Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan melalui inovasi budi daya dan pemberdayaan masyarakat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan pihaknya terus memperkuat komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui berbagai program community involvement and development (CID), yang berbasis pada potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

"Melalui pendekatan tersebut, Pertamina Patra Niaga menghadirkan solusi yang tidak hanya meningkatkan ketersediaan pangan, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan," ujarnya.

Menurut dia, salah satu program unggulan yang dijalankan adalah pengembangan budi daya ikan berbasis teknologi bioflok di Kelurahan Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Riau.

Program ini hadir sebagai jawaban atas tantangan masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada hasil tangkapan laut yang tidak menentu akibat faktor cuaca, keterbatasan sarana perikanan, serta ancaman abrasi.

Melalui teknologi bioflok, lanjut Roberth, masyarakat kini memiliki alternatif sumber pangan sekaligus pendapatan yang lebih stabil melalui budi daya ikan nila dengan masa panen sekitar 4-6 bulan.

Program ini juga didukung PLTS berkapasitas 4,4 kWp yang mampu menghemat biaya listrik hingga Rp9,3 juta per tahun serta mengurangi emisi karbon sebesar 5,52 ton CO2 per tahun.

Sementara, di Sumatera Utara, Pertamina Patra Niaga, melalui Fuel Terminal Pematang Siantar, mengembangkan program Siantar Habonaron, sebuah model urban farming terpadu yang mengoptimalkan lahan pekarangan rumah masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.

Melalui integrasi peternakan ayam petelur, budi daya sayuran, serta pengelolaan limbah organik dan maggot, masyarakat mampu menghasilkan telur ayam dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, limbah kotoran ayam dimanfaatkan sebagai media tanam, sementara sisa makanan rumah tangga diolah menjadi pakan maggot, yang kemudian digunakan kembali sebagai pakan ternak.

Salah satu anggota kelompok Habonaron, Asih, menyampaikan sejak adanya bantuan dari Pertamina Patra Niaga, kebutuhan makan anaknya menjadi terpenuhi dari hasil ternak tersebut.

Roberth menambahkan ketahanan pangan dapat dibangun melalui pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

"Karena itu, kami terus menghadirkan program-program yang mengoptimalkan potensi lokal, mendorong kemandirian ekonomi, serta menciptakan manfaat sosial dan lingkungan," ujarnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pengembangan budi daya ikan dengan sistem bioflok sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui kolaborasi dengan koperasi desa merah putih (KDMP).

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan panen ikan lele bioflok di Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, dapat menjadi contoh pengembangan ekonomi masyarakat berbasis perikanan budi daya.

Menurut Haeru, sistem bioflok bukan sekadar teknologi budi daya, tetapi juga bentuk inovasi yang mampu menjawab tantangan efisiensi usaha perikanan saat ini.

Sistem bioflok juga dinilai lebih efisien karena hemat penggunaan air, pakan, dan tidak membutuhkan lahan luas.

"Air hanya dimasukkan di awal hingga masa panen, penambahan dilakukan kalau memang diperlukan saja. Selain hemat pakan, sistem ini juga tidak butuh lahan luas dan efisien dalam penggunaan air," ujarnya.

Haeru mengatakan program budi daya bioflok menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ia menambahkan penerapan cara budi daya ikan yang baik (CBIB) juga terus didorong agar produk perikanan yang dihasilkan memiliki kualitas baik, aman dikonsumsi, dan berdaya saing di pasar.

"Program ini kami titipkan sebagai modal kerja awal masyarakat. Harapannya, bisa terus berkembang dan bergulir secara mandiri untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat serta mendukung program makan bergizi gratis," katanya.

KKP telah mengembangkan program budi daya bioflok di 100 titik yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Sementara itu, Ketua Unit Perikanan, Peternakan, dan Pangan Koperasi Merah Putih Desa Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat, Elpan mengatakan budi daya bioflok memberi alternatif usaha bagi masyarakat sekitar Waduk Saguling yang sebelumnya bergantung pada keramba jaring apung (KJA).

"Dengan hadirnya bioflok ini menjadi solusi untuk masyarakat. Risiko kematian ikan lebih rendah dan pengelolaannya lebih bisa dikontrol," kata Elpan.

Ia mengatakan berencana mengembangkan produk olahan ikan seperti abon, filet, dan kerupuk guna memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

YOGYAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama PT East West Seed Indonesia (Ewindo) mengembangkan Bank Sumber Daya Genetik Sayuran. Langkah tersebut untuk menjaga keberlanjutan sistem pangan.

Melalui kerja sama yang telah berlangsung sejak 2018 dan diperkuat kembali pada 1 April 2026, kedua institusi berkomitmen untuk mencegah erosi genetik, menjaga kekayaan genetik tanaman asli Indonesia (plasma nutfah), sekaligus mendorong hilirisasi guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Langkah ini menjadi semakin penting di tengah laju erosi genetik yang terjadi secara global akibat modernisasi pertanian dan hilangnya varietas lokal. Hingga saat ini, sebanyak lebih dari 2.000 aksesi kekayaan genetik tanaman lokal Indonesia berhasil dikoleksi, mencakup berbagai jenis sayuran seperti tomat, timun, wortel, pare, terong, seledri, paprika, labu, okra, dan cabai.

Koleksi ini menjadi representasi penting dari kekayaan biodiversitas Indonesia yang perlu dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Setiap aksesi yang tersimpan merepresentasikan potensi solusi bagi tantangan pertanian—mulai dari ketahanan terhadap iklim ekstrem hingga peningkatan produktivitas pangan.

Bank Genetik Sayuran tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benih, tetapi juga sebagai pusat konservasi aktif yang memastikan benih-benih lokal tetap lestari melalui proses perbanyakan dan evaluasi. Keberadaannya menjadi benteng penting dalam menghadapi ancaman erosi genetik yang dapat berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional.

Rektor UGM Ova Emilia menyampaikan penguatan sektor hulu melalui konservasi genetik merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pangan berkelanjutan. Langkah ini menjadi penting di tengah modernisasi pertanian dan hilangnya tanaman varietas lokal.

“Dengan memahami rantai pasok dari sumber, kita akan bisa memastikan kualitas dan gizi komoditas. Sumber daya genetik tanaman perlu kita lestarikan bersama-sama,” katanya, Rabu (1/4/2026).

Ke depan, UGM dan Ewindo akan memperkuat dan memperluas program ini melalui kegiatan collecting di berbagai daerah di Indonesia dengan melibatkan mahasiswa dalam program kuliah kerja nyata (KKN). Mahasiswa akan dibekali pelatihan terkait teknik pengumpulan benih sesuai standar operasional prosedur, serta melakukan eksplorasi dan identifikasi kekayaan genetik tanaman lokal di wilayah penugasan.

Langkah ini tidak hanya memperkaya koleksi genetik nasional, tetapi juga menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya konservasi sumber daya genetik. Keterlibatan generasi muda ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa upaya pelestarian benih terus berlanjut di masa depan.

Presiden Direktur Ewindo Glenn Pardede menekankan bahwa investasi pada benih merupakan investasi jangka panjang bagi sistem pangan Indonesia. Sistem pangan nasional sangat bergantung pada kualitas benih yang dimiliki.

“Indonesia memiliki kekayaan genetik tanaman yang luar biasa, namun tanpa upaya konservasi yang sistematis, kekayaan ini bisa hilang. Melalui kolaborasi ini, kami berupaya memastikan bahwa sumber daya genetik tersebut tidak hanya terlindungi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan varietas unggul yang adaptif, produktif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan,” ujarnya.

Glenn menjelaskan pendekatan 3C (collect, conserve, convey ) menjadi dasar dalam pengelolaan Bank Genetik. Tahapan collect dilakukan melalui eksplorasi dan pengumpulan benih lokal dari berbagai daerah. Selanjutnya, conserve memastikan benih disimpan, diperbanyak, dan dievaluasi agar tetap hidup dan tidak punah. Sementara convey bertujuan memperluas pemanfaatan benih bagi riset, pemuliaan, hingga pengembangan produk pertanian.

“Dengan pendekatan ini, Bank Genetik tidak hanya menjaga masa lalu, tetapi juga secara aktif menciptakan solusi untuk masa depan sistem pangan Indonesia,” ungkap Glenn.

Melalui sinergi antara dunia akademik dan industri, Bank Genetik Sayuran diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menjaga keberagaman hayati Indonesia sekaligus memastikan ketersediaan benih unggul yang berkelanjutan.

Upaya ini menjadi bagian penting dalam membangun sistem pangan nasional yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing di masa depan, sekaligus wujud kontribusi lebih dari benih Ewindo untuk terus membersamai kehidupan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat lonjakan produksi modeling tambak budi daya udang berbasis kawasan (BUBK) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, menjadi 358,97 ton pada 2025 dengan memasuki siklus budi daya ketujuh pada awal 2026.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan peningkatan produksi tersebut menunjukkan efektivitas sistem budi daya berbasis kawasan yang diterapkan pemerintah.

"Transisi pengelolaan berjalan baik dan tidak menghentikan aktivitas produksi. Justru, saat ini operasional tambak terus diperkuat agar semakin optimal," kata Haeru dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Data KKP menunjukkan produksi BUBK Kebumen pada 2023 tercatat sebesar 200,19 ton dan pada 2024 sebesar 193,29 ton.

Pada 2025, produksi melonjak signifikan menjadi 358,97 ton.

Memasuki Februari 2026, KKP melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, Jawa Tengah, kembali melakukan penebaran benur udang vaname yang menandai dimulainya siklus budi daya ketujuh.

Haeru menjelaskan pengelolaan BUBK Kebumen dialihkan dari Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang, Jabar, kepada BBPBAP Jepara untuk menjaga efisiensi dan kesinambungan produksi.

Perubahan pengelola tersebut dilakukan setelah BLUPPB Karawang mendapat tambahan tugas mengelola modeling budi daya ikan nila salin yang luasnya bertambah dari 84 hektare menjadi 314 hektare sejak Agustus 2025.

Selain peningkatan produksi, Haeru menegaskan udang yang dihasilkan BUBK Kebumen bebas residu antibiotik karena seluruh proses budi daya menerapkan prinsip cara budi daya ikan yang baik (CBIB) secara ketat.

"Dengan penerapan CBIB sesuai standar, kami optimistis produksi dan produktivitas BUBK Kebumen akan terus meningkat dari waktu ke waktu hingga mencapai produksi optimal," ujarnya.

Kawasan BUBK Kebumen mengelola lahan tambak seluas sekitar 65 hektare, dengan 23,5 hektare merupakan lahan produksi aktif yang terbagi dalam 16 klaster.

Dari sisi ekonomi, operasional BUBK Kebumen turut berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kebumen melalui pembayaran retribusi tempat pelelangan ikan (TPI) perikanan budi daya.

Pada 2024, kontribusi PAD tercatat sebesar Rp259 juta dan meningkat menjadi Rp489 juta pada 2025.

Menurut KKP, BUBK Kebumen telah menyerap 142 tenaga kerja tetap lokal dari desa sekitar serta lebih dari 100 tenaga harian lepas, sekaligus mendorong aktivitas ekonomi pendukung seperti warung sembako, toko sarana prasarana tambak, rumah makan, dan peningkatan okupansi penginapan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menyatakan pembangunan modeling BUBK Kebumen merupakan bagian dari implementasi program ekonomi biru KKP sebagai percontohan budi daya udang yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memprediksi konsumsi ikan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 2026 meningkat sekitar 10-20 persen dibanding bulan biasa.

Peningkatan permintaan tersebut dinilai masih dapat diimbangi dengan pasokan yang cukup sehingga tidak memicu lonjakan harga yang signifikan.

Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengatakan kenaikan konsumsi ikan pada periode Ramadan merupakan pola tahunan yang dipengaruhi peningkatan permintaan masyarakat.

"Menurut survei kami, kenaikannya 10-20 persen dari bulan biasa. Untuk kebutuhan Januari-Maret sekitar 1,94 juta ton, maka di bulan Ramadan dan Idulfitri itu kemungkinan sekitar 700 ribuan ton," ujar Machmud dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Kamis (19/2).

Ia menjelaskan kenaikan harga ikan menjelang Ramadan lebih dipengaruhi mekanisme permintaan dan pasokan. Jika stok terbatas sementara permintaan meningkat, harga cenderung naik, namun secara umum kenaikan harga masih relatif terkendali.

Menurut Machmud, harga ikan budidaya seperti lele dan nila relatif stabil, masing-masing berada di kisaran Rp25 ribu-Rp26 ribu dan sekitar Rp28 ribu per kilogram. Sementara fluktuasi harga lebih sering terjadi pada ikan tangkap yang dipengaruhi musim dan hasil tangkapan.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya TB Haeru Rahayu menyampaikan produksi perikanan budidaya pada awal 2026 diproyeksikan tetap tumbuh positif dengan rata-rata peningkatan sekitar 19,09 persen.

Sejumlah komoditas seperti kerapu meningkat 11,32 persen, kakap dan lobster naik sekitar 12,27 persen, serta udang tumbuh 3,63 persen. Produksi ikan nila juga meningkat 10,24 persen.

Namun, produksi ikan mas mengalami penurunan sekitar 4,11 persen akibat tingginya curah hujan sepanjang 2025 yang memengaruhi budidaya di sejumlah wilayah.

"Ikan mas menjadi penurunan minus 4,11 persen. Catatan kenapa ikan mas ini sedikit minus, karena kami sounding di lapangan, ini salah satunya disebabkan jumlah hujan yang cukup tinggi pada 2025," kata Haeru.

Ia menambahkan curah hujan ekstrem di beberapa daerah, termasuk wilayah sentra budidaya seperti Karawang, memengaruhi produktivitas ikan mas. Meski demikian, komoditas lain seperti nila dinilai lebih tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan.

KKP menilai kondisi produksi secara keseluruhan tetap mencukupi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri. Dari sisi harga, kenaikan komoditas perikanan diperkirakan berada pada kisaran 0,25-1,39 persen sehingga dinilai tidak memicu tekanan inflasi yang signifikan.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini memastikan produk ikan yang beredar di pasar tidak mengandung bahan berbahaya seperti formalin.

"Selama (pengawasan) yang sudah kami lakukan, memang tidak ada produk-produk yang ditemukan mengandung formalin," kata Ishartini.

Ia menegaskan KKP secara rutin melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada pedagang serta pemasok agar tidak menggunakan bahan berbahaya. Jika ditemukan pelanggaran, produk akan langsung ditarik dari peredaran dan penjual dapat dikenai sanksi tegas.

"Sudah sering kami di KKP ini melakukan sosialisasi kepada para pedagang, para supplier dan sebagainya untuk tidak boleh lagi menggunakan hal itu." tegasnya.

Menurutnya, KKP pernah menarik produk ikan dari pasar di Jawa Tengah setelah ditemukan pelanggaran, bahkan izin penjualan dapat dicabut apabila pelaku usaha tidak mematuhi ketentuan keamanan pangan.

"Memang apabila ini ditemukan, pernah terjadi di satu tempat ya di Jawa Tengah, kami komunikasi, koordinasi dengan pemda sebagai penanggung jawab dari pasar tradisional, produk itu ditarik dan tidak boleh lagi diperdagangkan," jelas Ishartini.

Budidaya ikan ini (dikelola oleh Kopdes Merah Putih) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Situbondo (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelontorkan dana hibah pembangunan usaha budidaya ikan bioflok untuk tiga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

Tiga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang mendapatkan dana hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memulai bisnis budidaya ikan tematik yang menjadi salah satu pendukung Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Situbondo, yakni Kopdes Merah Putih Desa Olean Kecamatan Situbondo, Kopdes Merah Putih Desa Pokaan Kecamatan Kapongan dan Kopdes Merah Putih Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan.

"Budidaya ikan ini (dikelola oleh Kopdes Merah Putih) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kepada Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo saat meninjau lokasi budidaya ikan lele yang dikelola KDMP Desa Olean Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, Jawa Timur pada Selasa.

Untuk di Jawa Timur dan Jawa Tengah, katanya, total keseluruhan pembangunan budidaya ikan bioflok atau menggunakan kolam terpal sebanyak 100 titik tersebar di desa-desa dan dikelola oleh pengurus Kopdes/Kopkel Merah Putih.

"Jadi program budidaya ikan tematik yang dikelola Kopdes Merah Putih ini arahnya adalah mendukung Program MBG yang merupakan salah satu program unggulan Presiden," kata Menteri Sakti.

Sementara itu Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang memberikan modal awal untuk usaha budidaya ikan tematik.

"Informasi yang saya terima, di Situbondo itu ada tiga titik atau tiga desa yang mendapatkan kegiatan usaha budidaya ikan dari program Kementerian Kelautan dan Perikanan," katanya.

Menurut Rio, budidaya ikan lele di tiga desa tersebut sangat tepat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis, karena ikan lele merupakan salah satu lauk yang proteinnya cukup tinggi.

"Kalau kami hitung dari tiga titik budidaya ikan lele tersebut, nilai produksinya mencapai lebih dari Rp100 juta, dan itu bagus, bahkan bisa terus dikembangkan," ujarnya.

Ketua Kopdes Merah Putih Desa Olean, Gustawan mengaku pihaknya memperoleh dana hibah untuk kegiatan usaha melalui Program Budidaya Ikan Tematik Kementerian Kelautan dan Perikanan ini menjadi modal awal Kopdes Merah Putih di desa itu.

Dia menyampaikan, memilih budidaya ikan lele di lahan desa setempat menggunakan kolam terpal bulat dan dari 24 kolam tersebut, masing-masing kolam dapat diisi benih ikan lele (padat tebar) sebanyak 2.500 ekor.

"Alasan kami memilih budidaya ikan lele karena siklusnya mudah dibandingkan ikan nila dan gurami. Kalau gurami dan nila itu bisa sampai 6-8 bulan panen, tapi ikan lele hanya butuh waktu sekitar tiga bulan," katanya.

Untuk pemasaran, kata Gustawan, KDMP Desa Olean telah berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kami mengoneksikan program perikanan budi daya dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar unit usaha budi daya bisa dikelola secara kelembagaan dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengintegrasikan pengembangan perikanan budi daya dengan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan pembudidaya.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan, integrasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan kampung perikanan budi daya tematik berbasis teknologi bioflok yang dikelola oleh koperasi desa.

“Kami mengoneksikan program perikanan budi daya dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar unit usaha budi daya bisa dikelola secara kelembagaan dan berkelanjutan,” kata Haeru dalam konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan, di Jakarta, Senin.

Bioflok merupakan teknologi budi daya ikan yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menjaga kualitas air sekaligus meningkatkan efisiensi pakan, sehingga cocok diterapkan pada skala usaha masyarakat.

Pada tahap awal, KKP menjalankan 100 titik kampung perikanan budi daya tematik bioflok yang tersebar di sejumlah daerah, yakni 2 titik di Jawa Barat, 45 titik di Jawa Tengah, 8 titik di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 45 titik di Jawa Timur.

Menurut Haeru, setiap unit bioflok terdiri atas 24 lubang atau kolam budi daya, dengan potensi produksi mendekati 5 ton ikan dalam satu siklus.

“Kalau 1 lubang saja sekitar 200 kilogram (kg), dikalikan 24 lubang, maka satu siklus itu hampir mencapai 5 ton,” ujarnya.

Ia menjelaskan koperasi desa memperoleh margin usaha sekitar Rp1.000 per kg, sehingga dalam satu siklus produksi koperasi berpotensi meraih margin sekitar Rp5 juta.

“Kalau marginnya per kilogram koperasi dapat seribu saja, maka setiap satu kali siklus bisa sekitar Rp5 juta,” ujar Haeru.

Dengan asumsi 3 hingga 3,5 siklus budi daya per tahun, Haeru menilai skema tersebut cukup untuk menggerakkan unit usaha koperasi di tingkat desa.

KKP menargetkan pengembangan kampung perikanan budi daya tematik berbasis bioflok tersebut diperluas menjadi 500 titik pada 2026, seiring penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pengelola usaha produktif di desa.

“Tahun depan kami rencanakan pengembangan di 500 titik lagi. Ini bagian dari sinergi program pemerintah,” kata dia lagi.

Ia menegaskan pendekatan koperasi penting agar usaha budi daya tidak berjalan secara individual, melainkan terorganisasi dalam kelembagaan ekonomi yang mampu mengelola produksi, pemasaran, dan pembiayaan secara kolektif.

Dengan koperasi, kata dia pula, usaha budi daya tidak lagi bergerak sendiri, tetapi terorganisasi, sehingga lebih efisien dan berkelanjutan.

Haeru menambahkan integrasi perikanan budi daya dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sejalan dengan kebijakan ekonomi biru yang menempatkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi sebagai prinsip utama.

“Produksi bisa meningkat, koperasi bergerak, kesejahteraan naik, tetapi lingkungan tetap terjaga,” ujarnya pula.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kami mencatat luas tambak di Pantura sekitar 78.550 hektare. Untuk tahap awal, revitalisasi akan dimulai di sekitar 20.000 hektare,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan revitalisasi awal sekitar 20.000 hektare tambak di Pantai Utara Jawa (Pantura) untuk meningkatkan produktivitas perikanan budi daya.

“Kami mencatat luas tambak di Pantura sekitar 78.550 hektare. Untuk tahap awal, revitalisasi akan dimulai di sekitar 20.000 hektare,” kata Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu dalam konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, tahap awal revitalisasi akan dilakukan pada empat kabupaten, yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Menurut Haeru, produktivitas tambak di kawasan tersebut saat ini masih rendah.

“Produktivitas maksimal hanya 0,6 ton per hektare per tahun,” ujarnya.

Ia mengatakan, KKP menyiapkan revitalisasi agar tambak menjadi lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya.

Upaya itu, lanjut Haeru, dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, akademisi, serta melibatkan peran media.

Ia menambahkan, KKP juga menyiapkan percontohan sebagai bagian dari penguatan program revitalisasi, salah satunya melalui modeling budi daya nila salin di Karawang, Jawa Barat.

Dalam proyek tersebut, KKP telah menyelesaikan 84 hektare pada fase pertama dan menambah 230 hektare sehingga total mencapai 315 hektare dari potensi 400 hektare.

Ia mengatakan, proyek itu disiapkan sebagai pusat pembelajaran atau center of excellence budi daya nila salin skala industri.

“Kami ingin produksi meningkat, tetapi ekologi tetap terjaga,” kata Haeru.

Ia menegaskan, revitalisasi tambak Pantura sejalan dengan kebijakan ekonomi biru KKP, yang menempatkan keseimbangan ekologi dan keekonomian sebagai acuan pengembangan budi daya.

Lebih lanjut, ia menyebut KKP saat ini masih melakukan tahapan persiapan dan penyiapan lahan, sementara pelaksanaan revitalisasi akan dilakukan setelah seluruh proses tersebut dan dukungan anggaran tersedia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Tadi malam sampai jam 12 kami sudah identifikasi. Luas lahan budi daya mulai dari Aceh sampai Sumatera Barat itu hampir mencapai 41 ribu hektare,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan langkah pemulihan perikanan budi daya pasca-bencana banjir dan cuaca ekstrem yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang 2025.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu mengatakan, KKP telah melakukan pendataan awal sementara lahan dan pembudidaya terdampak melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta unit pelaksana teknis (UPT) KKP.

“Tadi malam sampai jam 12 kami sudah identifikasi. Luas lahan budi daya mulai dari Aceh sampai Sumatera Barat itu hampir mencapai 41 ribu hektare,” kata Haeru usai konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, wilayah terdampak terluas berada di Aceh, dengan lahan budi daya yang terkena bencana mencapai sekitar 38.875 hingga 40 ribu hektare di 16 kabupaten/kota.

Sementara itu, di Sumatera Utara, bencana berdampak pada sekitar 562 hektare lahan budi daya yang tersebar di 11 kabupaten/kota, sedangkan di Sumatera Barat tercatat sekitar 255,9 hektare di 11 kabupaten/kota.

“Di Aceh jumlah pembudidaya yang terdampak mencapai 31.944 orang, tergabung dalam 1.051 kelompok, dan datanya sudah by name by address,” ujarnya.

Menurut dia, kerusakan tidak hanya terjadi pada petakan tambak, tetapi juga mencakup saluran air, pintu air, kolam, serta jaringan pendukung budi daya, termasuk kelistrikan di beberapa lokasi sentra produksi.

Dalam penanganan awal, KKP telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tanggap Bencana yang melibatkan lintas unit di internal KKP serta pemerintah daerah untuk memastikan respons cepat di lapangan.

“Negara tidak diam. KKP sudah membentuk satgas, kami turun bersama UPT dan dinas daerah untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan,” tegas dia.

Ia menyampaikan, skema pemulihan yang disiapkan saat ini difokuskan pada rehabilitasi lahan budi daya dan pemberian bantuan kepada pembudidaya, sementara opsi relokasi masih terus dikaji sesuai kondisi wilayah dan tingkat kerusakan.

Menurutnya, setelah pihaknya berdiskusi dengan pemerintah daerah, skema yang paling memungkinkan saat ini adalah rehabilitasi dan bantuan.

Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan anggaran pemulihan perikanan budi daya di tiga provinsi tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp5,4 triliun, dengan porsi terbesar berada di Aceh.

Ia kemudian menegaskan angka tersebut masih bersifat estimasi awal dan akan terus diperbarui seiring pendalaman data di lapangan sebelum dilaporkan untuk penentuan kebijakan lanjutan.

“Data ini masih berkembang, tapi menurut kami sudah mendekati kondisi riil di lapangan,” ujarnya.

Haeru menambahkan, KKP berupaya memastikan pemulihan berjalan secepat mungkin agar aktivitas budi daya dapat kembali berlangsung dan tidak menghambat kinerja pembudidaya di wilayah terdampak, serta akumulasi secara nasional.

“Yang paling penting adalah saudara-saudara kita bisa segera pulih dan kembali berproduksi,” tutur Haeru.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi perikanan budidaya mencapai 5,02 juta ton hingga triwulan III 2025 atau 96,95 persen dari target tahunan 5,17 juta ton.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu mengatakan capaian tersebut dihitung hingga triwulan III, sementara realisasi triwulan IV masih berlangsung.

“Triwulan keempat itu kan dimulai bulan Oktober, November, dan Desember. Kita tinggal menghitung, mudah-mudahan 5,17 juta ton ini bisa tercapai,” kata Haeru dalam konferensi pers capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan di Jakarta, Senin.

Selain ikan budidaya, ia menyebut produksi rumput laut hingga September 2025 tercatat mencapai 8,2 juta ton atau 94,97 persen dari target 8,63 juta ton, sehingga tetap menjadi salah satu penopang utama subsektor budidaya nasional.

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), lanjut dia, perikanan budidaya mencatat realisasi 391,55 persen dari target. Haeru menyebut capaian tersebut berasal dari kinerja unit pelaksana teknis (UPT) milik KKP.

“PNBP kita memang tidak seperti sektor lain, tapi dari hasil samping UPT yang kita miliki, realisasinya sudah bisa mencapai 391,55 persen dari target,” ujarnya.

Haeru kemudian menjelaskan pengembangan perikanan budidaya dijalankan melalui kebijakan ekonomi biru (blue economy) yang menyeimbangkan aspek ekologi dan ekonomi.

“Filosofis dasar dari konsep blue economy itu adalah ekologi sebagai panglimanya,” tutur dia.

Dalam pengembangan usaha, ia menjelaskan bahwa KKP memfokuskan perikanan budidaya pada lima komoditas, yakni udang, rumput laut, tilapia atau nila, kepiting, dan lobster, yang dinilai memiliki pasar kuat dan dukungan teknologi yang memadai.

Ia menyebut pasar udang global sangat besar dan menjadi salah satu alasan komoditas tersebut diprioritaskan.

“Market udang itu luar biasa. Kalau kita ekspor saja nilainya sekitar 1,1 miliar sampai 2 sekian miliar dolar AS,” ucapnya.

Untuk mendukung peningkatan produksi, KKP menerapkan tiga pendekatan utama, yakni pemodelan budidaya sebagai contoh praktik terbaik, revitalisasi tambak, serta penguatan kampung perikanan budidaya berbasis masyarakat.

Haeru memberi contoh salah satu proyek pemodelan yang tengah berjalan adalah budidaya nila salin di Karawang, Jawa Barat. Pada fase pertama, KKP telah menyelesaikan 84 hektare dan menambah 230 hektare, sehingga total mencapai 315 hektare dari potensi 400 hektare.

“Tadi malam saya sampai jam sembilan di sana, capaiannya sudah di atas 80 persen. Insya Allah tanggal 30 atau 31 Desember bisa kita selesaikan,” ungkapnya.

Selain Karawang, KKP juga mengembangkan budi daya udang terintegrasi di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, seluas sekitar 2.000 hektare dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp7 triliun.

“Kalau ini berjalan, output-nya tidak kurang dari 75.000 ton, dan bisa menyerap tenaga kerja sampai sekitar 10.000 orang,” tambahnya.

Haeru menegaskan seluruh program perikanan budidaya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya melalui peningkatan produktivitas dan penguasaan teknologi, tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG — Perum Bulog memperkuat strategi hilirisasi pangan nasional dengan mengembangkan budi daya pertanian di atas lahan milik sendiri. Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Marga Taufiq mengatakan langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok pangan dari sisi hulu.

Ia mencontohkan kegiatan yang dikelola oleh unit PMO Mitra Tani, yang telah menggarap lahan seluas 5,5 hektare di Desa Kepuh, Karawang, Jawa Barat. Dari hasil panen perdana, produktivitas mencapai 7,2 ton gabah kering panen (GKP) per hektare.

Tidak ada kode iklan yang tersedia.

“Ini adalah bagian dari transformasi bisnis Bulog. Kita ingin memperkuat hilirisasi pangan melalui penguasaan budi daya di hulu. Dengan begitu, Bulog punya kendali penuh terhadap kualitas dan kesinambungan pasokan,” ujar Marga di sela panen, Selasa (4/11/2025).

Dalam proyek budi daya Karawang, Bulog bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) serta konsultan pertanian untuk memastikan efektivitas metode tanam dan pemupukan presisi. Marga menjelaskan, penguatan hilirisasi dilakukan melalui dua jalur utama yakni kemitraan dengan petani melalui program sinergis dan Makmur BUMN, serta pengelolaan langsung di aset perusahaan.

Total lahan yang tergabung dalam kemitraan mencapai 5.000–6.000 hektare, sementara lahan milik sendiri yang sudah siap tanam sekitar 25 hektare dari total aset 100–110 hektare yang teridentifikasi.

“Kita manfaatkan aset-aset Bulog yang sudah clean and clear agar dapat menjadi bagian dari rantai produksi pangan nasional. Prinsipnya, yang bisa memberi nilai tambah bagi petani dan masyarakat akan kita jalankan bersama,” kata Marga.

Dalam implementasinya, Bulog juga mulai menerapkan teknologi pertanian modern, seperti pemupukan menggunakan drone dengan biaya sekitar Rp300 ribu per hektare untuk setiap aplikasi. Teknologi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi pemupukan dan hasil panen hingga 1,5 kali lipat dibandingkan musim sebelumnya.

Sinergi dengan Pupuk Indonesia menjadi bagian dari pendekatan berbasis sains untuk memperkuat hilirisasi. Dengan memastikan kualitas tanah dan dosis pupuk yang tepat, Bulog berharap praktik budi daya ini dapat menjadi model bisnis pangan terintegrasi yang berdaya saing tinggi.

Melalui penguasaan proses dari hulu hingga hilir, Bulog menegaskan perannya sebagai motor utama ketahanan pangan nasional.