Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengkaji sejumlah opsi untuk menutup potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), mulai dari menggeser alokasi nilai manfaat hingga menggunakan dana cadangan yang mencapai sekitar Rp20 triliun.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan opsi tersebut tengah dibahas di tengah kemungkinan membengkaknya biaya haji imbas lonjakan harga energi global.

"Apakah nanti diambil dari nilai manfaat virtual account yang sudah dianggarkan. Jadi bahasanya di repositioning... Atau ngambil dari cadangan surplus yang telah dipupuk di periode sebelumnya," ujar Fadlul dalam acara Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

Ia mengungkapkan, total dana cadangan yang saat ini dikelola BPKH mencapai sekitar Rp20 triliun. Namun, dana tersebut pada dasarnya merupakan milik jemaah haji yang masih dalam daftar tunggu.

"Saldo kita kurang lebih kalau saya tidak salah Rp20 triliun. Cuma masalahnya Rp20 triliun itu punyanya jemaah menunggu," ujarnya.

Fadlul menambahkan penggunaan dana cadangan berpotensi berdampak pada kinerja keuangan BPKH. Jika cadangan tersebut digunakan untuk menutup biaya haji, maka laporan operasional lembaga berisiko tercatat defisit.

[Gambas:Youtube]

"Kalau cadangan diambil, operasional kita tahun 2026 bisa tercatat defisit," kata dia.

Di samping itu, ia menekankan langkah tersebut perlu dikaji secara hati-hati, termasuk dari sisi akuntansi dan persepsi publik, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait kinerja lembaga.

Menurut Fadlul, setiap skema yang diambil harus tetap menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji sekaligus melindungi hak jemaah, baik yang sudah berangkat maupun yang masih dalam daftar tunggu.

BPKH saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR untuk menentukan skema pembiayaan terbaik di tengah meningkatnya tekanan biaya haji akibat faktor global.

Bisnis.com, SEMARANG — Iran menolak dengan tegas usulan gencatan senjata yang disampaikan oleh mediator pakistan. Dilaporkan dari kantor berita resmi IRNA, Iran disebut telah menolak gencatan senjata dan menolak untuk membuka kembali Selat Hormuz. Iran menyebut bahwa mereka hanya menginginkan pengakhiran perang secara permanen.

Mengutip dari laman resmi Channel News Asia, IRNA juga melaporkan bahwa Iran telah mengajukan 10 klausul untuk mengakhiri perang, yang terdiri dari pengakhiran konflik di kawasan tersebut, protokol untuk jalur aman melalui Selat Hormuz, pencabutan sanksi, dan rekonstruksi.

Di tengah konflik yang kian memanas ini, Trump mengancam akan menghujani Iran dengan “neraka” jika tidak mencapai kesepakatan untuk membuka Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital untuk pasokan energi global. Dalam konferensi persnya, Trump mengatakan bahwa Iran dapat “dilenyapkan” dalam satu malam.

Tak hanya itu, Trump juga bersumpah akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan Iran, mengabaikan kekhawatiran bahwa tindakan tersebut akan menjadi kejahatan perang atau mengasingkan 93 juta penduduk Iran. “Setiap jembatan di Iran akan hancur lebur dan setiap pembangkit listrik di Iran akan gulung tikar, terbakar, meledak, dan tidak akan pernah digunakan lagi,” tutur Trump, dikutip dari laman Channel News Asia, Rabu (08/04/2026).

Menanggapi ancaman Trump, Komando militer gabungan tertinggi Iran menyebut Trump mengalami delusi dan menilai peringatan Trump sebagai retorika kasar, arogan, dan ancaman tanpa dasar. Selain itu, wakil Menteri Olahraga Iran, Alireza Rahimi juga menyerukan kepada para seniman dan atlet untuk membentuk rantai manusia di pembangkit listrik di seluruh negeri. “Kita akan bergandengan tangan untuk mengatakan: Menyerang infrastruktur publik adalah kejahatan perang,” tulis Rahimi di akun media sosial X

Selain mendapat tanggapan dari pejabat tinggi Iran, para ahli independen juga menyebut bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil seperti pembangkit listrik dan jembatan termasuk ke dalam kejahatan perang. Trump mengatakan bahwa warga Iran “bersedia menanggung penderitaan itu demi kebebasan” dan AS telah mencegat pesan-pesan yang meminta pemboman.

Sebelumnya, diketahui bahwa konflik ini semakin memuncak, setelah Iran secara efektif melakukan penutupan pada Selat Hormuz. Penutupan ini dilakukan Iran setelah penyerangan yang dilancarkan AS dan Israel pada 28 Februari 2026. Selat Hormuz telah menjadi jalur utama bagi sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam dunia. Pengaruh besar jalur laut tersebut terhadap perekonomian global telah terbukti menjadi kartu tawar yang ampuh bagi Iran, dan Teheran enggan melepaskannya begitu saja.
(Fadya Jasmin Malihah)

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan dua kebijakan strategis pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global dan kenaikan harga avtur dunia dalam pertemuan bersama seluruh anggota Kabinet Merah Putih, serta seluruh Eselon 1 kementerian, lembaga, dan Badan Pemerintah beserta Dirut BUMN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (8/4/2026).

“Presiden Prabowo menyampaikan dua kebijakan penting di tengah ketidakpastian global dan naiknya harga avtur dunia, yaitu mengenai turunnya harga ongkos haji dan evaluasi kawasan hutan untuk tambang,” tulis Teddy.

Mengenai penyelenggaraan haji tahun ini, Teddy menuturkan bahwa pemerintah pastikan biaya haji tahun ini tidak akan mengalami kenaikan dan bahkan akan diturunkan sekitar Rp2 juta. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mempercepat masa tunggu antrean haji yang mulai pada tahun 2026 ditargetkan paling lama menjadi 26 tahun.

“Di tengah naiknya harga avtur dunia, Presiden Prabowo memastikan untuk biaya haji tahun 2026 tidak akan naik, bahkan diturunkan sekitar Rp2 juta rupiah. Antrean haji tidak lagi 48 tahun, mulai tahun 2026 ini antrean haji paling lama 26 tahun,” tulis Teddy.

Sebagai respons terhadap kenaikan harga avtur dunia yang berdampak kepada kenaikan tarif penerbangan, pemerintah juga akan memberikan dukungan pembiayaan bagi 220 ribu jemaah haji terdampak sebesar Rp1,77 triliun.

"Hal tersebut akan ditanggung Pemerintah sehingga masyarakat yang berangkat haji tidak terbebani kenaikan avtur,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga akan segera merealisasikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah sebagai bagian dari peningkatan layanan bagi jemaah. “⁠Kampung Haji Indonesia di Makkah akan segera dibangun,” sambungnya.

Terkait perlindungan kawasan hutan, Seskab Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“⁠Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM untuk segera mengevaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional serta kawasan hutan untuk dievaluasi dan dikembalikan ke negara bagi yang melanggar,” jelas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan dua kebijakan strategis pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global dan kenaikan harga avtur dunia dalam pertemuan bersama seluruh anggota Kabinet Merah Putih, serta seluruh Eselon 1 Kementerian, Lembaga, dan Badan Pemerintah beserta Dirut BUMN di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (8/4/2026).

“Presiden Prabowo menyampaikan dua kebijakan penting di tengah ketidakpastian global dan naiknya harga avtur dunia, yaitu mengenai turunnya harga ongkos haji dan evaluasi kawasan hutan untuk tambang,” tulis Teddy.

Mengenai penyelenggaraan haji tahun ini, Teddy menuturkan bahwa pemerintah pastikan biaya haji tahun ini tidak akan mengalami kenaikan dan bahkan akan diturunkan sekitar Rp2 juta. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mempercepat masa tunggu antrean haji yang mulai pada 2026 ditargetkan paling lama menjadi 26 tahun.

“Di tengah naiknya harga avtur dunia, Presiden Prabowo memastikan untuk biaya haji tahun 2026 tidak akan naik, bahkan diturunkan sekitar Rp2 juta rupiah. Antrean haji tidak lagi 48 tahun, mulai tahun 2026 ini antrean haji paling lama 26 tahun,” tulis Teddy.

Sebagai respons terhadap kenaikan harga avtur dunia yang berdampak kepada kenaikan tarif penerbangan, pemerintah juga akan memberikan dukungan pembiayaan bagi 220.000 jemaah haji terdampak sebesar Rp1,77 triliun.

"Hal tersebut akan ditanggung Pemerintah sehingga masyarakat yang berangkat haji tidak terbebani kenaikan avtur,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga akan segera merealisasikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah sebagai bagian dari peningkatan layanan bagi jemaah. “⁠Kampung Haji Indonesia di Makkah akan segera dibangun,” sambungnya.

Terkait perlindungan kawasan hutan, Seskab Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“⁠Presiden Prabowo memerintahkan Menteri ESDM untuk segera mengevaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional serta kawasan hutan untuk dievaluasi dan dikembalikan ke negara bagi yang melanggar,” jelas Teddy.

Presiden Prabowo Subianto resmi merilis aturan biaya haji 2026 yang menetapkan ongkos haji yang harus dibayarkan setiap jemaah per embarkasi atau keberangkatan.

Ketetapan itu diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat.

Dalam beleid ini, pemerintah merinci biaya mulai dari Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) hingga besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

BPIH merupakan total biaya semua komponen haji untuk memberangkatkan jemaah, sedangkan Bipih merupakan ongkos haji yang harus dibayar jemaah. Selisih antara BPIH dan Bipih ditutup oleh nilai manfaat yang berasal dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIHTahun L447 Hijrial:/2O26 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat," tulis aturan ini yang dikutip pada Jumat (5/12).Aturan tersebut diteken Prabowo pada Kamis, 13 November lalu.

Keppres ini juga merinci nilai manfaat yang akan diterima oleh jemaah. Misalnya, haji reguler sebesar Rp6,69 triliun dan haji khusus sebesar Rp7,2 miliar.

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp78.324.981b. Embarkasi Medan sebesar Rp79.379.071c. Embarkasi Batam sebesar Rp87.3a0.981d. Embarkasi Padang sebesar Rp81.O85.481e. Embarkasi Palembang sebesar Rp87.422.481f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) sebesar Rp9l.758.281g. Embarkasi Solo sebesar Rp86.448.981h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp93.860.981i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp88.791.481j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp88.754.481k. Embarkasi Makassar sebesar Rp89.108.738l. Embarkasi Lombok sebesar Rp88.167.381m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp91.774.581n. Embarkasi Yoryakarta sebesar Rp86.170.981.

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp45.109.422b. Embarkasi Medan sebesar Rp46.163.512c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.125.422d. Embarkasi Padang sebesar Rp47.869.922e. Embarkasi Palembang sebesar Rp54.206.922f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, dan Bekasi) sebesar Rp58.542.722g. Embarkasi Solo sebesar Rp53.233.422h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp6O.645.422i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp55.575.922j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp55.538.922k. Embarkasi Makassar sebesar Rp55.893.179l. Embarkasi Lombok sebesar Rp54.951.822m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.559.022n. Embarkasi Yogyakarta sebesar Rp52.955.422.