IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) resmi meningkatkan standar transparansi pasar modal Indonesia dengan menerbitkan informasi kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1 persen. Langkah ini diambil guna memperkuat tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) serta memberikan perlindungan lebih bagi para investor.

Kebijakan ini merupakan implementasi dari Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/KDK.04/2026. Melalui aturan tersebut, data kepemilikan saham yang sebelumnya lebih tertutup kini akan dipublikasikan secara rutin setiap bulan melalui situs resmi BEI.

Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menegaskan, keterbukaan informasi ini adalah bagian dari visi jangka panjang bursa untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih kredibel dan selaras dengan standar internasional.

“Penguatan kualitas data pasar merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk membangun pasar modal Indonesia yang kredibel dan terpercaya. Dengan keterbukaan informasi yang semakin baik, diharapkan kepercayaan, integritas, dan kredibilitas pasar modal nasional akan semakin kokoh,” ujar Jeffrey dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/3/2026).

Dengan adanya data yang lebih rinci, potensi asimetri informasi di mana satu pihak memiliki informasi lebih banyak dari pihak lain, dapat diminimalkan. Hal ini memungkinkan mekanisme pembentukan harga saham di bursa berlangsung secara lebih adil dan transparan bagi seluruh pelaku pasar.

Bagi para investor dan trader, ketersediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen ini menjadi amunisi tambahan dalam melakukan analisis fundamental. Data ini dapat memberikan gambaran mengenai siapa saja pemegang saham pengendali maupun institusi besar yang ada di balik sebuah emiten.

Informasi kepemilikan tersebut dapat dikombinasikan dengan indikator lain seperti Laporan Keuangan & Laba untuk melihat korelasi struktur pemilik dengan kinerja perusahaan, Arus Kas untuk memantau pergerakan dana besar dalam saham tertentu dan Prospek Industri untuk menilai kepercayaan pemodal besar terhadap sektor terkait.

Langkah yang diambil BEI dan KSEI ini membawa pasar modal Indonesia semakin sejajar dengan bursa-bursa besar dunia yang telah lebih dulu menerapkan praktik transparansi kepemilikan saham secara mendalam. BEI berkomitmen bahwa transparansi bukan sekadar membuka data, melainkan memastikan data tersebut mudah diakses, terstruktur, dan relevan.

Jeffrey kembali menegaskan, komitmen ini tidak akan berhenti di sini demi menjaga marwah pasar modal Indonesia di mata investor domestik maupun global.

“Penguatan kualitas data pasar merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk membangun pasar modal Indonesia yang kredibel dan terpercaya. Dengan keterbukaan informasi yang semakin baik, diharapkan kepercayaan, integritas, dan kredibilitas pasar modal Indonesia akan semakin kokoh,” ujar Jeffrey.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan surat keputusan (SK) yang memerintahkan BEI dan KSEI untuk memastikan implementasi transparansi data di pasar modal Tanah Air.

Pjs. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, menerangkan upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen OJK untuk memperkuat transparansi selepas MSCI dan sejumlah penyedia indeks global mempermasalahkan keterbukaan data pasar modal Tanah Air.

”Kami juga sudah mengeluarkan surat keputusan dari OJK yang akan memerintahkan kepada KSEI dan BEI untuk mengimplementasikan penguatan data kepemilikan saham yang lebih granular dan juga atas kepemilikan saham di atas 1%,” katanya kepada wartawan di BEI, Jumat (20/2/2026).

Nantinya, Kiki berharap bahwa SK tersebut dapat segera diimplementasikan oleh KSEI dan BEI, sehingga granularitas data dapat segera terwujud. Pemberian SK juga dipandang sebagai komitmen OJK untuk meningkatkan transparansi pasar modal.

Ke depan, Kiki menerangkan bahwa data kepemilikan saham di atas 1% juga akan disampaikan kepada publik melalui laman resmi BEI.

”Tentunya ini sebagai bentuk komitmen kami dalam meningkatkan transparansi pasar modal Indonesia. Tentunya ini sangat baik dan juga nanti akan segera dapat diimplementasikan KSEI,” katanya.

Selain itu, Kiki juga menerangkan bahwa kebijakan free float minimum 15% akan diterapkan secara bertahap. Regulator juga nantinya akan memberikan exit policy kepada emiten-emiten yang tidak mampu memenuhi aturan anyar free float tersebut.

”Dan juga tentu saja akan kami sampaikan juga exit policy untuk emiten-emiten yang sekiranya tidak dapat memenuhi ketentuan free float 15% tersebut,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencermati potensi meningkatnya aksi korporasi di pasar modal seiring rencana kenaikan batas minimum free float emiten menjadi 15%. Kebijakan tersebut dinilai berpeluang mendorong emiten melakukan right issue untuk memenuhi ketentuan baru.

Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat mengatakan, untuk mendukung delapan rencana aksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, KSEI telah dan akan menjalankan 25 rencana kerja, termasuk mengantisipasi kebijakan baru terkait free float.

“Terkait rencana aksi kebijakan baru free float, KSEI sedang melakukan assesment atas potensi meningkatnya right issue yang dilakukan oleh Emiten dalam rangka menaikkan free float,” ujar Samsul dalam keterangan resmi, Senin (9/2/2026).

Selain itu, KSEI juga menyiapkan langkah penguatan data kepemilikan saham. Upaya tersebut dilakukan melalui penambahan klasifikasi investor untuk nasabah institusi serta penyediaan data kepemilikan saham di atas 1%. Langkah ini akan ditopang oleh kesiapan infrastruktur kustodian dan sistem informasi pasar modal.

Samsul menambahkan, KSEI akan memperkuat perannya sebagai infrastruktur pasar modal, khususnya dalam penyediaan data dan layanan kustodian yang andal. Penyediaan data investor yang lebih detail dinilai menjadi elemen penting dalam meningkatkan transparansi serta kepercayaan investor.

Saat ini, OJK bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan KSEI tengah mengakselerasi reformasi struktural pasar modal Indonesia sekaligus menindaklanjuti masukan dari MSCI Inc. (MSCI). Dalam pertemuan dengan MSCI pada 2 Februari 2026, Indonesia menyampaikan tiga proposal utama.

Proposal pertama adalah penambahan menjadi 28 klasifikasi investor sebagai subkategori dari kategori corporate and others, melengkapi sembilan kategori investor yang telah ada. Kedua, peningkatan transparansi pengungkapan pemegang saham di atas 1% pada setiap emiten. Ketiga, kenaikan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15% yang akan diterapkan secara bertahap untuk mempertahankan status sebagai perusahaan tercatat.

Sebagai tindak lanjut, KSEI telah melakukan sosialisasi kepada anggota bursa dan bank kustodian pada 3 Februari 2026 guna mendukung penyediaan data investor yang lebih detail dan granular, dengan target pengumpulan data pada Maret 2026.

Sementara itu, OJK telah menyampaikan arah kebijakan free float kepada BEI. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyesuaian Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Bisnis.com, JAKARTA —Otoritas pasar modal sedang tancap gas untuk mengimplementasikan aturan free float mulai Maret 2026 atau 2 bulan jelang batas akhir yang diultimatum oleh MSCI. Aksi kejar target itu dilakukan saat pasar saham masih diselimuti oleh kegamangan.

Kegamangan itu tecermin dari gerak indeks harga saham gabungan (IHSG). Pada perdagangan Rabu (4/2/2026), IHSG ditutup naik tipis 0,3% ke posisi 8.146,71. Namun, indeks komposit ditutup turun 0,53% ke level 8.103,87 pada perdagangan kemarin.

Terkait dengan aliran dana asing, data Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan terjadi jual bersih atau net sell senilai Rp1,43 triliun dan Rp469,81 miliar dalam 2 hari terakhir.

Di tengah volatilitas pasar saham itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) fokus pada pekerjaan rumah yang perlu dibenahi berdasarkan masukan dari Morgan Stanley Capital Indonesia (MSCI).

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan perubahan aturan free float atau batas minimal saham publik tertuang dalam revisi Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Dalam draf revisi, BEI mengubah batas minimal free float perusahaan tercatat dari 7,5% menjadi 15%. Menurut Kautsar, ketentuan itu akan diberlakukan secara bertahap dengan penetapan target antara pada setiap tahapan, disertai pemantauan dan pendampingan berkelanjutan guna memastikan pencapaian target akhir sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

“Implementasi penyesuaian peraturan ini rencananya akan dilakukan pada Maret 2026 yang akan datang,” paparnya dalam keterangan resmi, Kamis (5/2/2026).

BEI menjabarkan empat poin utama yang disesuaikan dalam revisi beleid tersebut.

Pertama, pendalaman pasar (market deepening) dengan penyusunan kebijakan baru yang menaikkan batas minimum free float perusahaan tercatat menjadi 15%. Guna memastikan implementasi berjalan lancar, masa transisi akan diterapkan untuk memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat.

Kedua, peningkatan implementasi tata kelola perusahaan (corporate governance) secara khusus melalui penerapan kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit perusahaan tercatat.

Ketiga, peningkatan governance juga diperkuat dengan kewajiban kompetensi di bidang akuntansi yang harus dimiliki direksi atau pejabat satu tingkat di bawah direksi sehingga kualitas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan tercatat meningkat.

Keempat, peningkatan kualitas calon perusahaan tercatat melalui peningkatan persyaratan keuangan, operasional, dan governance yang lebih tinggi sehingga akan meningkatkan trust dan confidence investor.

Selain itu, BEI dan KSEI juga sedang mengebut dua inisiatif lainnya sebagai respons dari masukan MSCI. Inisiatif tersebut ialah perluasan keterbukaan data kepemilikan saham dan penyempurnaan klasifikasi data investor dalam Single Investor Identification (SID).

Nantinya, keterbukaan data kepemilikan saham tidak lagi terbatas pada kepemilikan di atas 5%. BEI akan menambahkan pengungkapan kepemilikan saham di atas 1% yang disampaikan secara bulanan, guna semakin meningkatkan transparansi pasar.

Sementara itu, klasifikasi investor dalam data yang disajikan KSEI saat ini sebanyak sembilan jenis investor. Ke depan, KSEI akan berkolaborasi dengan pelaku pasar untuk menambahkan sejumlah data fields guna meningkatkan granularitas data. Penyempurnaan ini akan dilakukan melalui penambahan 27 klasifikasi investor sebagai subkategori pada jenis investor Corporate (CP) dan Others (OT) dalam SID.

Dari sisi stakeholder pasar modal, Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Armand Wahyudi Hartono menegaskan bahwa pihaknya mendukung secara penuh upaya reformasi di pasar modal. Hal itu didasarkan pada harapan untuk dapat membangun fondasi bagi pasar modal Tanah Air yang berstandar global.

Hanya saja, Armand menerangkan bahwa penerapan minimum free float tersebut sebaiknya dilakukan secara bertahap karena sangat bergantung pada kemampuan pasar menyerap jumlah saham baru yang akan beredar.

“Untuk membuat jumlah saham yang floating, tentu arah yang baik. Kami akan mendukung ke arah 15% dan masukan kami, ketika meningkatkan floating ini sangat bergantung dengan kemampuan pasar menyerapnya. Jadi tentu harus dilakukan dengan hati-hati,” katanya ketika ditemui wartawan di BEI, Rabu (4/2/2026).

Pengamat Pasar Modal sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy menilai perlu diberikan waktu yang cukup untuk memenuhi aturan batas minimum free float 15%.

“Katakan 1 tahun atau lebih untuk yang mid market cap dan 2 tahun atau lebih untuk yang large cap,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (1/2/2026).

Budi menilai diperlukan waktu transisi yang cukup untuk memenuhi ketentuan free float khususnya bagi emiten berskala kapitalisasi pasar menengah dan besar.

“Kalau tidak dikasih waktu transisi, bakalan membuat indeks anjlok dalam,” jelasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Integritas Pasar Modal. Hal ini disampaikan pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026, di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi menuturkan dinamika yang terjadi pada pasar modal menjadi momentum refleksi jika pertumbuhan yang tinggi tidak cukup. Menurut perempuan yang akrab disapa Kiki ini, diperlukan langkah perbaikan agar pertumbuhan pasar modal lebih berkualitas.

“OJK bersama BEI, KSEI, KPEI, pelaku industri, dan stake holder berkomitmen melakukan reformasi integritas pasar modal Indonesia. Kami akan segera membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal,” ucap Kiki dalam PTIJK 2026 di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Dia melanjutkan, OJK merencanakan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal.

Rencana aksi pertama, adalah menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15%, meningkat dari ketentuan saat ini sebesar 7,5% yang dilakukan secara bertahap (stages). Untuk perusahaan yang melakukan IPO baru, dapat langsung ditetapkan 15%. Sedangkan untuk emiten yang sudah lama, akan diberikan waktu transisi.

Kategori kedua adalah transparansi, khususnya transparansi atas ultimate beneficial owner atau UBO. OJK akan terus mendorong penguatan transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham, guna meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi melalui pengaturan yang tegas berdasarkan best practices internasional.

Kategori ketiga adalah penguatan data kepemilikan saham. OJK akan memerintahkan SRO untuk melakukan penguatan data kepemilikan saham agar lebih granular dan reliable, dengan klasifikasi sub-tipe investor mengacu pada praktik global. KSEI akan menyampaikan data tersebut kepada Bursa Efek Indonesia untuk dipublikasikan melalui situs BEI.

Selanjutnya, kategori tata kelola dan enforcement mencakup tiga rencana aksi. Rencana aksi keempat adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia, sesuai amanat undang-undang, untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi konflik kepentingan. OJK akan terus membahas hal ini bersama pemerintah dan BEI dalam rangka persiapan implementasi.

Rencana aksi kelima adalah penegakan peraturan dan sanksi. OJK akan memperkuat enforcement terhadap berbagai pelanggaran hukum di pasar modal, termasuk manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan investor ritel.

Rencana aksi keenam adalah penguatan tata kelola emiten, antara lain melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta kewajiban sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan emiten.

Untuk sinergitas, rencana aksi ketujuh adalah pendalaman pasar secara terintegrasi melalui sinergi OJK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan stake holder lainnya, guna memperkuat peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.

Rencana aksi kedelapan adalah penguatan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah, SRO, pelaku industri, untuk melanjutkan reformasi pasar modal secara berkesinambungan.

Bisnis.com, JAKARTA – Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) angkat suara ihwal 8 aksi reformasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya membenahi pasar modal Tanah Air. Meski dinilai sebagai langkah perbaikan integritas pasar modal, PAEI menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut penting dilakukan secara bertahap dan proporsional.

Ketua Umum PAEI David Sutyanto, menerangkan bahwa 8 aksi reformasi pasar modal itu telah dirancang untuk memperkuat integritas pasar melalui peningkatan transparansi, tata kelola, dan likuiditas perdagangan saham. Hal itu dinilai penting untuk menjawab tantangan struktural pasar modal sekaligus meningkatkan kepercayaan investor global maupun domestik.

“Reformasi ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia. Dengan kebijakan yang presisi dan kolaboratif, kepercayaan investor domestik maupun global akan semakin menguat,” kata David dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).

Pasalnya, PAEI menilai bahwa efektivitas reformasi pasar modal akan sangat bergantung pada terbukanya informasi di pasar modal. Dengan kata lain, integritas data dan tata kelola emiten menjadi fondasi utama bagi terbentuknya kepercayaan pasar dalam berinvestasi di Tanah Air.

Terhadap rencana penambahan batas minimumfree floatdan transparansi kepemilikan misalnya, PAEI menilai bahwa hal itu mampu memperbesar likuiditas hingga memperbaiki persepsi investor terhadap kredibilitas pasar modal Indonesia, yang belakangan tengah masuk dalam fase kritis.

Meskipun begitu, implementasi kebijakan ini bukan tanpa kritik. PAEI menilai, penting bagi OJK untuk menerapkan pendekatan yang adaptif guna mendorong keseimbangan antara perlindungan investor dan aktivitas perdagangan yang sehat.

“PAEI mengingatkan agar implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap dan proporsional. Pendekatan yang adaptif dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan kelancaran aktivitas perdagangan, tanpa menimbulkan gejolak yang berlebihan di pasar,” tegas David.

8 Poin Langkah Percepatan Reformasi Pasar Modal:

1. Kebijakan free float

OJK akan menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15% sesuai standar global, berlaku bagi IPO baru dengan masa transisi bagi emiten eksisting.

2. Transparansi ultimate beneficial ownership (UBO)

Penguatan keterbukaan UBO dan afiliasi pemegang saham untuk meningkatkan kredibilitas serta daya tarik investasi pasar modal.

3. Penguatan data kepemilikan saham

KSEI diperintahkan memperdalam data kepemilikan saham secara lebih granular dan andal, termasuk klasifikasi tipe investor sesuai praktik global.

4. Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI)

Demutualisasi didorong untuk memperkuat tata kelola dan memitigasi benturan kepentingan, dengan koordinasi intensif antara OJK dan pemerintah.

5. Penegakan peraturan dan sanksi

OJK memperkuatenforcementsecara tegas dan berkelanjutan terhadap pelanggaran, termasuk manipulasi transaksi dan penyampaian informasi menyesatkan.

6. Penguatan tata kelola emiten

Direksi, komisaris, dan komite audit diwajibkan mengikuti pendidikan berkelanjutan, serta penyusun laporan keuangan emiten harus memiliki sertifikasi akuntan.

7. Pendalaman pasar terintegrasi

Inisiatif pendalaman pasar dipercepat dari sisi demand, supply, dan infrastruktur secara terintegrasi lintas pemangku kepentingan.

8. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan

Sinergi dengan pemerintah, SRO, pelaku industri, dan pihak terkait terus diperkuat untuk memastikan reformasi struktural berjalan berkesinambungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Keterbukaan data ultimate beneficial ownership (UBO) menjadi salah satu sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membekukan interim freeze terhadap saham Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun akan menjalankan sejumlah langkah strategis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua Dewan Komisioner OJK RI dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Friderica Widyasari Dewi menjelaskan transparansi telah menjadi perhatian OJK atas kondisi pasar modal saat ini.

OJK kemudian akan memperkuat praktik transparansi keberadaan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner/UBO) di emiten.

"Kami akan mendorong dan melakukan penguatan keterbukaan afiliasi pemegang saham. Dengan langkah itu, diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi," kata Frederica atau biasa disapa Kiki dalam acara Dialog Pelaku Pasar Modal di Main Hall BEI pada Minggu (1/2/2026).

OJK pun akan menjalankan langkah strategis lainnya yakni dengan penguatan data kepemilikan saham. OJK akan meminta KSEI memberikan data kepemilikan saham yang lebih granular dan reliable.

"Detailkan klasifikasi sub tipe yang mengacu best practise global, sesuai ekspektasi MSCI," ujar Kiki.

Kemudian, OJK mendorong KSEI untuk berkoordinasi dalam waktu dekat, terkait penguatan disclosure pemegang saham emiten. KSEI kemudian akan menyampaikan ke Bursa melalui publikasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI).

Sebagaimana diketahui, langkah transparansi data UBO digenjot OJK dan Self Regulatory Organization atau SRO dalam merespons keputusan MSCI yang membekukan interim freeze terhadap saham Indonesia.

Dalam laporannya, MSCI menempatkan clarity of ownership sebagai faktor penting dalam penilaian investabilitas suatu pasar.

Sebagai informasi UBO atau yang dikenal dengan pemilik manfaat akhir adalah individu yang secara langsung memiliki atau mengendalikan suatu saham perusahaan, meskipun tidak tercantum langsung sebagai pemegang saham di atas kertas.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap 8 rencana aksi untuk mempercepat reformasi integritas pasar modal Indonesia, usai sejumlah pejabatnya memutuskan untuk mengundurkan diri serempak pada Jumat (30/1/2026).

Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat likuiditas, tata kelola, transparansi, serta sinergi antar-pemangku kepentingan guna meningkatkan daya saing pasar modal nasional.

Pertama, dari sisi likuiditas, OJK mendorong kebijakan baru terkait porsi kepemilikan saham publik atau free float. Dalam rencana tersebut, batas minimum free float emiten akan dinaikkan menjadi 15%, sejalan dengan praktik dan standar pasar modal global.

"Kebijakan ini diharapkan dapat memperbesar saham yang beredar di publik dan meningkatkan likuiditas perdagangan," ujar Friderica di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Minggu (1/2/2026).

Adapun, ketentuan free float minimum 15% tersebut akan diberlakukan bagi perusahaan yang akan melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham (IPO). Sementara itu, bagi emiten yang telah tercatat, regulator akan memberikan masa transisi agar penyesuaian dapat dilakukan secara wajar dan tidak mengganggu stabilitas pasar.

Dari sisi transparansi, regulator akan memperkuat praktik keterbukaan terkait ultimate beneficial ownership (UBO).

Transparansi kepemilikan manfaat akhir serta afiliasi pemegang saham dinilai penting untuk meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi pasar modal Indonesia. Upaya ini akan diiringi dengan penguatan pengawasan dan penegakan aturan terkait keterbukaan UBO.

OJK juga menginstruksikan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memperdalam dan memperkuat data kepemilikan saham agar lebih granular dan andal.

Penguatan tersebut mencakup pendetailan tipe investor dengan mengacu pada praktik terbaik global, serta penajaman ketentuan keterbukaan pemegang saham emiten dan perusahaan tercatat.

Selanjutnya, OJK juga menyiapkan agenda demutualisasi BEI. Kebijakan ini diproyeksikan menjadi bagian dari penguatan tata kelola sekaligus mitigasi potensi benturan kepentingan dalam pengelolaan bursa. Selain itu, penegakan peraturan dan sanksi akan terus diperkuat secara tegas dan berkelanjutan.

"OJK menegaskan komitmennya untuk menindak berbagai pelanggaran hukum di pasar modal, termasuk praktik manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi yang menyesatkan kepada publik atau yang kerap disebut sebagai saham gorengan," jelasnya.

Penguatan tata kelola emiten juga menjadi fokus reformasi. OJK akan mewajibkan pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit emiten.

Di samping itu, penyusun laporan keuangan emiten atau perusahaan publik diwajibkan memiliki sertifikasi akuntan profesional (Certified Accountant/CA) guna meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan.

Dalam kerangka sinergi, OJK menargetkan pendalaman pasar modal dilakukan secara terintegrasi. Inisiatif ini mencakup penguatan dari sisi permintaan, penawaran, hingga infrastruktur, yang dijalankan melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Ke depan, kolaborasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan strategis, termasuk pemerintah, self-regulatory organization (SRO), pelaku industri, serta pihak terkait lainnya, akan terus diperkuat.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya, para pejabat OJK yang mundur dari posisinya yakni Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara.

Selain itu, Inarno Djajadi juga menyatakan mundur dari posisinya sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) OJK.

Pejabat lainnya, yakni I. B. Aditya Jayaantara juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (DKTK) OJK.

8 Poin Langkah Percepatan Reformasi Pasar Modal:

1. Kebijakan free float

OJK akan menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15% sesuai standar global, berlaku bagi IPO baru dengan masa transisi bagi emiten eksisting.

2. Transparansi ultimate beneficial ownership (UBO)

Penguatan keterbukaan UBO dan afiliasi pemegang saham untuk meningkatkan kredibilitas serta daya tarik investasi pasar modal.

3. Penguatan data kepemilikan saham

KSEI diperintahkan memperdalam data kepemilikan saham secara lebih granular dan andal, termasuk klasifikasi tipe investor sesuai praktik global.

4. Demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI)

Demutualisasi didorong untuk memperkuat tata kelola dan memitigasi benturan kepentingan, dengan koordinasi intensif antara OJK dan pemerintah.

5. Penegakan peraturan dan sanksi

OJK memperkuat enforcement secara tegas dan berkelanjutan terhadap pelanggaran, termasuk manipulasi transaksi dan penyampaian informasi menyesatkan.

6. Penguatan tata kelola emiten

Direksi, komisaris, dan komite audit diwajibkan mengikuti pendidikan berkelanjutan, serta penyusun laporan keuangan emiten harus memiliki sertifikasi akuntan.

7. Pendalaman pasar terintegrasi

Inisiatif pendalaman pasar dipercepat dari sisi demand, supply, dan infrastruktur secara terintegrasi lintas pemangku kepentingan.

8. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan

Sinergi dengan pemerintah, SRO, pelaku industri, dan pihak terkait terus diperkuat untuk memastikan reformasi struktural berjalan berkesinambungan.