Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memetakan tiga jalur rambatan eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkanAmerika Serikat (AS), Israel, dan Iran terhadap perekonomian domestik.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan bahwa ketegangan tersebut memicu dampak yang bersifat multisektoral dan memengaruhi berbagai pasar secara global. Otoritas moneter membagi rambatan risiko tersebut ke dalam tiga jalur utama: finansial, harga komoditas, dan perdagangan.

Terkait jalur finansial, Destry menjelaskan bahwa dampak langsung dari Iran dan Israel pada sektor keuangan sejatinya tidak terlalu besar mengingat keduanya bukan merupakan pusat keuangan global. Kendati demikian, dampak tidak langsungnya sangat masif karena melibatkan Amerika Serikat.

Posisi AS sebagai pusat keuangan global membuat ketidakpastian pasar dan sentimen risiko meningkat tajam. Kondisi ini memicu perilaku risk-off di kalangan pelaku pasar, di mana investor berlomba menjauhi aset berisiko dan memindahkan dananya ke aset aman, terutama ke negara-negara maju.

"Arus modal ke emerging market [negara berkembang] berkurang. Di Indonesia pun kita merasakan, meski mulai ada inflow [arus masuk] masuk di SBN, saham, dan SRBI, tapi overall [keseluruhan] kita masih terjadi outflow [arus keluar] sekitar Rp21 triliun," ungkap Destry dalam Central Banking Forum 2026 di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Tekanan di jalur finansial ini juga ditandai dengan menguatnya indeks dolar AS (DXY), naiknya imbal hasil (yield) US Treasury yang menyentuh level 4,5%—4,6%, serta meningkatnya ekspektasi inflasi dan premi risiko. Rentetan faktor tersebut pada akhirnya bermuara pada peningkatan tekanan terhadap nilai tukar berbagai mata uang global, termasuk rupiah.

Terkait jalur harga komoditas, Destry memaparkan bahwa secara langsung harga minyak mentah global terkerek naik. Meskipun pangsa produksi minyak Iran hanya 5% terhadap global, posisi Selat Hormuz sebagai titik transit utama bagi 20% suplai minyak dunia membuat potensi gangguan distribusi menjadi sangat krusial.

Sementara itu, dampak tidak langsung (indirect impact) dari jalur ini adalah naiknya harga komoditas lain. Emas melonjak sebagai instrumen safe haven, disusul oleh kenaikan harga batu bara, LNG, aluminium, hingga minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Batu bara, misalnya, naik karena sejumlah negara mulai mempersiapkan energi alternatif. Menariknya, Destry menilai rambatan tidak langsung dari jalur komoditas ini justru memberikan dampak ganda yang menguntungkan bagi kinerja ekspor Indonesia.

"Jadi sebenarnya indirect impact-nya ini cukup bagus buat Indonesia, karena kita menghasilkan batu bara, CPO, dan emas yang bisa kita ekspor. Jadi kita perlu balance dalam menganalisa, memang harga minyak naik, tapi harga komoditas andalan ekspor RI juga meningkat," paparnya.

Sementara untuk jalur perdagangan, Destry menjelaskan bahwa kontribusi produk domestik bruto (PDB) maupun pangsa ekspor-impor Iran terhadap perdagangan global sangat kecil, yaitu di bawah 1%.

Hanya saja, potensi hambatan distribusi di Selat Hormuz dapat memicu disrupsi rantai pasok (supply chain) bagi negara-negara seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi. Kondisi ini akan merambat kepada mitra dagang utama kawasan tersebut, seperti China, India, Irak, dan Turki.

"Ini meningkatkan biaya pengapalan dan premi asuransi, jadi logistiknya juga naik. Sehingga terjadi gangguan terhadap global supply chain," terang Destry.

Kesimpulan, bank sentral memproyeksikan bahwa akumulasi dari ketiga jalur transmisi tersebut akan bermuara pada naiknya harga komoditas secara luas, termasuk produk pertanian dan plastik manufaktur.

Pada skala makroekonomi, situasi ini akan menyebabkan pertumbuhan PDB global bergerak lebih lambat dibandingkan capaian tahun 2025, namun dibayangi oleh tingkat inflasi yang lebih tinggi.

"Ini kondisi yang tidak terlalu bagus buat ekonomi global ya, yang namanya stagflasi. Ekonominya stagnan, inflasinya naik. Nah jadi ini yang tentu dampaknya respon kebijakan ini menjadi penting," simpul Destry.

Bisnis.com, SURABAYA – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim mengakui adanya sejumlah potensi risiko perekonomian di tingkat regional hingga nasional akibat berkecamuknya konflik bersenjata di kawasan Jazirah Arab.

Dia mengklaim bahwa banyak negara termasuk Indonesia, telah memiliki kemampuan adaptasi yang relatif dalam menghadapi efek dari potensi krisis yang dikhawatirkan terjadi akibat konflik geopolitik internasional.

Dalam analisis ilmu ekonomi, Ibrahim mengungkapkan terdapat tiga tingkatan skenario risiko yang lazim dikenal. Di antaranya adalah baseline scenario, potential risk, hingga tail risk.

"Tail risk kemungkinan terjadinya sangat kecil, tetapi ketika itu terjadi maka impact-nya akan sangat signifikan. Kita tidak bisa mengabaikan potensi yang terdapat dalam tingkatan tail risk," beber Ibrahim di Surabaya, Kamis (2/4/2026).

Ibrahim kemudian menjelaskan konsep tersebut dalam sebuah analogi perjalanan. Dalam kondisi normal, perjalanan dapat dilalui tanpa hambatan. Namun, bila terjadi cuaca buruk, kemungkinan waktu tempuh dan tiba di tujuan dapat meleset.

Sementara dalam konsep tail risk, lanjut Ibrahim, waktu perjalanan yang ditempuh bisa molor dari perkiraan semula karena terjadinya force majure atau kejadian tidak terduga, seperti kendaraan mogok atau ban kendaraan yang pecah.

"Kita bicara probability terkait dengan krisis yang ada saat ini adalah tergantung dengan durasi, dan bagaimana adaptasi ekonomi global menghadapi tantangan yang ada saat ini," ucapnya.

Menurutnya, dampak dari eskalasi perang yang melibatkan Iran dengan Israel-Amerika Serikat maupun konflik-konflik terdahulu yang menyeret kondisi geopolitik global, tidak selalu berdampak secara langsung. Namun, Ibrahim membeberkan bahwa dampaknya membawa risiko yang besar terhadap sektor finansial, komoditas, hingga perdagangan.

"Ini sangat berkaitan erat, terutama jalur perdagangan dan komoditas. Kalau kita lihat, dampak langsungnya sangat kecil. Misalnya, berapa ekspor yang berasal dari dari Iran ke berbagai negara lainnya di dunia, tetapi impact secara indirect ini yang perlu kita kalkulasi," tambahnya.

Selain itu, di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu, banyak negara yang cenderung bertindak antisipatif dengan mengamankan pasokan dalam negeri hingga membatasi ekspor sehingga berdampak pada rantai pasok internasional. Ibrahim menyebut fenomena tersebut sebagai fragmentasi perdagangan.

"Fragmentasi adalah ketika semua negara mengamankan pasokannya masing-masing. Semua negara membatasi ekspornya demi memastikan kebutuhan dalam negerinya tercukupi. Kemudian ada inward looking di semua negara. Inilah juga yang harus kita pahami," katanya.

Lebih lanjut, Ibrahim menegaskan bahwa Indonesia memiliki peluang yang besar untuk dapat bertahan di tengah potensi krisis ekonomi global yang menghantui banyak negara. Menurutnya, struktur impor Indonesia telah menerapkan sistem diversifikasi, yang tidak hanya bergantung pada satu negara tertentu saja.

"Harga mungkin meningkat, tetapi pasokan cukup merata. Beda halnya ketika harga naik, barang kosong. Ini celaka. Jadi kita pahami, harga barang mungkin naik, tapi pasokan di berbagai negara yang selama ini kita jadikan sumber bahan baku masih ada, meskipun ada fragmentasi perdagangan," ungkapnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga menekankan bahwa kekuatan konsumsi di tingkat domestik menjadi tumpuan yang sentral bagi roda perekonomian di Jawa Timur maupun tingkat nasional dalam menghadapi faktor eksternal dari potensi krisis akibat situasi geopolitik yang berkecamuk.

"Proporsi konsumsi rumah tangga yang besar yang mencapai 60% setidaknya ini menjadi buffer ketika ada external impact. Kita pastikan daya beli, kita jaga inflasi, kita pastikan bansos tetap terjaga dengan baik. Sehingga dampak yang berasal dari eksternal mungkin dia akan mengurangi eksposur degree of openness di profil ekonomi Jawa Timur," paparnya.

Namun begitu, Ibrahim pun mengajak segenap pemangku kepentingan untuk tidak sesumbar. Dirinya pun menekankan pentingnya keseimbangan antara kewaspadaan dan optimisme dalam menghadapi situasi global dewasa ini yang masih dalam kondisi yang belum stabil sepenuhnya.

“Kita harus balance, jangan kemudian terlalu pesimis. Kita sebetulnya juga ada optimisme yang perlu kita kelola untuk mengimbangi pesimisme ini. Secara on the net balance kita mungkin terdampak, tetapi tidak terlalu besar karena kita sudah mensiasati dengan lebih baik lagi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Iran masih mengalami pemadaman internet sejak Sabtu, (28/3/2026) atau setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel menghantam instalasi militer serta pusat komando negara itu. Kejadian itu memangkas lalu lintas data online di Iran hingga menyisakan sekitar 1% dari kondisi normal.

Kelompok pemantau internet NetBlocks mengatakan konektivitas mulai merosot tajam pada awal Sabtu pagi, bersamaan dengan berlangsungnya serangan militer itu.

"Pembatasan ini membatasi keterlibatan warga sipil pada momen krusial bagi masa depan negara, pasca terbunuhnya Ayatollah Khamenei dalam serangan udara AS dan Israel," kata NetBlocks dilansir dari The Register, Selasa (3/3/2026)

Data dari Cloudflare Radar juga mencatat lalu lintas internet Iran mendekati 0 di seluruh wilayah utama, termasuk Teheran, Fars, Isfahan, Alborz, dan Razavi Khorasan.

Sejumlah situs berita resmi dan layanan digital pemerintah turut dilaporkan tidak dapat diakses di kota-kota besar. Sementara beberapa layanan internal yang dikelola negara itu disebut masih dapat diakses secara terbatas.

Pola ini mencerminkan modus operandi yang sama dengan pemadaman-pemadaman sebelumnya. Seperti tautan internasional diputus, lalu lintas data anjlok drastis, dan Iran seolah lenyap dari peta routing global hampir dalam semalam.

Pemadaman internet berkepanjangan membawa konsekuensi finansial yang tidak kecil. Berdasarkan pengalaman dari pemadaman sebelumnya, gangguan konektivitas seperti ini dapat menguras jutaan dolar per hari akibat hilangnya transaksi penjualan, macetnya sistem pembayaran, dan terhentinya aktivitas bisnis secara umum.

Makin lama Iran berada dalam kondisi offline, makin besar tekanan yang akan dirasakan pelaku usaha maupun masyarakat biasa. Kondisi ini juga mempersempit akses warga terhadap informasi situasi aktual di lapangan.

Alternatif berbasis satelit seperti Starlink sempat menjadi solusi sementara pada pemadaman-pemadaman sebelumnya. Namun, menurut sejumlah laporan, otoritas Iran telah mengambil tindakan untuk mengganggu sinyal atau menyita perangkat tersebut, sehingga ruang komunikasi eksternal kian tertutup.

Dampak konflik ini tidak berhenti di perbatasan Iran. Amazon mengumumkan gangguan pada pusat data Timur Tengah miliknya di Uni Emirat Arab (UEA), tidak lama setelah misil Iran menghantam negara tersebut.

Perusahaan teknologi asal AS itu menyatakan gangguan disebabkan oleh "benda-benda yang menghantam pusat data, menimbulkan percikan api dan kebakaran."

Konflik ini juga berpotensi mengganggu jalur perdagangan udara dan laut yang vital bagi rantai pasok global. Lalu lintas kapal-kapal pengangkut barang yang melewati Selat Hormuz di dekat Iran dilaporkan mulai terhambat dan mengancam kelancaran arus logistik e-commerce internasional.

Iran memiliki sejarah panjang pemutusan akses internet di tengah krisis. Pada Januari lalu, pemadaman besar berlangsung selama berminggu-minggu seiring meluasnya demonstrasi, memutus negara itu dari sebagian besar jaringan internet global.

Menurut data yang dihimpun dari berbagai pemantau jaringan, pemadaman kali ini masuk dalam kategori yang paling parah, dengan cakupan wilayah terluas dan penurunan konektivitas paling drastis yang pernah tercatat.

Bisnis.com, JAKARTA - Setiap bencana alam, keprihatinan pertama publik tertuju pada direct impact seperti korban jiwa, warga yang kehilangan tempat tinggal, serta rumah dan infrastruktur yang rusak.

Hal ini wajar, karena dimensi kemanusiaan harus berada di garis depan. Namun di balik itu, terdapat indirect impact dalam bentuk konsekuensi ekonomi yang perlu kita pahami lebih dalam.

Bencana yang melanda pulau Sumatera belakangan ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, tapi merupakan bagian dari pola bencana alam yang terus berulang. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa jumlah bencana alam di Indonesia terus meningkat pada beberapa tahun terakhir.

Hal ini juga sejalan dengan publikasi dari INFORM risk index yang menyatakan bahwa risiko hazard and exposure Indonesia sangat tinggi yaitu 7.1 (dari skala 10), jauh melebihi risiko negara-negara di kawasan yang hanya sebesar 4.5. Menariknya, risiko tersebut tidak hanya disumbang oleh faktor alam namun juga karena disebabkan oleh faktor manusia.

Bencana yang terjadi di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada kurun waktu November dan Desember 2025 bukan bencana biasa. Hal itu terkait dengan intensitas dampak bencana yang luas.

Salah satu ukuran untuk menghitung besaran intensitas dampak bencana adalah jumlah orang yang terdampak, baik yang meninggal, mengungsi, maupun rumah yang terdampak, dibagi jumlah populasi daerah bencana. Perhitungan dengan menggunakan data BNPB sepanjang 11 November hingga 10 Desember 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 1% penduduk di tiga provinsi tersebut terdampak secara langsung oleh bencana.

Mengacu pada standar internasional yang dipakai secara luas, intensitas bencana alam sebesar ini dapat dikategorikan sebagai bencana yang parah atau severe disaster. Literatur terkait dampak ekonomi dari bencana menyimpulkan bahwa severe disaster akan secara signifikan dan lebih persisten dirasakan dampak secara ekonomi dan finansial.

Mengutip riset yang dilakukan penulis dengan judul Macro-financial Effects of Climate-related Disasters: Evidence from Indonesia, bencana merupakan gangguan pada sisi suplai (supply shock) yang dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, kenaikan inflasi, dan risiko bagi stabilitas sistem keuangan pada jangka pendek.

Dampak negatif ini dapat secara persisten berlanjut ke periode-periode selanjutnya bila tidak ada respons kebijakan yang cepat dari Pemerintah dan instansi terkait lainnya.

Dampak makro tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa saluran yang saling berkaitan sebagai berikut: Pertama, pendapatan masyarakat menurun. Ketika aktivitas ekonomi terhenti akibat bencana, pekerja harian atau pelaku usaha kecil langsung kehilangan sumber pendapatan. Banyak dari kelompok rentan ini tidak memiliki bantalan keuangan sehingga dampak bencana secara cepat dirasakan dalam konsumsi sehari-hari.

Pelemahan pendapatan jika dibiarkan akan menjalar ke melemahnya daya beli dan turunnya permintaan agregat.Kedua, harga pangan dan barang kebutuhan lainnya meningkat.

Akses transportasi yang terputus, distribusi barang yang terhambat, dan menipisnya stok barang di daerah bencana, membuat harga-harga meningkat. Tekanan harga ini dirasakan baik pada level produsen maupun konsumen.

Ketiga, dampak sektoral yang lebih luas. Kerusakan peralatan atau lokasi usaha di tengah keterbatasan modal kerja serta melemahnya daya beli masyarakat menyebabkan dunia usaha terganggu.

Riset empiris menyebutkan bahwa dampak secara sektoral terjadi secara luas, baik sektor pertanian, industri pengolahan, maupun jasa-jasa. Keempat, risiko kredit yang meningkat. Pada saat pendapatan masyarakat dan dunia usaha menurun, mereka akan memprioritaskan pengeluaran yang lebih mendesak dan besar kemungkinan akan menang-guhkan cicilan kredit.

Jika hal ini terjadi secara terus menerus, kualitas kredit akan menurun dan menjadi risiko bagi stabilitas sektor keuangan. Respons kebijakan Pemerintah yang cepat dan terorganisasi menjadi sangat penting untuk mengatasi dampak bencana tersebut.

Dalam jangka pendek, Pemerintah harus memprioritaskan pencairan dana bantuan bencana kepada rumah tangga, tidak hanya untuk kelangsungan hidup masyarakat, namun juga untuk memulihkan kon-sumsi.

Pemulihan konsumsi menjadi langkah awal pemulihan dunia usaha. Selain itu, Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia dan instansi terkait perlu segera memulihkan pasokan pangan untuk mengurangi tekanan inflasi. Lebih lanjut, dukungan likuiditas kepada UMKM dan relaksasi atau restrukturisasi kredit yang terukur dapat memitigasi penurunan kualitas kredit lebih lanjut.

Dalam jangka yang lebih panjang, pembangunan kembali infrastruktur dasar akan menjadi katalis pemulihan pertumbuhan ekonomi kawasan bencana.

Pada akhirnya, bencana alam bukan sekedar peristiwa lingkungan, namun juga kejadian ekonomi yang memiliki biaya nyata yang saling terkait. Kecepatan pemulihan dampak ekonomi dan finansial tersebut sangat tergantung pada cepat atau lambatnya pemulihan pascabencana oleh Pemerintah.