Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang sempat terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Amran, Presiden langsung menghubunginya untuk meminta penjelasan terkait anomali harga tersebut.

"Atas arahan Bapak Presiden, beliau menelepon dan menanyakan kenapa terjadi penurunan harga TBS. Saya sampaikan bahwa ini merupakan anomali," kata Amran usai memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Amran menjelaskan, penurunan harga TBS dinilai tidak wajar karena terjadi di tengah tren kenaikan harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dunia dan menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat sekitar 10 persen.

"Harga CPO dunia naik, dolar menguat, tetapi harga TBS justru turun. Ini tidak masuk akal. Situasinya mirip dengan yang pernah terjadi pada minyak goreng," ujarnya.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kementerian Pertanian mengumpulkan pelaku usaha sawit dari berbagai daerah di Indonesia. Dari sekitar 1.900 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi, ditemukan sebanyak 274 PKS belum menyesuaikan kenaikan harga TBS pada pekan lalu.

Pemerintah kemudian mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat kepada Kapolri untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kapolda dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) di masing-masing wilayah.

"Kami minta jangan bermain-main dan jangan mengorbankan rakyat. Ada sekitar 15 juta petani plasma sawit, dan jika dihitung bersama keluarganya jumlahnya bisa mencapai 30 juta jiwa. Kita harus berpihak kepada petani sawit," tegas Amran.

Menurutnya, langkah pengawasan tersebut mulai menunjukkan hasil. Dari ratusan PKS yang sebelumnya belum menyesuaikan harga, kini sebagian besar telah menaikkan harga pembelian TBS sesuai kondisi pasar.

"Dari yang sebelumnya 274 PKS belum menaikkan harga, sekarang tinggal sekitar 100 lebih. Artinya sekitar 90% sudah kembali seperti semula dan harga TBS sudah hampir normal," katanya.

Amran optimistis dalam waktu satu minggu ke depan kondisi harga TBS akan sepenuhnya pulih. Ia juga meyakini kebijakan tata kelola sawit melalui sistem yang lebih terintegrasi akan memperkuat kesejahteraan petani sekaligus mencegah kebocoran dalam rantai perdagangan komoditas tersebut.

"Kami yakin satu minggu ke depan harga TBS akan pulih kembali. Ke depan, dengan sistem satu pintu yang lebih tertata, harga TBS akan semakin baik dan kesejahteraan petani sawit dapat meningkat," ujar Amran.

Presiden Prabowo, lanjut Amran, menegaskan agar seluruh kebijakan yang diambil pemerintah tetap berpihak kepada petani dan memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan merugikan masyarakat di sektor perkebunan sawit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) mendukung langkah pemerintah untuk menutup kebocoran devisa dan memperbaiki tata kelola perdagangan sawit nasional.

Namun, organisasi petani sawit itu mengingatkan agar setiap kebijakan baru, termasuk wacana ekspor satu pintu, dirancang secara hati-hati sehingga tidak mengganggu stabilitas ekosistem industri sawit yang melibatkan jutaan petani di seluruh Indonesia.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan, petani memahami pentingnya peningkatan devisa negara dan upaya pemerintah memberantas praktik-praktik yang merugikan penerimaan negara, termasuk dugaan under invoicing dalam perdagangan komoditas.

"Kami mendukung semangat pemerintah untuk meningkatkan devisa negara. Karena kami paham bila devisa negara meningkat, maka semakin banyak program pembangunan yang dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat," ujar Mansuetus dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5/2026).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan yang menyentuh tata niaga sawit harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh rantai pasok industri, terutama petani swadaya yang menjadi pemasok utama bahan baku sawit nasional.

Sebelumnya, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), badan usaha milik negara (BUMN) yang ditugaskan memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

DSI akan mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam, seperti batu bara, minyak crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.

Pembentukan perusahaan tersebut dimaksudkan untuk menutup potensi kerugian negara yang selama ini diduga muncul akibat praktik under invoicing dan transfer pricing dalam perdagangan ekspor.

Lebih lanjut, dia menyebut, industri sawit merupakan ekosistem yang kompleks dan saling terhubung, mulai dari petani, pabrik kelapa sawit, refinery, trader, eksportir, hingga pembeli internasional.

"Dampak langsung dari sebuah kebijakan sering kali tidak pertama kali dirasakan oleh pelaku industri besar, tetapi justru oleh petani swadaya yang berada di sektor paling hulu," katanya.

Mansuetus mengungkapkan, berdasarkan laporan dari sejumlah daerah, harga tandan buah segar (TBS) petani swadaya mengalami penurunan akumulatif sekitar Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per kilogram dalam dua hari setelah muncul pengumuman terkait pembentukan DSI.

Sebelum itu, harga TBS petani swadaya secara nasional berada di kisaran Rp 3.500 hingga Rp 3.700 per kilogram.

"Dalam jangka pendek, penurunan harga yang mendekati 50 persen ini sangat memukul pendapatan petani swadaya. Kami khawatir apabila ketidakpastian berlangsung dalam jangka menengah dan panjang, harga TBS bisa kembali turun hingga di bawah Rp 1.000 per kilogram seperti yang pernah terjadi pada 2022," papar dia.

Menurut Mansuetus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri sawit sangat sensitif terhadap ketidakpastian di sektor hilir.

Ketika pelaku usaha mengambil sikap menunggu kejelasan kebijakan, aktivitas pembelian dan produksi cenderung melambat sehingga berdampak pada harga TBS di tingkat petani.

Dari total 17,6 juta hektar kebun sawit di Indonesia, sekitar 6,4 juta hektar atau hampir 40 persen merupakan kebun milik petani swadaya.

Karena itu, keberlangsungan industri sawit nasional sangat bergantung pada pasokan TBS dari petani rakyat.

"Produksi CPO nasional tidak dapat dipisahkan dari kontribusi petani swadaya. Ketika terjadi gangguan atau ketidakpastian di hilir, dampaknya langsung menekan serapan dan harga TBS sebagai bahan baku utama industri," kata Mansuetus.

Ia menjelaskan, kompleksitas industri sawit tidak hanya terletak pada proses produksi.

TBS diolah menjadi CPO di pabrik, kemudian dikirim ke refinery untuk diproses menjadi berbagai produk turunan sebelum dipasarkan ke pembeli internasional.

Namun dalam praktiknya, rantai bisnis tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari tempo pembayaran, kebutuhan modal kerja, efisiensi logistik, nilai tukar mata uang, hingga dinamika harga global.

Sebagai contoh, tidak semua daerah penghasil sawit memiliki fasilitas refinery. Akibatnya, pabrik harus menampung dan mengirim CPO ke wilayah lain menggunakan kapal sebelum memperoleh pembayaran dari pembeli berikutnya.

Kondisi ini membuat kebutuhan modal kerja dalam industri sawit menjadi sangat besar.

"Kejelasan tempo pembayaran menjadi faktor yang sangat penting. Dari sisi petani, hasil penjualan TBS digunakan untuk membayar tenaga pemanen, biaya angkut, dan operasional kebun. Karena itu, kelancaran arus kas di seluruh rantai pasok sangat menentukan keberlangsungan usaha petani," jelas dia.

Terkait pembentukan DSI, Mansuetus menilai pemerintah perlu memastikan kejelasan regulasi, tata kelola yang transparan, serta melakukan kajian mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan industri sawit.

"Kebijakan yang baik tidak cukup hanya dengan niat yang baik. Harus ada kepastian regulasi, jaminan integritas, tata kelola yang transparan, dan perhitungan yang matang terhadap dampak sosial maupun ekonomi di setiap mata rantai industri," katanya.

Menurut Mansuetus, apabila DSI nantinya memiliki peran aktif dalam mekanisme perdagangan atau ekspor sawit, lembaga tersebut juga harus mampu menjaga kelancaran pembayaran dan stabilitas harga agar tidak menimbulkan gejolak yang merugikan petani.

"Kejelasan dan kepastian regulasi adalah kunci. Stabilitas ekosistem industri harus menjadi prioritas agar kesejahteraan petani swadaya tetap terjaga di tengah berbagai upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan pemerintah," pungkasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menegaskan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak mengambil keuntungan dalam pelaksanaan kebijakan ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam, termasuk sawit. Perusahaan tersebut disebut hanya menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan transaksi ekspor untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas strategis.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan masa transisi implementasi kebijakan ekspor satu pintu mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebelum diterapkan penuh pada awal 2027.

“PT DSI tidak mengambil keuntungan tapi dia mengelola dan sekaligus mengawasi kegiatan ekspor sumber daya alam kita ke luar,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Pernyataan itu disampaikan usai rapat Kementerian Pertanian bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), asosiasi petani sawit, dan Satgas Pangan Polri menyusul turunnya harga tandan buah segar (TBS) sawit setelah kebijakan ekspor satu pintu diumumkan.

Pemerintah mencatat sedikitnya 139 pabrik kelapa sawit (PKS) menurunkan harga pembelian TBS di berbagai daerah. Penurunan harga berkisar Rp50 hingga Rp1.200 per kilogram.

Menurut Sudaryono, penurunan tersebut dipicu efek psikologis pelaku industri yang masih menunggu kepastian teknis pelaksanaan kebijakan baru.

“Dari rapat tadi kemudian diidentifikasi bottleneck dari kejadian ini adalah adanya efek psikologis, kekhawatiran, ketidakpastian dan ketidaktahuan atas kebijakan baru ekspor satu pintu oleh PT DSI,” ujar tokoh yang akrab disapa Mas Dar itu.

Ia memastikan kegiatan usaha industri sawit tetap berjalan normal selama masa transisi. Pemerintah juga membuka ruang komunikasi dan evaluasi bersama pelaku usaha agar proses adaptasi berlangsung bertahap.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, pelaku industri sebelumnya belum memahami secara rinci mekanisme pelaksanaan ekspor satu pintu, termasuk peran DSI dalam transaksi ekspor.

Menurut Eddy, ketidakpastian itu juga sempat memunculkan pertanyaan dari pembeli luar negeri terkait pola transaksi baru yang akan diterapkan pemerintah.

“Kita berharap dengan pertemuan hari ini bisa mengklarifikasi segala ketidakpastian tersebut,” kata Eddy.

Sudaryono menilai kebijakan ekspor satu pintu diperlukan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam sekaligus menekan dugaan praktik transfer pricing dan under invoicing yang selama ini merugikan negara.

Ia menegaskan pemerintah tidak ingin reformasi tata niaga sawit justru merugikan industri maupun petani.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Pemerintah kemudian membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas strategis.

Dalam tahap awal yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara transaksi antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) mendapat perhatian dari kalangan petani sawit swadaya. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta kebijakan tersebut tetap mengedepankan perlindungan harga tandan buah segar (TBS) dan keberlanjutan penghidupan petani di daerah.

Ketua SPKS Sabarudin mengatakan, upaya pemerintah memperkuat pengawasan ekspor sawit dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global merupakan langkah yang penting. Namun, menurut dia, implementasi kebijakan perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap petani sawit rakyat.

“Negara hadir untuk melindungi petani. Karena itu, penguatan tata kelola ekspor juga perlu memastikan posisi petani tetap terlindungi,” kata Sabarudin dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

SPKS menilai kepastian mekanisme perdagangan dan pembentukan harga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasar sawit domestik. Menurut Sabarudin, petani membutuhkan jaminan agar harga TBS tetap mengikuti mekanisme pasar yang transparan dan tidak merugikan petani di tingkat kebun.

Ia menyebut, harga TBS di sejumlah daerah mulai mengalami penurunan. SPKS juga mengingatkan bahwa petani rakyat saat ini mengelola sekitar 60 persen lahan sawit nasional. Karena itu, keberlanjutan industri sawit nasional dinilai sangat bergantung pada stabilitas usaha dan kesejahteraan petani swadaya.

Menurut Sabarudin, pemerintah perlu membuka ruang dialog bersama pelaku usaha, koperasi, dan organisasi petani sebelum implementasi kebijakan dilakukan secara penuh. Langkah tersebut penting agar penguatan tata kelola ekspor dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap rantai pasok sawit nasional.

“Tujuan memperbaiki tata kelola tentu baik, tetapi pelaksanaannya perlu memastikan petani tetap menjadi bagian penting yang dilindungi dalam ekosistem sawit nasional,” ujar Sabarudin.

SPKS juga mendorong adanya pengawasan yang transparan, keterlibatan petani dalam proses pengawasan kebijakan, serta alokasi manfaat industri sawit untuk mendukung program peremajaan dan peningkatan produktivitas kebun rakyat.

Sebelumnya, pemerintah berencana memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui DSI untuk meningkatkan pengawasan perdagangan dan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.

Bisnis.com, PALEMBANG — Agenda tahunan industri sawit, Andalas Forum VI Tahun 2026, resmi dimulai pada 16–17 April 2026 di Hotel Aryaduta Palembang, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).

Forum rutin yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) se-Sumatera ini melibatkan peserta dari Sumatra Selatan, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, serta Bangka Belitung.

Tahun ini, forum mengusung tema “Sawit Indonesia: Sinergi untuk Tata Kelola, Pertumbuhan Ekonomi dan Berkelanjutan”, yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menilai tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi industri sawit yang saat ini dihadapkan pada tuntutan tata kelola yang terus berkembang.

“Yang tentunya harus kita dapat menyikapinya dengan bijak, jangan sampai tuntutan tata kelola ini menjadi boomerang bagi keberlanjutan industri sawit,” ujarnya dalam sambutan pembukaan Andalas Forum VI, Kamis (16/4/2026).

Menurut Eddy, industri sawit selama ini telah menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya sebagai sumber pendapatan masyarakat dan tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta sumber utama devisa negara.

Pada 2022, devisa ekspor dari industri kelapa sawit tercatat mencapai US$39 miliar, yang turut mendorong surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar US$56 miliar. Sementara itu, pada 2025, perolehan devisa ekspor sawit kembali meningkat menjadi US$35,9 miliar, setelah mengalami dinamika pada 2023 dan 2024.

Oleh karena itu, kata dia, sinergi antara pelaku industri sawit dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan industri sawit yang berkelanjutan, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Namun kami yakin, dengan pengalaman yang berhasil melampaui berbagai krisis, termasuk krisis Covid dan dampak perang teluk, industri sawit ke depan akan memberikan peranan yang penting bagi Indonesia,” tuturnya.

Tantangan Industri Sawit

Lebih lanjut, Eddy memaparkan sejumlah tantangan strategis yang masih dihadapi industri sawit. Pertama, peningkatan produksi dan produktivitas harus menjadi prioritas utama melalui peremajaan tanaman serta penerapan good agricultural practice (GAP) dan good manufacturing practices (GMP).

Kedua, terkait kepastian hukum dan kepastian berusaha, penyelesaian persoalan perkebunan sawit yang masuk dalam kawasan hutan dinilai masih belum tuntas.

“Tentunya mengharapkan dengan keluarnya Perpres 5 Tahun 2025 serta dibentuknya Satgas Penertiban Kawasan Hutan, permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan untuk kepastian berusaha dan keberlanjutan investasi industri sawit,” jelasnya.

Ketiga, gejolak ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah yang belum berakhir turut berdampak pada industri sawit, terutama terhadap kenaikan biaya produksi seperti BBM dan pupuk.

Keempat, tantangan hilirisasi dan peningkatan daya saing juga menjadi perhatian utama. Pemerintah telah menetapkan kebijakan hilirisasi bioenergi melalui penerapan B50 mulai 1 Juli 2026, yang diperkirakan akan memengaruhi permintaan CPO dan berpotensi mengurangi ketersediaan CPO untuk ekspor.

“Untuk itu, produksi harus dapat kita tingkatkan terutama melalui peremajaan tanaman khususnya melalui Program PSR dengan menggunakan klon-klon unggul serta menerapkan GAP dan GMP,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto menambahkan bahwa pelaksanaan Andalas Forum VI di Palembang menjadi ruang diskusi yang komprehensif untuk menyalurkan berbagai ide mengenai masa depan industri sawit.

“Makanya tema kita sinergi tata kelola, jadi dari sisi tata kelola seperti apa, pertumbuhan ekonomi, dan juga sawit ini kan berkelanjutan jadi ada ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Jadi kami bahas secara komprehensif,” ujar Alex.

Terkait aspek tata kelola, Alex menegaskan bahwa GAPKI akan terus menyelaraskan langkah dengan kebijakan pemerintah.

“Jadi regulasi pemerintah tentu harus kita taati, ikuti dan jalankan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Herman Deru Herman Deru berharap Andalas Forum VI Tahun 2026 dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan industri sawit.

“Jadi ada produk rekomendasi yang dihasilkan dan bermanfaat, baik itu untuk petani sawit perkebunan dan lain sebagainya,” ujarnya.

Melalui forum ini, diharapkan industri sawit semakin memperkuat perannya sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Sumsel.

Andalas Forum VI terdiri atas rangkaian seminar strategis yang dirancang untuk menjawab berbagai isu krusial industri sawit, baik di tingkat nasional maupun global.

Selain itu, kegiatan ini juga diramaikan oleh 48 stand pameran serta 44 exhibitor, yang menampilkan berbagai inovasi serta dukungan terhadap perkembangan industri kelapa sawit.

Jakarta (ANTARA) - PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) memperkuat kerja sama strategis terkait transparansi dan tata kelola pemasaran komoditas kelapa sawit nasional melalui skema e-bidding berbasis tender terbuka.

Senior Executive Vice-President (SEVP) Operasional KPBN Muhammad Zulham Rambe dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan, melalui e-bidding tersebut, kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memadukan kekuatan untuk menghadirkan sistem pemasaran yang lebih transparan, kompetitif, dan berorientasi pada optimalisasi harga.

“Kolaborasi terwujud lewat pemanfaatan sistem marketplace dan jaringan tender KPBN, yang selama ini dikenal sebagai salah satu acuan harga komoditas, khususnya crude palm oil (CPO),” kata Zulham.

Dalam mekanisme tersebut, ia mengatakan harga sepenuhnya ditentukan oleh dinamika pasar, berdasarkan prinsip supply and demand, tanpa intervensi pihak mana pun.

“Harga yang terbentuk adalah harga terbaik pada hari itu, karena benar-benar ditentukan oleh mekanisme pasar yang terbuka,” ujar Zulham.

Bagi Agrinas Palma Nusantara, lanjut dia, skema ini menjadi langkah strategis untuk membuka akses pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan daya saing produk.

Sistem e-bidding memungkinkan para calon pembeli mengikuti proses tender secara transparan, sehingga tercipta peluang yang adil bagi seluruh pelaku pasar.

Di sisi lain, mekanisme ini juga mendorong terbentuknya harga jual yang optimal, yang pada akhirnya memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan negara.

“Implementasi perdana kerjasama ini mencatat hasil positif. Sebanyak 6.000 ton CPO berhasil dipasarkan dengan tingkat akseptasi mencapai 100 persen. Tingginya partisipasi dan minat pembeli mencerminkan tingkat kepercayaan pasar yang kuat terhadap Agrinas Palma Nusantara,” kata Zulham.

“Hal ini sekaligus menjadi indikator bahwa sistem yang dibangun mampu menjawab kebutuhan transparansi dan efisiensi dalam perdagangan komoditas,” imbuhnya.

Sinergi ini pun, lanjut Zulham, turut mencerminkan semangat kolaborasi antar-BUMN yang saling menguntungkan.

“KPBN tidak hanya berperan sebagai fasilitator pemasaran, tetapi juga sebagai mitra strategis yang membantu memastikan terbentuknya harga terbaik. Sementara itu, Agrinas Palma

Nusantara memperoleh akses pada ekosistem pasar yang lebih luas dan terstruktur,” ujarnya.

Zulham pun optimistis kerja sama ini akan terus berkembang dan memberikan dampak berkelanjutan bagi kedua pihak.

“Dengan sistem yang adaptif terhadap dinamika pasar global, diharapkan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dapat terus meraih pendapatan optimal, sementara KPBN memperkuat perannya sebagai platform pemasaran komoditas yang kredibel dan transparan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit dalam negeri sekaligus mendorong percepatan hilirisasi.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai penguatan standar keberlanjutan menjadi pondasi penting bagi masa depan industri sawit di tengah dinamika dan tekanan pasar global.

Menurutnya, perbaikan tata kelola diharapkan membuat industri sawit tidak hanya mampu menghadapi tantangan perdagangan global, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Indonesia tidak boleh mundur. Sawit adalah kekuatan ekonomi bangsa. Karena itu, tata kelolanya harus kuat dan berkelanjutan, serta didorong ke arah hilirisasi agar manfaat ekonominya semakin luas bagi masyarakat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (10/3/2026).

Amran menilai, transformasi subsektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, perlu diarahkan pada pengembangan industri turunan yang memiliki nilai tambah tinggi. Dengan begitu, dia berharap Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi mampu memperkuat posisi sebagai pusat industri hilir sawit dunia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perkebunan Abdul Roni Angkat menyebut industri kelapa sawit Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan minyak nabati lainnya, terutama dari sisi produktivitas dan efisiensi penggunaan lahan.

Dia menuturkan luas perkebunan kelapa sawit nasional mencapai 16,83 juta hektare, dengan proyeksi produksi crude palm oil (CPO) pada 2025 diperkirakan mencapai 48,12 juta ton.

Dengan kapasitas tersebut, Indonesia masih menjadi produsen sawit terbesar di dunia dan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati global. Selain menyumbang devisa negara, industri sawit juga menjadi sumber mata pencaharian bagi jutaan masyarakat.

Kementan mencatat, lebih dari 16 juta tenaga kerja bergantung pada industri ini, termasuk sekitar 5,2 juta pekebun rakyat yang menjadi bagian penting dari rantai produksi nasional.

“Sawit menyerap banyak tenaga kerja. Karena itu, produktivitas dan keberlanjutan harus berjalan beriringan,” ujarnya.

Di sisi lain, Roni menambahkan pemerintah juga terus memperkuat pendampingan kepada pekebun melalui sejumlah program strategis, seperti peremajaan sawit rakyat, dukungan sarana dan prasarana produksi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil.

Bahkan, pemerintah optimistis industri sawit Indonesia akan semakin kuat menghadapi dinamika global, seiring penguatan standar ISPO dan percepatan pengembangan industri hilir di dalam negeri.

Menurutnya, dengan tata kelola yang semakin baik, sawit tidak hanya menjadi penopang ekonomi nasional, tetapi juga mendukung ketahanan pangan, energi, serta pembangunan berkelanjutan di tingkat global.

Jakarta: Lembaga riset Prasasti Center for Policy Studies menilai tantangan utama industri kelapa sawit nasional tidak lagi semata berada pada aspek teknis produksi. Melainkan pada tata kelola kebijakan yang masih terfragmentasi dan belum terorkestrasi secara efektif.

Research Director Prasasti Gundy Cahyadi menyoroti bahwa sepanjang rantai nilai industri sawit mulai dari perizinan lahan, produksi, pengolahan, hingga perdagangan terdapat lebih dari 18 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengaturan.

“Untuk setiap tahapan dalam rantai nilai sawit, pelaku harus berhadapan dengan institusi, regulasi, dan proses birokrasi yang berbeda-beda,” ujar Gundy dalam diskusi bertajuk “Reshaping Indonesia’s Palm Oil Foundations in an Era of Climate Risk and New Governance Standards” yang digelar di Jakarta.

Menurutnya, fragmentasi ini menjadi hambatan utama dalam mendorong produktivitas dan efektivitas kebijakan. Mengingat kontribusi sawit yang besar terhadap perekonomian nasional, dampak dari tata kelola yang tidak terkoordinasi menjadi semakin signifikan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh pakar agribisnis dan pertanian Tungkot Sipayung, yang menilai persoalan tata kelola telah mengunci berbagai upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi sawit.

“Huluisasi dan hilirisasi bisa berjalan, tapi tidak mencapai sasaran. Terlalu banyak yang mengatur akhirnya tidak teratur, over regulated,” ujar Tungkot.

Ia menambahkan bahwa ketidaksinkronan kebijakan di masa lalu memicu persoalan struktural, seperti tumpang tindih kawasan dan terhambatnya program peremajaan sawit rakyat.

Sinkronisasi regulasi dinilai mendesak

Dari sisi implementasi, Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengembangan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Lupi Hartono menyebut fragmentasi regulasi berdampak langsung pada pelaksanaan program peningkatan produktivitas pekebun.

“Peremajaan sawit rakyat menjadi prioritas kami karena produktivitas kebun petani sudah menurun. Namun, realisasinya masih terkendala persoalan legalitas lahan dan perizinan,” ujarnya.

Menurut Lupi, meskipun skema pembiayaan dan dukungan teknis telah tersedia, percepatan program akan sulit tercapai tanpa penyederhanaan dan penyelarasan kebijakan antarinstansi.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Frans BM Dabukke menegaskan bahwa isu sinkronisasi kebijakan telah menjadi perhatian dalam dokumen perencanaan nasional, mulai dari RPJPN hingga RPJMN.

“Dari sisi teknologi dan benih, kita sebenarnya tidak tertinggal. Tantangannya ada pada implementasi di tingkat pekebun,” ujar Frans.

Ia menambahkan bahwa penguatan ekosistem industrialisasi sawit ke depan harus dibarengi pembenahan kelembagaan dan tata kelola agar peningkatan nilai tambah berjalan seiring dengan target produktivitas dan keberlanjutan.

Prasasti menegaskan, dorongan terhadap orkestrasi kebijakan bukan untuk menambah regulasi baru, melainkan menyederhanakan dan menyelaraskan kebijakan yang telah ada agar sektor sawit dapat berkontribusi lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan target pembangunan jangka panjang.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA —Kasus korupsi perkebunan sawit memasuki babak baru setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di rumah eks Menteri Siti Nurbaya dan berencana melakukan pemanggilan terhadap eks Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) era Presiden Joko Widodo itu.

Kejagung diketahui melakukan sejumlah penggeledahan pada pekan ini. Secara terperinci, penyidik Jampidsus Kejagung RI melakukan penggeledahan di Matraman, Jakarta Timur, dan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (28/1/2026). Aksi serupa dilanjutkan ke kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, dan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (29/1/2026).

Pada Jumat (30/1/20206) Kejagung memastikan rumah yang digeledah terkait dengan kasus dugaan korupsi terkait Kemenhut merupakan kediaman eks Menteri Siti Nurbaya. Sebagai informasi, Siti Nurbaya sendiri merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK selama dua periode era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dirdik Jampidsus Kejagung RI Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan ada sejumlah tempat yang dilakukan geledah oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI.

"Memang ada beberapa tempat ya, beberapa tempat. Tapi kalau yang namanya anggota DPR itu saya belum monitor. Kalau yang disebutkan tadi [Siti Nurbaya], betul. Gitu," ujar Syarief di Kejagung, Jumat (30/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan perkara tata kelola kebun dan industri sawit periode 2015-2024. Kasus ini pun dinyatakan sudah naik penyidikan sejak 2025.

Adapun, dari penggeledahan ini telah dilakukan penyitaan sejumlah barang bukti berupa dokumen terkait perkara. Di samping itu, dia juga menegaskan bahwa penyidikan ini tidak terkait dengan giat penyidik di Kemhut pada Rabu (7/1/2026).

"Kalau penggeledahan itu, kita akan mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi satu konteks yang berbeda. Gitu ya. Kita di sini adalah mencari alat bukti dan barang bukti," pungkasnya.

Selanjutnya, Syarief menambahkan Kejagung bakal melakukan pemanggilan terhadap Siti Nurbaya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola perkebunan dan industri sawit periode 2015-2024.

"Nanti saya jadwalkan [pemeriksaan Siti Nurbaya]," ujar Syarief.

Dia menyampaikan sejauh ini pihaknya telah memeriksa 20 saksi terkait perkara ini. Namun, dia belum mengungkap secara detail sosok yang sudah diperiksa terkait kasus sawit ini.

Lebih jauh, Syarief juga enggan menjelaskan peran Siti Nurbaya dalam perkara ini. Pasalnya, hal tersebut masuk dalam materi penyidikan. Sementara itu, Siti Nurbaya juga masih berstatus saksi.

"Ah, itu belum bisa saya sampaikan. Itu materi penyidikan. Nanti aja, ya. Kita baru mulai," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan rumah yang digeledah terkait dengan kasus dugaan korupsi terkait Kemenhut merupakan kediaman eks Menteri Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya sendiri merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK selama dua periode era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjabat.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan ada sejumlah tempat yang dilakukan geledah oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI.

Secara terperinci, Matraman, Jakarta Timur, dan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (28/1/2026). Sementara itu, di Rawamangun, Jakarta Timur, dan Bogor, Jawa Barat, dilakukan pada Kamis (29/1/2026).

"Memang ada beberapa tempat ya, beberapa tempat. Tapi kalau yang namanya anggota DPR itu saya belum monitor. Kalau yang disebutkan tadi [Siti Nurbaya], betul. Gitu," ujar Syarief di Kejagung, Jumat (30/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan perkara tata kelola kebun dan industri sawit periode 2015-2024. Kasus ini pun dinyatakan sudah naik penyidikan sejak 2025.

Adapun, dari penggeledahan ini telah dilakukan penyitaan sejumlah barang bukti berupa dokumen terkait perkara. Di samping itu, dia juga menegaskan bahwa penyidikan ini tidak terkait dengan giat penyidik di Kemhut pada Rabu (7/1/2026).

"Kalau penggeledahan itu, kita akan mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi satu konteks yang berbeda. Gitu ya. Kita di sini adalah mencari alat bukti dan barang bukti," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mendorong penertiban sawit yang adil agar berjalan dengan penguatan kepastian hukum bagi petani.

“Ruang dialog dan penyandingan data antara pemerintah dan masyarakat akan membantu memastikan kebijakan berjalan adil dan akuntabel,” kata Ketua POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Agar kebijakan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 20 Tahun 2025 berjalan optimal, transparansi data, partisipasi publik, serta mekanisme keberatan yang jelas menjadi sangat krusial.

Ia menilai, kepastian hukum menjadi kunci untuk menjaga iklim usaha sawit nasional. Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah, lanjutnya, adalah dengan menyusun peta jalan penataan sawit yang komprehensif dan mudah dipahami oleh petani maupun pelaku usaha.

Lebih jauh, Darto juga menekankan perlunya perhatian khusus kepada petani kecil dan masyarakat hukum adat agar kebijakan penertiban tidak berdampak sosial yang tidak diinginkan.

Legalisasi berbasis reforma agraria dan perhutanan sosial, ia nilai sebagai pendekatan yang dapat mengakomodasi kepentingan lingkungan sekaligus keberlanjutan ekonomi rakyat.

“Dengan pendekatan yang inklusif dan berkeadilan, penertiban sawit dapat menjadi bagian dari solusi besar pembangunan nasional,” ujar Darto.

Selain itu, ia menilai petani tetap perlu dilibatkan sebagai pelaku ekonomi utama, dengan dukungan peningkatan perizinan, kepatuhan lingkungan, dan akses pembinaan.

“Penertiban akan lebih efektif bila petani tetap menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar objek kebijakan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan perlu dijalankan secara hati-hati agar tetap menghadirkan kepastian hukum, rasa keadilan, serta keberlanjutan usaha bagi petani sawit rakyat.

Menurut Darto, rujukan pemerintah pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam penertiban kawasan hutan pada dasarnya sejalan dengan mandat konstitusi.

“Meski demikian, implementasinya perlu memastikan bahwa peran negara tetap berada dalam koridor sebagai pengatur dan penjamin keadilan, bukan semata-mata sebagai pelaku usaha,” katanya.

Selain itu, Darto pun menekankan pentingnya penyelesaian status hukum secara tuntas sebelum pengelolaan kebun dilakukan oleh pihak lain.

“Ketika status hukum kebun belum ditetapkan secara definitif, pendekatan yang transparan dan dialogis akan sangat membantu membangun kepercayaan petani dan pelaku usaha,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, PALEMBANG— Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatra Selatan menyebut maraknya pencurian tandan buah segar berpotensi mengganggu tata kelola industri sawit di wilayah tersebut.

Ketua Gapki Sumatra Selatan (Sumsel) Alex Sugiarto mengatakan aparat penegak hukum di Sumsel, telah menindak ratusan kasus pencurian tandan buah segar (TBS).

“Kalau secara kasus sih ratusan ya mungkin di atas 400, sedangkan keputusan sudah mungkin 200-300 keputusan. Ada yang masuk pidana dan sebagainya juga,” katanya, Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, pendekatan yang sebenarnya lebih ditekankan adalah sosialisasi. Dengan demikian, dilakukan upaya pencegahan bukan langsung pada penindakan.

“Tetapi kalau pencegahan tidak bisa lagi, maka terpaksa harus dilakukan tindakan,” ujar Alex.

Dia menambahkan, pencurian TBS yang berpotensi membuka aliran buah ke PKS tanpa kebun dapat merusak tata kelola industri sawit.

Hal itu lantaran dapat mengacaukan struktur persaingan dunia usaha, dan mengganggu operasional pabrik legal yang telah memiliki kebun.

“Tatanan industri sawitnya sendiri jadinya kacau gitu kan. Kemudian juga kami dari istilahnya dari benar-benar perkebunan yang memiliki pabrik, itu kan membutuhkan buah tersebut,” kata dia.

Tidak hanya TBS, imbuh Alex, pencurian brondolan juga menjadi persoalan bagi para perusahaan kelapa sawit karena berdampak langsung pada rendemen CPO.

Dia menjelaskan, dalam ketetapan harga yang dirilis Disbun Sumsel setiap dua minggu sekali, komponen brondolan diperhitungkan sebesar 8–12% agar rendemen CPO dapat mencapai 22%.

“Tapi kalau berondolan tersebut istilahnya dicuri dan dijual keluar, artinya rendemen kita pasti di bawah 20%. Artinya misalnya kita beli ke plasma atau ke masyarakat, itu kita bayarnya itu lebih mahal daripada hasil yang diperoleh,” jelasnya.

Alex mengakui, selama ini jika ada kasus pencurian disebut sebagai tipiring karena nilai kerugian di bawah Rp2,5 juta.

Namun, sebenarnya apabila diakumulasi nilai total kerugian dari kasus yang sudah ada itu bisa cukup besar.

“Kalau di bawah Rp2,5 juta itu tipiring, tapi kalau terjadi berkali-kali, misalnya 10 kali bisa jadi Rp25 juta. Kalau 100 kali tentu lebih besar lagi,” tutupnya.