Bisnis.com, JAKARTA — Kortastipidkor Polri menggeledah empat lokasi di Sidoarjo, Jawa Timur dalam kasus dugaan korupsi terkait importasi ponsel ilegal.

Kabag Ops Kortastipidkor, Kombes Yusuf Afandi mengatakan lima lokasi yang digeledah yaitu

Kantor PT TSL yang berlokasi di Komplek Ruko Suryo Inti Permata Juanda, Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya, Rumah Saudara AHT yang berlokasi di Perumahan Permata Tropodo, Kabupaten Sidoarjo dan dua cafe di Sidoarjo.

"Penyidik Kortastipidkor Polri melanjutkan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait importasi telepon seluler yang tidak sesuai ketentuan," ujar Yusuf saat dihubungi, Kamis (25/6/2025).

Dia menjelaskan, penggeledahan ini dilakukan berdasarkan izindari pengadilan dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk melengkapi alat bukti.

Nantinya, alat bukti tersebut bakal menjadi dasar untuk Kortastipidkor Polri menetapkan tersangka atau sosok yang bertanggung jawab dalam perkara ini.

"Guna kepentingan penetapan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta pemberkasan untuk kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung," imbuhnya.

Adapun, dari penggeledahan ini penyidik telah menyita sejumlah alat bukti mulai dari dokumen, barang bukti elektronik hingga barang bukti lainnya.

"Keseluruhan barang bukti yang diamankan akan didalami dan dianalisi oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan berikutnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara terkait dengan informasi saksi yang diperiksa dalam perkara dugaan korupsi manipulasi nilai ekspor minyak sawit.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait kasus yang dilaporkan Menkeu Purbaya tersebut.

Respons tersebut menyusul adanya pemberitaan yang mengaitkan nama PT Bank Maybank Indonesia Tbk dengan perkara korupsi yang menyeret pihak perusahaan yang terindikasi melakukan transfer pricing.

“Penyidikan yang saat ini berjalan masih didalami, salah satunya berdasarkan data yang sudah disampaikan Menkeu Purbaya,” tutur Syarief saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (17/6/2026).

Dia menjelaskan pendalaman ini dilakukan untuk memperkuat memperkuat konstruksi perkara dugaan tindak pidana korupsi manipulasi nilai ekspor minyak sawit.

“Jadi kita menindaklanjuti apa yang menjadi arahan dari Pak Menkeu dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan salah satunya adalah PT IMT [Ivo Mas Tunggal],” imbuhnya.

Tim Penyidik, kata Syarief, masih mengumpulkan alat bukti dan keterangan guna memperoleh gambaran utuh atas dugaan tindak pidana yang kini tengah diselidiki terkait manipulasi nilai ekspor minyak sawit.

Adapun, penyidik telah memeriksa sejumlah pihak guna menelusuri alur transaksi, kesesuaian dokumen ekspor, serta mekanisme pelaporan nilai ekspor yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kejagung memastikan proses hukum akan dilakukan secara bertahap, berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan berlangsung, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang namanya muncul dalam pemberitaan.

“Kita akan bekerja secara transparan dan profesional, on the track dalam kasus ini,” pungkas Syarief.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan (Kejati Sumsel) menggeledah sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi dalam lalu lintas pelayaran di Sungai Lalan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba).

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Vanny Yulia Eka Sari menjelaskan penggeledahan dilakukan pada Selasa (14/4/2026) di tiga lokasi berbeda.

“Tiga lokasi tersebut yakni Kantor Dinas Perhubungan Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) serta Perhubungan Udara Kabupaten Muba, kantor CV R di Palembang, dan rumah seorang saksi berinisial SR di kawasan Gandus,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen penting. Barang bukti yang diamankan meliputi satu unit laptop, tiga unit telepon genggam, serta satu unit CPU.

“Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi lalu lintas pelayaran di wilayah perairan Sungai Lalan periode 2019–2025,” jelasnya.

Sebelumnya, pada 7 April 2026, tim penyidik Kejati Sumsel juga telah melakukan penggeledahan sebagai tindak lanjut penyidikan kasus dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di perairan Sungai Lalan, Kabupaten Muba, untuk periode 2019–2025.

Dua lokasi yang digeledah saat itu adalah rumah saksi berinisial YK dan mess saksi berinisial B, yang sama-sama berada di Kota Palembang.

“Dalam penggeledahan tersebut, penyidik turut menyita barang bukti berupa empat unit telepon genggam, satu iPad, emas seberat kurang lebih 275 gram, uang tunai senilai Rp367.000.000, serta satu unit sepeda motor Harley-Davidson. Selain itu, diamankan pula sejumlah dokumen yang dianggap relevan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada lalu lintas pelayaran di wilayah perairan Sungai Lalan, Muba, tahun 2019–2025,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan alasan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) berlangsung lama.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru melakukan penahanan karena perlu melengkapi berbagai bukti dalam perkara tersebut.

"Kenapa waktunya cukup lama? Tentunya kami tidak ingin terburu-buru. Kami ingin melengkapi dulu bukti-bukti atau kecukupan alat bukti dalam rangka melakukan upaya paksa ini," katanya saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026).

Dia menjelaskan, kelengkapan bukti-bukti telah diuji melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan Yaqut, di mana permohonan praperadilan Yaqut ditolak. Keputusan ini dilakukan pada Rabu (11/3/2026).

"Artinya, bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap saudara YCQ itu sudah benar secara formil," jelas Asep.

Dalam perkara ini, Yaqut telah ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12-31 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Tak hanya itu, KPK juga menetapkan Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (IAA) atau Gus Alex karena berperan meloloskan pembagian kuota haji tambahan 2023-2024 yang tidak semestinya.

Dia belum ditahan, tapi Asep menyampaikan pihaknya telah menyurati Gus Alex untuk diperiksa pekan depan.

"Nah, sudah kami panggil yang bersangkutan untuk minggu depan. Jadi tunggu saja," ucap Asep.

Selain itu, KPK menyita aset mencapai Rp100 miliar yang terdiri dari uang sejumlah US$3,7 Juta; Rp22 miliar dan SAR (Riyal) 16.000, serta 4 unit mobil, juga 5 bidang tanah dan bangunan.

Keduanya disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bisnis.com, SURABAYA – Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan penggeledahan terhadap kantor PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS), Kamis (5/2/2026).

Sejumlah juga barang bukti pun disita usai melakukan penggeledahan di kantor administrasi dan keuangan, ruang direksi, ruang bagian keuangan, ruang pengadaan, hingga ruang arsip.

Di antaranya sejumlah perangkat elektronik milik jajaran direksi serta berkas-berkas dokumen yang berkaitan dengan perkara yang terjadi.

Giat penggeledahan oleh Korps Adhyaksa tersebut diketahui berjalan mulai dari pagi hingga malam hari.

Penyidik bahkan sampai melakukan penyegelan terhadap ruangan unit keuangan destinasi wisata ikonik di Kota Pahlawan itu.

Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur John Franky Yanafia Ariandi menjelaskan penggeladahan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS Tahun Anggaran 2013-2024.

"Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PD TSKBS," ungkap John Franky dalam keterangannya.

Usai penggeladahan, tim penyidik Kejati Jawa Timur pun terpantau turut serta membawa mengamankan empat kontainer berisi berbagai berkas, yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditelusuri aparat penegak hukum itu.

"Kegiatan penggeledahan tersebut turut disaksikan oleh warga sekitar serta pengurus RT dan RW setempat. Seluruh barang bukti yang telah diamankan akan diteliti dan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik," jelasnya.

John Franky menyatakan penggeledahan tersebut dilakukan jajaranya berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Print-339/M.5.5/Fd.2/02/2026. Ia pun menegaskan bahwa proses penyidikan akan dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.

Kejati Jawa Timur tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Berdasarkan hasil awal penyidikan, ditemukan indikasi adanya pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara serta diduga digunakan untuk kepentingan pribadi pihak tertentu," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kebun Binatang Surabaya saat ini berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berada dalam pengelolaan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Baik, PDTS KBS maupun Pemkot Surabaya belum memberikan pernyataan resmi atas penggeledahan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA —Kasus korupsi perkebunan sawit memasuki babak baru setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di rumah eks Menteri Siti Nurbaya dan berencana melakukan pemanggilan terhadap eks Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) era Presiden Joko Widodo itu.

Kejagung diketahui melakukan sejumlah penggeledahan pada pekan ini. Secara terperinci, penyidik Jampidsus Kejagung RI melakukan penggeledahan di Matraman, Jakarta Timur, dan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (28/1/2026). Aksi serupa dilanjutkan ke kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, dan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (29/1/2026).

Pada Jumat (30/1/20206) Kejagung memastikan rumah yang digeledah terkait dengan kasus dugaan korupsi terkait Kemenhut merupakan kediaman eks Menteri Siti Nurbaya. Sebagai informasi, Siti Nurbaya sendiri merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK selama dua periode era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dirdik Jampidsus Kejagung RI Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan ada sejumlah tempat yang dilakukan geledah oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI.

"Memang ada beberapa tempat ya, beberapa tempat. Tapi kalau yang namanya anggota DPR itu saya belum monitor. Kalau yang disebutkan tadi [Siti Nurbaya], betul. Gitu," ujar Syarief di Kejagung, Jumat (30/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan perkara tata kelola kebun dan industri sawit periode 2015-2024. Kasus ini pun dinyatakan sudah naik penyidikan sejak 2025.

Adapun, dari penggeledahan ini telah dilakukan penyitaan sejumlah barang bukti berupa dokumen terkait perkara. Di samping itu, dia juga menegaskan bahwa penyidikan ini tidak terkait dengan giat penyidik di Kemhut pada Rabu (7/1/2026).

"Kalau penggeledahan itu, kita akan mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi satu konteks yang berbeda. Gitu ya. Kita di sini adalah mencari alat bukti dan barang bukti," pungkasnya.

Selanjutnya, Syarief menambahkan Kejagung bakal melakukan pemanggilan terhadap Siti Nurbaya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola perkebunan dan industri sawit periode 2015-2024.

"Nanti saya jadwalkan [pemeriksaan Siti Nurbaya]," ujar Syarief.

Dia menyampaikan sejauh ini pihaknya telah memeriksa 20 saksi terkait perkara ini. Namun, dia belum mengungkap secara detail sosok yang sudah diperiksa terkait kasus sawit ini.

Lebih jauh, Syarief juga enggan menjelaskan peran Siti Nurbaya dalam perkara ini. Pasalnya, hal tersebut masuk dalam materi penyidikan. Sementara itu, Siti Nurbaya juga masih berstatus saksi.

"Ah, itu belum bisa saya sampaikan. Itu materi penyidikan. Nanti aja, ya. Kita baru mulai," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - KPK menegaskan bahwa mereka memiliki bukti jika Ketua PBNU terima uang soal kasus kuota haji.

Dilansir dari Antaranews, KPK telah mengatakan bahwa Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin Abdurrahman (AIZ) menerima uang terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

“Tentu KPK juga memiliki keterangan ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengonfirmasi terkait dengan dugaan tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Mengacu pada alasan tersebut, Budi mengatakan bahwa KPK kemudian memutuskan memanggil Aizzudin sebagai saksi kasus kuota haji pada 13 Januari 2026.

“Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami terkait dugaan adanya aliran uang kepada yang bersangkutan,” jelasnya.

Tak berhenti sampai di situ, Budi juga menyampaikan bahwa ke depannya KPK akan mengonfirmasi dugaan aliran uang tersebut kepada saksi-saksi lainnya, atau dari dokumen maupun barang bukti elektronik.

Sebelumnya, Aizzudin sempat membantah menerima uang terkait kasus kuota haji setelah menjalani pemeriksaan oleh KPK.

“Sejauh ini enggak ya. Tidak ada,” ujarnya.

Namun hal tersebut direspons KPK dengan mengatakan mereka memiliki bukti aliran dana.

Bisnis.com, JAKARTA - KPK menegaskan bahwa mereka memiliki bukti jika Ketua PBNU terima uang soal kasus kuota haji.

Dilansir dari Antaranews, KPK telah mengatakan bahwa Ketua Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin Abdurrahman (AIZ) menerima uang terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

“Tentu KPK juga memiliki keterangan ataupun bukti-bukti lain yang kemudian mengonfirmasi terkait dengan dugaan tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Mengacu pada alasan tersebut, Budi mengatakan bahwa KPK kemudian memutuskan memanggil Aizzudin sebagai saksi kasus kuota haji pada 13 Januari 2026.

“Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami terkait dugaan adanya aliran uang kepada yang bersangkutan,” jelasnya.

Tak berhenti sampai di situ, Budi juga menyampaikan bahwa ke depannya KPK akan mengonfirmasi dugaan aliran uang tersebut kepada saksi-saksi lainnya, atau dari dokumen maupun barang bukti elektronik.

Sebelumnya, Aizzudin sempat membantah menerima uang terkait kasus kuota haji setelah menjalani pemeriksaan oleh KPK.

“Sejauh ini enggak ya. Tidak ada,” ujarnya.

Namun hal tersebut direspons KPK dengan mengatakan mereka memiliki bukti aliran dana.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan SP3 atau penghentian penyidikan untuk kasus dugaan korupsi dan suap tambang nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara yang terjadi pada tahun 2009.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketidakcukupan alat bukti menjadi alasan lembaga antirasuah menghentikan kasus yang diduga merugikan negara Rp2,7 triliun.

"Benar, penerbitan SP3 oleh KPK sudah tepat, karena tidak terpenuhinya kecukupan alat bukti dalam proses penyidikan yang dilakukan, pasal 2 pasal 3-nya, yaitu terkendala dalam penghitungan kerugian keuangan negara," kata Budi dikutip pada Selasa (30/12/2025).

Budi menjelaskan bahwa auditor telah menyampaikan tidak dapat melakukan penghitungan kerugian negara karena pengelolaan tambang tidak masuk ranah keuangan negara yang didasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Sehingga atas hasil tambang yang diperoleh dengan cara yang diduga menyimpang tersebut juga tidak bisa dilakukan penghitungan kerugian keuangan negaranya oleh auditor," ucap Budi.

Budi mengatakan faktor lainnya penghentian kasus ini karena tempus perkara telah kedaluwarsa.

"Kemudian dengan tempus perkara yang sudah 2009, ini juga berkaitan dengan kadaluarsa perkaranya, yakni terkait pasal suapnya," terangnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, kasus ini menyeret mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dia merupakan Pejabat Bupati 2007-2009 dan Bupati 2011-2016, diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan menyalahgunakan kewenangan, sehingga merugikan negara dalam pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan nikel.

Ketikan Aswad menjabat sebagai Pejabat Bupati, dia mencabut izin pertambangan nikel yang dipegang PT Aneka Tambang (Persero) secara sepihak di Kecamatan Linggikima dan Molawe, kemudian menerima pengajuan permohonan izin kuasa eksplorasi dan eksploitasi delapan perusahaan pertambangan dan kemudian menerbitkan 30 surat keputusan (SK) kuasa pertambangan.

Beberapa perusahaan yang diberikan kuasa tambang bahkan telah masuk tahap produksi dan ekspor hingga 2014. Aswad diduga menerima hingga Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan karena telah mengizinkan eksplorasi dan eksploitasi tambang di Konawe Utara.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Salah satu faktornya adalah alat bukti yang belum cukup kuat.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menanggapi sejumlah kasus yang belum tuntas di tahun 2025, salah satunya adalah kasus kuota haji.

Namun, dia mengatakan bahwa pihaknya akan segera menetapkan tersangka dalam kasus ini.

"Mudah-mudahan untuk perkara penyelidikan kasus Kuota Haji akan segera kita tetapkan tersangkanya. Jadi, teman-teman penyidik masih berkomunikasi intens dengan BPK. Kenapa? Karena memang kita akan sangkakan pasal 2, pasal 3 yang mewajibkan ada perhitungan kerugian negara," katanya dikutip Selasa (23/12/2025).

Menurutnya, penyidik masih KPK mengumpulkan barang bukti yang cukup dan tidak terburu-buru. Sebab, penetapan tersangka berkaitan dengan hak asasi manusia.

"Jadi lambat sedikit tapi harus pasti, jangan cepat kemudian nanti lewat. Ini juga menyangkut asasi manusia juga. Tapi KPK concern dulu itu dan pasti akan menyelesaikannya," ujar Fitroh.

Diketahui, kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan. Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan.

Pembagian kuota berdasarkan aturan sebesar 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota.

Pembagian berubah menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 tahun 2024 yang diteken oleh Yaqut.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025. KPK mengendus adanya transaksi jual-beli kuota haji, di mana kuota haji khusus dijual hingga Rp300 juta dan haji furoda mencapai Rp1 miliar.

Selain itu KPK telah memeriksa lebih dari 350 Penyelenggara Kuota Haji Khusus (PIHK). Terbaru, penyidik lembaga antirasuah telah memeriksa Yaqut untuk ketiga kalinya, di mana dalam pemeriksaan terbaru, Yaqut dimintai keterangan terkait perhitungan kerugian negara.

Bisnis.com, MEDAN - Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara (Sumut) menggeledah kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional I Belawan dalam kasus dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023 sampai dengan 2024, Rabu (29/10/2025).

Bersamaan, kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama (KSOP) Belawan juga turut digeledah oleh Kejatisu.

Pelaksana Harian (Plh) Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sumut Bani Ginting mengatakan penggeledahan secara serentak di 2 lokasi berbeda ini dilakukan lantaran ada dugaan tindak pidana korupsi dalam PNBP jasa kepelabuhanan dan kenavigasian pelabuhan Belawan tahun 2023-2024.

"Ini dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti yang cukup dalam penanganan perkara," ucap Bani Ginting dalam keterangan resmi, Rabu (29/10/2025).

Dijelaskan Bani Ginting, penggeledahan di Pelindo Regional I dan kantor KSOP Belawan dilakukan setelah penyidikan Kejati Sumut menemukan indikasi kuat terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan dan penerimaan uang hasil jasa kepelabuhanan dan kenavigasian pada pelabuhan Belawan. Penerimaan ini sejatinya masuk dalam PNBP.

Tim jaksa penyidik yang berjumlah puluhan mulai melakukan penggeledahan dengan berpegangan pada surat penetapan penggeledahan Nomor 12/Pen..Pid.Sus-TPK-GLD/2025/PN.Mdn yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Medan; serta surat Perintah Penggeledahan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara Nomor Print-13/L.2/Fd.2/10/2025, tanggal 28 Oktober 2025.

Bani Ginting mengatakan, objek dan ruangan di kedua lokasi yang menjadi sasaran geledah kali ini yakni bagian atau seksi keuangan, pelaporan dan ruang inventarisir pendataan kedatangan dan pengaturan lalu lintas persinggahan kapal di wilayah pelabuhan, serta ruang tempat terkait lainnya.

Belum dipaparkan lebih lanjut besar taksiran dugaan korupsi yang kembali menyeret PT Pelindo Regional I juga KSOP Belawan. Penggeledahan oleh tim jaksa penyidik Kejati Sumut masih dalam rangka mencari bukti pendukung perkara.

"Diharapkan penggeledahan ini dapat mendukung langkah penyidikan dalam rangka memperoleh bukti-bukti yang cukup," ujar Bani Ginting.