Bisnis.com, JAKARTA — Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mulai membuka data kepemilikan saham di atas 1% ke publik. Dengan keterbukaan ini, kepemilikan PT Astra International Tbk. (ASII) dan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) di PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) terlihat dengan jelas.

Berdasarkan data tersebut, GOTO memiliki 20 pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%. Beberapa di antaranya adalah ASII dan Telkomsel.

ASII tercatat memiliki sebanyak 18,52 miliar saham GOTO, atau setara dengan 1,56% kepemilikan. Sementara itu, kepemilikan Telkomsel di GOTO saat ini mencapai 23,72 miliar, atau setara 1,99%.

Sebagaimana diketahui, ASII membenamkan investasinya pada 2018 saat itu di Gojek yang belum merger dengan Tokopedia dan menjadi GOTO. Pada saat itu, ASII diketahui membenamkan modal investasi sekitar Rp2 triliun untuk Gojek.

Presiden Direktur ASII kala itu, Prijono Sugiarto menjelaskan alasan di balik investasi ASII ke Gojek adalah untuk mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama untuk meningkatkan produktivitas, selain juga untuk memberikan nilai tambah bagi bisnis Astra dan mengakselerasi inisiatif Astra di bidang digital.

Sementara itu, Telkomsel menggenggam saham GOTO sejak tahun 2020. Salah satu alasan di balik investasi ke GOTO adalah manfaat sinergi dan financial gain yang bisa didapatkan TLKM, selain dari capital gain.

Adapun selain Telkomsel dan ASII, pemilik lain saham GOTO di atas 1% adalah SVF GT Subco (Singapore) Pte. Ltd. atau Softbank sebesar 91,1 miliar saham atau 7,65%, Taobao China Holding Limited sebesar 88,5 miliar saham atau 7,43%, PT Saham Anak Bangsa 26,8 miliar atau 2,26% kepemilikan, dan GOTO sebesar 33,61 miliar atau 2,82% kepemilikan.

Kemudian UBS AG Hong Kong sebanyak 31,95 miliar atau 2,68% kepemilikan, Google Asia Pacific Pte Ltd sebanyak 29,58 miliar atau 2,48%, Tecent Mobility Limited sebanyak 29,59 miliar atau 2,48%, Peak VX Partners GOTO Investment Holdings sebesar 29,37 miliar atau 2,47%, dan GOTO Peopleverse fund sebesar 29,43 miliar atau 2,47%.

Lalu Capret (SG) Pte Ltd sebesar 23,58 miliar saham atau 1,98%, Peak XV Partners Investments IV sebesar 18,21 miliar atau 1,53%, WP Investment VI BV sebesar 17,38 miliar atau 1,46%, Citibank Hong Kong S/A Bhinneka Holdings (22) Limited sebesar 17,04 miliar atau 1,43%, dan Platinum Orchid B 2018 RSC Limited sebesar 17,04 miliar saham atau 1,43%.

Pemegang saham lainnya ialah PT Provident Capital Indonesia sebesar 14,84 miliar saham atau 1,25%, William Tanuwijaya sebanyak 14,9 miliar saham atau 1,25%, Morgan Stanley and Co International Plc sebesar 14,56 miliar atau 1,22%, dan CGS International Securities Singapore Pte Ltd sebanyak 13,01 miliar saham atau 1,09% kepemilikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) telah membentuk task force secara internal sembari menanti arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ketua APEI Prama Nugraha menyampaikan bahwa hingga saat ini pelaku industri masih menanti kerangka kebijakan demutualisasi yang akan disusun oleh OJK.

Meski begitu, APEI telah mengambil langkah awal dengan membentuk satuan tugas atau task force untuk mengkaji berbagai aspek demutualisasi secara komprehensif.

“Untuk demutualisasi, kami masih menunggu rancangannya dari regulator. Namun di internal APEI sudah dibentuk task force yang sedang melakukan kajian terkait rencana tersebut,” ujar Prama, Senin (2/2/2026).

Adapun, dengan demutualisasi akan membuka kepemilikan saham BEI kepada pihak selain perusahaan efek, dengan memisahkan keanggotaan dan kepemilikan.

Lebih lanjut, Prama menegaskan bahwa secara prinsip APEI mendukung penuh delapan program reformasi pasar modal yang telah diumumkan OJK. Dukungan tersebut mencerminkan komitmen industri perantara pedagang efek dalam memperkuat tata kelola, integritas, serta daya saing pasar modal nasional.

Meski demikian, ia mengakui bahwa pelaksanaan reformasi bukan tanpa tantangan.

Sejumlah agenda, seperti penambahan dan pengelompokan tipe investor, membutuhkan upaya ekstra serta waktu yang tidak singkat. Hal ini lantaran regulator dan pelaku industri perlu melakukan identifikasi ulang terhadap karakteristik investor yang saat ini telah ada di pasar.

“Tantangannya memang membutuhkan effort dan waktu. Misalnya untuk menambah pengelompokan tipe investor, perlu identifikasi ulang dari tipe investor yang ada saat ini,” jelasnya.

8 Rencana Aksi Reformasi Pasar Modal

Adapun sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyampaikan delapan rencana aksi reformasi pasar modal.

Menurut Pejabat Sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, reformasi tersebut dijalankan bersama SRO yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pada pilar likuiditas, OJK dan SRO akan menerapkan kebijakan baru free float dengan menaikkan batas minimum free float emiten menjadi 15 % dari sebelumnya 7,5%.

Ketentuan ini akan langsung diberlakukan bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana saham (IPO), sedangkan bagi emiten eksisting akan diberikan masa transisi secara bertahap.

Kategori kedua adalah transparansi, khususnya transparansi atas ultimate beneficial owner atau UBO. OJK akan terus mendorong penguatan transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham.

Kategori ketiga adalah penguatan data kepemilikan saham. OJK akan memerintahkan SRO untuk melakukan penguatan data kepemilikan saham agar lebih granular dan reliable, dengan klasifikasi sub-tipe investor mengacu pada praktik global. KSEI akan menyampaikan data tersebut kepada Bursa Efek Indonesia untuk dipublikasikan melalui situs BEI.

Rencana aksi keempat adalah demutualisasi Bursa Efek Indonesia, sesuai amanat undang-undang, untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi konflik kepentingan.

Rencana aksi kelima adalah penegakan peraturan dan sanksi. OJK akan memperkuat enforcement terhadap berbagai pelanggaran hukum di pasar modal, termasuk manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan investor ritel.

Rencana aksi keenam adalah penguatan tata kelola emiten, antara lain melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta kewajiban sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan emiten.

Rencana aksi kedelapan adalah penguatan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder, termasuk pemerintah, SRO, pelaku industri, untuk melanjutkan reformasi pasar modal secara berkesinambungan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperketat transparansi kepemilikan saham, termasuk pengungkapanultimate beneficial owner(UBO) dan penguatan data kepemilikan investor, sebagai bagian dari percepatan reformasi pasar modal demi meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi Indonesia.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari delapan rencana aksi reformasi pasar modal yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan, guna memperkuat likuiditas, transparansi, serta menjaga kepercayaan investor.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan, transparansi atas struktur kepemilikan saham, khususnya terkait UBO dan afiliasi pemegang saham, akan terus diperkuat melalui pengaturan yang tegas dan mengacu padabest practicesinternasional.

“OJK akan terus mendorong penguatan transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham, guna meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi melalui pengaturan yang tegas berdasarkan best practices internasional,” ujar Friderica dalam Dialog Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Selain pengungkapan UBO, OJK juga akan melakukan penguatan data kepemilikan saham agar lebih granular dan andal. Dalam hal ini, OJK akan memerintahkan Self Regulatory Organization (SRO) untuk menyempurnakan klasifikasi data investor dengan pembagian sub-tipe yang mengacu pada praktik global.

Data kepemilikan saham yang telah diperkuat tersebut selanjutnya akan disampaikan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk dipublikasikan melalui situs resmi bursa.

“KSEI akan menyampaikan data tersebut kepada Bursa Efek Indonesia untuk dipublikasikan melalui situs BEI,” jelasnya.

Adapun, langkah tersebut merupakan bagian dari klaster transparansi dalam reformasi pasar modal yang disiapkan OJK, seiring upaya menjadikan pasar modal Indonesia semakin kredibel, berintegritas, dan mampu memenuhi ekspektasi investor global.

Bisnis.com, JAKARTA — Transparansi data kepemilikan saham menjadi salah satu sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mendorong pembekuan interim freeze terhadap saham Indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pun bersiap memperketat keterbukaan data kepemilikan saham.

Pelaksana tugas (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa otoritas bursa telah menampung berbagai masukan dari global index provider, termasuk MSCI. BEI dijadwalkan akan bertemu dengan MSCI pada pekan depan.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan bobot Indonesia dalam konstituen indeks global agar dapat menarik lebih banyak aliran dana investor asing. Salah satu perhatian utama MSCI adalah transparansi data kepemilikan saham.

Menindaklanjuti perhatian tersebut, BEI akan meningkatkan keterbukaan informasi kepemilikan saham dengan melengkapi disclosure yang selama ini telah disampaikan kepada publik melalui laman resmi BEI.

“Kami akan meningkatkan disclosure data kepemilikan saham secara lebih granular, termasuk data kepemilikan di bawah 5%. Dengan demikian, keterbukaan data di BEI akan setara dengan bursa-bursa global lainnya. Kami akan melaksanakan ini pada awal Februari 2026,” ujar Jeffrey dalam acara Dialog Pelaku Pasar Modal di Main Hall BEI, Minggu (1/2/2026).

Selain itu, BEI bersama KSEI juga akan meningkatkan klasifikasi tipe investor agar profil investor yang bertransaksi di pasar modal Indonesia menjadi lebih jelas dan komprehensif.

“Dari yang saat ini terdapat sembilan kategori SID, klasifikasi tersebut akan disesuaikan dengan global best practice. Kami akan menambahkan kategori investor sesuai dengan yang diharapkan oleh MSCI,” kata Jeffrey.

Penambahan kategori tersebut mencakup antara lain sovereign wealth fund (SWF), private equity (PE) investment advisor, discretionary fund, serta kategori lainnya.

BEI akan memulai proses sosialisasi kepada pelaku pasar pada pekan ini dan meminta perusahaan efek, bank kustodian, serta pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan remapping kebutuhan klasifikasi investor.

“Kami berharap proses pembenahan transparansi data kepemilikan saham ini dapat diselesaikan paling lambat April 2026, sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh MSCI,” ujarnya.

BEI juga akan terus melakukan sosialisasi terkait perkembangan dan langkah strategis yang ditempuh kepada seluruh pelaku pasar, baik domestik maupun asing, guna memberikan kejelasan dan kepastian terhadap iklim investasi di pasar modal Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menegaskan kesiapan KSEI dalam mendukung penguatan disclosure dan transparansi pasar modal.

“Kami akan mempercepat penyediaan sistem. Sebelum sistem tersebut siap, implementasi akan dilakukan secara manual. Untuk granularity data tipe investor, kami membutuhkan partisipasi seluruh market participant, khususnya perusahaan efek dan bank kustodian, untuk melakukan pendalaman tipe investor,” ujarnya.

Dari sisi regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan transparansi kepemilikan saham. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK sekaligus Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua Dewan Komisioner OJK RI dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa transparansi menjadi perhatian utama OJK di tengah dinamika pasar modal saat ini.

OJK akan memperkuat praktik keterbukaan terkait keberadaan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner/UBO) pada emiten.

“Kami akan mendorong penguatan keterbukaan afiliasi pemegang saham. Dengan langkah ini, diharapkan kredibilitas dan daya tarik investasi dapat meningkat,” ujar Friderica, yang akrab disapa Kiki.

Selain itu, OJK juga akan memperkuat data kepemilikan saham dengan meminta KSEI menyediakan data yang lebih granular dan andal.

“Detailkan klasifikasi subtipe yang mengacu pada best practice global sesuai dengan ekspektasi MSCI,” kata Kiki.

OJK turut mendorong KSEI untuk segera berkoordinasi dalam penguatan disclosure pemegang saham emiten. Data tersebut nantinya akan disampaikan kepada BEI untuk dipublikasikan melalui laman resmi bursa.

Sebagaimana diketahui, penguatan transparansi data kepemilikan saham ini dilakukan OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) sebagai respons atas keputusan MSCI yang membekukan interim freeze terhadap saham Indonesia. Dalam laporannya, MSCI menempatkan clarity of ownership sebagai faktor krusial dalam menilai investabilitas suatu pasar.