Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah merespons santai keputusan penyedia indeks global MSCI yang menyoroti persoalan transparansi pemegang saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi di pasar modal Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa status pasar modal Indonesia saat ini masih terbilang aman lantaran MSCI tetap mempertahankan posisi Indonesia di kelas Emerging Market (EM).

Terkait dengan rencana MSCI yang akan terus mengevaluasi implementasi reformasi pasar modal Indonesia secara ketat hingga November 2026, Airlangga memandang proses pemantauan tersebut sebagai prosedur administratif yang standar.

"Tadi MSCI masih tetap memutakhirkan Indonesia di emerging market. Namun terkait dengan langkah-langkah yang masih akan dievaluasi tentu ini sesuatu yang normal saja, dan tentu ini menjadi pengaruh juga terhadap penguatan saham Indonesia di dalam indeks MSCI," ujarnya dalam forum Bisnis Indonesia Group Economic Insights 2026, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Airlangga tidak ambil pusing dengan tenggat waktu maupun pengawasan khusus yang ditetapkan oleh lembaga penyedia indeks global tersebut. Menurutnya, proses tinjauan berkala merupakan hak internal lembaga dan tidak mengindikasikan masalah krusial pada fundamental ekonomi maupun pasar modal nasional.

"Kan masih dalam emerging market, jadi aman. Kalau dia mau evaluasi ya silakan saja, itu kan internal mereka. Kan enggak ada masalah," katanya ditemui usai acara.

Merespons masa penahanan atau hold evaluasi yang ditetapkan hingga November mendatang, dia menambahkan bahwa rutinitas peninjauan wajar terjadi di institusi keuangan global.

Sebagai informasi, dalam laporan 2026 Market Classification Review yang dirilis Rabu (24/6/2026), MSCI memang menempatkan Indonesia bersama Turki dalam pengawasan khusus terkait isu transparansi kepemilikan saham dan perilaku perdagangan.

Lembaga tersebut mengungkapkan bahwa investor institusi internasional kerap menyuarakan kekhawatiran atas struktur kepemilikan saham di RI yang dinilai tidak transparan, serta maraknya dugaan aktivitas perdagangan terkoordinasi (coordinated trading).

Dua persoalan fundamental ini dianggap menghambat kemampuan investor dalam menilai besaran saham publik (free float) yang sesungguhnya dan menjadikan harga pasar sulit diandalkan sebagai dasar pembentukan portofolio.

Meski demikian, MSCI mengapresiasi sejumlah langkah reformasi krusial yang telah digulirkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Kebijakan tersebut mencakup peningkatan keterbukaan pemegang saham di atas 1%, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), hingga peta jalan peningkatan batas minimum free float menjadi 15%.

Kendati demikian, MSCI menggarisbawahi bahwa konsistensi implementasi adalah kunci. MSCI akan terus mengevaluasi cakupan dan dampak nyata dari langkah-langkah tersebut terhadap pasar secara berkelanjutan.

Apabila hingga MSCI Index Review pada November 2026 mendatang tidak ada kemajuan memadai yang terlihat, penyedia indeks global tersebut membuka kemungkinan untuk mengambil langkah lebih agresif, termasuk berkonsultasi mengenai potensi reklasifikasi (penurunan kelas) pasar modal Indonesia dari Emerging Markets menjadi Frontier Markets.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengaku sejumlah langkah reformasi pasar modal domestik terus dikebut, terutama menjelang keputusan final market accessibility review oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Juni 2026 mendatang.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Evita Manthovani mengungkapkan bahwa MSCI telah memberikan respons positif pada 20 April 2026 terhadap sejumlah langkah reformasi awal yang digawangi secara kolaboratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Evita membeberkan, setidaknya ada tiga kebijakan utama yang menjadi sorotan positif lembaga pemeringkat indeks global tersebut. Pertama, peningkatan batas minimal saham beredar di publik (free float) dari 7,5% menjadi 15% yang telah diimplementasikan pada 31 Maret 2026 guna mendongkrak likuiditas pasar.

Kedua, penguatan transparansi data Ultimate Beneficial Owner (UBO) melalui pengembangan sistem sejak Maret 2026. Ketiga, pelonggaran batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi pada konstituen indeks LQ45, yang dikerek naik secara signifikan dari 0,8% menjadi 20%.

"Yang perlu kita cermati adalah keputusan final akan ditetapkan dalam market accessibility review pada Juni 2026 ini. Artinya, kita masih memiliki ruang sekaligus tanggung jawab untuk meyakinkan pasar global bahwa arah reformasi kita konsisten, terukur, dan berkelanjutan," ujar Evita dalam acara Investor Relations Forum 2026 Vol. 2 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/6/2026).

Selain itu, Evita menegaskan bahwa pemerintah juga tengah berpacu dengan proyeksi lonjakan kebutuhan pembiayaan nasional. Ke depan, kebutuhan pembiayaan Indonesia, yang mencakup perbankan dan pasar keuangan, diperkirakan membengkak dari Rp7.400 triliun menjadi sekitar Rp9.200 triliun pada tahun 2029.

Dia menggarisbawahi sebagian besar kebutuhan tersebut akan mengandalkan sektor swasta dan masyarakat sehingga peningkatan partisipasi investor domestik dinilai menjadi kunci ketahanan sistem keuangan nasional.

Untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah bersama OJK baru-baru ini meluncurkan program 'Pintar Reksadana'. Inisiatif ini dirancang untuk mengubah paradigma masyarakat menuju kebiasaan investasi yang rutin dan berorientasi jangka panjang.

"Ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat pasar keuangan yang lebih inklusif dan berdaya tahan. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat basis investor domestik, menjaga stabilitas pasar, serta meningkatkan ketahanan dan kedalaman pasar keuangan nasional di tengah dinamika global," jelasnya.

Lebih lanjut, di sektor riil, pemerintah bersinergi dengan Bank Indonesia (BI) melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi). Pinisi akan menjadi forum sinergi lintas lembaga, perbankan, pelaku usaha, hingga akademisi untuk menebalkan optimisme sekaligus memastikan likuiditas mengalir deras ke sektor-sektor yang produktif.

Lebih lanjut, Evita mengingatkan bahwa ketahanan ekonomi membutuhkan ekosistem pasar modal yang transparan, berintegritas, dan terpercaya. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan pengawasan menjadi tanggung jawab kolektif.

Dia pun mengajak seluruh pemegang kepentingan mulai dari regulator, perbankan, emiten, investor, hingga akademisi untuk berjalan beriringan mengeksekusi agenda reformasi struktural ini.

"Mari kita jadikan ketidakpastian global sebagai sebuah tantangan, bukan sebagai hambatan. Ini adalah peluang untuk membuktikan bahwa fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia jauh lebih kuat dari apa yang diperkirakan," tutup Evita.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelaskan sejumlah hal mengenai daftar high shareholding concentration (HSC) atau saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi. Bursa menjelaskan daftar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi pasar modal Indonesia.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy menjelaskan HSC List merupakan pengumuman yang diberikan oleh BEI dan KSEI atas saham yang terindikasi mempunyai konsentrasi kepemilikan oleh sejumlah investor yang terbatas.

“HSC ditentukan oleh Komite khusus yang terdiri dari BEI dan KSEI yang memperhatikan dari aspek pengawasan, perusahaan tercatat dan para pemegang sahamnya,” ujar Irvan, Rabu (22/4/2026).

Irvan juga menjelaskan tujuan dari HSC adalah untuk meningkatkan transparansi kepada publik atas informasi konsentrasi Perusahaan Tercatat. Dia menuturkan proses flow penentuan HSC dimulai dengan Trigger Factor, HSC Checking, sampai dengan pengumuman.

Dalam proses Trigger Factor, kata dia, saham yang terkena Trigger Factor yang ditentukan oleh Komite HSC akan ditindaklanjuti dengan assessmentshareholding structure. Adapun trigger factor tersebut memperhatikan beberapa aspek seperti price volatility, aspek pengawasan, liquidity, dan lain-lain.

Irvan juga menuturkan dalam hal saham terindikasi memiliki HSC, maka BEI akan mengumumkan kepada publik. Perusahaan tercatat juga menurutnya dapat memperbaiki kondisi shareholding structure dari HSC dengan melakukan improvement antara lain refloat, corporate action, dan lain-lain.

“BEI akan kembali melakukan pengumuman atau recovery announcement kepada publik ketika perusahaan tercatat sudah terbukti tidak lagi memiliki konsentrasi dalam kepemilikan sahamnya,” ucapnya.

Sebelumnya, MSCI mengungkapkan pihaknya mengetahui terdapat pengumuman terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terkait serangkaian reformasi transparansi pasar modal di Indonesia.

Langkah-langkah yang diumumkan meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, peningkatan granularitas klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham, Pengenalan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), dan peta jalan untuk peningkatan batas minimum free float menjadi 15%.

“MSCI sedang menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas sumber data serta langkah-langkah baru tersebut dalam konteks penentuan free float dan penilaian investabilitas secara lebih luas,” tulis pengumuman tersebut, Selasa (21/4/2026).

MSCI akan mempertahankan langkah-langkah yang sebelumnya telah diumumkan dan saat ini berlaku untuk efek Indonesia dalam review indeks Mei 2026, yaitu MSCI akan membekukan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan Number of Shares (NOS).

Lalu MSCI tidak akan melakukan penambahan saham ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), serta MSCI tidak akan melakukan kenaikan klasifikasi ukuran saham (upwardmigration), termasuk dari Small Cap ke Standard.

MSCI juga akan menghapus saham yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia sebagai bagian dari kerangka High Shareholding Concentration (HSC). MSCI juga dapat menggunakan data keterbukaan pemegang saham 1% untuk menyesuaikan estimasi free float jika diperlukan.

MSCI tidak akan memasukkan data dari sumber dan keterbukaan baru tersebut ke dalam penilaian free float atau perhitungan indeks sampai proses peninjauan selesai dan masukan dari pelaku pasar telah diterima serta dievaluasi.

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) resmi mempublikasikan data kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1% kepada publik, menyusul terbitnya Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/KDK.04/2026. Informasi tersebut akan disediakan KSEI dan diumumkan setiap bulan melalui situs resmi BEI sebagai bagian dari penguatan transparansi pasar modal.

Keputusan OJK menetapkan BEI dan KSEI sebagai penyedia data kepemilikan saham perusahaan terbuka kepada publik. Dengan kebijakan ini, investor dan pemangku kepentingan dapat mengakses struktur kepemilikan saham emiten secara lebih terstruktur dan berkala.

BEI dan KSEI menyatakan bahwa penyajian informasi dilakukan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai komposisi pemegang saham di atas ambang 1%. Data tersebut menjadi bagian dari peningkatan kualitas keterbukaan informasi kepemilikan saham perusahaan tercatat di BEI.

Langkah ini merupakan bagian dari reformasi berkelanjutan dalam memperkuat transparansi dan tata kelola Pasar Modal Indonesia. BEI dan KSEI berkomitmen meningkatkan standar keterbukaan informasi sesuai global best practice, memperdalam kualitas data pasar, serta memastikan terciptanya perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien.

Dengan tersedianya informasi kepemilikan saham di atas 1% secara berkala, investor diharapkan memperoleh referensi yang lebih akurat dalam pengambilan keputusan investasi. Kebijakan ini juga ditujukan untuk memperkuat kepercayaan, integritas, dan kredibilitas pasar modal domestik.

Informasi kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1% dapat diakses melalui situs resmi BEI pada menu Berita dan Pengumuman.

Bisnis.com, JAKARTA — Analis menilai dampak penyesuaian indeks FTSE Russell terhadap pasar saham Indonesia relatif terbatas, seiring mayoritas sentimen negatif telah lebih dulu direspons pasar dalam beberapa bulan terakhir.

Chief Economist dan Head of Research Mirae Asset Sekuritas Rully Wisnubroto menyebut tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG sebelumnya datang secara bertubi-tubi, mulai dari isu risiko fiskal, kekhawatiran atas independensi Bank Indonesia, kebijakan Morgan Stanley Capital International atau MSCI rebalancing freeze, hingga penurunan outlook oleh Moody’s.

Setelah tekanan bertubi-tubi tersebut, isu FTSE dinilai tidak lagi menjadi faktor dominan.

“Kami rasa isu FTSE Russell sudah tidak banyak berdampak. Hari ini juga terlihat IHSG justru menguat,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).

Adapun IHSG pada Selasa (10/2/2026) ditutup naik 99,87 basis point atau 1,24% ke level 8.131,74,34.

Rully menambahkan volatilitas pasar memang masih berpotensi berlanjut hingga Mei. Namun, sumber utama fluktuasi lebih banyak berasal dari dinamika MSCI ketimbang FTSE Russell.

Di sisi lain, langkah regulator pasar modal untuk meningkatkan keterbukaan kepemilikan saham hingga 1% dinilai sebagai sinyal yang sangat positif. Kebijakan ini dianggap menjawab kekhawatiran utama lembaga indeks global, termasuk MSCI dan FTSE, terkait transparansi dan kualitas tata kelola pasar.

“Keterbukaan sampai 1% itu langkah yang sangat positif karena menjawab inti kekhawatiran MSCI dan FTSE. Dan ini bukan hanya soal keterbukaan 1% semata, tapi mencakup perbaikan secara menyeluruh,” imbuhnya.

Ia juga menyoroti intensitas koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dinilai semakin solid. Implementasi keterbukaan kepemilikan hingga 1% dijadwalkan mulai berlaku Februari ini, menjadi katalis struktural bagi peningkatan kepercayaan investor.

Sebelumnya, penyedia indeks FTSE Russell mengumumkan menunda peninjauan indeks Indonesia yang dijadwalkan pada Maret 2026 karena pertimbangan periode reformasi pasar modal.

“Menindaklanjuti masukan dari External Advisory Committees FTSE Russell, serta dengan mempertimbangkan potensi dampak negatif terhadap turnover dan ketidakpastian dalam menentukan persentase free float yang akurat atas sekuritas Indonesia seiring dengan berlangsungnya rencana reformasi tersebut, FTSE Russell akan menunda peninjauan indeks Indonesia yang dijadwalkan pada Maret 2026,” tulis FTSE Russell.

Selanjutnya, FTSE Russell akan terus memantau perkembangan rencana reformasi tersebut dan akan memberikan pembaruan sebelum tanggal pengumuman peninjauan kuartalan FTSE Global Equity Index Series (GEIS) Juni 2026, yaitu pada Jumat, 22 Mei 2026.

Sebagai informasi, FTSE Russell adalah anak perusahaan dari London Stock Exchange Group dan merupakan merger antara FTSE (Financial Times Stock Exchange) dan Frank Russell Company. Saat ini FTSE Russell mengelola ratusan indeks global yang digunakan sebagai acuan utama investor institusi dalam mengelola portofolio.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Transparansi data kepemilikan saham menjadi salah satu sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mendorong pembekuan interim freeze terhadap saham Indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pun bersiap memperketat keterbukaan data kepemilikan saham.

Pelaksana tugas (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa otoritas bursa telah menampung berbagai masukan dari global index provider, termasuk MSCI. BEI dijadwalkan akan bertemu dengan MSCI pada pekan depan.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan bobot Indonesia dalam konstituen indeks global agar dapat menarik lebih banyak aliran dana investor asing. Salah satu perhatian utama MSCI adalah transparansi data kepemilikan saham.

Menindaklanjuti perhatian tersebut, BEI akan meningkatkan keterbukaan informasi kepemilikan saham dengan melengkapi disclosure yang selama ini telah disampaikan kepada publik melalui laman resmi BEI.

“Kami akan meningkatkan disclosure data kepemilikan saham secara lebih granular, termasuk data kepemilikan di bawah 5%. Dengan demikian, keterbukaan data di BEI akan setara dengan bursa-bursa global lainnya. Kami akan melaksanakan ini pada awal Februari 2026,” ujar Jeffrey dalam acara Dialog Pelaku Pasar Modal di Main Hall BEI, Minggu (1/2/2026).

Selain itu, BEI bersama KSEI juga akan meningkatkan klasifikasi tipe investor agar profil investor yang bertransaksi di pasar modal Indonesia menjadi lebih jelas dan komprehensif.

“Dari yang saat ini terdapat sembilan kategori SID, klasifikasi tersebut akan disesuaikan dengan global best practice. Kami akan menambahkan kategori investor sesuai dengan yang diharapkan oleh MSCI,” kata Jeffrey.

Penambahan kategori tersebut mencakup antara lain sovereign wealth fund (SWF), private equity (PE) investment advisor, discretionary fund, serta kategori lainnya.

BEI akan memulai proses sosialisasi kepada pelaku pasar pada pekan ini dan meminta perusahaan efek, bank kustodian, serta pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan remapping kebutuhan klasifikasi investor.

“Kami berharap proses pembenahan transparansi data kepemilikan saham ini dapat diselesaikan paling lambat April 2026, sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh MSCI,” ujarnya.

BEI juga akan terus melakukan sosialisasi terkait perkembangan dan langkah strategis yang ditempuh kepada seluruh pelaku pasar, baik domestik maupun asing, guna memberikan kejelasan dan kepastian terhadap iklim investasi di pasar modal Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat menegaskan kesiapan KSEI dalam mendukung penguatan disclosure dan transparansi pasar modal.

“Kami akan mempercepat penyediaan sistem. Sebelum sistem tersebut siap, implementasi akan dilakukan secara manual. Untuk granularity data tipe investor, kami membutuhkan partisipasi seluruh market participant, khususnya perusahaan efek dan bank kustodian, untuk melakukan pendalaman tipe investor,” ujarnya.

Dari sisi regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan transparansi kepemilikan saham. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK sekaligus Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua Dewan Komisioner OJK RI dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa transparansi menjadi perhatian utama OJK di tengah dinamika pasar modal saat ini.

OJK akan memperkuat praktik keterbukaan terkait keberadaan pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner/UBO) pada emiten.

“Kami akan mendorong penguatan keterbukaan afiliasi pemegang saham. Dengan langkah ini, diharapkan kredibilitas dan daya tarik investasi dapat meningkat,” ujar Friderica, yang akrab disapa Kiki.

Selain itu, OJK juga akan memperkuat data kepemilikan saham dengan meminta KSEI menyediakan data yang lebih granular dan andal.

“Detailkan klasifikasi subtipe yang mengacu pada best practice global sesuai dengan ekspektasi MSCI,” kata Kiki.

OJK turut mendorong KSEI untuk segera berkoordinasi dalam penguatan disclosure pemegang saham emiten. Data tersebut nantinya akan disampaikan kepada BEI untuk dipublikasikan melalui laman resmi bursa.

Sebagaimana diketahui, penguatan transparansi data kepemilikan saham ini dilakukan OJK bersama Self Regulatory Organization (SRO) sebagai respons atas keputusan MSCI yang membekukan interim freeze terhadap saham Indonesia. Dalam laporannya, MSCI menempatkan clarity of ownership sebagai faktor krusial dalam menilai investabilitas suatu pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Isu transparansi kepemilikan saham di pasar modal Indonesia mencuat usai peringatan MSCI pada akhir Januari lalu. Meski pasar kerap terlihat transparan, struktur kepemilikan saham tidak selalu mudah dibaca.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) serta Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengajukan empat inisiatif kebijakan untuk mendorong transparansi pasar modal Indonesia.