Bisnis.com, JAKARTA - Tahun 2026 bukanlah tahun yang mudah bagi pasar keuangan Indonesia. indeks harga saham gabungan (IHSG) terkoreksi tajam hingga 31,3% year-to-date (YtD), rupiah melemah 7,6% terhadap dolar Amerika Serikat (AS), mendorong Bank Indonesia (BI) mengambil langkah yang cukup agresif dengan menaikkan BI Rate sebesar 50bps—lebih besar dari ekspektasi pasar.

Di saat yang sama, rata-rata SRBI rate juga melonjak hampir 200bps sepanjang tahun berjalan. Dalam kondisi seperti itu, banyak investor memperkirakan pasar obligasi akan menjadi aset berikutnya yang terkena tekanan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.

Yield SUN (Surat Utang Negera) 10-tahun masih bertahan di sekitar 6,7%, hanya naik 59bps dibandingkan akhir tahun lalu. Bahkan dibandingkan saat BI mengumumkan kenaikan suku bunga pada 20 Mei 2026, yield SUN 10-tahun saat ini justru lebih rendah 10bps. Sepanjang tahun ini, yield bergerak dalam rentang yang relatif terkendali, dari level terendah 6,09% pada awal Januari hingga sempat menyentuh 6,96% pada akhir April.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan yang makin sering kami dengar dalam berbagai diskusi dengan investor. Apakah ketahanan pasar obligasi saat ini memang mencerminkan fundamental, atau ada faktor lain yang membuat yield tetap bertahan? Apakah yield Surat Berharga Negara (SBN) saat ini “artificial”?

Mari mulai dari data yang paling mudah diamati, yaitu kepemilikan investor, hingga data settlement 2 Juni 2026, BI tercatat melakukan pembelian neto SBN sebesar Rp80,5 triliun. Angka ini relatif sama, bahkan sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp81,8 triliun. Jika dilihat dalam konteks yang lebih panjang, kontribusi BI terhadap net issuance pemerintah justru terus menurun. Dari 53,8% pada masa pandemi 2020, turun menjadi 42,8% pada 2021, 36,9% pada 2022, sekitar 30% dalam 2 tahun terakhir, dan kini hanya 26,2% pada 2026.

Dengan demikian, sulit menyimpulkan bahwa stabilitas yield saat ini didorong oleh intervensi BI yang lebih agresif. Jika dibandingkan beberapa tahun terakhir, peran BI justru cenderung menurun.

Bagaimana dengan Bond Stabilization Fund? Sejak pemerintah memperkenalkan Bond Stabilization Fund (BSF) pada 13 Mei 2026, muncul persepsi bahwa pemerintah aktif membeli SBN di pasar sekunder untuk menjaga agar yield tidak naik terlalu tinggi. Masalahnya, tidak ada data resmi yang menunjukkan berapa besar pembelian yang dilakukan melalui skema tersebut.

Namun, jika pembelian BSF memang cukup besar, seharusnya dampaknya terlihat pada kenaikan kepemilikan investor dalam kelompok “Others”, yang kemungkinan menjadi tempat pencatatan transaksi tersebut.

Faktanya justru sebaliknya. Sejak settlement 18 Mei hingga 2 Juni, kepemilikan kelompok “Others” turun sekitar Rp1,9 triliun. Padahal, jika BSF secara konsisten melakukan pembelian sebesar Rp2 triliun per hari seperti yang banyak diasumsikan pasar, maka kepemilikan kelompok ini seharusnya meningkat sekitar Rp18 triliun dalam periode yang sama. Hal ini memberi sinyal pembelian BSF kemungkinan jauh lebih kecil dibandingkan persepsi pasar. Atau, kemungkinan yang lebih sederhana, memang tidak ada tekanan jual yang cukup besar sehingga tidak diperlukan intervensi yang agresif.

Jika yield terlalu rendah, mengapa investor tidak menjual? Menurut kami, ini adalah pertanyaan yang paling penting. Jika investor benar-benar percaya bahwa yield SBN saat ini terlalu rendah dan tidak mencerminkan risiko yang ada, respons yang paling logis adalah menjual obligasi dan menunggu yield naik ke level yang dianggap lebih menarik. Namun, perilaku pasar tidak menunjukkan hal tersebut.

Memang benar investor asing masih mencatatkan net sell sekitar Rp10,7 triliun di pasar SBN sepanjang tahun ini. Namun angka tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan tekanan jual yang terjadi di pasar saham, di mana investor asing telah membukukan net sell mencapai Rp56,4 triliun YTD. Bahkan yang lebih menarik, setelah pengumuman BSF, investor asing justru masih mencatatkan net buy sekitar Rp1 triliun di pasar SBN.

Cerita yang sama juga terlihat di pasar perdana. Jika investor menganggap yield saat ini tidak menarik, permintaan pada lelang SUN dan sukuk seharusnya melemah. Yang terjadi justru sebaliknya. Dalam beberapa lelang terakhir, demand kembali meningkat dan partisipasi investor asing tetap cukup aktif.

Pasar yang menganggap suatu aset terlalu mahal biasanya akan menjauh. Jika investor benar-benar percaya yield saat ini terlalu rendah, mereka tidak akan terus menambah posisi. Mereka akan menjual.

Menurut kami, ketahanan pasar obligasi saat ini lebih banyak mencerminkan perubahan struktur investor dibandingkan intervensi kebijakan. Kepemilikan asing kini hanya sekitar 12,6% dari total outstanding SBN, salah satu yang terendah dalam sejarah. Investor asing yang masih bertahan kemungkinan besar adalah investor jangka panjang yang tidak mudah bereaksi terhadap volatilitas jangka pendek.

Di sisi lain, likuiditas domestik masih relatif ample. Perbankan, asuransi, dana pensiun, hingga berbagai institusi keuangan lainnya tetap membutuhkan instrumen yang menawarkan kombinasi yield yang menarik, risiko rendah, dan likuiditas yang baik.

Dalam lingkungan yang masih penuh ketidakpastian, SBN tetap menjadi salah satu pilihan utama. Karena itu, kami melihat narasi bahwa yield SBN saat ini sepenuhnya “artificial” belum mendapat dukungan yang kuat, baik dari data kepemilikan maupun perilaku investor.

Meski demikian, ketahanan pasar obligasi saat ini tidak boleh membuat kita terlena. Menjaga disiplin fiskal, memperkuat kredibilitas kebijakan, dan meningkatkan kejelasan implementasi berbagai program pemerintah akan tetap menjadi faktor kunci.

Jika berbagai concerns yang disampaikan investor dan lembaga pemeringkat dapat direspons dengan baik, risiko penurunan sovereign rating dapat diminimalkan, kepercayaan investor tetap terjaga, dan tambahan premi risiko pada SBN dapat dihindari.

Pasar bisa menerima risiko. Yang sulit diterima pasar adalah ketidakpastian.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah bergeliat meredam gejolak nilai tukar rupiah dengan cara intervensi di pasar obligasi. Seberapa efektif cara tersebut memperbaiki mata uang Garuda saat ini?

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan langkah-langkah dalam meredam pelemahan rupiah. Sebab, nilai tukar rupiah saat ini tengah ambrol.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memang telah terdepresiasi sekitar 6% sejak awal tahun ini atau secara year to date (ytd). Berdasarkan data TradingView, rupiah pun ditutup melemah sebesar 0,22% ke level Rp17.700 per dolar AS pada perdagangan Selasa (19/5/2026).

Langkah yang dilakukan pemerintah yakni masuk ke pasar obligasi secara bertahap.

"Saya minta masuk [pasar obligasi] Rp2 triliun setiap hari," kata Purbaya seusai rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (18/5/2026).

Sebelumnya, Purbaya menjelaskan bahwa langkah intervensi yang dilakukan pemerintah menyerupai mekanisme bond stabilization fund. Meskipun belum sepenuhnya terbentuk sebagai sebuah dana khusus, Kementerian Keuangan akan mengaktifkan instrumen yang sudah ada melalui skema yang menyerupai buyback atau pembelian kembali Surat Berharga Negara (SBN).

Adapun, fokus utama dari langkah ini adalah untuk menekan tingkat imbal hasil (yield) obligasi agar tidak melonjak tajam. Dalam mekanisme pasar, jika yield SBN turun maka harganya akan meningkat sehingga diharapkan dapat mencegah keluarnya aliran modal asing (capital outflow) atau bahkan memancing aliran modal masuk (inflow), yang pada gilirannya akan mendorong penguatan rupiah.

Dia menjelaskan bahwa apabila terdapat sentimen positif di pasar obligasi, dana asing pun turut masuk. Dengan begitu, rupiah cenderung terkendali.

"Yang asing enggak jual bond dan kabur keluar. Karena bond-nya stabil harganya, artinya kalau stabil kan kalau memang yield-nya turun kita targetkannya bisa turun, kalau yield-nya turun kan berarti harga bond-nya naik. Nanti ada potensi capital gain, jadi harusnya sih pasar bond kita menarik," tuturnya.

Terkait sumber dana, Purbaya menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun yang bisa dipakai berkesinambungan. Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah hanya melakukan cash management, terkait sumber dana intervensi di pasar obligasi tersebut.

"Jadi enggak masalah. Kan uangnya enggak hilang. Cuman diputar saja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi," ujarnya.

Seiring dengan langkah intervensi di pasar obligasi itu, Purbaya mengaku optimistis tekanan terhadap nilai tukar rupiah akan mulai mereda pada pekan ini.

"Saya pikir pertengahan minggu ini juga sudah mulai berkurang [sentimen yang menekan rupiah]. Pemerintah sudah masuk ke bond market sedikit-sedikit, asing juga sudah mulai masuk, sehingga tekanan di bond mestinya berkurang," kata Purbaya.

Dia menjelaskan bahwa biasanya apabila tekanan di pasar obligasi atau bond market berkurang, sentimen negatif terhadap nilai tukar rupiah pun berkurang.

Seberapa Efektif?

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menjelaskan bahwa langkah pemerintah yang mengaktifkan dana stabilisasi obligasi memang dapat membantu meredam tekanan rupiah dalam jangka pendek. Akan tetapi, efektivitasnya bersifat tidak langsung dan tidak bisa menjadi solusi utama.

Dia menjelaskan bahwa ketika pemerintah membeli SBN di pasar sekunder, harga SBN terdorong naik dan imbal hasilnya turun, sehingga kerugian nilai pasar investor dapat ditekan, kepanikan jual bisa berkurang, dan minat terhadap SBN dapat kembali terbentuk.

Dalam situasi rupiah melemah dan imbal hasil SBN 10 tahun naik ke kisaran 6,86%, intervensi seperti itu dapat berfungsi sebagai penyangga psikologis agar pasar tidak bergerak terlalu liar.

"Namun, dampaknya ke rupiah tetap bergantung pada apakah investor melihat langkah ini sebagai penguatan kepercayaan atau justru sebagai tanda bahwa permintaan pasar terhadap SBN sedang melemah," ujarnya kepada Bisnis pada Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, intervensi di pasar obligasi berbeda dengan intervensi langsung di pasar valuta asing. Dana stabilisasi obligasi dapat menahan kenaikan imbal hasil SBN, tetapi rupiah tetap dipengaruhi oleh kebutuhan dolar, harga minyak, arah suku bunga AS, arus modal asing, dan persepsi terhadap defisit fiskal.

"Tekanan rupiah saat ini tidak hanya berasal dari pasar obligasi, tetapi juga dari harga minyak yang tinggi, dolar AS yang kuat, pelemahan pasar saham, kekhawatiran terhadap fiskal, serta gejolak global akibat konflik Timur Tengah," jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa rupiah melemah ke rekor baru ketika harga minyak naik dan imbal hasil global meningkat. Sementara, pasar obligasi tertekan oleh kekhawatiran inflasi dan fiskal.

"Jadi, jika sumber tekanan utamanya berasal dari minyak, dolar, dan kepercayaan fiskal, pembelian SBN hanya meredam salah satu jalur tekanan, bukan seluruh sumber pelemahan rupiah," tuturnya.

Menurutnya, efektivitas langkah pemerintah itu juga sangat bergantung pada skala, waktu, dan cara komunikasi. Jika dana Rp2 triliun per hari digunakan secara terukur, sementara, dan diarahkan pada saat pasar benar-benar tidak seimbang, maka langkah ini dapat membantu menjaga likuiditas pasar SBN dan mengurangi kepanikan.

Namun, jika pasar melihat pemerintah berusaha menahan imbal hasil pada level tertentu secara terus-menerus, maka risiko persepsinya justru meningkat. Investor bisa menilai bahwa harga SBN tidak lagi sepenuhnya mencerminkan risiko pasar, sehingga investor meminta imbal hasil lebih tinggi ketika membeli di lelang berikutnya.

Dalam jangka pendek, langkah pemerintah bisa menahan arus modal keluar jika investor domestik dan asing melihat pemerintah memiliki komitmen kuat menjaga pasar SBN. Namun, efeknya terhadap arus modal masuk baru belum tentu besar. Investor asing tidak hanya melihat harga SBN, tetapi juga selisih imbal hasil dengan surat utang AS, risiko kurs rupiah, arah BI Rate, harga minyak, cadangan devisa, dan kredibilitas fiskal.

Jika imbal hasil SBN ditekan terlalu rendah sementara rupiah masih berisiko melemah, daya tarik SBN bagi investor asing justru bisa berkurang karena kompensasi risikonya dianggap tidak cukup. Jadi, menurutnya intervensi harus menjaga keseimbangan; cukup untuk mencegah kepanikan, tetapi tidak terlalu agresif sampai menghilangkan insentif pasar untuk masuk kembali.

"Risiko jangka panjangnya adalah distorsi harga pasar dan ketergantungan investor pada kehadiran pemerintah. Jika pelaku pasar terbiasa bahwa pemerintah akan selalu membeli SBN saat harga turun, maka disiplin pasar melemah dan risiko moral hazard meningkat," ujarnya.

Investor dapat mengambil posisi lebih agresif karena merasa ada penyangga pemerintah. Di sisi lain, bila pemerintah berhenti membeli, pasar bisa kembali bergejolak karena harga selama ini terlalu banyak ditopang oleh intervensi. Ini dapat membuat volatilitas justru berpindah ke masa depan.

Efek Jangka Pendek

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa dalam jangka pendek, intervensi melalui bond stabilization fund memang bisa bekerja cukup efektif untuk menahan gejolak di pasar obligasi.

"Dengan injeksi sekitar Rp2 triliun per hari, pemerintah pada dasarnya menciptakan permintaan tambahan yang cukup besar untuk menjaga harga SBN tetap stabil dan menahan kenaikan yield agar tidak bergerak terlalu agresif," ujarnya.

Dalam kondisi pasar yang sedang tertekan, langkah seperti itu secara teknis memang mampu menjadi semacam jangkar harga, terutama untuk seri-seri obligasi acuan yang menjadi benchmark pasar.

Karena itu, jika yield obligasi pemerintah terlihat relatif stabil di tengah tekanan global dan pelemahan rupiah, bukan berarti pasar sepenuhnya tenang. Bisa jadi stabilitas itu memang sedang dijaga secara aktif melalui intervensi.

"Namun efektivitasnya terhadap nilai tukar rupiah jauh lebih kompleks dan sebenarnya tidak sekuat yang sering diasumsikan," kata Yusuf.

Menurutnya, saat yield obligasi stabil, arus keluar investor asing memang diharapkan berkurang sehingga tekanan terhadap rupiah ikut mereda. Akan tetapi, asumsi tersebut hanya bekerja dalam situasi normal ketika investor asing masih fokus mengejar selisih imbal hasil atau carry trade.

Dalam situasi saat ini, tekanan pasar lebih banyak dipengaruhi faktor persepsi risiko. Investor global bukan hanya melihat tingkat yield, tetapi juga membaca arah fiskal, ketahanan eksternal, stabilitas politik ekonomi, dan prospek pertumbuhan.

Apabila kekhawatiran utamanya adalah risiko, maka menahan yield saja belum tentu cukup membuat investor bertahan. Bahkan, dalam beberapa kasus, intervensi besar justru bisa dibaca pasar sebagai tanda bahwa tekanan sebenarnya sedang cukup serius.

"Karena itu, kalau kepemilikan asing di SBN terus turun meskipun yield berhasil dijaga stabil, artinya fungsi utama intervensi tersebut belum sepenuhnya tercapai. Yang terjadi lebih menyerupai perpindahan kepemilikan obligasi dari investor asing ke institusi domestik seperti perbankan, BUMN keuangan, atau Bank Indonesia," katanya.

Dia menjelaskan bahwa yang lebih perlu diperhatikan pemerintah saat ini justru risiko jangka panjang jika intervensi di pasar obligasi dilakukan terlalu lama.

Risiko pertama adalah distorsi harga di pasar obligasi. Apabila yield terlalu lama dijaga melalui intervensi, maka harga risiko yang terbentuk di pasar menjadi kurang mencerminkan kondisi fundamental sebenarnya.

Risiko kedua berkaitan dengan hubungan antara fiskal dan moneter. Ketika negara secara tidak langsung menjadi pembeli utama utangnya sendiri melalui berbagai instrumen dan lembaga domestik, batas antara kebijakan fiskal dan moneter mulai menjadi kabur.

Risiko ketiga adalah munculnya contingent liability tersembunyi. Obligasi yang diserap institusi domestik tetap berada dalam ekosistem keuangan negara. Jika di masa depan yield naik cukup tinggi, maka nilai pasar obligasi yang dipegang akan turun dan berpotensi menekan neraca lembaga-lembaga tersebut.

Risiko keempat, munculnya kecenderungan menunda reformasi struktural. Ketika tekanan pasar berhasil diredam sementara lewat intervensi, pemerintah mendapat ruang bernapas lebih panjang sehingga dorongan melakukan konsolidasi fiskal atau reformasi penerimaan negara menjadi berkurang.

"Padahal akar persoalannya tetap ada, mulai dari defisit transaksi berjalan, ketergantungan impor, hingga basis penerimaan negara yang masih relatif sempit," jelasnya.

Oleh karena itu, dia menjelaskan bahwa bond stabilization fund tetap bisa dipahami sebagai instrumen taktis yang sah dalam menghadapi volatilitas jangka pendek.

"Masalahnya muncul kalau instrumen ini berubah menjadi mekanisme permanen. Intervensi seperti obat penahan nyeri. Berguna untuk menahan gejolak akut, tetapi tidak menyelesaikan akar penyakitnya," ujarnya.

Menurutnya, akar masalah ekonomi Indonesia tetap berada pada ketergantungan impor yang tinggi, struktur devisa yang belum kuat, tekanan transaksi berjalan, serta kebutuhan reformasi fiskal dan industri yang sudah lama tertunda. Tanpa pembenahan di sisi struktural, intervensi pasar hanya membeli waktu, bukan menyelesaikan masalah.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut upaya stabilisasi pasar SBN oleh Kementerian Keuangan secara tidak langsung bakal dilakukan dalam beberapa bulan ke depan

Untuk diketahui, Purbaya sebelumnya sempat melontarkan wacana aktivasi bond stabilization fund (BSF) alias mekanisme yang disiapkan otoritas fiskal dalam masa krisis untuk menstabilkan pasar SBN maupun kurs. Namun, belakangan dia memastikan BSF belum diterapkan karena kondisi belum sampai krisis

Purbaya mengatakan saat ini pihaknya sudah mulai melakukan upaya menstabilkan pasar obligasi (bond). Sayangnya, dia tidak memerinci lebih lanjut upaya konkret yang dilakukan kementeriannya

"Kami enggak masuk ke pasar bond [obligasi] langsung. Tetapi kami hanya jaga stabilitas bond market. Asing juga masuk ke sini kayaknya, dan sudah mulai stabil lagi," terangnya kepada wartawan usai menghadiri acara di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Purbaya menjanjikan bakal memonitor langsung kondisi pasar obligasi. Dia hanya menyebut telah menugaskan dua unit di bawah Kemenkeu yakni Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) serta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk melaksanakan instruksinya.

Efektivitas 'intervensi' dari Kemenkeu untuk menstabilkan pasar SBN ini juga akan terus dipantau seiring dengan pelaksanaannya dalam beberapa bulan ke depan.

Saat ditanya apakah strategi pemerintah adalah pembelian kembali SBN yang dipegang investor, alias buyback, Purbaya justru hanya berkelakar.

"Pakai doa lah. Ada langkah-langkah, saya sedang perintahkan mereka untuk masuk, untuk mengeluarkan tindakan. Nanti saya lihat hasilnya seperti apa. Ini akan kontinyu ke depan, dan beberapa bulan ke depan kami akan jalan terus seperti ini," tuturnya.

Terkait dengan upaya tersebut, Bank Indonesia (BI) hanya memastikan bahwa otoritas moneter dan fiskal selalu berkoordinasi dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Koordinasi tidak terkecuali terkait dengan stabilisasi nilai tukar rupiah.

"Detailnya tentu nanti ditanyakan [ke Kementerian Keuangan]. Tetapi, dengan wadah KSSK, tentunya sinergi untuk terus memperkuat kondisi ekonomi Indonesia, termasuk untuk membuat rupiah itu stabil dan menguat, itu sudah dibicarakan," kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, kepada wartawan di kompleks parlemen BI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pemerintah bakal mendukung Bank Indonesia (BI) demi menjaga nilai tukar rupiah, yang belakangan terdepresiasi di atas Rp17.000. Upaya yang dimaksud mecakup menjaga stabilisasi nilai tukar di pasar surat utang negara.

Purbaya menuturkan, pemerintah akan menjalankan kembali skema Dana Stabilisasi Obligasi (Bond Stabilization Fund). Skema tersebut dijalankan untuk obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun.

"Kami akan jaga stabilized bond market, membantu bank sentral. Tentunya kami akan berkoordinasi dengan bank sentral juga," ujar Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, selepas seremoni penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan, Rabu (13/5/2026).

Purbaya menitikberatkan intervensi di pasar surat utang negara menjadi yang rasional untuk mengerek nilai tukar rupiah dan minim risiko.

"Kami ada masuk ke stabilized bond market, kalau bond market stabil orang itu nggak jual. mereka nggak takut dengan capital loss, yang keluar juga akan berkurang. Itu hitungan saya, apalagi kalau nanti bond-nya menguat, kan ada potensi capital gain, selain itu mereka juga dapat capital gain," kata Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya juga merencanakan rencana strategis pemerintah untuk penerbitan surat utang di Pasar China, Panda Bond, yang berdenominasi Yuan.

Purbaya menjelaskan penerbitan surat utang ini, akan mengurangi ketergantungan negara terhadap dolar Amerika Serikat, terutama dari sisi pengadaan utang.

“Tujuan penerbitan Panda Bond adalah agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada pendanaan dalam bentuk dolar AS,” kata Purbaya dalam Bincang Bareng Media di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

(NIA DEVIYANA)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat tidak panik menyusul pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp17.500 per dolar AS.

"Enggak perlu panik karena fondasi ekonomi bagus. Kita tahu betul kelemahan di mana dan bisa kita betulin," kata Purbaya di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).

Menurut Purbaya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak akan seburuk ketika krisis moneter 1998 yang dialami RI.

"Kita enggak akan sejelek seperti 98 lagi, enggak akan jelek malah," ujarnya.

Purbaya mengatakan pemerintah akan menyiapkan langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Ia percaya dengan fondasi ekonomi Indonesia yang kuat, penguatan rupiah tidak akan terlalu susah.

Ia menekankan pengendalian nilai tukar sejatinya merupakan kewenangan bank sentral atau Bank Indonesia. Namun, ia memastikan pemerintah tetap akan membantu menjaga stabilitas rupiah.

"Kita akan bantu sedikit-sedikit nanti," ujarnya.

Bantuan pemerintah ke Bank Indonesia (BI) dalam menstabilkan nilai tukar rupiah sudah pernah disinggung Purbaya.

Ia mengatakan dukungan pemerintah akan dilakukan melalui intervensi di pasar obligasi atau bond market.

Purbaya menjelaskan intervensi dilakukan melalui skema Bond Stabilization Fund (BSF) untuk menjaga stabilitas pasar surat berharga negara (SBN) dan menahan tekanan terhadap rupiah.

"Mungkin dengan masuk ke bond market, itu yang BSF, tapi belum fund semuanya. Kita aktifin di instrumen yang kita punya di sini dulu, besok mulai jalan," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5) lalu.

Menurut Purbaya, langkah tersebut diharapkan bisa menahan kenaikan yield obligasi pemerintah agar investor asing tidak keluar dari pasar domestik.

Pasalnya, kenaikan yield yang terlalu tinggi dapat memicu capital loss bagi investor asing pemegang obligasi domestik dan berujung pada arus keluar modal.

"Kalau yield-nya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing enggak keluar, atau malah masuk kalau yield-nya membaik, sehingga rupiah akan menguat," ujarnya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tetap menyerahkan pengelolaan stabilitas nilai tukar kepada BI sebagai otoritas moneter.

"Tugas bank sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar, dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral," terangnya.

Nilai tukar rupiah sempat menembus level Rp17.500 per dolar AS pada perdagangan Selasa pagi yang menjadi salah satu titik terlemah sepanjang sejarah perdagangan modern.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 12.21 WIB, rupiah berada di posisi Rp17.511 per dolar AS atau melemah 97 poin dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menggelar rapat mendadak bersama sejumlah pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di lobi Gedung Djuanda I, Jakarta, Selasa (12/5), di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.500 per dolar AS.

Sejumlah pejabat yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Sekretaris Jenderal Kemenkeu Robert Leonard Marbun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, hingga Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Ferry Ardiyanto.

Usai rapat yang berlangsung sekitar satu jam, Purbaya mengatakan pembahasan dilakukan untuk mempersiapkan langkah pemerintah memanfaatkan skema Bond Stabilization Fund (BSF) guna menjaga stabilitas pasar keuangan.

"Kira-kira terkait itu," ujar Purbaya.

Namun, ia belum mengungkapkan secara rinci strategi yang akan dijalankan pemerintah melalui BSF untuk membantu Bank Indonesia (BI) mengelola tekanan terhadap rupiah.

"Strateginya masih rahasia, kalau dikasih tahu nanti musuh tahu," ujarnya.

Purbaya memastikan pemerintah akan menggunakan skema BSF untuk membantu menjaga stabilitas pasar obligasi dan nilai tukar rupiah.

Langkah tersebut dilakukan melalui intervensi di pasar surat berharga negara (SBN) guna menjaga tingkat imbal hasil atau yield tetap kompetitif.

Pemerintah nantinya memanfaatkan dana BSF untuk membeli SBN yang dilepas investor asing di pasar.

"Kita akan coba melihat apakah kita bisa membantu stabilitas di pasar bond nanti pelan-pelan ke pasar nilai tukar juga," ujarnya.

Menurut Purbaya, langkah itu pada tahap awal akan mengandalkan kas negara dan tidak perlu dibahas melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Purbaya sebelumnya menegaskan Kemenkeu akan membantu BI mengendalikan tekanan rupiah mulai Rabu (13/5).

"Kita akan mulai membantu besok," ujar Purbaya saat merespons pelemahan rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.500 per dolar AS.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pemerintah akan mulai membantu Bank Indonesia (BI) menjaga stabilitas nilai tukar rupiah setelah mata uang Garuda menembus level Rp17.500 per dolar AS pada perdagangan Selasa (12/5).

Purbaya mengatakan dukungan pemerintah akan mulai dilakukan besok melalui intervensi di pasar obligasi atau bond market.

"Kita akan mulai membantu besok," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (12/5).

Ia menjelaskan intervensi dilakukan melalui skema Bond Stabilization Fund (BSF) untuk menjaga stabilitas pasar surat berharga negara (SBN) dan menahan tekanan terhadap rupiah.

"Mungkin dengan masuk ke bond market, itu yang BSF, tapi belum fund semuanya. Kita aktifin di instrumen yang kita punya di sini dulu, besok mulai jalan," katanya.

Menurut Purbaya, langkah tersebut diharapkan bisa menahan kenaikan yield obligasi pemerintah agar investor asing tidak keluar dari pasar domestik.

[Gambas:Youtube]

Sebab, kenaikan yield yang terlalu tinggi dapat memicu capital loss bagi investor asing pemegang obligasi domestik dan berujung pada arus keluar modal.

"Kalau yield-nya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing enggak keluar, atau malah masuk kalau yield-nya membaik, sehingga rupiah akan menguat," ujarnya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tetap menyerahkan pengelolaan stabilitas nilai tukar kepada BI sebagai otoritas moneter.

"Tugas bank sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar, dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral," katanya.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah sempat menembus level Rp17.500 per dolar AS pada perdagangan Selasa pagi yang menjadi salah satu titik terlemah sepanjang sejarah. Berdasarkan data Bloomberg pukul 12.21 WIB, rupiah berada di posisi Rp17.511 per dolar AS atau melemah 97 poin dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan langkah intervensi di pasar obligasi melalui instrumen Bond Stabilization Fund (BSF) untuk merespons anjoknya nilai tukar rupiah.

Nilai tukar rupiah menembus Rp 17.500 per dolar AS pada perdagangan pagi ini, Selasa (12/5). Ini adalah level terlemah rupiah sepanjang sejarah.

Purbaya mengatakan, pemerintah akan mulai masuk ke pasar obligasi untuk menjaga agar imbal hasil (yield) surat utang negara tidak naik terlalu tinggi. Langkah itu dilakukan untuk membantu Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar.

“Besok mungkin kita akan mulai membantu dengan masuk ke bond market,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (12/5).

Menurutnya, kenaikan yield atau imbal hasil obligasi yang terlalu tinggi berpotensi memicu keluarnya investor asing dari pasar keuangan domestik karena mengalami kerugian nilai investasi (capital loss). Jika arus keluar modal terjadi besar-besaran, tekanan terhadap rupiah dapat semakin meningkat.

“Kita intervensi bond market supaya yield-nya enggak naik terlalu tinggi. Kalau yield-nya naik terlalu tinggi artinya asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar,” kata dia.

Purbaya menjelaskan pemerintah akan mengaktifkan instrumen yang dimiliki dalam skema Bond Stabilization Fund untuk menjaga pasar obligasi tetap stabil.

Meski begitu, ia menegaskan tugas utama menjaga stabilitas nilai tukar tetap berada di tangan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

“Itu kan Anda mesti tanya bank sentral, jangan tanya saya. Tugas bank sentral hanya satu, menjaga stabilitas nilai tukar, dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana,” kata Purbaya.

Di sisi lain, Purbaya memastikan pelemahan rupiah masih dalam batas yang dapat ditangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengungkapkan, pemerintah sebenarnya telah menggunakan asumsi kurs yang lebih tinggi dibandingkan asumsi resmi APBN dalam sejumlah perhitungan internal.

“APBN-nya masih relatif aman. Tapi kita akan coba bantu nilai tukar, membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa,” kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah bersiap mengambil langkah intervensi di pasar obligasi negara guna membantu menstabilkan nilai tukar rupiah yang terus mengalami tekanan.

Adapun pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa (12/5/2026), nilai tukar menyentuh level Rp17.498 per dolar AS. Berdasarkan data Tradingview, pukul 11.50 WIB, rupiah bahkan telah menembus Rp17.500 per dolar AS. Angka tersebut menjadi yang terburuk sepanjang sejarah.

Purbaya mengaku tidak bisa banyak berkomentar karena lembaga negara yang bertugas menjaga stabilitas nilai tukar sejatinya adalah Bank Indonesia (BI).

"Itu kan Anda mesti tanya bank sentral. Tugas bank sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas, dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di bank sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Kendati demikian, dia tidak menampik muncul kekhawatiran melebarnya defisit APBN 2026 akibat depresiasi rupiah yang terus berlanjut melampaui asumsi. Dalam APBN 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memakai asumsi nilai tukar di level Rp16.500 per dolar AS.

Masalahnya, berdasarkan perhitungan sensitivitas APBN 2026, Kemenkeu memperkirakan setiap kenaikan Rp100 per dolar AS maka defisit bertambah sekitar Rp800 miliar.

Oleh sebab itu, Purbaya mengungkapkan otoritas fiskal tidak akan tinggal diam. Dia menyatakan Kemenkeu akan ikut membantu tugas BI untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

"Kita akan mulai membantu besok, mungkin dengan masuk ke bond market [pasar obligasi]," ucapnya.

Lebih lanjut, langkah intervensi ini akan menyerupai mekanisme bond stabilization fund. Meskipun belum sepenuhnya terbentuk sebagai sebuah dana khusus, Kemenkeu akan mengaktifkan instrumen yang sudah ada melalui skema yang menyerupai buyback atau pembelian kembali Surat Berharga Negara (SBN).

Menurut Purbaya, pemerintah saat ini masih memiliki sejumlah kas yang belum terpakai seperti dalam Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk mengeksekusi rencana tersebut mulai besok, Rabu (13/5/2026).

Fokus utama dari langkah ini adalah untuk menekan tingkat imbal hasil (yield) obligasi agar tidak melonjak tajam. Dalam mekanisme pasar, jika yield SBN turun maka harganya akan meningkat sehingga diharapkan dapat mencegah keluarnya aliran modal asing (capital outflow) atau bahkan memancing aliran modal masuk (inflow), yang pada gilirannya akan mendorong penguatan rupiah.

"Kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa," jelasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, belum akan mengaktifkan Bond Stabilization Fund (BSF). BSF akan diaktifkan jika keadaan sudah dalam kondisi krisis.

Purbaya mengatakan, saat ini pemerintah mengambil langkah untuk melakukan stabilisasi harga bond.

“Belum kita aktifkan Bond Stabilization Fund, tapi stabilisasi harga bond dulu saja. Itu beda rupanya. Kalau Bond Stabilization Fund itu kalau krisis baru kita panggil semuanya,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (11/5).

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menilai kondisi saat ini belum masuk kategori krisis, sehingga belum akan mengaktifkan BSF.

“Belum pada saat-saat sekarang, belum sampai ngundang yang lain-lain, belum ngundang SMI atau INA atau yang lain-lain. Belum kita pakai. Kita manage cash aja supaya bond-nya lebih stabil. Yang kita pakai bisa SAL, bisa cash kita,” kata dia.

Sebelumnya, Purbaya menyatakan tengah menyiapkan Bond Stabilization Fund (BSF) untuk memitigasi agar pasar keuangan domestik tak mudah terguncang oleh aksi jual investor asing yang memicu volatilitas nilai tukar. Pembentukan instrumen ini merespons munculnya tren pelemahan yield obligasi yang cukup cepat sejak awal 2026.

Purbaya menjelaskan, arus modal keluar atau capital outflow tetap memberikan tekanan pada stabilitas rupiah meski porsi kepemilikan asing atau foreign holding saat ini relatif rendah,

"Saya ingin melihat supaya bond-nya, market-nya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing,” kata Purbaya dalam konferensi pers hasil rapat berkala KSSK II 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).

Dalam pelaksanaannya, menurut dia, Kemenkeu akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia, juga mengerahkan BUMN di bawah naungan Kemenkeu atau Special Mission Vehicle (SMV).

"Nanti kerjanya juga pasti koordinasi dengan Bank Sentral. Tetapi dananya ada, kalau fund betulan kan desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat antara lain keuangan dan seluruh SMV yang di bawah keuangan itu bisa ikut membantu ketika kita melakukan stabilisasi harga bond. Itu utamanya, jadi bukan SAL saja," kata Purbaya.

Meski terjadi tekanan pada nilai tukar, menurut dia, volume modal yang keluar kemungkinan masih dalam batas kemampuan pemerintah untuk melakukan intervensi.

"Dan jumlahnya enggak terlalu besar, tetapi itu udah ikut mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah,” katanya.

Ia memastikan stabilitas keuangan saat ini terjaga. Namun, menurut Purbaya, instrumen ini disiapkan untuk mengantisipasi tekanan di masa depan.

"Kami akan kembangkan early warning system yang melihat itu, dari waktu ke waktu," kata dia.

Adapun terkait waktu implementasinya, menurut dia, masih membutuhkan diskusi internal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kondisi utang pemerintah Indonesia masih aman meski rasio utang mengalami kenaikan dibanding akhir tahun lalu. Menurut dia, posisi utang Indonesia masih lebih rendah dibanding banyak negara lain, termasuk di kawasan Asia.

Purbaya mengatakan rasio utang Indonesia saat ini masih berada di kisaran 40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut dinilai masih jauh di bawah batas aman yang digunakan banyak negara.

“Kalau kita lihat Maastricht Treaty atau acuan paling ketat di Eropa, rasio utang terhadap PDB itu 60 persen. Kita masih jauh,” kata Purbaya dalam taklimat media di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Ia membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara lain di kawasan. Menurut dia, rasio utang Singapura mencapai sekitar 180 persen terhadap PDB, sedangkan Jepang berada di kisaran 275 persen.

“Malaysia juga di atas 60 persen. Thailand juga tinggi. Kita (Indonesia) termasuk paling hati-hati dibanding negara-negara sekitar,” ungkapnya.

Purbaya menilai utang pemerintah perlu dilihat secara proporsional dengan kemampuan ekonomi suatu negara. Karena itu, ukuran yang digunakan bukan besarnya utang semata, melainkan perbandingannya terhadap kapasitas ekonomi nasional.

Ia mengibaratkan utang negara seperti perusahaan yang sedang mengembangkan usaha. Menurut dia, kemampuan membayar utang akan berbeda antara perusahaan kecil dan perusahaan besar.

“Makanya dibagi rasio utang terhadap PDB,” kata Purbaya.

Mungkin belum kami aktifkan bond stabilization fund, tapi stabilisasi harga bond dulu. Beda rupanya, kalau bond stabilization fund itu kalau krisis

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengurungkan rencananya untuk mengaktifkan dana stabilisasi obligasi atau bond stabilization fund (BSF) dan memilih untuk mengandalkan kas pemerintah serta Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, menjelaskan dana stabilisasi obligasi atau BSF didesain untuk menjadi penyangga ketika terjadi krisis.

Sementara saat ini, menurut dia, Indonesia tidak dalam kondisi krisis ekonomi.

“Mungkin belum kami aktifkan bond stabilization fund, tapi stabilisasi harga bond dulu. Beda rupanya, kalau bond stabilization fund itu kalau krisis, baru kita panggil semuanya. Ini kan nggak krisis,” kata Purbaya.

Untuk menstabilkan harga obligasi, Purbaya bakal mengoptimalkan seluruh instrumen yang ada, termasuk manajemen kas serta SAL. Dia menilai kedua instrumen itu sudah cukup untuk mengendalikan harga Surat Berharga Negara (SBN).

Dengan demikian, dia tidak berencana melibatkan lembaga maupun institusi lain seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) atau Indonesia Investment Authority (INA) untuk saat ini.

“Kita kelola kas saja supaya bond lebih stabil. Yang kita pakai bisa SAL, bisa kas kita. Jadi, nanti unit perbendaharaan saya akan lebih aktif, dia akan seperti perbendaharaan di sektor swasta,” tuturnya.

Menkeu mengungkapkan rencana mengaktifkan dana stabilisasi obligasi pada Rabu (6/5). Langkah tersebut bertujuan menjaga pasar surat utang tetap stabil dan tidak mudah digoyang investor asing.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat mencegah gejolak di pasar keuangan domestik dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Ia menilai tekanan di pasar obligasi dalam beberapa bulan terakhir dipicu arus keluar modal asing dari pasar surat utang domestik yang mendorong kenaikan imbal hasil (yield) secara cepat.

Dalam konteks itu, Purbaya mulanya menyiapkan BSF untuk menstabilkan pasar obligasi atau surat utang dengan membeli kembali (buyback) SBN di pasar sekunder yang dilepas oleh investor.

Strategi itu dilakukan untuk menjaga imbal hasil SBN agar tetap stabil, sehingga investor asing yang menyimpan surat utang tidak mengalami kerugian modal (capital loss).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026