masih bisa disesuaikan jika ada kebutuhan untuk penanganan bencana alam. Secara regulasi masih bisa ditambah

Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan dana biaya tak terduga (BTT) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mencapai Rp2,5 miliar yang akan digunakan untuk penanganan dampak bencana.

"Dana BTT yang disiapkan di APBD Rp2,5 miliar," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lombok Tengah Taufikurrahman di Lombok Tengah, NTB, Sabtu.

Ia mengatakan jumlah dana BTT pada 2026 menurun bila dibandingkan dengan BTT pada 2025 yangencapai Rp7 miliar.

"Realisasi belanja BTT pada 2025 tidak semua digunakan," katanya.

Ia mengatakan meskipun BTT 2026 yang disiapkan lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, peluang penambahan selalu ada, karena masih bisa disiapkan di APBD Perubahan 2026.

"Artinya masih bisa disesuaikan jika ada kebutuhan untuk penanganan bencana alam. Secara regulasi masih bisa ditambah," katanya.

Meskipun sejumlah wilayah di Lombok Tengah dilanda banjir, tanah longsor dan pohon tumbang akibat cuaca ekstrem, sampai saat ini pengajuan dana BTT untuk penanganan bencana dari OPD terkait belum ada.

"Belum ada pengajuan," katanya.

Ia mengatakan penggunaan dana BTT itu untuk penanganan sementara seperti pembangunan jembatan sementara, sehingga dana tersebut tidak bisa digunakan untuk memperbaiki secara permanen bangunan yang rusak.

"BTT itu sifatnya penanganan mendesak, sehingga alokasi nya untuk pembangunan sementara," katanya.

Ia mengatakan data penanganan dampak bencana tidak hanya melalui dana BTT, namun di masing-masing OPD terkait telah disiapkan program penanganan seperti di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah ada anggaran untuk bantuan logistik ketika terjadi bencana.

"Ada juga bantuan stimulan dan bantuan kebutuhan pokok juga dari Dinas Sosial," katanya.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Tengah, NTB mencatat 41 rumah rusak disapu angin kencang atau dampak cuaca ekstrem yang terjadi pada Minggu ketiga Januari 2026.

Kepala BPBD Lombok Tengah Ridwan Maruf mengatakan wilayah bencana angin puting beliung tersebut di antaranya di Desa Bilelando sebanyak 3 KK, Desa Jelantik sebanyak 29 KK, Desa Labulia 1 KK, Desa Tanak Awu 1 KK, Teruai 1 KK, Desa Laju 1 KK, Desa Murbaya 1 KK, Desa Nadia 1 KK.

"Total sekitar 41 bangunan yang berdampak di 10 desa," katanya.

Selain itu, cuaca ekstrem yang disertai angin kencang tersebut mengakibatkan belasan tiang listrik roboh, pohon tumbang dan beberapa jembatan rusak.

"Untuk tiang listrik yang roboh telah ditangani oleh PLN dan petugas gabungan juga langsung melakukan penanganan terhadap pohon tumbang," katanya.

Ia mengatakan selain bencana angin puting beliung, hujan lebat yang terjadi tersebut mengakibatkan bencana banjir di beberapa wilayah di antaranya di Desa Kabul sebanyak 337 KK yang terdampak, Desa Bonder sebanyak 5 KK, Desa Selong Belanak sebanyak 109 KK, Desa Tanak Rarang 16 KK, Desa Kateng 15 KK, Desa Kuta 27 KK, Desa Pengembur 70 KK, Desa Puyung 5 KK dan Desa Kidang 80 KK.

"Total sebanyak 664 KK yang terdampak banjir," katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mencatat total dana bantuan bencana alam yang diterima dari berbagai sumber mencapai Rp50 miliar dan dana tersebut telah disalurkan ke sejumlah kabupaten dan kota yang terdampak bencana.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan besarnya dana bantuan yang diterima tersebut merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian banyak pihak untuk bersama-sama membantu pemulihan pascabencana di Sumbar.

Hal ini juga beriringan dengan, bantuan yang datang tidak hanya bersifat uang, tapi juga logistik serta tenaga, seperti yang dilakukan TNI, Polri, BPBD, dan pihak lainnya yang berjibaku di lokasi bencana alam membantu masyarakat.

“Besarnya kepedulian ini, kami semakin yakin bahwa Sumbar tidak sendiri menghadapi musibah ini. Saya sebagai kepala daerah dan atas Pemprov Sumbar mengucapkan banyak terima kasih ke berbagai pihak, dan saya berharap doa semua orang agar kondisi ini cepat pulih,” katanya, Rabu (31/12/2025).

Dia menjelaskan dana bantuan sebesar Rp50 miliar ini, tercatat hingga 30 Desember 2025, dan bantuan tersebut antara lain berasal dari Presiden RI sebesar Rp20 miliar, bantuan dari 59 pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota se-Indonesia sebesar Rp26.499.967.100, serta bantuan dari BUMN/BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, PMI, Baznas, dan donasi masyarakat yang mencapai Rp4.621.999.900.

Dukungan tersebut diperkuat oleh kebijakan Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tanggal 1 Desember 2025 tentang Bantuan Keuangan bagi Daerah Terdampak Bencana.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan percepatan penanganan di lapangan, lanjut Mahyeldi, hingga 30 Desember 2025 Pemprov Sumbar telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp24.259.970.000 kepada 13 kabupaten dan kota terdampak. Penyaluran tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, serta dukungan langsung kepada masyarakat.

Adapun, rincian penyaluran bantuan ke daerah meliputi Kabupaten Agam sebesar Rp4.129.970.000, Kota Padang Rp3.445.000.000, Kabupaten Solok Rp3.445.000.000, Kabupaten Padang Pariaman Rp2.670.000.000, Kabupaten Pasaman Barat Rp2.620.000.000, Kabupaten Tanah Datar Rp2.450.000.000.

Kemudian untuk Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp1.730.000.000, Kota Padang Panjang Rp1.410.000.000, Kota Solok Rp780.000.000, Kota Pariaman Rp395.000.000, Kabupaten Pasaman Rp395.000.000, Kabupaten Lima Puluh Kota Rp395.000.000, serta Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp395.000.000.

“Penyaluran bantuan tersebut kami prioritaskan untuk kebutuhan darurat, pemulihan layanan dasar, serta dukungan langsung kepada masyarakat terdampak,” sebutnya.

Menurutnya, selain bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten dan kota, Pemprov Sumbar juga menyalurkan Belanja Tidak Terduga (BTT) kepada organisasi perangkat daerah yang menangani langsung kebencanaan, antara lain BPBD, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Dinas Sosial, dan Satpol PP.

“Total realisasi BTT yang telah disalurkan mencapai Rp8.163.708.300. Dana ini digunakan untuk penyediaan logistik darurat, penanganan korban, serta perbaikan awal infrastruktur di lokasi terdampak,” ucapnya.

Mahyeldi menegaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada fase darurat semata, melainkan harus dilanjutkan dengan pemulihan yang berkelanjutan dan berkeadilan, karena penanganan bencana tidak boleh berhenti pada respon awal.

“Fokus kami adalah pemulihan yang berkeadilan, memulihkan kehidupan warga, membangun kembali sarana vital, serta memastikan masyarakat dapat bangkit dan menjalani kehidupan dengan bermartabat,” tegasnya.

Bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar pada akhir November 2025 lalu menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius dan meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat terdampak. Sejak hari pertama kejadian, Pemprov Sumbar bergerak cepat dengan memprioritaskan keselamatan warga, pemenuhan kebutuhan dasar, serta percepatan penanganan darurat dan pemulihan awal.

Di tengah situasi krisis tersebut, dukungan dan solidaritas nasional mengalir dengan kuat. Pemprov Sumbar menerima bantuan lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah se-Indonesia, TNI/Polri, BUMN dan BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, relawan, hingga masyarakat luas.

Mahyeldi bilang kehadiran negara dan kuatnya solidaritas seluruh elemen bangsa menjadi penopang utama bagi masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat bencana.

“Dalam situasi bencana, yang paling utama adalah memastikan keselamatan warga serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kami benar-benar merasakan kehadiran negara dan kuatnya solidaritas nasional. Sumbar tidak sendiri, dan itu begitu terasa serta nyata,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.1/9772/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah serta Pergeseran Anggaran pada APBD Daerah Bencana. Dalam surat tersebut, Mendagri menekankan agar bantuan keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga sarana dan prasarana dasar.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh di Jakarta, Jumat (12/12/2025), surat itu juga merinci berbagai kebutuhan yang mencakup tiga komponen tersebut.

“Penampungan dan hunian sementara, seperti tenda, terpal, matras, tali tambang,” tulis Mendagri mengenai salah satu sarana dan prasarana dasar yang perlu diperhatikan daerah terdampak bencana.

Surat yang ditujukan kepada kepala daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tersebut diteken Mendagri pada Kamis (11/12/2025).

SE tersebut memberikan pedoman kepada pemda terdampak bencana dalam menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan pemda lainnya.

Selain itu, surat tersebut juga mengatur mekanisme pergeseran anggaran dalam APBD untuk percepatan penanganan bencana.

SE ini diterbitkan untuk memastikan dukungan anggaran dapat segera digunakan secara tepat, akuntabel, dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Lebih lanjut, bagi pemda yang masih menetapkan kondisi tanggap darurat, penggunaan bantuan dapat dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui pembebanan langsung dengan sejumlah tahapan yang diatur dalam surat.

Apabila kondisi tanggap darurat telah berakhir, penggunaan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemda lainnya dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai kewenangannya pada program, kegiatan, dan subkegiatan, serta kode rekening belanja berkenaan dengan tahapan yang diatur dalam surat.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi terhadap kejadian kedaruratan bencana yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu.

Eri menyebut, langkah-langkah mitigasi terhadap kejadian bencana telah dipersiapkan sepenuhnya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang bekerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga telah mengalokasikan dana untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5,4 miliar dalam Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Alokasi BTT tersebut ditujukan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak atau tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penanganan bencana alam atau keadaan darurat lainnya.

"Mitigasi bencana sudah dilakukan oleh BPBD, yang setiap hari melihat [prakiraan] dari BMKG. Ketika sudah melihat dari BMKG, maka melakukan mitigasi-mitigasi di wilayah-wilayah tertentu, seperti yang ada di Gunung Anyar," ungkap Eri di Balai Kota Surabaya, Rabu (10/12/2025).

Dirinya menyebut, terdapat dua patahan sesar berstatus aktif, yang berpotensi menyebabkan gempa bumi di Kota Pahlawan. Rinciannya adalah Sesar Surabaya di sisi barat ke timur dan Sesar Waru dari selatan menuju barat.

"Kalau terjadi hal seperti ini, mitigasinya apa? Karena BPBD sudah menghitung juga, Surabaya kan dilewati sesar, jadi 'naudzubillahmindzalik' [berpotensi terjadi gempa bumi], tapi BPBD sudah bisa melakukan [mitigasi] hal itu," tegasnya.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI ini juga membeberkan bahwa wilayah pesisir Surabaya juga acap kali diterjang banjir rob pada momen tertentu. Bencana tersebut berpotensi merendam rumah warga hingga fasilitas umum yang terletak di pesisir utara dan timur Surabaya.

"Jadi kita di wilayah-wilayah pesisir, BPBD sudah punya SOP terkait dengan mitigasi-mitigasi jika terjadi rob, jika terjadi gempa, sesar itu seperti apa, sudah dilakukan mitigasi oleh BPBD," ucapnya.

Lebih lanjut, Eri juga mengajak agar seluruh masyarakat turut berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Supaya Surabaya dapat dihindarkan dari bencana yang tidak dapat terprediksi.

"Yang non muslim, saya minta untuk berdoa di masing-masing tempat ibadahnya. Kepada yang Kristen di gereja, termasuk saudara kita yang beribadah di vihara, pura, maupun kelenteng, saya titip doa karena kedekatan kita dengan Tuhan inilah yang bisa menjauhkan Surabaya dari bala, bencana, dan fitnah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan ketersediaan minyak goreng dan BBM untuk wilayah terdampak dalam keadaan aman.

Hal itu disampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanganan bencana Sumatra di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

“Demikian juga persediaan minyak juga ada problem, minyak juga sama menggunakan mekanisme sama. Persediaan minyak kita di gudang Bulog,” ucapnya kepada wartawan.

Untuk kebutuhan energi, terutama bagi daerah terisolasi, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan Pertamina mempercepat suplai pasokan.

“Kedua, di daerah selain soal pangan dan pakaian itu adalah BBM, saya kira Pak ESDM Pak Bahlil turun bersama Pertamina, SKK Migas semua bergerak untuk memetakan daerah yang kurang, dan segera dilakukan suplai,” jelasnya.

Tito menggambarkan situasi di lapangan, seperti yang ia lihat di Pidie dan Pidie Jaya.

“Itu ada pompa bensin yang tutup kalau sudah habis. Kalaupun yang ada itu panjang sekali antriannya. Tapi setelah Pertamina turun dan instruksi Menteri ESDM Pak Bahlil itu sudah berkurang karena adanya droping,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga menyampaikan keluhan sejumlah kepala daerah terkait menipisnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang menjadi andalan untuk penanganan darurat.

“Saya dapat keluhan dari kepala daerah, karena ini sudah akhir tahun. Anggaran BTT mereka, biasanya mereka di daerah menggunakan Belanja Tidak Terduga, rata-rata sudah sangat tipis sekali, padahal itu andalan mereka,” tandas Tito.