Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, atau lebih dikenal sebagai Cak Imin menyampaikan wacana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Pemerintah menyiapkan kebijakan yang bertujuan meringankan beban jutaan peserta yang selama ini kesulitan membayar iuran, terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah.

Pemutihan ini berarti penghapusan sebagian atau seluruh tunggakan iuran agar status kepesertaan masyarakat bisa kembali aktif tanpa harus melunasi utang lama yang jumlahnya sering kali sudah menumpuk bertahun-tahun.

Kebijakan ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi peserta yang ingin kembali mendapatkan layanan kesehatan namun terhalang status kepesertaan yang tidak aktif karena menunggak.

Apa Manfaatnya?

Program pemutihan tunggakan iuran membawa sejumlah manfaat penting, baik bagi masyarakat maupun bagi keberlangsungan layanan kesehatan:

Mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS
Peserta yang sebelumnya nonaktif karena menunggak bisa kembali aktif dan langsung mendapatkan akses layanan kesehatan.

Meringankan beban ekonomi keluarga
Tunggakan yang menumpuk bisa menjadi beban besar. Dengan pemutihan, keluarga bisa lebih tenang dan fokus memenuhi kebutuhan harian lainnya.

Mengurangi hambatan saat membutuhkan layanan kesehatan
Tanpa pemutihan, peserta yang menunggak harus melunasi semua tunggakan terlebih dahulu. Dengan kebijakan ini, hambatan tersebut hilang sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan pelayanan saat dibutuhkan.

Memperkuat jaring pengaman sosial
Pemutihan membantu memastikan masyarakat miskin atau rentan tetap terlindungi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Siapa Saja yang Bisa Mendapat Pemutihan?

Kriteria detail bisa berbeda tergantung aturan resmi yang ditetapkan pemerintah, namun umumnya penerima pemutihan mencakup:

Peserta Mandiri (PBPU) yang masuk kategori tidak mampu
Mereka yang datanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau daftar penerima bantuan pemerintah biasanya menjadi prioritas.
Peserta yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Jika seseorang sebelumnya peserta mandiri lalu statusnya berubah menjadi peserta yang iurannya ditanggung negara, tunggakan lamanya bisa ikut diputihkan.
Peserta dengan tunggakan dalam batas waktu tertentu
Umumnya pemutihan hanya mencakup maksimal 24 bulan tunggakan terakhir, sesuai kebijakan yang pernah diterapkan pemerintah.
Kasus khusus
Dalam sejumlah kebijakan sebelumnya, peserta yang sudah meninggal atau memiliki kondisi khusus administratif juga dapat diberikan pemutihan.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pemutihan?

Tahapan cara mengikuti pemutihan umumnya seperti berikut:

a. Periksa status kepesertaan

Peserta dapat mengecek status aktif/nonaktif serta jumlah tunggakan melalui:

Aplikasi Mobile JKN
Website BPJS Kesehatan
Call Center 165
Kantor BPJS terdekat
b. Pastikan masuk dalam kategori penerima pemutihan

Jika Anda termasuk golongan tidak mampu atau sudah masuk daftar PBI, biasanya pemutihan diberikan setelah verifikasi.

c. Lakukan verifikasi data

Peserta mungkin diminta:

Menunjukkan identitas (KTP/KK)
Melakukan konfirmasi status ekonomi
Memperbarui data keluarga
Verifikasi bisa dilakukan di kantor BPJS atau melalui layanan digital.

d. Tunggu aktivasi kepesertaan

Jika disetujui, tunggakan yang memenuhi syarat akan dihapus, dan status kepesertaan akan kembali aktif mengikuti ketentuan BPJS.

e. Bayar iuran berjalan

Pemutihan tidak menghapus kewajiban peserta untuk membayar iuran bulan berikutnya. Peserta harus kembali rutin membayar agar tidak menunggak lagi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bagi Anda yang ingin mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan maka bisa kini dapat secara online tanpa perlu mendatangi kantor cabang.

Dilansir dari situs BPJS Kesehatan, Sabtu (13/12/2025), peserta BPJS bisa memeriksa statusnya melalui kanal digital yang disediakan BPJS Kesehatan, peserta dapat memastikan apakah kepesertaan masih aktif, mengecek tagihan, hingga memperbarui data hanya bermodalkan ponsel.

Berikut panduan lengkap cara cek status BPJS Kesehatan aktif atau tidak secara online.

1. Cek Status BPJS Lewat Aplikasi Mobile JKN

⦁ Unduh aplikasi Mobile JKN di Play Store atau App Store.

⦁ Login menggunakan NIK, nomor kartu BPJS, atau email terdaftar.

⦁ Pilih menu “Cek Kepesertaan”.

⦁ Status aktif atau tidak akan tampil di layar.

Aplikasi juga menampilkan jumlah tanggungan, informasi iuran, dan berbagai fitur lain seperti penggantian faskes, antrean online, hingga perubahan data.

2. Cek BPJS Kesehatan Lewat Website Resmi

⦁ Kunjungi bpjs-kesehatan.go.id.

⦁ Pilih menu “Cek Kepesertaan”.

⦁ Masukkan NIK dan tanggal lahir.

⦁ Klik “Cari”.

3. Cek Status BPJS via WhatsApp PANDAWA

⦁ Nomor resmi PANDAWA: 0811 8165 165.

⦁ Kirim pesan, misalnya: “Cek status kepesertaan”.

⦁ Masukkan NIK atau nomor BPJS dan ikuti instruksi chatbot

⦁ Informasi status akan dikirim otomatis.

4. Cek Status Lewat Call Center 165

Untuk pengecekan langsung melalui petugas BPJS, peserta dapat menghubungi call center.

⦁ Telepon 165.

⦁ Siapkan NIK atau nomor kartu BPJS.

⦁ Petugas akan menjelaskan status kepesertaan serta membantu jika ada kendala tagihan atau perubahan data. (Angela Keraf)

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Kesehatan gratis adalah program jaminan kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program ini menyasar masyarakat yang masuk kategori tidak mampu secara ekonomi. Mereka yang terdaftar dalam program ini disebut Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Setiap bulannya, pemerintah membayar iuran peserta PBI secara penuh kepada BPJS Kesehatan. Dengan demikian, peserta bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit rujukan.

Siapa Saja yang Berhak Mendapatkan BPJS Kesehatan Gratis?
Tidak semua orang bisa langsung mendapatkan BPJS Kesehatan gratis. Pemerintah telah menetapkan beberapa kategori masyarakat yang dianggap layak menerima bantuan iuran, di antaranya:

1. Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu
Kelompok ini merupakan prioritas utama penerima bantuan. Status kemiskinan biasanya ditentukan berdasarkan data yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.

2. Anak Terlantar
Anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau pengasuh yang mampu secara ekonomi dapat didaftarkan sebagai penerima BPJS Kesehatan gratis.

3. Lansia Terlantar
Orang lanjut usia yang hidup sebatang kara dan tidak memiliki penghasilan tetap juga termasuk dalam penerima bantuan.

4. Penyandang Disabilitas Terlantar
Penyandang disabilitas yang tidak memiliki keluarga atau pekerjaan dan membutuhkan bantuan medis secara rutin.

5. Korban Bencana Alam atau Sosial
Mereka yang terdampak bencana besar dan kehilangan mata pencaharian bisa mendapatkan BPJS Kesehatan gratis secara sementara.

Cara Daftar BPJS Kesehatan Gratis secara offline

A. Jika Sudah Terdaftar di DTKS
Verifikasi Data di Kelurahan : Datangi kantor kelurahan atau desa setempat dan minta dicek apakah namamu masuk DTKS.
Datang ke Dinas Sosial : Bawa KTP dan KK setelah itu petugas akan mencocokkan datamu dengan database penerima bantuan.
Tunggu Verifikasi dan Persetujuan : Jika layak, kamu akan diusulkan sebagai penerima PBI ke Kementerian Sosial.
Aktivasi Kartu BPJS : Setelah disetujui, BPJS akan mengaktifkan kartu peserta secara otomatis, dan kamu akan menerima notifikasi.

B. Jika Belum Terdaftar di DTKS
Minta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) : Ajukan permohonan ke RT/RW, lalu ke kelurahan atau desa.
Ajukan Diri ke Dinas Sosial : Bawa dokumen seperti SKTM, KTP, dan KK.
Petugas Melakukan Survei : Petugas akan melakukan survei untuk memastikan kondisi ekonomi calon peserta.
Masuk Daftar DTKS : Jika lolos verifikasi, nama kamu akan dimasukkan ke dalam DTKS.
Pengajuan PBI : Setelah terdaftar di DTKS, kamu bisa mengajukan BPJS gratis.

Cara Mendaftar BPJS Kesehatan Gratis Secara Online

Seiring perkembangan teknologi, proses pendaftaran juga bisa dilakukan secara daring, khususnya untuk pengecekan status dan pengajuan data:

Melalui Aplikasi Cek Bansos (Kemensos)

Unduh aplikasi di Google Play Store.
Cek apakah nama kamu sudah masuk DTKS.
Aplikasi Mobile JKN

Bisa digunakan untuk mengecek status kepesertaan setelah pengajuan disetujui.
Website Kemensos: dtks.kemensos.go.id
Masukkan NIK atau nomor KK untuk melihat status DTKS kamu.

ALUR PENDAFTARAN BPJS PBI APBD/DAERAH

Langkah-langkah untuk mendaftar ke Program BPJS APBD atau Daerah :

• Pemohon datang langsung pada Layanan BPJS Kantor Kecamatan. Langkah pertama adalah pemohon harus datang langsung ke Kantor Kecamatan di Wilayah mereka.
• Pemohon membawa foto copy KK dan KTP suami istri. Pemohon harus membawa foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri.
• Petugas Kecamatan mengecek NIK. Karyawan Petugas di Kantor Kecamatan akan melakukan pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon.
• Petugas mengarahkan untuk melengkapi berkas yang kurang. Jika ada berkas yang kurang atau jika pemohon telah terdaftar di BPJS perusahaan/mandiri, maka petugas akan memberikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemohon bukan pegawai penerima upah (PPU) yang ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000; oleh pemohon dan diketahui oleh RT/RW setempat.
• Pemohon membawa pulang surat penyataan. Pemohon membawa pulang surat pernyataan yang telah diberikan oleh petugas, mengisi dan menandatangani berkas tersebut yang juga diketahui oleh RT/RW setempat.
• Petugas menerima berkas yang sudah lengkap. Petugas di Kantor Kecamatan akan menerima berkas yang telah lengkap dari pemohon dan memproses pendaftar calon peserta BPJS APBD.

Persyaratan BPJS Kesehatan PBI APBD atau Daerah Untuk mendaftar ke Program BPJS APBD atau Daerah, berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi :

• Berkas foto copy Kartu Keluarga (KK).
• Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri.
• Foto copy Kartu Identitas Anak (KIA)/Akte bagi yang belum memiliki KTP.
• Jenis pekerjaan di KK dan KTP tidak boleh sebagai karyawan swasta.
• Surat sakit dari Puskesmas/Klinik bagi pemohon yang sedang dalam keadaan sakit (urgent/darurat).
• BPJS PBI APBD atau Daerah merupakan program pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus mendorong masyarakat untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan sebagai bagian dari implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Melalui badan penyelenggara resmi, masyarakat kini dapat mendaftar BPJS Kesehatan secara online maupun offline dengan syarat yang mudah, cukup menyiapkan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan data diri lengkap.

Program ini tidak hanya memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh warga negara Indonesia, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mencapai cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC).

Syarat Daftar BPJS Kesehatan

Apa syarat mendaftar BPJS Kesehatan? Berikut syaratnya:

1. Mengisi formulir “Formulir Daftar Isian Peserta” (FDIP) atau format data yang disepakati untuk pendaftaran kolektif
2. Melampirkan foto pas warna terbaru ukuran 3 cm × 4 cm (kecuali anak usia balita) untuk pendaftaran fisik.
3. Sertakan juga dokumen identitas seperti: KTP Elektronik / fotokopi KTP; Kartu Keluarga (KK) / fotokopi KK; Akta kelahiran anak atau surat keterangan lahir atau SK Pengadilan Negeri bagi anak angkat
4. Bagi pegawai: SK pengangkatan, daftar gaji yang dilegalisasi, surat nikah (jika ikut tanggungan)
5. Bagi WNA: KITAS/KITAP atau izin tinggal yang relevan.

Cara Daftar BPJS Kesehatan via Online

Bagaimana cara mendaftar BPJS Kesehatan. Pendaftaran BPJS Kesehatan bisa dilakukan via aplikasi Mobile JKN (Peserta mandiri). Caranya adalah:

1. Klik menu “Pendaftaran Peserta Baru”.
2. Siapkan data NIK, KK, pilih Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), pilih kelas perawatan, unggah dokumen sesuai persyaratan. (langkah-langkah aplikasi)
3. Pembayaran iuran pertama dilakukan setelah pendaftaran, menggunakan virtual account atau metode pembayaran lainnya (tergantung jenis kepesertaan). [Catatan: detail iuran bisa berbeda tergantung kebijakan terbaru.]
4. Untuk segmen badan usaha, pendaftaran kolektif melalui badan usaha/subjek yang mendaftarkan pekerjanya. Persyaratan badan usaha antara lain NIB/izin usaha dan NPWP.

Besaran Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 November 2025

Berapa Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 November 2025?

Saat ini, besaran iuran BPJS Kesehatan November 2025 masih sama seperti sebelumnya karena aturan kenaikan belum ditetapkan.

1. Kelompok masyarakat bukan pekerja (BP)

• Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.
• Kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan
• Kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan
• Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

2. Kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran Rp42.000 per bulan, namun iuran tersebut sudah dibayarkan pemerintah.

3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) PNS, TNI-Polri, Pejabat Negara

Untuk peserta BPJS Kesehatan peserta PPU yang bekerja di lembaga pemerintahan, meliputi pegawai negeri sipil (PNS) anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri dikenai sebesar 5 persen dari gaji per bulan, dengan Ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan satu persen dibayar peserta.

4. Peserta Pekerja penerima upah (PPU) BUMN, BUMD, Swasta

Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

5. Peserta Keluarga Tambahan (PPU)

BPJS Kesehatan untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah.

6. Veteran

Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.