PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menyatakan Program Pemukiman Kembali (PPK) di The Mandalika merupakan program yang disusun dan dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Penegasan tersebut disampaikan Corporate Secretary ITDC I Gusti Ngurah Agung Dwipramana menanggapi pemberitaan terkait laporan dugaan korupsi yang disampaikan oleh Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"ITDC menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi maupun laporan kepada institusi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Dwipramana melalui keterangan tertulis, Selasa (23/6).

Dwipramana menjelaskan PPK atau Resettlement Action Plan (RAP) merupakan bagian dari upaya penanganan dampak sosial atas pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Program itu disebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan masyarakat terdampak pengembangan kawasan memperoleh penanganan yang layak melalui proses relokasi dan penataan kembali permukiman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Program Pemukiman Kembali merupakan program yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing," ucap dia.

[Gambas:Youtube]

"Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat terdampak pengembangan kawasan memperoleh penanganan yang layak melalui proses relokasi dan penataan kembali permukiman," sambungnya.

Lebih lanjut, Dwipramana menegaskan setiap pihak yang terlibat dalam program tersebut memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

"Perlu kami sampaikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam Program Pemukiman Kembali memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Adapun penetapan penerima manfaat, pemberian kompensasi kepada masyarakat, serta pengelolaan anggaran program bukan merupakan kewenangan ITDC," jelasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dia mengatakan ITDC tidak melakukan pembayaran, penyaluran, maupun pengelolaan dana kompensasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan PPK.

Hal itu dikarenakan ruang lingkup keterlibatan ITDC terbatas pada dukungan terhadap proses penataan kawasan dan penyediaan fasilitas pendukung bagi masyarakat terdampak, seluruh aspek yang berkaitan dengan penetapan penerima manfaat, kompensasi, maupun pengelolaan anggaran berada di luar kewenangan dan tanggung jawab perusahaan.

Dia menuturkan keterlibatan ITDC dalam PPK diwujudkan melalui dukungan terhadap proses penataan kawasan. Antara lain melalui penyediaan lahan sementara dan fasilitas pendukung bagi masyarakat yang terdampak.

ITDC menyediakan lahan sementara di HPL Nomor 94 berdasarkan permohonan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada 2019, untuk digunakan sebagai lokasi resettlement sementara bagi masyarakat terdampak yang menempati area pengembangan kawasan The Mandalika, hingga lokasi resettlement di Desa Ngolang siap digunakan.

Selain itu, ITDC turut mendukung penyediaan infrastruktur dasar dan utilitas guna menunjang kebutuhan masyarakat selama masa transisi.

Sebagai BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata, kata Dwipramana, ITDC senantiasa menjalankan seluruh kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses bisnis perusahaan.

ITDC meyakini seluruh fakta dan informasi terkait pelaksanaan program tersebut dapat dijelaskan secara utuh melalui mekanisme yang berlaku.

"Terkait laporan yang diterima KPK, ITDC akan menghormati dan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga siap memberikan informasi dan keterangan yang diperlukan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai mekanisme yang berlaku," tandasnya.

Sebagaimana disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, lanjut dia, laporan yang diterima akan ditindaklanjuti melalui proses telaah dan verifikasi guna menguji validitas informasi, kelengkapan data, serta relevansi bukti awal yang disampaikan oleh pelapor.

"ITDC akan menghormati dan mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku," tambah Dwipramana.

Laporan dugaan korupsi terkait itu disampaikan LSBH NTB ke KPK pada Senin, 22 Juni kemarin.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mewanti-wanti pemerintah daerah (pemda) agar memberikan kepastian usaha dan transparansi perizinan kepada pelaku ritel modern buntut penutupan puluhan gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Budi mengatakan penataan usaha seharusnya dilakukan sejak awal sebelum perusahaan beroperasi, bukan setelah gerai berdiri bertahun-tahun dan mempekerjakan banyak karyawan.

"Kami wanti-wanti kepada pemerintah daerah. Ketika usaha apapun, termasuk retail, seharusnya dari awal itu diberikan kepastian perusahaan kepada para pelaku usaha," kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (26/5).

Ia mengatakan kejelasan aturan perizinan dan tata ruang perlu disampaikan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Menurutnya, pelaku usaha perlu memperoleh informasi yang transparan terkait aturan zonasi maupun syarat pendirian usaha sebelum mulai beroperasi.

"Misalnya dalam hal perizinan, ya perizinan harus lebih jelas, harus lebih transparan. Jangan sampai perusahaan berdiri, tapi sebenarnya dari sisi aturan misalnya melanggar," ujarnya.

Budi mengaku menyayangkan penataan ulang baru dilakukan setelah sejumlah gerai ritel modern beroperasi cukup lama di Lombok Tengah. Ia menyebut sebagian toko yang sempat ditutup kini sudah kembali beroperasi.

"Memang ada beberapa kalau enggak salah 25 (gerak ritel modern), tapi sekarang sebagian sudah beroperasi kembali. Kami juga menyayangkan ketika retail ini sudah berdiri lama, tapi kenapa penataannya baru sekarang," katanya.

Budi mengatakan pemerintah pusat juga meminta pemda tetap memperhatikan keberlangsungan usaha dan nasib pekerja yang terdampak penutupan toko.

"Kami juga sampaikan kepada Aprindo kemarin dan juga kepada pemerintah daerah agar tetap memperhatikan kelangsungan perusahaan dan juga kepastian perusahaan. Serta juga tetap harus memperhatikan bagaimana nasib para pekerja tentunya," ujarnya.

Ia menjelaskan kebijakan perizinan ritel modern memang menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Karena itu, aturan mengenai jarak minimarket hingga penataan wilayah bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

"Perizinan retail atau minimarket ini memang diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi setiap pemerintah daerah itu berbeda," kata Budi.

Menurut dia, masing-masing daerah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berbeda sehingga kebijakan penataan ritel modern juga disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menghentikan operasional 25 gerai ritel modern, termasuk Alfamart dan Indomaret, karena dinilai melanggar aturan zonasi terkait jarak dengan pasar tradisional.

Penutupan tersebut sempat memicu aksi protes ratusan pekerja Alfamart yang khawatir kehilangan pekerjaan.

Dalam beberapa hari terakhir juga beredar isu penutupan gerai berkaitan dengan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di daerah. Namun, pemerintah menegaskan persoalan tersebut berkaitan dengan penataan izin dan tata ruang wilayah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan, mengatakan sebagian gerai Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah kembali beroperasi.

Informasi itu Busan sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI di DPR RI.

“Terkait ritelminimarket tadi disampaikan misalnya di Lombok, tadi disampaikan memang kalau enggak salah ada 25. Tetapi sekarang sebagian sudah beroperasi kembali,” kata Busan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2026).

Busan mengaku menyayangkan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah yang baru melakukan penataan wilayah baru-baru ini sehingga berujung penutupan 25 gerai minimarket.

Padahal, kata Busan, 25 gerai Alfamart dan Indomaret itu sudah lama beroperasi.

“Kami juga menyayangkan ketika ritel ini sudah berdiri lama tetapi kenapa penataannya baru sekarang,” ujar Busan.

Pihaknya juga sudah mendorong Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta pemerintah daerah memperhatikan keberlangsungan dan kepastian berusaha.

Pemda juga harus memperhatikan nasib para pekerja yang terdampak penutupan geraiminimarket.

“Tetapi ke depan kami wanti-wanti kepada pemerintah daerah ketika usaha apapun termasuk ritel seharusnya dari awal diberikan kepastian berusaha kepada para pelaku usaha,” tutur Busan.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mencontohkan, dalam persoalan perizinan misalnya, Pemda harus bersikap transparan sejak awal.

Tujuannya, agar tidak sampai terjadi perusahaan sudah mengantongi izin dan beroperasi padahal sebenarnya melanggar aturan.

“Nah ini saya sampaikan jangan sampai terjadi jadi kita aturan juga harus transparan kepada pelaku usaha jangan sampai di kemudian hari itu menjadi masalah,” ucap Busan.

“Itu yang kami tekankan kepada pemerintah daerah,” tambahnya.

Sebelumnya, sebanyak 18 gerai Alfamart dan 7 gerai Indomaret di Lombok ditutup pemerintah kabupaten setempat.

Puluhan gerai itu dinilai melanggar ketentuan karena didirikan dalam radius kurang dari satu kilometer dari pasar tradisional.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah Dalilah, menyebut 25 gerai itu melanggar Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.

Perda itu mengatur penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan.

"Katakanlah minimarket kurang dari 1 kilometer (dari pasar) akan ada sanksi administratif teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha dan pencabutan perizinan berusaha," ujar Dalilah saat dikonfirmasi, Kamis (21/5/2026).

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap penyebab penutupan puluhan gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan penataan izin usaha dan aturan tata ruang wilayah oleh pemerintah daerah (pemda).

Belakangan, penutupan gerai ritel modern itu dikaitkan dengan pengembangan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di daerah. Namun, Budi menyebut persoalan yang terjadi berkaitan dengan aspek perizinan dan zonasi wilayah.

"Pendirian minimarket di daerah itu kan diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi kalau mendirikan minimarket itu harus disesuaikan dengan RTRW daerah," kata Budi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Ia menilai pemda kemungkinan tengah melakukan penataan ulang terhadap keberadaan ritel modern di Lombok Tengah. Karena itu, Kemendag juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memahami duduk persoalan yang terjadi.

"Saya lihat itu pemerintah daerah mungkin sedang melakukan penataan kembali. Jadi tidak ada isu lain, isunya hanya kaitannya dengan perizinan saja," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Budi mengatakan pemerintah pusat masih berkomunikasi dengan pemda guna mencari solusi atas penutupan gerai yang berdampak terhadap pekerja.

Salah satu opsi yang dibahas ialah kemungkinan relokasi toko atau penyesuaian izin usaha agar gerai tetap dapat beroperasi sesuai aturan tata ruang.

"Apakah kemudian solusinya dengan perizinan itu harus dipindah atau bagaimana, kita komunikasikan. Apakah kemudian dia bisa tetap berdiri dengan menyesuaikan rencana tata ruang di daerah masing-masing," katanya.

Ia juga menegaskan kebijakan terkait tata ruang dan zonasi minimarket menjadi kewenangan masing-masing pemda. Menurut Budi, setiap daerah memiliki aturan tata ruang yang berbeda sehingga proses penataan juga bergantung pada kebijakan daerah setempat.

"Kalau misalnya pemerintah daerah mau menata ulang, saya pikir semua tujuannya baik. Karena semua masing-masing daerah punya tata ruang, tata wilayah," ujarnya.

Sebelumnya, ratusan karyawan Alfamart di Lombok Tengah menggelar aksi di depan Kantor Bupati Lombok Tengah setelah sejumlah gerai ritel modern ditutup pemerintah daerah.

Dalam video yang beredar di media sosial, para pekerja yang tergabung dalam Himpunan Karyawan Alfamart terdampak penutupan toko meminta kejelasan terkait status pekerjaan mereka. Mereka juga mendesak pemdamemberikan solusi atas potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

"Kami memohon kepedulian para pemimpin, dan solusi dari bapak-bapak sekalian. Teman-teman ini semua jadi pengangguran baru, sementara kondisi ekonomi sekarang semakin sulit," kata salah satu pekerja dalam aksi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebelumnya menghentikan operasional 25 gerai ritel modern, termasuk Alfamart dan Indomaret, karena dinilai melanggar aturan zonasi terkait jarak dengan pasar tradisional.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso merespons penutupan puluhan gerai Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memicu keresahan ratusan pekerja akibat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Budi mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan penataan izin dan tata ruang wilayah oleh pemerintah daerah (pemda), bukan isu lain di luar perizinan. Belakangan, penutupan itu dikaitkan dengan rencana pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di daerah.

"Pendirian minimarket di daerah itu kan diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi kalau mendirikan minimarket itu harus disesuaikan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) daerah," kata Budi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Ia menilai pemda kemungkinan tengah melakukan penataan ulang terhadap keberadaan ritel modern di wilayah tersebut. Menurutnya, Kemendag juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memahami duduk persoalan yang terjadi.

"Saya lihat itu pemerintah daerah mungkin sedang melakukan penataan kembali. Jadi tidak ada isu lain, isunya hanya kaitannya dengan perizinan saja," ujarnya.

Budi juga menanggapi kekhawatiran nasib pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan akibat penutupan gerai tersebut. Ia mengatakan pemerintah pusat masih berkomunikasi dengan pemda untuk mencari solusi, termasuk kemungkinan relokasi toko atau penyesuaian izin agar gerai tetap bisa beroperasi.

"Apakah kemudian solusinya dengan perizinan itu harus dipindah atau bagaimana, kita komunikasikan. Apakah kemudian dia bisa tetap berdiri dengan menyesuaikan rencana tata ruang di daerah masing-masing," katanya.

Budi juga menegaskan kebijakan terkait tata ruang dan aturan zonasi minimarket merupakan kewenangan masing-masing pemda. Karena itu, pemerintah pusat masih akan melihat lebih lanjut akar persoalan yang terjadi di Lombok Tengah, termasuk langkah penataan ulang yang dilakukan pemerintah daerah setempat.

Menurut dia, setiap daerah memiliki rencana tata ruang wilayah yang berbeda-beda sehingga penyesuaian kebijakan juga bergantung pada aturan di daerah masing-masing.

"Kalau misalnya pemerintah daerah mau menata ulang, saya pikir semua tujuannya baik. Karena semua masing-masing daerah punya tata ruang, tata wilayah," ujarnya.

Sebelumnya, ratusan karyawan Alfamart di Lombok Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lombok Tengah menyusul penutupan sejumlah gerai ritel modern di wilayah tersebut.

Dalam video yang beredar di media sosial, para pekerja yang tergabung dalam Himpunan Karyawan Alfamart terdampak penutupan toko meminta kejelasan terkait status pekerjaan mereka. Mereka juga mendesak pemerintah daerah memberikan solusi atas potensi PHK massal yang mengancam para pekerja.

"Kami memohon kepedulian para pemimpin, dan solusi dari bapak-bapak sekalian. Teman-teman ini semua jadi pengangguran baru, sementara kondisi ekonomi sekarang semakin sulit," kata salah satu pekerja dalam aksi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebelumnya menghentikan operasional 25 gerai ritel modern, termasuk Alfamart dan Indomaret, karena dinilai melanggar aturan zonasi terkait jarak dengan pasar tradisional.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE) menerima laporan sengkarut mandeknya investasi penyediaan air bersih di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Wakil Ketua Satgas P3-MPPE sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyoroti adanya indikasi konflik kepentingan (conflict of interest) yang dilakukan oleh pengelola kawasan, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC).

Konflik ini bermula dari aduan PT Perusahaan Air Indonesia Amerika (PAIA)—perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) patungan antara investor Amerika Serikat, Singapura, Arab Saudi, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.—yang merasa dirugikan secara sepihak oleh ITDC.

PT PAIA yang mengoperasikan fasilitas desalinasi air laut (Sea Water Reverse Osmosis/SWRO) terpaksa menghentikan produksinya setelah anak usaha ITDC, yakni PT ITDC Nusantara Utilitas (NU), secara sepihak menghentikan serapan air dan beralih menggandeng PDAM Lombok Tengah sebagai pemasok utama.

Kronologi tersebut terungkap dalam sidang terbuka Satgas P3-MPPE di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Selasa (19/5/2026). Purbaya, yang memimpin sidang, pun melontarkan kritis terhadap langkah bisnis ITDC.

Menurutnya, tindakan pengelola kawasan yang mengundang investor asing lalu menciptakan anak usaha untuk menjadi kompetitor langsung adalah preseden buruk bagi iklim investasi.

"Itu kan Anda punya kontraktor dari luar negeri ke sini, terus Anda buat kompetitor, perusahaan Anda sendiri. Kalau begini, pasti Anda ada conflict of interest. Pasti investornya kalah atau dikalahkan. Kawasan tidak mengawasi ini. Ini kan bisnis yang tidak benar kalau begini," ujar Purbaya dalam sidang.

Plt. Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar berdalih, masuknya PDAM melalui anak usahanya murni demi menjaga keberlanjutan pasokan air (reliability) di KEK Mandalika, mengingat kawasan tersebut mewajibkan minimal ada dua penyedia air. Fajar juga menyebut PT PAIA sempat mengalami kendala operasional yang menyebabkan pasokan terhenti (on-off).

Kendati demikian, klaim tersebut langsung dibantah oleh Presiden Direktur EBD Paragon (pemegang saham mayoritas PT PAIA) Wajih Malki. Dia menegaskan, pihaknya terpaksa menutup fasilitas SWRO bukan karena ketidakmampuan produksi, melainkan karena pihak ITDC menahan pembayaran selama berbulan-bulan dan anak usaha ITDC sama sekali tidak menyerap air produksi mereka selama sebulan penuh.

"Kami terus memproduksi air karena kami tahu mereka mencoba menciptakan situasi tertentu. Namun, setelah sebulan penuh mereka tidak mengambil satu tetes air pun dari kami dan beralih ke PDAM, barulah kami menutup pabrik tersebut. Masalah sebenarnya adalah mereka tidak memiliki permintaan yang cukup di Mandalika, dan mereka tidak menghormati perjanjian bahwa kami adalah pemasok eksklusif," ungkap Wajih.

Dia menambahkan, pihaknya siap mencari jalan keluar yang damai (amicable solution). PT PAIA berniat untuk keluar dan mendatangkan investor baru dari Singapura atau China untuk mengambil alih fasilitas tersebut, dengan syarat ITDC dapat menjamin kelayakan proyek dan kepastian serapan pasar setelah pabrik kembali beroperasi.

Sengkarut Izin

Selain masalah serapan, polemik ini juga tersandera oleh absennya Surat Izin Penguasaan Air Tanah. Direktur Utama PT ITDC-NU Ratnadewi mengklaim bahwa pihak PAIA belum memenuhi perizinan tersebut sejak awal operasi pada 2021.

Pernyataan itu sontak direspons oleh Alwi Shihab, perwakilan pemegang saham PT PAIA. DIa membacakan kembali Nota Kesepahaman (MoU) awal yang menyatakan bahwa pihak ITDC-lah yang bertanggung jawab untuk mengurus dan mendapatkan segala bentuk lisensi, izin, maupun persetujuan dari otoritas terkait.

Menengahi kebuntuan tersebut, Purbaya langsung menginstruksikan Administrator KEK dan pihak ITDC untuk segera merampungkan urusan perizinan PT PAIA dalam waktu singkat, mengingat standar prosedurnya (NSPK) hanya memakan waktu lima hari kerja.

"Nanti izin diurus, ini dijalankan sesuai kontrak. Bisa? Karena bagi saya, Anda conflict of interest. Nanti sambil jalan, kita cari investornya [untuk proses exit PT PAIA]," instruksinya.

Pada akhirnya, Purbaya memberikan peringatan keras bahwa kementerian/lembaga agar tidak akan membiarkan praktik bisnis yang merugikan investor asing setelah mereka diundang masuk ke Indonesia.

"Kita kan yang mengundang mereka masum ke Indonesia. Jangan setelah itu, karena Anda berkuasa di sana, aturannya bisa diubah begitu aja. Itu yang akan kita hindari itu pesan ke investor asing clear. Saya akan pantau terus progresnya," tutup Purbaya.

Lombok Tengah (ANTARA) - InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menyatakan sejumlah ajang motorsport yang digelar di Sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), dapat memperkuat okupansi hotel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Eventmotorsport yang di gelar di Sirkuit Mandalika ikut menyumbang dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi lokal," kata Direktur Operasi ITDC Troy Warokka di Lombok Tengah, Sabtu.

Ia mengatakan pada ajang GT World Challenge Asia 2026 di Mandalika, tercatat 12.522 pengunjung hadir untuk menyaksikan langsung deru mobil-mobil grand tourer, yang berpacu di lintasan sirkuit. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan penyelenggaraan tahun 2025 yang berada di kisaran 9.000 pengunjung.

"Berdasarkan data dari sejumlah hotel di kawasan The Mandalika dan sekitarnya, tingkat okupansi selama periode 1–3 Mei 2026 mencapai rata-rata 86,6 persen," katanya.

Tingginya okupansi itu memperlihatkan kontribusi ajang internasional terhadap perekonomian masyarakat lokal, seperti kuliner, transportasi, hingga akomodasi.

Keberhasilan penyelenggaraan GT World Challenge Asia 2026 adalah bukti bahwa KEK Mandalika terus berkembang sebagai destinasi sport tourism berkelas dunia, yang mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan daerah tersebut.

“Penyelenggaraan GT World Challenge Asia 2026 bukan hanya menghadirkan ajang balap internasional, tapi juga memberikan multiplier effect bagi kawasan dan masyarakat sekitar," katanya.

Ia mengatakan tingginya animo masyarakat selama acara pun menunjukkan bahwa The Mandalika semakin kuat sebagai destinasi sportainment unggulan Indonesia yang mampu menghadirkan pengalaman motorsport kelas dunia.

"Ini menjadi bagian dari upaya memperkuat The Mandalika sebagai Indonesia's Premier Sportainment Destination," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandi Satria mengatakan ajang balap mobil GT World Challenge Asia 2026 melibatkan 402 tenaga kerja lokal dari Nusa Tenggara Barat di berbagai aspek operasional.

"Mulai dari tenaga pendukung, marshal, race control, hingga tim medis," katanya.

Ia mengatakan sebanyak 250 masyarakat lokal juga berpartisipasi dalam acara pembukaan yang mengangkat unsur budaya dan semangat sportainment khas The Mandalika.

Partisipasi ekonomi masyarakat turut terlihat melalui kehadiran 17 pelaku UMKM di kawasan sirkuit yang menyediakan berbagai produk dan kuliner selama balapan berlangsung bagi pengunjung.

"Atmosfer balapan yang kompetitif menjadi bukti bahwa The Mandalika terus berkembang sebagai destinasi unggulan untuk penyelenggaraan event motorsport internasional sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di peta sport tourism dunia," katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Lombok Tengah (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan pencairan anggaran dana desa (ADD) tahun anggaran 2026 untuk penghasilan tetap honor perangkat desa telah rampung 100 persen .

"Pembayaran ADD di 142 desa di Lombok Tengah telah rampung 100 persen," kata Pelaksanaan tugas Kepala DPMD Kabupaten Lombok Tengah Lalu Aknal Afandi di Lombok Tengah, Kamis.

Ia mengatakan syarat pencairan ADD tahap pertama 2026 tersebut semua desa harus menyelesaikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

"Saat ini semua desa telah menyelesaikan APBDes. Dan hal itu menjadi prioritas di pada awal 2026 ini," katanya.

Setelah selesai proses tersebut, pemerintah desa mengajukan pencairan ADD sesuai dengan ketentuan.

"Pencairan ADD di Lombok Tengah itu mencapai 100 persen dengan total anggaran Rp123 miliar di 2026," katanya.

Sementara itu, jumlah desa yang telah melakukan pencairan dana desa (DD) tahap pertama itu baru 51 desa dari total desa yang mengajukan sebanyak 78 desa. Sementara itu, untuk nila DD yang diberikan di 2026 ini mengalami pengurangan karena dampak efisiensiyang ditetapkan pemerintah.

"Pencairan DD itu baru mencapai 36 persen dari total 142 desa di Lombok Tengah. DD tahun ini berkurang yang sebelumnya Rp1-Rp2 miliar per desa sekarang bisa menjadi Rp300 juta per desa," katanya.

Ia mengatakan pengajuan DD tersebut bisa dilakukan setelah semua tunggakan pajak atau pembayarannya pajak atas program yang dilaksanakan rampung dibayarkan.

"Syaratnya harus lunas pajak dan program yang tertunda di tahun sebelumnya harus diselesaikan," katanya.

Ia mengatakan kesadaran pemerintah desa dalam membayar pajak cukup baik, meskipun masih ada desa masih yang menunggak.

"Nila tunggakan pajak nya itu Rp2 juta hingga Rp15 juta. Hal tersebut dipastikan bisa diselesaikan oleh kepala desa," katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan harga cabai rawit mulai kembali normal pada pekan ketiga Ramadan seiring masuknya masa panen raya di sejumlah sentra produksi di Pulau Jawa.

"Minggu ketiga puasa ini sudah mulai panen raya (cabai rawit). Itu informasi dari Ditjen Hortikultura. Panennya wilayah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat," kata Sekretaris Bapanas Sarwo Edhy di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (3/3).

Ia menyebut harga cabai rawit saat ini sebenarnya sudah mulai turun dibandingkan pekan sebelumnya karena panen mulai berlangsung di beberapa daerah.

"Cabai rawit itu sekarang sudah mulai turun (harganya) karena di beberapa sentra ada panen. Harga pangan lain secara umum relatif stabil," ujarnya.

Berdasarkan paparan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Minggu keempat Februari 2026, rata-rata harga cabai rawit nasional tercatat Rp70.036 per kilogram (kg).

Secara umum, harga cabai rawit naik 21,82 persen dibandingkan Januari 2026 dan berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp57 ribu per kilogram.

Kenaikan IPH cabai rawit terjadi di 61,39 persen wilayah Indonesia, dengan 221 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga. Dalam catatan tersebut, harga tertinggi mencapai Rp200 ribu per kg, sementara harga terendah Rp26.111 per kg.

Sejumlah daerah dengan lonjakan signifikan antara lain Kabupaten Lombok Tengah yakni menjadi Rp98.861 per kg, Kabupaten Pamekasan menjadi Rp90.370 per kg, dan Kabupaten Sidoarjo Rp83.333 per kg.

Sarwo menjelaskan salah satu kendala yang membuat harga sempat melonjak adalah faktor cuaca. Petani cenderung menunda panen saat musim hujan karena risiko kerusakan produk.

"Para petani kan biasanya enggan memanen ketika musim hujan. Karena kalau musim hujan dipanen, itu biasanya busuk. Nah, itu kendalanya. Sehingga para petani kalau misalnya hari ini tidak hujan, itu panen sampai malam hari. Kemudian langsung di-drop ke pasar-pasar induk biasanya, atau pasar-pasar langganan mereka," katanya.

Ia mengakui harga di sejumlah wilayah sempat menembus di atas Rp100 ribu per kg. Namun kini harga mulai bergerak turun.

"Kalau minggu depan mungkin ada yang di atas Rp100 ribu (per kg), sekarang sudah Rp90 ribu. Saya dengar tadi pagi sekitar Rp70 ribu di pengecer. Mungkin kalau di Kramat Jati sekitar Rp65 ribu atau Rp60 ribu (per kg(. Harga acuan pemerintah Rp57 ribu. Memang untuk cabai rawit merah ini agak tinggi," ujarnya.

Bapanas, lanjut Sarwo, terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) serta para petani Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) untuk menjaga suplai ke pasar tradisional, terutama menjelang Lebaran.

Fasilitasi distribusi akan tetap dilakukan berdasarkan permintaan pemerintah daerah agar harga di wilayah sentra dan daerah defisit bisa lebih seimbang.

Mataram (ANTARA) - Kementerian Perhubungan mendukung kemudahan proses perizinan dioperasikannya seaplane untuk pendaratan pesawat amphibi di Bendungan Batujai, Kabupaten Lombok Tengah guna meningkatkan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan dukungan Kemenhub itu melalui pemberian kemudahan izin bagi investor yang akan mengoperasikan seaplane di NTB.

"Regulasinya kami memudahkan kepada pengelola hotel atau pelaku wisata untuk bisa mengoperasikan pesawat sipil. Jadi, regulasi itu kita berikan keleluasaan atau pun kemudahan kepada pengelola untuk bisa miliki atau operasikan seaplane dengan regulasi lebih mudah," ujarnya Dudy di Mataram, Sabtu.

Ia mengatakan adanya kemudahan izin tersebut, pihaknya berharap bisa meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di NTB. Tidak hanya di Bendungan Batujai, seaplane juga akan mendarat di beberapa pulau kecil di NTB.

"Itu sebagai salah satu alternatif penggunaan daripada seaplane ini. Kenapa Batujai? Kita melihat intermode-nya lebih bagus karena terkoneksi langsung dengan Bandara Internasional Lombok," katanya.

Selain menghadiri rapat koordinasi persiapan angkutan Lebaran 2026 antara Pemerintah Provinsi dengan kabupaten/kota di NTB, Menhub Dudy Purwagandhi bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal juga menyaksikan penandatangan kerja sama Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri dengan PT Abadi Mega Angkutan Nusantara (AMAN) yang menjadikan Bendungan Batujai sebagai hub dan hanggar seaplane.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan Bendungan Batujai direncanakan menjadi hub pertama bagi seaplane Indonesia untuk mendorong wisatawan berkualitas menikmati banyak destinasi yang tersebar di NTB.

Pemilihan Bendungan Batujai dilakukan melalui kalkulasi teknis yang ketat. Kedekatannya dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) menghadirkan keunggulan yang tidak dimiliki lokasi lain.

Iqbal mengatakan penandatanganan kerjasama ini menjadikan Bendungan Batujai sebagai waterbase seaplane di NTB telah disepakati oleh Kementerian Perhubungan RI.

"Tadi pak Menteri menyempatkan diri menyaksikan penandatanganan. Ini akan memulai persiapan untuk pembukaan waterbase seaplane di Bendungan Batujai," ujarnya.

Iqbal menjelaskan keberadaan waterbase seaplane di Bendungan Batujai terseret akan terkoneksi langsung dengan Bandara Internasional Lombok di sebelah selatan.

"Jadi saat ini persiapan itu sudah resmi, meskipun penjajakan sudah lama dilakukan," katanya.

Lebih lanjut Iqbal menyatakan melalui penandatanganan Kerja sama tersebut maka persiapan ke arah mulainya penerbangan seaplane dari Lombok ke destinasi-destinasi wisata kepulauan itu akan secara sistematis dimulai. Meski demikian ada beberapa aturan dari Kemenhub akan segera dilengkapi.

"Nanti ada regulasi baru khusus seaplane dari Kemenhub," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Lombok Tengah (ANTARA) - Pengajuan izin operasi penerbangan pesawat air di area Bendungan Batujai, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI telah rampung diproses.

"Semua syarat perizinan dari Kementerian Perhubungan untuk pengoperasian pesawat air di Bendung Batujai itu telah rampung," kata Kepala Baperida Lombok Tengah Lalu Wiranata di Lombok Tengah, Senin.

Ia mengatakan dengan rampungnya proses pengajuan perizinan pesawat air dari Kementerian Perhubungan tersebut, pembangunan proyek pembangunan hub pesawat air dipastikan bisa dilaksanakan pada tahun 2026 ini.

"Ada 14 jenis izin yang telah dipenuhi dalam pembangunan hub pesawat air tersebut," katanya.

Ia mengatakan pemerintah daerah telah melakukan pertemuan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) NTB selaku pengelola bendungan bersama investor, untuk mendapatkan kepastian izin pemanfaatan bendungan.

"Tinggal menunggu izin pemanfaatan lahan dari BWS," katanya.

Ia mengatakan pembangunan hub pesawat air ini direncanakan dilaksanakan di tahun ini dan ditargetkan berfungsi atau beroperasi sebelum ajang MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika pada Oktober.

Sementara itu, pihak investor telah menyiapkan dua pesawat yang akan difungsikan di Bendungan Batujai tersebut.

"Lokasi hub pesawat Air ini di Kecamatan Praya atau dekat Taman Tonjeng Beru Bendung Batujai," katanya.

Sementara itu, Investor pengembangan pesawat air Maechal mengatakan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat saat ini sangat baik dan destinasi wisata di Lombok maupun Sumbawa sangat indah dan menarik dikunjungi oleh wisatawan.

"Hal baru ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan kunjungan wisatawan di NTB," katanya.

Ia mengatakan pesawat air ini untuk mendukung konektivitas yang dibutuhkan wisatawan yang cepat dan nyaman.

"Penerbangan pesawat air ini untuk mempercepat akses menuju destinasi wisata yang ada di NTB maupun Bali," katanya.

Vice President Director Amanair Daniel Dwi Ananta mengatakan untuk tahap pertama pembangunan yang adalah hanggar atau tempat penyimpanan pesawat dengan luas lahan yang dibutuhkan sekitar 50 are.

"Kami akan membangun tempat penyimpanan pesawat dulu," katanya.

Namun, untuk saat ini pihaknya sedang melakukan komunikasi dengan pemerintah dan pihak terkait untuk proses izin investasi pengembangan pesawat air tersebut.

"Ada dua pesawat dulu yang akan dioperasikan," katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

masih bisa disesuaikan jika ada kebutuhan untuk penanganan bencana alam. Secara regulasi masih bisa ditambah

Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan dana biaya tak terduga (BTT) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mencapai Rp2,5 miliar yang akan digunakan untuk penanganan dampak bencana.

"Dana BTT yang disiapkan di APBD Rp2,5 miliar," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lombok Tengah Taufikurrahman di Lombok Tengah, NTB, Sabtu.

Ia mengatakan jumlah dana BTT pada 2026 menurun bila dibandingkan dengan BTT pada 2025 yangencapai Rp7 miliar.

"Realisasi belanja BTT pada 2025 tidak semua digunakan," katanya.

Ia mengatakan meskipun BTT 2026 yang disiapkan lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, peluang penambahan selalu ada, karena masih bisa disiapkan di APBD Perubahan 2026.

"Artinya masih bisa disesuaikan jika ada kebutuhan untuk penanganan bencana alam. Secara regulasi masih bisa ditambah," katanya.

Meskipun sejumlah wilayah di Lombok Tengah dilanda banjir, tanah longsor dan pohon tumbang akibat cuaca ekstrem, sampai saat ini pengajuan dana BTT untuk penanganan bencana dari OPD terkait belum ada.

"Belum ada pengajuan," katanya.

Ia mengatakan penggunaan dana BTT itu untuk penanganan sementara seperti pembangunan jembatan sementara, sehingga dana tersebut tidak bisa digunakan untuk memperbaiki secara permanen bangunan yang rusak.

"BTT itu sifatnya penanganan mendesak, sehingga alokasi nya untuk pembangunan sementara," katanya.

Ia mengatakan data penanganan dampak bencana tidak hanya melalui dana BTT, namun di masing-masing OPD terkait telah disiapkan program penanganan seperti di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah ada anggaran untuk bantuan logistik ketika terjadi bencana.

"Ada juga bantuan stimulan dan bantuan kebutuhan pokok juga dari Dinas Sosial," katanya.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Tengah, NTB mencatat 41 rumah rusak disapu angin kencang atau dampak cuaca ekstrem yang terjadi pada Minggu ketiga Januari 2026.

Kepala BPBD Lombok Tengah Ridwan Maruf mengatakan wilayah bencana angin puting beliung tersebut di antaranya di Desa Bilelando sebanyak 3 KK, Desa Jelantik sebanyak 29 KK, Desa Labulia 1 KK, Desa Tanak Awu 1 KK, Teruai 1 KK, Desa Laju 1 KK, Desa Murbaya 1 KK, Desa Nadia 1 KK.

"Total sekitar 41 bangunan yang berdampak di 10 desa," katanya.

Selain itu, cuaca ekstrem yang disertai angin kencang tersebut mengakibatkan belasan tiang listrik roboh, pohon tumbang dan beberapa jembatan rusak.

"Untuk tiang listrik yang roboh telah ditangani oleh PLN dan petugas gabungan juga langsung melakukan penanganan terhadap pohon tumbang," katanya.

Ia mengatakan selain bencana angin puting beliung, hujan lebat yang terjadi tersebut mengakibatkan bencana banjir di beberapa wilayah di antaranya di Desa Kabul sebanyak 337 KK yang terdampak, Desa Bonder sebanyak 5 KK, Desa Selong Belanak sebanyak 109 KK, Desa Tanak Rarang 16 KK, Desa Kateng 15 KK, Desa Kuta 27 KK, Desa Pengembur 70 KK, Desa Puyung 5 KK dan Desa Kidang 80 KK.

"Total sebanyak 664 KK yang terdampak banjir," katanya.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026