, serta biaya hidup jemaah. Keppres juga memuat nilai manfaat yang digunakan untuk mensubsidi biaya haji.

Besarannya mencapai Rp 6,69 triliun untuk jemaah reguler, sementara nilai manfaat untuk jemaah haji khusus sebesar Rp 7,2 miliar.

Pemerintah juga telah menetapkan total BPIH per jemaah yang merupakan gabungan antara Bipih dan nilai manfaat.

Penjelasan BPIH dan Bipih

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2025, BPIH dijelaskan sebagai dana operasional penyelenggaraan ibadah haji. Dana ini berasal dari Bipih, nilai manfaat, dana efisiensi, hibah, wakaf, dan sumber sah lainnya.

BPIH digunakan untuk berbagai layanan selama penyelenggaraan haji, mulai dari penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah–Muzdalifah–Mina, hingga biaya hidup, perlengkapan jemaah, serta pembinaan di Indonesia dan Arab Saudi.

Sementara itu, Bipih adalah biaya yang wajib dibayar oleh calon jemaah haji. Pembayaran Bipih dilakukan dalam tiga tahap, yakni setoran awal, setoran angsuran, dan setoran pelunasan.

UU juga mengatur bahwa apabila Bipih tidak dilunasi dalam lima tahun berturut-turut, status keberangkatan calon jemaah dapat dialihkan kepada ahli waris atau dibatalkan, dan dana setoran dikembalikan beserta nilai manfaatnya.

Rincian BPIH dan Bipih Haji 2026 per Embarkasi

Berikut rincian lengkap BPIH dan Bipih untuk jemaah haji reguler tahun 2026:

a. Embarkasi Aceh

• BPIH: Rp 78.324.981
• Bipih: Rp 45.109.422

b. Embarkasi Medan

• BPIH: Rp 79.379.071
• Bipih: Rp 46.163.512

c. Embarkasi Batam

• BPIH: Rp 87.340.981
• Bipih: Rp 54.125.422

d. Embarkasi Padang

• BPIH: Rp 81.085.481
• Bipih: Rp 47.869.922

e. Embarkasi Palembang

• BPIH: Rp 87.422.481
• Bipih: Rp 54.206.922

f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi)

• BPIH: Rp 91.758.281
• Bipih: Rp 58.542.722

g. Embarkasi Solo

• BPIH: Rp 86.448.981
• Bipih: Rp 53.233.422

h. Embarkasi Surabaya

• BPIH: Rp 93.860.981
• Bipih: Rp 60.645.422

i. Embarkasi Balikpapan

• BPIH: Rp 88.791.481
• Bipih: Rp 55.575.922

j. Embarkasi Banjarmasin

• BPIH: Rp 88.754.481
• Bipih: Rp 55.538.922

k. Embarkasi Makassar

• BPIH: Rp 89.108.738
• Bipih: Rp 55.893.179

l. Embarkasi Lombok

• BPIH: Rp 88.167.381
• Bipih: Rp 54.951.822

m. Embarkasi Kertajati

• BPIH: Rp 91.774.581
• Bipih: Rp 58.559.022

n. Embarkasi Yogyakarta

• BPIH: Rp 86.170.981
• Bipih: Rp 52.955.422

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Prabowo Teken Keppres Biaya Haji 2026, Ini Besaran yang Dibayar Jemaah

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus menjalankan perannya dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan haji dengan mengelola dana setoran awal jemaah. Per Oktober 2025, total dana yang dikelola BPKH mencapai Rp176,3 triliun, naik dari Rp167,9 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dana tersebut dikembangkan melalui investasi untuk menghasilkan nilai manfaat. Tujuannya adalah mengurangi beban biaya haji bagi jemaah sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

Kinerja nilai manfaat tersebut menjadi salah satu faktor yang memungkinkan Pemerintah Indonesia menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447 H/2026 M pada tingkat yang lebih rendah.

Pada rapat bersama Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah pada 29 Oktober 2025, BPIH 2026 ditetapkan sebesar Rp87,4 juta per jemaah, atau turun Rp2 juta dibandingkan BPIH 2025 yang mencapai Rp89,4 juta.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa penyesuaian biaya tersebut merupakan hasil pembahasan yang melibatkan DPR, pemerintah, dan BPKH.

Komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang wajib dibayarkan jemaah ditetapkan Rp54,2 juta atau 62 persen dari total biaya. Adapun sisanya sebesar Rp33,2 juta per jemaah dipenuhi melalui nilai manfaat yang dihasilkan dari investasi dana haji.

Pengaturan ini membuat nilai manfaat berperan penting dalam menjaga keterjangkauan biaya bagi jemaah, sekaligus memastikan dana setoran awal tetap berkembang secara optimal selama masa tunggu.

Penguatan Peran BPKH

Perubahan tata kelola haji melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 memberikan ruang lebih luas bagi BPKH dalam proses penetapan BPIH. Sebelumnya, BPKH lebih banyak menjalankan fungsi pembayaran berdasarkan kebutuhan operasional.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyampaikan berdasarkan Pasal 46 Ayat 4 UU tersebut, BPKH memiliki kewenangan untuk terlibat dalam penetapan BPIH bersama Menteri Haji dan Umrah serta DPR RI.

"Revisi UU Haji menyatakan bahwa BPKH tidak hanya sebagai kasir, tetapi juga terlibat dalam pembentukan BPIH. Nah, di situlah peran kami bertambah," ujarnya beberapa waktu lalu.

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga Ketua PBNU, Rumadi Ahmad. Menurutnya, keterlibatan BPKH dalam pembahasan BPIH merupakan bentuk penguatan fungsi lembaga sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan dana haji memerlukan kehati-hatian dan standar akuntabilitas tinggi.

Dukungan terhadap pemisahan fungsi antara BPKH dan Kementerian Haji dan Umrah juga datang dari lingkungan Muhammadiyah. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menilai pemisahan tersebut penting untuk menjaga independensi pengelolaan keuangan haji.

Pernyataan senada sebelumnya disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup, Buya Anwar Abbas, yang menilai bahwa pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan operasional sebaiknya tetap berada pada lembaga yang berbeda.

Terkait penetapan BPIH 2026, Fadlul menyampaikan bahwa BPKH telah menyiapkan alokasi nilai manfaat yang akan digunakan menutupi porsi pembiayaan sesuai kesepakatan.

Ia memastikan bahwa nilai manfaat hasil investasi tersedia dan dapat segera disalurkan ketika diperlukan. Menurutnya, penurunan BPIH tidak hanya meringankan beban jemaah 2026, tetapi juga menjaga keberlanjutan keuangan haji.

"Dengan efisiensi, penggunaan nilai manfaat dapat lebih terukur, sehingga hak-hak jemaah haji yang masih dalam antrean dapat tetap terjamin di masa depan," ucapnya.

Proses penyaluran dana akan dilakukan setelah Kementerian Haji dan Umrah menetapkan besaran BPIH secara resmi dan menyampaikan kebutuhan pengeluaran kepada BPKH. Pembayaran untuk komponen biaya haji nantinya ditransfer ke rekening satuan kerja penyelenggara ibadah haji sesuai aturan yang berlaku.

BPKH juga menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan seluruh instansi terkait guna memastikan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR RI dan pemerintah menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1449 Hijriah atau 2026 masehi sebesar Rp 87.409.366 per jemaah. Dari total tersebut, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah ditetapkan Rp 54.194.366.

“Komisi VIII RI dan Kementerian Agama sepakat bahwa besaran rata-rata BPIH 1449 Hijriah/2026 masehi per jemaah reguler sebesar Rp 87.409.365,45,” kata Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang dalam rapat bersama pemerintah, Rabu (29/10/2025).

Marwan menjelaskan, BPIH terdiri dari Bipih yang dibayar jemaah dan nilai manfaat dari tabungan haji.

“Karena itu tentu akan berubah Bipih rata-rata menjadi Rp 54 juta, sedangkan penggunaan nilai manfaat dari para jemaah sebesar Rp 33.215.000,” ujarnya.

Nilai BPIH 2026 turun Rp 2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH musim haji 2025 sebesar Rp 88.409.365,45 per jemaah, dengan Bipih yang ditanggung jemaah Rp 54.924.000.

Sebelum kesepakatan ini dicapai, pemerintah dan DPR telah membahas berbagai komponen penyelenggaraan haji, seperti besaran BPIH, Bipih, biaya syarikah, tiket pesawat, serta pengadaan layanan bagi jemaah haji.

“Dari Rp 2 juta itu, Bipih yang dirasakan masyarakat sekitar Rp 1 juta koma sekian. Sisanya meng-cover komponen lain seperti transportasi, konsumsi, dan akomodasi,” ujar Marwan.

Untuk musim haji 2026, kuota haji Indonesia ditetapkan sebanyak 221.000 orang, terdiri dari 203.320 kuota haji reguler, petugas haji daerah (PHD), dan pembimbing haji, serta 17.680 kuota untuk haji khusus.

Sebagai perbandingan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 untuk jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp 89.410.258 dengan asumsi kurs 1 dollar AS sebesar Rp 16.000 dan 1 riyal Arab Saudi sebesar Rp 4.266.

“Bipih yang dibayar jemaah rata-rata sebesar Rp 55.431.750,78 atau 62 persen dari total BPIH 2025. Sisanya sebesar 38 persen atau rata-rata Rp 33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat,” jelas Menteri Agama Nasrudin Umar dikutip pada Rabu (9/4/2025).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Biaya Haji 2026 Diputuskan Rp 87,4 Juta, Jemaah Bayar Rp 54,1 Juta

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkapkan bahwa biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) 1447 H/2026 M semestinya naik imbas nilai tukar rupiah yang cenderung melemah terhadap dolar AS.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa terdapat perbedaan kurs asumsi yang digunakan dalam pembentukan BPIH tahun lalu dan tahun ini.

Menurutnya, pembentukan BPIH 2025 menggunakan kurs asumsi Rp16.000 per dolar AS, sedangkan kurs asumsi BPIH 2026 sebesar Rp16.500.

“Jadi apabila menggunakan hitung-hitungan ekonomis tersebut, perhitungan kami itu [biaya haji] naik Rp2,7 juta,” kata Dahnil dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025).

Selain itu, dia juga menyampaikan adanya beberapa faktor yang sejatinya mengerek naik biaya haji tahun ini, salah satunya tingkat inflasi.

Namun demikian, dia menyebut pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI berupaya melakukan efisiensi biaya haji dengan menyisir komponen-komponen yang dapat dikurangi.

“Akhirnya disepakati turun sekitar Rp2 juta untuk BPIH-nya. Dan juga biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung oleh jemaah itu jauh lebih murah,” ujarnya.

Dahnil lantas mengeklaim bahwa penurunan biaya haji tahun ini tidak akan menurunkan kualitas pelayanan bagi para jemaah. Pihaknya pun berharap efisiensi biaya haji dapat lebih signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Adapun, DPR RI dan pemerintah resmi memutuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sementara biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dalam rapat kerja penetapan BPIH 2026 bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Gedung DPR RI pada hari ini, Rabu (29/10/2025).

“Biaya perjalanan ibadah haji, bipih, atau yang ditanggung langsung oleh jemaah rata-rata per jemaah sebesar Rp54.193.806.58 atau sebesar 62% dari keseluruhan BPIH,” ujar Marwan.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa besaran bipih 2026 ini turun sebesar Rp1,23 juta dibandingkan dengan bipih 2025 yang sebesar Rp55,43 juta per jemaah.

Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, biaya akomodasi di Makkah, biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup atau living cost jemaah.

Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI dan pemerintah memutuskan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta, sementara biaya perjalanan ibadah haji (bipih) atau biaya haji yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp54,2 juta.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang dalam rapat kerja penetapan BPIH 2026 bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Gedung DPR RI pada hari ini, Rabu (29/10/2025).

“Biaya perjalanan ibadah haji, bipih, atau yang ditanggung langsung oleh jemaah rata-rata per jemaah sebesar Rp54.193.806.58 atau sebesar 62% dari keseluruhan BPIH,” ujar Marwan.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa besaran bipih 2026 ini turun sebesar Rp1,23 juta dibandingkan dengan bipih 2025 yang sebesar Rp55,43 juta per jemaah.

Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk biaya penerbangan, biaya akomodasi di Makkah, biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup atau living cost jemaah. Marwan tak memerinci besaran masing-masing komponen tersebut.

Sementara itu, sebanyak Rp33,21 juta atau 38% dari BPIH 2026 di atas akan bersumber dari nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan BPIH yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88,41 juta, dengan bipih sebesar Rp54,92 juta atau setara dengan 62%.

Dia memerinci, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji tersebut terdiri atas biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi senilai Rp33,1 juta, akomodasi di Makkah sebesar Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah sebanyak Rp3,87 juta, serta biaya hidup alias living cost yang dialokasikan Rp3,3 juta.

Sementara itu, sisa sebanyak 38% dari BPIH alias senilai Rp33,48 juta akan berasal dari nilai manfaat atau dana optimalisasi.

Bisnis.com, JAKARTA — DPR RI dan pemerintah menyepakati besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87,4 juta.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyampaikan bahwa besaran tersebut telah disepakati dalam forum tertutup bersama pemerintah dan akan diputuskan melalui rapat kerja (raker) pada hari ini, Rabu (29/10/2025).

“Kita akan mengambil keputusan terhadap besaran biaya haji tahun 1447 H atau 2026 Masehi adalah sebesar Rp87.409.366,” katanya dalam rapat panitia kerja (panja) BPIH di Gedung DPR RI, Rabu (29/10/2025).

Adapun, besaran biaya haji tersebut turun dari usulan pemerintah sebesar Rp88,41 juta yang sebelumnya disampaikan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Wachid juga menjelaskan bahwa besaran BPIH 2026 ini juga lebih rendah Rp2,89 juta dibandingkan tahun sebelumnya yang senilai Rp89,41 juta.

Kendati demikian, pihaknya belum menyebutkan porsi biaya perjalanan ibadah haji (bipih) 2026 yang ditanggung calon jemaah haji maupun komponen-komponen pembentuknya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi VIII DPR menggelar rapat dengar pendapat panitia kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah dan kementerian terkait pada hari ini.

Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang membahas penurunan BPIH sebesar Rp1 juta berdasarkan usulan pemerintah.

Namun, Komisi VIII mengusulkan penurunan BIPIH bertambah Rp1 juta sehingga total pemangkasan menjadi Rp2 juta. Hal ini perlu dilaporkan dalam rapat dengar pendapat.

"Karena sudah ada kesepakatan, maka kita akan raker hari ini. Hari ini kita akan sepakati, mengumumkan keputusan Panja DPR dan pemerintah. Segera kita meminta pemerintah untuk mengumumkan dan memanggil jemaah untuk berangkat tahun ini berdasarkan keputusan yang sudah disepakati," kata Marwan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (29/10/2025).

Dua hari sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan BPIH yang diusulkan pemerintah sebesar Rp88,41 juta, dengan bipih yang ditanggung jemaah sebesar Rp54,92 juta atau setara dengan 62%.

Dia memerinci, komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji tersebut terdiri atas biaya penerbangan pulang-pergi dari embarkasi ke Arab Saudi senilai Rp33,1 juta, akomodasi di Makkah sebesar Rp14,65 juta, akomodasi di Madinah sebanyak Rp3,87 juta, serta biaya hidup alias living cost yang dialokasikan Rp3,3 juta.

Sementara itu, sisa sebanyak 38% dari BPIH alias senilai Rp33,48 juta akan berasal dari nilai manfaat atau dana optimalisasi.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), yakni biaya yang dibayarkan langsung oleh jamaah untuk penyelenggaraan haji 1447 Hijriyah/2026 Masehi, sebesar Rp54,92 juta. Jumlah ini 62 persen dari total biaya haji.

“Bipih sebesar Rp54.924.000 atau 62 persen dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH),” ujar Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Dalam rapat tersebut, Wamen Dahnil menjelaskan bahwa pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH 1447 H/2026 M sebesar Rp88,4 juta per orang, turun sekitar Rp1 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, subsidi yang diambil dari Nilai Manfaat ditetapkan sebesar Rp33,48 juta per orang, atau sekitar 38 persen dari total keseluruhan BPIH. Komposisi ini dinilai menjaga keseimbangan antara kemampuan jamaah dan keberlanjutan dana haji.

Sebagai perbandingan, pada penyelenggaraan haji 2025, pemerintah dan DPR RI menetapkan Bipih sebesar Rp 56,04 juta, sementara Nilai Manfaat sebesar Rp33,97 juta.

“Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar Rp88.409.365, dengan komposisi 62 persen dibayar langsung oleh jamaah dan 38 persen dari nilai manfaat dana haji,” kata Wamen Dahnil.

Ia menjelaskan, sejumlah asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan usulan BPIH 2026, antara lain kurs rupiah terhadap dolar Amerika sebesar Rp 16.500 per dolar AS dan terhadap riyal Saudi sebesar Rp 4.400 per SAR, mengacu pada asumsi makro APBN 2026.